www.okenews.net

Sabtu, 18 Juli 2026

     

Kapolres Lombok Timur Perkuat Sinergi dengan Yayasan Hamzanwadi NWDI Pancor

Okenews.net– Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H., terus memperkuat kemitraan dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan melalui kegiatan silaturahmi. Salah satunya dengan mengunjungi Yayasan Hamzanwadi NWDI Pancor, Kamis (16/7/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Gedung Birrul Walidain, Kantor Pusat PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI), Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid Nomor 132, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang erat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Polres Lombok Timur AKP Sayum dan Kapolsek Selong IPTU Susana Ernawaty Djangu, S.H.

Rombongan disambut Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NWDI Pancor H. Muhammad Djamaluddin, Ketua Majelis Pendidikan YPH PPD Hamzanwadi NWDI Pancor Prof. Dr. Khirjan Nahdi, M.Hum., Bendahara Dr. Hj. Dukha Yunitasari, serta Wakil Bendahara yang juga Sekjen Satgas PB Hamzanwadi H. Mursyidin Zuhdi.

Dalam suasana penuh keakraban, AKBP Ariakta Gagah Nugraha memperkenalkan diri sebagai Kapolres Lombok Timur yang baru sekaligus berdialog dengan jajaran pengurus yayasan. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai masukan terkait kondisi kamtibmas di Lombok Timur, termasuk perkembangan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan NWDI Pancor.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan keagamaan, Kapolres juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada perwakilan santri. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya kalangan pesantren.

Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi NWDI Pancor, H. Muhammad Djamaluddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres beserta jajaran. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga pendidikan keagamaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres. Semoga hubungan baik dan sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan demi menjaga situasi Kabupaten Lombok Timur tetap aman, damai, dan kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Lalu Rusmaladi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Lombok Timur dalam membangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara Polri dengan para tokoh agama serta lembaga pendidikan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Polres Lombok Timur berkomitmen untuk terus hadir, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama mewujudkan keamanan yang menjadi tanggung jawab bersama," kata IPTU Lalu Rusmaladi.

     

Kumpul di Jatim, Menteri Nusron: Masuki Periode Transformasi Organisasi dan Layanan

Okenews.net - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik. Dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa seluruh perubahan yang tengah dijalankan bertujuan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada masyarakat.

"Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini," tegas Menteri Nusron pada pertemuan yang berlangsung di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Sabtu (18/07/2026).

Menurut Menteri Nusron, transformasi pelayanan publik harus ditopang tiga pilar utama, yakni organisasi, tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek tersebut harus diperkuat secara bersamaan agar pelayanan pertanahan berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. 

Pada aspek organisasi, Kementerian ATR/BPN akan mengubah struktur Kantah dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. "Tujuannya pelayanan publik dapat lebih mudah diukur, setiap Kasi harus mengetahui seluruh persoalan di wilayahnya, selain itu, pendekatan pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat," terang Menteri Nusron.

Di aspek pelayanan, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan prinsip _first in, first out,_ yakni berkas yang masuk lebih dahulu harus diselesaikan lebih dahulu. Kementerian ATR/BPN juga menerapkan sistem Pengukuran Terjadwal agar masyarakat memperoleh kepastian waktu pelayanan. Transformasi pelayanan juga dilakukan pada layanan peralihan hak yang ditargetkan selesai paling lama 10 hari. 

"Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan," jelas Menteri Nusron.

Di hadapan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang hadir, Menteri Nusron mengingatkan pentingnya penguatan SDM dan integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara Kepala Kantor diminta menghentikan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. "Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan," tegasnya.

Pada dasarnya, seluruh transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada satu tujuan, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung," pesan Menteri Nusron sebelum mengakhiri arahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, melaporkan progres dan capaian kinerja kepada Menteri Nusron. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima. 

     

Refleksi Setahun Kepemimpinan Kamli, BAZNAS Lotim Salurkan Bantuan untuk Ribuan Warga

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur menggelar Refleksi 365 Hari Kepemimpinan Ketua BAZNAS H. Muhammad Kamli dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada ribuan penerima manfaat dari seluruh wilayah Lombok Timur. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor BAZNAS Lombok Timur itu menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk kesejahteraan masyarakat. Sabtu 18/07/2026

Acara tersebut dihadiri Ketua BAZNAS Lombok Timur H. Muhammad Kamli beserta jajaran pimpinan, para amil pelaksana, serta ribuan masyarakat penerima manfaat dari berbagai kecamatan.

Dalam kesempatan itu, BAZNAS menyalurkan bantuan pada lima program unggulan, yakni bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah dan advokasi, serta sosial kemanusiaan. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan biaya pengobatan, kursi roda bagi penyandang disabilitas, bantuan pendidikan, modal usaha bagi pelaku UMKM, paket sembako, bantuan tunai, hingga berbagai bentuk bantuan sosial lainnya.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata amanah para muzaki yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Momentum refleksi 365 hari ini bukan sekadar memperingati perjalanan satu tahun kepemimpinan, tetapi menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan komitmen bahwa BAZNAS harus terus hadir melayani umat. Setiap amanah yang dipercayakan kepada kami akan terus kami kelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Kamli.

Ia menegaskan, selama setahun terakhir BAZNAS Lombok Timur terus memperluas jangkauan pelayanan melalui berbagai inovasi program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dakwah, hingga bantuan sosial kemanusiaan.

"Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami terus berupaya memastikan setiap bantuan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi para mustahik," tambahnya.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Ribuan penerima manfaat memadati halaman Kantor BAZNAS Lombok Timur dengan tertib untuk menerima bantuan. Suasana penuh kebersamaan dan rasa syukur mewarnai seluruh rangkaian kegiatan.

Melalui program kesehatan, BAZNAS membantu masyarakat dalam pembiayaan pengobatan serta menyediakan alat bantu kesehatan seperti kursi roda. Di sektor pendidikan, bantuan diberikan kepada pelajar dan mahasiswa agar tetap dapat melanjutkan pendidikan meski menghadapi keterbatasan ekonomi.

Sementara pada sektor ekonomi, BAZNAS menyalurkan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro guna mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Di bidang dakwah dan advokasi, bantuan diberikan untuk mendukung kegiatan pembinaan umat serta pendampingan masyarakat. Adapun pada program sosial kemanusiaan, BAZNAS menyalurkan paket sembako, bantuan tunai, dan berbagai bantuan sosial bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi maupun terdampak kondisi darurat.

Refleksi 365 hari kepemimpinan H. Muhammad Kamli menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen BAZNAS Lombok Timur dalam membangun tata kelola zakat yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pada kesempatan itu, BAZNAS Lombok Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh muzaki, munfik, dan para donatur yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya kepada BAZNAS. Dukungan tersebut menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan berbagai program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, BAZNAS Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya, sehingga zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan Lombok Timur yang lebih sejahtera.

     

Empat Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Siap Wakili NTB pada PEKSIMINAS 2026

Okenews.net– Universitas Hamzanwadi kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang seni. Empat mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora (FBSH) berhasil meraih Juara I pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA).

Atas capaian tersebut, keempat mahasiswa dipastikan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS). Keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi sivitas akademika Universitas Hamzanwadi.

Prestasi tersebut membuktikan bahwa mahasiswa Universitas Hamzanwadi tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi memiliki kualitas, kreativitas, dan daya saing yang kuat di bidang seni pertunjukan.

Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Universitas Hamzanwadi sebagai perguruan tinggi yang konsisten membina talenta mahasiswa. Kampus terus mendorong lahirnya prestasi di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Mahasiswa yang berhasil mengharumkan nama kampus ialah Muhammad Ridho Nawawi sebagai Juara I cabang Lagu Pop Putra. Muhammad Angga Restu meraih Juara I Lagu Keroncong Putra.

Sementara itu, Olga Natasya Febrianti berhasil menjadi Juara I cabang Lagu Keroncong Putri. Pada cabang Lomba Tari, Tazkirani bersama tim sukses meraih Juara I dan lolos ke tingkat nasional.

Ketua Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Hamzanwadi Alwan Hafiz menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa. Menurutnya, keberhasilan tersebut lahir dari proses pembinaan yang berkelanjutan.

Ia mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras mahasiswa, kedisiplinan selama latihan, serta pendampingan intensif dari dosen pembimbing. Sinergi tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi kompetisi.

"Alhamdulillah, capaian ini merupakan kebanggaan bagi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, serta Universitas Hamzanwadi secara keseluruhan," ujar Alwan Hafiz, Jumat (17/07/2026).

Menurut Alwan, prestasi tersebut membuktikan mahasiswa memiliki kemampuan dan daya saing yang baik di bidang seni. Ia berharap para delegasi terus meningkatkan kualitas penampilan menjelang PEKSIMINAS.

"Kami berharap mereka terus menjaga semangat berlatih, mematangkan persiapan, dan tampil maksimal pada PEKSIMINAS sehingga mampu mengharumkan nama Universitas Hamzanwadi dan NTB," lanjutnya.

Alwan menambahkan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen program studi dalam membina potensi mahasiswa. Pelatihan, pendampingan, dan berbagai kegiatan seni terus diperkuat secara berkelanjutan.

Menurutnya, PEKSIMIDA bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi ruang pembelajaran untuk mengasah kemampuan, membangun kepercayaan diri, serta memperluas jejaring antarmahasiswa seni dari berbagai perguruan tinggi.

Ia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal berharga bagi mahasiswa untuk berkembang sebagai seniman, pendidik, dan pelaku budaya yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Prestasi ini diharapkan menginspirasi sivitas akademika Universitas Hamzanwadi untuk terus berkarya dan berprestasi. Universitas juga berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada delegasi menuju PEKSIMINAS agar mampu kembali mengharumkan nama kampus dan daerah.

     

Kapolres Lotim Serahkan Tiga Traktor untuk Kelompok Tani Pringgabaya

 

Okenews.net- Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, menyerahkan bantuan tiga unit traktor roda dua kepada tiga kelompok tani (Poktan) di Kecamatan Pringgabaya sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan program ketahanan pangan.

Penyerahan bantuan berlangsung di UPTD Pertanian Selong, Kamis (16/7/2026), dan dihadiri jajaran Polres Lombok Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, serta perwakilan kelompok tani penerima bantuan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Lombok Timur Kompol Sidik Pria Mursita, Kabag SDM Polres Lombok Timur, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur Darajata, Kapolsek Selong IPTU Susana Ernawati Djangu, beserta para ketua kelompok tani.

Bantuan berupa traktor roda dua merek Quick tipe G 3000 Zeva diserahkan kepada Poktan Lembah Lengundi III yang diketuai Supriyono, Poktan Sempager yang diketuai Ama Sirnawati, dan Poktan Sari Cendana yang diketuai Amaq Muhammad. Ketiga kelompok tani tersebut berasal dari Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya.

Dalam sambutannya, AKBP Ariakta Gagah Nugraha berharap bantuan alat dan mesin pertanian tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi kerja petani, serta mendongkrak hasil produksi pertanian.

"Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan para petani," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Lalu Rusmaladi mengatakan, penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui sinergi bersama pemerintah daerah.

"Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendukung program pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Semoga bantuan traktor ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Lombok Timur," kata Rusmaladi.

Ia menambahkan, Polres Lombok Timur akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan.

     

KPKNL Mataram Gandeng Kantah Lombok Utara, Pastikan Data Aset Negara Akurat dan Tertib

Okenews.net– Upaya memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui koordinasi antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dalam kegiatan verifikasi dan validasi aset milik instansi pemerintah. Kamis, 17/7

Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil aset di lapangan, sekaligus meningkatkan kualitas penatausahaan BMN agar lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPKNL Mataram diwakili oleh Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Arifin Nurhantanto. Sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha, Muhajir Irfani, bersama jajaran.

Dalam pertemuan itu, kedua instansi membahas sejumlah dokumen dan data aset guna memastikan kelengkapan administrasi, kejelasan status pengelolaan, serta validitas informasi yang dimiliki. Hasil verifikasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat pengamanan aset negara sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang modern dan akuntabel.

"Kolaborasi dengan KPKNL Mataram merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap aset negara memiliki data yang valid, status hukum yang jelas, serta administrasi yang tertib. Dengan pengelolaan yang baik, aset negara akan semakin terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, verifikasi dan validasi aset tidak hanya berorientasi pada pembaruan data administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset negara serta mencegah potensi permasalahan di kemudian hari.

Melalui kegiatan ini, KPKNL Mataram dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang profesional, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Jumat, 17 Juli 2026

     

Kapolres Lotim Silaturahmi ke Kejari Selong, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Okenews.net– Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Kamis (16/7/2026). Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di Kabupaten Lombok Timur.

Kapolres bersama jajaran disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selong, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati, yang didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum). Turut mendampingi Kapolres dalam kunjungan tersebut Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan Kasat Narkoba Polres Lombok Timur.

Dalam pertemuan itu, AKBP Ariakta Gagah Nugraha menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Kejari Selong. Ia menjelaskan, selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan diri sebagai Kapolres Lombok Timur yang baru.

Kapolres berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara Polres Lombok Timur dan Kejari Selong terus dipelihara melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin erat.

"Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antar aparat penegak hukum agar mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai dinamika yang berkembang di tingkat nasional tidak akan memengaruhi hubungan baik kedua institusi di daerah. Menurutnya, Polres Lombok Timur dan Kejari Selong tetap berkomitmen menjaga soliditas demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Selong, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati, menyampaikan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada Kapolres Lombok Timur beserta jajaran.

Kajari mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai langkah positif untuk memperkuat kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

"Kami siap terus membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif bersama Polres Lombok Timur dalam setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sinergitas yang kuat menjadi kunci dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan kepada masyarakat," tegasnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban hingga pukul 16.00 WITA. Kedua institusi sepakat terus mengoptimalkan koordinasi dalam setiap tahapan penanganan perkara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Lombok Timur.

Ps Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Lalu Rusmaladi mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lombok Timur untuk membangun hubungan yang harmonis dan profesional dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya aparat penegak hukum.

"Dengan sinergi yang semakin kuat, diharapkan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Lombok Timur tetap aman dan kondusif," pungkasnya.

     

Satresnarkoba Polres Lotim Ringkus Terduga Pengedar Sabu di Masbagik, Sita 15,31 Gram Narkotika


Okenews.net – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur kembali mengungkap kasus dugaan peredaran gelap narkotika. Seorang pria berinisial F, yang diduga berperan sebagai pengedar sabu, diamankan petugas di pinggir Jalan Raya Lendang Nangka Utara, Dusun Borok Lelet, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 19.00 Wita.

Dari tangan terduga, polisi menyita puluhan paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 15,31 gram, beserta sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Lombok Timur, Iptu Fedy Miharja, S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, saya memerintahkan Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Kanit II Satresnarkoba, Ipda Rizal Hidayat, bersama personel untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud," ujarnya.

Setibanya di lokasi, tim langsung mengamankan terduga F, seorang buruh yang berdomisili di Dusun Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur.

Proses penggeledahan dilakukan sesuai prosedur dengan disaksikan sejumlah saksi, yakni Aipda Fungki Marta Erianto, Brigadir M. Lukmanul Hakim, Saparwadi, dan Slamet Riadi.

Dari hasil penggeledahan badan, petugas menemukan satu plastik klip berisi satu paket diduga sabu yang berada di tangan kanan terduga. Selain itu, polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp157 ribu di saku celana yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang digunakan terduga. Di dalam jok kendaraan, petugas menemukan sejumlah plastik klip yang masing-masing berisi paket-paket diduga sabu, terdiri atas tujuh paket, tujuh paket, enam paket, tiga paket, serta satu plastik klip lainnya yang juga berisi diduga sabu.

Selain narkotika seberat bruto 15,31 gram, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam Android, satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih, dan uang tunai Rp157 ribu sebagai barang bukti.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyidik menduga F berperan sebagai pengedar yang beroperasi di wilayah Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, dan Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik.

Saat ini, terduga beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Lombok Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Atas perbuatannya, terduga dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Lalu Rusmaladi, menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Lombok Timur dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

"Polres Lombok Timur akan terus berkomitmen memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitarnya. Dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba," tegas Rusmaladi.

Ia menambahkan, pihak kepolisian akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Lombok Timur.

     

Dampingi Presiden Panen Ray, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, pada acara Panen Raya TNI yang berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/07/2026). Dalam keterangannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan. 

"Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah," kata Menteri ATR/Kepala BPN melalui akun Instagram resminya.

Tak hanya kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian. 

"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia," tutur Menteri Nusron.

Perwujudan ketahanan pangan lewat Panen Raya Serentak yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia ini, menurutnya dapat terselenggara berkat adanya kolaborasi lintas sektor. "Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani," lanjut Menteri Nusron.

Ada beragam hasil tani yang dipanen dalam kegiatan Panen Raya di Kota Malang ini, mulai dari tebu, padi, hingga kedelai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. 

     

Lulus Ujian CBT, Calon Taruna/i Politeknik Agraria STPN Ikuti Seleksi Lanjutan

Okenews.net - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Politeknik Agraria STPN melanjutkan proses Seleksi Penerimaan Taruna Baru (PTB) Tahun Akademik 2026/2027. Setelah mengikuti ujian _computer based test_ (CBT) pada 1-4Juli 2026 dan dinyatakan lulus, calon taruna/i melanjutkan rangkaian seleksi berikutnya untuk dapat menempuh pendidikan di Politeknik Agraria STPN.

Saat ini, seleksi PTB telah memasuki tahap wawancara. Pada tahapan ini, peserta diuji dalam kemampuan komunikasi mengenai aspek kepribadian, motivasi, serta kesiapan mengikuti pendidikan di Politeknik Agraria STPN. Sebelum mengikuti wawancara, pada 13-15 Juli 2026, para calon taruna/i telah menjalani sejumlah tahapan seleksi, yaitu tes kesamaptaan, tes kesehatan, dan tes psikologi.

“Saya merasa bersyukur sudah bisa melalui tahapan tes kesamaptaan, kesehatan, dan psikologi selama tiga hari kemarin, dan ternyata saya bisa sampai ke tahapan wawancara ini,” ujar salah satu peserta seleksi PTB, Dimas Badrikawi Starautomo (19) asal Kota Malang, Jawa Timur, yang memilih program studi Manajemen Penataan Ruang.

Menjelang tahap wawancara, Dimas Badrikawi mengaku tetap percaya diri meskipun rasa gugup masih sedikit dirasakan. Ia berharap dapat lolos hingga diterima sebagai Taruna Politeknik Agraria STPN.

Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Aurelia Nidya Prasetyo (19), calon taruni asal Pati, Jawa Tengah, yang memilih program studi Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah (KMPT). Ia mengaku memperoleh pengalaman yang berkesan selama mengikuti seluruh tahapan seleksi. Menurutnya, setiap proses seleksi menguji kemampuan yang berbeda, mulai dari aspek fisik, kesehatan, hingga kesiapan mental.

“Awalnya tentu saya merasa deg-degan saat akan mengikuti wawancara. Namun, setelah berada di ruang wawancara, saya mulai merasa lebih rileks dan bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik,” tutur Aurelia Nidya Prasetyo.

Seiring berakhirnya seleksi lanjutan, kini proses penerimaan penerimaan calon taruna dan taruni memasuki tahap akhir. Politeknik Agraria STPN memastikan, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif untuk menjaring peserta yang memenuhi kualifikasi sebagai calon Taruna/i Politeknik Agraria STPN.

Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum Politeknik Agraria STPN, Widhiana Hestining Puri, berharap melalui proses seleksi, Politeknik Agraria STPN dapat menjaring calon taruna/i terbaik yang memiliki minat, kompetensi, serta komitmen untuk menempuh pendidikan. Ia mengatakan, setelah melalui serangkaian tes hingga hari ini, para calon taruna/i tinggal menunggu hasil akhir.

“Kami akan menjaring 350 calon taruna/i yang terdiri dari tugas belajar, jalur umum dan juga kerja sama pemerintah daerah yang nantinya akan diumumkan pada 22 Juli 2026,” kata Widhiana Hestining Puri.

Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya perlu mengikuti daftar ulang secara daring sebelum masuk asrama pada 21 Agustus 2026. Setelah itu, taruna/i dijadwalkan untuk mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Taruna Baru (PKKTB) pada 24-27 Agustus 2026 dan memulai perkuliahan pada 31 Agustus 2026. 

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Minta Kementerian PANRB dan BKN Perhatikan Guru Honorer

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperhatikan para guru honorer yang rata-rata telah mengabdi lima hingga hingga puluhan tahun. Bahan mereka telah memiliki data pokok pendidikan (dapodik), tetapi tidak masuk database BKN.

“Koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyelamatkan para guru honorer. Tolong diperhatikan, karena mereka sudah lama mengajar dan sangat dibutuhkan,” tegas Fauzan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementeria PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Ketua Ombudsman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, minta guru honorer menjadi prioritas utama negara dalam penataan status kepegawaian. Oleh karena itu, agar segera dilakukkan sinkronisasi dapodik dan BKN.

“Cek proses verifikasi dan validasi data guru yang telah lama mengajar, namun tercecer dari database BKN.  Berikan afirmasi bagi guru honorer yang mengabdi belasan hingga puluhan tahun agar tidak terhalang syarat administrasi dasar maupun batasan usia,” tambah Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan minta dipastikan ketersediaan formasi serta skema penempatan yang jelas, seperti melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PPPK Paruh Waktu. Guru adalah ujung tombak pendidikan yang perannya sangat vital.

“Dedikasi mereka selama puluhan tahun tidak boleh diabaikan hanya karena masalah teknis birokrasi dan pendataan pusat,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013).

Dalam RDP ini, Fauzan juga mengapresiasi langkah BKN dan Kementerian PANRB yang mempercepat persetjuan teknis (pertek) usulan daerah untuk memosisikan pejabat pada jabatan tertentu, Pemangkasan alur birokrasi ini dapat mempercepat penempatan pejabat, memberikan kepastian karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mendukung kelancaran pelayanan publik.

Pemangkasan alur birokrasi ini, lanjutnya, diharapkan dapat mempercepat penempatan pejabat, memberikan kepastian karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mendukung kelancaran pelayanan publik. “Sekali lagi, saya menghargai kinerja Kementerian PANRB dan BKN. Banyak kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil rapat kerja (raker) maupun rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI,” ujar Fauzan.
     

Bupati Lotim Jemput Kepastian PPPK Penuh Waktu, 10.998 Honorer Tunggu Pedoman BKN

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperjuangkan kepastian status ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu agar dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu. Upaya tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik melalui konsultasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrullah, di Jakarta, Kamis (16/7).

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Lombok Timur untuk memperoleh kepastian mengenai mekanisme transisi PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu yang hingga kini masih menunggu pedoman resmi dari pemerintah pusat.

Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para tenaga PPPK.

"Kami ingin seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Yang paling penting adalah para PPPK memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan perubahan status mereka," ujar Bupati.

Saat ini, Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki 10.998 PPPK paruh waktu, menjadikannya daerah dengan jumlah PPPK paruh waktu terbesar ketujuh di Indonesia. Jumlah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penataan aparatur sipil negara di daerah.

Meski demikian, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai mampu menjaga kondisi tetap kondusif di tengah besarnya jumlah PPPK paruh waktu.

Menurut Zudan, kepemimpinan Bupati Haerul Warisin dinilai berhasil mengayomi para tenaga PPPK sehingga proses penataan aparatur berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa hingga saat ini BKN masih menyusun regulasi yang akan menjadi dasar penetapan kuota PPPK penuh waktu bagi seluruh pemerintah daerah.

Ia mengatakan, penetapan kuota nantinya tidak hanya mempertimbangkan jumlah PPPK yang dimiliki setiap daerah, tetapi juga kemampuan fiskal serta sejumlah indikator lain yang sedang difinalkan.

"Kuota untuk masing-masing daerah masih dirumuskan oleh BKN. Dasarnya nanti melihat celah fiskal dan beberapa indikator lainnya," jelas Juaini Taofik.

Selain kuota, lanjut Sekda, BKN juga sedang menyusun kriteria prioritas bagi PPPK paruh waktu yang akan diusulkan menjadi PPPK penuh waktu.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Bupati Haerul Warisin adalah faktor usia sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada pemerintah daerah.

"Pak Bupati berkomitmen di depan Kepala BKN bahwa setelah kriterianya ditetapkan, proses pengusulan dilakukan tanpa pandang bulu. Kalau bobot terbesar ditentukan oleh faktor usia, maka faktor usia itulah yang menjadi acuan dalam mengusulkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," tegasnya.

Juaini menambahkan, komitmen tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Lombok Timur akan mengusulkan PPPK berdasarkan ketentuan resmi pemerintah pusat, bukan atas dasar pertimbangan subjektif.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga memastikan tetap memberikan perlindungan kepada tenaga non-ASN. Seluruh tenaga honorer tetap diakomodasi melalui skema PPPK paruh waktu agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Hingga saat ini tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja ataupun merumahkan tenaga honorer. Yang tidak lagi tercatat hanya mereka yang mengundurkan diri atau terbukti melakukan pelanggaran disiplin," terang Sekda.

Melalui konsultasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pedoman transisi PPPK paruh waktu menuju PPPK penuh waktu segera diterbitkan BKN. Dengan demikian, proses pengusulan dapat dilakukan secara bertahap, objektif, adil, serta memberikan kepastian bagi 10.998 PPPK paruh waktu yang selama ini menantikan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.

Kamis, 16 Juli 2026

     

SKP Digital Jadi Pondasi Tingkatkan Pelayanan di Kantah Lombok Utara

Okenews.net – Komitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional terus ditunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya melalui pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Berbasis Aplikasi e-Kinerja yang diikuti seluruh pegawai, Rabu (15/7/2026).

Sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh ASN dalam menyusun SKP yang selaras dengan target organisasi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai instrumen pengelolaan kinerja secara digital.

Selain mempelajari penyusunan rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu, peserta juga berdiskusi mengenai berbagai tantangan dalam implementasi e-Kinerja sehingga diperoleh solusi yang dapat diterapkan secara bersama.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menilai penguatan manajemen kinerja merupakan investasi penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.


"Transformasi digital bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi juga bagaimana membangun budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Itulah yang terus kami tanamkan kepada seluruh pegawai,"katanya.

Menurutnya, setiap ASN memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target organisasi melalui kinerja yang terukur dan bertanggung jawab.

"Ketika sasaran individu selaras dengan sasaran organisasi, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat akan meningkat. Kami ingin Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menjadi institusi yang terus berkembang, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya," tuturnya.

Melalui sosialisasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara semakin mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung transformasi digital Kementerian ATR/BPN, serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang modern dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

     

PUPR Lombok Timur Tampilkan Peta Digital Jalan, Prioritas Perbaikan Kini Lebih Transparan

Okenews.net– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur memperkenalkan inovasi berupa peta digital kondisi jalan yang memuat informasi ruas jalan yang telah ditangani maupun yang masih menunggu perbaikan.


Peta digital tersebut dipaparkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Lombok Timur, Aprian, menggunakan perangkat tablet sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam penanganan infrastruktur jalan.


Menurut Aprian, setiap ruas jalan pada aplikasi ditampilkan dengan kode warna yang memudahkan masyarakat maupun pemerintah mengetahui kondisi terkini di lapangan.


"Warna hijau menunjukkan kondisi jalan baik, kuning menandakan kondisi sedang, sedangkan merah menunjukkan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan menjadi prioritas penanganan," jelas Aprian, Selasa (15/7/2026).


Ia menuturkan, sistem pemetaan digital tersebut menjadi dasar dalam menyusun skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.


Selain mempermudah proses perencanaan, aplikasi ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap progres pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Lombok Timur. Dengan data yang diperbarui secara berkala, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi riil di lapangan.


Melalui inovasi ini, Dinas PUPR Lombok Timur berharap proses pengambilan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur jalan menjadi lebih cepat, terukur, dan transparan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Rabu, 15 Juli 2026

     

Iqbal Siapkan Dukungan untuk UKW SMSI NTB

Okenews.net- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima jajaran Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026). Pertemuan itu membuka jalan dukungan penuh Pemprov NTB untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) SMSI NTB pada 28-29 Juli 2026.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Khalik. Dalam pertemuan itu, Lalu Iqbal menyambut positif langkah SMSI NTB yang fokus meningkatkan kapasitas wartawan melalui UKW.

"Saya mengapresiasi ikhtiar SMSI NTB meningkatkan kualitas wartawan. Silakan gunakan gedung Kantor Bank NTB Syariah untuk pelaksanaan UKW, termasuk kebutuhan konsumsi. Soal dukungan lain akan kami upayakan, lalu ditindaklanjuti bersama Dinas Kominfotik," kata Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Tak hanya memberi izin penggunaan lokasi, Gubernur NTB sapaan Miq Iqbal itu juga berkomitmen mengupayakan dukungan penuh agar pelaksanaan UKW berjalan lancar. Tindak lanjut teknis selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kominfotik NTB.

Sebelumnya, Ketua SMSI NTB H. Abdus Syukur, S.H., M.H. memaparkan rencana pelaksanaan UKW hasil kolaborasi SMSI NTB bersama Solopos Institute. Program itu hadir sebagai langkah mendorong lahirnya wartawan kompeten, profesional, serta patuh pada Kode Etik Jurnalistik.

"SMSI menghimpun perusahaan media siber dan sama-sama menjadi konstituen Dewan Pers bersama PWI. Bedanya, PWI beranggotakan wartawan, sedangkan SMSI beranggotakan perusahaan media siber. Lewat UKW, kami ingin memperkuat kualitas SDM pers agar mampu menghadirkan informasi pembangunan secara akurat, objektif, edukatif, dan konstruktif," ujar Abdus Syukur.

Dalam kesempatan itu, SMSI NTB juga mengajukan dukungan moril serta bantuan pendanaan sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi NTB. Organisasi media siber tersebut berharap Gubernur NTB berkenan hadir, sekaligus membuka secara resmi UKW pada 28-28 Juli 2026 mendatang.

Audiensi berlangsung hangat. Abdus Syukur hadir bersama Sekretaris SMSI NTB M. Tajir Asyjar Djr, Ketua SMSI Kota Mataram Sofiana Mufidah, Ketua SMSI Lombok Barat Idrus Jalmonadi, Ketua Panitia UKW SMSI NTB I Made Sanakumara, serta jajaran pengurus lainnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi