www.okenews.net

Kamis, 04 Desember 2025

     

Gerakan Mahasiswa Era NKK/BKK - Orde Baru : Sejarah dan Realitas

Foto, Istimewa

Okenews.net- Dulu sebelum era dekade 80 an, belum ada organisasi masyarakat sipil [ sebut saja NGO's ] yang bergerak pada isu isu spesifik dan tematik. Hal ini karena situasi politik saat itu masih dikuasai oleh kekuatan Orde Baru yang melakukan kontrol ketat terhadap seluruh aspek kehidupan , termasuk berserikat dan berpendapat. 

Paska Peristiwa Malari 1974 dan Gerakan Mahasiswa Bandung tahun 1978. Kedua gerakan tersebut sangat monumental dijamannya karena mengangkat isu yang berlawanan dengan rezim orde baru. 

Dari peristiwa tersebut , rezim Orde Baru untuk membatasi gerakan kritis mahasiswa memperkenalkan konsep NKK/BKK [ Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan] yg tujuan jelas untuk mengkontrol kegiatan politik  Mahasiswa sekaligus meniadakan kritik mahasiswa kepada rezim. Imbasnya Dewan Mahasiswa dibubarkan diganti dengan Senat Mahasiswa yg dibawah kontrol langsung Rektorat/Rektor dlm hal Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan. Implikasinya setiap aktivitas mahasiswa harus seijin dan restu Rektorat.  

Depolitisasi kampus

Sementara itu untuk menampung kegiatan intra kampus , rezim Orde Baru masih memberikan ruang terbatas kepada kampus untuk memfasilitasi aktivitas mahasiswa yang terkait dengan minat dan kegemaran yang direpresentasikan lewat Unit Kegiatan Mahasiswa [ UKM ] dibawah koordinasi Senat Mahasiswa Universitas. 

Unit Kegiatan Mahasiswa ini merupakan wadah kolektif pada para mahasiswa untuk berkumpul dan berserikat dlm skala terbatas berdasarkan kesamaan minat dlm bidang tertentu. Misalnya , yg berminat dalam bidang kemanusiaan , didirikan Korps Sukarelawan Mahasiswa [ KSR ], untuk Mahasiswa yg hobby pada bidang tulis menulis / jurnalistik , maka didirikan Koran Kampus , untuk mahasiswa yang ingin memperdalam bidang keagamaan dan spiritualnya, kemudian berhimpun dalam Lembaga Dakwah Kampus  [ LDK ], dan lain lain. 

Adapun proses pendirian UKM ini dipermudah dan Kampus akan Wellcome termasuk dukungan kegiatannya. Apalagi jika UKM tersebut terkesan Apolitis dan kelompok minat dan hobby semata, Kampus ketika itu sangat mendukung penuh. 

Mangkanya tak heran, ketika diperkenalkan konsep NKK/BKK di dekade akhir 70 an , banyak sekali bermunculan kegiatan ektra maupun intra kemahasiswa bak musim jamur disemua Kampus. Mahasiswa dengan dukungan Rektorat mendirikan beragam UKM untuk menampung kegiatan mahasiswa usai proses belajar. 

Selain itu Rezim Orde Baru lewat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu juga memperkenal Sistem Kredit Semester [ SKS ] yg mewajibkan mahasiswa baru harus menyelesaikan kuliahnya minimal 144 SKS yg meliputi mata kuliah wajib dan pilihan. Tujuan diberlakukan SKS ini agar mahasiswa fokus pada study dan menjauhkan dari aktivitas politik dan gerakan moral. 

Jika sebelum NKK/BKK , mahasiswa memiliki kemandirian dan bebas dalam menentukan masa study termasuk dlm berserikat dan berpendapat lewat Dewan Mahasiswa [ Dema ] yg tidak dibawah sub ordinasi Rektor. Maka Paska NKK/BKK peran politik mahasiswa oleh rezim Orde Baru dengan berbagai strategi depolitisasi Kampus. Orde Baru sadar bahwa Kampus memiliki kekuatan moral politik yang kuat dlm melawan kebijakan Orde Baru, terbukti dengan adanya periswa Malari 1974 yg dimotori Dewan Mahasiswa [ Dema ] Universitas Indonesia dibawah komando Hariman Siregar , dkk. Juga periswa gerakan mahasiswa bandung yg dimotori oleh Mahasiswa ITB yg dikenal dengan *gerakan pembungkaman dibawah sepatu Lars* yg dimotori aktivis Indro Cahyono, dkk.  

Dari dua peristiwa tersebut menyadarkan Rezim Orde Baru bahwa Kampus harus dijinakkan lewat strategi NKK/BKK. 

Diberlakukannya NKK/BKK ini menimbulkan dilema sekaligus perbedaan pada pandangan dikalangan internal mahasiswa maupun akademisi Kampus sendiri. Perbedaan cara pandang ini bermuara pada adanya ketidak bebasan dan pengekangan aktivitas mimbar akademis kampus yang harus melalui mekanisme perijinan dan restu Rektorat. 

Bagi aktivis kampus yang memiliki ideologi yang kritis , kebijakan kampus NKK/BKK tersebut dipandang sebagai upaya depolitisasi secara sistemik dan masiv terhadap Kampus agar berjarak dengan problem problem kemasyarakatan. Kampus dijadikan  Menara Gading yg berdiri ditengah penderitaan rakyat. 

Kampus tidak diberikan lagi ruang pengabdian untuk melakukan advokasi terhadap penderitaan Rakyat. Kalaupun ada itu sebatas kegiatan apolitis dan periferi [tidak urgensi/pinggiran ]

Perubahan Taktik dan Strategi

Sementara itu menyikapi strategi orde baru yg makin represif terhadap berserikat dan berpendapat dengan berbagai ancaman dan teror seperti pemakaian UU Subversiv atau Pasal Hatzai Artikelen yg diatur dlm KUHP peninggalan Kolonial, Kehidupan Kampus , khususnya kajian kajian kritis menjadi berkurang. Hal ini karena semua kegiatan mimbar dikampus dibatasi dan diformalkan harus seijin dan sepengetahuan Rektorat. 

Kontrol dan Hegemoni Kekuasaan Rektorat yg merupakan parpanjangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sangat efektif membatasi mimbar mimbar akademis yang bernuansa kritis dan kritik sosial. Kampus bukan lagi menjadi artikulator memperjuangkan hak - hak rakyat. Dilema ini dirasakan betul oleh eksponen Kampus dengan diberlakukan politik NKK/BKK. 

Dikalangan aktivis / student movement melakukan perubahan taktik dan strategi guna menyisati kebijakan depolitisasi Kampus tersebut yakni Mendirikan Kelompok Study sebagai  *tameng / cover gerakan* yang berjumlah terbatas untuk melakukan kajian kajian secara berkala terhadap fenomena sosial politik yang sedang terjadi. 

Menjamurnya kegiatan ekstra Kampus yg berkedok Kelompok Study ini dipelopori oleh Aktivis Kritis [ biasa mahasiswa senior yg masa kuliahnya diatas 5 tahun ] merupakan upaya kawah candradimuka, untuk melakukan konsolidasi dan kaderisasi aktivis student movement agar terjadi peralihan estafet gerakan ditengah keterbatasan dan pengawasan oleh rezim Orde Baru kala itu lewat beragam perangkatnya. 

Strategi exite / menggalang kekuatan dari luar kampus kemudian bermetamorfosa menjadi jaringan / networking yang kuat yakni yang menghubungkan jaringan gerakan mahasiswa dengan kelompok aktivis lain di wilayah kampus lain. Hal ini sebagai upaya untuk menjalin solidaritas dan up dating informasi dari belahan lain terkait info info yg sensitiv terutama perkembangan politik atau beragam permasalahan yang menimpa rakyat yang tidak mungkin terpublikasi secara resmi oleh media. Maka akses informasi informasi seperti ini dengan mudah diperoleh kalangan aktivis gerakan yang berjaringan.

Selain itu saat ini lewat jaringan terbatas , aktivis gerakan diluar kampus ini juga memiliki media/jurnal student movement yg diterbitkan secara terbatas, misalnya ada tabloid Aldera yg diterbitkan oleh aktivis Bandung. Kemudian ada juga buku saku karya Soe Hok Gie yang berjudul Dibawah Lentera Merah. 

Selain menjalin networking sesama aktivis gerakan, Kelompok Study Mahasiswa ini menjalin Networking dengan Aktivis Mahasiswa diluar Negeri, seperti *Asean Student Movement* yg juga memiliki tabloid berkala yg dikirimkan secara rutin. 

Selain itu Kelompok Studi Mahasiswa / Aktivis Mahasiswa Ekstra Kampus juga kerap menerima kunjungan student movement dari negara lain sebagai sarana komunikasi dan membuka lebih luas akses jaringan , khususnya untuk memperluas kampanye media di luar negri. 

Cikal bakal NGOs

Sementara itu , bagi aktivis yang paska mahasiswa / telah lulus jadi sarjana maupun drop out melakukan gerakan dengan mendirikan organisasi non pemerintah atau lebih di kenal dengan istilah NGOs (Non Goverment Organization) Oleh : didu 

     

20 Lebih Warga Desa Sukamulia Timur Mengundurkan Diri dari PKH, Pemdes: Ini Bukti Kemandirian dan Kesadaran Sosial

Warga Desa Sukamulya Timur

Okenews.net— Sebanyak 20 warga Desa Sukamulia Timur resmi mengundurkan diri dari keikutsertaan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah menjadi penerima manfaat selama lebih dari lima tahun. Langkah ini mendapat apresiasi besar dari Pemerintah Desa serta pendamping PKH sebagai wujud kemandirian dan kesadaran sosial masyarakat, Kamis, 04/12/2025


Sekretaris Desa Sukamulia Timur, Syarifudin, menyampaikan bahwa keputusan tersebut murni datang dari warga tanpa intervensi pihak manapun, baik pemerintah desa maupun pendamping PKH.


“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Mereka mundur karena merasa sudah cukup dan lebih mandiri. Di sisi lain, masih banyak warga dalam daftar tunggu yang lebih membutuhkan,” ujarnya.


Menurut data desa, sebagian besar dari 20 warga tersebut kini telah memiliki usaha mikro dan ekonomi yang lebih stabil dibanding tahun tahun sebelumnya.


Pemerintah desa bersama Pendamping (PKH) mengaku selama ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak selalu bergantung pada bantuan, terutama ketika secara ekonomi sudah mampu berdiri sendiri.


“Kami ingin masyarakat memiliki mental tangan di atas, bukan hanya bergantung pada bantuan,” tambah Syarifudin.


Sementara itu, pendamping PKH, Risti Agustiadi Saputra, menegaskan bahwa kebijakan mundur dari program adalah hak penuh penerima manfaat.


“Kami pastikan tidak ada paksaan. Justru kami memberi edukasi agar ke depan penerima bantuan bisa tumbuh secara ekonomi. Idealnya PKH berjalan selama lima tahun karena dianggap cukup untuk mendorong kemandirian,” jelasnya.


Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini membantu memastikan bantuan sosial tepat sasaran.


“Dengan adanya warga yang sadar mundur secara sukarela, bantuan bisa dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Rabu, 03 Desember 2025

     

Menteri ATR/BPN Tegaskan Perang Terbuka Lawan Mafia Tanah, Minta APH Satu Komando

Mentri ATR/BPN Nusron Wahid

Okenews.net-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 dengan pesan tegas: negara tidak boleh kalah dari mafia tanah.

Dalam sambutannya, Nusron menekankan bahwa praktik kejahatan pertanahan kini berkembang semakin masif, terstruktur, dan melibatkan jaringan yang rapi serta lintas sektor. Karena itu, pemberantasannya tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

“Kejahatan pertanahan hari ini bukan kejahatan biasa. Polanya sudah terstruktur, sistematis, dan menyusup ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ini bukan hanya tugas Kementerian ATR/BPN, tetapi agenda strategis nasional,” tegas Nusron saat membuka acara di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Ia meminta seluruh aparat penegak hukum (APH), mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pengawasan, untuk memperkuat koordinasi dan membangun sistem penanganan kasus yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, tanpa kolaborasi yang solid, mafia tanah akan semakin sulit diberantas karena jaringan pelakunya memiliki akses, sumber daya, dan strategi yang semakin canggih.

“Karena itu, dibutuhkan kolaborasi nyata antara ATR/BPN dan seluruh aparat penegak hukum. Negara harus hadir, dan rakyat tidak boleh menjadi korban,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Nusron berharap lahir langkah komprehensif mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga perbaikan regulasi agar kasus sengketa lahan tidak terus berulang.

Rapat ini menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan 2025 menjadi tahun percepatan penanganan kejahatan pertanahan sekaligus mempertegas komitmen pemerintah melindungi hak masyarakat atas tanah.

     

8 Orang Warga Ijobalit Mundur dari PKH, Beri Kesempatan bagi yang Lebih Membutuhkan

Warga Kelurahan Ijobalit

Okenews.net- Sikap solidaritas dan kesadaran sosial ditunjukkan sejumlah warga di Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji. Mereka secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah cukup stabil, dan ingin memberikan kesempatan bagi warga lain yang dinilai lebih membutuhkan bantuan tersebut.


Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Lurah Ijobalit, Hasibullah. Ia menyebut keputusan itu mencerminkan kematangan berpikir warga serta keberhasilan edukasi yang selama ini diberikan kelurahan bersama pendamping PKH, dan staf di kelurahan.


“Kami sangat bangga dan mengapresiasi sikap warga yang memilih mengundurkan diri dari program bantuan karena merasa sudah mampu. Ini bukti bahwa bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan,” ujar Hasibullah, Rabu,(03/12/2025)


Ia juga menjelaskan bahwa pihak kelurahan selama ini aktif memberikan edukasi kepada penerima manfaat, agar tidak hanya menggunakan bantuan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mengarah ke pemberdayaan ekonomi.


“Sejak awal, kami selalu memberikan edukasi dan motivasi agar bantuan PKH, maupun bantuan lain, tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi diinvestasikan. Banyak warga sudah membeli ayam, kambing, dan usaha kecil lainnya. Dan hasilnya mulai terlihat,” tambahnya.


Hasibullah berharap langkah positif tersebut bisa menjadi contoh bagi warga lain yang telah mandiri secara ekonomi, sehingga bantuan sosial tetap tepat sasaran.


Ziat Wijaya, Kasi Kesra Kelurahan menambahkan, bantuan sosial PKΗ memang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim yang tidak mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan pokok sehari hari. 


"Semoga ini menjadi inspirasi, bila memang sudah merasa tidak perlu sebagai penerima PKH mengundurkan diri," ujarnya. Kebijakan graduasi ini diharapkan membuka akses bagi masyarakat yang belum pernah menerima. bantuan, sekaligus memastikan penyaluran PKH lebih tepat sasaran.


Sementara itu ditempat yang sama, salah satu warga yang mundur dari PKH, Asmiati, mengaku keputusan tersebut diambil berdasarkan kesadaran pribadi, tanpa paksaan.


“Alhamdulillah sekarang kami sudah lebih baik. Masih banyak warga lain yang lebih membutuhkan. Jadi kami memilih mengundurkan diri,” ujarnya singkat.


Dengan adanya tindakan nyata seperti ini, Kelurahan Ijobalit disebut menjadi salah satu daerah yang menunjukkan praktik konkrit dalam mendukung asas keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Selasa, 02 Desember 2025

     

BPN Lombok Utara Serahkan Sertipikat Aset PLN, Perkuat Kepastian Hukum Infrastruktur Listrik di Bayan

Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi menyerahkan sertipikat aset milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berlokasi di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Selasa, 02/12/2024. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah,bertempat di Kantor Pertanahan Lombok Utara.

Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat pengamanan aset negara sekaligus meningkatkan kepastian hukum terhadap infrastruktur ketenagalistrikan. Legalitas aset ini dinilai penting untuk menunjang operasional PLN sebagai penyedia layanan listrik bagi masyarakat Lombok Utara.

Dalam sambutannya, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa ATR/BPN terus berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan BUMN.

“Legalitas aset bukan hanya dokumen, tetapi bentuk perlindungan negara agar fasilitas publik dapat berfungsi dengan aman, tertib, dan berkelanjutan. Kerja sama lintas lembaga seperti ini menjadi kunci percepatan tertib administrasi pertanahan,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara.

Pihak PLN menyampaikan apresiasi atas dukungan Kantor Pertanahan Lombok Utara yang telah menyelesaikan proses sertifikasi aset dengan baik. Sertipikat ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola aset PLN, khususnya dalam mendukung peningkatan jaringan listrik untuk masyarakat.

Dengan terbitnya sertipikat ini, aset PLN di Desa Anyar kini memiliki dasar hukum yang jelas dan diharapkan dapat memperkuat layanan kelistrikan, terutama untuk wilayah Bayan dan sekitarnya.

     

Baznas Lotim Salurkan Insentif untuk 884 Guru Kemenag: Bupati Haerul Warisin Tegaskan, Jasa Guru Tak Tertandingi

Penyaluran Intensif Untuk 884 Guru dibawah Naungan Kemenag Lotim

Okenews.net -Komitmen besar terhadap kesejahteraan pendidik kembali dibuktikan melalui langkah kolaboratif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah. Sebanyak 884 guru di bawah Kemenag menerima insentif yang bersumber dari program bagi hasil Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola Kemenag dan disalurkan melalui Baznas.

Penyerahan insentif tersebut berlangsung khidmat di Aula Majlis Ta’lim MI Al-Ijtihad, Jontak, Masbagik, Selasa (02/12/2025), dan turut dihadiri Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

Ketua Baznas Lotim, H. Muhammad Kamli, menjelaskan bahwa penyaluran insentif ini menjadi bukti nyata bahwa ZIS mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pendidik.
“Dana insentif ini berasal dari hasil pengelolaan ZIS Kemenag yang disalurkan melalui Baznas. Semakin banyak masyarakat menyalurkan zakat melalui Baznas, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan,” ujarnya.

Bupati Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan penghargaan mendalam atas peran vital para guru dalam pembangunan daerah.
“Tidak ada negara maju dan pemerintahan yang baik tanpa guru. Jasa guru tidak tertandingi,” tegasnya, disambut haru para hadirin.

Kepala Kemenag Lotim, H. Shuhli, menambahkan bahwa insentif ini diprioritaskan bagi guru yang belum menerima honor tetap seperti kontrak, PPPK, maupun sertifikasi.
“Nilainya mungkin belum besar, namun ini adalah bentuk perhatian serius pemerintah,” jelasnya.

Acara tersebut juga diwarnai pemberian penghargaan khusus, di antaranya untuk guru dengan masa pengabdian terlama selama 31 tahun, serta guru berkebutuhan khusus yang tetap menunjukkan dedikasi luar biasa.

Insentif akan disalurkan setiap tiga bulan sekali, menjadi dorongan moral bagi ratusan guru untuk terus mencerdaskan generasi bangsa.

Dengan sinergi Baznas, Kemenag, dan Pemda Lotim, program ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pendidik di Lombok Timur.

     

BPN Lombok Utara Tindaklanjuti Putusan Inkracht, Gelar Awal Pembatalan Sertipikat di Dua Desa

Atr/Bpn, Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara pada Selasa, 02/12/2025, menggelar forum awal pemeriksaan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik yang berlokasi di Desa Gili Indah dan Desa Rempek. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, serta diikuti oleh para pejabat pengawas dan tim teknis terkait. Dalam agenda tersebut, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa memaparkan analisis awal terkait aspek legal, administratif, dan teknis pertanahan sebagai dasar penilaian permohonan pembatalan.

Forum ini juga membuka ruang diskusi bagi seluruh peserta untuk memberikan evaluasi, klarifikasi, serta pertimbangan tambahan guna memastikan akurasi dan kelengkapan data sebelum keputusan lanjutan diambil.

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara menegaskan bahwa proses pembatalan sertipikat merupakan langkah serius yang harus dilakukan secara teliti, objektif, dan sesuai regulasi, demi menjaga kepastian hukum serta hak para pihak yang berkepentingan.

“Setiap keputusan terkait sertipikat tanah harus melalui verifikasi yang cermat, transparan, dan akuntabel. Ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan mencegah potensi sengketa baru,” tegas Muhammad Shaleh.

Dengan pelaksanaan gelar awal ini, BPN Lombok Utara menunjukkan komitmennya dalam menerapkan asas kehati-hatian serta memperkuat tata kelola pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

     

Wamen ATR/BPN Tegaskan Tata Kelola Aset BUMN Penentu Stabilitas Infrastruktur Digital Nasional

Atr/bpn

Okenews.net– Pengelolaan aset pertanahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik dan operasional perusahaan negara. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara dalam Seminar “Harmonisasi Tata Kelola Pertanahan dan Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Telkom Group” pada Jumat (28/11/2025).

Dalam paparan tersebut, Wamen Ossy menekankan bahwa keamanan aset pertanahan BUMN harus menjadi prioritas, mengingat fungsi strategis aset tersebut terhadap kepentingan publik dan ekonomi negara.

“Bila tanah milik BUMN seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tidak aman, maka infrastruktur di atasnya termasuk layanan telekomunikasi juga terancam. Dengan kata lain, tata kelola pertanahan yang kokoh menjadi penopang utama stabilitas layanan telekomunikasi dan digital nasional,” jelasnya.

Menurutnya, aset pertanahan yang dikelola dengan baik akan mencegah potensi sengketa, risiko hukum, hingga kerugian negara. Karena itu, Wamen ATR/BPN mengapresiasi langkah Telkom Group dalam meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi pertanahan, serta mendorong BUMN lain mengikuti langkah serupa.

Seminar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan sektor strategis, khususnya perusahaan negara yang memiliki peran besar dalam layanan publik dan transformasi digital.


     

Kantor Pertanahan Lombok Utara Ajak ASN Tingkatkan Integritas dan Pelayanan Publik di HUT ke-54 KORPRI

Hut Korpri BPN Lombok Utara

Okenews.net— Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara turut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diperingati setiap 29 November. Melalui momentum ini, para pegawai di lingkungan ATR/BPN diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menyampaikan pesan inspiratif terkait peringatan HUT KORPRI tahun ini. Ia menegaskan bahwa KORPRI bukan sekadar organisasi pegawai, tetapi simbol pengabdian tanpa henti untuk negara, masyarakat, dan kemajuan birokrasi.


"HUT KORPRI ke-54 ini menjadi momen penting bagi kami untuk kembali mengingat esensi pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara. ASN harus hadir sebagai pelayan publik yang profesional, responsif, dan berintegritas. Di Kantor Pertanahan Lombok Utara, kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan agar masyarakat merasakan manfaat yang nyata dari kehadiran negara," tegasnya.


Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa spirit KORPRI sejalan dengan transformasi yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.


"ATR/BPN kini bergerak menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, dan transparan. Dengan semangat KORPRI, kami siap melanjutkan perubahan ini demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan tertib administrasi pertanahan," ujarnya.


Peringatan HUT KORPRI tahun ini mengangkat semangat persatuan dan profesionalisme untuk terus memperkuat dedikasi para ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.


Melalui pesan ini, Kantor Pertanahan Lombok Utara mengajak seluruh jajaran ASN, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara, tetap bersatu, berkomitmen, dan bekerja sepenuh hati demi kemajuan Indonesia.

Senin, 01 Desember 2025

     

Ombudsman NTB Supervisi Kantor Pertanahan Lombok Utara, Kepala Kantor Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

ATR/BPN Lombok Utara
Okenews.net-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., menerima kunjungan tim supervisi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin, 01/12/2025. Supervisi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan pada 6 November lalu di seluruh kantor pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman melakukan verifikasi ulang terhadap hasil penilaian sebelumnya untuk memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar pelayanan publik yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat akurasi data penilaian serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan bagi peningkatan kualitas layanan.

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan supervisi ini dan menilai bahwa pendampingan secara langsung dari Ombudsman merupakan bentuk pengawasan konstruktif demi tercapainya pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami menyambut baik supervisi ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan pertanahan di Lombok Utara. Komitmen kami adalah terus memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat, dan sesuai standar kepada masyarakat,” tegasnya.

Supervisi oleh Ombudsman NTB ini dijadwalkan berlangsung di seluruh unit pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk penguatan tata kelola pelayanan sekaligus memastikan implementasi standar pelayanan publik berjalan secara konsisten.

 

     

Dono Kasino Indro Resmi Gantikan Mahruf


LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sisa masa jabatan 2024–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD setempat, Senin (01/11/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan dan dihadiri Bupati. H. Lalu Pathul Bahri, anggota DPRD, unsur forkopimda, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agenda paripurna diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat mengenai peresmian pemberhentian Mahrup, anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur NTB tentang peresmian pengangkatan Dono Kasino Indro sebagai anggota DPRD PAW sisa masa jabatan 2024-2029. Kedua keputusan tersebut dibacakan secara resmi oleh Sekretaris DPRD, Suhadi Kana.

Usai pembacaan SK, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan. Di mana, prosesi berlangsung khidmat dihadapan seluruh anggota DPRD dan tamu undangan.

Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan dalam kesempatan itu menyampaikan, pelantikan PAW merupakan mekanisme konstitusi dan tata tertib kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan kerja DPRD.

“Pengucapan sumpah ini menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi legislatif secara optimal, menjaga integritas dan memegang teguh amanah rakyat,” kata Ramdan.

Ditempat yang sama, Bupati, H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan sambutan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada anggota DPRD PAW yang baru dilantik. Ia berharap kehadiran Dono dapat memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong kemajuan daerah.

“Semoga dapat menjalankan tugas dan fungsi legislatif dengan penuh tanggung jawab, serta semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan tuntasnya pengucapan sumpah/janji PAW, DPRD Loteng menyatakan optimistis bahwa kinerja lembaga legislatif akan semakin efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggara, dan pengawasan.

Paripurna ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh para pimpinan daerah dan anggota DPRD kepada Dono Kasino Indro sebagai bentuk dukungan untuk menjalankan tugas barunya. (*)

Sabtu, 29 November 2025

     

Universitas Hamzanwadi Wisuda 1.287 Lulusan, Rektor Soroti Transformasi dan Daya Saing

Universitas Hamzanwadi

Okenews.net- Universitas Hamzanwadi menggelar Wisuda ke-10. Prosesi pengukuhan yang berlangsung sejak pagi itu dihadiri ribuan orang tua dan tamu undangan. Sebanyak 1.287 lulusan dari berbagai fakultas resmi dilepas untuk memasuki dunia kerja.Sabtu (29/11/2025).

Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, menyebut pelaksanaan wisuda tahun ini beriringan dengan momentum peringatan Hari Guru. Ia menjelaskan bahwa kampus tersebut memiliki akar sejarah panjang sebagai STKIP yang berperan besar dalam mencetak pendidik di NTB selama puluhan tahun.

“Kita baru memperingati Hari Guru, dan kampus ini berdiri dari tradisi mencetak tenaga pendidik,” ujar wanita yang akrab disapa ummi Rohmi ini.

Ia mengatakan alumni Hamzanwadi telah tersebar di banyak wilayah dan lama mengabdi dalam dunia pendidikan. Rektor menilai hal ini menjadi pengingat penting bagi seluruh civitas akademika agar tetap menjaga mutu lulusan di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga profesional.

“Banyak guru yang bekerja di NTB maupun luar daerah merupakan lulusan kampus ini. Itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua,” katanya.

Selain itu, Rohmi memaparkan beberapa capaian universitas dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut pembukaan fakultas kedokteran serta program studi pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai langkah strategis yang jarang dimiliki perguruan tinggi di Indonesia, terutama di kawasan Bali Nusra.

“Prodi seperti pendidikan khusus jumlahnya sangat sedikit, dan Hamzanwadi menjadi salah satu yang menyediakannya,” ucapnya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh berhenti pada sekadar kebanggaan institusi. Ia menekankan bahwa seluruh kemajuan harus diikuti peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik agar kampus tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Segala pencapaian ini harus memotivasi kita untuk bekerja lebih serius dan lebih berkualitas,” tegasnya.

Rohmi juga menyoroti dinamika pasar kerja yang berubah cepat akibat perkembangan teknologi. Ia menyampaikan bahwa Hamzanwadi kini sedang melakukan penataan struktur internal untuk memperkuat orientasi riset dan inovasi.

“Kami mulai bergerak dari teaching university menuju research university,” katanya.

Transformasi itu diperkuat melalui pembentukan tiga center of excellent yang berfokus pada literasi digital, bahasa asing, dan kewirausahaan. Rektor menilai ketiga aspek tersebut menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki lulusan agar dapat bersaing secara global.

“Mahasiswa harus melek digital, kuat berbahasa asing, dan berjiwa entrepreneur,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kemampuan adaptasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan lulusan di dunia kerja. Menurutnya, banyak pekerjaan saat ini tidak lagi berpatokan pada kesesuaian antara jurusan dan profesi, melainkan pada kelincahan lulusan membaca peluang.

“Banyak lulusan bekerja tidak sesuai jurusan, tapi mereka sukses karena adaptif,” katanya.

Untuk mendukung kesiapan lulusan, kampus juga memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui perkuliahan dan inkubator bisnis. Program tersebut digulirkan untuk mendorong mahasiswa menciptakan peluang usaha sejak masih kuliah.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mampu menciptakan pekerjaan,” jelasnya.

Selain itu, Universitas Hamzanwadi membentuk Halal Center untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Rektor menilai upaya itu penting agar produk daerah memiliki kesempatan masuk ke pasar internasional.

“Sertifikasi halal adalah kebutuhan untuk pengakuan global, dan kami ingin UMKM dipermudah,” tutupnya.

     

Yayasan Sapu Jagat Dukung Program Bantuan Modal UMKM Bupati Lombok Timur

Abdul Mukmin Rifai

Okenews.net– Yayasan Sapu Jagat Cahaya Nusantara menyatakan dukungan penuh terhadap Program Bantuan Modal UMKM yang diluncurkan oleh Bupati Lombok Timur. Program ini dinilai sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.


Sekretaris Yayasan Sapu Jagat Cahaya Nusantara, Abdul Mukmin Rifai, mengatakan bahwa penguatan UMKM adalah kunci dalam mendorong ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bantuan modal dari pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.


“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Lombok Timur atas inisiatif ini. Program bantuan modal bukan hanya membantu mengatasi persoalan permodalan, tetapi juga memberi semangat baru bagi pelaku UMKM untuk berkembang,” ujar Abdul Mukmin, Sabtu, 29/11/2025


Yayasan Sapu Jagat Cahaya Nusantara juga memastikan akan mengambil peran melalui pendampingan usaha, pelatihan, peningkatan kemampuan manajemen, serta dukungan pemasaran bagi penerima manfaat. Menurut Abdul Mukmin Rifai, kolaborasi lintas sektor sangat penting agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


Program Bantuan Modal UMKM ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru, memperkuat fondasi ekonomi lokal, dan mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha mandiri di Lombok Timur.


Dengan keterlibatan berbagai pihak termasuk lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat, program ini diyakini menjadi momentum penting menuju Lombok Timur sebagai daerah dengan ekosistem UMKM yang kuat, maju, dan kompetitif.

Jumat, 28 November 2025

     

Baznas NTB Bangun Rumah dan Ekosistem Usaha: Tak Sekadar Bantu, Tapi Berdayakan Mustahik

Baznas NTB

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB terus memperkuat peran strategisnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Baznas NTB, Lalu M. Iqbal Murad, menegaskan bahwa arah program Baznas kini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik, sejalan dengan instruksi Gubernur NTB.


Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah Mahyani (Rumah Layak Huni). Program ini menyasar mustahik yang belum memiliki hunian layak. Setiap penerima manfaat mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp25 juta, terdiri dari Rp20 juta untuk material bangunan dan Rp5 juta untuk biaya tukang.


“Nominal bantuan untuk satu rumah adalah Rp25 juta. Namun lebih dari itu, semangat gotong royong menjadi nilai penting dalam pembangunan Mahyani,” ujar Lalu Iqbal saat peresmian dan penyerahan kunci kepada penerima manfaat pada Jumat (28/11/2025).


Ia menambahkan, meski dana Baznas diproyeksikan mencukupi untuk rumah standar, peran serta masyarakat sering membuat kualitas rumah menjadi lebih baik, bahkan dilengkapi perabotan tambahan.


“Kita berharap pembangunan ini tidak saja dikerjakan oleh tukang, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan warga,” tegasnya.


Hingga kini, lebih dari 30 unit Mahyani telah direalisasikan di Kabupaten Lombok Timur, dengan progres penyelesaian mencapai sekitar 80%.


Menurut Lalu Iqbal, Baznas NTB kini memprioritaskan program yang memberikan efek berkelanjutan bagi ekonomi umat.


“Kami konsen dengan arahan Pak Gubernur untuk memperkuat pemberdayaan. Tidak hanya memberi ikan, tetapi memberi kail agar mustahik mandiri,” ungkapnya.


Berikut beberapa program strategis yang telah berjalan maupun sedang dirancang, antaralain:

Gerobak & Meja Lapak, Sarana usaha

Pedagang mikro & ultra mikro,Z-Pangan, Penampungan komoditas jagung & padi Petani Lombok Timur, Z-Auto, Bantuan alat bengkel dan modal usaha, Mustahik dengan skill mekanik, Z-Kopi, Boot usaha, pelatihan barista & roasting, Mahasiswa mustahik, Z-Ternak, Bantuan dan pengembangan usaha ternak, Mustahik dengan minat peternakan


Melalui program tersebut, Baznas NTB membentuk ekosistem bisnis mustahik, mulai dari produksi, pelatihan, hingga pemasaran berbagai produk seperti kopi, makanan olahan, hingga jasa bengkel.


Lalu Iqbal berharap program ini menjadi tonggak transformasi peran zakat di NTB.


“Zakat harus membawa perubahan jangka panjang. Bukan hanya mengurangi beban hari ini, tetapi membangun masa depan mereka.” pungkasnya


Dengan strategi kolaboratif dan berbasis pemberdayaan, Baznas NTB optimis dapat menjadi lembaga zakat modern yang memberi dampak nyata bagi umat.

     

Struktur APBD 2026 Dalam Posisi Berimbang

 


LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah(Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, HL. Ramdan dan dihadiri Bupati, HL. Pathul Bahri, anggota dewan serta unsur forkopinda di ruang siding utama DPRD, Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar yang telah menyelesaikan pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD tersebut.

“Terimaksih juga telah memberikan berbagai usul saran, serta rekomendasi atas dokumen yang telah kami sampaikan,” kata Pathul Bahri.

Dalam hal ini, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan fiskal daerah di tahun 2026 mendorong semua pihak untuk selalu bekerja sama dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, serta turut mendukung upaya pencapaian program prioritas strategis pemerintah pusat di tahun 2026.

“Berdasarkan hasil pembahasan yang telah berlangsung secara intens dan konstruktif atas Ranperda APBD 2026 ini, akhirnya dapat disepakati dan disetujui bersama, dengan struktur APBD tahun anggaran 2026 dalam posisi berimbang,” pungkasnya. (*)

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi