LSM Garuda Dampingi Ahli Waris Seruni Mumbul, Desak Keadilan atas Putusan Sengketa Tanah

Hermanamrullah    Oktober 08, 2025   

LSM Garuda Dampingi Ahli Waris Seruni Mumbul, Desak Keadilan atas Putusan Sengketa Tanah

Konfrensi Pers pendampingan Masyarakat Oleh LSM Garuda

Okenews.net — Sengketa tanah seluas 4,29 hektar di Desa Seruni Mumbul, Kabupaten Lombok Timur, kembali mencuat ke publik. Keluarga ahli waris menuding adanya dugaan praktik “masuk angin” dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Selong, setelah mereka dinyatakan kalah meski mengantongi bukti otentik kepemilikan sejak tahun 1976.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (08/10/2025), LSM Garuda bersama keluarga ahli waris menyampaikan berbagai kejanggalan dalam proses hukum yang membuat mereka kehilangan tanah peninggalan almarhum Abu Bakar Suri. Kasus tersebut menyeret nama I Wayan Budi, warga asal Mataram, sebagai pihak penggugat.

Perwakilan ahli waris, Muksin dan Salahudin, didampingi Ketua LSM Garuda M. Zaini, menegaskan bahwa tanah tersebut telah mereka kuasai dan bayar pajaknya secara sah selama hampir lima dekade.

“Kami memiliki surat ganti rugi, SPPT, dan bukti pembayaran pajak lengkap sejak tahun 1976 hingga sekarang. Tidak pernah sekalipun kami menunggak,” tegas Muksin.

Namun yang membuat mereka kecewa, pengadilan justru memenangkan pihak lawan yang hanya membawa fotokopi surat jual beli tahun 1984.

“Bagaimana mungkin kami yang pegang dokumen asli bisa kalah dari orang yang hanya membawa fotokopi? Ini sangat janggal. Kami mencurigai adanya praktik ‘masuk angin’ di tubuh pengadilan,” ujarnya dengan nada kecewa.

Salahudin menambahkan, kejanggalan juga tampak pada inkonsistensi penerapan hukum. Ia menilai, kasus lain yang hanya bermodalkan fotokopi pernah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring), sementara perkara mereka justru berlanjut hingga tahap eksekusi.

Keluarga ahli waris juga mengaku kecewa terhadap kuasa hukum mereka yang absen saat proses eksekusi dilakukan.

“Ketika pihak penggugat datang bersama pengacaranya untuk mengeksekusi lahan, pengacara kami justru tidak hadir. Ini sangat kami sesalkan,” ungkap Zaini.

Zaini juga menyoroti fakta bahwa objek tanah yang sama digugat dua kali oleh pihak penggugat dengan dasar berbeda.

“Ini membingungkan. Satu lahan bisa digugat dua kali, dengan alasan yang tidak sama. Seharusnya ini sudah cukup menjadi pertimbangan bagi majelis hakim,” ujarnya heran.

Merasa dizalimi dan kehabisan biaya setelah delapan tahun berjuang di pengadilan, keluarga ahli waris kini menggantungkan harapan pada pendampingan hukum dari LSM Garuda.

“Kami akan mengirim surat resmi ke Mahkamah Agung, serta menembuskan ke DPR RI dan Komisi Yudisial, agar dugaan kejanggalan ini diselidiki. Negara harus hadir menjamin keadilan bagi rakyat kecil,” tegas Zaini menutup konferensi pers.

PBB Naik Gila-Gilaan, LK2T: Rakyat Bukan ATM Bupati!

Hermanamrullah    Agustus 15, 2025   

PBB Naik Gila-Gilaan, LK2T: Rakyat Bukan ATM Bupati!

Okenews.net –Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur menembakkan kritik keras terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 yang dinilai mencekik rakyat.

Data kajian LK2T membongkar fakta mencengangkan: pada salah satu objek pajak, nilai PBB yang sebelumnya stabil di Rp77.165 per tahun, mendadak melesat menjadi Rp248.101  naik lebih dari 300% tanpa alasan jelas. Kasus lain bahkan lebih parah, dari Rp22.198 langsung melonjak menjadi Rp202.011, alias hampir 900%.

“Lonjakan ini bukan sekadar salah hitung. Ini tanda kebijakan fiskal daerah sedang ngawur dan lepas kendali. Alasan ‘pembangunan’ tidak bisa dijadikan dalih untuk merampas daya beli rakyat,” tegas Direktur Eksekutif LK2T, Jumat (15/08/2025).

Menurut LK2T, ada empat cacat fatal dalam kebijakan ini:

1.Tanpa kajian dampak sosial-ekonomi sebelum menetapkan nilai baru.

2.Gelapnya formula NJOP, memicu kenaikan ekstrem.

3. Gagal komunikasi publik, warga hanya terima tagihan tanpa penjelasan.

4. Regresif dan timpang, rakyat kecil terjepit sementara pemilik modal bisa lolos.

LK2T memperingatkan Bupati Lombok Timur bahwa kebijakan ini berpotensi menumbangkan kepercayaan publik dan memicu perlawanan warga.

Desakan LK2T jelas: batalkan sementara kenaikan PBB 2024, lakukan audit terbuka NJOP, dan rancang kebijakan pajak yang berpihak pada kemampuan rakyat, bukan hanya kas daerah.

“Rakyat bukan mesin pencetak uang. Mereka berhak atas keadilan fiskal, transparansi, dan perlakuan manusiawi,” tutup Karomi, Ketua LK2T.

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Hermanamrullah    Juli 25, 2025   

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Okenews.net-Suasana berbeda tampak di Lapas Perempuan Kelas III Mataram pada Jumat (25/07/2025), ketika irama hadroh menggema mengiringi kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. Namun yang paling menarik perhatian bukan sekadar denting rebana atau lantunan shalawat melainkan siapa yang menampilkannya. 

Grup hadroh yang tampil dengan penuh semangat itu adalah para anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Dalam balutan busana rapi dan semangat yang membara, mereka memperlihatkan bahwa masa depan tidak harus gelap meski pernah salah arah.

Menteri PPPA tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Di tengah padatnya kunjungan kerja, ia menyampaikan apresiasi yang dalam atas penampilan anak-anak binaan tersebut. 

“Ini bukti bahwa pembinaan bukan hanya soal kedisiplinan, tapi juga soal menumbuhkan harapan dan menyalurkan bakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan anak binaan. 

“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya selesai menjalani masa pidananya, tapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya,” tegasnya.

Penampilan hadroh ini bukan sekadar hiburan penyambutan, tapi menjadi simbol bahwa ruang perbaikan dan harapan tetap terbuka lebar bagi setiap anak. Semangat mereka adalah gambaran nyata dari optimisme menyongsong Indonesia Emas 2045 bahwa siapa pun bisa menjadi bagian dari masa depan bangsa, termasuk mereka yang tengah menjalani pembinaan.