www.okenews.net

Kamis, 24 September 2026

     

Mengenal Nomor Sertipikat dan Makna Terkandung di Dalamnya

Okenews.net - Nomor sertipikat merupakan salah satu informasi yang perlu diketahui masyarakat ketika mengurus berbagai keperluan pertanahan. Nomor pada sertipikat analog dan Seripikat Elektronik memiliki perbedaan jumlah.

Pada sertipikat analog, terdapat dua identitas, yaitu Nomor Induk Bidang (NIB) yang terdiri atas 13 digit dan Nomor Hak yang terdiri atas 14 digit. Nomor tersebut bisa ditemukan di bagian pojok kanan bawah pada halaman depan sertipikat tanah.

Setelah sistem penomoran diperbarui, kedua identitas yang tadinya digunakan dalam sertipikat analog disederhanakan menjadi identitas tunggal berupa Nomor Identifikasi Bidang Elektronik (NIB-El). Pada Sertipikat Elektronik, masyarakat akan menemukan Nomor Identifikasi Bidang elektronik yang terdiri atas 14 digit sebagai identitas bidang tanah.

“Perubahan ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sistem pertanahan yang lebih tertib dan terintegrasi. Karena itu, pemahaman masyarakat terhadap informasi yang tercantum di dalam Sertipikat Elektronik menjadi hal penting,“ jelas Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja, Ana Anida, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta pada Selasa (08/09/2026).

Dalam praktiknya, NIB-El digunakan sebagai referensi dalam berbagai kegiatan pendaftaran tanah Karena bersifat unik, nomor tersebut membantu memastikan setiap bidang tanah memiliki identitas yang jelas sehingga data bidang tanah dapat dikenali, dicatat, dan ditelusuri dengan lebih mudah dalam sistem administrasi pertanahan.

Deretan 14 digit NIB-El pada Sertipikat Elektronik memiliki makna dan fungsi tersendiri. Dua digit pertama menunjukkan kode provinsi, dua digit berikutnya menunjukkan kode kabupaten/kota, sembilan digit selanjutnya merupakan nomor bidang tanah, sedangkan satu digit terakhir menunjukkan indeks letak bidang tanah.

Indeks letak bidang tanah ditunjukkan dengan angka 0 sampai dengan 6. Angka 0 menunjukkan bidang tanah terletak pada permukaan tanah, angka 1 menunjukkan bidang tanah pada ruang atas tanah, angka 2 menunjukkan bidang tanah pada ruang bawah tanah, angka 3 menunjukkan bidang tanah untuk satuan rumah susun, angka 4 menunjukkan bidang tanah yang berada di atas bidang permukaan tanah, angka 5 menunjukkan bidang tanah untuk ruang pada ruang atas tanah, dan angka 6 menunjukan bidang tanah untuk ruang pada ruang bawah tanah.

Masyarakat dapat melihat NIB-El pada halaman depan cetakan Sertipikat Elektronik. Data Sertipikat Elektronik tersebut juga bisa dicek dalam Aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses dan melihat informasi Sertipikat Elektronik yang dimilikinya, termasuk Nomor Identifikasi Bidang elektronik sehingga informasi mengenai bidang tanah dapat diperoleh dengan lebih mudah dan praktis tanpa harus selalu datang langsung ke Kantor Pertanahan. 

Rabu, 23 September 2026

     

Baznas Lotim Cairkan Insentif untuk 700 Guru Nonsertifikasi

Okenews.net– Sebanyak 700 guru nonsertifikasi dari jenjang RA, MI, MTs hingga MA menerima insentif dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim).


Penyaluran insentif tersebut berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur, Rabu (23/9/2026). Para penerima berasal dari wilayah Kecamatan Suralaga dan Sukamulia.


Program ini menjadi penyaluran insentif untuk ketujuh kalinya bagi guru honorer nonsertifikasi di Lombok Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Baznas Lombok Timur H. Muhammad Kamli, Wakil Ketua Dr. Asbullah, jajaran amil Baznas serta perwakilan Kemenag Lombok Timur.


Ketua Baznas Lombok Timur H. Muhammad Kamli mengatakan, pemberian insentif tersebut merupakan salah satu bentuk penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat yang dinilai berhak menerima.

Menurutnya, guru nonsertifikasi memiliki peran penting dalam pendidikan meski selama ini masih menghadapi keterbatasan dari sisi kesejahteraan.


“Semoga pengabdian bapak dan ibu yang tulus dan ikhlas selama ini menjadi amal ibadah dan dibalas Allah dengan pahala berlipat. Nilai insentifnya mungkin tidak seberapa dibanding pengorbanan, tapi ini bentuk cinta kami,” kata Kamli.


Selain memberikan insentif, Baznas Lombok Timur juga memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial para guru nonsertifikasi.

Kamli mengungkapkan, lebih dari 2.000 guru nonsertifikasi di Lombok Timur telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi para guru selama menjalankan tugas dan pengabdiannya.


Program perlindungan serupa juga diberikan kepada guru ngaji dan marbot masjid di seluruh wilayah Lombok Timur.

Suasana haru mewarnai kegiatan tersebut ketika tiga guru dengan masa pengabdian panjang mendapat penghargaan khusus. Ketiganya masing-masing telah mengabdi selama 35 tahun, 30 tahun dan 25 tahun.

Ketiga guru senior tersebut menerima reward masing-masing sebesar Rp1,5 juta. Pemberian penghargaan itu mendapat sambutan tepuk tangan dari para peserta yang hadir.


Kamli menegaskan, program kepedulian terhadap guru nonsertifikasi dan para pejuang agama tersebut akan terus dikembangkan.


Ia berharap pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang amanah dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Lombok Timur, khususnya mereka yang selama ini mengabdikan diri di bidang pendidikan dan keagamaan.

Senin, 21 September 2026

     

Lapas Selong Gelar Razia Gabungan, 15 Orang Jalani Tes Urine

Okenews.net-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Lombok Timur, memperketat pengawasan keamanan dengan menggelar razia gabungan dan tes urine, Senin (21/9/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.00 WITA tersebut melibatkan Tim Satoppatnal Lapas Selong, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, serta unsur TNI dan Polri.

Razia dilakukan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Nomor WP.21-PK.10.01-1 Tahun 2026 tentang pelaksanaan razia gabungan dan tes urine.

Selain melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar hunian, petugas secara acak mengambil sampel urine dari 15 orang yang terdiri atas lima pegawai dan 10 tahanan/narapidana.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta tes urine dinyatakan negatif.

Sementara itu, penggeledahan dilakukan di Blok Selaparang, mulai dari kamar 1 hingga kamar 22. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan telepon seluler maupun narkoba.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah potensi gangguan sejak dini.

“Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kami akan terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat deteksi dini, serta membangun sinergi dengan jajaran terkait untuk memastikan kondisi Lapas Selong tetap aman dan kondusif,” ujar Sudirman.

Ia menegaskan, pengawasan dan pemeriksaan akan terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pihak terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, serta bebas dari narkoba dan barang-barang terlarang.

     

ZIS di Empat RSUD Lombok Timur Kini Terpusat Lewat Dinkes

Okenews.net– Pengelolaan pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Lombok Timur kini dilakukan melalui satu pintu. Kebijakan tersebut disepakati oleh BAZNAS Lombok Timur bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan jajaran RSUD sebagai upaya meningkatkan efektivitas sekaligus mempermudah proses pembayaran ZIS.

Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Lombok Timur, H. Murjoko, S.E., Senin (21/9/2026).

Menurut Murjoko, mekanisme satu pintu melalui Dinkes akan membuat pembayaran ZIS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk rumah sakit daerah, menjadi lebih tertib, terpusat, dan mudah dipantau.

“Dengan sistem satu pintu, proses pengumpulan ZIS menjadi lebih terukur dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Murjoko.

Selain membahas mekanisme pembayaran ZIS, BAZNAS Lombok Timur juga meminta perhatian para direktur RSUD terhadap pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Murjoko menyebut, pembayaran klaim BPJS selama ini dinilai belum berjalan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah BAZNAS Lombok Timur. Dalam fatwa tersebut, BPJS disebut sebagai salah satu turunan zakat di bidang kesehatan.

BAZNAS Lombok Timur menyambut positif kesepakatan penerapan sistem satu pintu tersebut. Sinergi antara BAZNAS, Dinkes, dan empat RSUD diharapkan mampu memperkuat tata kelola ZIS sekaligus meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Lombok Timur.

Dengan mekanisme terpusat, pengelolaan ZIS di lingkungan Dinkes dan RSUD diharapkan menjadi lebih transparan, terukur, dan mudah dalam proses monitoring maupun evaluasi.

     

Tak Hanya Beri Kepastian Hukum, Sertipikasi Rumah Ibadah Tegaskan Eksistensi Jemaat Gereja

Okenews.net- Kepastian atas tanah menjadi salah satu hal yang menjamin keberlangsungan rumah ibadah. Bagi jemaat di suatu rumah ibadah, kepastian tersebut memberikan rasa aman karena tanah yang digunakan untuk beribadah telah memiliki alas hak yang jelas. Hal itu dirasakan Reinne Febriana Koraag, Pembimbing Masyarakat Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, setelah menerima sertipikat tanah rumah ibadah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sertipikat ini sangat dirindukan oleh jemaat gereja. Biasanya masyarakat harus urus sendiri, tapi khusus program sertipikat rumah ibadah dan wakaf pemerintah yang cari. Terlebih kami di sini golongan kecil, tapi keberadaan kami selalu diterima. Eksistensi kami diakui dan kami bisa beribadah dengan aman,” ungkap Reinne Febriana Koraag, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Reinne Febriana Koraag menceritakan bahwa sejumlah jemaat sempat ragu ketika Kantah Kabupaten Pohuwato menyampaikan program sertipikasi rumah ibadah dan meminta melengkapi berkas serta persyaratannya. Namun, proses tersebut tetap dilanjutkan hingga akhirnya rumah-rumah ibadah tersebut bisa bersertipikat. “Saat saya menyampaikan, banyak yang pesimis. Ternyata hari ini saya bisa pegang sertipikat umat, ini sangat luar biasa,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Reinne Febriana Koraag mewakili pihak gereja menerima sertipikat untuk Gereja Katolik Santo Aloisius Londoun, Gereja Katolik Santo Paulus Kelapa V, Gereja Katolik Santo Yosef Randangan, serta tanah Gereja di Banuroja. Ia menerima sertipikat langsung dari Kepala Kantah Kabupaten Pohuwato, Abdul Rasyid.

Bagi Reinne Febriana Koraag, sertipikasi tersebut bukan sekadar kelengkapan administrasi, tetapi juga memberikan kepastian bagi umat dalam menggunakan tanah untuk kegiatan peribadatan. Ia menilai, kemudahan yang diberikan melalui program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Apa yang sudah dibuat saat ini memang sungguh-sungguh dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Hingga September 2026, Kementerian ATR/BPN mencatat dari target 101.465 bidang tanah rumah ibadah, sebanyak 57.032 bidang atau 56% telah bersertipikat. Adapun 44.433 bidang atau 44% masih belum bersertipikat. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah rumah ibadah masih terus diperlukan.

Program sertipikasi ini terus didorong agar semakin banyak tanah keagamaan yang terdata dan memiliki status hak atas tanah yang jelas. Reinne Febriana Koraag pun mengajak pengelola rumah ibadah dan pemilik tanah keagamaan lainnya untuk memanfaatkan program tersebut.

“Saya mengajak kepada kita semua untuk merespons program pemerintah, dalam hal ini dari BPN. Ini program yang sangat bagus sekali. Sangat menguntungkan bagi kita, terlebih pemilik tanah-tanah keagamaan. Di mana kita dipermudah untuk mengurus kepastian hukum,” pungkas Reinne Febriana Koraag. 

Minggu, 20 September 2026

     

BAZNAS Lombok Timur Peduli Keluarga PMI yang Wafat di Malaysia

Okenews.net– Kepedulian terhadap keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami musibah kembali ditunjukkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur. BAZNAS memberikan bantuan kepada keluarga almarhum Samsudin, PMI asal Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, yang meninggal dunia saat bekerja di Malaysia.

Jenazah Samsudin, 28 tahun, tiba di Lombok pada Minggu (20/9/2026). Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Dusun Lengkok Ratu, Desa Kesik, untuk disemayamkan sebelum disalatkan di Masjid Al-Islah dan dimakamkan di Pemakaman Umum Mentagi, Desa Kesik.

Dalam suasana duka tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, hadir bersama jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga almarhum.

Kehadiran BAZNAS menjadi bentuk kepedulian terhadap keluarga yang tengah menghadapi kehilangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan setelah musibah yang menimpa Samsudin saat bekerja di Malaysia.

Turut hadir dalam prosesi tersebut Dandim 1615 yang didampingi Ketua BAZNAS Lombok Timur, Camat Masbagik, Kepala Desa Kesik, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan kepedulian bersama terhadap masyarakat, khususnya keluarga PMI yang mengalami musibah.

Samsudin diketahui berangkat ke Malaysia pada 2023 melalui jalur resmi. Ia bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Kluang, Johor, Malaysia.

Samsudin meninggal dunia pada 14 September 2026 setelah tertimpa pohon sawit yang tumbang akibat hujan disertai angin kencang di lokasi perkebunan tempatnya bekerja.

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban keluarga almarhum. Lembaga tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi sulit, melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepedulian tersebut menjadi bagian dari ikhtiar BAZNAS Lombok Timur dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat Lombok Timur.

Sabtu, 19 September 2026

     

PMII Lombok Timur Resmi Dilantik, Tegaskan Komitmen Kawal Masyarakat dan Perkuat Kaderisasi

Okenews.net— Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII resmi dilantik pada Jumat, 18 September 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk mempertegas arah gerakan organisasi, khususnya dalam memperkuat kaderisasi serta mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.


Dalam sambutannya, Ketua PC PMII Cabang Lombok Timur M. Ikhwan Nawadifajar menegaskan bahwa PMII akan terus menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat, terutama dalam mengawal kepentingan warga yang menghadapi persoalan ketidakadilan.


Ia mengatakan, PMII tidak akan tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan pembelaan. Bahkan, ketika persoalan tersebut membutuhkan gerakan massa, PMII menyatakan kesiapannya untuk turun langsung menyuarakan aspirasi masyarakat.


“PMII akan tetap bersama masyarakat yang tertindas. Ketika ada ketidakadilan dan masyarakat membutuhkan pembelaan, PMII harus hadir dan menjadi yang pertama turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka,” tegasnya.


Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya dilakukan melalui ruang diskusi maupun kajian. Setiap kajian, kata dia, harus mampu menjadi dasar dalam menentukan sikap dan kemudian diterjemahkan melalui gerakan nyata ketika terdapat kepentingan masyarakat yang perlu dikawal.


Selain memperkuat gerakan sosial, Ketua PMII Cabang Lombok Timur juga menekankan pentingnya kaderisasi sebagai fondasi utama keberlangsungan organisasi.

Pengurus baru didorong untuk memperkuat proses kaderisasi mulai dari Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), pendampingan kader, hingga penguatan struktur rayon dan komisariat.


Kaderisasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang kritis, memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, serta mampu membaca dan merespons berbagai dinamika sosial yang berkembang di Lombok Timur.


Sementara itu, Ketua Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Lombok Timur Irwan Safari turut menyoroti persoalan data desil yang berkembang di tengah masyarakat. Sorotan tersebut berkaitan dengan pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut persoalan desil diatur oleh desa. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan mekanisme serta pembagian kewenangan yang berlaku.


Ia menilai pemerintah desa tidak memiliki kewenangan penuh terhadap keseluruhan proses pengelolaan data desil. Karena itu, diperlukan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.


“Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul pemahaman bahwa seluruh persoalan desil merupakan kewenangan desa, sementara terdapat mekanisme dan kewenangan lain yang harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.


Ia juga meminta Pemerintah Daerah Lombok Timur memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan, pemutakhiran, serta penggunaan data desil.


Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai mekanisme tersebut penting untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat sekaligus memastikan persoalan data dapat dipahami secara utuh.


Pelantikan pengurus PMII Cabang Lombok Timur periode ke-XXIII diharapkan menjadi awal penguatan organisasi, baik dalam aspek kaderisasi maupun gerakan sosial. Kepengurusan baru juga didorong untuk tetap menjaga independensi organisasi serta konsisten hadir dalam mengawal aspirasi masyarakat dan berbagai persoalan sosial di Lombok Timur.

Jumat, 18 September 2026

     

Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK, Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, siap untuk mengikuti dan membantu proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai Salat Jumat kepada awak media, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (18/09/2026).

Menteri ATR/Kepala BPN berharap, proses yang sedang berlangsung bisa menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN.

“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Di tengah proses hukum yang berlangsung, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan tetap berjalan. Sejumlah program percepatan layanan yang telah menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN tetap dilaksanakan sesuai dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Di kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK yang ia inisiasi sejak 22 Oktober 2025 akan terus berlanjut. Kerja sama tersebut dilakukan guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang, menjamin kepastian hukum, mengamankan aset daerah, dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. "Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK)," tuturnya.

Turut mendampingi Menteri Nusron pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Kantor Pertanahan Lombok Utara Laksanakan Sumpah untuk Sertipikat Pengganti yang Hilang

Okenews.net— Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melaksanakan pengambilan sumpah dalam rangka proses layanan sertipikat pengganti karena hilang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari prosedur pelayanan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pengambilan sumpah dilaksanakan pada Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ruang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.


Sertipikat yang menjadi objek dalam proses tersebut tercatat atas nama Nursiah, dengan jenis hak Hak Milik (HM) Nomor 2678). Sertipikat tersebut berada di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, dengan luas tanah mencapai 1.193 meter persegi.


Dalam proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebelumnya telah menyampaikan pengumuman mengenai sertipikat yang hilang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap sertipikat tersebut untuk menyampaikan keberatan.


Berdasarkan pengumuman tersebut, keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman, dengan menyertakan alasan serta bukti yang kuat sesuai ketentuan.


Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak terdapat keberatan, proses penerbitan sertipikat pengganti dapat dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Melalui tahapan tersebut, pelayanan sertipikat pengganti karena hilang dilakukan secara prosedural dan memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan sebelum proses dilanjutkan.

     

Dikunjungi Ombudsman NTB, BPN Lombok Utara Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik

Okenews.net— Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dalam rangka pelaksanaan penilaian pelayanan publik Kamis, 17-09-2026


Kegiatan ini menjadi bagian dari proses untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan bahwa kehadiran Ombudsman menjadi kesempatan penting bagi jajaran Kantor Pertanahan untuk mendapatkan evaluasi dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan.


“Kami menyambut baik penilaian dari Ombudsman. Ini bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi bahan bagi kami untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” katanya.


Ia menambahkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara akan terus memperkuat prinsip transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan orientasi pada kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan.


Menurutnya, pelayanan pertanahan harus mampu memberikan kemudahan sekaligus kepastian kepada masyarakat.


“Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan pelayanan yang terbuka, profesional dan dapat dipertanggungjawab," Pungaksnya

     

Pastikan Aset Tertib dan Berkepastian Hukum, TVRI NTB Koordinasi dengan ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net— Upaya menata dan menyelesaikan persoalan aset tanah terus dilakukan TVRI Nusa Tenggara Barat. Salah satunya melalui koordinasi dengan Kantor ATR/BPN Lombok Utara, Kamis (17/9/2026).


Kepala Stasiun TVRI NTB Ina Djara bersama jajaran mendatangi Kantor ATR/BPN Lombok Utara untuk berkonsultasi mengenai proses penyelesaian aset tanah, khususnya terkait administrasi, status pertanahan, serta tahapan yang harus dipenuhi.


Kunjungan tersebut diterima Kepala ATR/BPN Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., bersama jajaran.


Dalam pertemuan itu, TVRI NTB menggali informasi mengenai dokumen dan prosedur yang diperlukan agar proses penyelesaian aset dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pertanahan yang berlaku.


Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan bahwa penataan aset perlu dilakukan secara administratif dan hukum agar ke depan tidak menimbulkan persoalan.


“Aset harus ditata dengan baik, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga harus memiliki kepastian hukum. Karena itu, koordinasi seperti ini penting agar setiap tahapan dapat dilakukan sesuai ketentuan.”


Koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen TVRI NTB dalam melakukan penataan dan pengelolaan aset secara lebih tertib.


Dengan adanya konsultasi bersama ATR/BPN Lombok Utara, TVRI NTB diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai tahapan penyelesaian aset serta kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi.


Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan kedua pihak membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian aset tanah.

Kamis, 17 September 2026

     

Mendekat ke Warga, Sorenggana Law Firm Bentuk Enam Pos Bankum

Foto dok/ist
Okenews.net - Bagi sebagian warga Lombok Timur, persoalan hukum sering kali terasa jauh sebelum mereka memahami ke mana harus mengadu. Jarak, biaya, dan keterbatasan informasi membuat sebagian masyarakat memilih diam ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Kondisi tersebut mendorong Sorenggana Law Firm memperluas layanan bantuan hukum melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Bankum) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Enam Pos Bankum kini telah dibentuk di Kecamatan Suela, Suralaga, Pringgasela, Labuhan Haji, Aikmel, dan Sembalun. Pos-pos tersebut diarahkan menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan hukum yang mereka hadapi tanpa harus datang langsung ke kantor hukum di pusat kabupaten.

Koordinator Pos Bankum Sorenggana Law Firm Kabupaten Lombok Timur, Zaeni Hasyari, SH, mengatakan keberadaan posko tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat lebih berani menyampaikan pengaduan dan mencari pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.

“Nantinya kami akan melakukan pendampingan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Khusus untuk nonlitigasi, gratis atau nonbudget,” kata Zaeni saat diwawancarai media, Kamis (17/9/2026).

Menurut Zaeni, Pos Bankum berfungsi sebagai pintu awal untuk memilah setiap pengaduan berdasarkan karakter permasalahannya. Aduan masyarakat akan ditelaah untuk menentukan apakah persoalan tersebut masuk ranah pidana, perdata, atau membutuhkan penyelesaian melalui instansi terkait.

Dari posko tersebut, masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh. Pendampingan diarahkan sesuai kebutuhan perkara, termasuk ketika penyelesaian membutuhkan koordinasi dengan lembaga atau organisasi perangkat daerah.

“Kami akan bantu fasilitasi sampai ke dinas terkait sampai permasalahannya selesai dengan seadil-adilnya,” ujar pengacara muda Lombok Timur itu.

Bagi Sorenggana Law Firm, perluasan Pos Bankum menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kecamatan yang selama ini menjadi ruang hidup warga sekaligus menjadi titik penting untuk membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban hukum.

Kehadiran posko tersebut juga menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dialami. Pengaduan menjadi tahap awal untuk memahami duduk perkara sebelum menentukan bentuk penyelesaian yang tepat.

Zaeni mengajak masyarakat Lombok Timur memanfaatkan Pos Bankum terdekat ketika menghadapi persoalan hukum. Ia berharap masyarakat tidak lagi memilih diam karena persoalan hukum yang terjadi di lingkungan mereka.

“Kami mengimbau masyarakat Lotim untuk tidak takut dan berani menyuarakan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya masing-masing melalui Pos Bankum terdekat,” katanya.

Enam pos yang telah terbentuk menjadi langkah awal. Dari ruang-ruang layanan di tingkat kecamatan tersebut, akses terhadap informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum diharapkan semakin dekat dengan masyarakat Lombok Timur.

 

     

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN Paparkan Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Penetapan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/09/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, memaparkan struktur pagu anggaran, rencana penggunaan anggaran, target _output_ prioritas nasional, sekaligus usulan tambahan pagu untuk mendukung pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang.

“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Online Single Submission (OSS), pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Wamen Ossy saat menghadiri rapat yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Wamen Ossy menjelaskan, target _output_ prioritas nasional Kementerian ATR/BPN di tahun 2027, antara lain percepatan penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertipikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang, Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang, serta akses Reforma Agraria bagi 180.000 kepala keluarga.

Dalam RDP ini, Kementerian ATR/BPN turut mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun. “Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Wamen Ossy.

Pada rapat ini disepakati penetapan dan penyesuaian pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2027 sesuai hasil pembahasan bersama Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, kemudian membacakan persetujuan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.

RDP kali ini diikuti oleh sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI. Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

BPN Lombok Utara Matangkan Pembaruan Peta ZNT 2026, Data Nilai Tanah Jadi Perhatian Utama

Okenews.net— Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mulai mematangkan persiapan pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Tahun 2026. Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar pada Selasa, 16 September 2026, sebagai langkah awal memastikan kesiapan data dan teknis pelaksanaan pemutakhiran nilai tanah di wilayah Kabupaten Lombok Utara.


Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pembaruan Peta ZNT membutuhkan koordinasi yang kuat, ketelitian, serta kesiapan seluruh pihak yang terlibat.


“Pembaruan Peta ZNT bukan hanya soal memperbarui data, tetapi memastikan data nilai tanah yang kita miliki benar-benar akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.


Menurutnya, kesiapan sejak tahap awal menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses pembaruan dapat berjalan secara optimal. Data yang berkualitas diharapkan mampu memberikan gambaran nilai tanah yang lebih sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.


Pembaruan Peta ZNT Tahun 2026 juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Selain bermanfaat bagi kebutuhan informasi masyarakat, data tersebut dapat menjadi salah satu informasi pendukung bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebutuhan pembangunan.


Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam proses pemutakhiran tersebut. Dengan data pertanahan yang semakin berkualitas, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus ditingkatkan.


“Kita ingin setiap data yang dihasilkan memiliki nilai manfaat, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Karena itu, koordinasi dan ketelitian harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya


     

Target Pajak Daerah Naik Rp62,17 Miliar, Pemkab Loteng Perkuat Optimalisasi PAD

 


LOMBOK TENGAH — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan tambahan ruang fiskal dalam Perubahan APBD 2026 akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), perbaikan infrastruktur jalan, hingga penguatan pelayanan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda penyampaian jawaban Kepala Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di Praya, 16 September 2026.

Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah peningkatan target PAD dalam rancangan perubahan APBD 2026 sebesar Rp67,43 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp62,17 miliar berasal dari peningkatan target pajak daerah.

Pemkab Lombok Tengah menyebut kenaikan target tersebut didasarkan pada tren dan capaian realisasi penerimaan hingga 11 September 2026. Pada periode tersebut, realisasi pajak daerah telah mencapai sekitar Rp262 miliar, atau 81,89 persen dari target APBD murni sebesar Rp320 miliar.

“Optimalisasi capaian PAD di Kabupaten Lombok Tengah terus digenjot melalui berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan tanpa memberatkan masyarakat,” demikian jawaban Kepala Daerah dalam dokumen tersebut.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan wajib pajak potensial, penagihan terhadap wajib pajak yang masih menunggak, serta mendorong kemudahan pelaporan dan pembayaran melalui aplikasi Mata Lapak.

Sektor pajak yang menjadi sumber peningkatan target antara lain pajak air tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT makanan dan minuman, PBJT tenaga listrik, PBJT jasa perhotelan, PBJT jasa kesenian dan hiburan, serta opsen BBNKB.

Di tengah sorotan terhadap kondisi infrastruktur, Pemkab Lombok Tengah juga memastikan adanya tambahan anggaran belanja modal jalan sebesar Rp73,06 miliar dalam rancangan Perubahan APBD 2026.

Tambahan anggaran itu akan diarahkan untuk penanganan ruas jalan berdasarkan tingkat kerusakan, terutama jalan dengan kondisi rusak berat. Pemerintah juga mempertimbangkan konektivitas sentra produksi pertanian serta aksesibilitas ekonomi masyarakat.

“Penentuan prioritas ruas jalan didasarkan pada tingkat kerusakan terutama rusak berat, upaya meningkatkan konektivitas sentra produksi pertanian, dan aksesibilitas ekonomi masyarakat,” demikian jawaban Kepala Daerah.

Tidak hanya itu, ruas jalan di wilayah perbatasan serta akses menuju jalan provinsi dan jalan nasional juga menjadi perhatian.

Dengan tambahan anggaran tersebut, ruas jalan yang direncanakan ditangani memiliki panjang kurang lebih 25 kilometer.

Pemkab juga menyebut telah mengusulkan penanganan ruas Selangit-Kumbak di wilayah perbatasan Lombok Barat melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah. Sementara untuk 2027, satu ruas yakni Ketangan-Kelekuh direncanakan diusulkan melalui DAK Subbidang Jalan.

Terkait usulan penggunaan pinjaman daerah untuk mempercepat penanganan jalan, pemerintah daerah menyatakan opsi tersebut masih membutuhkan kajian secara terukur.

Pemkab menilai pinjaman daerah harus dihitung secara hati-hati agar tidak membebani kondisi fiskal daerah dalam jangka panjang. Pemerintah juga berupaya mencari alternatif pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Inpres Jalan Daerah.

Selain persoalan fiskal dan infrastruktur, jawaban Kepala Daerah juga menyinggung kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batukliang yang berdampak kepada 352 siswa.

Pemkab menyatakan telah mengambil langkah penanganan dengan membawa para siswa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian besar korban menjalani observasi dan diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.

Pasca kejadian tersebut, SPPG terkait mendapatkan penghentian operasional sementara dari pihak BGN. Sementara Dinas Kesehatan Lombok Tengah bekerja sama dengan BPOM Mataram melakukan pengujian sampel.

Pemerintah daerah juga mengundang seluruh kepala SPPG sebagai pengelola dapur untuk melakukan evaluasi operasional secara menyeluruh terhadap SPPG yang berada di Lombok Tengah.

Persoalan kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah daerah juga menjadi salah satu sorotan fraksi DPRD.

Pemkab menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan kepegawaian, sistem merit, kompetensi, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi.

Pemerintah daerah menyatakan proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena pengisian jabatan harus memenuhi ketentuan regulasi. Di sisi lain, BKPSDM disebut tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat proses pengisian jabatan yang masih kosong.

Dalam menghadapi dampak musim kemarau, pemerintah daerah menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain pola tanam adaptif, optimalisasi alat dan mesin pertanian, pompanisasi, serta pemanfaatan sumur dangkal dan dalam.

Sementara di sektor pelayanan kesehatan, pemerintah menjanjikan penguatan ketersediaan obat dan alat kesehatan, peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit, integrasi pelayanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga pembukaan kanal pengaduan masyarakat.

Di bidang pendidikan, Pemkab Lombok Tengah menyatakan tetap memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak. Kondisi SMP Negeri 5 Praya Timur yang mengalami kerusakan ruang kelas juga disebut akan diupayakan penanganannya sesuai kemampuan fiskal daerah.

Bupati Lombok Tengah menegaskan pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan bersama DPRD melalui ruang pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah berharap proses pembahasan berjalan lancar dan tetap diarahkan untuk mempercepat pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat Lombok Tengah.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi