OLEH: Dr. Kadri, M.Si
(Pemerhati Sosial Politik)
SETIAP momen Hari Kartini acap kali kita diingatkan dengan sosok seorang Ibu R.A. Kartini yang oleh pemahaman mutawatir publik dianggap sebagai perempuan yang menjadi ikon dan pejuang emansipasi perempuan. Oleh karena itu merefleksi peringatan hari Kartini setidaknya ada dua aspek yang selalu dibicarakan; pertama, figur seorang perempuan dengan kapasitas personal yang dimilikinya; dan kedua, nilai-nilai yang diperjuangkannya beserta kontribusi serta konsekuensi sosial yang dipersembahkannya. Atas dua hal inilah maka momentum hari Kartini akan selalu kontekstual untuk kita kaitkan dengan figur atau tokoh perempuan di setiap wilayah beserta kontribusi yang dihadirkannya secara sosial bagi lingkungan atau daerahnya.
Tulisan ini memilih Ibu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (selanjutnya ditulis Ummi Rohmi), Wakil Gubernur NTB sebagai sumber refleksi untuk dikaitkan dengan eksistensinya sebagai tokoh perempuan dan kontribusinya bagi Provinsi NTB. Pilihan ini bukan tanpa alasan karena Ummi Rohmi penulis anggap sebagai ”tokoh fenomenal” dengan perjalanan karier yang dinamis dan performa kinerja yang menggembirakan di setiap ”lahan” pengabdian yang ”digarapnya”. Meskipun tulisan ini tidak steril dari subjektivitas penulis tetapi fakta-fakta yang terurai di dalamnya akan mereduksi unsur-unsur subjektivitas tersebut sehingga tulisan ini tidak termasuk dalam kategori kumpulan pujian subjektif.
Dalam konteks pendidikan yang dipilihnya, Ummi Rohmi layak menjadi inspirasi bagi perempuan di NTB. Layak jadi inspirasi tidak hanya karena telah menuntaskan jenjang pendidikan hingga Program Doktoral tetapi juga keberaniannya untuk ”keluar” dari pakem tradisi keluarga santri dan pondok pesantren yang biasanya belajar di Madrasah dan Perguruan Tinggi Agama.
Ummi Rohmi kecil memilih sekolah di SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi favorit seperti di Jurusan Teknik Kimia, ITS Surabaya di akhir tahun 80 an. Lewat pengalaman pendidikan seperti ini Ummi Rohmi ingin mengatakan bahwa santri dan keluarga besar Pondok Pesantren bisa jadi insinyur dan bisa bersaing dengan keluarga-keluarga yang dibesarkan di luar lingkungan Pondok Pesantren.
Keberaniannya untuk keluar ”kandang” demi mencari ilmu di lembaga pendidikan ”sekuler” dan favorit setidaknya turut membentuk pola pikir terbuka dan karakter inklusif dari cucu tokoh agama kharismatik, pendiri Ormas terbesar di NTB (NW) dan juga Pahlawan Nasional, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ini. Sikap inklusif-lah yang membuatnya tidak keberatan untuk bekerja sebagai General Foreman di PT Newmont Nusa Tenggara, salah satu perusahaan asing yang pekerjannya didominasi oleh laki-laki.
Keberaniannya sebagai perempuan yang tidak ingin kalah dari laki-laki juga ditunjukkannya saat Ummi Rohmi memutuskan untuk terjun di dunia politik. Tidak tanggung-tanggung, ibu tiga anak ini langsung menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur di tahun 2009-2013 dan Wakil Gubernur NTB di tahun 2018-2023.
Ummi Rohmi menjadi pemenang di dua posisi berbeda tersebut dengan mengalahkan mayoritas politisi laki-laki yang menghendaki jabatan tersebut. Pengalaman politik Ummi Rohmi layak menjadi spirit bagi kaum hawa untuk tidak menjadi sub-ordinat dari laki-laki dan menjadi pesan penting bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki meskipun perempuan menjadi kontestan dengan jumlah terbatas dalam pentas kontestasi politik.
Keterpilihannya dalam kontestasi politik seperti Pilgub NTB tahun 2018 tidak terlepas dari kerja keras, serius, dan terukur yang dilakukannya bersama pasangannya, Dr. H. Zulkieflimansyah. Roadshow dan direct selling door-to-door yang dilakukan saat kampanye mengindikasikan dirinya sebagai politisi serius dengan nyali menang di atas rata-rata.
Keseriusannya dalam kerja politik saat kontestasi ditransformasikannya saat berhikmat menjadi Wakil Gubernur. Tidak akan banyak yang membantah bila dikatakan bahwa Ummi Rohmi adalah Wakil Gubernur yang perfectionis, serius, konsisten, dan tegas mengawal setiap program pemerintah provinsi sehingga kewibawaannya sebagai Wakil Gubernur sangat kental terlihat. Sikap pemimpin seperti ini penting untuk bisa menarik gerbong birokrasi agar lebih akseleratif mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan janji politik yang telah diikrarkan saat Pilgub dan tertuang dalam RPJMD.
Dua dari sekian program unggulan Pemprov NTB yang secara khusus dikawal Ibu Wakil Gubernur adalah Revitalisasi Posyandu dan Zero Waste. Dua program unggulan ini memperlihatkan geliat kemajuan yang menggembirakan. Penugasan dari Gubernur ini dinilai tepat bagi Wakil Gubernur karena program-program tersebut sesuai dengan passion Ummi Rohmi, yang sensitif dengan masalah kebersihan dan secara emosional dekat dengan ibu dan anak.
Alhasil, Pemprov NTB mampu meningkatkan strata posyandu secara bertahap menuju posyandu keluarga (2000 posyandu keluarga yang ditargetkan di tahun 2020 sudah tercapai) dan juga penguatan kapasitas SDM pengelola posyandu yang hasilnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah kader posyandu yang terlatih dan bersertifikat dari tahun ke tahun. Program revitalisasi posyandu dapat dimaknai sebagai upaya optimalisasi peran ibu-ibu (perempuan) dan rumah tangga dan lingkungan sosialnya sebagai ujung tombak membangun ketahanan keluarga untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial di level terbawah. Bila hal ini mampu dimaksimalkan maka persoalan-persoalan yang masih menjadi PR bagi daerah NTB seperti stunting, gizi buruk, kematian ibu hamil dan bayi akan dapat diatasi.
Pada program Zero Waste juga memiliki progress yang menggembirakan. Di samping sukses mendorong Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai bagian dari ikhtiar untuk NTB Bebas Sampah Tahun 2025 yang secara regulatif tertuang dalam Pergub No. 14 Tahun 2020 , Pemprov NTB juga mampu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membuat regulasi terkait. Sembilan dari sepuluh kabupaten/kota telah memiliki Perbup terkait Jakstrada Persampahan. Terbangunnya kesadaraan dan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah menjadi nilai tambah tersendiri dari program Zero Waste Pemprov NTB, apalagi hingga akhir tahun 2020 telah terbentuk 458 unit Bank Sampah di NTB. Pemprov NTB juga telah mendorong investasi dalam pengelolaan sampah seperti pembangunan reaktor BSF oleh GIZ di Sengkol, BSF di Lingsar oleh FFI, dan pemanfaatan sampah menjadi RDF oleh PLTU.
Capaian yang bagus dari dua program unggulan yang dikawal oleh Ummi Rohmi di atas menunjukkan bahwa figur politisi perempuan yang dipercaya warga NTB untuk menjadi Wakil Gubernur menunjukkan kinerja baik dan serius. Prestasi ini menegasikan bahwa keberadaan politisi perempuan dalam pemerintahan (seperti menjadi Wakil Gubernur) tidak hanya menjadi etalase representasi jenis kelamin. Prestasi politik yang sama dengan Ummi Rohmi juga ditunjukkan oleh beberapa ”kartini-kartini” politisi perempuan lainnya di NTB, seperti Ibu Baiq Isvie Rupaeda yang sukses menjadi Ketua DPRD NTB, Ibu Hj. Dinda Dhamayanti Putri yang terpilih menjadi Bupati Bima sebanyak dua periode, Ibu Hj. Sumiatun yang berhasil menduduki jabatan Wakil Bupati Lombok Barat, dan Ibu Dewi Noviany yang memenangkan posisi Wakil Bupati Sumbawa. Fakta politik di atas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan untuk menjadi pemimpin menunjukkan tren peningkatan. Akan sangat mungkin kepercayaan itu akan terus menaik ke depannya bila para pemimpin perempuan yang sedang menjabat saat ini menunjukkan kinerja baik sebagaimana yang dibuktikan Ummi Rohmi dalam paroh waktu menjabat Wakil Gubernur NTB.
Secara personal, kinerja yang ditunjukkan Ummi Rohmi sebagai sebagai Wakil Gubernur dalam setengah perjalanan kepemimpinannya di NTB akan semakin meningkatkan nilai tawar elektoralnya. Perpaduan antara modal sosialnya sebagai zuriat pendiri NWDI, NBDI, dan NW (dengan dukungan jamaahnya yang banyak) dengan kompetensi personal dan kinerja baik yang diperlihatkan selama menjadi Wakil Gubernur diprediksi akan meningkatkan elektabilitasnya atau membuat posisi tawar politik Ummi Rohmi dalam kontestasi politik di NTB semakin tinggi.
Elektabilitas dan nilai tawar politisi perempuan seperti Ummi Rohmi akan semakin tinggi bila para pemilih dari kaum ”kartini” bisa dikonsolidasi secara sistimatis dan maksimal, apalagi bila konsolidasi tersebut dilakukan secara kolektif dalam bentuk gerakan sosial membangun kesadaran politik perempuan sehingga kejayaan para politisi perempuan di pentas politik menjadi kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Semoga.
Selamat Hari Kartini...
