www.okenews.net

Rabu, 20 Mei 2026

     

Peringati Harkitnas ke-118, Kementerian ATR/BPN Gelar Upacara dengan Semangat

Foto: Kementrian ATR Saat Upacra (Harkitnas)

Okenews.net - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 pada Rabu (20/05/2026), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Bertindak selaku inspektur upacara, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya yang mengenakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bersamaan dengan peserta upacara di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental, yaitu semangat 1908 yang menjadi tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara," ujar Dirjen SPPR saat membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid.

Dalam sambutannya, Dirjen SPPR menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari persoalan kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program strategis nasional yang berfokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, mulai dari program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Kita harus meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita sebagai kompas utama yang harus dicapai bersama. Untuk itu, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut agar menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” tutur Virgo Eresta Jaya lanjut membacakan sambutannya.

Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui perlindungan dan pembangunan generasi muda sebagai fondasi masa depan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen negara dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak sebagai tunas bangsa.

Upacara Harkitnas ke-118 Tahun 2026 ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dengan petugas upacara berasal dari Direktorat Jenderal SPPR. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah pegawai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

     

Harkitnas 2026, Pemkab Lombok Timur Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Literasi Digital

Foto: Upacara Peringatan Harkintas

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (20/5). Upacara tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik selaku inspektur upacara.

Peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum untuk mengingat kembali lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 1908 yang dianggap sebagai tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan perjuangan kaum terpelajar kala itu dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman saat ini.

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid yang dibacakan Sekda, Harkitnas 2026 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Tema tersebut menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai aset utama bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh ketergantungan kepada pihak luar, tetapi oleh persatuan, keteguhan, dan kemampuan rakyatnya sendiri,” ujar Sekda saat membacakan amanat menteri.

Pemerintah pusat, lanjutnya, terus mendorong sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis, pemerataan pendidikan, hingga penguatan layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah perdesaan melalui penyaluran pupuk, bantuan modal usaha, distribusi hasil panen, hingga penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Tak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, pemerintah turut menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital. Hal itu ditandai dengan penerapan penuh PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang generasi muda.

Peringatan Harkitnas 2026 juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan literasi digital di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Di akhir amanatnya, Menteri menegaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan gerakan bersama seluruh rakyat Indonesia yang harus dimulai dari kesadaran individu untuk membawa bangsa menuju kemajuan dan kejayaan di tingkat dunia.

     

PD Agro Selaparang Cetak Laba, Bupati Lotim Tekankan Transparansi dan Penguatan Usaha

Foto: Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong Perusahaan Daerah Agro Selaparang terus memperkuat tata kelola usaha dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Bupati Haerul Warisin saat menghadiri rapat laporan pertanggungjawaban keuangan PD Agro Selaparang Tahun Buku 2025, Rabu (20/5).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan daerah. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar seluruh proses bisnis berjalan sehat dan terhindar dari prasangka.

“Semua pengelolaan harus terbuka. Transparansi harus dipraktikkan untuk menuju kebenaran sehingga tidak ada ruang untuk saling curiga,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peningkatan kinerja perusahaan sepanjang tahun 2025. Namun demikian, Bupati menyoroti masih adanya piutang perusahaan yang belum tertagih dan meminta agar segera dibentuk tim khusus untuk mempercepat proses penagihan.

Selain penguatan administrasi dan pengawasan, Haerul Warisin menilai langkah manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan sudah cukup tepat. Salah satunya pengelolaan kolam yang kini dijalankan langsung perusahaan karena dianggap lebih menguntungkan dibanding disewakan.

Bupati juga mendukung rencana kerja sama kemitraan dengan perusahaan asal Surabaya melalui pola barter komoditas. Dalam skema tersebut, Lombok Timur akan memasok jagung sebagai bahan baku, sementara mitra menyediakan bibit ayam, pakan ternak, ikan hingga obat-obatan.

“Ini pola bisnis yang bagus. Kita kirim bahan baku lalu membawa pulang barang jadi yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK), pemerintah daerah meminta kapasitas produksi terus ditingkatkan mengingat tingginya kebutuhan pasar di Lombok Timur. Selain itu, rencana pengembangan usaha es batu kristal juga dinilai memiliki prospek besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor kuliner dan usaha minuman.

Bupati turut mengingatkan jajaran direksi agar tetap berhati-hati dalam memilih mitra usaha, termasuk dalam pengembangan bisnis cangkang kemiri yang akan dijalankan ke depan. Ia memastikan pemerintah daerah siap memberikan dukungan fasilitas guna menunjang pengembangan usaha perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PD Agro Selaparang Sabar menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan daerah tersebut.

Menurutnya, sejumlah unit usaha tetap berjalan optimal, mulai dari distribusi pupuk subsidi, produksi es balok, garam beryodium, pemasaran AMDK, perdagangan beras kemasan dan jagung pipilan, hingga budidaya perikanan air tawar.

Dari laporan keuangan yang disampaikan, PD Agro Selaparang mencatat pendapatan kotor sebesar Rp2,903 miliar dengan laba bersih setelah pajak mencapai Rp214,4 juta. Angka tersebut meningkat 34,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset perusahaan hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp14,26 miliar atau naik Rp2,44 miliar dibanding tahun 2024. Perusahaan juga menyetorkan dividen sebesar Rp117,9 juta kepada pemerintah daerah.

“Peningkatan produksi dan penjualan, penguatan administrasi, hingga kontribusi terhadap PAD menjadi capaian yang patut disyukuri,” kata Sabar.

Ia menambahkan, perusahaan juga melakukan berbagai pembenahan internal seperti renovasi gudang garam, pemasangan CCTV, digitalisasi pembukuan, hingga penyelesaian tunggakan pajak dan BPJS ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Pengawas PD Agro Selaparang Wimuhcianto turut memberikan apresiasi terhadap kinerja direksi. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya efisiensi operasional, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan unit usaha yang lebih kompetitif.

“Direksi telah berupaya menjalankan pengelolaan perusahaan secara optimal di tengah tantangan usaha yang cukup kompleks,” pungkasnya.

     

Bupati Lotim Hadiri Penamatan Santri YPP Darul Iman, Janji Bantu Ruang Kelas

Foto: Bupati Lotim Saat Menghadiri Acara Tasyakuran Penamatan Santri dan Santriwati

Okenews.net – Suasana haru dan khidmat mewarnai acara tasyakuran penamatan santri dan santriwati Yayasan Pondok Pesantren Darul Iman Wattaqwa NW Boro’ Tumbuh, Kecamatan Suralaga, Rabu (20/5). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Lombok Timur Haerul Warisin bersama para tuan guru, wali murid, dewan guru, serta masyarakat sekitar.

Mengusung tema “Membentuk Generasi Sukses di Era Globalisasi, Cerdas Spiritual dan Cerdas Sosial,” acara penamatan berlangsung penuh semangat dan doa bagi masa depan para santri.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai dan aman di Lombok Timur. Menurutnya, kondisi daerah yang tenteram menjadi modal utama dalam membangun pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin Lombok Timur tetap damai, masyarakat bisa bekerja dengan baik, hidup aman dan tenteram,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan pondok pesantren yang dinilai memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus membantu pemerintah dalam pendidikan moral masyarakat.

“Kalau tidak ada pondok pesantren, tentu pemerintah akan sangat berat memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena itu kami sangat bersyukur dengan keberadaan pesantren,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut membuka peluang bantuan hibah untuk pembangunan ruang kelas tambahan di lingkungan yayasan. Ia meminta pihak pengurus segera mengajukan proposal agar pembangunan dapat dibantu pemerintah daerah.

“Silakan ajukan proposal, nanti akan kami bantu dana hibah untuk pembangunan ruang kelas,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan para santri agar terus menjaga akhlakul karimah dan menjauhi penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Sementara itu, Sekretaris Umum YPP Darul Iman Wattaqwa NW Hariadi berpesan kepada seluruh santri agar tidak berhenti menuntut ilmu dan selalu menghormati guru.

“Belajar itu wajib dari lahir sampai meninggal dunia. Hormati guru agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah,” pesannya.

Tahun ajaran 2025/2026 ini, sebanyak 131 santri dinyatakan tamat, terdiri dari 41 santri TK, 16 Madrasah Ibtidaiyah, 49 MTs, dan 25 Madrasah Aliyah.

     

Lotim Target Tiga Besar di MTQ NTB, Wabup Minta Persiapan Non Teknis Dimatangkan

Foto: Wakil Bupati Lotim Edwin Hadiwijaya

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Hal itu ditandai dengan dibukanya Training Center (TC) bagi kafilah Lombok Timur di Tete Batu, Rabu (20/5).

Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, meminta seluruh jajaran pendamping dan pengurus lebih serius mengawal kesiapan peserta, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga faktor non teknis yang dinilai dapat memengaruhi performa kafilah selama perlombaan.

Menurutnya, perhatian terhadap kenyamanan peserta dan pelatih harus dipersiapkan sejak awal agar para kafilah dapat tampil maksimal pada MTQ XXXI mendatang di Lombok Tengah.

“Kadang kita terlalu fokus pada materi yang dinilai dewan hakim, tetapi hal-hal non teknis justru sering terabaikan. Ini juga penting untuk diperhatikan,” ujarnya saat membuka TC tersebut.

Ia juga meminta Ketua Harian LPTQ menunjuk pengurus khusus yang bertugas memantau berbagai kebutuhan di luar aspek perlombaan agar tidak menjadi kendala saat pelaksanaan MTQ.

Dalam kesempatan itu, Wabup optimistis Lombok Timur mampu menembus target tiga besar di ajang MTQ tingkat Provinsi NTB tahun ini. Optimisme tersebut didasari peningkatan pola pembinaan yang dinilai lebih serius dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan dukungan pelatih yang juga berasal dari jajaran dewan hakim tingkat provinsi, Insyaallah kemampuan peserta kita semakin baik. Sekarang persiapannya jauh lebih matang,” katanya.

Training Center tahap lanjutan ini berlangsung mulai 20 hingga 25 Mei 2026. Sebelumnya, TC tahap pertama telah digelar dan disebut menunjukkan perkembangan positif terhadap kualitas peserta.

Pada MTQ XXXI nanti, Lombok Timur direncanakan mengirim sebanyak 54 peserta yang didampingi 18 pelatih serta sejumlah ofisial. LPTQ bersama Pemerintah Daerah menargetkan posisi tiga besar setelah pada MTQ sebelumnya Lombok Timur berada di peringkat ketujuh. Sementara pada ajang STQ tahun lalu, Lombok Timur berhasil masuk jajaran tiga besar.

     

Pemkab Lombok Utara Terima Sertipikat Hak Pakai, Perkuat Legalitas Aset Daerah

Foto: Penyerahan Sartipikat Hak Pakai Ke Pemda, Oleh Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menyerahkan secara simbolis Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lombok Utara. Penyerahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat legalitas aset daerah sekaligus mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Lombok Utara Selasa, 20/5


Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat kepada Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara dalam sebuah kegiatan yang berlangsung penuh semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.


Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas dukungan ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, legalitas aset menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih maksimal.


“Penyerahan sertipikat ini bukan hanya soal dokumen, tetapi bentuk nyata kepastian hukum bagi aset daerah. Ini menjadi langkah strategis agar seluruh aset pemerintah terlindungi dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Kus


Ia juga menegaskan bahwa tertib administrasi pertanahan akan berdampak besar terhadap efektivitas pembangunan daerah ke depan.


“Kami ingin memastikan seluruh aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.


Sementara itu, Slameto Dwi Martono selaku Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat menegaskan bahwa penyerahan Sertipikat Hak Pakai merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola aset negara yang profesional dan akuntabel.


“ATR/BPN terus mendorong percepatan sertipikasi aset pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset negara. Ini juga menjadi upaya nyata menciptakan administrasi pertanahan yang tertib, modern, dan terpercaya,” katanya.


Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, khususnya terkait legalisasi aset milik pemerintah.


Dengan penyerahan sertipikat tersebut, diharapkan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lombok Utara semakin kuat, transparan, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan daerah.

Selasa, 19 Mei 2026

     

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat

Foto: Pelayanan ATR/BPN

Okenews.net - Proses peralihan tanah dari orang tua kepada anak melalui hibah perlu dilakukan dengan tahapan yang benar agar sertipikat dapat dibalik nama secara sah dan memiliki kepastian hukum. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, mengingatkan agar masyarakat memastikan kondisi tanah terlebih dahulu sebelum memulai proses hibah dan balik nama sertipikat.

“Yang pertama adalah pastikan tidak ada sengketa batas tanah. Yang kedua, pastikan tidak ada sengketa kepemilikan,” ujar Shamy Ardian saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/05/2026).

Sebelum proses hibah dilakukan, masyarakat perlu melakukan pemutakhiran data di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat dengan membawa sejumlah dokumen, seperti cetak foto _geotagging_, sertipikat tanah asli, dan KTP. “Setelah itu silakan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT untuk mendaftarkan pengecekan sertipikat,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol.

Menurut Shamy Ardian, proses hibah dapat dilanjutkan apabila hasil pengecekan sertipikat menunjukkan tidak ada keterangan sita, blokir, maupun agunan atas tanah tersebut. “Setelah hasil pengecekan sertipikat keluar, silakan lanjutkan dengan proses penyelesaian penerimaan negara, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan,” tuturnya.

Tahap berikutnya adalah pembuatan akta hibah di hadapan PPAT yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah. Setelah seluruh dokumen lengkap, PPAT akan mengunggah berkas ke sistem BPN untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi. “Nanti PPAT akan _upload_ berkasnya ke sistem elektroniknya BPN untuk diperiksa semua berkasnya, termasuk keabsahan, kemudian pengantar dan seterusnya di-_upload_ semua,” kata Shamy Ardian.

Apabila seluruh dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, berkas fisik akan dibawa ke Kantah untuk diproses balik nama. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), proses balik nama sertipikat tersebut diselesaikan dalam waktu lima hari kerja. “Setelah selesai proses balik nama, maka sertipikat yang tadinya nama orang tua menjadi anaknya,” pungkas Shamy Ardian. 

     

Lotim Raih Penghargaan Creative Financing, Bupati Iron Apresiasi Kinerja Daerah

Foto: Bupati Lotom asaat Menerima Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Bupati Haerul Warisin menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kategori creative financing pada ajang regional Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Senggigi, Selasa (19/5).

Dalam kategori tersebut, Lombok Timur berhasil meraih posisi kedua dan unggul dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sementara posisi pertama diraih Kabupaten Lombok Barat.

Atas capaian itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp 2 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Kategori creative financing sendiri menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Penilaian mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, hingga efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUD.

Selain itu, aspek kerja sama dengan badan usaha melalui skema KPDBU, digitalisasi layanan, tata kelola keuangan, serta konsistensi opini LKPD juga menjadi indikator utama dalam penilaian.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah sekaligus dukungan tambahan fiskal.

“Tujuan kita adalah memberikan apresiasi prestasi sekaligus tambahan insentif fiskal. Dana itu digunakan untuk APBD dan bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja tidak terduga,” ujarnya.

Penghargaan tersebut diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain kategori creative financing, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada daerah berprestasi dalam pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.

     

DPRD Lombok Tengah Gelar Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota PAW Masa Jabatan 2024–2029



Lombok Tengah –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2024–2029 (Senin, 18 Mei 2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Praya, Sekretaris Daerah, para anggota DPRD, pimpinan OPD, keluarga anggota dewan yang dilantik, serta tamu undangan lainnya.

Sebagai agenda pertama, Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Suhadi Kana, membacakan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah atas nama Muhammad Najib Daud Muhsin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sisa masa jabatan 2024–2029.

Selain itu, dibacakan pula Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Peresmian Pemberhentian Lalu Nursa’i dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya dilakukan prosesi pengucapan sumpah/janji jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Prosesi berlangsung dengan penuh khidmat dan disaksikan oleh seluruh peserta rapat paripurna.

Dengan telah diucapkannya sumpah/janji tersebut, maka Muhammad Najib Daud Muhsin, S.H. resmi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sisa masa jabatan 2024–2029.

Sebagai agenda terakhir, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP. menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Najib Daud Muhsin, S.H. atas amanah baru yang diemban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. (*)

Senin, 18 Mei 2026

     

O2SN Lotim 2026 Resmi Dibuka, Sekda Tekankan Pembentukan Karakter Siswa

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur dalam acara pembukaan (O2SN)

Okenews.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, secara resmi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Lombok Timur jenjang SD/MI dan SMP/MTs di GOR Lalu Muslihin Selong, Senin (18/5). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Talenta Sehat, Bugar, Berkarakter, dan Hebat Melalui Olahraga”.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, mengenai pentingnya membiasakan tujuh kebiasaan hebat bagi anak Indonesia. Kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, belajar, bersosialisasi, serta tidur teratur.

Menurutnya, kebiasaan itu selaras dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI. Ia menilai generasi emas Indonesia 2045 tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tetapi juga kesehatan fisik dan karakter yang kuat.

“Kami titip kepada bapak ibu guru untuk terus menanamkan tujuh kebiasaan hebat anak Indonesia kepada peserta didik,” ujarnya.

Sekda menegaskan, pelaksanaan O2SN bukan semata-mata mencari juara, melainkan membangun mental dan karakter siswa melalui olahraga. Ia menyebut atlet berprestasi lahir dari proses latihan yang disiplin, semangat bersaing, dan mentalitas yang baik.

“Tujuan O2SN bukan hanya mencari juara, tetapi bagaimana menumbuhkan karakter anak Indonesia hebat. Para juara tidak lahir secara instan, melainkan melalui ketekunan latihan, disiplin, daya saing, dan mentalitas yang baik,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari panitia, guru, official hingga organisasi perangkat daerah terkait untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan tersebut. Kehadiran Ketua Harian KONI Lombok Timur, lanjutnya, menjadi bentuk perhatian terhadap pembinaan atlet usia dini yang dipersiapkan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di masa mendatang.

Sekda berharap Lombok Timur mampu meningkatkan prestasi pada Porprov NTB 2026 mendatang sekaligus menjadi tuan rumah yang baik.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur, Agus Apandi, menjelaskan O2SN menjadi wadah pengembangan bakat olahraga peserta didik sekaligus menanamkan nilai sportivitas, tanggung jawab, percaya diri, dan jiwa kompetitif.

Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi bulutangkis, senam, renang, pencak silat, panjat tebing, dan atletik. Kegiatan berlangsung mulai 18 hingga 22 Mei 2026 di sejumlah venue berbeda di wilayah Lombok Timur.

Para juara akan memperoleh piagam penghargaan, medali, serta bantuan pembinaan. Khusus juara pertama akan mewakili Lombok Timur pada O2SN tingkat Provinsi NTB.

     

Bupati Lotim Dorong Penyelesaian Tanah Ulayat dan Konflik Agraria

Foto: Bupati Lotim saat saat sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan perhatian serius terhadap persoalan tanah ulayat dan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Hal itu ditegaskan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin saat membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di NTB yang dipusatkan di Lombok Timur, Senin (18/5), di Rupatama I Kantor Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati menyebut masih terdapat persoalan agraria di beberapa kawasan seperti Kecamatan Sembalun dan Sambelia yang kini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“Persoalan tanah di Lombok Timur memang masih ada, terutama yang melibatkan perusahaan pemegang hak guna usaha dengan masyarakat yang sudah lama mengelola lahan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik agraria harus menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang dikelola. Ia bahkan menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan pada masa kepemimpinannya.

“Semua persoalan ini harus selesai di era saya, karena saya ingin masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa aman,” tegasnya.

Bupati juga menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan dan mekanisme terkait tanah adat maupun tanah ulayat. Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat adat agar konflik serupa tidak terus berulang.

Ia turut mengingatkan pentingnya legalitas lahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk terhadap keberadaan tanah ulayat yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat adat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Stanley mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari komitmen negara dalam memberikan kepastian administrasi pertanahan kepada masyarakat.

“Negara hadir untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, namun perlu dukungan dan kolaborasi semua pihak agar tercipta tertib penguasaan tanah demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN Slameto Dwi Martono sebagai narasumber.

Pada kesempatan itu turut diserahkan sejumlah sertifikat, di antaranya sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sertifikat hak milik Persyarikatan Muhammadiyah, sertifikat wakaf, hingga sertifikat Barang Milik Negara (BMN).

Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda Lombok Timur, para camat, masyarakat adat, serta jajaran Kanwil ATR/BPN NTB.

     

Forum Penataan Ruang KLU Bahas Tambang dan Pembangunan Hotel, Tekankan Aspek Lingkungan

Foto: ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Forum Penataan Ruang (FPR) terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, tertata, dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Lombok Utara yang digelar pada Jumat, 8/5.


Rapat tersebut membahas permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terhadap dua rencana investasi, yakni kegiatan galian C oleh CV. Bumi Lotara dan pembangunan hotel oleh PT Alam Hijau Walimbu.


Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, yakni Rifqi Rizaldy Prabsawara, dan Irfan Saputra, bersama sejumlah unsur terkait lainnya.


Dalam forum tersebut, berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari kesesuaian tata ruang, dampak lingkungan, hingga manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pembahasan dilakukan secara terbuka guna memastikan setiap rencana pembangunan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik.


Peserta rapat menyambut positif pelaksanaan forum tersebut karena dinilai menjadi wadah penting dalam menyelaraskan kepentingan investasi dengan aturan tata ruang daerah. Selain itu, koordinasi lintas instansi dianggap mampu meminimalkan potensi persoalan pemanfaatan ruang di kemudian hari.


“Forum seperti ini sangat penting agar pembangunan yang masuk ke Lombok Utara tetap terkendali, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap salah seorang peserta rapat.


Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Rifqi Rizaldy Prabsawara juga menegaskan komitmennya dalam mendukung sinergi penataan ruang yang terencana dan terpadu. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah Lombok Utara dapat berjalan sesuai regulasi dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.


Dengan adanya Forum Penataan Ruang, pemerintah daerah berharap pembangunan di Lombok Utara dapat terus tumbuh secara harmonis, profesional, serta berorientasi pada kualitas pembangunan jangka panjang.

     

Perkuat Kepastian Hukum, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang

Foto: Pelayanan Sartifikat

Okenews.net- Memiliki rumah bukan hanya soal kenyamanan, tetapi tentang memastikan aset yang dimiliki punya landasan hukum yang kuat sehingga bisa tinggal dengan aman. Bagi masyarakat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal, ada langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah, yakni dengan mengubah status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang. Dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak, sebagaimana yang berlaku pada HGB.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, mengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status HGB untuk memanfaatkan layanan perubahan hak ini.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.

Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. “Persyaratannya gampang banget. Yang pertama, lampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong, dan terakhir, yakni formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” jelas Shamy Ardian.

Selain prosesnya mudah, biaya yang dikenakan juga relatif terjangkau. “Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.

Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset, peningkatan status HGB menjadi HM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.

Saat prosesnya mudah, biayanya ringan, dan manfaatnya besar, mengubah HGB menjadi SHM adalah keputusan yang layak segera diwujudkan. "Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” terang Shamy Ardian. 

     

Baznas Lotim Salurkan Bantuan Kesehatan untuk Ratusan Warga

Foto: Baznas Lombok Timur

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur kembali menyalurkan bantuan kesehatan kepada ratusan warga kurang mampu di Kantor Baznas Lotim, Senin (18/5/2026).

Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua I Baznas Lombok Timur, H. Murjoko. Bantuan diberikan dalam bentuk santunan tunai kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat berdasarkan usulan yang masuk ke Baznas.

H. Murjoko mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam memastikan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga yang membutuhkan, khususnya di bidang kesehatan.

Menurutnya, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, Baznas Lotim terus mendorong berbagai program sosial agar mampu membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu.

“Dana zakat yang dipercayakan masyarakat kepada Baznas harus benar-benar kembali kepada umat melalui program yang bermanfaat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain program kesehatan, Baznas Lombok Timur juga terus menjalankan bantuan di sektor pendidikan, ekonomi, hingga kegiatan sosial keagamaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Kegiatan penyaluran bantuan itu turut dihadiri petugas Baznas, perwakilan unit pengumpul zakat kecamatan, serta para penerima manfaat yang tampak antusias menerima bantuan.

Minggu, 17 Mei 2026

     

Mendikdasmen Letakkan Batu Pertama Gedung Rektorat ITSKes Muhammadiyah Selong

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur Dampingi Menteri Pendidikan Dasar di Muhammadiyah Selong 

Okenews.net– Pembangunan gedung Rektorat Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSKes) Muhammadiyah Selong resmi dimulai. Peletakan batu pertama dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Ahad (17/5).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Mendikdasmen di Kabupaten Lombok Timur. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya membangun semangat kemajuan seiring pembangunan fisik kampus.

Menurutnya, gedung yang dibangun tidak hanya menjadi simbol infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan semangat untuk menjadi institusi pendidikan terbaik. Ia meminta seluruh civitas akademika ITSKes Muhammadiyah Selong terus berinovasi dan terbuka terhadap perubahan.

“Jangan anti perubahan. Belajar dari yang baik dan terus berbenah agar kampus memiliki keunggulan,” ujarnya.

Ia juga mendorong kampus untuk membuka program studi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun demikian, kualitas pendidikan tetap harus menjadi prioritas utama.

Abdul Mu’ti berharap ITSKes Muhammadiyah Selong mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah, termasuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran yang mengalami kendala melanjutkan sekolah.

Sementara itu, gedung rektorat yang dirancang tiga lantai tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sembilan bulan. Kehadiran gedung baru diharapkan menjadi penguat visi pengembangan kampus Muhammadiyah di Lombok Timur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat pendidikan Provinsi NTB, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB, Kepala UPT Dikdasmen NTB, Kepala BPMP, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, serta jajaran organisasi Aisyiyah Lombok Timur.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi