LPKA Lombok Tengah Buka Peluang Masa Depan Anak Binaan Lewat Pendidikan

Hermanamrullah    Oktober 20, 2026   

LPKA Lombok Tengah Buka Peluang Masa Depan Anak Binaan Lewat Pendidikan

Okenews.net– Pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam membuka kesempatan kedua bagi anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan. Menyadari hal tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah terus berkomitmen memenuhi hak pendidikan anak binaan agar mereka tetap dapat belajar dan mempersiapkan masa depan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Andikpas yang menjadi wadah bagi anak binaan untuk memperoleh pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Melalui program tersebut, anak binaan tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan, meskipun sedang menjalani masa pembinaan. Dengan demikian, proses pendidikan mereka tidak terhenti dan peluang untuk meraih cita-cita tetap terbuka.

Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, menegaskan bahwa pembinaan terhadap anak tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga pada pengembangan potensi dan kesiapan mereka untuk kembali ke tengah masyarakat.

Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk memperbaiki diri, tanpa terkecuali anak-anak yang sedang menjalani proses hukum.

“Pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap anak, termasuk anak-anak binaan di LPKA Lombok Tengah. Kami berkomitmen memfasilitasi kebutuhan belajar mereka melalui PKBM Andikpas agar ketika bebas nanti, mereka memiliki bekal dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan serta membangun masa depan,” ujar Hidayat.

Ia menekankan, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, serta menumbuhkan kepercayaan diri anak binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Pelaksanaan pendidikan tersebut juga didukung melalui sinergi antara petugas LPKA, tenaga pengajar, dan semangat anak binaan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual maupun karakter mereka.

LPKA Lombok Tengah memandang bahwa masa pembinaan bukanlah akhir dari perjalanan hidup seorang anak. Sebaliknya, periode tersebut dapat menjadi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan mempersiapkan langkah baru menuju masa depan yang lebih baik.

Melalui keberlanjutan pendidikan, anak binaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang lebih kuat. Dengan begitu, mereka memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi, serta berkontribusi positif di lingkungan tempat tinggalnya.

Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan berkembang. Sebab, di balik tembok pembinaan, pendidikan tetap menjadi jalan untuk menumbuhkan harapan dan membuka pintu masa depan.

LDS Rilis Survei Pilkades Jango 2026, 1.000 Responden Petakan Preferensi Pemilih

Hermanamrullah    Oktober 07, 2026   

LDS Rilis Survei Pilkades Jango 2026, 1.000 Responden Petakan Preferensi Pemilih

Okenews.net — Lombok Democracy Survey (LDS) – Independent Research & Public Opinion merilis hasil survei pemetaan opini publik terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Survei yang dilaksanakan pada 28 September hingga 6 Oktober 2026 tersebut melibatkan 1.000 responden yang berasal dari populasi pemilih Desa Jango.

Dalam simulasi elektabilitas, responden ditanya mengenai calon yang akan dipilih apabila Pilkades Jango dilaksanakan pada saat survei dilakukan. Hasilnya, Muniruddin, S.Pd. (nomor urut 1) tercatat memperoleh 540 pilihan atau 54 persen.

Sementara Sukardi (nomor urut 2) memperoleh 260 pilihan atau 26 persen, disusul Zainul Muttaqin (nomor urut 3) dengan 130 pilihan atau 13 persen. Adapun 70 responden atau 7 persen menyatakan belum menentukan pilihan.

Selain mengukur elektabilitas, LDS juga memetakan sejumlah persepsi masyarakat terhadap para calon, di antaranya tingkat pengenalan, kepercayaan, kemampuan kepemimpinan, kedekatan dengan masyarakat, serta kepastian pilihan pemilih.

Dari total 1.000 responden, masih terdapat 70 orang atau 7 persen yang belum menentukan pilihan. Kelompok tersebut menjadi salah satu bagian yang diperhatikan dalam membaca dinamika preferensi masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkades Jango.

Direktur Lombok Democracy Survey (LDS), M. Fatihil Abror, MM., menegaskan bahwa hasil survei merupakan gambaran opini publik pada saat pengumpulan data dilakukan.

“Survei merupakan potret preferensi masyarakat pada saat pengukuran. Karena dinamika politik desa masih berlangsung, pilihan masyarakat tetap dapat mengalami perubahan sampai hari pemungutan suara,” ujar M. Fatihil Abror.

Ia menambahkan, hasil survei perlu dibaca secara proporsional dan tidak dijadikan sebagai kepastian mengenai hasil akhir Pilkades Jango.

Menurut LDS, preferensi pemilih masih dapat berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi di tingkat masyarakat hingga tahapan pemungutan suara berlangsung.

LPKA Lombok Tengah Terima Tahanan Anak dari PN Sumbawa Besar

Hermanamrullah    September 30, 2026   

LPKA Lombok Tengah Terima Tahanan Anak dari PN Sumbawa Besar

Okenews.net– Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB, menerima pelimpahan Tahanan Anak dari Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar, Selasa (29/9/2026).

Proses penerimaan dilaksanakan oleh petugas Seksi Registrasi dan Klasifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Seluruh tahapan dilakukan secara teliti dan akuntabel di ruang registrasi LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi penahanan sekaligus mencocokkan identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas dan keabsahan dokumen hukum yang dilimpahkan dari PN Sumbawa Besar.

Tidak hanya pemeriksaan administrasi, petugas juga berkoordinasi dengan tim medis untuk melakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan awal terhadap Tahanan Anak. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk memastikan kondisi kesehatan anak sebelum mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).

Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah menegaskan bahwa proses penerimaan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, pelayanan ramah anak, serta bebas dari tindakan diskriminatif.

“Setiap anak yang berada dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan yang layak, dan perlakuan yang manusiawi. Karena itu, seluruh proses penerimaan kami laksanakan sesuai prosedur dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Setelah seluruh tahapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan selesai, Tahanan Anak tersebut resmi dicatat dalam buku registrasi dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Selanjutnya, Tahanan Anak akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan serta program pendampingan dan pembinaan yang telah disiapkan oleh LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen LPKA Kelas II Lombok Tengah untuk memastikan setiap proses penerimaan berjalan tertib, transparan, serta tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Jelang MotoGP Mandalika, PDAM Loteng Siapkan Pasokan Air hingga Tim Reaksi Cepat

Admin    September 27, 2026   

Jelang MotoGP Mandalika, PDAM Loteng Siapkan Pasokan Air hingga Tim Reaksi Cepat

LOMBOK TENGAH - Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah memastikan pasokan air bersih untuk kawasan Mandalika tetap aman selama pelaksanaan MotoGP Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober mendatang.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, Bambang Supratomo, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan bersama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), termasuk memastikan ketersediaan air baku, infrastruktur jaringan hingga kualitas air.

“Kami memastikan dari PDAM yang hari ini dipercayakan, itu hampir 100 persen sudah siap,” kata Bambang, belum lama ini. 

Menurutnya, ketersediaan air baku untuk SPAM Mandalika menjadi salah satu perhatian utama. Hasil pengecekan di Bendungan Pengga menunjukkan ketersediaan air baku masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kawasan Mandalika, meski saat ini memasuki musim kemarau.

Secara sistem, kemampuan produksi air PDAM untuk SPAM Mandalika mencapai sekitar 100 liter per detik dan bahkan secara teknis dapat mencapai 150 liter per detik. Sementara kebutuhan di kawasan Mandalika saat event diperkirakan sekitar 30–40 liter per detik.

“Kalau untuk kebutuhan di dalam kawasan ITDC hanya sampai 20–30 persen, sementara kemampuan kita masih bisa sampai lebih dari itu. Artinya tidak ada kendala,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, kondisi musim kemarau saat ini lebih berdampak terhadap sistem pelayanan publik secara umum yang sumber air bakunya berasal dari wilayah Batukliang Utara. Debit pada sistem tersebut mengalami penurunan cukup signifikan, dari kondisi normal sekitar 100 liter per detik menjadi sekitar 50–60 liter per detik.

Sementara untuk SPAM Mandalika, PDAM memastikan kebutuhan air baku masih mampu menopang produksi hingga 70–100 liter per detik.

Selain ketersediaan air, PDAM juga mengantisipasi potensi kebocoran jaringan di sejumlah titik, khususnya di kawasan depan Sirkuit Mandalika. Identifikasi dan langkah antisipasi telah dilakukan, termasuk pemasangan Pressure Reducing Valve (PRV) yang membantu mengontrol tekanan jaringan dan mempermudah pemantauan potensi kebocoran.

Untuk memastikan kualitas air, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lombok Tengah melakukan pengujian secara berkala. Pemeriksaan meliputi tingkat kekeruhan, kadar klorin dan parameter kualitas lainnya.

“Dari hasil uji kualitas airnya sudah sangat memenuhi standar yang diberikan untuk kebutuhan suplai di sirkuit ini,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi selama event, pihaknya juga menyiapkan armada mobil tangki. Dari total empat armada yang dimiliki, dua hingga tiga unit akan disiagakan di kawasan Mandalika.

Namun, PDAM tetap menyisakan armada untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah lain yang berpotensi mengalami kekurangan air selama musim kemarau.

“Kepentingan untuk event ini jalan, kepentingan untuk masyarakat umum juga bisa jalan,” tegas Bambang.

Pihaknya juga membentuk tim reaksi cepat yang akan bersiaga selama pelaksanaan MotoGP. Tim tersebut akan bekerja secara bergantian, termasuk pada malam hari, untuk memantau pelayanan air di kawasan Mandalika dan berkoordinasi langsung dengan ITDC apabila terjadi gangguan.

Bambang menegaskan kesiapan tersebut akan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan ITDC dan pihak terkait hingga pelaksanaan MotoGP berlangsung. (*)

Kimwasmat PN Praya Pantau Pembinaan Anak di LPKA Lombok Tengah

Hermanamrullah    September 25, 2026   

Kimwasmat PN Praya Pantau Pembinaan Anak di LPKA Lombok Tengah

Okenews.net– Proses pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah mendapat perhatian dari Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Hal itu terlihat saat Kimwasmat PN Praya melakukan kunjungan ke LPKA Lombok Tengah, Jumat (25/9). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus memastikan proses pembinaan berjalan sesuai ketentuan.

Rombongan Kimwasmat diterima Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Lombok Tengah, Ahmad Saepandi, bersama jajaran. Dalam kunjungan itu, rombongan kemudian meninjau sejumlah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembinaan.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya pondok hunian, ruang kelas, serta area kegiatan pembinaan Anak Binaan.

Selain melihat kondisi hunian, Kimwasmat juga mengamati pelaksanaan pendidikan dan berbagai kegiatan pembinaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk perubahan perilaku, mengembangkan potensi, sekaligus mempersiapkan Anak Binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, mengatakan pengawasan dari Kimwasmat menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses pembinaan berjalan sebagaimana mestinya.

“Pengawasan dan pengamatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik. Kami terus berupaya memberikan pembinaan yang terarah, memenuhi hak Anak Binaan, serta mempersiapkan mereka agar mampu kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan yang positif,” kata Hidayat.

Menurutnya, pembinaan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dan masa depan Anak Binaan.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara PN Praya dan LPKA Lombok Tengah. Sinergi kedua institusi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan serta kesiapan Anak Binaan untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Target Pajak Daerah Naik Rp62,17 Miliar, Pemkab Loteng Perkuat Optimalisasi PAD

Admin    September 17, 2026   

Target Pajak Daerah Naik Rp62,17 Miliar, Pemkab Loteng Perkuat Optimalisasi PAD

 

LOMBOK TENGAH — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan tambahan ruang fiskal dalam Perubahan APBD 2026 akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), perbaikan infrastruktur jalan, hingga penguatan pelayanan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda penyampaian jawaban Kepala Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di Praya, 16 September 2026.

Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah peningkatan target PAD dalam rancangan perubahan APBD 2026 sebesar Rp67,43 miliar. Dari angka tersebut, sebesar Rp62,17 miliar berasal dari peningkatan target pajak daerah.

Pemkab Lombok Tengah menyebut kenaikan target tersebut didasarkan pada tren dan capaian realisasi penerimaan hingga 11 September 2026. Pada periode tersebut, realisasi pajak daerah telah mencapai sekitar Rp262 miliar, atau 81,89 persen dari target APBD murni sebesar Rp320 miliar.

“Optimalisasi capaian PAD di Kabupaten Lombok Tengah terus digenjot melalui berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan tanpa memberatkan masyarakat,” demikian jawaban Kepala Daerah dalam dokumen tersebut.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan wajib pajak potensial, penagihan terhadap wajib pajak yang masih menunggak, serta mendorong kemudahan pelaporan dan pembayaran melalui aplikasi Mata Lapak.

Sektor pajak yang menjadi sumber peningkatan target antara lain pajak air tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT makanan dan minuman, PBJT tenaga listrik, PBJT jasa perhotelan, PBJT jasa kesenian dan hiburan, serta opsen BBNKB.

Di tengah sorotan terhadap kondisi infrastruktur, Pemkab Lombok Tengah juga memastikan adanya tambahan anggaran belanja modal jalan sebesar Rp73,06 miliar dalam rancangan Perubahan APBD 2026.

Tambahan anggaran itu akan diarahkan untuk penanganan ruas jalan berdasarkan tingkat kerusakan, terutama jalan dengan kondisi rusak berat. Pemerintah juga mempertimbangkan konektivitas sentra produksi pertanian serta aksesibilitas ekonomi masyarakat.

“Penentuan prioritas ruas jalan didasarkan pada tingkat kerusakan terutama rusak berat, upaya meningkatkan konektivitas sentra produksi pertanian, dan aksesibilitas ekonomi masyarakat,” demikian jawaban Kepala Daerah.

Tidak hanya itu, ruas jalan di wilayah perbatasan serta akses menuju jalan provinsi dan jalan nasional juga menjadi perhatian.

Dengan tambahan anggaran tersebut, ruas jalan yang direncanakan ditangani memiliki panjang kurang lebih 25 kilometer.

Pemkab juga menyebut telah mengusulkan penanganan ruas Selangit-Kumbak di wilayah perbatasan Lombok Barat melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah. Sementara untuk 2027, satu ruas yakni Ketangan-Kelekuh direncanakan diusulkan melalui DAK Subbidang Jalan.

Terkait usulan penggunaan pinjaman daerah untuk mempercepat penanganan jalan, pemerintah daerah menyatakan opsi tersebut masih membutuhkan kajian secara terukur.

Pemkab menilai pinjaman daerah harus dihitung secara hati-hati agar tidak membebani kondisi fiskal daerah dalam jangka panjang. Pemerintah juga berupaya mencari alternatif pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Inpres Jalan Daerah.

Selain persoalan fiskal dan infrastruktur, jawaban Kepala Daerah juga menyinggung kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batukliang yang berdampak kepada 352 siswa.

Pemkab menyatakan telah mengambil langkah penanganan dengan membawa para siswa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian besar korban menjalani observasi dan diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.

Pasca kejadian tersebut, SPPG terkait mendapatkan penghentian operasional sementara dari pihak BGN. Sementara Dinas Kesehatan Lombok Tengah bekerja sama dengan BPOM Mataram melakukan pengujian sampel.

Pemerintah daerah juga mengundang seluruh kepala SPPG sebagai pengelola dapur untuk melakukan evaluasi operasional secara menyeluruh terhadap SPPG yang berada di Lombok Tengah.

Persoalan kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah daerah juga menjadi salah satu sorotan fraksi DPRD.

Pemkab menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan kepegawaian, sistem merit, kompetensi, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi.

Pemerintah daerah menyatakan proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena pengisian jabatan harus memenuhi ketentuan regulasi. Di sisi lain, BKPSDM disebut tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat proses pengisian jabatan yang masih kosong.

Dalam menghadapi dampak musim kemarau, pemerintah daerah menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain pola tanam adaptif, optimalisasi alat dan mesin pertanian, pompanisasi, serta pemanfaatan sumur dangkal dan dalam.

Sementara di sektor pelayanan kesehatan, pemerintah menjanjikan penguatan ketersediaan obat dan alat kesehatan, peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit, integrasi pelayanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga pembukaan kanal pengaduan masyarakat.

Di bidang pendidikan, Pemkab Lombok Tengah menyatakan tetap memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak. Kondisi SMP Negeri 5 Praya Timur yang mengalami kerusakan ruang kelas juga disebut akan diupayakan penanganannya sesuai kemampuan fiskal daerah.

Bupati Lombok Tengah menegaskan pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan bersama DPRD melalui ruang pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah berharap proses pembahasan berjalan lancar dan tetap diarahkan untuk mempercepat pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat Lombok Tengah.

Pendapatan Daerah Menurun, F-PBR Minta Tambahan Dana Transfer Tak Jadi Alasan Perluas Belanja

Admin    September 15, 2026   

Pendapatan Daerah Menurun, F-PBR Minta Tambahan Dana Transfer Tak Jadi Alasan Perluas Belanja

 

Muhamad Maulidi

Lombok Tengah — Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin 14/9, Fraksi Persatuan Bintang Rakyat (F-PBR) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti tajam penurunan signifikan pada pos pendapatan sah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penurunan ini dinilai memperlemah kemandirian fiskal daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Berdasarkan dokumen Perubahan APBD 2026, pos pendapatan sah daerah merosot tajam sebesar Rp17,38 miliar. Angka tersebut drop dari target semula dan kini menyisakan hanya sekitar Rp9,24 miliar.

"Fraksi PBR merasa perlu memberikan saran dan catatan serius kepada pemerintah daerah untuk mendongkrak kembali pos ini. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, maka semakin kuat pula kemampuan daerah melayani masyarakat," ujar juru bicara F-PBR Muhamad Maulidi.

Di sisi lain, F-PBR yang beranggotakan gabungan partai Hanura, PBB, dan Perindo ini juga mencermati adanya kenaikan pada pos pendapatan transfer pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan melonjak sebesar Rp78,24 miliar, sehingga totalnya melesat menjadi Rp2,0 triliun. Meski menambah ruang fiskal, F-PBR memperingatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar tidak terlena dan bersikap konsumtif. Kenaikan dana transfer ini diminta tidak dijadikan alasan untuk memperluas belanja daerah tanpa dasar perhitungan yang jelas.

"Pemerintah daerah jangan sampai menjadikan tambahan transfer ini sebagai alasan untuk memperluas belanja tanpa memperhatikan kesinambungan fiskal. Tambahan ruang fiskal ini harus dipastikan benar-benar untuk memperbaiki infrastruktur, pelayanan publik, dan menjawab persoalan nyata masyarakat," tegasnya.Sebelum menutup pandangan umumnya, fraksi yang diketuai oleh Lalu Hadimi ini mendesak Bupati Lombok Tengah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan. Langkah tegas ini diperlukan guna memastikan target PAD—baik dari potensi riil maupun ekspektasi—bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

F-PBR menyatakan bahwa APBD merupakan instrumen teknis idealisme pembangunan yang muaranya wajib menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pada sisa tahun anggaran 2026 ini harus dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran demi mewujudkan Lombok Tengah yang sejahtera dan dinamis. (*)

 

Ranperda Perubahan APBD 2026 Lombok Tengah Naik Jadi Rp2,61 Triliun, Ini Rincian dan Fokus Penggunaannya

Admin    September 11, 2026   

Ranperda Perubahan APBD 2026 Lombok Tengah Naik Jadi Rp2,61 Triliun, Ini Rincian dan Fokus Penggunaannya

H. L. Pathul Bahri

Lombok Tengah — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Nota Keuangan Perubahan APBD tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., Kamis, 10 September 2026. 

​Dalam pidato penjelasannya, Bupati Lalu Pathul Bahri mengungkapkan bahwa TA 2026 merupakan tahun yang cukup berat dari sisi fiskal daerah akibat ketergantungan pada pendapatan transfer serta adanya penurunan transfer ke daerah dibanding tahun sebelumnya. Namun, berkat adanya alokasi penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya, ruang fiskal daerah dapat kembali terbuka. 

​Target Pendapatan Daerah Tembus Rp2,61 Triliun

​Pada Ranperda Perubahan APBD TA 2026, target Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp128,29 miliar (Rp128.294.476.016,66). Angka ini membuat total pendapatan daerah naik dari semula Rp2,49 triliun (Rp2.491.105.897.327,00) menjadi Rp2,61 triliun (Rp2.619.400.373.343,66). 

​Rincian perubahan target pendapatan daerah meliputi:

​Pendapatan Asli Daerah (PAD): Naik sebesar Rp67,43 miliar (Rp67.431.051.716,66), sehingga total target PAD menjadi sekitar Rp602,15 miliar (Rp602.157.630.716,66). 

​Pendapatan Transfer: Mengalami peningkatan sebesar Rp78,24 juta (Rp78.245.247,00) menjadi sekitar Rp2,007 triliun (Rp2.007.998.043.327,00). Peningkatan ini bersumber dari perolehan kurang bayar DBH Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov NTB untuk mendukung program Desa Berdaya. 

​Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Mengalami penurunan sebesar Rp17,38 miliar (Rp17.381.822.700,00) menjadi sekitar Rp9,24 miliar (Rp9.244.699.300,00), salah satunya dipengaruhi oleh penurunan bagi hasil dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara. 

​Belanja Daerah Meningkat, Alokasi Jalan Capai Rp73 Miliar

​Dari sisi Belanja Daerah, total anggaran belanja diproyeksikan meningkat sebesar Rp299,77 miliar (Rp299.773.426.910,92). Alokasi belanja daerah bergeser dari semula Rp2,48 triliun (Rp2.482.925.199.987,00) menjadi Rp2,78 triliun (Rp2.782.698.626.920,00). 

​Bupati menegaskan bahwa penambahan belanja ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat serta kewajiban daerah: 

​Belanja Wajib dan Mengikat: Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN, termasuk penyediaan gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

​Kewajiban Daerah: Penyelesaian kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa serta pembayaran kewajiban pihak ketiga. 

​Layanan Kesehatan: Mempertahankan komitmen Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Lombok Tengah, serta pembayaran iuran JKN dan BPJS Ketenagakerjaan bagi PPPK Paruh Waktu. 

​Infrastruktur Jalan: Dialokasikan tambahan anggaran belanja modal jalan sehingga totalnya menjadi Rp73,06 miliar (Rp73.064.958.419,15) guna memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat. 

​Prioritas Nasional & Sektor Unggulan: Pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, serta dukungan bagi sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata. 

​Pembiayaan dan Postur APBD Berimbang

​Pada komponen Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp171,47 miliar (Rp171.478.950.894,26), sehingga nilainya menjadi Rp212,47 miliar (Rp212.478.950.894,26). Sumber utamanya berasal dari penyesuaian SiLPA TA 2025 hasil audit BPK-RI serta alokasi pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Praya sebesar Rp18 miliar untuk pengadaan obat dan bahan medis habis pakai. 

​Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dianggarkan tetap sebesar Rp49,18 miliar (Rp49.180.697.340,00) untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman PT SMI dan pengembalian utang jangka pendek BLUD RSUD Praya. 

​Dengan demikian, diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp163,29 miliar (Rp163.298.253.554,26) yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran dengan jumlah setara. Struktur Ranperda Perubahan APBD Lombok Tengah TA 2026 pun dipastikan berada dalam posisi berimbang dengan SiLPA tahun berkenaan sebesar nol rupiah. 

​"Setiap rupiah yang kita sepakati harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara. Kepatuhan terhadap hukum harus menjadi pagar utama, di mana setiap perubahan pendapatan, penambahan belanja, dan pergeseran anggaran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku," pungkas Bupati Lalu Pathul Bahri. (*)

 

Perkuat Layanan Dasar, Pemkab Lombok Tengah Dorong Transformasi Posyandu

Admin    September 10, 2026   

Perkuat Layanan Dasar, Pemkab Lombok Tengah Dorong Transformasi Posyandu

LOMBOK TENGAH- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat pelaksanaan Gerakan Posyandu Aktif sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, bertempat di Posyandu Sehati, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Gerakan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Tengah, Hj. Baiq Nurul Aini Pathul Bahri, dalam mendukung penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).

Dalam sambutannya, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Tengah, Hj. Baiq Nurul Aini Pathul Bahri, menegaskan bahwa Posyandu harus bertransformasi menjadi pusat layanan yang aktif dan inklusif bagi semua kalangan.

“Kami ingin Posyandu tidak lagi hanya identik dengan layanan bayi dan balita. Melalui Gerakan Posyandu Aktif ini, kita dorong Posyandu menjadi pusat pelayanan sepanjang siklus hidup, dari ibu hamil, remaja, usia produktif, sampai lansia. Kalau Posyandunya aktif, masyarakatnya pasti sehat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran kader sebagai ujung tombak pelayanan dasar di desa. “Kader Posyandu adalah pahlawan kesehatan di tingkat desa. Penguatan ini adalah bentuk komitmen kita agar pelayanan dasar benar-benar dekat, mudah dijangkau, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan bahwa penguatan Posyandu Aktif sejalan dengan transformasi layanan primer dan penguatan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Integrasi Layanan Primer ini kita wujudkan di Posyandu. Jadi satu pintu, semua siklus hidup terlayani. Ini juga bagian dari penguatan 6 SPM, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pelayanan sosial,” jelasnya.

Melalui konsep layanan berbasis siklus hidup, Posyandu kini memberikan layanan kepada seluruh kelompok masyarakat, mulai dari ibu hamil dan ibu nifas, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, usia dewasa, hingga lanjut usia.

Dengan penguatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap pelayanan dasar semakin dekat dengan masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. (*)

Tak Sekadar Menari, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Belajar Disiplin dan Percaya Diri

Hermanamrullah    September 08, 2026   

Tak Sekadar Menari, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Belajar Disiplin dan Percaya Diri

Okenews.net – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah terus menghadirkan program pembinaan yang kreatif, edukatif, dan membangun karakter anak binaan. Salah satunya melalui pembelajaran seni tari yang digelar pada Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi semakin menarik karena melibatkan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram sebagai pendamping dan instruktur.

Dalam pembelajaran itu, anak binaan diperkenalkan sekaligus mempraktikkan Tari Gopala dan Tari Kecak. Para mahasiswa PKL terlebih dahulu memberikan contoh setiap gerakan, kemudian mendampingi anak binaan untuk mengikuti rangkaian gerakan secara bertahap.

Suasana pembelajaran berlangsung interaktif. Anak binaan tidak hanya diajak mengenal seni dan budaya, tetapi juga dilatih untuk berani tampil, berkonsentrasi, menjaga kekompakan, serta mengikuti setiap gerakan dengan disiplin.

Bagi LPKA Lombok Tengah, seni tari bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu. Lebih dari itu, seni menjadi media pembinaan yang dapat membantu anak binaan menggali potensi sekaligus membangun karakter positif.

Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, mengapresiasi kolaborasi dengan mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam program pembinaan sangat penting untuk memberikan pengalaman positif dan beragam kepada anak binaan.

“Melalui kegiatan seni, anak binaan dapat mengembangkan potensi dan kreativitas sekaligus belajar tentang disiplin dan kerja sama. Kami berharap pengalaman positif ini dapat menjadi bekal bagi mereka saat kembali ke masyarakat,” ujar Hidayat.

Ia menegaskan, LPKA Lombok Tengah akan terus mendorong lahirnya program-program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga mampu membentuk mental dan karakter anak binaan.

Melalui kegiatan seni tari ini, anak binaan diharapkan semakin percaya diri, mampu bekerja sama, serta memiliki ruang untuk menyalurkan kreativitas secara positif.

Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Ikuti Pembelajaran

Hermanamrullah    Agustus 19, 2026   

Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Ikuti Pembelajaran

Okenews.net– Sebanyak 21 Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris di Ruang Belajar LPKA Lombok Tengah, Rabu (19/8).

Kegiatan tersebut diikuti Anak Binaan yang menjalani program Kejar Paket melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANDIKPAS LPKA Lombok Tengah. Pembelajaran dipandu Medina Arnis Alfiani dengan metode yang interaktif dan mudah dipahami.

Dalam kegiatan tersebut, Anak Binaan mendapatkan materi Bahasa Inggris yang meliputi latihan pengucapan, pemahaman kosakata, serta praktik sederhana untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi.

Suasana pembelajaran berlangsung aktif. Para peserta didorong untuk berani mempraktikkan materi yang telah dipelajari sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakannya dalam komunikasi sederhana.

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, mengatakan pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan Anak Binaan. Karena itu, pihaknya terus mendorong mereka untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan keterampilan.

“Kami terus mendorong Anak Binaan untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan pendidikan. Pembelajaran Bahasa Inggris ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, meningkatkan kepercayaan diri, serta menjadi bekal bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Hidayat.

Menurutnya, kegiatan pembelajaran tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan Anak Binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen LPKA Lombok Tengah dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan. Melalui pembelajaran yang berkelanjutan, mereka diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sebagai bekal untuk menata masa depan yang lebih baik.

41 Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Terima Pengurangan Masa Pidana

Hermanamrullah    Agustus 17, 2026   

41 Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Terima Pengurangan Masa Pidana

Okenews.net – Sebanyak 41 Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah mendapat Pengurangan Masa Pidana (PMP) Umum dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyerahan PMP secara simbolis berlangsung di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Praya, Senin (17/8/2026). Penyerahan dilakukan Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. Muhammad Nursiah, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah dan Kepala Rutan Kelas IIB Praya.

Dua Anak Binaan hadir mewakili penerima PMP dan menerima surat keputusan secara simbolis dalam kegiatan tersebut.

Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Lombok Tengah, Ahmad Saepandi, menjelaskan, dari 41 Anak Binaan yang memperoleh pengurangan masa pidana, 40 orang menerima PMP Umum I dan satu orang mendapatkan PMP Umum II.

Adapun besaran pengurangan masa pidana yang diberikan bervariasi. Sebanyak 16 anak memperoleh pengurangan satu bulan, 17 anak mendapat pengurangan dua bulan, dan delapan anak memperoleh pengurangan tiga bulan.

Ahmad mengatakan, pemberian PMP merupakan bagian dari pemenuhan hak Anak Binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pengurangan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya perilaku baik, kepatuhan terhadap tata tertib, keaktifan mengikuti program pembinaan, serta adanya penurunan tingkat risiko selama menjalani masa pidana.

“Pemberian Pengurangan Masa Pidana ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Anak Binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh, mempertahankan perilaku baik, serta meningkatkan kesiapan untuk kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Pemberian PMP pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak, tetapi juga mendorong Anak Binaan terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.