www.okenews.net

Kamis, 07 Mei 2026

     

Program Lumbung Pangan Baznas Lotim Sukses Ubah Petani Jadi Muzakki

Foto: Baznas Lombok Timur

Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur mencatat capaian positif melalui program Lumbung Pangan hasil kolaborasi bersama Baznas RI dan Baznas Provinsi NTB. Program tersebut dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan petani binaan hingga mampu bertransformasi dari penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki).


Wakil Ketua Baznas Lombok Timur, Hamidi, mengatakan keberhasilan program tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan zakat secara produktif mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya petani di Lombok Timur.


“Melalui pendampingan intensif dari Baznas RI dan Baznas Lombok Timur, para petani kini memiliki penghasilan yang melampaui nisab. Hari ini menjadi momen bersejarah karena mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi sudah menjadi muzakki,” ujar Hamidi, Kamis (7/5).


Ia menjelaskan, program Lumbung Pangan didukung pendanaan dari tiga tingkatan Baznas, yakni Baznas RI sebesar 70 persen, Baznas Provinsi NTB 20 persen, dan Baznas Kabupaten Lombok Timur sebesar 10 persen.


Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan.


Hamidi menambahkan, capaian tersebut merupakan pengalaman pertama bagi sebagian besar petani binaan yang mampu memperoleh hasil panen melimpah hingga dapat menunaikan zakat mal dari hasil pertaniannya sendiri.


“Ini pertama kali dalam hidup mereka bisa panen dalam jumlah besar dan menunaikan zakat dari hasil usaha pertaniannya. Ada rasa haru dan bangga karena petani kini bisa ikut berkontribusi membantu umat melalui zakat,” katanya.


Baznas Lombok Timur berharap keberhasilan program itu dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar manfaatnya dapat dikelola lebih produktif dan tepat sasaran.


“Kami mengajak seluruh masyarakat, ASN, pengusaha, petani, dan semua pihak untuk memperkuat syiar zakat. Dengan berzakat melalui Baznas, kita tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi umat,” tutupnya.


     

Polisi Selidiki Dugaan Pertalite Campur Air di Montong Gading, Korban Rugi Rp1,1 Juta

Foto: Bahan Bakar Minyak yang Telah Tercampur Air

Okenews.net- Polres Lombok Timur bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan penipuan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang diduga dicampur air di Dusun Perian Utara, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur IPTU Arie Kusnandar mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan BBM oplosan tersebut.

“Begitu menerima informasi, anggota langsung turun melakukan pengecekan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mendalami kasus ini,” ujar IPTU Arie, Rabu (6/5/2026).

Pengecekan dilakukan sekitar pukul 15.23 Wita oleh Ps Kanit III Satreskrim bersama anggota. Polisi juga telah meminta keterangan dari korban berinisial S (45), warga Dusun Perian Utara, yang mengalami kerugian sekitar Rp1.100.000.

Selain korban, dua warga lainnya masing-masing berinisial H (55) dan KI (37) turut dimintai keterangan sebagai saksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terduga pelaku diketahui seorang pria bertubuh kurus kecil dengan perkiraan usia sekitar 40 tahun. Pelaku disebut menggunakan sepeda motor Honda BeAT warna putih dan mengaku berasal dari Desa Peseng Godak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

Peristiwa tersebut bermula pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 15.00 Wita ketika pelaku datang ke kios milik korban untuk menawarkan Pertalite. Korban yang tertarik kemudian menyatakan bersedia membeli BBM tersebut.

Sehari berselang, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 17.00 Wita, pelaku kembali mendatangi kios korban untuk memastikan pesanan. Pada malam harinya sekitar pukul 23.30 Wita, pelaku datang membawa tiga jeriken warna biru berkapasitas sekitar 35 liter per jeriken yang diduga berisi Pertalite campur air.

Polisi menduga pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar kios-kios kecil pada malam hari saat situasi sepi, yakni sekitar pukul 23.30 hingga dini hari.

Saat ini, Satreskrim Polres Lombok Timur masih melakukan pendalaman guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran BBM dengan harga atau cara penjualan yang mencurigakan.

“Jika menemukan hal-hal mencurigakan terkait penjualan BBM, masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian,” tutup IPTU Arie.

     

RSUD R. Soedjono Selong Kampanyekan Gaya Hidup Sehat pada Hari Kesehatan Sedunia

Okenews.net- Momen Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 7 April, RSUD R. Soedjono Selong mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari.


Peringatan Hari Kesehatan Sedunia tahun ini mengusung tema “Together for health. Stand with science” yang menekankan pentingnya kebersamaan, kesadaran masyarakat, serta dukungan terhadap ilmu pengetahuan.


Kepala Bagian Humas RSUD R. Soedjono Selong Muksan Efendi, M.Kes menyampaikan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.


Menurutnya, menjaga kesehatan tidak selalu harus dilakukan melalui langkah besar atau biaya mahal, tetapi dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dan konsisten.


“Momentum Hari Kesehatan Sedunia ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan," ujar Muksan, Rabu (07/04/2026) di Selong. 


Menurutnya, membiasakan pola hidup sehat sejak dini, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mencegah berbagai penyakit yang saat ini semakin banyak dipengaruhi oleh gaya hidup


Ia menjelaskan, terdapat sejumlah langkah sederhana yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang.


Selain itu, memperbanyak aktivitas fisik atau olahraga ringan setiap hari, mencukupi kebutuhan air putih, mengurangi konsumsi gula berlebih dan makanan instan, serta menjaga pola istirahat yang cukup.


Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental dengan mengelola stres secara baik dan menjaga keseimbangan antara aktivitas kerja, keluarga, dan waktu istirahat.


“Banyak penyakit dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kesadaran menjaga pola hidup sehat. Kebiasaan kecil seperti berjalan kaki, mengurangi makanan cepat saji, dan tidur yang cukup memiliki dampak besar terhadap kesehatan tubuh dalam jangka panjang,” tambahnya.


RSUD R. Soedjono Selong, lanjut Muksan Efendi, terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat sekaligus memperkuat edukasi kesehatan melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif.


Sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Lombok Timur, RSUD R. Soedjono Selong tidak hanya fokus pada pelayanan pengobatan, tetapi aktif mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.


“Melalui peringatan Hari Kesehatan Sedunia ini, kami berharap masyarakat semakin sadar menjaga kesehatan. RSUD siap hadir mendampingi masyarakat dalam menjaga kesehatan, hari ini dan seterusnya,” ungkapnya.


Peringatan Hari Kesehatan Sedunia diperingati secara global setiap tanggal 7 April sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap isu-isu kesehatan serta pentingnya akses layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.


Melalui momentum ini, RSUD R. Soedjono Selong berharap semangat hidup sehat dapat terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga tercipta generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang.

     

Wamen ATR Warning Pemegang HGU soal Karhutla

Atr/bpn

Okenews.net- Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menimbulkan kabut asap serta mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Palembang, Rabu (6/5/2026).


Dalam arahannya, Wamen ATR/BPN meminta seluruh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) aktif melakukan langkah pencegahan kebakaran lahan sesuai aturan yang berlaku.


“Pemegang HGU wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran lahan sesuai ketentuan yang telah diatur pemerintah,” tegas Ossy.


Ia menjelaskan, kewajiban pemegang HGU meliputi menjaga kondisi lahan, mencegah kerusakan lingkungan, menyediakan sarana pengendalian kebakaran, hingga memastikan ketersediaan sumber air di area perkebunan.


Selain itu, jajaran ATR/BPN di daerah juga diminta rutin melakukan pengawasan terhadap wilayah HGU yang rawan terbakar dengan memantau titik panas atau hotspot.


Ossy menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pemegang HGU yang terbukti melanggar bakal dikenakan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.


“Sanksi bisa berupa peringatan hingga evaluasi pemanfaatan tanah,” ujarnya.


Apel kesiapsiagaan karhutla tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Kegiatan juga diisi simulasi pemadaman kebakaran oleh Satgas Karhutla menggunakan berbagai peralatan lapangan.

Rabu, 06 Mei 2026

     

Porang Jadi Andalan, Lotim Perkuat Desa Berdaya dan Ketahanan Pangan

Foto: Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Hal itu terungkap dalam audiensi antara Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama jajaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Perum Bulog di ruang rapat Bupati, yang membahas program strategis mulai dari desa berdaya, hilirisasi, hingga ketahanan pangan Rabu,(6/5)

Bupati Haerul Warisin menegaskan, sejumlah program yang dipaparkan sejalan dengan fokus pembangunan daerah saat ini. Salah satu komoditas unggulan yang menjadi perhatian adalah porang, yang dinilai memiliki prospek cerah.

Menurutnya, harga porang di Lombok Timur saat ini mencapai Rp10.200 per kilogram, bahkan melampaui harga acuan Bulog. Selain itu, komoditas ini relatif mudah dibudidayakan karena tidak membutuhkan perawatan khusus serta memiliki waktu panen yang fleksibel.

“Produksi porang kita bisa mencapai 50 hingga 60 ton per hari, mulai dari umbi hingga menjadi tepung. Ini terus kami awasi agar kualitas tetap terjaga,” ujarnya.

Selain porang, Pemkab Lombok Timur juga mendorong penguatan program desa berdaya. Tujuh desa yang menjadi prioritas yakni Tetebatu, Sakra, Pijot, Pringgabaya Utara, Sembalun Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Bupati meminta pemerintah provinsi melakukan identifikasi kebutuhan spesifik di masing-masing desa agar intervensi program lebih tepat sasaran.

Di sektor perkebunan, Lombok Timur dinilai memiliki potensi besar pada komoditas kelapa. Pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dengan investor, termasuk ketertarikan investor asal Malaysia untuk pengembangan komoditas tersebut.

Sementara di sektor pertanian, pengendalian inflasi menjadi perhatian utama, khususnya pada komoditas cabai dan sayuran. Pemkab mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan pangan, sebagai langkah menjaga stabilitas harga. Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah guna menekan lonjakan harga.

Untuk mendukung produktivitas pertanian, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk pembangunan greenhouse.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Lalu Wiranata, menyebutkan saat ini terdapat sekitar 40 desa di NTB yang masuk program desa berdaya, dengan tujuh desa berada di Lombok Timur. Program tersebut difokuskan pada desa dengan kategori miskin ekstrem melalui penguatan ekonomi lokal dan bantuan stimulan.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Rizal, menyatakan kesiapan Bulog dalam mendukung program ketahanan pangan di Lombok Timur, termasuk penyediaan beras serta pelaksanaan operasi pangan murah di desa-desa berdaya.

Di hari yang sama, Bupati juga menerima audiensi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terkait rencana pelaksanaan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP). Sebanyak 754 mahasiswa akan diterjunkan ke lima kecamatan, yakni Jerowaru, Keruak, Sakra, Sakra Barat, dan Sakra Timur, mencakup 58 desa.

Bupati menyambut baik program tersebut dan berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat desa. Selain itu, mahasiswa diharapkan membantu masyarakat dalam mengakses layanan digital seperti BPJS dan pembayaran pajak.

“Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalisasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, lembaga, dan akademisi dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Lombok Timur.

     

Pertumbuhan 13,64 Persen NTB: Prestasi Makro dan Ujian Kualitas Pembangunan

Membaca capaian ekonomi daerah melalui data, teori pertumbuhan inklusif, transformasi struktural, dan ketahanan ekonomi wilayah.

Dr. Muhamad Ali, SE., M.Si _ Universitas Hamzanwadi

Inti gagasan: Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 13,64 persen patut diapresiasi sebagai capaian makro dan tanda bergeraknya kembali mesin ekonomi daerah. Namun, dalam perspektif akademik pembangunan, angka pertumbuhan perlu dibaca bersama kualitas struktur ekonomi, pemerataan manfaat, daya serap tenaga kerja, stabilitas harga, dan ketahanan sektor lokal. Dengan demikian, opini ini tidak dimaksudkan sebagai kritik kontra-pemerintah, tetapi sebagai pembacaan konstruktif agar capaian makro dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Membaca Angka Tanpa Terjebak Polarisasi


Pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026 merupakan capaian penting yang layak diapresiasi. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan setinggi ini menunjukkan bahwa terdapat mesin ekonomi yang kembali bergerak setelah periode sebelumnya mengalami tekanan. Karena itu, membaca capaian tersebut semata-mata sebagai keberhasilan statistik ataupun semata-mata sebagai kerapuhan struktural sama-sama berisiko menyederhanakan realitas.

Opini ini mengambil posisi akademik-konstruktif: pertumbuhan tinggi adalah kabar baik, tetapi kualitas pertumbuhan tetap perlu diuji. Pertanyaan utamanya bukan apakah angka 13,64 persen benar atau salah, melainkan bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang paling menentukan, seberapa luas manfaatnya bagi masyarakat, dan apa agenda kebijakan yang perlu diperkuat agar pertumbuhan tidak berhenti sebagai capaian makro.

Dengan sudut pandang ini, tulisan tidak diarahkan untuk membantah pemerintah atau memproduksi narasi kontra pemerintah. Sebaliknya, tulisan ini mencoba membantu publik membaca data secara lebih dewasa. Pemerintah perlu diapresiasi ketika indikator makro membaik, tetapi ruang akademik tetap perlu menjaga fungsi reflektif: memastikan bahwa capaian ekonomi bergerak menuju transformasi struktural, penguatan sektor riil, dan perluasan kesejahteraan masyarakat.

2. Dinamika Pertumbuhan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi


Beberapa indikator berikut menjadi basis pembacaan. Data sengaja dipilih agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada satu angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan indikator sosial-ekonomi yang lebih dekat dengan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 tidak bergerak secara linear. Dua triwulan awal berada pada fase kontraksi, kemudian mulai pulih pada Triwulan III, dan melonjak tajam pada Triwulan IV. Pola ini penting karena angka pertumbuhan tinggi pada akhir 2025 dan awal 2026 perlu dibaca sebagai bagian dari proses pemulihan setelah basis pertumbuhan sebelumnya melemah.

Dalam ilmu ekonomi regional, pola seperti ini sering terjadi pada daerah yang memiliki sektor basis kuat tetapi juga sangat sensitif terhadap dinamika komoditas, ekspor, dan investasi besar. Ketika sektor basis bergerak, angka PDRB dapat melonjak cepat. Sebaliknya, ketika sektor tersebut tertahan, kontraksi juga dapat terasa tajam. Karena itu, diskusi akademik tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah pertumbuhan tinggi itu baik atau buruk. Yang lebih penting adalah bagaimana struktur pertumbuhan tersebut dibangun dan bagaimana efeknya menyebar ke sektor lokal.

3. Dari Pertumbuhan Menuju Kualitas Pembangunan


a. Teori pertumbuhan ekonomi regional dan sektor basis

Dalam teori pertumbuhan ekonomi regional, daerah dapat tumbuh cepat apabila memiliki sektor basis yang mampu menarik permintaan dari luar wilayah. Sektor seperti pertambangan, industri pengolahan, dan ekspor berperan sebagai mesin yang membawa pendapatan masuk ke daerah. Dalam konteks NTB, sektor tambang, smelter, dan industri pengolahan dapat dibaca sebagai sektor basis yang berkontribusi besar terhadap lonjakan pertumbuhan. Namun, teori ini juga menegaskan bahwa kekuatan sektor basis baru menjadi pembangunan yang sehat apabila menciptakan efek pengganda bagi ekonomi lokal.

b. Transformasi struktural

Teori transformasi struktural menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya ditandai oleh kenaikan output, tetapi juga oleh perubahan struktur ekonomi menuju sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah. Hilirisasi mineral dan tumbuhnya industri pengolahan dapat dilihat sebagai gejala awal transformasi struktural. Akan tetapi, transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan komposisi PDRB. Transformasi yang lebih substantif harus tampak pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan industri pendukung, perluasan usaha lokal, serta integrasi sektor besar dengan ekonomi rakyat.

c. Linkage effect menurut Hirschman

Albert O. Hirschman menekankan pentingnya keterkaitan ke belakang dan ke depan dalam pembangunan. Keterkaitan ke belakang muncul ketika sektor unggulan menarik pasokan lokal, tenaga kerja lokal, jasa lokal, koperasi, UMKM, dan pendidikan vokasi. Keterkaitan ke depan terjadi ketika output sektor unggulan menjadi bahan bagi aktivitas ekonomi lanjutan. Dengan kerangka ini, pertanyaan untuk NTB bukan hanya seberapa besar smelter atau industri pengolahan menyumbang pertumbuhan, tetapi seberapa jauh sektor tersebut menggerakkan rantai nilai lokal.

d. Pertumbuhan inklusif dan pendekatan kapabilitas

Pertumbuhan inklusif memandang keberhasilan pembangunan dari kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memperluas kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan menjaga daya beli. Sejalan dengan itu, pendekatan kapabilitas Amartya Sen menempatkan pembangunan sebagai proses memperluas kemampuan riil manusia untuk hidup layak, produktif, dan bermartabat. Karena itu, angka pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama indikator kemiskinan, pengangguran, inflasi, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi masyarakat.

4. Ada Perbaikan, Tetapi Kualitasnya Perlu Dijaga

Indikator sosial menunjukkan adanya perbaikan. Persentase penduduk miskin turun dari 11,91 persen pada September 2024 menjadi 11,38 persen pada September 2025. Penurunan ini perlu diapresiasi karena menunjukkan bahwa sebagian indikator kesejahteraan bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, karena angka kemiskinan masih berada pada level dua digit, agenda pengurangan kemiskinan tetap harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan. 
Demikian pula dengan pengangguran terbuka. TPT NTB turun dari 3,30 persen pada Februari 2024 menjadi 3,22 persen pada Februari 2025. Secara statistik, ini menunjukkan perbaikan. Namun dalam perspektif pertumbuhan inklusif, TPT belum cukup untuk membaca kualitas pasar kerja. Perlu dilihat pula berapa banyak pekerja yang masuk sektor informal, bekerja paruh waktu, setengah menganggur, atau bekerja dengan produktivitas rendah. Dengan kata lain, pasar kerja tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang bekerja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia.
Inflasi juga perlu ditempatkan sebagai indikator penting. Ketika ekonomi tumbuh tinggi tetapi inflasi meningkat, daya beli masyarakat dapat tertekan. Inflasi y-on-y NTB sebesar 4,09 persen pada Maret 2026 menandakan bahwa stabilitas harga tetap menjadi agenda penting. Dalam perspektif kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna jika kenaikan pendapatan masyarakat tidak terkikis oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

5.  Prestasi Makro, Ujian Struktur, dan Agenda Pemerataan

Secara akademik, capaian pertumbuhan 13,64 persen dapat dibaca sebagai sinyal pemulihan dan akselerasi ekonomi daerah. Pertumbuhan tinggi menunjukkan bahwa kebijakan, investasi, aktivitas industri, dan perdagangan eksternal mulai memberikan dorongan yang kuat terhadap PDRB. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk menyebut adanya kemajuan ekonomi makro.

Akan tetapi, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan PDRB. Jika pertumbuhan terutama digerakkan oleh sektor padat modal dan berbasis ekspor, maka dampaknya terhadap rumah tangga dapat berbeda dengan pertumbuhan yang digerakkan oleh pertanian rakyat, UMKM, pariwisata berbasis masyarakat, atau industri kecil-menengah. Karena itu, istilah rapuh tidak perlu dimaknai sebagai penolakan terhadap capaian pemerintah, tetapi sebagai peringatan akademik agar struktur pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.

Kerentanan struktural dapat muncul karena tiga hal. Pertama, ketergantungan pada sektor komoditas dan ekspor membuat pertumbuhan sangat sensitif terhadap harga internasional, izin ekspor, produksi tambang, dan kinerja smelter. Kedua, sektor padat modal belum tentu menyerap tenaga kerja sebanyak sektor padat karya. Ketiga, jika keterkaitan antara industri besar dan ekonomi lokal masih lemah, maka pertumbuhan dapat besar secara statistik tetapi tidak cukup luas dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian, pembacaan ini tidak boleh berubah menjadi narasi pesimistis. Data kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya perbaikan, walaupun masih membutuhkan penguatan. Karena itu, posisi yang lebih proporsional adalah menyebut NTB sedang memiliki momentum pertumbuhan yang kuat, tetapi momentum itu perlu diarahkan agar menjadi pertumbuhan berkualitas. Fokusnya bukan menggugat capaian, melainkan mengawal transformasi.

Catatan pembelajaran statistik: Pertumbuhan y-on-y membandingkan kondisi suatu triwulan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan q-to-q membandingkan suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya. Sementara c-to-c membaca pertumbuhan kumulatif tahun berjalan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perbedaan indikator ini penting agar publik tidak membaca angka ekonomi secara tunggal dan tergesa-gesa. 

6. Mengubah Pertumbuhan Tinggi Menjadi Kesejahteraan Luas

Pertama, memperkuat keterkaitan industri besar dengan ekonomi lokal. Smelter, pertambangan, dan industri pengolahan perlu didorong agar memiliki rantai pasok lokal. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi peta kebutuhan industri dan menghubungkannya dengan UMKM, koperasi, jasa logistik lokal, lembaga pelatihan, serta perguruan tinggi.

Kedua, menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan transformasi industri. Pertumbuhan berbasis hilirisasi membutuhkan tenaga kerja terampil. Karena itu, pendidikan vokasi, kurikulum kampus, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dunia usaha perlu diarahkan secara lebih terukur.

Ketiga, menjaga agar pertumbuhan nontambang tetap bergerak. Pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, UMKM, dan ekonomi desa tidak boleh menjadi sektor pinggiran. Justru sektor-sektor ini penting untuk memperluas distribusi manfaat pertumbuhan dan menjaga ekonomi daerah ketika sektor tambang mengalami siklus penurunan.

Keempat, mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli. Pertumbuhan tinggi akan kehilangan makna sosial apabila harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibanding pendapatan masyarakat. Stabilisasi pangan, distribusi logistik, dan penguatan produksi lokal perlu menjadi bagian dari strategi pertumbuhan inklusif.

Kelima, membangun dashboard kualitas pertumbuhan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan indikator yang tidak hanya memantau PDRB, tetapi juga kualitas pekerjaan, kemiskinan ekstrem, inflasi pangan, rasio pekerja formal-informal, kontribusi UMKM, dan pemerataan antarwilayah. Dengan data seperti ini, perdebatan publik dapat bergerak dari opini politik menuju diskusi kebijakan berbasis bukti.

7.  Apresiasi Capaian, Kawal Transformasi

Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 13,64 persen adalah kabar baik. Angka tersebut menunjukkan adanya akselerasi ekonomi dan memberi ruang optimisme bagi pembangunan daerah. Namun, angka tinggi juga membawa tanggung jawab kebijakan yang besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya tampak dalam statistik, tetapi juga semakin terasa dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, narasi yang paling sehat bukanlah memuji secara berlebihan atau mengkritik secara apriori. Narasi yang lebih mendidik adalah membaca pertumbuhan sebagai momentum transformasi. Pemerintah diapresiasi atas capaian makro, sementara akademisi, media, dan masyarakat sipil membantu mengawal agar capaian tersebut menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan.

Dengan demikian, pertumbuhan 13,64 persen bukan titik akhir perdebatan, melainkan titik awal pembelajaran publik: bagaimana NTB membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga tumbuh kuat, merata, dan bermakna bagi masyarakat luas.

Daftar Sumber Data dan Rujukan

BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1051/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-i-2025.html

BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/1070/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-ii-2025.html

BPS Provinsi NTB. Perekonomian Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1089/perekonomian-nusa-tenggara-barat-berdasarkan-besaran-produk-domestik-regional-bruto--pdrb--atas-dasar-harga-berlaku-triwulan-iii-2025-mencapai-rp-49-49-triliun-dan-atas-dasar-harga-konstan-2010-mencapai-rp-28-92-triliun-.html

BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1118/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-iv-2025.html

BPS Provinsi NTB. Profil Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2024. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1028/profil-kemiskinan-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-september-2024.html

BPS Provinsi NTB. Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1109/poverty-profile-in-nusa-tenggara-barat-september-2025.html

BPS Provinsi NTB. NTB, Februari 2024: Keadaan Ketenagakerjaan. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1010/ntb--februari-2024--keadaan-ketenagakerjaan.html

BPS Provinsi NTB. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1052/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-nusa-tenggara-barat-februari-2025-.html

BPS Provinsi NTB. Inflasi y-on-y Provinsi Nusa Tenggara Barat Maret 2026. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/04/01/1126/development-of-nusa-tenggara-barat-province-consumer-price-index-march-2026.html

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Februari-2026.aspx

Artikel pemantik diskusi: Ahsanul Khalik, Tribun Lombok, Tumbuh 13,64 Persen Tapi Dibilang Rapuh: Salah Baca atau Salah Narasi? https://lombok.tribunnews.com/wiki/105033/tumbuh-1364-persen-tapi-dibilang-rapuh-salah-baca-atau-salah-narasi


 

     

Peralihan Arsip Pertanahan Elektronik sebagai Sebuah Keniscayaan, Sekjen ATR/BPN: Harus Dikelola dengan Baik

Sekertariat Jendral ATR/BPN

Okenews.net – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan ke bentuk elektronik merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 bertema “Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Arsip Elektronik yang Akuntabel”, Sekjen ATR/BPN mengatakan hal tersebut menjadi krusial di tengah tuntutan transformasi digital. 

“Keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik, risiko kerusakan, serta kebutuhan akses yang cepat dan efisien menjadikan peralihan menuju arsip elektronik sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus kita kelola dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan pada kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Rabu, (06/05/2026).

Ia menjelaskan bahwa arsip memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Karena arsip ini bukan sekadar dokumen lama, tetapi di negara ini arsip akan menjadi alat bukti untuk mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah dan termasuk juga untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan,” jelasnya.

Menurutnya, dalam praktik tata kelola pemerintahan, arsip kerap menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan. “Jadi kalau kita lihat, saat ini baik dalam pengambilan keputusan, pengambilan pembuatan kebijakan pasti melihat arsip-arsip yang lama seperti apa, peraturan-peraturan yang lama seperti apa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa transformasi digital di bidang kearsipan juga menghadirkan tantangan, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian arsip elektronik dalam proses hukum. “Oleh karena itu, pengelolaan arsip elektronik harus dilakukan secara cermat, memenuhi prinsip autentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, yang hadir sebagai narasumber menegaskan pentingnya penguatan kompetensi dalam pengelolaan arsip digital. “Kalau kita betul-betul mengelola arsip dengan baik, maka akan ada kepastian hukum yang jelas sebagai bukti, ada transparasi, dan bukti kita sudah melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Kementerian ATR/BPN memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik, baik dari pusat maupun daerah, sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi. Selain itu, diserahkan pula arsip statis kepada ANRI sebagai bagian dari upaya pelestarian memori kolektif bangsa. 

Arsip tersebut dinilai memiliki nilai guna tinggi sebagai referensi sejarah dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data. “Ini menjadi bukti komitmen kementerian dalam menjaga warisan informasi bangsa. ANRI akan terus melestarikan dan menyimpan arsip tersebut sebagai memori kolektif,” kata Mego Pinandito.

Kegiatan webinar ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan ANRI, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta diikuti seluruh jajaran pengelola kearsipan di seluruh Indonesia, baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan, secara luring dan daring.

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Fauzan Khalid: Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Yang Terbaik

Foto: DPRRI Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, sistem pendidikan pondok pesantren (ponpes) merupakan sistem pendidikan yang terbaik. Sistem pendidikan di asrama pondok pesantren memiliki karakter khas, kekeluargaan, inklusif (terbuka) dan tidak paternalistik.

“Hubungan santri dan ustaz (kiai) dekat, memiliki ikatan persaudaraan  (ukhuwah) yang kuat, termasuk dengan sesama santri. Pondok tempat bertemunya santri dari berbagai latar belakang etnis, sosial, mengajarkan toleransi dan tidak diskriminasi,” kata Fauzan saat memberi sambutan pada pembukaan majelis taklim di Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (03/05/2026).

Menurut Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapi NTB II Pulau Lombok, kehidupan di pondok pesantren didasarkan pada prinsip persaudaraan dan persamaan. Santri terbiasa saling membantu dan sangat menghargai perbedaan. 

Pengawasan selama 24 jam di asrama oleh ustaz, lanjut Fauzan, menekankan kemandirian, kesederhanaan, disiplin tinggi, dan tata krama atau adab. Karena itu, ponpes mampu mencetak santri dengan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman ilmu agama, dan kehalusan akhlak.

“Selama menimba ilmu di ponpes, santri mendapatkan keseimbangan ilmu dunia dan akhirat. Karena itu, santri jangan merasa rendah diri karena bersekolah di ponpes,” jelasnya.

Banyak para ahli menilai sistem pendidikan di ponpes, kata Fauzan, merupakan yang terbaik dan menjadi contoh pelaksanaan pendidikan. Contohnya, home schooling mengadopsi konsep pendidikan yang diterapkan ponpes. 

Dihadapan jamaah majelis taklim Yayasan Ponpes Nurul Qur’an Wal Ahkam, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), minta agar orangtua tidak ragu menyekolahkan anak dengan alasan apa pun, termasuk alasan ketidakmampuan ekonomi. Orangtua harus bertekad menyekolahkan anak sebagai fondasi bagi masa depan anak.

Menurut Fauzan, pendidikan merupakan sarana pengembangan karakter, keterampilan kognitif, dan kemampuan sosial. Melalui sekolah, anak didik memperoleh pengetahuan, kemandirian, nilai moral, dan kejujuran yang membentuk kepribadian positif menghadapi masa depan. 

“Sekali lagi, jangan ragu menyekolahkan anak. Jangan keluar kata-kata, saya tidak mampu menyekolahkan anak. Rezeki dari Allah SWT, yakinlah anak yang bersekolah sudah ada rezekinya dari Allah SWT. Karena itu, mari kita dorong anak-anak kita untuk sekolah,” tegasnya.

Sebagai orangtua, kata Fauzan, tugasnya adalah membiayai anak-anak untuk menempuh pendidikan sebagai bekal masa depan. Selain itu, oranguta wajib memberikan kenyamanan bagi anak unuk belajar.

“Buat lingkungan rumah yang nyaman bagi anak untuk belajar. Jangan bertengkar, karena kalau orangtua bertengkar, ini bisa membuat anak tidak nyaman belajar,” katanya. Fauzan, dalam kesempatan ini mengajak masyarakat untuk terus menimba ilmu sampai akhir hayat (long life learning) sebagai landasan utama meraih kebahagiaan dunia akhirat

     

Siap Siaga Cegah Karhutla, Wamen Ossy Imbau Pemegang HGU Lakukan Tindakan Pencegahan

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang setiap tahun berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Palembang, Rabu (06/05/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengimbau para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk aktif melakukan langkah pencegahan kebakaran lahan.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh pemegang HGU untuk wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran lahan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016,” tegas Ossy Dermawan.

Dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai (HP), disebutkan bahwa pemegang HGU diwajibkan mengelola dan menjaga lahannya secara bertanggung jawab.

Kewajiban tersebut mencakup memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan lingkungan, menyediakan sarana pengendalian kebakaran serta sumber air, hingga memastikan tata kelola lahan tetap aman dan tidak mudah terbakar.

Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong jajaran di daerah untuk melakukan pemantauan rutin terhadap wilayah HGU yang berpotensi mengalami kebakaran. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan data bidang HGU dengan titik panas (_hotspot_) yang terpantau.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak akan ditoleransi. Pemegang HGU yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Sanksi dapat berupa peringatan, evaluasi terhadap pemanfaatan tanah, hingga langkah administratif lainnya sesuai tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan lintas instansi,” ujar Wamen Ossy.

Apel kesiapsiagaan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Kegiatan diawali dengan pemantauan pasukan Satgas Karhutla, serta dilanjutkan dengan demonstrasi pemadaman api menggunakan berbagai peralatan oleh petugas di lapangan. 

Selasa, 05 Mei 2026

     

Bupati Lotim Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Pringgabaya, Janji Pulihkan Aktivitas Pasar

Foto: Bupati Lombok Timur dalam Acara Penyerahan Bantuan Terhadap Korban Terdampak Kebakaran Pasar Peringgabaya

Okenews.net– Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Kecamatan Pringgabaya, Selasa (5/5). Bantuan tersebut disalurkan melalui program pemberdayaan asnaf miskin yang digagas BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dan berlangsung di aula Kantor Camat Pringgabaya.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung saat peristiwa kebakaran terjadi. Ia menjelaskan, pada waktu bersamaan dirinya tengah berada di Jakarta untuk mengurus persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu warga Lombok Timur yang dinonaktifkan.

Selain penyaluran bantuan, pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk memulihkan kondisi pasar yang terdampak kebakaran. Bupati menyebut, upaya normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat menjadi prioritas, meski tetap harus melalui tahapan perencanaan dan prosedur yang berlaku.

“Pemerintah ingin aktivitas pasar segera kembali normal, namun semua harus melalui proses, mulai dari perencanaan hingga penganggaran,” ujarnya.

Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp2 juta untuk masing-masing penerima. Meski dinilai belum sebanding dengan kerugian yang dialami para pedagang, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah.

Bupati juga menekankan pentingnya dukungan moral dan kebersamaan dalam menghadapi musibah tersebut. Ia meminta para pedagang untuk bersabar sembari menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah dalam memulihkan fasilitas pasar.

“Kami akan berupaya mengembalikan kebutuhan masyarakat di pasar. Mohon bersabar, karena semua harus melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya.

     

Pria 56 Tahun di Lombok Timur Ditangkap, Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Foto: Terduga Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Okenews.net- Aparat Satreskrim Polres Lombok Timur bersama Unit Reskrim Polsek Montong Gading mengamankan seorang pria berinisial AK (56), Senin malam (4/5/2026). Warga Dusun Lekong Lima Selatan, Desa Montong Betok itu diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.


Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Iptu Arie Kusnandar, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut pelaku diamankan di kediamannya tanpa perlawanan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari keluarga korban.


Peristiwa tersebut menimpa seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kejadian bermula saat korban pulang sekolah seorang diri pada siang hari. Di tengah perjalanan, korban diduga dihadang oleh pelaku yang kemudian mengancam menggunakan senjata tajam.


Korban selanjutnya dibawa ke area sepi di wilayah Desa Perian. Di lokasi tersebut, pelaku diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap korban.

Setelah kejadian, korban berhasil pulang dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.


“Pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujar Iptu Arie.

Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lombok Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

     

Pelaku Curanmor Dibekuk Kurang dari 24 Jam, Ditangkap di Parkiran Puskesmas Aikmel

Foto: Pelaku Pencurian Sepeda Motor

Okenews.net- Tim Opsnal Polres Lombok Timur bersama Unit Reskrim Polsek Aikmel bergerak cepat mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Aikmel. Seorang pelaku berinisial M (49), warga Gubuk Majidi, Desa Pancor, Kecamatan Selong, berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Penangkapan dilakukan pada Selasa (5/5/2026) sekitar pukul 10.00 WITA di halaman parkir Puskesmas Aikmel. Pelaku diamankan saat hendak mengambil kendaraan yang digunakannya menuju lokasi pencurian.

Kasus ini bermula dari laporan korban, Said (58), seorang petani asal Dusun Toya Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 07.50 WITA di pinggir jalan raya depan SMPN 1 Aikmel, Dusun Cepak Timur.

Saat itu, korban baru saja mengantar istrinya ke Pasar Aikmel sebelum menuju lokasi pembangunan toko. Korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya di pinggir jalan dalam kondisi kunci masih tergantung. Tak lama berselang, kendaraan tersebut diketahui hilang.

“Korban baru menyadari motornya hilang setelah ditanyakan oleh rekannya yang datang ke lokasi,” ungkap sumber kepolisian.

Berdasarkan laporan yang masuk, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku dalam waktu singkat.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban dengan nomor polisi DR 5057 LY yang diketahui merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, IPTU Arie Kusnandar, menegaskan bahwa pelaku saat ini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Pelaku beserta barang bukti sudah kami amankan di Polres Lombok Timur. Kasus ini masih dalam pengembangan,” ujarnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi kunci masih terpasang guna menghindari tindak kejahatan.

     

Urus Roya Kini Super Cepat, Warga Semarang Akui Proses Hanya Lima Menit

Pelayanan ATR/BPN

Okenews.net- Pelayanan pertanahan di Kabupaten Semarang semakin mendapat apresiasi dari masyarakat. Melalui inovasi Roya Layanan Lima Menit (RALALI), proses penghapusan hak tanggungan atau roya kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.


Salah seorang warga Kecamatan Suruh, Suparmi (61), mengaku terkejut dengan cepatnya pelayanan yang ia terima saat mengurus sertipikat tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.


Ia menuturkan, proses pelayanan di loket berlangsung sangat singkat. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pengajuan roya langsung diproses tanpa harus menunggu lama.


“Saya datang sekitar pukul sembilan pagi dan prosesnya sangat cepat. Setelah pembayaran selesai, berkas langsung diproses,” ujarnya usai mengurus dokumen pertanahan.


Sebelum mengajukan roya, Suparmi terlebih dahulu mendatangi kantor pertanahan untuk mencari informasi terkait persyaratan administrasi. Setelah seluruh dokumen dipenuhi, ia kembali datang untuk menyerahkan berkas permohonan.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Wahyu Setyoko, menjelaskan bahwa program RALALI merupakan inovasi pelayanan pertanahan yang dikembangkan di Jawa Tengah guna mempercepat proses administrasi penghapusan hak tanggungan.


Menurutnya, waktu pelayanan di loket bagi setiap pemohon rata-rata hanya memakan waktu tiga hingga lima menit.


“Program ini kami hadirkan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat,” kata Wahyu.


Selain mempercepat layanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang juga menyediakan jalur khusus bagi masyarakat yang mengurus sendiri dokumen pertanahan tanpa menggunakan kuasa. Jalur prioritas tersebut disiapkan agar pelayanan menjadi lebih nyaman dan efisien.


Wahyu pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu mengurus langsung layanan pertanahan ke kantor pertanahan setempat.


“Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan pertanahan secara langsung,” pungkasnya.

     

ATR/BPN Siap Kawal Proyek Giant Sea Wall Pantura

Atr/Bpn

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.


Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).


Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN akan fokus pada tiga aspek utama guna memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai rencana, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah.


“Kami memastikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk proyek, sehingga pembangunan ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga kuat secara spasial dan legal,” ujarnya.


Ia menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini tengah berlangsung telah memasukkan agenda perlindungan kawasan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa. Penyesuaian serupa juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk pemerintah pusat.


Selain itu, ATR/BPN juga membuka ruang percepatan penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut resmi masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).


“Kami siap membantu percepatan KKPR dengan tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di kawasan laut, kawasan hutan, maupun wilayah lainnya,” tegas Ossy.


Dari sisi pengadaan tanah, ATR/BPN juga menyatakan kesiapan mendukung seluruh tahapan pembangunan infrastruktur pesisir tersebut. Namun demikian, Ossy menilai keberhasilan proyek membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih kuat.


Ia mendorong pembentukan working group terpadu agar integrasi data dan sinkronisasi peta antarlembaga dapat berjalan maksimal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan pesisir Pantura.


“Penanganannya tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, dengan melibatkan seluruh pihak terkait,” kata AHY.


Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

     

Baru Seminggu Dipindahkan, Alat Kerja Raib Keamanan Perumahan GPA Dipertanyakan

Perumahan Griya Pesona Alam

Okenews.net- Rasa aman yang seharusnya menjadi jaminan dasar dalam sebuah kawasan perumahan justru dipertanyakan oleh warga Perumahan Griya Pesona Alam Sayang-Sayang, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Kasus pencurian kembali terjadi, menambah daftar panjang insiden serupa yang dinilai sebagai akibat dari lemahnya sistem keamanan yang disediakan oleh pihak pengembang.

Peristiwa terbaru menimpa Ahmad Amrullah, S.T., M.T., yang kehilangan sejumlah peralatan kerja bernilai tinggi dari gudang rumahnya yang masih dalam tahap pembangunan. Ironisnya, barang-barang tersebut baru sekitar satu minggu dipindahkan ke lokasi, namun dalam waktu singkat justru raib digondol pelaku pencurian pada Rabu malam, 29 April 2026, sekitar pukul 22.30 WITA.

Tidak hanya kehilangan alat seperti genset, jack hammer, gerinda, dan pompa air, pelaku juga merusak bagian konstruksi dengan memotong besi tangga bangunan. Kerugian yang dialami pun tidak hanya bersifat materil, tetapi juga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan yang harus diulang.

Kondisi ini semakin memicu kekecewaan korban ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem keamanan di perumahan tersebut jauh dari kata memadai. Dengan luas kawasan yang cukup besar, hanya terdapat tiga orang petugas keamanan yang berjaga dengan sistem shift 8 jam. Jumlah tersebut dinilai tidak rasional dan tidak sebanding dengan kebutuhan pengamanan lingkungan.

Lebih memprihatinkan lagi, kawasan perumahan tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Di tengah meningkatnya potensi tindak kriminal, absennya sistem pengawasan dasar ini menjadi indikator kuat bahwa aspek keamanan tidak menjadi prioritas utama pengembang.

Kritik juga mengarah pada kondisi fisik kawasan, di mana tembok pembatas perumahan dinilai terlalu rendah dan mudah diakses dari luar. Hal ini secara langsung membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keluar masuk kawasan tanpa kontrol yang memadai.

Dalam pertemuan antara korban, pihak satpam, RT/RW, dan perwakilan pengembang, yaitu PT Varindo Lombok Inti, diakui secara terbuka bahwa terdapat kelemahan dalam sistem keamanan. Bahkan, pihak-pihak terkait juga mengonfirmasi bahwa kejadian kehilangan bukanlah yang pertama kali terjadi di kawasan tersebut.

Namun demikian, pengakuan tersebut dinilai tidak cukup tanpa adanya langkah konkret. Warga menilai pengembang terkesan abai dan lamban dalam merespons persoalan keamanan yang berulang. Tidak adanya investasi pada sistem pengamanan seperti CCTV, minimnya jumlah petugas keamanan, serta lemahnya infrastruktur pembatas kawasan menunjukkan adanya kelalaian serius dalam perencanaan dan pengelolaan perumahan.

Ahmad Amrullah menilai bahwa pengembang seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan penjualan unit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap aspek keamanan sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada konsumen.

“Keamanan itu bukan fasilitas tambahan, tapi kebutuhan utama. Kalau sejak awal pengembang mengabaikan ini, maka warga yang akan terus dirugikan,” tegasnya, Senin 4 Mei 2026

Lebih jauh, ia juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam. Evaluasi terhadap izin dan kelayakan pengembang menjadi hal yang dianggap mendesak, mengingat persoalan ini tidak hanya berdampak pada satu korban, tetapi berpotensi mengancam seluruh penghuni kawasan.

“Pemerintah daerah harus turun tangan. Kalau perlu, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pengembang. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” lanjutnya.

Laporan resmi atas kejadian ini telah disampaikan ke Polresta Mataram pada Senin, 4 Mei 2026. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus meningkatkan pengawasan di kawasan rawan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan dalam sebuah kawasan hunian bukan sekadar janji dalam brosur pemasaran, melainkan tanggung jawab nyata yang harus dipenuhi. Tanpa itu, perumahan tidak lagi menjadi tempat tinggal yang aman, melainkan ruang yang menyimpan potensi kerawanan bagi penghuninya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi