.png)
 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid |
Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar pengarahan khusus bersama sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026), ini menjadi forum strategis untuk mendengar langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan di daerah.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan ruang dialog terbuka antara pusat dan daerah guna mengevaluasi kebijakan pertanahan yang selama ini diterapkan.
“Saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan policy, apa yang harus diubah? Kalau perlu regulasi baru, apa yang harus kita lakukan?” tegas Nusron.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan jajaran Kantor Pertanahan dalam menyampaikan kendala nyata yang dihadapi di daerah. Menurutnya, kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman langsung terhadap kondisi lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.
“Kalau memang ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi secara langsung, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai masukan, kendala operasional, hingga usulan perbaikan pelayanan pertanahan dipaparkan sebagai bahan evaluasi di tingkat pusat.
Masukan dari daerah ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
