.png)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas media dalam meliput isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) remaja dengan pendekatan yang berpihak pada perspektif gender. Sejak 2022 hingga 2024, YGSI aktif memetakan dan membina media lokal guna membangun kesadaran jurnalis tentang pentingnya HKSR.
Program ini juga mendukung kebijakan yang ramah remaja, mendorong minat jurnalis dalam melaporkan hasil riset terkait HKSR, serta memfasilitasi interaksi antara peneliti dan praktisi agar informasi dapat disampaikan secara sederhana dan mudah diakses publik.
Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya, dengan fokus utama pada penerapan Gender Transformative Approach (GTA) dalam jurnalisme, khususnya dalam peliputan program Power to Youth (PtY). Kolaborasi ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), YGSI, serta PtY.
Haekal dari YGSI menegaskan bahwa lembaganya berfokus pada dua isu utama: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS). Di Nusa Tenggara Barat, YGSI menjalankan program di Lombok Tengah dan Lombok Timur.
"Tujuan kami hari ini adalah membekali jurnalis dengan pemahaman tentang pemberitaan yang berbasis gender dan tidak menyudutkan korban," ujar Haekal.
Ia menyoroti bahwa banyak berita yang hanya mengejar kecepatan tayang, namun tanpa disadari justru menyudutkan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual.
"Di sinilah kita melakukan refleksi. Melalui pemberitaan yang sudah teman-teman hasilkan, kita evaluasi apakah sudah berpihak pada korban atau belum," tambahnya.
Sementara Safrudin, Koordinator YGSI, juga menekankan pentingnya sensitivitas dalam meliput isu HKSR dan KBGS. Ia menekankan beberapa prinsip penting bagi jurnalis
Berpihak pada korban bantu korban memperoleh keadilan, ungkap akar masalah secara objektif, dan gali kebutuhan korban.
Hindari trauma ulang:
hindari pertanyaan klise atau kronologi yang bisa memicu trauma.
Pilih narasumber yang relevan: utamakan narasumber yang memahami isu HKSR dan KBGS, jangan hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
Lindungi identitas korban:
jangan mengungkap identitas atau informasi spesifik seperti alamat dan sekolah.
Angkat cerita positif: seperti kisah inspiratif anak muda, champion di isu HKSR/KBGS, dan korban yang mampu pulih dari perundungan, dengan pendekatan human interest yang disertai analisis kritis.
Media sebagai Agen Perubahan Sosial
Ketua Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), Rusliadi, mengapresiasi inisiatif YGSI. Menurutnya, perhatian NGO terhadap kualitas pemberitaan yang berpihak pada korban masih jarang terjadi.
"Media memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Apa yang kita beritakan akan menjadi kebiasaan berpikir publik," ujarnya.
Ia menegaskan, jika media terus menampilkan berita yang negatif dan menyudutkan, maka pola pikir masyarakat pun akan terbentuk ke arah yang sama. Sebaliknya, pemberitaan yang positif akan mendorong publik untuk berpikir konstruktif.
Rusliadi menyebut media sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki kekuatan besar dalam mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat, termasuk di Lombok Timur.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas jurnalis agar mampu memahami isu-isu gender secara mendalam mulai dari kesetaraan dan keadilan gender, hingga kemampuan menghindari stereotip dalam peliputan.
"Perusahaan media juga harus ikut berperan dalam meningkatkan profesionalisme jurnalisnya. Pelatihan tentang pendekatan transformatif gender seperti ini perlu digelar secara berkelanjutan," pungkasnya.
