www.okenews.net: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Senin, 31 Oktober 2022

Sekda Buka Workshop Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Sekda Lotim HM Juaini Taofik (tengah) saat buka workshop, Senin (31/10/2022)
Okenews.net -  Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik  membuka acara Diseminasi dan Workshop Implementasi Road Map dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Pemenuhan Kesehatan Reproduksi ke dalam Perencanaan Program.

Ia menyebut, kegiatan ini sejalan dengan yang dituangkan dalam misi keempat RPJMD 2018-2019, Lombok Timur juga merupakan Kabupaten/kota pertama di NTB yang memiliki UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Belum lagi program-program lain, termasuk Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan usia anak yang kemudian diturunkan oleh seluruh desa dengan peraturan desa (Perdes) maupun awik-awik.

"Bupati, sebelumnya bahkan memberikan hadiah umrah bagi kepala desa yang memiliki perhatian besar terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak tersebut," ujar Juaini, Senin (31/10/2022).

Sekda mengingatkan para peserta kegiatan yang jumlahnya terbatas, sehingga diharapkan dapat menindaklanjuti dan meneruskan informasi yang diperoleh pada kegiatan ini kepada ASN lainnya.

Paling tidak untuk merubah wawasan, untuk kemudian merubah perilaku. termasuk kepala desa yang hadir diharapkan dapat menerapkannya di wilayah masing-masing melalui keberpihakan APBDes terhadap upaya pelibatan laki-laki menurunkan KBG.

“Bagaimana keterlibatan laki-laki dalam rangka pencegahan berbasis gender. Saya rasa pengembangan keluarga sebagai pintu masuknya. Potensi melakukan kekerasan sebelum menjadi bapak jangan sampai suami ringan tangan untuk melakukan kekerasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga Kemen PPPA RI, Priyadi Santosa menuturkan pentingnya pelibatan laki-laki dalam upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender telah mendapatkan pengakuan global.

Ia juga mengungkapkan adanya keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan berbasis gender itu akan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender ini bukan hanya semata isu perempuan saja, melainkan juga isu kepentingan laki-laki.

Selasa, 25 Oktober 2022

Jalan Usaha Tani di Lombok Tengah Jadi Perhatian Dewan

Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Sarjana
Okenews.net - Jalan usaha tani yang ada di wilayah Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya, Lombok Tengah menjadi perhatian Dewan. 

Mengingat, dengan kondisi saat ini para petani masih kesulitan mengakses jalan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Sarjana saat reses mengaku, banyak permintaan masyarakat agar jalan usaha tani segera dikerjakan.

Politisi PKB itu mengaku, hasil pertemuan dengan warga tersebut nantinya akan dikolaborasikan dengan Musrenbang.

"Kami akui jika pemerintah desa kesulitan mengerjakan jalan usaha tani karena kondisi anggaran dana desa," katanya, Selasa (25/10/2022).

Untuk itu, pengerjaan jalan usaha tani bakal dimasukkan menjadi program prioritas untuk segera dikerjakan.

"Nantinya pemerintah desa bisa kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengerjakan jalan usaha tani," ujarnya.

Masih kata Sarjana, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pemerintah desa membuka jalan dan kami bagian peningkatan," terangnya.

Diakui, kehadirannya ditengah masyarakat mendapat apresiasi karena berbagai permintaan warga telah diserap untuk selanjutnya diperjuangkan.

"Saat turun ke Desa Kabol, Persiapan Jangkih Jawe dan Banyu Urip mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah," pungkasnya.

ASN Diharapkan Jaga Integritas

Bupati Lotim HM Sukiman Azmy
Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy membuka seminar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke–51 di Lombok Timur. 

Seminar bertema integritas ASN dalam menghadapi era digitalisasi kepemerintahan itu berlangsung, Selasa (25/10/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah, PPK, pimpinan OPD, kabag dan camat lingkup Kabupaten Lombok Timur.

Bupati Sukiman menyampaikan dua substansi dari tema yang diangkat pada kegiatan seminar tersebut. 

Pertama adalah integritas adalah kejujuran yang akan memancarkan kewibawaan dan menghasilkan ketentraman.

Bupati mencontohkan perilaku jujur dari kisah Nabi saat bertemu seorang Badui yang ingin masuk Islam.

Meski orang Badui tersebut masih membawa karakter buruknya, seperti berzina dan suka minum-minum keras. Nabi pun memberikan solusi agar tidak berbohong. 

Pada akhirnya si badui pun menjauhkan diri dari perbuatan buruk tersebut karena minum-minuman keras itu akan membawa pengaruh buruk pada perilaku orang yang minum.

Kedua adalah digitalisasi pemerintah. Segala sesuatu yang serba terdigitalisasi memungkinkan semuanya menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas. 

Karena itu, bupati mengingatkan agar seluruh ASN dan juga masyarakat membuat jejak digital yang positif agar tidak berdampak buruk.

“Zaman sekarang sudah canggih. Ketika kita membuka google, apapun yang dicari pasti mudah ditemukan, termasuk mencari data para pejabat,” katanya.

Ia mengimbau agar seluruh peserta mengikuti seminar tersebut dengan baik, didengar, catat dan rekam. 

“Catat dan rekam apa yang disampaikan, apabila materi dalam bentuk power point bisa dibagikan kepada peserta agar bisa diulang dan dikaji dengan seksama,” ujarnya.

Sekda Lombok Timur HM JuaininTaofik yang merupakan Ketua Korpri Lombok Timur dalam pengantar seminar mengingatkan pentingnya pelaksanaan semua program tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas atau disebutnya sebagai 3T.


Narasumber dalam seminar ini adalah  Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan pejabat kejaksaan Agung RI Ranu Miharja.


Ranu Miharja mengingatkan agar berani untuk selalu benar walau sendirian. Disampaikannya banyak orang salah jalan merasa tenang karena banyak temannya yang sama-sama salah. 

Ia menyebut saat ini integritas sudah jadi barang langka. Integritas merupakan  kepribadian yang utuh antara pikiran, hati dan perbuatan, jelasnya. 

Di era digitalisasi integritas tetap harus menjadi prinsip utama. Ketika menjaga integritas maka akan sulit melakukan hal-hal yang koruptif.

Jumat, 21 Oktober 2022

Sertijab Perwira, Dandim Lotim Ingatkan Awali Tugas dengan Tulus

Sertijab di Makodim Lombok Timur
Okenews.net - Pergeseran personel di lingkungan TNI AD merupakan hal yang lumrah seperti yang dilakukan di Kodim 1615/Lotim. 

Komandan Kodim Lotim Letkol Inf Amin Muhammad Said pimpin penerimaan Perwira baru dan serah terima jabatan dari Perwira Staf menjadi Danramil ataupun sebaliknya di lapangan Makodim jalan Prof. M. Yamin Selong, Jumat (21/10/2022).

Dandim 1615/Lotim dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Perwira Baru Lettu Arh Iwan Arsyad dan Lettu Czi Isa Ansyari, dan menjadi keluarga besar Kodim 1615/Lotim.

Kemudian Amin menjelaskan pergantian jabatan merupakan hal yang biasa di lingkungan TNI AD sebagai upaya satuan untuk penyegaran dan tour of area bagi personel sehingga tidak ada kejenuhan dalam melaksanakan tugas.

Pria kelahiran Ternate itu juga mengingatkan bagi pejabat yang baru masuk Kodim maupun para Perwira yang bergeser ke tempat yang baru agar segera menyelesaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya ditempat yang baru baik di staf maupun di Koramil.

"Khusus Danramil selain memiliki tanggung jawab ke Kodim juga memiliki tanggung jawab pembinaan terhadap anggota, pangkalan, materil dan lainnya. Untuk itu laksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas agar diberikan kemudahan dan kelancaran," pesannya.

Diakhir sambutannya, Dandim 1615/Lotim berharap agar pengalaman yang sudah ada digunakan sebagai bekal dalam mengemban tugas serta tanggung jawab di tempat yang baru.

Adapun Perwira yang baru masuk Makodim yaitu Lettu Arm Iwan Arsyad sebagai Pasilog, Lettu Czi Isa Ansyari sebagai Danramil 1615-10/Sembalun.

Perwira yang pindah jabatan antara lain Kapten Chb Ismail dari Pasi Intel menjadi Danramil 1615-07/Sakra, Danramil 1615-05/Masbagik dari Kapten Inf Abdul Wahab menjadi Pasi Intel, Danramil Masbagik yang baru dijabat Lettu Inf Hasan Basri yang sebelumnya menjabat sebagai Danramil 1615-03/Sembelia.

Danramil Sembelia yang baru dijabat oleh Kapten Inf Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Pasipers dan pejabat Pasipers yang baru dijabat oleh Kapten Inf Keman yang sebelumnya menjabat sebagai Danramil 1615-09/Sikur dan Danramil 1615-09/Sikur dijabat oleh Pjs. Letda Inf Burhanudin.

Rabu, 19 Oktober 2022

Supli Serap Aspirasi Warga Desa Lelong Praya Tengah

Kegiatan Reses H Supli di Dusun Tompek, Desa Lelong, Praya Tengah
Okenews.net - Reses DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa sidang ketiga mulai digelar.

Sebanyak 50 wakil rakyat yang ada di daerah tersebut turun menemui  konstituennya untuk menyerap aspirasi.

Seperti halnya yang dilakukan salah seorang Anggota DPRD Lombok Tengah Dapil I Praya - Praya Tengah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Supli.

Supli dalam kesempatan itu, meminta peserta reses di Dusun Tompek, Desa Lelong, Praya Tengah untuk menyampaikan apa saja keinginannya untuk nantinya disampaikan ke eksekutif.

Sebelum sesi diskusi dimulai, mantan pengacara itu menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban wakil rakyat untuk turun ke tiap Dapilnya.

"Persoalan irigasi, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, keamanan dan lainnya silahkan sampaikan," katanya, Rabu malam (19/10/2022).

Ketua Fraksi PKS Lombok Tengah itu menyampaikan, sejak dirinya menjadi wakil rakyat pada 2014 lalu telah membuat Perda Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWa).

"Perda lain yang kami buat adalah Perda Kemakmuran Masjid," ujarnya.

Sesi diskusi pun dimulai, salah seorang warga atas nama Tahir menyampaikan ketidaksetujuannya atas pembangunan bendungan atau Dam Mujur.

"Permintaan lainnya adalah kami ingin diberikan bibit kambing," pintanya.

Warga lainnya, Abdur Razak, meminta agar di kampungnya didirikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Razak juga mengkritisi kebijakan penyaluran bantuan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

Perwakilan remaja, Bohari Musim meminta agar di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) di kampungnya tersebut dapat diperbaiki.

Atas beberapa tanggapan warga tersebut, sebagiannya akan diperjuangkan atau disampaikan eksekutif.

Terkait dengan kebijakan penyaluran bantuan subsidi BBM, Supli menegaskan bahwa itu sudah ditentukan oleh pusat.

Sabtu, 15 Oktober 2022

Bertemu BPS, Bupati Bahas Regsosek 2022

Bupati Lotim HM Sukiman Azmy bersama kepala BPS Lotim
Okenews.net - Bupati Kabupaten Lombok Timur HM Sukiman Azmy menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur L. Putradi dan jajarannya Sabtu (15/10/2022) di Pendopo. Kunjungan tersebut terkait Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk di daerah Lombok Timur untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.  Data ini terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa dan kelurahan.

Selain menjawab 50 pertanyaan dari Tim BPS, bupati mengingatkan seluruh camat, lurah, kades, kepala wilayah, dan ketua RT agar mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Regsosek 2022 di wilayah masing-masing.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar menerima kedatangan petugas Regsosek di tempat tinggal masing-masing. Kegiatan Regsosek ini berlangsung mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November.

Rabu, 12 Oktober 2022

Dukcapil Loteng Sebut Pembuatan KIA Capai 31 Persen

Kadis Dukcapil Lombok Tengah Baiq Anita Nindia
Okenews.net - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Tengah mencatat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) baru mencapai angka 31 persen.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah Baiq Anita Nindia menyebut dari capaian itu pihaknya akan terus berusaha maksimal.

"Kami akan terus memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki," katanya, Rabu (12/10/2022).

Hal itu agar sampai akhir tahun mendatang bisa mencapai 40 persen sesuai target yang diberikan pemerintah pusat. 

Dijelaskan, syarat pembuatan KIA yakni harus mempunyai akta kelahiran. 

"Kepemilikan KIA ini sangat banyak  manfaatnya," ujarnya.

Diantara manfaatnya adalah menjadi bukti identifikasi diri anak dan memudahkan anak untuk mendapat pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Selain itu, dengan adanya KIA juga dapat mencegah terjadinya perdagangan anak.

Masih kata Anita, sebenarnya minat anak dan pihak sekolah untuk membuatkan anak-anak KIA cukup tinggi. 

Bahkan, pihaknya mengklaim anak-anak di seputaran Kota Praya hampir rata-rata sudah memiliki KIA.

"Hanya saja yang banyak belum memiliki KIA adalah anak-anak  SD yang berada di pelosok," jelasnya.

Sehingga, disisa waktu yang ada, pihaknya akan menggenjot pembuatan KIA di sekolah-sekolah pelosok tersebut.

Lombok Timur Kembali Raih WTP

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menerima penghargaan WTP
Okenews.net - Perbendaharaan (DPJB) NTB Sudarmanto menyerahkan plakat dan piagam wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Bupati Lombok Timur.

Plakat diterima Kabupaten Lombok Timur kali ini adalah yang ke enam atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini WTP.

Plakat dan piagam itu diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy di Pendopo Bupati, Rabu (12/10/2022).

Sudarmanto menyampaikan bahwa capaian APBN di NTB sudah mencapai 64% dan masuk tiga besar. Sementara untuk DAK Fisik di atas 74% merupakan terbaik nasional.

Ia juga menyebut penyaluran bantalan sosial sudah sesuai target. Kendati ada yang belum, hal tersebut semata karena mekanisme dari Kantor POS sebagai penyalur.

Terkait serapan APBN Kementrian dinilai cukup tinggi dan capaian outputnya mencapai 99,9% di Lombok Timur. Hal ini bermakna anggaran belanja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Demikian halnya dengan bantuan KUR yang disalurkan melalui sejumlah bank. Sementara realisasi dana desa untuk Lombok Timur berada di urutan ke-5. Desa-desa mapan memiliki capaian yang lebih baik.

Sudarmanto menyebut pergantian kepala desa yang menyebabkan terlambatnya persiapan adalah diantara faktor penyebabnya.

Bupati, pada kesempatan itu didampingi sejumlah pimpinan OPD lingkup Kabupaten Lombok Timur, seperti Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kadis PUPR, serta Forkopimda.

Selasa, 11 Oktober 2022

Sekda Terima Pengaduan Masyarakat Soal Sertifikat Tanah

Kedatangan masyarakat Serewe diterima Sekda
Okenews.net - Sekda Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik menegaskan, tugas Pemerintah adalah menyelesaikan persoalan dan menemukan jalan keluar. 

Salah satunya pemerintah berupaya menjembatani persoalan masyarakat Seriwe terkait persoalan tanah di wilayah Seriwe, Kecamatan Jerowaru.

Sekda menerima sejumlah tokoh masyarakat Seriwe seperti Kepala Desa, mantan kepala desa, serta unsur masyarakat lainnya pada Senin (11/10) di Ruang Rapat Bupati. 

Sekda didampingi Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bakesbangpoldagri, dan bagian Hukum Setda Lotim.

Masyarakat Seriwe tersebut datang mengadu terkait persoalan sertifikasi tanah. Salah satunya adalah pengalihan sertifikasi lahan bagi nelayan sebagai bagian dari program sertifikasi lintas sektor kementerian ATR/BPN. 

Warga berharap sertifikasi tersebut dapat segera diwujudkan, setidaknya di dusun lain di Kawasan Seriwe, mengingat sertifikasi dibutuhkan pula untuk kampung rumput laut.

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur H. Harun menyampaikan pengalihan program tersebut disebabkan masih adanya status lahan yang bermasalah atau masih dalam proses pengadilan. 

Padahal program sertifikasi lintas sektor ini harus tuntas tahun 2022. Alasan itulah  pihaknya mengalihkan program ke kawasan lain agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Masyarakat Seriwe pun akhirnya memahami dan menerima alasan yang disampaikan. Apalagi Sekda dan Kepala Kantor Pertanahan berjanji proses sertifikasi lahan warga Seriwe dapat dilakukan setelah status tanah jelas.

Sekda Juaini Taofik meyakinkan bahwa sertifikasi lahan masyarakat Seriwe dapat dilakukan pada program tahun berikutnya, sebab untuk tahun 2022 yang akan segera berkahir ini, hal tersebut belum dapat dilakukan karena alasan yang telah disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur.

Senin, 10 Oktober 2022

Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan, Bupati Terbitkan Perbup

Bupati teken Perbup Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan
Okenews.net - Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menegaskan bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) berkomitmen secara aktif untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Salah satu bentuk komitmen tersebut yakni dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 tahun 2022 Tentang Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Bupati ini juga merupakan output dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XII dari Sekda Lombok Tengah.

Dengan judul Konvergensi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Regulasi Daerah.

Perbup tersebut dilaunching dan disosialisasikan dengan dihadiri sejumlah stakeholder lintas sektoral di ballroom Kantor Bupati tanggal 5 Oktober yang lalu. 

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan pernyataan bersama utk mendukung konvergensi penanggulangan kemiskinan oleh Bupati Lombok Tengah, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ketua Baznas Lombok Tengah, Ka BPPW NTB, ITDC dan Forum Kepala Desa.

Perbup ini akan menjadi tuntunan untuk melakukan akselerasi penurunan kemiskinan yang lebih tepat, yakni dengan memperkuat konvergensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. 

Selain itu juga Perbup ini akan memperkuat komitmen dan sinergi segenap perangkat daerah, masyarakat, dan para pihak lainnya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

“Konsep konvergensi ini pada prinsipnya adalah kolaborasi yang lebih intensif antar sektor dan antar pemangku kepentingan," katanya, Senin (10/10).

Melalui konvergensi program ini diharapkan terjadi akselerasi penurunan angka kemiskinan sebagaimana yang ditargetkan.

Partisipasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan tentunya menjadi kunci utama keberhasilan upaya penurunan angka kemiskinan.

“Kita kan tahu bahwa setiap kementerian atau lembaga punya program penanggulangan kemiskinan masing-masing," ujarnya.

Perbup ini nantinya mengarahkan agar setiap program tersebut dapat dipadukan, diintegrasikan, dan dikoordinasikan sehingga program tersebut dapat optimal serta tepat sasaran.

Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus sudah di angka 0 persen. 

Hal ini memacu setiap pemerintah daerah untuk melakukan terobosan program penanggulangan kemiskinan. 

“Maka kita optimis dengan Perbup ini, target untuk 0 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Tengah bisa kita capai," harapnya.

Sekda menyampaikan bahwa secara nasional kemiskinan ekstrem saat ini sebesar 2,04%. 

Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah, berdasar data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saat ini dia angka 1,72% penduduk miskin ekstrem atau dibawah rata-rata nasional.

Firman menambahkan bahwa sedikitnya terdapat tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yang harus disinergikan.

Yakni, upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Serta, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Program perlindungan sosial difokuskan untuk menekan kematian ibu dan anak melalui Jampersal, Jaminan Kesehatan Nasional/JKN, beasiswa siswa miskin, BLT, PKH dan BNPT. 

Sedangkan untuk program peningkatan pendapatan fokus pada pemberdayaan di sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM.

Kemudian program pembangunan infrastruktur dan layanan dasar pada fasilitas kesehatan di antaranya dengan merehabilitasi PUSTU, penguatan sektor pendidikan, bantuan stimulan perumahan, dan pengembangan sarana air bersih.

Lombok Tengah Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya
Okenews.net - SekretarisDaerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menegaskan bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) berkomitmen secara aktif untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Salah satu bentuk komitmen tersebut yakni dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2022 Tentang Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Bupati ini juga merupakan output dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XII dari Sekda Lombok Tengah.

Dengan judul Konvergensi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Regulasi Daerah.

Perbup tersebut dilaunching dan disosialisasikan dengan dihadiri sejumlah stakeholder lintas sektoral di ballroom Kantor Bupati tanggal 5 Oktober yang lalu. 

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan pernyataan bersama utk mendukung konvergensi penanggulangan kemiskinan oleh Bupati Lombok Tengah, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ketua Baznas Lombok Tengah, Ka BPPW NTB, ITDC dan Forum Kepala Desa.

Perbup ini akan menjadi tuntunan untuk melakukan akselerasi penurunan kemiskinan yang lebih tepat, yakni dengan memperkuat konvergensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. 

Selain itu juga Perbup ini akan memperkuat komitmen dan sinergi segenap perangkat daerah, masyarakat, dan para pihak lainnya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

“Konsep konvergensi ini pada prinsipnya adalah kolaborasi yang lebih intensif antar sektor dan antar pemangku kepentingan," katanya, Senin (10/10/2022).

Melalui konvergensi program ini diharapkan terjadi akselerasi penurunan angka kemiskinan sebagaimana yang ditargetkan.

Partisipasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan tentunya menjadi kunci utama keberhasilan upaya penurunan angka kemiskinan.

“Kita kan tahu bahwa setiap kementerian atau lembaga punya program penanggulangan kemiskinan masing-masing," ujarnya.

Perbup ini nantinya mengarahkan agar setiap program tersebut dapat dipadukan, diintegrasikan, dan dikoordinasikan sehingga program tersebut dapat optimal serta tepat sasaran.

Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus sudah di angka 0 persen. 

Hal ini memacu setiap pemerintah daerah untuk melakukan terobosan program penanggulangan kemiskinan. 

“Maka kita optimis dengan Perbup ini, target untuk 0 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Tengah bisa kita capai," harapnya.

Sekda menyampaikan bahwa secara nasional kemiskinan ekstrem saat ini sebesar 2,04%. 

Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah, berdasar data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saat ini dia angka 1,72% penduduk miskin ekstrem atau dibawah rata-rata nasional.

Firman menambahkan bahwa sedikitnya terdapat tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yang harus disinergikan.

Yakni, upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Serta, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Program perlindungan sosial difokuskan untuk menekan kematian ibu dan anak melalui Jampersal, Jaminan Kesehatan Nasional/JKN, beasiswa siswa miskin, BLT, PKH dan BNPT. 

Sedangkan untuk program peningkatan pendapatan fokus pada pemberdayaan di sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM.

Kemudian program pembangunan infrastruktur dan layanan dasar pada fasilitas kesehatan di antaranya dengan merehabilitasi PUSTU, penguatan sektor pendidikan, bantuan stimulan perumahan, dan pengembangan sarana air bersih.

Kamis, 06 Oktober 2022

Komisi III DPRD Loteng Tinjau Pengerjaan Ruas Jalan

Komisi III saat meninjau pengerjaan jalan di Desa Pelambik
Okenews.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, melalui Komisi III, melakukan kunjungan mulai Selasa 6 sampai Kamis 8 September 2022.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Lombok Tengah ke beberapa lokasi pengerjaan proyek ruas jalan yang tengah dikerjakan mulai dari wilayah bagian utara hingga ke selatan.

Ketua Komisi III, Muhalip mengungkapkan, kunjungan kerja ini guna mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan pengerjaan proyek ruas jalan tesebut, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengerjaan ruas jalan.

Dalam kunjungan tersebut Komisi III DPRD Loteng menemukan jalan yang masih belum maksimal atau terkesan lambat dalam proses pengerjaannya. tercatat pada daerah paket I (Sintung – Selakan) sepanjang 0,7 km. 

"Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh komisi III adalah dengan memanggil kontraktor yang mengerjakan paket tersebut," katanya, Kamis (8/10).

Muhalip menjelaskan bahwa pada Paket II berlokasi di (Seganteng –Aik Bukak) sepanjang 1,6 km yang dianggap lambat dalam proses pengerjaan.

Komisi III DPRD mengimbau untuk dilakukan percepatan dan berencana akan memanggil pihak kontraktor dan PDAM agar lebih memperhatikan pipa saluran air agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Sedangkan untuk pengerjaan jembatan di Desa Lantan yang mana jembatan tersebut merupakan akses menuju Sirkuit Lantan 459 yang baru-baru ini diresmikan masih dalam pengerjaan dan baru rampung sekitar 20% dikarenakan rangka baja yang dibutuhkan masih dalam proses pengiriman.

Terakhir, kunjungan ke daerah selatan Lombok Tengah di jalan yang menghubungkan Desa Pelambek- Selangit sepanjang 1,25 km terpantau rampung hanya saja masih harus dilakukan perabatan.

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Fitri 1444 H

 

Pendidikan

Hukum

Ekonomi