Lombok Tengah Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan

Redaksi    Oktober 10, 2022   

Lombok Tengah Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya

Okenews.net - SekretarisDaerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menegaskan bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) berkomitmen secara aktif untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Salah satu bentuk komitmen tersebut yakni dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2022 Tentang Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Bupati ini juga merupakan output dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XII dari Sekda Lombok Tengah.

Dengan judul Konvergensi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Regulasi Daerah.

Perbup tersebut dilaunching dan disosialisasikan dengan dihadiri sejumlah stakeholder lintas sektoral di ballroom Kantor Bupati tanggal 5 Oktober yang lalu. 

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan pernyataan bersama utk mendukung konvergensi penanggulangan kemiskinan oleh Bupati Lombok Tengah, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ketua Baznas Lombok Tengah, Ka BPPW NTB, ITDC dan Forum Kepala Desa.

Perbup ini akan menjadi tuntunan untuk melakukan akselerasi penurunan kemiskinan yang lebih tepat, yakni dengan memperkuat konvergensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. 

Selain itu juga Perbup ini akan memperkuat komitmen dan sinergi segenap perangkat daerah, masyarakat, dan para pihak lainnya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

“Konsep konvergensi ini pada prinsipnya adalah kolaborasi yang lebih intensif antar sektor dan antar pemangku kepentingan," katanya, Senin (10/10/2022).

Melalui konvergensi program ini diharapkan terjadi akselerasi penurunan angka kemiskinan sebagaimana yang ditargetkan.

Partisipasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan tentunya menjadi kunci utama keberhasilan upaya penurunan angka kemiskinan.

“Kita kan tahu bahwa setiap kementerian atau lembaga punya program penanggulangan kemiskinan masing-masing," ujarnya.

Perbup ini nantinya mengarahkan agar setiap program tersebut dapat dipadukan, diintegrasikan, dan dikoordinasikan sehingga program tersebut dapat optimal serta tepat sasaran.

Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus sudah di angka 0 persen. 

Hal ini memacu setiap pemerintah daerah untuk melakukan terobosan program penanggulangan kemiskinan. 

“Maka kita optimis dengan Perbup ini, target untuk 0 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Tengah bisa kita capai," harapnya.

Sekda menyampaikan bahwa secara nasional kemiskinan ekstrem saat ini sebesar 2,04%. 

Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah, berdasar data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saat ini dia angka 1,72% penduduk miskin ekstrem atau dibawah rata-rata nasional.

Firman menambahkan bahwa sedikitnya terdapat tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yang harus disinergikan.

Yakni, upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Serta, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Program perlindungan sosial difokuskan untuk menekan kematian ibu dan anak melalui Jampersal, Jaminan Kesehatan Nasional/JKN, beasiswa siswa miskin, BLT, PKH dan BNPT. 

Sedangkan untuk program peningkatan pendapatan fokus pada pemberdayaan di sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM.

Kemudian program pembangunan infrastruktur dan layanan dasar pada fasilitas kesehatan di antaranya dengan merehabilitasi PUSTU, penguatan sektor pendidikan, bantuan stimulan perumahan, dan pengembangan sarana air bersih.

Prodi Pendidikan Sendratasik Universitas Hamzanwadi Gelar Rowah

Redaksi    Oktober 07, 2022   

Prodi Pendidikan Sendratasik Universitas Hamzanwadi Gelar Rowah

Pembukaan acara rowah Prodi Sendratasik

Okenews.net - Prodi Pendidikan Sendratasik Universitas Hamzanwadi gelar rowah guna memperingati hari jadinya yang ke-9 dengan diisi oleh berbagai jenis kegiatan seperti musik dan lainnya.

Gelaran rowah itu berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu di Gedung Olahraga Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

Wakil Rektor I Abdullah Muzakkar mengatakan, gelaran rowah Prodi Sendratasik ini bagian dari rasa syukur atas segala rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua.

"Istilah rowah ini merupakan tradisi yang biasa dilaksanakan masyarakat Sasak dalam menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Swt," ujarnya, Jumat (07/10/2022).

Ia menegaskan, prodi Sendratasik ini telah melahirkan banyak sarjana yang tersebar di berbagai bursa kerja. Karena prodi ini merupakan prodi yang banyak dibutuhkan, terutama dunia pendidikan.

"Di NTB ini, sarjana lulusan Prodi Sendratasik masih minim. Bahkan Universitas Hamzanwadi pertama di NTB," ujarnya. Karena itu ia mengajak mahasiswa untuk terus semangat untuk belajar.

"Kita harap semua mahasiswa untuk terus belajar dan kreatif dalam berkarya, mengaktualisasikan ilmu yang sedang dan telah didapatkan di Prodi Sendratasik," harapnya.

Selain itu, mahasiswa diminta menjunjung tinggi kebersamaan yang sesuai dengan tema kegiatan ini yaitu rowah yang berarti begawe atau pesta yang tentunya akan melibatkan banyak orang.

Sementara Korprodi Sendratasik Alwan Hafiz menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak manajemen kampus yang telah mensupport kegiatan rowah sendratasik yang ke 9 dan juga para donatur dan tim yang sudah bekerja keras sampai terseleggaranya kegiatan tahunan ini.

Ia menegaskan, kegitan rowah ini berlangsung selama 3 hari dan puncak acara pada Sabtu malam, 8 Oktober 2022. Pada kegiatan ini selain menampilkan pentas seni dari mahasiswa dan alumni.

Pihaknya juga memberikan panggung bebas kepada sekolah menengah atas se Lombok Timur yang jumlahnya 250 siswa siswi untuk mengaktualisasikan bakat seninya serta beberapa UMKM untuk mengisi both kuliner yang sudah disediakan.

Keren...! Tim Pramuka MAN 1 Lotim Borong 4 Juara 1 Hingga Juara Umum

Redaksi    Oktober 07, 2022   

Keren...! Tim Pramuka MAN 1 Lotim Borong 4 Juara 1 Hingga Juara Umum

Para juara yang memborong 4 juara 1 hingga dinobatkan sebagai juara umum

Okenews.net - Tim Pramuka MAN 1 Lotim sukses borong 4 juara 1 hingga juara umum pada Lomba Pramuka tingkat NTB yang digelar Racana Khalid Bin Walid dan Siti Khadijah UIN Mataram.

Event yang bertajuk Temu Aksi Galang Tegak (TAKSI GT) ke VI yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Kota Mataram itu berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 6 Oktober 2022.

"Tim kita sukses meraih empat juara yakni juara 1 Pionering Putri, juara 1 Hasta Karya, juara 1 LKBB dan juara 1 Smaphore," ungkap Pembina Gepra MAN 1 Lotim Samsul Hadi, Jumat (07/10/2022).

Perolehan 4 juara satu itu mengantarkan Tim MAN 1 Lotim sukses memboyong juara umum.  Pada lomba ini, MAN 1 Lotim menurunkan 26 siswa yang selama ini aktif dalam pembinaan ektrakurikuler pramuka MAN 1 Lotim.

"Alhamdulillah tim siswa kami sukses meraih juara umum serta sukses membawa 5 piala dan sertifikat juara," sambung pelatih Aznan Bahari.

Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni menyampaikan apresiasi pada tim siswa dan pembina. Luar biasa, dengan ketekunan mereka berlatih dalam kegiatan pembinaan rutin pada semua kegiatan ektrakurikuler.

"Saat ini sudah berjumlah hampir 40an ektra di MAN 1 Lotim yang didukung penuh eksistensinya oleh pihak madrasah," sambungnya. 

Atas capaian prestasi baik ini, pihak madrasah juga sudah memberikan reward pada para juara, sebagai bentuk komitmen  pihak madrasah dalam nendukung ikhtiar siswa dan pembina untuk meraih prestasi.

Apresiasi atas capaian prestasi siswa ini juga datang dari Kakanmenag Lotim Sirajuddin yang menyebut untuk meraih prestasi tidaklah mudah. Butuh persiapan yang tidak mudah tapi dengan semangat siawa dan pembina, mereka  sukses meraih hasil terbaik.

"Saya berharap torehan prestasi ini menjadi pemacu bagi siswa lainnya untuk memacu diri dalam pembinaan ektra yang diikuti agar bisa meraih prestasi. Terakhir saya berharap semoga prestasi ini membawa berkah dan manfaat," ungkapnya.

Kasus Alsintan, Pengacara Yakin Kliennya tidak Pernah Dapat Keuntungan

Redaksi    Oktober 06, 2022   

Kasus Alsintan, Pengacara Yakin Kliennya tidak Pernah Dapat Keuntungan

Para petani penerima Alsintan saat diperiksa BPKP NTB (foto ist)

Okenews.net - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian Lombok Timur. 

Ketiga tersangka tersebut, yakni berinisial Z, mantan Kepala Dinas Pertanian, mantan anggota DPRD Lotim berinisial S, dan AM yang merupakan pelakasan yang disuruh S membentuk UPJA yang akan diajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur

Pengacara mantan DPRD Lombok Timur, Suhardi SH dalam rilisnya menyampaikan, pada proyek yang bersumber dari bantuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2018 itu, kliennya sama sekali tidak pernah memperoleh keuntungan maupun manfaat dari peristiwa hukum tersebut. 

Terlebih, secara faktual kliennya dalam peristiwa hukum ini hanya sebagai pengusul dan bukan sebagai penerima manfaat maupun sebagai pejabat pengadaan. Bahkan, dalam peristiwa ini, tersangka disebut sama sekali tidak memiliki niat jahat. 

“Niat jahat dalam rumpun common law sistem dikenal dengan an act is not criminal in the absence of a guilty mind atau dalam bahasa Latin disebut dengan actus non est reus, nisi mens sit rea. Yang juga berlaku dalam rumpun civil law sistem, yang dalam praktek hukum pidana, niat jahat sebagai kesalahan (schuld) dapat dinilai sebagai geen straf zonder schuld beginsel yang dimaknai sebagai tiada pidana tanpa kesalahan,” terangnya dalam rilis, Rabu malam, 5 Oktober 2022.

Pengacara dari  Platonic Law Firm itu, mengaku kliennya sejak proses sosialisasi terhadap program pemerintah pusat kepada kader PDI Perjuangan di Kabupaten Lombok Timur, justru ikut mendorong terbentuknya UPJA Lemor Maju di Desa Suela, Kecamatan Suela dan UPJA Cahaya Pelita di Kecamatan Pringgabaya. 

Bahkan, sampai dengan proses terdistribusikan alsintan pada kelompok penerima sasaran oleh Dinas Pertanian setempat, justru sama sekali tidak pernah memperoleh keuntungan maupun manfaat dari peristiwa hukum tersebut. 

“Apa yang dilakukan oleh klien kami, semata-mata dalam upaya untuk mendorong akses alat pertanian bagi kelompok tani serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya. 

Ia mengatakan, jika merujuk kaidah hukum yang terdapat di dalam Pasal 373 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR dan DPD RI, bahwa anggota DPRD kabupaten/kota selalu penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme pembentukan kelompok tani. 

Bahkan sebagaimana diamanahkan UU Nomot 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara tegas disebutkan jika Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani seperti  Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. 

Suhardi menegaskan, langkah yang dilakukan kliennya, adalah semata-mata dalam upaya menjalankan perintah UU dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengakses alat pertanian. 

Baca juga: Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Alsintan

“Tapi, jika langkah itu, justru dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 3 miliar lebih, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03 / SR / LHP – 290 / PW 23 / 5 / 2002 tanggal 19 Juli 2022 Tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, kami tetap menghormati dan menghargai proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur,” jelasnya. 

Hanya saja, lanjut Suhardi, sebagai bentuk dan sikap hukum terhadap sangkaan ini, pihaknya  telah menempuh upaya keberatan maupun banding administratif  terhadap lahirnya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang menjadi rujukan Kejari Lotim menetap status tersangka itu. 

Padahal secara faktual, seluruh alat mesin pertanian tersebut telah terdistribusi dan diterima oleh penerima manfaat. Yakni, tiga Usaha Jasa Alsintan (UPJA) dan sebanyak 21 kelompok tani penerima manfaat yang berada di Kabupaten Lombok Timur. 

“Upaya keberatan dan banding administratif, sudah kami tempuh secara formil, sebagai bentuk penolakan terhadap perhitungan nilai kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi NTB yang kemudian dijadikan dasar bagi Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur dalam memperhitungkan nilai kerugian negara,” katanya.

Komisi III DPRD Loteng Tinjau Pengerjaan Ruas Jalan

Redaksi    Oktober 06, 2022   

Komisi III DPRD Loteng Tinjau Pengerjaan Ruas Jalan

Komisi III saat meninjau pengerjaan jalan di Desa Pelambik

Okenews.net - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, melalui Komisi III, melakukan kunjungan mulai Selasa 6 sampai Kamis 8 September 2022.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Lombok Tengah ke beberapa lokasi pengerjaan proyek ruas jalan yang tengah dikerjakan mulai dari wilayah bagian utara hingga ke selatan.

Ketua Komisi III, Muhalip mengungkapkan, kunjungan kerja ini guna mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan pengerjaan proyek ruas jalan tesebut, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengerjaan ruas jalan.

Dalam kunjungan tersebut Komisi III DPRD Loteng menemukan jalan yang masih belum maksimal atau terkesan lambat dalam proses pengerjaannya. tercatat pada daerah paket I (Sintung – Selakan) sepanjang 0,7 km. 

"Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh komisi III adalah dengan memanggil kontraktor yang mengerjakan paket tersebut," katanya, Kamis (8/10).

Muhalip menjelaskan bahwa pada Paket II berlokasi di (Seganteng –Aik Bukak) sepanjang 1,6 km yang dianggap lambat dalam proses pengerjaan.

Komisi III DPRD mengimbau untuk dilakukan percepatan dan berencana akan memanggil pihak kontraktor dan PDAM agar lebih memperhatikan pipa saluran air agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Sedangkan untuk pengerjaan jembatan di Desa Lantan yang mana jembatan tersebut merupakan akses menuju Sirkuit Lantan 459 yang baru-baru ini diresmikan masih dalam pengerjaan dan baru rampung sekitar 20% dikarenakan rangka baja yang dibutuhkan masih dalam proses pengiriman.

Terakhir, kunjungan ke daerah selatan Lombok Tengah di jalan yang menghubungkan Desa Pelambek- Selangit sepanjang 1,25 km terpantau rampung hanya saja masih harus dilakukan perabatan.

Bupati Lotim Serahkan Kendaraan Operasional Rumah Singgah di Bali

Redaksi    Oktober 06, 2022   

Bupati Lotim Serahkan Kendaraan Operasional Rumah Singgah di Bali

Bupati Lotim HM Sukiman Azmy (Foto: Ist/Dok)

Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengunjungi Rumah Singgah Rumah Harapan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang ada di Denpasar, Bali.

Kunjungan yang berlangsung Kamis (6/10/2022) tersebut sekaligus untuk menyerahkan satu unit sepeda motor sebagai operasional rumah singgah.

Selain itu diserahkan pula sembako dan peralatan dapur yang dapat dimanfaatkan keluarga pasien saat berada di rumah singgah.

Ke depan diharapkan jatah hidup para pendamping atau keluarga pasien dapat dialokasikan secara khusus melalui APBD.

Upaya tersebut untuk meringankan tanggungan keluarga di saat harus mengurus anggota keluarga yang sakit dan menjalani pengobatan di RS Sanglah Denpasar.

Dukungan terhadap warga Lombok Timur yang harus melakukan perawatan di luar daerah tersebut juga akan terus ditingkatkan, termasuk upaya menyediakan rumah singgah milik Pemda sendiri.

Rumah singgah saat ini yang terletak di jalan Pulau Ambon no. 44 Denpasar tersebut merupakan rumah kontrakan yang disewa Pemda dari warga setempat.

Penyerahan bantuan oleh Bupati tersebut disaksikan pula oleh perwakilan dari Yayasan Kanker dan keluarga pasien asal Lombok Timur yang tengah menjalani pengobatan di Rumah Sakit di Denpasar

DPRD Loteng Setujui Perubahan Nama Beberapa Dinas

Redaksi    Oktober 05, 2022   

DPRD Loteng Setujui Perubahan Nama Beberapa Dinas

Paripurna pembahasan perubahan nomenklatur beberapa OPD

Okenews.net - Sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah Rabu (5/10/2020), akhirnya menyetujui dan menetapkan perubahan nomenklatur perangkat daerah.

Penetapan dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah di ruang sidang paripurna. Sejumlah Dinas berubah namanya termasuk satu dinas Blbaru yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Adapun tipe Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai hasil pemetaan urusan pemerintahan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah adalah merupakan Dinas tipe C dengan beban kerja kecil.

Selain itu sejumlah OPD juga mengalami perubahan. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan bidang keuangan, yaitu:

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Badan Kesatuan Kebangsaan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) juga terjadi perubahan. Pemerintah daerah mengusulkan agar Bakesbangpoldagri ditetapkan menjadi Badan Daerah.

Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai Badan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai Badan Daerah.

Penetapan sebagai Badan Daerah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik saat ini yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain itu, untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Daerah ini terdapat Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan tipe yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perubahan dan/atau peningkatan tipe Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam Peraturan Daerah ini, tipe Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang semula Dinas tipe C ditingkatkan menjadi Dinas dengan tipe B. 

Peningkatan tipe Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengapresiasi kinerja pansus Ranperda tentang perubahan perangkat daerah itu. “Alhamdulillah dengan perubahan ini maka pemerintah akan segera menindaklanjutinya” pungkasnya.

Bupati Sayangkan Realisasi Anggaran Masih Kurang dari 50 Persen

Redaksi    Oktober 04, 2022   

Bupati Sayangkan Realisasi Anggaran Masih Kurang dari 50 Persen

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy

Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy sangat menyesalkan realisasi belanja maupun pendapatannya di bawah 50% hingga berakhirnya triwulan ke tiga tahun 2022 yang terjadi di sejumlah OPD.

Padahal Sukiman menargetkan hingga akhir tahun realisasi APBD Lombok Timur minimal berada di angka 97%. Bupati juga menegaskan kesanggupan seluruh pimpinan OPD yang menghadiri rapat evaluasi triwulan III, Selasa (4/10/2022) tersebut.

Bupati menyebut ada lima OPD yang realisasi belanjanya di bawah 50% dan 11 OPD yang realisasi PADnya di bawah 50%. Karena itu ia meminta para pimpinan OPD itu dapat lebih memprogresifkan realisasinya.

Tanpa membuka dialog, Bupati meminta seluruh pimpinan OPD mempelajari, mengkoordinasikan, serta melakukan upaya meningkatkan realisasi APBD 2022.

Bupati Sukiman juga memberikan penekanan pada persiapan APBD 2023. Apalagi pagu anggaran untuk tahun 2023, khususnya dana transfer dari Pemerintah Pusat sudah jelas. Ia berharap KUA PPAS untuk APBD 2023 dapat segera disampaikan untuk dibahas bersama DPRD Lombok Timur.

Sebelumnya, Plh. Sekda Hj. Baiq Miftahul Wasli menyampaikan realisasi APBD 2022 pada triwulan III dari sisi pendapatan ada di posisi 69,65% dengan PAD 51,93%, pendapatan transfer 73,58% serta lain-lain pendapatan yang sah adalah 34,09%. Sementara itu dari sisi belanja ada di angka 60,75%. 

Dijelaskan pula penerimaan pembiayaan daerah adalah 41,98% dan pengeluaran pembiayaan adalah 42,98%.  Berdasarkan hal tersebut dijelaskannya rata-rata kinerja OPD pada triwulan ke tiga ada di posisi 59,51%.

Ia juga menyampaikan rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 mendatang yang didasarkan pada surat dirjen perimbangan keungan no. S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023.  

Alokasi dana transfer Lombok Timur mencapai Rp 1,955 triliun lebih dengan pagu dana transfer umum Rp. 1,2 triliun lebih dan Rp. 232,106 milyar untuk DAK fisik, Rp.482,926 milyar DAK non fisik, serta Rp. 22,728 miliar berupa hibah kepada daerah.

Bupati Lombok Timur Luncurkan Perlindungan Ketenagakerjaan Petani

Redaksi    Oktober 03, 2022   

Bupati Lombok Timur Luncurkan Perlindungan Ketenagakerjaan Petani

Bupati Sukiman Azmy bersama Direktur Kepesertaan BPJS Zainuddin

Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy meluncurkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani dan Buruh Tani Tembakau melalui DBHCHT Provinsi NTB di Halaman SMKN 1 Sakra.

Selain mengikutsertakan tenaga honorer dan petani tembakau dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur rencananya kedepan akan mengikutsertakan pula guru ngaji dan marbot.

"Dari 10.000 petani dan buruh tani NTB yang mendapat asuransi tersebut, 4.720 adalah petani dan buruh tani asal Lombok Timur," ujar Sukiman, Senin (3/10/2022).

Bupati menyampaikan apresiasi atas program itu, namun demikian ia berharap Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan jumlah peserta hingga 20.000 ribu petani/buruh tani.

Seiring penambahan itu, Pemda Lombok Timur juga akan menambah jumlah peserta sehingga 16.000 petani dan buruh tani tembakau yang ada di daerah ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati mengakui manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan bagi peserta juga keluarganya. Alasan itulah seluruh tenaga honorer di Lombok Timur sudah seluruhnya menjadi peserta.

Terkait tembakau, Bupati Sukiman juga menegaskan seluruh petani/buruh tani tembakau di Lombok Timur dapat mengakses layanan kesehatan di semua rumah sakit pemerintah yang ada di wilayah Lombok Timur.

Hal tersebut salah satunya didasari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Lombok Timur yang sebagian besar untuk membangun fasilitas kesehatan.

Sejalan dengan Bupati, Direktur kepesertaan BPJS wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku Zainuddin berharap semakin meningkatnya jumlah petani/buruh tani dan peserta di sektor informal di Lombok Timur maupun NTB.

Demikian halnya dengan kepesertaan aparat desa, serta pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat termasuk petugas RT/RW.

Selain itu diserahkan pula secara simbolis manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta, juga penyerahan bantuan pemberdayaan dan peralatan sarana usaha melalui DBHCHT kepada kelompok PMI purna.

HM Syamsul Luthfi Minta Kemendikbud Perhatikan PTS

Redaksi    Oktober 02, 2022   

HM Syamsul Luthfi Minta Kemendikbud Perhatikan PTS

HM Syamsul Luthfi (foto dokumen ist)

Okenews.net - Anggota Komisi X DPR RI Syamsul Luthfi meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar dapat lebih memperhatikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Luthfi menilai, perhatian pemerintah terhadap PTS masih mengalami ketimpangan dibanding PTN (Perguruan Tinggi Negeri). 

Padahal, tidak hanya PTN, PTS pun memiliki peranan yang besar terhadap dunia pendidikan.  Menurut laporan Statistik Indonesia, ada 3.115 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara pada 2021.

Dari jumlah tersebut, 2.990 unit atau 93,98% perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi swasta. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak 125 unit merupakan perguruan tinggi negeri. 

Belum lagi di bawah kementerian agama. Hingga saat ini ia melihat masih ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Terbukti dari porsi anggaran sangat timpang yang terjadi. 

"Disparitas swasta itu hanya mendapat 6% sementara negeri itu 94 persen," kata Syamsul usai pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan rektor PTS dan PTN, Jumat (30/9/2022) di Malang Jawa Timur.

Kedepan pihaknya ingin ada penyesuaian keberpihakan pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta, salah satunya terkait dengan anggaran. 

Politisi Partai NasDem itu menilai, salah satu aspek kualitas pendidikan dapat dilihat dari anggaran yang diberikan, disamping kualitas dan tingkat kompetisi. Utamanya dalam menghadapi persaingan global. 

Apalagi ketika mengingat posisi perguruan tinggi di Indonesia di kancah dunia masih berada pada peringkat yang rendah. Semua itu tidak terlepas dari keterbatasan dana pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Belum lagi soal competitiveness-nya yang masih rendah, kemudian quality dan equality-nya juga harus diperhatikan untuk masa-masa yang akan datang. 

"Saran saya, Pak Menteri harus fokus, jangan sedikit-sedikit mengubah kurikulum, mengubah kebijakan, karena penyesuaian terhadap kurikulum dan kebijakan itu membutuhkan waktu," sarannya. (dpr.go.id)