www.okenews.net: Berita Utama
Tampilkan postingan dengan label Berita Utama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Utama. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 30 Oktober 2021

Hormati Kebebasan Berekspresi, Kapolri Buka Festival Mural

Okenews.net — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Bhayangkara Mural Festival 2021 di Lapangan Bhayangkara, Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2021). 


Di awal sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Bhayangkara Mural Festival 2021 ini menggelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, sekaligus bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-70. 


“Tadi Kadiv Humas sampaikan bagaimana start awal bahwa pada saat dibuka yang mendaftar hanya 18. Karena ada isu bahwa nanti kalau peserta kemudian ikut, ini cara polisi untuk tahu identitas peserta, dan nanti mereka berpikiran bisa terkuak dan pasti ditangkap. Awalnya muncul pemikiran peserta begitu,” kata Kapolri. 


Setelah disampaikan bahwa para peserta diberikan kebebasan untuk menuangkan karyanya baik yang bersifat positif maupun negatif, akhirnya para pendaftar melonjak hingga 803 orang. Setelah disaring di tingkat Polda jajaran maka sebanyak 80 tim mural diberi kesempatan untuk memamerkan karyanya di Lapangan Bhayangkara. 


Dalam kesempatan ini, Kapolri menekankan bahwa konteks kebebasan berekspresi sudah diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 dan juga ditegaskan dalam UU 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. 


Aturan inilah, dikatakan Kapolri yang menjadi pembeda pada saat era sebelum reformasi dan pasca reformasi yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan ekspresi dan aspirasinya. 


Lebih lanjut, Kapolri mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan sangat menghargai kebebasan berekspresi maka Polri memegang teguh apa yang diarahkan oleh Presiden. 


“Sehingga tentunya Bhayangkara Mural Festival 2021 ini adalah bukti bahwa kami menghormati kebebasan berekspresi,” tekan Kapolri. 


Bahkan, Kapolri menyampaikan, sub tema dalam festival mural yang diadakan ini dikhususkan untuk memberikan ruang kritik bagi institusi Polri. Menurut mantan Kapolda Banten ini, hal itu digunakan Polri untuk melihat feedback dari persepsi masyarakat tentang Polri. Masukan yang positif menjadi motivasi, sementara yang negatif menjadi bahan refleksi, instrospeksi untuk merubah menjadi lebih baik. 


Tak hanya itu, Kapolri menantang, para peserta untuk tidak segan-segan menuangkan karyanya untuk melakukan kritik bagi Polri. Hal ini, ditegaskan Kapolri untuk menepis isu kalau Polri melakukan pemetaan terhadap muralis jika nantinya melukis mural di lapangan yang bernada kritik. 


“Jadi di kesempatan ini kita sampaikan kepada rekan-rekan muralis, nanti yang gambarnya bagus, tentunya akan ada dewan juri khususnya tentang kritik Polri, kalau itu gambarnya paling pedas itu akan juga akan kami terima, dan saya jamin, yang berani menggambar itu akan jadi sahabatnya Kapolri jadi temannya Kapolri,” tekan Listyo Sigit Prabowo. 


Menurut Kapolri, dengan adanya mural kritik, hal itu merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat tentang memberikan gambaran tentang institusi Polri saat ini. Sehingga, nantinya akan dilakukan evaluasi dan pembenahan internal, guna menjadi lebih baik dan diharapkan masyarakat lagi. 


"Kami institusi Polri menginginkan bahwa masyarakat bisa memberikan gambaran kepada kami tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang Polri. Sehingga kami tiap hari bisa membenahi institusi, sehingga kita bisa siapkan institusi ini, personel-personel kami jadi lebih baik. Jadi Polri yang dipercayai publik, Polri yang dicintai masyarakat," tutur Kapolri.


Lebih jauh, Kapolri mengungkapkan bahwa, diselenggarakannya festival mural ini muncul setelah adanya peristiwa '404 Presiden Jokowi Not Found'. Kemudian hal itu menjadi polemik karena ada oknum yang menghapus mural, tapi ada juga yang membiarkan. 


Sebab itu, dengan adanya festival mural dengan peserta diizinkan berekspresi sebebas mungkin hingga kritik pedas, Kapolri menegaskan, ini adalah wujud dari Pemerintah dan Polri tidak anti-kritik yang membangun dari masyarakat. 


Meski begitu, untuk memberikan kebebasan berekspresi di ruang terbuka harus tetap menjaga norma dan aturan serta nilai yang ada. Misalnya dengan menyalurkan di ruang-ruang telah disediakan seperti yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan menyiapkan ruang mural. 


"Ide ini muncul dari diskusi, karena muncul peristiwa 404 Presiden Jokowi Not Found. Kemudian ada aksi di lapangan yang menjadi polemik, ada yang menghapus, ada juga yang membiarkan. Jadi kali ini kita sampaikan bahwa Pemerintah, Polisi tidak anti-kritik," tegas Kapolri.


Kapolri pun mengapresiasi partisipasi masyarakat yang menyambut baik kegiatan ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada peserta telah menyampaikan kritikan yang membangun untuk Polri. 


"Tentunya ini jadi kebanggaan kami bahwa ternyata kawan-kawan tidak takut dan berani tampil. Gambar yang positif, negatif, silahkan. Kami akan menghargai betul. Sekali lagi, kritik, memberi masukan, positif, negatif juga boleh, akan jadi teman pak Kapolri," tutur Kapolri.


Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyempatkan secara langsung menyapa secara virtual dengan Polda Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Mahasiswa IPB, Polda Jawa Tengah, perwakilan dari Gorontalo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 


Mereka menyampaikan apresiasi kepada Kapolri telah menyelenggarakan festival mural untuk menyatakan pendapat. Bahkan, masyarakat pun menyambut sangat antusias acara ini.

Rabu, 27 Oktober 2021

142 Personel Polres Loteng Ikuti Ujian Beladiri

Okenews.net - Kabag SDM Polres Lombok Tengah melaksanakan kegiatan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) untuk Jajaran Anggota Polres Lombok Tengah yang akan naik pangkat 1 Januari 2022, berupa ujian kemampuan bela diri.


Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan selesai, yang bertempat di lapangan apel Polres Lombok Tengah atau ex Kantor Bupati Lombok Tengah.


Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono melalui Kabag SDM AKP Nuriani menjelaskan bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bagian SDM Polres Loteng adalah ujian bela diri Polri yang dipimpin langsung oleh Kasubbagrohjas Watpers SDM Polda NTB Kompol Abdurrahman.


"Kegiatan juga dihadiri oleh pengawas dari Subbagpangkat Binkar SDM Polda NTB  Aipda R. Kiki Trisna Umbara," ungkap Kabag SDM, Selasa (26/10/2021)


UKP Bela diri tersebut diikuti oleh 142 personel yang UKP 1 Januari 2022 sementara peserta yang hadir untuk hari ini sebanyak 141 orang dengan rincian sebagai berikut.


AKP ke KOMPOL sebanyak 2 Orang, IPTU ke AKP sebanyak 2 Orang, IPDA ke IPTU sebanyak 9 ORANG, AIPDA ke AIPTU sebanyak 22 Orang, BRIPKA ke AIPDA sebanyak 47 Orang, BRIGADIR ke BRIPKA sebanyak 32 Orang, BRIPTU ke BRIGADIR sebanyak 27 Orang, 1 orang sakit dari kenaikan pangkat BRIGADIR ke BRIPKA.


"Adapun Ujian Kemampuan Beladiri Polri yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu dari bagian persyaratan UKP," tutup Kabag SDM.


           

Selasa, 19 Oktober 2021

Klarifikasi Kejagung RI Terkait Dugaan Oknum Jaksa Terima Suap

Okenews | Kejaksaan Agung RI klarifikasi terkait adanya aduan masyarakat oknum jaksa di Papua diduga menerima suap, dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi.



"Bahwa terhadap saksi pelapor, telah diminta untuk kehadirannya untuk dilakukan pemeriksaan, namun tidak hadir, dan kemudian Tim Pengawasan Kejaksaan Agung akan kembali menjadwalkan ulang untuk pemanggilan terhadap saksi pelapor," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (18/10/2021).


Kejaksaan Agung RI memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media daring tentang oknum jaksa nakal di Papua menerima suap.


Terkait pemberitaan yang mengisukan Jaksa Agung menerima Suap dari oknum jaksa nakal dari Kejaksaan Tinggi Papua, Leonard menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan pemberitaan tersebut berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.


"Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada media yang telah mengangkat isu tersebut seharusnya meminta klarifikasi terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum sebelum menaikkan berita tersebut," ujarnya.


Menurut Leonard, langkah klarifikasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yaitu "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Dugaan suap oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Papua ini disuarakan oleh LBH Papua yang meminta Kejaksaan Agung RI profesional mengusut dugaan tersebut.


Selain itu, Kejaksaan Agung RI juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan eksekusi uang pengganti kasus korupsi Indosat dan IM2. Sebagaimana yang disuarakan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia.


"Saat ini, pelaksanaan eksekusi terhadap uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun pada kasus dimaksud, oleh Tim Jaksa Eksekutor telah diproses sejak perkara dimaksud 'inkrach' pada tahun 2014 sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2014," paparnya.


Kendala pelaksanaan eksekusi, karena adanya gugatan Tata Usaha Negara hingga sampai dengan Putusan PK, namun saat ini gugatan telah berkekuatan hukum tetap. Proses pelaksanaan eksekusi sedang diproses oleh Tim Jaksa Eksekutor.


Kasus lain yang diklarifikasi oleh Kejaksaan Agung yakni terkait lelang barang bukti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero.


Ia menyebutkan Kejaksaan Agung telah menyetor Rp11,697 miliar ke kas negara dalam kasus korupsi di perusahaan PT Asuransi Jiwasraya Persero.


"Bersama ini kami sampaikan masih dalam proses lelang dan sedang berjalan appraisal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), mengingat jumlah barang yang dilelang sangat banyak kurang lebih 1.200 item yang terletak di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan juga terkait waktu dan anggaran pelaksanaan eksekusi," paparnya.

Minggu, 17 Oktober 2021

Atlet Kontingen NTB Tiba di Bandara Lombok

Okenews | Setelah berjuang mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang diselenggarakan di Papua, atlet kontingen Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tiba di Bandara Internasional Lombok, Minggu (17/10/2021). 


Ketua kontingen Atlet NTB, Mori Hanafi mengatakan atlet NTB yang mengikuti PON sebanyak 106 orang. Adapun Cabang Olahraga (Cabor) yang diikuti 19 Cabor.


"Secara nasional, NTB berada di peringkat 9. Tentunya ini capaian yang cukup menggembirakan bagi," kata Mori.


Sebelumnya, pada PON yang lalu, NTB hanya mampu menyumbang 11 emas namun pada PON Papua kali ini para atlet mampu menyumbang 15 emas.


"Dari target 17 emas, kita hanya mampu meraih 15 emas. Meski begitu, bisa kita katakan ini capaian yang bagus bagi atlet-atlet kita," ucapnya.


Menurutnya, kendala yang dihadapi para atlet sehingga gagal meraih emas dikarenakan meleset pada cabang yang penilaiannya tidak terukur seperti karate. Padahal kalau dilihat saat bertanding, atlet NTB sangat baik.


"Dari sini kita lihat bahwa penilaian juri subjektif. Saat kita melawan atlet tuan rumah, kita jarang menang. Padahal atlet kita bertanding sangat baik dan lebih unggul. Harus kita menang telak baru juri nyatakan menang. Ini yang menjadi persoalan," ungkapnya.


Kendala lainnya, lanjut Mori, pada Cabor atletik 4 x 100 meter seharusnya bisa meraih emas namun karena Sudirman yang merupakan pelari kedua cidera akhirnya NTB hanya mampu meraih perunggu.


"Andai saja Sudirman saat itu tidak cidera maka target emas bisa kita raih. Meski begitu, kita sangat puas dengan perjuangan para atlet-atlet kita ini," kata Mori.


Untuk meningkatkan prestasi atlet pada PON 2024 mendatang, pihaknya akan melakukan pembina sejak dini dan identifikasi Cabor unggulan seperti atletik, tinju, kempo, poli pasir, tarung drajat, dan panjat tebing.


"Pada PON 2024 mendatang, kita harus lakukan pembinaan secara konstan untuk meraih medali emas," tandasnya.

Formasi Utara dan PDAM Komitmen Selamatkan Hutan dan Air

Okenews | Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Forum  Masyarakat Untuk Keadilan dan Transparansi  (Formasi Utara) mengadakan diskusi publik membedah isu-isu lingkungan bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtha Adhi Rinjani di desa Tanak Beak kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Minggu (17/10/2021).


Dalam diskusi tersebut para  peserta yang tergabung dalam Formasi Utara mengeluarkan ide, gagasan maupun uneg-uneg mereka seputar isu-isu penting di Lombok Tengah. Tidak hanya isu lingkungan,  beberapa peserta juga banyak membahas  isu pemberdayaan masyarakat dan pariwisata. 


Dalam kesempatan tersebut, ketua Formasi Utara, Syamsul Rizal mengaku prihatin dengan kerusakan lingkungan di wilayah Utara. Dikatakan Rizal, pembalakan liar masih marak hingga saat ini yang berpengaruh  pada sumber mata air. 


"Akibat kerusakan hutan, debit air Lombok Tengah berkurang 25 persen. Sehingga  sangat disyukuri bahwa dengan adanya diskusi ini kita telah sepakat menyelamatkan hutan dan air kita," kata Rizal.


Kondisi ini kata Rizal, sangat mengkhawatirkan. Mengingat kondisi hutan dan debit air di wilayah Utara merupakan aset yang tidak ternilai harganya bagi masyarakat Lombok Tengah. 


Hal ini juga akan berpengaruh besar pada keberlangsungan pariwisata di wilayah Selatan. Karena bagaimanapun juga, kebutuhan air bersih di obyek-obyek wisata andalan di Selatan akan sangat bergantung pada air dari wilayah  Utara. 


Namun demikian, persoalan ini tidak akan bisa selesai hanya dengan oleh masyarakat saja. Diperlukan dukungan yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah. 


Kedepan pihaknya berharap isu lingkungan menjadi program prioritas pemerintah daerah. Bila perlu kata Rizal, anggaran program pelestarian lingkungan ada di masing-masing SKPD. 


Diakuinya, kepedulian Pemkab Lombok Tengah terhadap isu lingkungan terus membaik. Terutama jajaran  PDAM yang mulai terbuka dan bekerjasama  masyarakat  dalam menjaga hutan dan debit air di wilayah Utara. 


"Kami merasakan ada semangat dan harapan baru di tubuh PDAM. Kami berharap kedepan kita bisa terus membangun kerjasama yang baik dan merumuskan program-program positif untuk masyarakat Lombok Tengah," harapnya. 


Sementara itu Plt.Dirut PDAM Lombok Tengah, Bambang Tamtomo mengapresiasi komitmen  Formasi Utara dalam kelestarian lingkungan. 


Menurutnya, hal tersebut patut mendapat dukungan semua pihak. Karena bagaimanapun juga, kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah global dan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. 


"Semangatnya sangat baik. Jadi sebagai pihak yang bergantung pada hutan di wilayah Utara, kami dari PDAM siap mendukung program Formasi Utara," janjinya. 


Adapun program yang akan dilaksanakan PDAM dalam waktu dekat adalah reboisasi dengan melibatkan semua pihak. Adapun  yang akan ditanam diutamakan pohon-pohon yang bisa menjaga debit air khususnya beringin dan trembesi.  


Beberapa  program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga akan dijalankan, khususnya penguatan ekonomi. Namun mengenai bentuk program yang akan diberikan, akan dikaji lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait lainnya.  


"Ekonomi masyarakat di sekitar hutan juga perlu diperhatikan. Selain pemberdayaan,  kami juga rutin turun ke masyarakat menyuarakan  pentingnya menjaga hutan," kata Bambang. 


Untuk itu pihaknya berharap kesepakatan yang telah dibangun ini bisa dijalankan dengan baik, demi masa depan generasi yang akan datang.

Jumat, 15 Oktober 2021

HUT Loteng Ke-76, Momentum Mengingat Kerja Keras Para Pendahulu

Okenews | Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76. HUT Ke-76 kabupaten Lombok Tengah kali ini bertepatan pada hari Jumat (15/10/2021).


Selaku pemimpin upacara, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP, mengatakan hari jadi kabupaten Lombok Tengah yang ke-76 ini adalah salah satu cara mensyukuri nikmat dan kesempatan yang masih diberikan untuk mengabdi bagi masyarakat dan daerah tercinta.


"Melalui peringatan hari jadi ini pula kita gunakan sebagai momentum untuk mengingat kembali bahwa setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras para pendahulu kita," ujar Pathul.

 

Disampaikan, tugas pemerintah saat ini hanyalah melanjutkan pembangunan yang telah mereka (para pendahulu) rintis dan perjuangkan sehingga Lombok Tengah menjadi daerah yang sangat istimewa seperti saat ini.


"Sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada para pendahulu kita, kita harus bertekad untuk tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah kita tercinta ini," ucapnya.


Saat ini, lanjut Pathul, masih dalam kondisi pandemi covid 19. Pandemi yang telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem kehidupan. Bahkan pandemi ini juga barangkali telah mengambil orang-orang terkasih yang selama ini menemani.


"Meski demikian, kita tidak boleh menyerah dengan kondisi saat ini. Kita masih tetap memiliki optimisme bahwa hari esok akan menjadi jauh lebih baik karena kita memiliki keyakinan bahwa Inna Maal Usri Yusro yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan," ungkapnya.


Dikatakan, target vaksinasi 70% warga Lombok Tengah sudah tercapai. Sebuah target yang dipersyaratkan agar sirkuit Mandalika dapat dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan event World Superbike pada tanggal 19, 20 dan 21 November 2021 mendatang.


"Melalui momentum yang sangat tepat ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap tenaga kesehatan TNI - Polri, ASN dan elemen masyarakat yang telah berjibaku melakukan vaksinasi convid-19," tuturnya.


Saat ini, pembangunan ruas Jalan Bypass BIL - Mandalika sepanjang 17, 36 km dengan panjang 50 meter telah rampung. Dengan jalan tersebut mengurangi waktu tempuh dari bandara internasional Lombok menuju kawasan Mandalika dari semula 30 menit menjadi 15 menit.


Kemudian juga, rampungnya sirkuit Mandalika yang secara resmi telah masuk ke dalam daftar tempat penyelenggaraan event MotoGP bulan Maret 2022 usai penyelenggaraan MotoGP Qatar.


"Hal demikian bisa terwujud berkat keyakinan kita bahwa dengan ikhtiar yang maksimal dan tawakal kepada Allah segalanya bisa diwujudkan dengan lebih muda," pungkasnya.

Kamis, 14 Oktober 2021

Merasa Dizalimi, Eks Driver Indomaret Hearing ke Disnaker

Okenews | Eks Driver Indomaret melakukan hearing ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Tengah NTB guna menanyakan serta menuntut hak yang seharusnya diterima selama masa kerja. Puluhan driver tersebut merasa dizalimi pihak Indomaret semasa kerja.


Salah seorang mantan driver Indomaret, Samsul Hadi, mengaku aturan kerja tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pasalnya, pihaknya dituntut bekerja di luar aturan yang ada.


"Contohnya, dalam aturan kerja disebutkan bahwa pekerja bekerja selama 8 jam atau dua kali rit, kemudian loyalitas tambahan waktu 2 jam. Sementara, fakta di lapangan kami bekerja 24 jam. Kalaupun kami tidak melaksanakan perintah, maka kami mendapat teguran," kata Samsul Hadi, Kamis (14/10/2021).


Samsul menegaskan, dalam aturan perjalanan melebihi jadwal kerja yang ditentukan, pihak Indomaret memberikan poin. Namun hitungan poin jika dihitung lembur sangat tidak sesuai. Dalam 1 poin dihargai Rp. 12.500.


"Misalkan dalam 1 bulan kami mendapat 100 poin maka 50 poin dibayar Rp. 300.000 dan 50 poin lainnya dihitung Rp. 12.500 per koin. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan," ungkapnya.


Sementara, kata Samsul, untuk cuti pekerja kontrak katanya ditiadakan. Sementara dalam aturan ada cuti 12 hari. "Katanya cuti yang ditiadakan untuk kami pegawai kontrak diatur oknum supervisor. Kami juga heran dengan aturan itu," kesalnya.


Terkait adanya driver yang kebetulan mendapatkan musibah kecelakaan lalu lintas di bawah Rp5 juta ditanggung sendiri oleh driver.


"Kita ingin tahu aturan pastinya. Apakah kecelakaan lalu lintas memang kita yang tanggung atau perusahaan. Padahal, kecelakaan yang terjadi murni bukan kelalaian driver. Seperti apa yang dialami rekan kami, dulu klaher atau tromel truk copot. Itu murni bukan kelalaiannya. Namun driver yang mengganti kerugian mencapai RP. 2 juta," paparnya.


Salah seorang eks driver lainnya, Ahmad Fatoni merasa dizalimi atas apa yang dilakukan perusahaan dalam hal ini Indomaret. Mengingat, pihaknya telah bekerja maksimal namun jerih payahnya tidak dihargai sesuai apa yang telah dilakukan.


"Kami berharap pihak Indomaret memikirkan kembali apa yang telah mereka perbuat dan tidak melakukan hal yang sama kepada pegawai lainnya. Kami sudah bekerja secara maksimal namun nyatanya tidak dihargai. Harusnya dengan kerja keras kami ini pihak Indomaret memberikan hak yang semestinya kepada kami," geramnya.


Sementara itu, Human Resource Department (HRD) Indomaret Sahlani menjelaskan kompensasi terhadap driver kontrak memang tidak ditangung. Terkecuali mereka yang UU Cipta Kerjanya keluar pada November 2020 dan berakhir masa kerjanya pada Februari 2021 baru wajib dibayar.


"Mereka yang berakhir masa kerjanya sebelum UU Cipta Kerja tidak wajib dibayar," katanya.


Dijelaskan, sifat kerja dalam sehari 2 rit dihitung 1 poin dengan target dalam satu bulan mengumpulkan 50 poin. Adapun poin lebih dari 50 itu tetap dihitung Rp. 12.500 per poin. "Jadi tidak ada potongan. Poin yang dikumpulkan tetap dibayar sesuai aturan," ungkapnya.


Terkait dengan driver yang bekerja sampai 24 jam, pihaknya menjelaskan jika driver pengiriman barang tidak sama dengan driver pribadi. Sifat kerja driver barang dihargai poin kepada para driver yang bekerja melebihi jam kerja.


"Untuk kecelakaan lalu lintas sendiri itu tergantung berita acara kepolisian atau kronologi. Jika kecelakaan bukan karena kelalaian driver maka kami bisa tanggung sendiri. Adapun seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada driver yang yang ganti rugi sampai 2 juta kita tidak tahu masalah itu. Kita perlu tahu teknisnya seperti apa dulu," pungkasnya.

Rabu, 13 Oktober 2021

Jumlah Penonton WSBK Maksimal 25 Ribu

Okenews | Jumlah penonton ajang balap dunia World Superbike (WSBK) Mandalika 2021 telah diputuskan. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bersama PT Indonesia Tourism Development coorperation (ITDC) dan  Dinas Pariwasata telah melangsungkan rapat koordinasi secara virtual. 


"Dari hasil rapat kami, maksimal penonton 25 ribu orang dengan posisi space 14 blok," kata Kadis Pariwisata NTB Yusron Hadi, Selasa (12/10/2021). Rapat tersebut juga membahas kesiapan tiket bahkan launching penjualan tiket akan dilaksanakan pekan depan. 


Ia juga memastikan launching tiket tersebut tentu juga diharapkan airline bundling dengan destinasi dan desa wisata yang ada di NTB terutama yang memiliki penginapan maupun Sarhunta. "Hal itu perlu kita lakukan untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di NTB," ungkapnya.


Ditekankan, pola pembelian tiket nanti juga secara online yang bisa diakses di  Ekplorin Indonesia. "Pembelian tiket disyaratkan pengecekan kartu vaksin kemudian memperlihatkan hasil antigen/PCR," pungkasnya.

Selasa, 12 Oktober 2021

Seorang Pelajar Ditemukan Tewas di Wisata Danau Biru

Okenews | Selasa, 12 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 Wita, ditemukan mayat tenggelam atas nama Rumasim, usia 14 Tahun, seorang pelajar yang beralamat di Dusun Selong Daye Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.


Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono melalui Kapolsek Batukliang Utara Iptu Sri Bagyo mengatakan, berdasarkan keterangan beberapa saksi yang telah diperiksa dalam kejadian tersebut.


Di antaranya Hendry Marhaen, Fery Irawan, Mahrun dan Habibi menyebutkan, sekitar pukul 12.00 wita, saksi mandi bersama korban di wisata danau biru dan melihat korban berenang sendiri menjauh dari teman temannya ke arah kedalaman danau yang lebih dalam dan korban tidak muncul selama 1 menit.


Saksi akhirnya berteriak minta tolong kepada pengelola wisata danau biru yang ada di lokasi wisata. Sekitar 45 menit pihak pengelola bersama pengunjung yang lain melakukan pencarian korban dan korban di temukan pertama kali oleh saksi atas nama Habibi dalam keadaan sudah meninggal dunia.


Selanjutnya sekitar Pukul 14.30 Wita, Anggota Polsek Batukliang Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Iptu Sri Bagyo bersama Tim Medis PKM Tanak Beak mengevakuasi korban menuju PKM Tanak Beak.


Menurut Tim Medis PKM Tanak Beak dr.Sri Marlina Ayu bahwa dari hasil pemeriksaan atau Diagnosa tidak ditemukan adanya luka luka, lebam dan lain-lain, sehingga hasil pemeriksaan murni karena tenggelam.


Menurut para saksi dan keluarga, korban ada riwayat sesak nafas atau asma. Keluarga korban menerima kejadian yang menimpa korban dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah takdir yang harus diterima.


Pihak keluaga korban menolak  untuk dilakukan autopsi dan tidak keberatan atas kematian korban, selanjutnya keluarga korban membawa jenazah korban ke rumah duka di Dusun Selong Daye, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Senin, 11 Oktober 2021

Dandim Loteng Evaluasi Kinerja Babinsa

Okenews | Seluruh Anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 1620/Loteng baik TNI maupun PNS dan Babinsa kumpul di lapangan apel serderhana Makodim, Senin (11/10/21), untuk diberikan arahan terkait kinerja dan evalusi serta pelaksanaan tugas di lapangan. 


Kegiatan tersebut dilakukkan untuk memberikan kedekatan emosional dan apresiasi setinggi tingginya serta ucapan terima kasih khususnya kepada Babinsa atas mobilisasinya pada pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat sehingga pada tanggal 5 Oktober bisa diklaim pencapaian target vaksinasi wilayah Loteng bisa 70 persen sebagai kado terindah di ulang tahun TNI ke-76. 


Hal itu diungkapkan Komandan Kodim 1620/Loteng Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan S.IP., saat memberikan jam komandan kepada seluruh anggota serta Babinsa jajaran Kodim 1620/Loteng. 


Dandim menjelaskan dengan pencapaian target vaksinasi yang kita lakukkan sudah tercapai sesuai dengan target, namun kepada seluruh anggota dan Babinsa agar apa yang sudah dicapai tidak membuat kita menjadi surut terhadap tugas dilapangan. 


"Jadi biarpun pelaksanaan vaksinasi kemarin sudah diklaim capaiannya 70 persen kita tidak boleh lepas tangan begitu saja," ujar Dandim. 


Harapannya untuk rekan rekan Babinsa di wilayah terus berkerjasama dengan rekan rekan Polri dalam pelaksanaan tugas agar dapat mensukseskan Vaksinasi baik dosis 1 maupun 2 bagi masyarakat khususnya Lombok tengah yang belum melaksanakan Vaksinasi. 


"Lakukkan komunikasi secara intens dan pendekatan secara persuasif untuk memberikan imbauan kepada masyarakat bersama polri di lapangan agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar," terang Letkol I Putu Tangkas. 


Dandim juga berpesan kepada Babinsa di wilayah terus himbau masyarakat untuk selalu terapkan prokes karena, masih adanya masyarakat yang abai terhadap prokes seperti hal dalam penggunaan masker. 


"Berikan contoh yang baik mulai dari kita sebagai aparat menggunakan masker agar masyarakat melihat bahwa protokol kesehatan itu penting untuk pencegahan biarpun sudah dilaksanakan vaksinasi," tutupnya.

Minggu, 10 Oktober 2021

Polsek Kuta Siapkan Door Prize Bagi Peserta Vaksin

Okenews | Kapolres Lombok Tengah (Loteng) AKBP Heri Indra Cahyono melalui Kapolsek Kuta AKP I Made Dimas Widyantara menyampaikan, untuk kegitan hari ini bersama Ka SPK II Polsek Kuta Polres Loteng melaksanakan pengantaran kupon dan door prize.


Hal itu dilakukan guna memberikan motivasi warga untuk vaksin. Petugas mengantarkan ke masing-masing desa di wilayah hukum Polsek Kuta diantaranya Desa Kuta, Desa Tumpak, dan Desa Mertak Kecamatan Pujut, Ahad (10/10/2021).


Kegiatan pengantaran kupon berhadiah dan Door Prize tersebut dilakukan oleh Kapolsek Kuta yang didampingi oleh Bripka I Wayan Ardiana selaku Ka SPK II, dan Brigadir Lalu Sudirman anggota Intelkam.


"Pengantaran Kupon dan door prize ke masing masing desa untuk dilaksanakan pengundian bagi masyarakat yang melaksanakan vaksin dosis I untuk menuju zona hijau di wilayah Kecamatan Pujut," ungkapnya. 


Hadiah yang disiapkan tersebut beraneka ragam mulai dari setrika listrik,  Magic com, rice coker, kipas angin dan masih banyak lagi yang lainnya, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat melaksanakan kegiatan vaksin dan menuntaskan 100 persen dosis I serta dosis II.


Sistem pelaksanaannya dijelaskan oleh Kapolsek bahwa masing masing masyarakat yang melaksanakan kegiatan vaksin diberikan kupon undian tersebut.


Kupon yang sudah diberikan dikumpulkan di petugas untuk dilaksanakan pengundiannya. Setelah undian tersebut dilakukan maka yang keluar namanya pada undian tersebut berhak mendapatkan hadiah yang sudah ditentukan.


"Kegiatan tersebut berlaku di seluruh wilayah hukum Polsek Kuta dan berlaku bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi dosis I," tutup Kapolsek.

Duta Lingkungan NTB Kembali Hijaukan Desa Lantan

Okenews | Duta Lingkungan NTB bersama Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) kembali menanam ribuan pohon dalam Festival Lingkungan Hidup dan Pameran Produk UMKM di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Minggu (10/10/2021).


Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Duta Lingkungan Agustina Rahmawati memaparkan, kegiatan diikuti 92 peserta ini merupakan rangkaian ketiga dari Duta Lingkungan Hidup NTB. "Kami mohon dukungan pemerintah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa agar kegiatan ini terus berjalan," ungkapnya.


Sementara itu Kades Lantan Erwandi memaparkan, Desa Lantan memiliki hutan yang luas dan merupakan bagian dari penyangga mata air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Tengah pada umumnya. "Oleh karena itu tanggung jawab kita bersama adalah menjaga hutan atau alam ini," pesannya.


Bagi Kades Lantan, apa yang dilakukan hari ini perlu untuk terus ditindaklanjuti. Jika semua pihak saling bahu membahu atau memiliki kemauan menjaga alam dan lingkungan maka keadaan alam dan bumi akan senantiasa semakin baik. 


"Saya yakin dan percaya dengan kemauan dan kerjasama kita, wilayah utara ini akan semakin tertata dengan baik," ucapnya.


Disampaikan, Desa Lantan masuk sebagai desa wisata. Lantan sendiri memiliki sekitar 24 air terjun dengan ketinggian minimal 5 meter hingga maksimal 22 meter. 


"Saat ini kami baru mengelola dua air terjun, yakni Air Terjun Loang Tune dan Air Terjun Babak Pelangi. Yang mana sumber mata airnya dari danau Segara Anak Gunung Rinjani," paparnya


Kepala Dinas Lingkungan Hidup NTB Madani Mukarom menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan menanam ini. "Ini menjadi stimulus bagi warga masyarakat NTB dalam menumbuhkan semangat peduli terhadap lingkungan kita," ungkapnya.


Dikatakan, permasalahan lingkungan ini telah menjadi isu global yang harus diatasi bersama. Salah satu penyebab terjadinya berbagai kerusakan adalah perlakuan manusia kepada alam. 


"Saat ini kita mulai merasakan suhu bumi yang terus meningkat, cuaca yang tidak menentu bahkan bencana alam yang semakin sering terjadi. Untuk itu, kita semua memiliki tanggung jawab menjaga alam," terangnya


Kegiatan penghijauan seperti ini, lanjutnya, menjadi salah satu langkah nyata dalam menyelamatkan sumber mata air. "Melalui kesempatan yang baik ini saya mengajak semua yang hadir untuk terus menciptakan program masyarakat untuk cinta menanam dan memelihara pohon demi terwujudnya NTB yang hijau," katanya.


Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP,  menjelaskan kondisi hutan di Lombok Tengah setiap tahunnya digarap oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kondisi hutan semakin memprihatinkan. "Kalau ini tidak dijaga maka bagaimana nasib generasi kita nantinya," ujarnya.


Kejadian seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya harus dicegah dengan cara menanam pohon.  Sehingga semua elemen punya tugas untuk menjaganya. "Jika di Lombok Tengah kekurangan air maka jangan salahkan alam. Tapi itu adalah kesalahan kita semua yang tidak merawat bumi air dan kekayaan alam ini," kata Pathul.


Pathul juga mengingatkan kepada Duta Lingkungan NTB agar pohon yang ditanam hari tetap dipantau perkembangannya. Berapa yang mati dan berapa yang tumbuh harus diperiksa. "Jangan sampai kegiatan ini hanya dijadikan seremonial semata. Untuk itu, sesekali sambangi pohon yang sudah kita tanam ini," pungkasnya.

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Fitri 1444 H

 

Pendidikan

Hukum

Ekonomi