.png)
 |
| Nusron Wahid |
Okenews.net - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola administrasi pertanahan nasional. Pesan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Kepada ratusan peserta Munas, Menteri Nusron menekankan bahwa kualitas pekerjaan pertanahan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan profesionalitas surveyor kadaster. Menurutnya, semakin tinggi standar yang dimiliki para surveyor, semakin kuat pula kualitas hasil pekerjaan pertanahan di lapangan.
Ia mendorong MASKI untuk menyusun standar baku yang mencakup quality assurance, quality control, serta code of conduct bagi seluruh anggotanya.
“Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan harus punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid, dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menyoroti persoalan konflik agraria yang kerap terjadi karena ketidaktepatan data fisik dan batas bidang.
“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” ujarnya dalam Munas yang mengusung tema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi serta Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia.”
Ia juga membuka wacana perlunya sertifikasi tambahan terkait integritas dan manajemen risiko bagi surveyor independen demi memastikan hasil produk pertanahan yang kredibel.
“Produk akan kredibel jika prosesnya kredibel. Dan yang paling memahami proses itu adalah Bapak/Ibu sekalian,” tambahnya.
Menutup sambutan, Menteri Nusron memberikan apresiasi atas terselenggaranya Munas MASKI 2025 dan mengajak seluruh surveyor untuk terus menjunjung integritas dan akurasi data.
“Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapatkan informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” tutupnya.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#PelayananKelasDunia
Media Sosial Resmi:
X │ Instagram │ Facebook │ YouTube │ TikTok │ Website │ PPID │ Layanan Pengaduan (WhatsApp): 0811-1068-0000
