www.okenews.net: NTB
Tampilkan postingan dengan label NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NTB. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 April 2026

     

Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para pengurus organisasi tersebut untuk ikut berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah wakaf.

“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujar Menteri Nusron.

Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan langkah penting yang dapat melindungi aset keagamaan. Menurut Menteri Nusron, tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat berpotensi menimbulkan konfilk, terutama ketika nilai ekonomi tanah meningkat.

“Khawatir akan timbul konflik. Ketika nilainya masih rendah mungkin tidak ada masalah, tetapi begitu nilainya meningkat, apalagi berada di kawasan strategis seperti Mandalika, potensi konflik akan muncul karena ada nilai ekonomi yang besar,” jelas Menteri Nusron.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, total tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Dari jumlah tersebut, baru 7.063 bidang atau sekitar 50,2% yang telah bersertipikat. Rinciannya, terdapat masjid 5.468 bidang (2.923 telah bersertipikat), musala 5.045 bidang (2.184 bersertipikat), makam 756 bidang (299 bersertipikat), pesantren 698 bidang (302 bersertipikat), sekolah 1.004 bidang (360 bersertipikat), dan fasilitas sosial lainnya 1.098 bidang (995 bersertipikat).

Menteri Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun. Untuk mencapai target tersebut, ia meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB segera membentuk tim khusus serta menjalin kerja sama yang diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan perguruan tinggi Islam di NTB.

“Buat MoU sama UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah untuk KKN Tematik, mengurus sertipikat wakaf masjid dan musala ini semua beres,” tutup Menteri Nusron.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun; Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah; serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley. 

Minggu, 12 April 2026

     

Menteri Nusron Minta Kepala Daerah di NTB Bebaskan BPHTB bagi Masyarakat Miskin

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan bahwa ada kesenjangan antara jumlah bidang tanah terdaftar dengan yang telah bersertipikat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari total bidang tanah, 61% telah terdaftar, namun baru 53% yang bersertipikat sehingga masih selisih 8% yang perlu disertipikatkan. Kondisi itu perlu didukung dengan kebijakan yang dapat membantu masyarakat menuntaskan proses sertipikasi.

“Saya usul. Kalau Pak Gubernur berkenan, dibuatkan Perda atau SK Bupati, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada warga. Khususnya, warga yang masuk kategori miskin ekstrem, desil 1 sampai desil 4,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-NTB, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab kesenjangan jumlah bidang tanah terdaftar dan bersertipikat di NTB adalah ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB, meskipun mereka telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sekitar 250 ribu orang yang sudah daftar, sudah jadi peta, belum jadi sertipikat. Apa sebab? Belum mampu membayar BPHTB,” tutur Menteri Nusron.

Ia menilai, pembebasan BPHTB bagi masyarakat miskin ekstrem dapat menjadi solusi konkret untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan dia punya sertipikat tanah, siapa tahu tanahnya kemudian bisa dijadikan KUR (Kredit Usaha Rakyat), untuk berusaha dan sebagainya,” lanjut Menteri Nusron.

Sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Kebijakan tersebut terbukti mampu mendorong percepatan sertipikasi tanah di masing-masing daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang dapat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya sekaligus membuka akses terhadap sumber pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup.

Selain menghadirkan para kepala daerah se-NTB, Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-NTB. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Pertanahan se-NTB. 

     

Nusron Ajak Warga NTB Perbarui Data Tanah, Cegah Konflik Lahan

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersama-sama memperbarui data pertanahan guna mencegah potensi sengketa lahan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/4/2026).

Menurut Nusron, masih banyak sertipikat tanah lama, khususnya yang tergolong KW 4, 5, dan 6, yang belum memiliki peta kadastral atau belum terintegrasi secara digital. Hal ini menyebabkan batas tanah tidak jelas sehingga membuka peluang terjadinya klaim sepihak.

Ia meminta masyarakat yang memiliki sertipikat terbitan lama, terutama sebelum tahun 1997 hingga era 1960-an, untuk segera melakukan pemutakhiran data. Langkah ini dinilai penting agar kepemilikan tanah memiliki kepastian hukum yang kuat.

Nusron juga menekankan bahwa penguasaan fisik atas tanah menjadi salah satu indikator penting dalam proses verifikasi. Saat petugas melakukan pengukuran, tidak adanya penolakan dari pihak lain menjadi tanda bahwa tanah tersebut memang dikuasai oleh pemiliknya.

Untuk itu, ia mendorong masyarakat tidak ragu melakukan pengukuran ulang atau bahkan mengganti sertipikat lama agar masuk dalam sistem pertanahan yang sudah terpetakan dengan baik.

Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah sertipikat kategori KW 4, 5, dan 6 di NTB mencapai 247.913 bidang atau sekitar 7,5 persen dari total keseluruhan. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi memicu konflik jika tidak segera ditangani.

Nusron mengingatkan, kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, terutama di kawasan perkotaan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat dalam menjaga keakuratan data pertanahan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran DPRD se-NTB serta sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan kantor pertanahan di wilayah NTB.

     

Sinkronisasi Data Tanah dan Pajak Dongkrak PAD Tanpa Naikkan Tarif

Okenews.net – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus selalu dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah justru didorong untuk memperbaiki tata kelola data, khususnya dengan mengintegrasikan informasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini masih terpisah di banyak daerah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyelarasan antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) terbukti mampu mendongkrak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan, bahkan hingga tiga kali lipat tanpa perlu menaikkan tarif.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Nusa Tenggara Barat di Kantor Gubernur NTB. Menurutnya, peningkatan tersebut murni berasal dari perbaikan dan sinkronisasi data.

Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data pertanahan dengan data objek pajak. Kondisi ini membuat potensi penerimaan daerah belum tergarap maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penetapan pajak bagi masyarakat.

Sejumlah daerah telah membuktikan keberhasilan integrasi data ini. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Sragen mampu meningkatkan penerimaan PBB secara drastis setelah menyelaraskan data pertanahan dan perpajakan. Dengan sistem terintegrasi, setiap bidang tanah memiliki identitas tunggal sehingga meminimalkan kesalahan maupun duplikasi pencatatan.

Langkah tersebut dinilai layak diterapkan di berbagai daerah lain, termasuk NTB, dengan memulai dari wilayah yang memiliki kesiapan data lebih baik sebagai proyek percontohan.

Selain meningkatkan PAD, integrasi data ini juga diyakini mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan dan perpajakan. Ke depan, sinergi kedua sektor ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkeadilan.

Jumat, 27 Maret 2026

     

Dorong Mobil Listrik, Pemerintah Pusat dan NTB Satu Visi Jaga Lingkungan dan Efisiensi

Akademisi, Prof. Dr. H. Riduan Mas’ud

Okenews.net- Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan keselarasan langkah dalam mendorong penggunaan mobil listrik sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional. Upaya ini tidak sekadar mengikuti tren, melainkan didorong oleh kepentingan jangka panjang terhadap lingkungan, efisiensi anggaran, dan ketahanan energi.


Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan menuju transisi energi bersih. Mobil listrik dinilai menjadi salah satu solusi konkret untuk menekan emisi karbon yang selama ini dihasilkan kendaraan berbahan bakar fosil.


Akademisi, Prof. Dr. H. Riduan Mas’ud, menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar minyak menjadi salah satu penyumbang utama gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Dampaknya pun semakin terasa, mulai dari cuaca ekstrem hingga meningkatnya risiko bencana alam.


“Mobil listrik hadir sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi langsung,” ujarnya, Jumat, 27/3/2026


Kebijakan tersebut juga diperkuat di daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengambil langkah progresif dengan mendorong pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.


Langkah ini dinilai tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi contoh nyata transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di daerah, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung.


Tak hanya berdampak pada lingkungan, penggunaan mobil listrik juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalihkan anggaran ke program prioritas masyarakat.


Di sisi lain, kebijakan ini turut mendukung upaya kemandirian energi nasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang rentan terhadap fluktuasi harga global dapat ditekan melalui pemanfaatan energi listrik.


Keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah bergerak menuju pembangunan berkelanjutan. Mobil listrik kini tidak lagi sekadar alternatif, melainkan bagian dari arah kebijakan nasional untuk masa depan yang lebih hijau dan efisien.

Kamis, 08 Januari 2026

     

Kolaborasi Pemda dengan Baznas, Puluhan Rumah Layak Huni dan Modal Usaha, Diserahkan untuk Warga Lombok Timur

Penyerahan Bantuan Rumah Layak Huni

Okenews.net- Upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan lembaga keuangan. Mengawali tahun 2026, sebanyak 73 unit rumah layak huni resmi diserahkan kepada masyarakat pada Kamis (08/01/2026).


Bantuan tersebut terdiri dari 50 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang bersumber dari dana bagi hasil serta zakat Bank NTB, dan 23 unit rumah hasil program rehabilitasi BAZNAS Lombok Timur. Tidak hanya hunian, pemerintah juga menyalurkan bantuan ekonomi produktif berupa 20 paket gerobak usaha dan modal usaha masing-masing sebesar Rp1,5 juta guna memperkuat kemandirian ekonomi warga.


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan refleksi perjalanan pengelolaan zakat di daerahnya yang penuh dinamika, namun memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni.


“Masih ada sekitar 20 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 21 kecamatan. Untuk itu, kami terus melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat agar persoalan ini dapat ditangani secara bertahap,” ujar Bupati.


Selain sektor perumahan, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian program strategis nasional di Lombok Timur, seperti program Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Ekas serta proyek SPAM Pantai Selatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pemprov NTB, dan pemerintah pusat terus terjaga sebagai kunci percepatan pembangunan.


Sementara, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Kamli menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam menjalankan amanah umat.


“Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan sosial kemasyarakatan. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang harus tidur di bawah rintikan hujan karena rumahnya tidak layak,” ungkapnya.


Ia menambahkan, 23 unit rumah layak huni telah tuntas dibangun, sementara program Mahyani yang merupakan inovasi asli NTB kini telah diadopsi secara nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga zakat, diharapkan persoalan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur dapat dituntaskan lebih cepat.


Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi NTB TGH. L. Muhyi Abidin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat di NTB tidak terlepas dari peran aktif kepala daerah. Menurutnya, Bupati Lombok Timur telah menunjukkan kepemimpinan sejati dengan mendorong kesadaran berzakat di seluruh lapisan masyarakat.


“Kepala daerah di NTB patut dibanggakan karena telah mendapat penghargaan dari BAZNAS Pusat atas komitmennya mendorong para aghniya dan PNS untuk berzakat. Ketika Bupati mendorong zakat, sejatinya beliau sedang menjalankan tugas kepemimpinan, karena BAZNAS adalah perpanjangan tangan pemerintah,” tegasnya.


Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menunda berbuat kebaikan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurutnya, ZIS merupakan kewajiban religius yang tidak harus menunggu kaya, tetapi bertujuan membentuk kepedulian sosial.


Rabu, 07 Januari 2026

     

Kanwil BPN NTB Turun Langsung ke Lombok Utara, Pastikan PTSL dan PDDM TA 2025 Tuntas dan Berkualitas

ATR/BPN Lombok Uatara

Okenews.net- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Data Dasar Pertanahan (PDDM) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Selasa (06/01/2026).


Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Stanley, bersama jajaran, sebagai bentuk penguatan pengawasan serta pengendalian terhadap tahapan akhir pelaksanaan PTSL dan evaluasi penyelesaian program PDDM.


Dalam pelaksanaannya, tim Kanwil BPN NTB melakukan pemeriksaan laporan progres kegiatan, verifikasi kelengkapan serta keabsahan dokumen pertanahan, hingga penilaian kualitas data fisik dan data yuridis. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dan diskusi langsung dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.


Tak hanya pemeriksaan administrasi, tim monev juga melakukan peninjauan lapangan pada lokasi kegiatan PTSL. Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menjaga kualitas hasil program sebelum sertipikat diserahkan kepada masyarakat.


“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” tegas Stanley


Melalui monev tersebut, Kanwil BPN NTB berharap kualitas dan capaian pelaksanaan PTSL dan PDDM di Kabupaten Lombok Utara dapat terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama program, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Dengan pengawasan yang optimal, percepatan penyerahan sertipikat PTSL Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat diharapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.


Jumat, 28 November 2025

     

Baznas NTB Bangun Rumah dan Ekosistem Usaha: Tak Sekadar Bantu, Tapi Berdayakan Mustahik

Baznas NTB

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB terus memperkuat peran strategisnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Baznas NTB, Lalu M. Iqbal Murad, menegaskan bahwa arah program Baznas kini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik, sejalan dengan instruksi Gubernur NTB.


Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah Mahyani (Rumah Layak Huni). Program ini menyasar mustahik yang belum memiliki hunian layak. Setiap penerima manfaat mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp25 juta, terdiri dari Rp20 juta untuk material bangunan dan Rp5 juta untuk biaya tukang.


“Nominal bantuan untuk satu rumah adalah Rp25 juta. Namun lebih dari itu, semangat gotong royong menjadi nilai penting dalam pembangunan Mahyani,” ujar Lalu Iqbal saat peresmian dan penyerahan kunci kepada penerima manfaat pada Jumat (28/11/2025).


Ia menambahkan, meski dana Baznas diproyeksikan mencukupi untuk rumah standar, peran serta masyarakat sering membuat kualitas rumah menjadi lebih baik, bahkan dilengkapi perabotan tambahan.


“Kita berharap pembangunan ini tidak saja dikerjakan oleh tukang, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan warga,” tegasnya.


Hingga kini, lebih dari 30 unit Mahyani telah direalisasikan di Kabupaten Lombok Timur, dengan progres penyelesaian mencapai sekitar 80%.


Menurut Lalu Iqbal, Baznas NTB kini memprioritaskan program yang memberikan efek berkelanjutan bagi ekonomi umat.


“Kami konsen dengan arahan Pak Gubernur untuk memperkuat pemberdayaan. Tidak hanya memberi ikan, tetapi memberi kail agar mustahik mandiri,” ungkapnya.


Berikut beberapa program strategis yang telah berjalan maupun sedang dirancang, antaralain:

Gerobak & Meja Lapak, Sarana usaha

Pedagang mikro & ultra mikro,Z-Pangan, Penampungan komoditas jagung & padi Petani Lombok Timur, Z-Auto, Bantuan alat bengkel dan modal usaha, Mustahik dengan skill mekanik, Z-Kopi, Boot usaha, pelatihan barista & roasting, Mahasiswa mustahik, Z-Ternak, Bantuan dan pengembangan usaha ternak, Mustahik dengan minat peternakan


Melalui program tersebut, Baznas NTB membentuk ekosistem bisnis mustahik, mulai dari produksi, pelatihan, hingga pemasaran berbagai produk seperti kopi, makanan olahan, hingga jasa bengkel.


Lalu Iqbal berharap program ini menjadi tonggak transformasi peran zakat di NTB.


“Zakat harus membawa perubahan jangka panjang. Bukan hanya mengurangi beban hari ini, tetapi membangun masa depan mereka.” pungkasnya


Dengan strategi kolaboratif dan berbasis pemberdayaan, Baznas NTB optimis dapat menjadi lembaga zakat modern yang memberi dampak nyata bagi umat.

Kamis, 06 November 2025

     

Lapas Selong Ikuti Penandatanganan PKS dan Pelatihan Pemasaran Produk di NTB Mall

Lapas Kelas IIB Selong

Okenews.net- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong turut ambil bagian dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) NTB dengan NTB Mall, yang dirangkaikan dengan Pelatihan Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Kamis (06/11/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Kanwil DitjenPas NTB dan NTB Mall dalam memperkuat pemasaran produk hasil karya warga binaan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan se-NTB. Program ini juga menjadi bagian dari proyek perubahan jangka pendek untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga binaan melalui jalur pemasaran digital dan kemitraan lokal.

Lapas Kelas IIB Selong diwakili oleh Kasi Binadik dan Giatja, Gamal Masfhur, yang juga mempresentasikan produk unggulan hasil karya warga binaan berupa kaos sablon manual plastisol berkualitas premium. Produk tersebut menjadi salah satu komoditas andalan dalam program pembinaan kemandirian di Lapas Selong.

Acara dibuka secara resmi oleh Ahmad Zaenal Fikri, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil DitjenPas NTB. Turut hadir tim efektif Kanwil, Kepala Lapas Perempuan Mataram, serta sejumlah pejabat struktural dan staf pelaksana program pembinaan.

Dalam sesi pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang strategi pemasaran produk, pengembangan jejaring pasar, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi produk karya warga binaan.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA tersebut ditutup dengan penandatanganan PKS antara Kepala Kanwil DitjenPas NTB dan perwakilan dari NTB Mall, sebagai komitmen bersama untuk memperluas akses pasar bagi produk hasil pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.


Sabtu, 18 Oktober 2025

     

Fauzan Khalid Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Fauzan Khalid Anggota DPR RI Dapil NTB

Okenews.net-Empat pilar kebangsaan merupakan fondasi penting bagi seluruh rakyat untuk membangun identitas dan karakter bangsa. Empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, landasan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi kerangka bagi kita untuk berkontribusi secara konstruktif”. 

Pernyataan ini disampaikan Anggota MPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok. H. Fauzan Khalid, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Bagik Polak, Lombok Barat, NTB, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Fauzan, yang juga Anggota Komisi II DPR RI, empat pilar kebangsaan digali dari sosial budaya yang hidup di masyarakat. Empat pilar ini terus direvitalisasi, diperkuat, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Empat pilar kebangsaan ini bersumber dari agama. Saya yakin tidak ada yang bertentangan dengan agama apa pun,” jelas Fauzan, yang menjabat Bupati Lombok Barat pada periode 2016 hingga 2024.

Fauzan menambahkan, Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan suku.

Undang-Undang Dasar 1945, kata Fauzan, memberikan kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara mengajarkan pentingnya persatuan dalam perbedaan. 

“Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita harus mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.” ucap Fauzan.

Fauzan mengingatkan, agar masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya caranya dengan tidak menyebarkan berbagai informasi atau berita-berita yang tidak benar atau hoaks.

“Mari kita semua ikut serta menjaga stabilitas negara, dengan tidak mendistribusikan berita hoaks. Manfaatkan era digital dengan menyampaikan narasi positif di berbagai saluran media, termasuk di media sosial. Mari kita jaga bersama keamanan negara kita.’ tuturnya.

Fauzan dalam sosialisasi ini juga minta agar semua elemen masyarakat untuk mendukung berbagai pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Presiden Prabowo. Selain itu, Upaya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Tanah Air juga patut didukung oleh semua rakyat Indonesia.

“Upaya pemberantasan korupsi dilakukan Presiden antara lain dengan mengambil alih jutaan hektar lahan sawit illegal. Presiden juga sedang berusaha mengambi alih tambang-tambang illegal. Semuanya ini akan dikembalikan untuk kesejahteraan semua rakyat,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Rabu, 27 Agustus 2025

     

Tiga Siswa MAN 1 Lotim Raih Juara Lomba OS2N dan FLS3N NTB

Hj Surodiana (kiri) dan para juara bersama gurunya
Okenews.net - Kemendikdasmen gelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) secara berjenjang mulai tingkat sekolah, kabupaten, provinsi dan nasional.


"Pada lomba FLS3N dan O2SN tingkat provinsi NTB 2025, tiga siswa MAN 1 Lotim berhasil meraih prestasi," papar tim prestasi MAN 1 Lotim, Hj Siti Surodiana pada wartawan, Rabu (27/08/2025).

Tiga siswa itu yakni Rasyidul Majid XII IPS pada lomba O2SN silat sukses meraih juara 3, Muzayyin Habibi siswa XI IPS meraih juara 3 lomba FLS3N bidang Fotografi dan Haifa Atsil XII IPA 2 juara 3 lomba FLS3N bidang Disain Poster.

Atas torehan prestasinya, ketiga siswa MAN 1 Lotim peraih juara ini berhasil membawa pulang sertifikat juara dan piala ditambah apresiasi dari madrasah. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata semangat belajar siswa tidak hanya terwujud di ruang kelas, tetapi di arena seni dan olahraga.

"Dengan tekad dan latihan yang konsisten, mereka mampu membuktikan diri mampu bersaing di tingkat provinsi, menghadapi peserta terbaik dari kabupaten dan kota lain di NTB," Imbuh Dian.

Kebanggaan ini tidak hanya milik para juara, tetapi juga seluruh keluarga besar MAN 1 Lotim. Dukungan para guru, doa dari orang tua, hingga semangat dari teman-teman sebaya menjadi energi yang mengiringi perjalanan ketiganya hingga meraih kemenangan.

Harapannya, prestasi ini tidak berhenti sampai di sini. MAN 1 Lotim berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi lahirnya talenta-talenta baru yang siap tampil di ajang lebih tinggi, baik tingkat nasional maupun internasional.

Dengan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan, madrasah optimis siswa-siswinya akan terus mencetak prestasi dan membawa nama baik Lombok Timur serta NTB di kancah yang lebih luas.

Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, tak bisa menutupi rasa bangganya. Baginya, kemenangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang madrasah dalam mendampingi potensi anak-anak.

“Kami bersyukur atas prestasi ini. Dukungan dan pembinaan akan terus kami lakukan agar siswa tidak hanya juara, tetapi juga punya mental tangguh. Minat dan bakat mereka adalah bekal berharga untuk masa depan,” ujarnya.

Pihak madrasah akan terus memberikan suport dan dukungan pembinaan bagi siswa agar prestasi dan mental siswa terus berkembang termasuk kita berharap agar minat bakat siswa menjadi bekal mereka dimasa datang.

Prestasi tiga siswa ini seolah menjadi pesan kuat, pendidikan bukan hanya soal angka di rapor, melainkan juga tentang memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, berjuang, dan mengukir sejarah kecil dalam hidup mereka.

Kamis, 21 Agustus 2025

     

Universitas Hamzanwadi Bersama BTPN Syariah Gelar Rekrutmen Pegawai

Puluhan peserta ikuti rekrutmen dari berbagai daerah di NTB 
Okenews.net - Universitas Hamzanwadi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak nyata bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan rekrutmen pegawai bersama BTPN Syariah, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kegiatan rekrutmen ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini dibuka untuk lulusan SMA/sederajat, D3, dan S1 dengan posisi Community Officer, yakni tenaga profesional yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui layanan perbankan syariah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor I BidangAkademik Universitas Hamzanwadi, Dr. Abdullah Muzakkar, M.Si, Kepala Pusat Karir dan Kerjasama Alumni Dr. Muhamad Ali, M.Si. Kehadiran pimpinan universitas menunjukkan dukungan penuh kampus dalam memperluas akses karier bagi mahasiswa dan alumni.

Wakil Rektor Dr. Abdullah Muzakkar, M.Si menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi universitas dalam menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja yang sekarang ini relatif sulit bagi lulusan perguruan tinggi.

Melalui kegiatan ini, Universitas Hamzanwadi tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjembatani peluang kerja bagi lulusan serta masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Universitas Hamzanwadi tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga pada pemberian akses yang luas terhadap peluang kerja, sebagai bentuk nyata dukungan bagi kemandirian, karier, dan masa depan mahasiswa maupun alumni.” Jelasnya.

Menurutnya, rekrutmen bersama BTPN Syariah ini menjadi bukti nyata bagaimana kampus berperan dalam mengimplementasikan tagline ‘Kampus Berdampak’ yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek.

Sementara itu, Kepala Pusat Karir dan Kerjasama Alumni Universitas Hamzanwadi Dr. Muhamad Ali, M.Si menegaskan, pihak kampus aktif menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi mahasiswa dan alumni.

“Inilah bentuk nyata kehadiran kampus yang berdampak. Alumni tidak hanya diberi bekal pengetahuan, tetapi juga didukung dalam menemukan jalan karier terbaik melalui kolaborasi strategis, jaringan kemitraan, serta akses rekrutmen kerja yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menegaskan, BTPN Syariah menawarkan berbagai fasilitas dan benefit menarik bagi pegawai yang lolos seleksi, mulai dari pendapatan tetap, insentif, tunjangan hari raya (THR) dua kali gaji, jaminan kesehatan.

“Termasuk kesempatan beasiswa S1, perjalanan ke luar negeri, dan ibadah umroh. Seluruh proses seleksi ini dilaksanakan secara gratis tanpa pungutan biaya dan berlangsung dengan tertib,” sambungnya.

 

 

Selasa, 17 Juni 2025

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Serap Aspirasi di Sekolah Kejuruan

Okenews.net-Pada masa reses persidangan ketiga (III) pada 28 Mei hingga 23 Juni ini, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lingsar, Lombok Barat NTB, Senin (16/06). Kunjungan ini untuk menyerap aspirasi dan membuka resmi kegiatan pelatihan jurnalistik siswa-siswi SMK Negeri 1 Lingsar.


Saat membuka kegiatan pelatihan jurnalistik dengan tema jurnalistik zaman now dan media sosial ini, Fauzan mengatakan, di era digitalisasi saat ini, semua warga bisa berperan ganda sebagai jurnalis sekaligus konsumen media. Namun permasalahannya saat ini, kemajuan teknologi informasi dan munculnya berbagai macam media sosial tidak sebanding dengan kurangnya kebiasaan membaca masyarakat. Akibatnya seringkali muncul berita-berita tidak benar atau hoax.

Karena itu, Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan Pulau Lombok ini mengingatkan, agar setiap warga selalu membiasakan diri melakukan verifikasi jika mendapatkan informasi dari media sosial. 


“Biasakan untuk selalu mengecek apakah informasi yang disebarkan di medsos itu benar atau tidak. Lakukan verifikasi, agar tidak ikut terjebak menyebarkan berita bohong atau hoax. Ada baiknya selalu menggunakan prinsip-prinsip jurnalsitik dalam menyebarkan konten di medsos,” kata Bupati Lombok Barat dua periode ini. 


Kepala SMK Negeri 1 Lingsar,  Irwan Ardityajaya menyatakan, sangat menghargai dan  mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi II DPR RI untuk membuka kegiatan pelatihan jurnalistik sekaligus dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat di SMK Negeri 1 Lingsar.


“Tetima kasih Pak Fauzan sudah memfasilitasi kegiatan pelatihan jurnalsitik ini dan bersedia menampung aspirasi kami guru-guru untuk kemajuan SMK Negeri 1 Lingsar,” kata Irwan.


Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat pada pertemuan ini terungkap, SMK Negeri 1 Lingsar saat ini sangat memerlukan penambahan lahan untuk pengembangan sekolah yang saat ini sudah semakin berkembang. Menurut Kepala SMK Negerim 1 Lingsar, luas lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan sekolah sekitar 1 hektar lebih, hingga menjadi seluas 2,5 hektar. 


Sementara saat ini lahan yang ada seluas 1.3 hektaran. Karena itu mereka meminta Fauzan menyampaikan aspirasi penambahan lahan kepada otoritas yang berwenang.

Menanggapi permintaan ini, Fauzan mengatakan, akan menyampaikan aspirasi penambahan lahan SMK Negeri 1 Lingsar kepada Gubernur NTB. 


“Saya akan langsung menyampaikan permintaan perluasan lahan SMK Negeri 1 Lingsar kepada Pak Gubernur. Ini tentu agar SMK Negeri 1 Lingsar bisa menambah ruang kelas atau fasilitas penunjang untuk kemajuan SMK Negeri 1 Lingsar.” ujar Fauzan.


Saat ini jumlah siswa-siswi SMK Negeri 1 Lingsar berjumlah sekitar 1.400 orang, bertambah dari sebelumnya yang mencapai 1.200-an orang. Dengan penambahan jumlah siswa-siswi ini, Kepala SMK Negeri 1 Lingsar memandang perlunya perluasan lahan sekolah untuk menambah ruang kelas sekitar 10 ruangan dan fasilitas penunjang lainnya. Saat ini jumlah ruangan kelas 28 ruang kelas.


Narasumber pelatihan jurnalistik ini adalah Dr. Moh. Hafizni, M.I.Kom., Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI, yang pernah bekerja di divisi redaksi Metro TV pada tahun 2001-2023 dan juga Dosen Magaister Ilmu Komuniksi Universitas Bina Darma Palembang. Kegiatan pelatihan jurnalistik ini dihadiri sekitar 50 siswa dan siswi SMK Negeri 1 Lingsar, para guru-guru dan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar, Wirya Adi Saputra, yang juga Kepala Desa Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat

     

Walhi NTB dan Mi6 Gelar Diskusi Publik

Okenews.net - Ketua Panitia Diskusi Publik Pojok NTB, Walhi NTB dan Mi6, Hendra Kusumah mengatakan kegiatan yang akan dilangsungkan pada hari Kamis, 19 Juni  2025 , Jam 19.30 - 22.30 wita di Tuwa Kawa Kafe akan dikemas dengan mengedankan entertain/hiburan sekaligus memberikan pencerahan. 

"Hal ini agar jalannya diskusi publik tidak kaku, membosankan dan membuat bete audien," kata Hendra Kusumah kepada media, Selasa, 17/07/ 2025. 

Lebih jauh Hendra menuturkan konsep diskusi publik yang tema besarnya Quo Vadis Kebijakan dan Strategi Pemerintahan Iqbal-Dinda berbasis Pencitraan diarahkan agar forum diskusi tersebut sebagai ajang berbagi ilmu dan pengetahuan yang baru terkait dinamika  sosial politik yang mengemuka dipermukaan agar benang merahnya terurai dengan benar. 

"Forum Diskusi Publik nanti akan info info terbaru dan up to date yang akan disampaikan oleh para Narasumber agar terjadi kesamaan persepsi ditengah hegemoni pencitraan komunikasi yang terkesan indah dan  paling benar," lanjut Hendra Kusumah. 

Hendra Menambahkan pihak Panitia diskusi publik akan mensetting supaya panggung diskusi publik tidak terkesan berjarak dan seolah-olah peserta 'dipaksa' seolah-olah menonton 'sirkus' paparan para narasumber sebagaimana lazimnya  terjadi. 

"Nanti suasana panggung diskusi publik akan ditata lebih interatif  agar forum  menjadi cair, akrab, egaliter dan out of the box ," imbuhnya.

Terkait peserta diskusi publik , hendra kusumah mengatakan, panitia akan mengundang 75 orang dari berbagai kalangan tapi lebih diutamakan untuk mahasiswa dan aktivis pergerakan. 

"Diskusi Publik ini sebagai upaya pencerahan dan pendidikan politik untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat secara berbeda dikalangan anak muda ditengah maraknya pragmatisme dan kurangnya budaya adu gagasan," lanjutnya. 

Terakhir Hendra Kusumah menambahkan untuk Narasumber , pihak panitia diskusi publik sudah mendapat konfirmasi kesiapan untuk menghadiri acara tersebut diantaranya Prof Dr Mansyur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr Wira Pria Suhartana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, kemudian Dr. Alvin Sahrin, akademisi dan Pengamat. Selanjutnya Anggota DPRD NTB, Suhaimi dari PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya Hadir .  TGH. Najamuddin Mustafa, tokoh masyarakat yang tinggal di lombok timur akan hadir on time sesuai jadwal. 

"Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin nanti akan memaparkan data data kerusakan lingkungan di NTB melalui power point yang telah disusun. Sementara itu Ahmad SH mengkonfirmasikan akan hadir jika kondisi kesehatannya membaik," tukas Hendra Kusumah sembari menambahkan bahwa siapapun yang hadir dalam diskusi publik adalah Narasumber juga untuk berbagi pengetahuan.

Senin, 16 Juni 2025

     

Fauzan Khalid: Anomali, Status Daerah Wisata Tiga Gili Lombok Jadi Kawasan Konservasi Hutan

Okenews.net- Berbagai kegiatan dilakukan Anggota DPR RI pada masa reses persidangan ke-III (ketiga) tahun sidang 2024-2025, pada 28 Mei hingga 23 Juni 2025 ini. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar kegiatan reses dengan menjaring aspirasi ke daerah pariwisata Gili Trawangan, di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Sabtu (14/06).


Dalam kunjungan ini, Fauzan didampungi jajaran pertanahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB dan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk bertemu para pengusaha pariwisata, kepala desa dan para kepala dusun. Hadir pula Kakanwil BPN NTB, Lutfi Zakaria, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Supriadi. 


Fauzan mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan Komisi II DPR RI ke NTB beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu terungkap Kawasan Wisata Desa Gili Indah, yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air ditetapkan satatusnya sebagai kawasan konservasi hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2021. 


“Ini anomali, aneh sekali karena sejak tahun 1980-an banyak nasyarakat yang sudah memiliki sertifikat. Kawasan ini kan sudah lama jadi kawasan wisata, kok tiba-tiba jadi kawasan konservasi. Terkait dengan persoalan ini makanya saya turun langsung menyerap aspirasi, bertemu tokoh masyarakat, pengusaha wisata, kepala desa dan para kepala dusun,” tutur Fauzan.


Sehubungan dengan permasalahan ini, Fauzan menyarankan para pengusaha wisata bersama tokoh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI. “Insyaalloh, ditindaklanjuti segera supaya penyelesaiannya bisa lebih cepat,” tambah Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode.


Kepala Desa Gili Indah, Wardana mengatakan, dengan perubahan status sebagai kawasan konservasi hutan, masyarakat Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air bingung karena ada surat edaran dilarang untuk membangun dalam bentuk apa pun. Bahkan pengusaha wisata saat ini tidak bisa lagi memperpanjang izin usaha akibat penetapan status tiga gili menjadi kawasan konservasi hutan. Di satu sisi, pelaku usaha wisata tetap membayar pajak kepada pemerintah, meskipun berstatus kawasan konservasi hutan. 


“Pelaku usaha wisata ingin mengembangkan industri pariwisata tiga gili secara legal, namun terhambat gara-gara penetapan status kawasan konservasi hutan. Masyarakat berharap status ini diubah, biar masyarakat nyaman mencari penghidupan di Kawasan Tiga Gili ini. Aneh memang, Desa Gili Indah, satu-satunya desa di dunia yang ada di kawasan konservasi hutan,” papar Kepala Desa Gili Indah.


Terkait dengan saran Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid, Kepala Desa Gili Indah, Wardana berjanji akan segera bersurat ke Komisi II DPR RI di Jakarta dan minta bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat dengar pendapat di Jakarta. Saat ini, masyarakat masih rembug membuat surat dan merencanakan siapa saja perwakilan yang akan hadir dalam rapat dengar pendapat terebut.


“Kami senang dengan kehadiran Pak Fauzan langsung bertemu kami, tokoh masyarakat,  pelaku usaha wisata tiga gili, kepala desa dan para kepala dusun. Kami sangat berharap Pak Fauzan membantu kami menyuarakan keresahan masyarakat terkait dengan status kawasan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air menjadi kawasan konservasi hutan. Mudahan bisa selesai dan masyarakat nyaman mencari rezeki dari industri pariwisata,” tegas Wardana.

Rabu, 30 April 2025

     

Antara Kursi yang Tertunda dan Visi 'Mendunia': di Mana Meritokrasi NTB?

Dr. Muhamad Ali, M.Si
PELANTIKAN 72 pejabat eselon II dan III oleh Gubernur NTB pada 30 April 2025 patut diapresiasi sebagai bentuk kelanjutan sistem birokrasi. Namun publik tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa proses ini sempat gagal dilaksanakan seminggu sebelumnya, padahal undangan sudah tersebar dan acara telah disiapkan.

Batalnya pelantikan secara mendadak bukan sekadar urusan teknis. Hal itu menandai kegagapan koordinasi dan potensi lemahnya kendali atas proses administrasi yang sangat krusial. Ini bukan sekadar "drama birokrasi", tapi cermin dari ketidaksiapan dalam mengelola simbol-simbol penting tata kelola pemerintahan.

Seiring dengan pelantikan 72 pejabat, publik mencatat 14 kursi jabatan eselon II yang masih kosong, termasuk Kepala Bappenda, ESDM, DLHK, dan tiga Wakil Direktur RSUD NTB.

Kekosongan ini tentu akan memengaruhi efektivitas layanan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam konteks ini, pertanyaan publik muncul secara wajar: di mana letak meritokrasi yang selama ini digaungkan? Apakah proses yang terjadi sudah benar-benar mencerminkan prinsip merit? Ataukah hanya narasi indah di permukaan?

Komitmen terhadap meritokrasi tidak cukup diwujudkan dalam pidato. Namun menuntut konsistensi dan keberanian dalam membuat keputusan sulit, termasuk soal siapa yang layak duduk di kursi jabatan publik. Terlebih jika dalam ekosistem birokrasi terdapat figur yang sedang menghadapi proses hukum, seharusnya pemimpin tidak ragu mengambil sikap yang jelas—seperti pembebastugasan sementara demi menjaga marwah institusi.

Apalagi Gubernur sendiri menyebut bahwa birokrasi NTB “sedang sakit”. Maka, langkah pertama yang paling logis adalah menyingkirkan potensi infeksi yang dapat merusak kepercayaan publik. Jangan biarkan ketegasan hanya menjadi milik pidato, tapi tidak hadir dalam tindakan.

Visi “NTB Makmur Mendunia” adalah visi besar yang memerlukan mesin birokrasi yang sehat dan bisa dipercaya. Namun suasana mutasi kali ini—yang disertai atmosfer ketakutan, ketidakpastian, dan bahkan labelisasi politik—justru memperlihatkan bahwa mesin itu masih belum benar-benar berfungsi optimal.

Jika aparatur sipil negara (ASN) masih harus mendengar bisikan seperti “kamu orangnya siapa” atau “kamu dukung siapa kemarin”, maka merit tak lagi punya tempat. Yang ada hanyalah sistem yang membungkus balas jasa dengan jargon reformasi.

Mutasi ini sudah berjalan, dan sah secara administratif. Namun, legitimasi moral tidak datang dari surat keputusan (SK), melainkan dari proses yang terbuka, adil, dan terbebas dari intervensi yang tidak semestinya.

Sebagai warga sipil yang mencintai NTB, publik hanya ingin menyampaikan bahwa kepercayaan tidak lahir dari niat baik, tetapi dari bukti keberanian untuk berlaku adil. Jika meritokrasi masih jadi retorika, maka NTB akan tetap tertahan—bukan karena tidak ada panggung dunia, tapi karena terlalu sibuk mengurus panggung kecil sendiri.

#Penulis: Dr. Muhamad Ali, M.Si (Dosen Pascasarjana Universitas Hamzanwadi) 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi