.png)
Okenews.net- Anggota
DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta Kementerian PANRB dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) memperhatikan para guru honorer yang rata-rata telah
mengabdi lima hingga hingga puluhan tahun. Bahan mereka telah memiliki data
pokok pendidikan (dapodik), tetapi tidak masuk database BKN.
“Koordinasikan dengan Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag)
untuk menyelamatkan para guru honorer. Tolong diperhatikan, karena mereka sudah
lama mengajar dan sangat dibutuhkan,” tegas Fauzan, dalam rapat dengar pendapat
(RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementeria PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala
ANRI, dan Ketua Ombudsman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu
(15/07/2026).
Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari
dapil NTB II Pulau Lombok, minta guru honorer menjadi prioritas utama negara
dalam penataan status kepegawaian. Oleh karena itu, agar segera dilakukkan
sinkronisasi dapodik dan BKN.
“Cek proses verifikasi dan validasi data
guru yang telah lama mengajar, namun tercecer dari database BKN. Berikan afirmasi bagi guru honorer yang
mengabdi belasan hingga puluhan tahun agar tidak terhalang syarat administrasi
dasar maupun batasan usia,” tambah Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode
(2016-2024) ini.
Fauzan minta dipastikan ketersediaan
formasi serta skema penempatan yang jelas, seperti melalui jalur Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PPPK Paruh Waktu. Guru adalah
ujung tombak pendidikan yang perannya sangat vital.
“Dedikasi mereka selama puluhan tahun
tidak boleh diabaikan hanya karena masalah teknis birokrasi dan pendataan
pusat,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013).
Dalam RDP ini, Fauzan juga mengapresiasi
langkah BKN dan Kementerian PANRB yang mempercepat persetjuan teknis (pertek)
usulan daerah untuk memosisikan pejabat pada jabatan tertentu, Pemangkasan alur
birokrasi ini dapat mempercepat penempatan pejabat, memberikan kepastian karier
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mendukung kelancaran pelayanan publik.
