HM Syamsul Luthfi Minta Kemendikbud Perhatikan PTS - www.okenews.net

Minggu, 02 Oktober 2022

HM Syamsul Luthfi Minta Kemendikbud Perhatikan PTS

HM Syamsul Luthfi (foto dokumen ist)
Okenews.net - Anggota Komisi X DPR RI Syamsul Luthfi meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar dapat lebih memperhatikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Luthfi menilai, perhatian pemerintah terhadap PTS masih mengalami ketimpangan dibanding PTN (Perguruan Tinggi Negeri). 

Padahal, tidak hanya PTN, PTS pun memiliki peranan yang besar terhadap dunia pendidikan.  Menurut laporan Statistik Indonesia, ada 3.115 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara pada 2021.

Dari jumlah tersebut, 2.990 unit atau 93,98% perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi swasta. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak 125 unit merupakan perguruan tinggi negeri. 

Belum lagi di bawah kementerian agama. Hingga saat ini ia melihat masih ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Terbukti dari porsi anggaran sangat timpang yang terjadi. 

"Disparitas swasta itu hanya mendapat 6% sementara negeri itu 94 persen," kata Syamsul usai pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan rektor PTS dan PTN, Jumat (30/9/2022) di Malang Jawa Timur.

Kedepan pihaknya ingin ada penyesuaian keberpihakan pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta, salah satunya terkait dengan anggaran. 

Politisi Partai NasDem itu menilai, salah satu aspek kualitas pendidikan dapat dilihat dari anggaran yang diberikan, disamping kualitas dan tingkat kompetisi. Utamanya dalam menghadapi persaingan global. 

Apalagi ketika mengingat posisi perguruan tinggi di Indonesia di kancah dunia masih berada pada peringkat yang rendah. Semua itu tidak terlepas dari keterbatasan dana pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Belum lagi soal competitiveness-nya yang masih rendah, kemudian quality dan equality-nya juga harus diperhatikan untuk masa-masa yang akan datang. 

"Saran saya, Pak Menteri harus fokus, jangan sedikit-sedikit mengubah kurikulum, mengubah kebijakan, karena penyesuaian terhadap kurikulum dan kebijakan itu membutuhkan waktu," sarannya. (dpr.go.id)

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments