BAZNAS RI Survei RSB di RSUD Lombok Timur, Sinyal Positif Pengembangan Menguat

Hermanamrullah    April 23, 2026   

BAZNAS RI Survei RSB di RSUD Lombok Timur, Sinyal Positif Pengembangan Menguat

Kunjungan Ketua Baznas RI Ke RSUD Lombok Timur

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia melakukan survei faktual terhadap Rumah Sehat Baznas (RSB) yang berada di RSUD Lombok Timur, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari proses penilaian lanjutan terhadap pengembangan layanan kesehatan berbasis zakat di daerah tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua BAZNAS RI H. Sodik Mudjahid, bersama Ketua BAZNAS Provinsi NTB, Ketua BAZNAS Lombok Timur, serta Bupati Lombok Timur yang didampingi Sekretaris Daerah.

Dalam keterangannya, Sodik Mudjahid menyampaikan bahwa perkembangan RSB Lombok Timur saat ini memasuki tahap stabilisasi. Ia juga mengungkapkan telah menerima surat resmi dari Bupati Lombok Timur terkait pengembangan fasilitas tersebut, yang akan segera dibahas dalam rapat pleno pengurus pusat.

“Suratnya sudah kami terima dan akan dibahas dalam pleno, insya Allah bulan ini,” ujarnya kepada awak media usai peninjauan.

Saat melakukan survei lapangan, Sodik menilai fasilitas dan peralatan medis yang tersedia sudah cukup memadai dan sesuai standar Rumah Sehat Baznas. Bahkan, ia sempat melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung untuk memastikan fungsi alat medis berjalan optimal.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pengembangan ke depan masih membutuhkan penguatan pada aspek infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci percepatan pengembangan.

“Dukungan bersama sangat dibutuhkan agar program ini bisa berjalan maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Sodik menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pengembangan RSB Lombok Timur telah diajukan. Namun, alokasi dana tetap harus disesuaikan secara nasional, mengingat BAZNAS memiliki tanggung jawab di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga menyebut Lombok Timur sebagai salah satu daerah prioritas karena jumlah penduduk yang besar dan statusnya sebagai daerah mandiri dalam peta pengelolaan zakat. Hal ini memungkinkan adanya kolaborasi kuat antara pusat dan daerah.

Meski begitu, dukungan dari pusat tidak akan sepenuhnya difokuskan ke daerah yang sudah mandiri, karena masih ada wilayah lain yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Terkait kelanjutan pengembangan, Sodik menegaskan dukungan pribadinya terhadap program tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang dinilai aktif mendorong realisasi Rumah Sehat Baznas di Lombok Timur.

“Dukungan di Lombok Timur ini sangat kuat. Kami optimistis bisa berjalan sesuai harapan, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada,” tandasnya.

Saat ditanya terkait kepastian perubahan status RSUD Lombok Timur menjadi Rumah Sehat Baznas, ia menyampaikan optimisme namun tetap menyerahkan hasil akhirnya pada proses yang berjalan.

“Insya Allah kita upayakan, Allah yang menentukan,” tutupnya.

209 Mahasiswa KKN Diterjunkan, Lotim Perkuat Program Kesehatan Desa

Hermanamrullah    April 13, 2026   

209 Mahasiswa KKN Diterjunkan, Lotim Perkuat Program Kesehatan Desa

Foto: Bupati Lombok Timur H. Haerul Wasisin

Okenews.net – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menerima 209 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Senin (13/4). Kehadiran ratusan mahasiswa ini diharapkan mampu memperkuat program kesehatan masyarakat hingga tingkat desa.

KKN tahun ini mengusung fokus pada percepatan penanganan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, serta penguatan upaya promotif dan skrining penyakit berbasis masyarakat. Para mahasiswa akan diterjunkan langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan pendekatan personal sekaligus pendataan kesehatan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Poltekkes Kemenkes Mataram yang kembali menjadikan Lombok Timur sebagai lokasi pengabdian. Ia menilai kehadiran mahasiswa menjadi peluang besar untuk membantu pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat secara lebih dekat.

Menurutnya, KKN merupakan fase penting bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam kondisi nyata di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan di masyarakat jauh lebih kompleks, sehingga kemampuan komunikasi menjadi kunci utama.

“Mahasiswa akan berhadapan dengan beragam karakter masyarakat. Di sinilah kemampuan beradaptasi dan menyampaikan edukasi sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan, termasuk upaya menekan angka stunting serta kematian ibu dan bayi. Berbagai fasilitas kesehatan terus dikembangkan, mulai dari rumah sakit hingga layanan berbasis masyarakat.

Namun demikian, ia mengakui ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan masih menjadi tantangan utama. Pemerintah, kata dia, terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar pelayanan semakin optimal.

Bupati juga berpesan kepada seluruh mahasiswa KKN agar aktif melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, terutama terkait pola hidup sehat, gizi, dan pentingnya data kesehatan yang akurat.

Sementara itu, Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Mataram, Ni Putu Karunia Ekayani, menjelaskan bahwa KKN merupakan program wajib yang dirancang untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.

Ia menyebut Lombok Timur sebagai mitra strategis yang konsisten menjadi lokasi KKN. Tahun ini, program dilaksanakan dengan pendekatan Interprofessional Collaboration (IPC) yang melibatkan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu kesehatan.

“Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami kondisi sosial masyarakat dan bekerja lintas profesi dalam menyelesaikan persoalan kesehatan,” jelasnya.

Sebanyak 209 mahasiswa akan disebar di sejumlah desa pada tiga kecamatan, mencakup sekitar 20 desa lokasi KKN. Mereka diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan.

Ekayani juga mengingatkan agar seluruh peserta menjaga nama baik institusi dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, serta menghormati budaya lokal selama menjalankan tugas pengabdian.

RSUD Soedjono Selong Kini Miliki CVCU, Layanan Jantung Makin Lengkap

Hermanamrullah    April 10, 2026   

RSUD Soedjono Selong Kini Miliki CVCU, Layanan Jantung Makin Lengkap

Peresmian Gedung Cardio Vasculae Care Unit (CVCU)

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan meresmikan Gedung Cardio Vascular Care Unit (CVCU) di RSUD dr. R. Soedjono Selong, Jumat (10/4/2026).

Peresmian gedung perawatan intensif khusus jantung dan pembuluh darah tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penanganan pasien dengan kondisi kardiovaskuler akut.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana kesehatan agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

“Kini kita sudah memiliki CVCU dengan dukungan empat dokter spesialis. Ini bentuk keseriusan kami dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan secara bertahap, baik dari sisi fasilitas maupun peningkatan sumber daya manusia, termasuk mendorong penambahan dokter spesialis di Lombok Timur.

Keberadaan CVCU dinilai sangat penting, mengingat penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, dua pekan setelah Idulfitri, terjadi peningkatan sekitar 10 persen kasus penyakit tersebut di Lombok Timur.

Bupati juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat.

“Kami berharap rumah sakit juga aktif memberikan edukasi agar masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, H. Anjasmoro, menjelaskan bahwa pembangunan gedung CVCU merupakan bagian dari Proyek Strategis Daerah yang rampung pada akhir 2025, dengan fasilitas pendukung selesai awal tahun ini.

Gedung tersebut dilengkapi tujuh tempat tidur serta didukung tenaga medis spesialis. Sebelumnya, layanan CVCU masih bergabung dengan ruang ICU, sehingga kehadiran gedung khusus ini diharapkan membuat pelayanan lebih optimal dan terfokus.

Ke depan, Pemkab Lombok Timur juga menargetkan pengembangan layanan penanganan kanker. Upaya tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan mendapat respons positif.

Dengan berbagai penguatan layanan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh akses kesehatan yang lebih baik dan merata di daerah sendiri.

Wabup Lotim Buka Sosialisasi Stunting di Masbagik, Tekankan Perbaikan Data dan Lingkungan

Hermanamrullah    Maret 14, 2026   

Wabup Lotim Buka Sosialisasi Stunting di Masbagik, Tekankan Perbaikan Data dan Lingkungan

Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Upaya percepatan penurunan angka stunting terus digencarkan di Kabupaten Lombok Timur. Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, secara langsung membuka kegiatan sosialisasi pencegahan dan penurunan stunting di Desa Masbagik Utara Baru, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Anggota DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman tersebut, juga dirangkaikan dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat setempat. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Lombok Timur serta Kepala Puskesmas Masbagik Utara Baru.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa angka stunting di Lombok Timur masih tergolong tinggi, bahkan menempati posisi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia menyebutkan terdapat tujuh desa dengan prevalensi stunting di atas 40 persen, di antaranya Sakra Selatan, Kertasari, Kabar, Teros, Sikur Selatan, Penede Gandor, dan Jantuk.

Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga harus memperhatikan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

“Intervensi seperti program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, namun faktor lingkungan juga sangat menentukan,” ujarnya.

Selain itu, Wabup juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menjelaskan bahwa penentuan penerima manfaat saat ini mengacu pada sistem desil yang disusun oleh Badan Pusat Statistik dengan sejumlah kriteria tertentu.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala wilayah dan masyarakat untuk turut aktif mengawal proses pembaruan data agar bantuan dapat tepat sasaran.

“Data ini sangat menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Kita harus kawal bersama agar tidak salah sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Lalu Hasan Rahman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir dan berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pencegahan stunting.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program rutin yang menyasar langsung masyarakat, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Lombok Timur.

“Semoga materi yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu percepatan penurunan stunting di daerah kita,” pungkasnya.

RSUD dr. Raden Soedjono Selong Tingkatkan Kualitas Layanan Lewat IHT

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

RSUD dr. Raden Soedjono Selong Tingkatkan Kualitas Layanan Lewat IHT

RSUD dr. Raden Soedjono Selong

Okenews.net- Dalam upaya memperkuat mutu pelayanan kesehatan, RSUD dr. Raden Soedjono Selong menggelar In House Training (IHT) bagi para petugas pelayanan, Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret manajemen rumah sakit dalam membenahi sistem layanan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pelatihan internal tersebut difokuskan pada penguatan standar pelayanan, etika komunikasi, peningkatan disiplin kerja, serta pemahaman prosedur operasional. Melalui IHT, seluruh petugas diharapkan memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap standar mutu pelayanan yang diterapkan rumah sakit.

Kepala Bagian Humas RSUD dr. Raden Soedjono Selong, Muksan Efendi, S.Kep., MM., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan kebutuhan mendesak bagi institusi layanan publik, khususnya rumah sakit yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga menyangkut sikap, komunikasi, empati, dan kecepatan respons petugas. Karena itu, peningkatan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara tantangan di lapangan kian kompleks. Kondisi tersebut mengharuskan manajemen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal.

“Kami ingin memastikan setiap pasien merasa dihargai, dilayani dengan baik, serta mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Pembenahan internal menjadi prioritas kami,” tambahnya.

Melalui IHT ini, manajemen berkomitmen menjadikan peningkatan kapasitas SDM sebagai budaya kerja yang berkesinambungan, bukan sekadar agenda seremonial. Dengan semangat profesionalisme dan pelayanan yang humanis, RSUD dr. Raden Soedjono Selong optimistis mampu memberikan layanan kesehatan yang semakin prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

Satu Dekade Dokter Mawardi Menghilang, Mi6 Ingatkan Pemprov NTB Tak Boleh Lupa

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Satu Dekade Dokter Mawardi Menghilang, Mi6 Ingatkan Pemprov NTB Tak Boleh Lupa

Okenews.net-Sudah satu dekade dr. H. Mawardi Hamri menghilang. Dokter sekaligus aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB itu lenyap tanpa jejak, sementara kepastian tentang keberadaannya ikut menguap bersama waktu. Di tengah ketidakpastian tersebut, satu hal justru tampak semakin jelas, sikap Pemprov NTB yang kian senyap.

“Setelah satu dekade, publik tentu tidak ingin menempatkan Pemprov NTB sebagai entitas yang hanya cakap saat mengangkat pejabat, tetapi mendadak lupa ketika pejabat itu hilang,” kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Rabu (11/2/2026).

Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, pengabdian seorang dokter sekaligus abdi negara semestinya tidak berakhir dalam kesunyian administrasi.

Dr. Mawardi dilaporkan menghilang pada 23 Maret 2016, setelah Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB itu dijemput sebuah kendaraan dari kediamannya di Kota Mataram. Ia pergi dengan berpakaian rapi dan membawa tas, sebuah detail yang hingga kini masih menjadi satu dari sedikit kepastian dalam kasus ini. Selebihnya, publik hanya disuguhi keheningan panjang.

Upaya pencarian sempat dilakukan aparat penegak hukum bersama keluarga. Bahkan, pernah pula ditawarkan hadiah Rp 200 juta bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi berharga. Namun waktu berlalu, perhatian memudar, dan kasus itu perlahan seperti ikut menghilang. Bukan karena terjawab, tetapi karena jarang dibicarakan.

Bukan Figur Biasa

Didu menegaskan, dr. Mawardi bukan figur anonim dalam birokrasi kesehatan NTB. Ia adalah dokter dan PNS yang meniti karier dari pelayanan medis hingga dipercaya menduduki jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, posisi setara pejabat eselon II.

Dalam kapasitas tersebut, dr. Mawardi memegang peran penting dalam pengelolaan rumah sakit rujukan utama di Bumi Gora. Dia mengatur layanan kesehatan, mengelola sumber daya manusia, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan publik.

“Tidak semua dokter bisa mencapai posisi itu. Itu jabatan strategis, hasil dari pengabdian panjang, kepercayaan pimpinan daerah, dan rekam jejak birokrasi yang tidak singkat,” ujar Didu.

Namun, ironinya justru terletak di situ. Ketika seorang pejabat publik dengan rekam pengabdian demikian menghilang, ingatan institusi seolah ikut terkubur bersama waktu.

“Pemerintah Provinsi hadir dengan penuh seremoni saat mengangkat dr. Mawardi. Tapi saat ia hilang, kehadiran itu berubah menjadi senyap,” ucap Didu.

Peristiwa Institusional

Didu menilai, hilangnya dr. Mawardi tidak semestinya diperlakukan sebagai urusan personal semata. Peristiwa ini, katanya, adalah peristiwa institusional yang menyangkut tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB, terhadap aparaturnya sendiri.

“Dr. Mawardi adalah PNS aktif, pejabat struktural, dan abdi negara. Ketika ia hilang, yang hilang bukan hanya seorang individu, tetapi juga satu bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.

Ia menyoroti belum adanya langkah simbolik atau kebijakan khusus dari Pemprov NTB yang menunjukkan penghormatan terhadap pengabdian dr. Mawardi. Padahal, dalam berbagai kesempatan lain, pemerintah daerah kerap hadir memberikan penghargaan bagi aparaturnya yang wafat atau memasuki masa purna tugas.

“Dalam kasus ini, justru terlihat kekosongan sikap. Tidak ada penanda bahwa pemerintah masih mengingat,” ujarnya.

Didu pun mendorong Pemprov NTB untuk mengambil langkah nyata, salah satunya dengan memberikan penghargaan simbolik dan institusional kepada dr. Mawardi, tanpa harus menunggu kepastian akhir mengenai nasibnya.

“Jika memang benar hilangnya dr. Mawardi bukan aib institusi, maka justru di sinilah pemerintah diuji: apakah tetap menghormati pengabdian aparaturnya atau memilih diam,” tandas Didu.

Menurutnya, pilihan penghargaan terbuka lebar. Misalnya, berupa Piagam Penghargaan Gubernur NTB, atau pencantuman nama dr. Mawardi sebagai Tokoh Pengabdian Kesehatan NTB, hingga bentuk-bentuk penghargaan yang lebih sederhana namun bermakna.

“Penghargaan ini diberikan atas jasa masa lalu, bukan kondisi saat ini. Jadi tidak membutuhkan status hukum akhir,” katanya

Jika itu masih dianggap berat dan terlalu sulit, penghargaan dapat berupa penamaan ruang atau fasilitas publik di RSUD Provinsi NTB, seperti ruang rapat atau auditorium. Hal tersebut, kata Didu, selama ini lazim dilakukan bagi tokoh yang berjasa, bahkan tanpa seremoni besar dan hadirnya Surat Keputusan tertulis.

Bahkan, sekadar penghargaan dalam wujud Prasasti atau Plakat Pengabdian pun dinilai cukup bermakna. Didu membayangkan sebuah plakat bertuliskan:

‘Di tempat ini, dr. H. Mawardi Hamri mengabdikan diri sebagai Direktur RSUD Provinsi NTB dalam melayani kesehatan masyarakat’ dipajang di Rumah Sakit Provinsi NTB.

“Jika ini dilakukan, pemerintah mengakui jasa Dokter Mawardi, publik mengingatnya, dan kasus ini tidak tenggelam begitu saja,” ujarnya.

“Penghargaan ini tidak ada kaitannya dengan status hidup atau wafat ya... Ini soal pengakuan. Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh ikut menghilang,” lanjut Didu.

APH Diminta Tidak Ikut Senyap

Selain kepada pemerintah daerah, Mi6 juga mendorong aparat penegak hukum untuk lebih terbuka mengenai status pencarian dr. Mawardi. Menurut Didu, satu dekade adalah waktu yang terlalu panjang untuk sebuah kasus orang hilang tanpa pembaruan informasi.

“Minimal ada laporan terbuka. Apakah kasus ini masih aktif, apa kendalanya, dan apa yang sudah dilakukan. Keheningan terlalu lama justru melahirkan spekulasi,” katanya.

Didu menegaskan, dorongan ini bukan tudingan, melainkan tuntutan akuntabilitas publik. Kasus dr. Mawardi, menurutnya, telah menjadi cermin tentang bagaimana negara memperlakukan ingatan atas pengabdian aparaturnya.

“Jika Pemprov NTB diam terlalu lama, maka yang hilang bukan hanya dr. Mawardi, tetapi juga nilai penghormatan terhadap pengabdian ASN itu sendiri,” pungkas Didu.

Wabup Lotim Dampingi Mahasiswa IKMM, Posyandu Ternak di Lendang Nangka Utara

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

Wabup Lotim Dampingi Mahasiswa IKMM, Posyandu Ternak di Lendang Nangka Utara

Pendampingan Posyandu Ternak Oleh Wabup Lotim

Okenews.net- Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, turun langsung mendampingi mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Masbagik (IKMM) dalam rangkaian program IKMM Mengabdi 2026 yang digelar di Desa Lendang Nangka Utara, Rabu (28/01/2026).

Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian khusus adalah Posyandu Ternak, sebuah inisiatif yang bertujuan menjaga kesehatan hewan ternak sebagai penopang ekonomi masyarakat desa. Program ini digagas sebagai bentuk sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah dalam program pengabdian mahasiswa bukan sekadar simbolik. Menurutnya, kehadiran pemerintah bertujuan memastikan setiap kegiatan menyentuh kebutuhan riil masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan.

“Pengabdian masyarakat harus berdampak langsung. Tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar menyentuh sektor-sektor vital yang menopang kehidupan warga,” ujar Edwin.

Posyandu Ternak ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, dengan fokus pada pemberian vaksinasi dan vitamin ternak. Program tersebut menyasar dua dusun, yakni Dusun Otak Pancor dan Dusun Benteng Selatan, yang mayoritas warganya menggantungkan hidup dari sektor peternakan.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan bahwa Desa Lendang Nangka Utara pada tahun 2026 ditetapkan sebagai salah satu lokasi Program Desa Berdaya Provinsi NTB. Program ini akan memberikan intervensi pemberdayaan ekonomi secara intensif kepada sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) kategori miskin ekstrem.

“Insya Allah, fokus utamanya adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar kesejahteraan mereka meningkat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan tersebut ditandai dengan pemberian obat cacing secara simbolis, sebagai penanda dimulainya gerakan kesehatan ternak secara massal di wilayah tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas Peternakan, Kepala Desa Lendang Nangka Utara, para Kepala Dusun, Ketua IKMM, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta puluhan mahasiswa dan peternak lokal yang menyambut antusias program tersebut.

Angka Stunting Lotim Masih Tertinggi di NTB, Wabup Tekankan Validasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

Angka Stunting Lotim Masih Tertinggi di NTB, Wabup Tekankan Validasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka kegiatan Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/01/2026).

Dalam forum tersebut, Wabup yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) menilai pendampingan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh program penanganan stunting benar-benar berbasis pada data yang valid dan terukur.

Ia mengungkapkan, Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius karena tercatat sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting mencapai 22,39 persen, dan pada Januari 2026 kembali ditemukan penambahan kasus sebesar 0,8 persen atau 545 kasus baru.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Karena itu, saya minta agar data yang ada benar-benar dicek dan divalidasi ulang, terutama data dari 21 kecamatan, agar intervensi yang kita lakukan tepat sasaran,” tegasnya.

Wabup juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya sekaligus Koordinator Substansi Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda, menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi kunci pencapaian target nasional penurunan stunting.

Ia menyebutkan, berdasarkan RPJMN, target prevalensi stunting nasional ditetapkan sebesar 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara tepat ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus memperkuat tata kelola data melalui sistem terintegrasi seperti SIPD dan sistem sektoral lainnya.

“Kolaborasi TP3S hingga tingkat kecamatan, desa, dan dusun harus diperkuat karena merekalah garda terdepan penanganan stunting,” ujarnya.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi data yang lebih konkret dan akurat, sehingga menjadi rujukan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting di Lombok Timur ke depan.

SMART JKN Antar Lombok Timur Jadi Role Model Nasional Layanan Kesehatan Digital

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

SMART JKN Antar Lombok Timur Jadi Role Model Nasional Layanan Kesehatan Digital

Sekertaris Daerah Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui terobosan layanan kesehatan berbasis digital bertajuk SMART JKN, Lombok Timur sukses mengukuhkan diri sebagai pelopor transformasi layanan kesehatan yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Inovasi tersebut mengantarkan Pemkab Lombok Timur meraih penghargaan Inovasi Terbaik Nasional dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Award 2026. Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. HM. Juaini Taofik, di Hotel Jakarta Expo, Selasa (27/01/2026).

Dalam ajang nasional tersebut, Lombok Timur dinobatkan sebagai terbaik pertama kategori Inovasi Terbaik Co-Creation BPJS Kesehatan Bidang Kepesertaan, mengungguli berbagai daerah lain di Indonesia.

Juaini Taofik menjelaskan, SMART JKN hadir sebagai solusi atas keluhan masyarakat terkait rumitnya birokrasi dan perbedaan perlakuan dalam layanan kesehatan. Inovasi ini dirancang sederhana namun berdampak besar, dengan prinsip pelayanan yang mudah diakses dan berkeadilan.

“SMART JKN kami rancang agar layanan BPJS Kesehatan bisa diakses secara setara dan tanpa diskriminasi. Cukup dengan e-KTP, masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Juaini.

Lebih dari sekadar nama, SMART JKN mengusung filosofi pelayanan yang mencakup Setara, Mudah, Akuntabel, Responsif, dan Terintegrasi, dengan sistem yang menghubungkan berbagai OPD terkait guna mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat.

Meski telah meraih pengakuan nasional, Pemkab Lombok Timur menegaskan tidak ingin berpuas diri. Tantangan ke depan, menurut Juaini, adalah memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh fasilitas kesehatan selaras dengan semangat inovasi tersebut.

“Kami tidak ingin ada lagi perbedaan perlakuan antara pasien umum dan peserta JKN. Baik BPJS maupun non-BPJS, pelayanannya harus sama, senyumnya juga harus sama,” tegasnya.

Ia juga berharap SMART JKN menjadi instrumen quality control bagi seluruh tenaga kesehatan agar pelayanan diberikan secara tulus, bukan sekadar formalitas.

“Kita sudah terbaik nasional. Jangan sampai prestasi ini tercoreng oleh hal-hal sepele seperti sikap pelayanan. Ini komitmen yang harus dijaga bersama,” tambahnya.

Tak hanya itu, Lombok Timur juga berhasil meraih nominasi UHC Award kategori Pratama, berkat capaian kepesertaan JKN yang telah melampaui 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.

Dengan capaian tersebut, Lombok Timur semakin mantap melangkah menuju layanan kesehatan menyeluruh dan inklusif, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan berbasis digital dan berkeadilan.

Perkuat Hak Kesehatan Anak Binaan, LPKA Lombok Tengah Gandeng Puskesmas Aik Darek

Hermanamrullah    Januari 27, 2026   

Perkuat Hak Kesehatan Anak Binaan, LPKA Lombok Tengah Gandeng Puskesmas Aik Darek

LPKA Lombok Tengah Teken MOU Dengan Puskesmas Aik Darek

Okenews.net- Upaya memastikan pemenuhan hak dasar anak binaan terus diperkuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Terbaru, LPKA Lombok Tengah resmi menjalin kerja sama strategis dengan Puskesmas Aik Darek dalam rangka peningkatan layanan kesehatan bagi anak binaan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelayanan kesehatan yang berlangsung di lingkungan LPKA Kelas II Lombok Tengah, baru-baru ini. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, Puskesmas Aik Darek akan memberikan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan rutin, penanganan kondisi darurat, hingga program promotif dan preventif guna mencegah munculnya penyakit, khususnya penyakit menular di lingkungan LPKA.

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, menegaskan bahwa aspek kesehatan memegang peranan penting dalam proses pembinaan anak binaan. Menurutnya, pembinaan yang optimal tidak akan tercapai tanpa dukungan kondisi fisik dan mental yang sehat.

“Kesehatan adalah fondasi utama dalam proses pembinaan. Sinergi dengan Puskesmas Aik Darek ini kami harapkan mampu memastikan anak binaan mendapatkan layanan kesehatan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai standar,” ujar Hidayat, Selasa, (27/01/2026)

Sementara itu, pihak Puskesmas Aik Darek menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di LPKA Lombok Tengah. Kolaborasi ini juga dinilai sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup anak binaan selama menjalani masa pembinaan.

Melalui kerja sama ini, LPKA Kelas II Lombok Tengah menegaskan komitmennya menjalankan pembinaan secara holistik. Tidak hanya fokus pada pembentukan karakter dan kemandirian, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak kesehatan anak sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Ke depan, kerja sama ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberi dampak positif dalam menciptakan lingkungan LPKA yang sehat, aman, serta mendukung proses pembinaan anak binaan secara menyeluruh.

Polda NTB Hadir di Pesantren Lombok Timur, Ratusan Santri dan Warga Ikuti Bakti Kesehatan Gratis

Hermanamrullah    Januari 13, 2026   

Polda NTB Hadir di Pesantren Lombok Timur, Ratusan Santri dan Warga Ikuti Bakti Kesehatan Gratis

Polda NTB

Okenews.net- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar bakti kesehatan di Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas’ud, Kecamatan Labuhan Haji, serta Pondok Pesantren Al Khair NU Ambung, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Selasa (13/01/2026). Kegiatan ini disambut antusias ratusan santri dan masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Bakti kesehatan tersebut merupakan kolaborasi Polda NTB bersama Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) NTB Densus 88 Anti Teror, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda NTB, serta Ditintelkam. Hadir langsung dalam kegiatan itu Ketua Bhayangkari Polda NTB, Ny. Uty Edy Murbowo, yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan kesehatan sekaligus penyerahan bantuan bahan pokok kepada masyarakat dan kedua pondok pesantren.

Ketua Ponpes Islam Ibnu Mas’ud, Shodiqin, mengapresiasi dipilihnya pesantrennya sebagai lokasi bakti kesehatan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari “gawe” Polda NTB sekaligus sarana silaturahmi yang membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat.

“Terima kasih telah menjadikan Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas’ud sebagai lokasi bakti kesehatan. Ini menjadi ajang saling menguatkan dan edukasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Ponpes Islam Ibnu Mas’ud yang telah berdiri sejak 30 tahun lalu saat ini menampung 280 santri tingkat SMP IT dan SMA IT, 25 santri tahfiz Al-Qur’an, serta membina 54 anak yatim, piatu, miskin, dan terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dukungan dari Baznas dan Dinas Sosial Lombok Timur turut membantu keberlangsungan lembaga tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur menyampaikan apresiasi kepada Polda NTB yang telah memilih Lombok Timur, khususnya dua pondok pesantren, sebagai lokasi bakti kesehatan. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat karena melibatkan tenaga medis lengkap dan peralatan kesehatan untuk melayani lebih dari 400 warga.

“Kami berterima kasih kepada Polda NTB dan kehadiran Ibu Kapolda. Pesan Bupati, segala sesuatu jika dilakukan secara berjamaah bersama pemerintah, masyarakat, dan semua pihak akan jauh lebih afdal,” ungkapnya.

Kepala Satgas Wilayah NTB Densus 88 Anti Teror, Kombes Pol Lili Warli, SIK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi antara Densus 88, Biddokkes, dan Intelkam Polda NTB, serta mendapat persetujuan Kapolda NTB.

“Bakti kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ponpes Islam Ibnu Mas’ud dipilih karena merupakan salah satu pesantren binaan kami. Kehadiran Ibu Kapolda menjadi vitamin yang menambah semangat dan energi dalam bertugas,” katanya.

Kapolda NTB melalui Kabiddokkes Polda NTB, Kombes Pol dr. I Komang Tresna, menegaskan bahwa bakti kesehatan merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Menurutnya, Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan manfaat langsung sekaligus edukasi pentingnya menjaga pola hidup sehat dan bersih. Kesehatan adalah modal utama dalam membangun bangsa,” jelasnya.

Ia menambahkan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, mini laboratorium, pemberian vitamin, dan layanan kesehatan lainnya. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman.

“Kami mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan dan stakeholder yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pemeriksaan kesehatan gratis ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai wujud sinergi Polri bersama rakyat,” pungkasnya.

Peringati HKN ke-61, Dinkes Lombok Timur Tegaskan Komitmen Pelayanan Kesehatan Humanis

Hermanamrullah    Desember 13, 2025   

Peringati HKN ke-61, Dinkes Lombok Timur Tegaskan Komitmen Pelayanan Kesehatan Humanis

Resepsi Puncak Acara HKN Ke-61

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kesehatan menggelar resepsi peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Kesehatan Lombok Timur, Jumat (13/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur,Haerul Warisin, bersama jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Peringatan HKN ke-61 mengusung semangat 61 tahun dedikasi tanpa henti untuk kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi momen apresiasi bagi para pejuang kesehatan yang selama ini berada di garda terdepan pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Prinsip kemanusiaan menjadi landasan utama, di mana pelayanan terbaik bagi pasien harus selalu diutamakan di atas kepentingan lainnya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aries Fahrozi, menegaskan bahwa arahan Bupati Lombok Timur menjadi pegangan utama seluruh jajaran kesehatan.

“Pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Bupati adalah memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan pasien. Itu yang akan kami kawal dan terus menjadi fokus pembenahan ke depan,” ungkap Aries Fahrozi.

Ia juga mengingatkan bahwa Hari Kesehatan Nasional berawal dari sejarah penting pada tahun 1959, saat pemerintah pusat melakukan penanggulangan penyakit malaria secara masif. Menurutnya, semangat tersebut harus terus dijaga dengan menegakkan standar pelayanan kesehatan, terutama di tengah tantangan isu kesehatan saat ini seperti penyakit menular dan stunting.

Dalam momen tersebut, Dinas Kesehatan Lombok Timur juga memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan teladan sebagai bentuk motivasi agar kualitas layanan di lapangan semakin meningkat. Selain itu, Aries Fahrozi menyampaikan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang pada 2025 telah mencapai 36 persen di beberapa puskesmas.

Saat ini, 7 dari 35 puskesmas di Lombok Timur telah mencapai target tersebut dan mendapatkan penghargaan dari Dinas Kesehatan Lombok Timur.

“Harapan kami, puskesmas yang telah berprestasi ini bisa menjadi inovator dan teladan bagi fasilitas kesehatan lainnya. Mereka diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi pelayanan maupun sikap,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keramahan petugas menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan. Sikap ramah, senyum, dan empati diyakini dapat meringankan beban masyarakat sejak pertama kali berinteraksi dengan layanan kesehatan.

“Prioritas kami adalah memberikan yang terbaik kepada masyarakat, baik dari sisi standar layanan maupun perilaku petugas. Kritik dan masukan masyarakat adalah motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan kesehatan di Lombok Timur tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada sikap profesional, empati, dan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.