.png)
 |
| Bupati Lombok Timur bersama Kementrian Sosial RI |
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan sejumlah persoalan strategis kepada Saifullah Yusuf dalam audiensi bersama Kementerian Sosial RI di Jakarta, Selasa (28/4).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menyoroti dua isu utama, yakni program Sekolah Rakyat dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Bupati Haerul mengungkapkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Lombok Timur yang telah berjalan selama dua tahun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini, sebanyak 100 siswa setingkat SD masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setingkat SMA menggunakan gedung eks Akper Sakra.
Pemda, lanjutnya, sebenarnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk mendukung program tersebut. Namun, belakangan diketahui kebutuhan lahan mencapai 7 hektare. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut.
Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan BPJS Kesehatan. Ia menyebut sekitar 130 ribu warga Lombok Timur mengalami penonaktifan kepesertaan. Padahal, pada 2026 Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk pembiayaan BPJS, meningkat dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, jika seluruh peserta yang dinonaktifkan tidak ditanggung pemerintah pusat, maka daerah harus menambah anggaran hingga Rp50 miliar, yang dinilai cukup membebani APBD.
Sementara itu, untuk penyaluran bantuan sosial, Bupati memastikan kondisi di Lombok Timur relatif aman dan berjalan lancar.
Menanggapi hal tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program Sekolah Rakyat, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan.
Terkait BPJS, ia menjelaskan bahwa dari 130 ribu peserta yang dinonaktifkan, sekitar 70 ribu di antaranya berdasarkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Di sisi lain, sebanyak 72 ribu warga justru diaktifkan kembali sesuai kriteria penerima bantuan.
Mensos menegaskan, penyesuaian data dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak lagi menganggarkan peserta yang sudah ditanggung pemerintah pusat.
