Anggota DPR RI F-NasDem Fauzan Khalid: Praktik Kecurangan dan Pelanggaran Rusak Integritas Pemilu

Hermanamrullah    Oktober 31, 2025   

Anggota DPR RI F-NasDem Fauzan Khalid: Praktik Kecurangan dan Pelanggaran Rusak Integritas Pemilu

Fauzan Kahlid Anggota DPR RI

Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting untuk memastikan pemilu dilaksanakan jujur, adil, dan transparan. Namun, tantangan pengawasan pemilu masih sangat besar, terutama terkait praktik kecurangan dan pelanggaran yang merusak integritas pemilu. 

“Karena itu, sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Fauzan Khalid pada sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu di Medana, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Kamis (30/10/2025).

Fauzan mengungkapkan, berdasarkan data dari Bawaslu, terdapat 1.271 laporan dan 650 temuan pelanggaran yang diterima Bawaslu selama tahapan pemilu 2024. Jenis pelanggaran yang ditemukan, diantaranya berupa pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. 

Menurut Fauzan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. “Karena itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat menjadi penting, agar tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya integritas pemilu,” ujarnya.

Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini menyatakan, sosialisasi peran dan fungsi Bawaslu serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu perlu dilakukan intensif. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dihatrapkan akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengawasan. 

Penguatan pengawasan partisipatif juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Mantan Bupati Lombok Barat (2016-2024) ini menyarankan, kerjasama antara Bawaslu dan berbagai stakeholder ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih baik. 

“Penting sekali menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan masyarakat agar informasi mengenai pelanggaran pemilu dapat disampaikan dengan cepat dan akurat,” ujar Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Fauzan menjelaskan, sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan dapat menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan legitimasi. 

“Tantangan yang ada, harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara Bawaslu, pemerintah, dan Masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu yang berlangsung sehari ini diikuti ratusan peserta dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari unsur pemuda. Acara diikuti antusias oleh para peserta, dan kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Fauzan Khalid: Sosialisasi Pendidikan Politik Sebaiknya Dimulai Sejak Dini

Hermanamrullah    Oktober 29, 2025   

Fauzan Khalid: Sosialisasi Pendidikan Politik Sebaiknya Dimulai Sejak Dini

Fauzan Kahlid

Okenews.net– Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengatakan, pendidikan politik sebaiknya dimulai sejak dini di berbagai lembaga pendidikan formal, seperti di sekolah-sekolah. Untuk itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah. 

“Kegiatan sosialisasi pendidikan politik sejak dini dapat membantu generasi muda memahami pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi pendidikan politik berkelanjutan diharapkan akan dapat menciptakan masyarakat yang sadar politik dan aktif membangun demokrasi,” kata Fauzan saat menjadi keynote speech sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (27/10/2025). 

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, sekolah merupakan tempat strategis untuk melakukan sosialisasi. Kurikulum yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan politik dapat membantu siswa memahami peran mereka sebagai pemilih di masa depan. 

Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok menjelaskan, selain melalui pendidikan formal di sekolah, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui kegiatan non-formal di masyarakat. Misalnya, dengan melakukan kegiatan seperti diskusi publik, seminar, maupun lokakarya.

Menurut Bupati Lombok Barat dua periode ini, berbagai media massa, termasuk media sosial juga memiliki peran penting dalam sosialisasi pendidikan politik. Melalui berita, artikel, program televisi, dan informasi yang disampaikan melalui media sosial, diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait isu-isu politik terkini. 

“Karena itu, penting bagi media untuk menyajikan informasi akurat dan mendidik. Namun informasi yang diterima, terutama di media sosial, hendaknya dicek dulu kebenarannya. Baca dulu keseluruhan isi beritanya, cek sumbernya, dan cek juga referensi dari sumber lain yang terpercaya,” ujarnya.

Fauzan menambahkan, dalam implementasinya, metode sosialisasi pendidikan politik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang bersifat lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat top-down. 

“Sosialisasi pendidikan politik harus menjadi prioritas bagi semua pihak, termasuk KPU. Hanya dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kita dapat mencapai tujuan bersama menciptakan masyarakat sadar politik dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Fauzan.

Fauzan Khalid Temui Jamaah Masjid dan Isi Pengajian di Masa Reses

Hermanamrullah    Oktober 23, 2025   

Fauzan Khalid Temui Jamaah Masjid dan Isi Pengajian di Masa Reses

DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net– Sebagai wakil rakyat di parlemen, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid secara rutin menemui masyarakat. Di masa reses masa persidangan I tahun 2025-2026, Fauzan Khalid menemui jamaah Masjid Nurul Huda, di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, Rabu malam (22/10/2025).

Kehadiran Fauzan Khalid di Masjid Nurul Huda, tidak sekadar bersilaturrahmi menemui warga sebagai wakil rakyat. Namun, Fauzan juga mengisi pengajian dihadapan ratusan jamaah masjid yang hadir.

Fauzan dalam pengajiannya mengajak masyarakat untuk mementingkan pendidikan sepanjang hidup. Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem ini, sekolah adalah gudangnya ilmu, tempat mengasah setiap individu agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Menurut Fauzan, menempuh pendidikan setinggi-tinggi, tidak sekadar mencari gelar, tetapi pendidikan merupakan investasi masa depan bagi setiap orang yang bersekolah. Sekolah, tidak hanya mandapatkan ilmu di dalam kelas, tetapi juga belajar tentang karakter, etika, dan cara bersosialisasi dengan banyak orang.

“Bagi orangtua, jangan pernah mengatakan saya tidak mampu menyekolahkan anak. Yakinlah selalu ada jalan untuk mendapatkan rezeki biaya sekolah anak. Kita harus berusaha untuk meraih cita-cita,” ujar Bupati Lombok Barat periode 2016-2024 ini. 

Fauzan mengingatkan, agar orangtua tidak takut dengan biaya sekolah. Di era sekarang, banyak beasiswa sekolah di dalam negeri maupun ke luar negeri, yang disiapkan pemerintah maupun swasta. 

Beasiswa yang disiapkan untuk semua orang dan tidak membedakan anak orang mampu maupun tidak. Namun syarat utamanya adalah lulus tes, rajin dan pintar. “Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah ya, bapak ibu,” ucap Fauzan.

Fauzan menjelasan, menurut Al-Quran dan Hadis, menuntut ilmu adalah wajib. Al-Quran memerintahkan kita umat manusia untuk membaca (iqra’) yang merupakan perintah untuk menuntut ilmu. Di dalam Hadis secara eksplisit menjelaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam, laki dan perempun.

“Teruslah belajar untuk mendapatkan ilmu yang baik. Mau ilmu agama atau ilmu umum. Ini sama-sama penting untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak,” jelasnya. 

Dalam Islam, kata Fauzan, ilmu agama dan ilmu umum tidak bisa dipisahkan dan keduanya bersumber dari Allah SWT. Pemisahan keduanya terjadi karena stigma dan karena pengaruh dari luar, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. 

“Ilmu umum dipelajari sebagai sarana untuk memaksimalkan ibadah dan kemaslahatan umat. Sedangkan ilmu agama menjadi landasan moral untuk mengarahkan ilmu umum agar tidak menyimpang,” ujar Fauzan. 

Fauzan menambahkan, dengan ilmu, manusia pembelajar memiliki bekal untuk menghadapi tantangan hidup, dan membuka peluang karier yang lebih luas. Selain itu, dengan ilmu yang dimiliki, setiap manusia pembelajar dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikannya. 

“Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan di tengah kegelapan dan ketidaktahuan,” kata Fauzan, Ketua KPU NTB periode periode 2008-2013 ini.

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Tidak Abaikan Politik

Hermanamrullah    Oktober 21, 2025   

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Tidak Abaikan Politik

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI

Okenews.net – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mengajak masyarakat agar tidak mengabaikan politik dan terus meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam setiap proses demokrasi.

“Masyarakat jangan sekali-kali mengabaikan politik. Kita semua harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup, terutama dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran politik adalah melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Fauzan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (21/10/2025).

Menurut Fauzan, pendidikan politik menjadi sangat penting karena masih maraknya praktik politik uang (money politics) dalam setiap momentum pemilu. “Praktik klientelisme, yakni pertukaran dukungan politik dengan imbalan materi, harus dicegah. Ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan kehidupan demokrasi kita,” tegas alumnus Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1999 ini.

Fauzan yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Barat periode 2016–2024, menilai bahwa penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi memang telah berjalan cukup baik secara prosedural. Namun secara substansial, masih banyak catatan yang harus dibenahi, terutama terkait praktik politik uang yang masih sering terjadi di lapangan.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. “Sanksi hukum sering kali sulit diterapkan karena terkendala batas waktu tindak pidana pemilu. Kalau tidak ada batas waktu, proses pemilu tidak akan pernah selesai karena ada proses banding dan seterusnya,” jelasnya.

Fauzan menegaskan bahwa masyarakat harus menolak segala bentuk politik uang karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. “Pilihlah calon pemimpin sesuai hati nurani. Lihat rekam jejak dan kemampuannya, jangan hanya karena pencitraan di media sosial. Pastikan calon yang dipilih benar-benar layak dan memiliki integritas,” pesannya.

Lebih lanjut, Fauzan mengingatkan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap politik, sebab seluruh kebijakan dan anggaran pembangunan merupakan hasil keputusan politik. “Makanya, kita tidak boleh apatis. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh keputusan politik. Karena itu, kita harus peduli dan berpartisipasi aktif,” tegasnya.

Sementara itu, Mukril Hakim, salah satu peserta dari Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi pendidikan politik seperti ini sangat bermanfaat untuk membuka wawasan masyarakat.
“Terima kasih Pak Fauzan yang sudah memberikan penjelasan dengan sangat baik. Alhamdulillah, kami mendapat banyak ilmu dan akan meneruskan pemahaman ini kepada masyarakat lainnya,” ujarnya.

Fauzan Khalid Perjuangkan Tenaga Honorer Non Database Tetap Bekerja

Hermanamrullah    Oktober 20, 2025   

Fauzan Khalid Perjuangkan Tenaga Honorer Non Database Tetap Bekerja

Fauzan Khalid

Okenews.net– Di sela-sela kegiatan reses masa persidangan I tahun 2025-2026, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid menerima utusan tenaga honorer non database Wilayah NTB di Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad sore (19/10/2025).

Kedatangan perwakilan tenaga honorer menemui Fauzan Khalid, untuk menyampaikan keresahan mereka, karena khawatir menjadi pengangguran pada tahun 2026 mendatang. Persoalannya, 518 orang tenaga honorer non database di sejumlah instansi Pemprov NTB belum mendapatkan kepastian status, menyusul belum adanya regulasi pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu tahap II.

“Kami mohon Kanda H. Fauzan Khalid, Anggota Komisi II DPR RI memperjuangkan kami di DPR RI. Kami mewakili teman-teman, minta ada regulasi supaya kami bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” kata Koordinator Honorer Non Database Wilayah NTB, Irfan dihadapan Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat periode 2016 hngga 2024 ini.

Menanggapi aspirasi tenaga honorer non database Wilayah NTB ini, Fauzan Khalid berjanji akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer non database untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Fauzan yang pernah menjadi Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini meminta kepada Pemprov NTB untuk mengakomodir permintaan tenaga honorer di NTB agar tetap dipekerjakan.

“Saya minta agar tenaga honorer non database ini tetap dikaryakan. Mereka sangat membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat di berbagai instansi. Kita carikan solusinya bersama-sama. Jangan sampai menciptakan pengangguran baru,” ucap Fauzan, Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini.

Menurut Fauzan, sejauh ini pemerintah pusat tidak melarang pemerintah daerah untuk tetap mempekerjakan tenaga honorer non database, selama pemerintah daerah mampu. Sejauh ini, kata Fauzan, upaya yang dilakukan Pemprov NTB dengan bersurat kepada pemerintah pusat sudah benar dan patut diapresiasi untuk mencari solusi agar tenaga honorer non database tetap bekerja dan ditugaskan di instansi pemerintah daerah.

“Saya melihat Pemprov NTB sudah punya niat baik mencari solusi pengangkatan para tenaga honorer non database dengan mengirim surat ke Pemerintah Pusat. Namun belum ada solusi sesuai aspirasi para tenaga honorer non database ini,” ucap Fauzan.

Fauzan mengatakan, ia bersedia membantu dan menjembatani antara Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat untuk mengatasi kekhawatiran tenaga honorer non database ini. Fauzan menyatakan siap membantu  dan menyuarakan keresahan para tenaga honorer kepada Pemerintah Pusat melalui DPR RI. 

“Saya minta Pemprov NTB nanti lebih intens untuk menginformasikan permasalahan tenaga honorer non database kepada saya. Sebagai perwakilan masyarakat NTB di Komisi II DPR RI yang bermitra dengan Kementerian terkait, saya pasti akan membantu dan menyampaikan aspirasi masyarakat NTB di Jakarta.” jelas Fauzan.

Fauzan menegaskan, ia berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer non database di NTB, termasuk tenaga honorer non database di seluruh Indonesia. Fauzan juga berjanji akan membantu rencana audiensi para tenaga honorer non database ke Komisi II DPR RI, setelah masa reses mendatang.

Fauzan Khalid Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Hermanamrullah    Oktober 18, 2025   

Fauzan Khalid Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Fauzan Khalid Anggota DPR RI Dapil NTB

Okenews.net-Empat pilar kebangsaan merupakan fondasi penting bagi seluruh rakyat untuk membangun identitas dan karakter bangsa. Empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, landasan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi kerangka bagi kita untuk berkontribusi secara konstruktif”. 

Pernyataan ini disampaikan Anggota MPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok. H. Fauzan Khalid, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Bagik Polak, Lombok Barat, NTB, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Fauzan, yang juga Anggota Komisi II DPR RI, empat pilar kebangsaan digali dari sosial budaya yang hidup di masyarakat. Empat pilar ini terus direvitalisasi, diperkuat, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Empat pilar kebangsaan ini bersumber dari agama. Saya yakin tidak ada yang bertentangan dengan agama apa pun,” jelas Fauzan, yang menjabat Bupati Lombok Barat pada periode 2016 hingga 2024.

Fauzan menambahkan, Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan suku.

Undang-Undang Dasar 1945, kata Fauzan, memberikan kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara mengajarkan pentingnya persatuan dalam perbedaan. 

“Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita harus mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.” ucap Fauzan.

Fauzan mengingatkan, agar masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya caranya dengan tidak menyebarkan berbagai informasi atau berita-berita yang tidak benar atau hoaks.

“Mari kita semua ikut serta menjaga stabilitas negara, dengan tidak mendistribusikan berita hoaks. Manfaatkan era digital dengan menyampaikan narasi positif di berbagai saluran media, termasuk di media sosial. Mari kita jaga bersama keamanan negara kita.’ tuturnya.

Fauzan dalam sosialisasi ini juga minta agar semua elemen masyarakat untuk mendukung berbagai pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Presiden Prabowo. Selain itu, Upaya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Tanah Air juga patut didukung oleh semua rakyat Indonesia.

“Upaya pemberantasan korupsi dilakukan Presiden antara lain dengan mengambil alih jutaan hektar lahan sawit illegal. Presiden juga sedang berusaha mengambi alih tambang-tambang illegal. Semuanya ini akan dikembalikan untuk kesejahteraan semua rakyat,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Anggota DPR RI Dapil Lombok Fauzan Khalid Bertemu Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Hermanamrullah    Oktober 13, 2025   

Anggota DPR RI Dapil Lombok Fauzan Khalid Bertemu Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Anggota Komisi II DPDR RI, Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid terus mengisi masa reses masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, dengan melakukan  berbagai kegiatan di daerah pemilihan Pulau Lombok, Kali ini, Fauzan menemui organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Selong, Lombok Timur, NTB, Ahad (12/10/2025).

Kehadiran Fauzan Khalid Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini dalam rangka menutup Training Raya (LKII dan LKK) Tingkat Nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam yang (HMI) Cabang Selong. Kegiatan yang berlangsung 5-12 Oktober 2025 ini diikuti puluhan Kader HMI dari berbagai daerah.

Fauzan, yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini dalam arahannya mengingatan agar para kader HMI terus berjuang dengan dilandasi Al-Quran atau wahyu, akal dan ilmu pengetahuan. Sebab, tantangan kemajuan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya era yang disebut sebagau post truth.

Era post truth, menurut Fauzan merupakan istilah yang menggambarkan fenomena, di mana fakta objektif kurang berpengaruh membentuk opini di kalangan masyarakat, dibandingkan keyakinan pribadi. Kondisi ini dapat menciptakan disinformasi, berita hoaks dan penyebaran  propaganda, sehingga masyarakat sulit membedakan mana informasi benar dan mana yang mengadung unsur kebohongan.

“Di era post truth ini, orang lebih meyakini dan memercayai berita yang ingin dipercaya, ketimbang berita yang benar sesuai fakta. Akibatnya, berita hoaks dan misinformasi makin berkembang di kalangan publik.” jelas Fauzan, yang pernah menjabat Ketua KPU NTB ini.

Oleh karena itu, kata Fauzan, kader HMI harus mendasari setiap perjuangan dengan pijakan Al-Quran, akal, dan ilmu pengetahuan. Tiga landasan ini harus terintegrasi agar perjuangan memiliki landasan kokoh, beretika, dan para kader mampu merespons era perubahan secara kritis dan ilmiah.

“Integrasi ini memastikan nilai dasar perjuangan tidak hanya didorong keyakinan agama atau pemikiran logis, tetapi juga oleh ilmu pengetahuan atau oleh sebuah kesatuan yang holistik,” ucapnya. Fauzan juga mengingatkan agar para kader HMI terus mengembangkan diri dengan banyak belajar dan banyak membaca sebagai bekal ilmu pengetahuan.

Dalam arahannya, Fauzan, yang pernah menjadi dosen di berbagai peguruan tinggi di Lombok ini meminta agar para kader terus bersilaturrahmi, baik secara internal HMI maupun eksternal karena banyak organisasi lainnya di luar HMI. “Jangan terkungkung hanya bersama teman sesama HMI, tetapi kembangkan diri dengan banyak-banyak bersilaturrahmi,” ujar Fauzan.

Sebelumnya, Presidium Majelis Daerah  KAHMI Lombok Timur, Marsoan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR RI, Fauzan Khalid untuk menutup kegiatan training raya yang digelar HMI Cabang Selong ini. Menurut Marsoan, Fauzan Khalid selama ini menjadi panutan bagi para kader HMI karena dinilai memiliki tingkat emosi yang baik dan terbukti memiliki kinerja yang bagus selama menjabat, baik sebagai Bupati Lombok Barat maupun saat menjabat Anggota dan Ketua KPU NTB.

“Pak Fauzan ini sabar dan kami melihat beliau memiliki tingkat emosi yang baik. Saat menjabat Bupati Lombok Barat, beliau tentu banyak menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, tetapi beliau tetap tenang dan mampu menjalankannya tugas dengan baik dan sukses. Saat duduk di DPR RI pada periode ini, beliau tidak melupakan kami.” jelas Marsoan. 

Anggota MPR RI H. Fauzan Khalid Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Hermanamrullah    Oktober 11, 2025   

Anggota MPR RI H. Fauzan Khalid Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota MPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, kembali turun langsung ke masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di GOR Badminton Komplek Jogot Madani Residence, Jalan TGH. Lopan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (10/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, H. Fauzan Khalid menjelaskan bahwa empat pilar kebangsaan merupakan pondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Empat pilar dimaksud meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menggambarkan adanya keberagaman.

Menurutnya, sosialisasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anggota MPR dalam menjaga keutuhan bangsa. “Empat pilar ini harus benar-benar dipahami dan dihayati oleh seluruh elemen masyarakat. Tanpa itu, kita mudah terpecah oleh perbedaan dan kehilangan arah sebagai bangsa,” tegas Fauzan, yang juga Anggota Komisi II DPR RI di hadapan peserta sosialisasi.

Politisi NasDem yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode itu menambahkan, nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar harus terus ditanamkan di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, menurutnya, penting bagi masyarakat untuk tetap berpegang pada jati diri bangsa.

“Kita boleh maju dan modern, tapi jangan sampai kehilangan identitas kebangsaan. Semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air harus terus dipelihara, ujar Fauzan, yang pernah menjabat Ketua KPU NTB ini.

Sebagai wakil rakyat dari dapil Pulau Lombok, Fauzan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. “Saya ingin masyarakat NTB semakin paham, bahwa empat pilar ini bukan hanya materi pelajaran atau slogan, tetapi panduan hidup bersama dalam keberagaman,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota MPR RI yang juga Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Charles Meikyansah, mengatakan, sosialisasi empat pilar ini terus dilakukan sebagai modal untuk membangun kebersamaan dan kekuatan berbangsa dan bernegara. Empat pilar MPR RI merupakan empat landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman.

“Saya yakin sosialisasi empat pilar ini bermanfaat bagi kita semua, saya Charles Meikyansah, Pak Haji Fauzan Khalid dan semua masyarakat,” jelas Charles. 

Charles dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada H. Fauzan Khalid yang telah berkenan berkolaborasi dalam menggelar sosialisasi empat pilar di Pulau Lombok. Charles juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir dalam sosialisasi dan berharap bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi berlangsung penuh antusiasme. Warga yang hadir menyimak dengan seksama setiap penjelasan yang disampaikan narasumber H. Fauzan Khalid dan H. Charles Meikyansah. Selain penyampaian materi, acara juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana masyarakat berkesempatan menyampaikan pandangan serta persoalan kebangsaan yang mereka hadapi di lapangan.

Kegiatan ditutup dengan ajakan bersama untuk menjaga persatuan dan semangat kebhinekaan di NTB, sebagai wujud nyata pengamalan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Fauzan Khalid Tinjau Rumah Warga Penerima Bantuan, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Hermanamrullah    Oktober 07, 2025   

Fauzan Khalid Tinjau Rumah Warga Penerima Bantuan, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net– Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, memulai masa resesnya dengan meninjau langsung rumah warga calon penerima bantuan perbaikan rumah di Desa Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Senin (06/10/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar layak dibantu sesuai kriteria program pemerintah. Dalam kesempatan itu, Fauzan berdialog langsung dengan warga yang rumahnya akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa sebagian besar warga penerima bantuan tidak memiliki pekerjaan tetap dan tinggal di kawasan padat penduduk, sehingga kesulitan memperbaiki rumahnya secara mandiri.

“Terima kasih Pak Haji Fauzan sudah datang langsung ke kampung kami. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang selama ini belum mampu memperbaiki rumah sendiri. Semoga ke depan makin banyak warga lain yang bisa mendapatkan bantuan serupa,” ujar salah satu warga penerima bantuan.

Fauzan Khalid, yang juga mantan Bupati Lombok Barat dua periode, menyampaikan bahwa hasil peninjauan lapangan menunjukkan puluhan rumah di Desa Labuapi telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan perbaikan. Setiap penerima akan menerima dana sebesar Rp 20 juta untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

“Ke depan, kami tidak hanya akan fokus pada bantuan perbaikan rumah warga, tetapi juga pada peningkatan fasilitas publik lainnya, seperti masjid, pondok pesantren, serta dukungan bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM,” jelas Fauzan.

Ia menambahkan, bantuan BSPS ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat, di mana dana disalurkan langsung kepada penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi. Dana tersebut digunakan untuk pembelian material bangunan dan upah tukang.

“Bantuan ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan dan mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang layak huni,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Labuapi, H. Amanah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan perjuangan Fauzan Khalid bagi warga kurang mampu di desanya.

“Pak Fauzan sejak dulu dikenal dekat dengan rakyat. Waktu jadi bupati pun beliau tidak berjarak dengan masyarakat. Alhamdulillah, setelah menjadi anggota DPR RI, beliau tetap peduli dan terus memperjuangkan kebutuhan warga,” ujar Amanah.

APBD Perubahan 2025 Disetujui DPRD, Sekda Lotim Pastikan Pembangunan 2026 Berjalan Berkesinambungan

Hermanamrullah    September 29, 2025   

APBD Perubahan 2025 Disetujui DPRD, Sekda Lotim Pastikan Pembangunan 2026 Berjalan Berkesinambungan

Paripurna II Masa Sidang I DPRD Lotim

Okenews.net– Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Lombok Timur akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (29/09/2025), dihadiri Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik mewakili Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh proses pembahasan Raperda hingga tahap persetujuan akhir.

“Alhamdulillah, seluruh tahapan telah berjalan sesuai mekanisme dan amanat peraturan perundang-undangan. Hari ini kita menuntaskan proses penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Perda,” ujarnya.

Juaini menegaskan bahwa Perda APBD Perubahan ini selanjutnya akan dikirim kepada Gubernur NTB sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan secara resmi dan dijalankan oleh pemerintah daerah.

Selain menyinggung APBD 2025, Sekda juga mengingatkan pentingnya menyiapkan anggaran tahun berikutnya. Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera menindaklanjuti surat dari Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.

“Kami segera menyusun RKPD, KUA, dan PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berperan aktif dalam pembahasan hingga penetapan Raperda tersebut.

“Masukan dan rekomendasi dari DPRD menjadi catatan penting bagi kami untuk memperkuat kinerja dan memastikan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta pejabat terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Anggota DPR RI Dapil Lombok, Fauzan Khalid Jadi Pembicara di Semarang

Hermanamrullah    September 26, 2025   

Anggota DPR RI Dapil Lombok, Fauzan Khalid Jadi Pembicara di Semarang

Fauzan Khalid

Okenews.net-Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid menjadi pembicara dalam sosialisasi penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum (pemilu) di Kota Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/09/2025). 

Acara sosialisasi ini dihadiri juga Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly dan Bupati Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha. Acara yang diikuti berbagai elemen masyarakat Kabupaten Semarang  ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto.

Fauzan dalam acara sosialisasi ini menekankan pentingnya pendidikan karakter bangas untuk melawan politik uang pada pemilihan umum (pemilu). Menurut Legislator Partai NasDem itu, pendidikan karakter bangsa akan menanamkan nilai-nilai kejujuran, moral, serta integritas pada masyarakat, sehingga praktik politik uang pada pemilu dapat terkikis.

“Bagaimana pun bentuk regulasinya atau seketat apa pun sanksi hukum yang diterapkan, akan sulit menghilangkan politik uang (money politik) tanpa adanya pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter ini harus dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat. Ini penting sekali,” kata Fauzan. 

Fauzan mengatakan, pendidikan karakter terhadap semua lapisan masyarakat diharapkan akan menghasilkan warga negara yang berintegritas. Dengan karakter yang kuat, generasi mendatang diharapkan juga dapat berkontribusi positif bagi bangsa, sehingga praktik politik uang dapat berkurang atau bahkan bisa hilang.

Menurut Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua (2) periode itu, untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter ini, ia akan mengusulkannya ke Komisi II DPR RI agar segera dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab, politik uang pada pemilu sangat marak dan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

“Saya kira perlu ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penmilihan Umum (KPU), kampus atau sekolah-sekolah SMA dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pelakasaannya. Politik uang ini merusak demokrasi.” jelas Fauzan.

Fauzan menyatakan, pendidikan karakter merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi agar generasi mendatang memiliki perilaku yang baik, jujur dan berintegritas. Pendidikan karakter diharapkan akan menciptakan warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang menjadi prasyarat membangun bangsa yang kuat. 

“Pendidikan karakter menjadi agenda penting untuk menghadapi masa depan bangsa agar mampu bersaing dan berkembang, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Saya  mengaparesiasi soslialisasi ini, Saya juga berharap kegiatan sosialisasi terus digalakkan.” ujarnya. 

Fauzan Khalid Desak Pemda Percepat Digitalisasi Pelayanan Publik Meski Anggaran Terbatas

Hermanamrullah    September 19, 2025   

Fauzan Khalid Desak Pemda Percepat Digitalisasi Pelayanan Publik Meski Anggaran Terbatas

 

Fausan khalid

Okenes.net – Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan pelayanan masyarakat dengan mendorong percepatan sistem digitalisasi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Percepatan sistem digitalisasi saya kira sangat penting karena dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Prosesnya akan lebih cepat, efisien, dan mudah diakses melalui platform online. Misalnya, pengurusan KTP dan KK secara daring atau pelaporan pajak melalui e-Filing,” ujar Fauzan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (17/09/2025).

Menurutnya, digitalisasi layanan publik mendukung efektivitas dan efisiensi birokrasi, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

“Sistem digital mampu memangkas birokrasi, mengurangi biaya, dan mendorong akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat,” tegasnya.

Politisi Fraksi NasDem itu meminta seluruh Pemda menjadikan digitalisasi sebagai prioritas, meski harus menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. 

“Saya minta kepada semua pemerintah daerah untuk memprioritaskan penerapan sistem digital agar layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

Dalam kk kesempatan tersebut, Fauzan juga menyoroti persoalan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang sejak 2025 menjadi keluhan banyak Pemda. Ia mengingatkan agar turunnya TKD tidak mengganggu pelayanan publik.

“Mulai 2025 memang terjadi penurunan TKD, dan untuk tahun 2026 mendatang keputusannya belum final. Tapi apa pun kondisinya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Mau anggarannya sedikit atau banyak, pelayanan tetap harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu menekankan bahwa tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penurunan TKD tidak boleh menurunkan semangat dan kinerja ASN.

“Sekali lagi, tugas ASN adalah melayani rakyat. Jadi, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh kondisi apa pun,” tutup Fauzan.

Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid Minta BPN Tingkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah Masyarakat

Hermanamrullah    September 18, 2025   

Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid Minta BPN Tingkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah Masyarakat

Fauzan Khalid

Okenews.net-Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mendesak pemerintah untuk  terus meningkatkan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat, pasca disetujui kenaikan anggaran bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Utamakan pelayanan kepada masyarakat. Rakyat harus mendapatkan manfaat yang signifikan. Masalahnya, sampai sekarang, kita masih mendengar masyarakat mengeluhkan pelayanan sertfikasi tanah, Jangan lagi kita dengar rakyat mengeluhkan pelayanan yang kurang baik,” kata Fauzan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, pada tahun 2025 ini saja untuk sertfikasi tanah masyarakat masih di bawah 50 persen. Fauzan melihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. Karena itu, petugas BPN diminta sebaiknya melakukan pelayanan dengan cara jemput bola.

“Saya memahami kenapa realisasi sertifikasi tanah masyarakat belum optimal, karena tidak ada inisiatif untuk jemput bola dari teman-teman BPN. Masyarakat juga masih saya lihat mengeluhkan pelayanan untuk sertifikasi tanah wakaf. Padahal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas aset wakaf,” jelas Fauzan, yag pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini.

Fauzan meminta, untuk tanah wakaf agar diberikan kemudahan dalam pelayanan sertufikasi tanah. Tujuannya agar tanah wakaf tudak mudah disengketakan, dialihfungsikan atau diklaim pihak lain. Selain itu, dengan adanya sertifikasi, akan memberi manfaat sosial jangka Panjang kepada masyarakat.

“Dengan adanya sertifikat tanah wakaf, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengelola wakaf atau nazhir jika aset tersebut dikelola secara baik dan aman. Tanah wakaf yang tersertifikasi juga lebih mudah dimanfaatkan untuk membangan gedung sekolah, masjid, atau rumah sakit, untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Menurut Fauzan, kenaikan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 ini diharapkan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja, khususnya berkaitan dengan program yang bersentuhan dengan masyarakat. “Dari sisi pagu anggaran, alhamdulillah tidak ada yang tetap, apalagi turun, rata-rata semuanya naik. Kenaikan ini memiliki konsekuensi yang harus betul-betul kita wujudkan," kata Fauzan.

Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp 4,44 triliun. Pada tahun 2026 ini, anggaran Kementerian ATR/ BPN naik menjadi Rp 9,49 triliun. “Kenaikan anggaran harus diimbangi kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari semua kementerian, semua lembaga, ternasuk Kementerian ATR/ BPN. Tingkat kepuasan masyarakat harus betul-betul bisa signifikan dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita," jelas  Fauzan.  

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Jadikan Maulid sebagai Momentum Perdamaian

Hermanamrullah    September 04, 2025   

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Jadikan Maulid sebagai Momentum Perdamaian

Okenews.net – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok, Fauzan Khalid, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga perdamaian.

Imbauan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Riyadatul Wardiyah, Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Lombok Barat, Selasa malam (02/09/2025).

“Hentikan demo anarkistis dan jangan merusak suasana peringatan Maulid. Sampaikan aspirasi dengan cara damai, sesuai teladan Nabi Muhammad SAW yang selalu mengedepankan akhlak mulia,” tegas Fauzan, yang juga anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem.

Menurutnya, peringatan Maulid merupakan saat yang tepat untuk introspeksi diri. Masyarakat diharapkan saling menjaga, saling menasehati, dan menghindari segala bentuk tindakan yang merusak, seperti aksi perusakan dan pembakaran dalam demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Demo boleh, tapi jangan dengan cara-cara yang merugikan. Mari jaga kedamaian dan persaudaraan sebagaimana yang diajarkan Nabi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga mengajak masyarakat mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai program prorakyat seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), pengobatan gratis, hingga sekolah rakyat akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Banyak program yang dijalankan pemerintah untuk rakyat. Karena itu, mari kita dukung bersama demi kemajuan bangsa,” ujarnya di hadapan jamaah.

Senada dengan Fauzan, Tuan Guru Zaenuddin yang turut memberikan tausiyah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menyampaikan aspirasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah di tengah perbedaan.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda dalam pengajian Maulid di Masjid Hikmah Syukri, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Fauzan kembali menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengajak masyarakat terus memupuk rasa persaudaraan serta mendukung upaya pemerintah membangun Indonesia.

Diskusi Jumat Menggugat: Dana Siluman DPRD NTB Disebut Dana Setan, Aktivis Desak APH Segera Tetapkan Tersangka

Hermanamrullah    Agustus 30, 2025   

Diskusi Jumat Menggugat: Dana Siluman DPRD NTB Disebut Dana Setan, Aktivis Desak APH Segera Tetapkan Tersangka

Okenews.net– Isu dana siluman DPRD NTB kembali menghangat. Dalam forum Diskusi Jumat Menggugat yang digelar PW GP Ansor NTB bersama LBH Ansor di Tuwa Kawa Coffee, Jumat (29/8) malam, sejumlah tokoh lintas latar belakang membongkar fakta baru terkait dugaan korupsi yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi NTB.

Diskusi yang dipandu Ketua LBH Ansor NTB, Abdul Majid, menghadirkan tiga pembicara utama: TGH Najamudin Mustafa, akademisi Prof. Zainal Asikin, dan mantan Anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabarani. Hadir pula tokoh politik, aktivis, praktisi hukum, mahasiswa, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Ketua PW Ansor NTB, Dr. Irpan Suriadinata, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini adalah ruang publik untuk membongkar fakta, bukan sekadar mencari kambing hitam.
“Diskusi ini tanggung jawab sosial kita, agar publik mendapatkan informasi benar dan jernih, bukan opini sepihak,” ujarnya.

Pembicara pertama, TGH Najamudin, kembali menegaskan bahwa akar masalah dana siluman berawal dari pergeseran dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB melalui Peraturan Gubernur. Akibatnya, 39 anggota DPRD lama kehilangan jatah program, sementara anggota baru justru menerima fee tunai sekitar Rp300 juta per orang.

“Pokir itu hak rakyat, bukan milik pribadi anggota dewan. Tapi digeser tanpa konfirmasi, lalu muncul pembagian uang. Inilah bentuk penyalahgunaan kewenangan,” tegas Najamudin, sambil mengungkap dirinya sudah menyerahkan laporan setebal 76 halaman ke aparat hukum.

Sementara itu, Prof. Zainal Asikin memakai istilah lebih keras. Menurutnya, uang yang beredar tidak layak disebut dana siluman.
“Ini bukan dana siluman, tapi dana setan. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya,” tegas Guru Besar FH Unram itu.

Ia menjelaskan, setiap uang yang diterima pejabat publik tanpa dasar hukum sah adalah gratifikasi. Jika tidak dilaporkan dalam 30 hari, statusnya otomatis menjadi tindak pidana korupsi.

“Sebagian memang sudah mengembalikan, tapi statusnya hanya titipan. Kalau proses hukum jalan, itu jadi barang bukti dan pemberinya harus diungkap,” jelasnya.

Mantan Anggota DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, menyoroti peran “operator” yang disebut mengantar uang ke anggota DPRD.
“Operator inilah simpul persoalan. Dialah yang harus diperiksa aparat hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, gubernur memang menerbitkan Pergub, namun belum tentu memiliki niat jahat. “Meski begitu, tanggung jawab gubernur tetap ada, karena dialah pemegang kewenangan penuh,” ujarnya.

Diskusi kian panas saat giliran aktivis dan tokoh masyarakat berbicara. Mantan anggota DPRD, H. Ruslan Turmuzi, menyebut kasus ini sebagai konspirasi eksekutif dan legislatif.
“Ini jelas konspirasi, jangan biarkan berlarut. Aparat hukum harus segera naikkan status ke penyidikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan aktivis dan politisi muda, yang mendesak agar Kejati NTB segera menetapkan tersangka.
“Barang bukti dan pengakuan sudah ada. Kalau Kejati ragu, serahkan ke KPK. Jangan biarkan uang rakyat jadi bancakan,” tegas politisi Gerindra, Syawaludin Alsasaki.

Menutup diskusi, Abdul Majid menegaskan bahwa Jumat Menggugat akan terus digelar hingga aparat hukum bertindak tegas.
“Diskusi ini bukan untuk menyudutkan siapa pun, tapi untuk memberi informasi jernih berdasarkan fakta. Publik berhak tahu, dan APH wajib menindaklanjuti,” tegasnya.

Forum kemudian ditutup dengan seruan agar publik ikut mengawal penegakan hukum, demi memastikan uang rakyat tidak terus dijadikan bancakan elite.

TGH Najamudin Nilai Gubernur Iqbal Bertindak Layaknya Dealer bukan Leader

Hermanamrullah    Agustus 23, 2025   

TGH Najamudin Nilai Gubernur Iqbal Bertindak Layaknya Dealer bukan Leader

Okenews.net-Anggota DPRD NTB Periode 2014-2024, TGH Najamudin Mustafa menduga Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah memainkan politik belah bambu dan adu domba. Strategis politik Gubernur hanya akan menimbulkan perpecahan, memakan korban, dan meninggalkan luka.

“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, ia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” kata TGH Najamudin di Mataram, Jumat (22/08/2025).

Ulama kharismatik dari Lombok Timur ini mengungkapkan, politik belah bambu itu jelas terlihat dari cara Gubernur Iqbal diam-diam mengumpulkan para Ketua Fraksi-Fraksi di DPRD NTB untuk menggelar pertemuan di salah satu hotel di Mataram. 

Pertemuan itu disebut-sebut digelar pada 19 Agustus 2025. Dan beredar kabar kalau pertemuan itu membahas kasus dana siluman yang kini tengah diusut oleh Kejaksaat Tinggi NTB.

TGH Najamudin menegaskan, Gubernur harusnya tahu, dalam sistem politik Indonesia, ketua fraksi di DPRD merupakan kepanjangan tangan partai politik. Mereka menjalankan fungsi representasi sesuai garis kebijakan partai. 

Karena itu, ketika seorang Gubernur berinisiatif mengajak pertemuan dengan ketua fraksi, semestinya Gubernur menunjukkan penghormatan kelembagaan dengan terlebih dahulu berkomunikasi atau memberi tahu ketua partai.

Nyatanya kata TGH Najamudin, Gubernur Iqbal mengabaikan hal tersebut. Ketua fraksi dikumpulkan diam-diam. Tidak berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Sehingga sulit untuk tidak menilai langkah Gubernur Iqbal tersebut sebagai bentuk melewati otoritas partai. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman politik.

Ditegaskan TGH Najamudin, hubungan antara kepala daerah dan partai politik bukan sekadar relasi personal. Melainkan hubungan formal yang diatur oleh struktur bernegara. Sehingga, menjaga etika komunikasi dengan ketua partai menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan kesan adanya bypass kepentingan atau upaya meretakkan internal partai.

“Seorang gubernur yang paham tata krama politik akan menempatkan diri secara proporsional. Membangun dialog dengan fraksi melalui jalur partai. Bukan malah main pintu belakang,” tandas TGH Najamudin dalam rilis yang diterima okenews.net

Tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, Gubernur Iqbal kini harus tahu. Langkah yang telah dilakukannya itu kini telah memakan korban. 

TGH Najamudin misalnya menyebut, sejumlah partai politik bereaksi keras dan meminta pertanggungjawaban langsung anggotanya yang terlibat dalam pertemuan diam-diam tersebut. 

Bahkan, PDI Perjuangan telah mencopot langsung Ketua Fraksinya yakni Raden Nuna Abriadi, imbas pertemuan yang belakangan bocor ke publik tersebut.

“Gubernur ini sengaja. Dia Mau menciptakan politik pecah belah,” tandas TGH Najamudin.

Dia mengingatkan, harusnya Gubernur Iqbal belajar dari para pendahulunya. Sebab, kepala daerah itu hakikatnya memang harus mengayomi. Bukan mengangkat satu pihak, lalu di lain sisi menginjak-injak pihak yang lain. Gubernur itu memimpin semua golongan.

TGH Najamudin yakin, tidak ada pimpinan partai politik di NTB yang menuntut dikunjungi Gubernur ke kediamannya. Tapi, justru Gubernur lah yang semestinya pandai memosisikan diri dan menghargai jalur komunikasi politik yang benar.

“Kepala daerah yang beretika tentu paham, bahwa sowan itu bagian dari tata krama politik,” tandas TGH Najamudin.

Dia lalu memberi contoh, bagaimana Gebernur NTB sebelumnya, TGB HM Zainul Majdi, ataupun H Zulkieflimansyah, sowan bertemu dengan para pimpinan partai politik. 

Publik banyak tahu misalnya dengan datang secara langsung ke kediaman politisi kharismatik Bumi Gora H Rachmat Hidayat yang juga ketua DPD PDI Perjuangan NTB.

“Sowan Gubernur ke ketua partai, meski sebatas silaturahmi, tidak akan mengurangi wibawa. Dalam silaturahmi itu tersimpan berkah. Gubernur yang datang sowan ke ketua partai tidak sedang merendah. Sebaliknya sedang meninggikan martabat. Buahnya pasti kebaikan,” tandas TGH Najamudin.

Karena itu, tatkala Gubernur NTB masih terus mempratikkan politik belah bambu, maka TGH Najamudin menegaskan, Gubernur Iqbal tidak akan pernah menjadi leader. Tapi, sebaliknya, hanya sebatas menjadi dealer. 

Jika itu terjadi, maka sudah pasti politik NTB akan kacau balau. Sebab, Gubernur bukannya mengayomi, tapi malah membenturkan satu pihak dengan pihak lain.

“Pemimpin itu kan panutan. Gubernur yang memainkan politik belah bambu tidak akan pernah layak menjadi panutan. Leader itu mengayomi. Dealer itu tukar tambah. Tambal sulam. Sesuai kepentingan sendiri,” tandasnya.

TGH Najamudin menilai, mungkin baru pertama terjadi di Indonesia, seorang Gubernur yang baru menjabat belum lama, tapi malah sudah membuat gaduh. Muncul kasus dana siluman di DPRD NTB, yang akarnya dari Peraturan Gubernur. Muncul kebijakan yang melahirkan resistensi.

“Saya tidak bisa bayangkan, akan seperti apa anggaran NTB yang disusun oleh Gubernur Iqbal sendiri. Ini saja, anggaran yang disusun di masa pemerintahan Gubernur NTB sebelumnya, sudah dihancurkan sedemikan rupa,” tutup TGH Najamudin skeptis.