Wabup Lotim Lepas Jalan Sehat Alunan Budaya Pringgasela, Dukung Pelestarian Tradisi

Hermanamrullah    Juli 20, 2026   

Wabup Lotim Lepas Jalan Sehat Alunan Budaya Pringgasela, Dukung Pelestarian Tradisi

Okenews.net– Perhelatan Alunan Budaya Desa Pringgasela 2026 resmi memasuki satu dekade penyelenggaraannya dengan diawali kegiatan Car Free Day dan jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Tugu Juang Pringgasela Raya (Tugu Mopra), Minggu (19/7).

Ribuan warga tampak antusias mengikuti jalan sehat yang secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian Alunan Budaya yang tahun ini mengusung tema "Srimananti", sekaligus menjadi bagian dari Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Dalam sambutannya, Wabup Edwin mengapresiasi semangat masyarakat Pringgasela yang dinilainya berhasil menjaga tradisi, budaya, dan kebersamaan di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, Pringgasela tidak hanya dikenal sebagai sentra tenun khas Lombok, tetapi juga memiliki kekuatan dalam merawat nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

"Pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif berbasis kemasyarakatan seperti ini. Pembangunan Lombok Timur tidak akan berjalan optimal tanpa masyarakat yang sehat, rukun, dan penuh optimisme seperti warga Pringgasela," ujar Edwin.

Ia menilai jalan sehat bukan sekadar aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan membangun kebersamaan antarwarga. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan tersebut juga menghadirkan suasana gembira melalui berbagai hadiah doorprize yang disiapkan panitia.

Wabup juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga ketertiban selama mengikuti kegiatan, sekaligus tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sepanjang rute yang dilalui.

"Yang terpenting, nikmati kebersamaan ini dengan penuh kegembiraan sambil tetap menjaga kebersihan dan ketertiban," pesannya.

Sementara itu, tema "Srimananti" yang diangkat pada Alunan Budaya tahun ini merepresentasikan harapan, peran perempuan, serta identitas tenun khas Pringgasela yang telah menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat setempat.

Melalui penyelenggaraan Alunan Budaya yang telah memasuki usia ke-10, diharapkan tradisi dan potensi budaya Pringgasela semakin dikenal luas, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Timur.

Pemda Lotim dan PN Selong Hadirkan Sidang di Kecamatan, Akses Keadilan Makin Mudah

Hermanamrullah    Juli 02, 2026   

Pemda Lotim dan PN Selong Hadirkan Sidang di Kecamatan, Akses Keadilan Makin Mudah

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pengadilan Negeri Selong resmi memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses pelayanan hukum bagi masyarakat. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan ruang sidang di tempat (zitting plaats) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis (2/7).

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bersama Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra.

Kerja sama ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan peradilan tanpa harus selalu datang ke kantor Pengadilan Negeri Selong.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa kerja sama ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

"Intinya dari kerja sama yang kita bangun dengan Pengadilan Negeri Selong adalah bagaimana supaya kita bisa memberikan pelayanan prima dan pelayanan cepat kepada masyarakat," ujar Haerul Warisin.

Menurutnya, pelaksanaan sidang di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat akan memberikan banyak manfaat. Selain mengurangi beban biaya dan waktu perjalanan, masyarakat juga diharapkan lebih percaya diri saat mengikuti proses persidangan.

"Dengan sidang di tempat, masyarakat akan lebih leluasa memberikan penjelasan maupun pembelaan diri dibanding harus datang ke Pengadilan Negeri Selong. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang baik," katanya.

Meski demikian, Bupati berharap semakin sedikit masyarakat yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Ia juga menilai kerja sama ini menjadi tonggak awal hubungan kelembagaan yang lebih erat antara Pemda Lombok Timur dan Pengadilan Negeri Selong.

"Seluruh kerja sama yang dibangun bersama Forkopimda dilakukan secara terbuka dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra, menyambut baik dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, kerja sama tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan hukum sekaligus mendekatkan proses peradilan kepada masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan Bupati dan Pemda Lombok Timur. Dengan adanya MoU ini, persidangan tidak hanya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Selong, tetapi juga dapat memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah di tingkat desa maupun kecamatan," ujarnya.

Ia menjelaskan, luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan. Selain mempermudah masyarakat memperoleh layanan hukum, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai proses peradilan yang transparan dan mudah diakses.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan hukum di Lombok Timur semakin efektif, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

Peringati Hari Lahir Pancasila, Sekda Lotim Ajak Generasi Muda Jadikan Pancasila Ideologi Hidup

Hermanamrullah    Juni 01, 2026   

Peringati Hari Lahir Pancasila, Sekda Lotim Ajak Generasi Muda Jadikan Pancasila Ideologi Hidup

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur dalam Upacara Hari Lahir Pancasila

Okenews.net– Pancasila dinilai tetap relevan dan menjadi fondasi utama yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga pesatnya perkembangan teknologi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/6).

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman sekaligus jangkar moral bagi Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis. Berkat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Indonesia mampu menjaga persatuan dan stabilitas di tengah berbagai dinamika dunia.

"Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi berbagai perubahan zaman," demikian kutipan amanat Kepala BPIP yang dibacakan Sekda.

BPIP juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri bangsa Indonesia dinilai mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perbedaan di tingkat global.

Selain itu, Indonesia dinilai terus menunjukkan peran nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui keterlibatan pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), partisipasi dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.

Pada momentum Hari Lahir Pancasila ini, BPIP mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya dipahami sebagai simbol atau teks sejarah, tetapi diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata, termasuk dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat.

BPIP juga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan publik berorientasi pada keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan.

Di akhir amanat, masyarakat diajak memperkuat persatuan serta bersama-sama menolak intoleransi dan radikalisme yang berpotensi mengganggu harmoni kebangsaan.

"Pancasila harus terus menjadi kekuatan pemersatu bangsa dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri kokoh karena persatuan, kemanusiaan, dan nilai-nilai religius yang dimilikinya," tutup amanat tersebut.

Halal Bihalal Idul Adha, Kekompakan Pimpinan Lotim Tuai Apresiasi

Hermanamrullah    Mei 28, 2026   

Halal Bihalal Idul Adha, Kekompakan Pimpinan Lotim Tuai Apresiasi

Foto: Halal Bihalal Idul Adha

Okenews.net- Momentum halal bihalal Idul Adha di Kabupaten Lombok Timur berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Kebersamaan yang terlihat antara unsur pimpinan daerah dinilai menjadi simbol harmoninya kepemimpinan dalam membangun daerah.

Dalam suasana sederhana namun penuh makna itu, Bupati Lombok Timur tampak menyambut Wakil Bupati dengan penuh keakraban dan rasa hormat. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Lombok Timur, Saparwadi.

Menurutnya, momen itu menunjukkan kedewasaan dan keteladanan seorang pemimpin dalam menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan pemerintahan.

“Hal seperti ini penting dilihat masyarakat. Kehangatan dan kebersamaan pimpinan daerah menunjukkan bahwa pemerintahan dibangun dengan rasa saling menghargai. Itu menjadi energi positif bagi masyarakat,” ujar Saparwadi.

Ia juga menilai kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam momentum tersebut mencerminkan profesionalisme birokrasi yang matang. Sikap Sekda dinilai menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas dan mendukung jalannya roda pemerintahan secara maksimal.

“Sekda menunjukkan sikap profesional dan memahami posisinya sebagai penguat jalannya pemerintahan serta pelayan administrasi daerah. Kehadiran seperti itu penting untuk menjaga keharmonisan antara kepemimpinan politik dan birokrasi,” tambahnya.

Saparwadi menegaskan, halal bihalal Idul Adha bukan hanya sekadar seremoni silaturahmi, melainkan simbol persatuan dan kekompakan para pemimpin daerah dalam menjaga arah pembangunan Lombok Timur.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan contoh kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan keteduhan, etika, dan rasa saling menghormati dalam setiap momentum publik.

“Ketika pemimpin menunjukkan ketulusan, saling menghormati, dan birokrasi berjalan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tutupnya.

Lantik 87 Pj Kades, Bupati Lotim Tekankan Kepemimpinan untuk Semua Warga

Hermanamrullah    Mei 13, 2026   

Lantik 87 Pj Kades, Bupati Lotim Tekankan Kepemimpinan untuk Semua Warga

Foto: Pelantikan PJS Kepala Desa

Okenews.net – Sebanyak 87 Penjabat Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati H. Haerul Warisin di Pendopo Bupati Lombok Timur, Rabu (13/5/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa kepala desa harus menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok pendukung.

Menurut Haerul Warisin, seorang pemimpin wajib memberikan pelayanan secara merata setelah dipercaya menduduki jabatan. Ia menilai kepemimpinan yang baik akan meninggalkan teladan bagi generasi berikutnya.

“Ketika sudah menjadi pemimpin, maka yang dilayani adalah seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia juga meminta para Pj. Kepala Desa yang baru dilantik bekerja secara maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah, lanjutnya, yakni perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Selain pembenahan data sosial, program pemberdayaan masyarakat desa juga diminta menjadi perhatian serius para penjabat kepala desa, termasuk mendukung pelaksanaan program Desa Berdaya.

Bupati mengingatkan bahwa tugas di tingkat desa memiliki beban kerja yang cukup berat. Karena itu, perlindungan ketenagakerjaan bagi aparatur desa harus dipastikan berjalan dengan baik.

Ia menegaskan seluruh kepala desa hingga kepala lingkungan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan jaminan perlindungan kerja.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan sosialisasi terkait penghargaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Desa. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan santunan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada sejumlah penerima manfaat.

Lotim Peringati HUT Otda ke-30, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kemajuan

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Lotim Peringati HUT Otda ke-30, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kemajuan

Foto: Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/4). Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taufik, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah harus mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menindaklanjuti pesan tersebut, Sekda Lombok Timur memaparkan sejumlah capaian daerah yang dinilai membanggakan. Di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur berhasil menempati peringkat keempat dalam indeks pembangunan terbaik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah pada akhir 2025 tercatat mencapai 4,93 persen, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di NTB.

“Capaian ini merupakan hasil nyata dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Juaini di hadapan peserta apel.

Selain itu, Lombok Timur juga mencatat berbagai prestasi nasional, di antaranya sebagai kabupaten terbaik dalam percepatan digitalisasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat nasional, serta pengendalian inflasi terbaik di kawasan NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Tak hanya itu, daerah ini juga meraih penghargaan sebagai pengelola keuangan daerah terbaik tahun 2025 dalam program inklusi keuangan.

Sekda menambahkan, berbagai insentif dan penghargaan yang diterima akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah mendorong inovasi, termasuk dalam penguatan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi layanan.

“Keberhasilan ini bukan hasil kerja individu, melainkan kerja bersama. Kita harus terus mempertahankan inovasi dan berbagi pengalaman untuk kemajuan Lombok Timur ke depan,” tegasnya.

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Hermanamrullah    April 20, 2026   

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini masuk dalam nominasi kabupaten berprestasi pada ajang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.

Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin hadir bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan capaian serta inovasi yang telah dijalankan.

Di hadapan tim penilai, Bupati memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp556 miliar. Capaian tersebut didukung oleh digitalisasi sistem melalui penerapan SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kolaborasi dengan platform e-commerce. Tahun 2026, Pemda menargetkan seluruh pajak daerah dilakukan secara non-tunai, seluruh desa aktif digital, serta mayoritas wajib pajak menggunakan kanal digital dengan sistem pemantauan real-time.

Selain mengejar pendapatan, Pemda juga menekankan peran BUMD sebagai penyedia layanan publik. Enam BUMD yang dimiliki diarahkan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemda menerapkan skema pemanfaatan melalui kerja sama operasional dengan pihak ketiga. Hasilnya dibagi dengan komposisi 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui penerapan BLUD pada rumah sakit dan puskesmas. Skema ini dinilai memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga layanan dapat ditingkatkan secara efisien tanpa mengedepankan keuntungan semata.

Pemda juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat penanganan wilayah rawan gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Penilaian ini melibatkan tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Ditjen Otonomi Daerah. Pemenang nantinya akan ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Hermanamrullah    April 13, 2026   

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lotim, Pemda Dorong Tambahan Pasokan dan Perketat Pengawasan

Foto: Bupati dan Jajaran Rakor kelangkaan Gas Elpiji 3 kg

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pertamina, agen, dan perwakilan pangkalan elpiji menggelar rapat koordinasi guna merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui kelangkaan elpiji 3 kg mulai dirasakan sejak akhir Ramadan. Menurutnya, kondisi ini dipicu isu yang tidak benar sehingga memicu kepanikan masyarakat dan berujung pada aksi pembelian berlebihan atau panic buying.

Di sisi lain, Tim Satgas Elpiji menemukan adanya penyalahgunaan distribusi di lapangan. Gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru digunakan oleh pelaku usaha, termasuk peternak ayam. Padahal, pada tabung elpiji telah tertera jelas peruntukannya.

“Masih banyak yang tidak berhak justru menggunakan elpiji 3 kg,” tegas Bupati.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang cukup tinggi pada 2025, yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, termasuk dalam penggunaan elpiji.

Sebagai langkah cepat, Bupati meminta Pertamina menambah pasokan melalui skema super ekstra dropping untuk menekan kepanikan warga. Upaya tersebut akan dibarengi pengawasan ketat oleh satgas guna memastikan distribusi tepat sasaran.

Selain solusi jangka pendek, Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengusulkan penggunaan data desil dalam pendistribusian elpiji subsidi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Pemerintah daerah juga meminta agen tetap menyalurkan elpiji secara normal serta tidak mengurangi jatah pangkalan. Koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, Tommy Wisnu Ramdan, menyatakan pihaknya akan menyampaikan usulan tambahan pasokan ke pusat. Ia mengungkapkan, selama 1 hingga 14 April, distribusi elpiji di Lombok Timur mencapai sekitar 40.556 tabung per hari, termasuk tambahan 5.000 hingga 6.000 tabung dari alokasi normal.

Sementara itu, salah satu agen elpiji, Reza, mengaku pihaknya telah mengimbau pangkalan agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan, yakni satu tabung per orang. Namun, tren pembelian saat ini menunjukkan masyarakat cenderung membeli sekaligus tabung dan isiannya.

“Pertamina juga kewalahan. Tambahan pasokan sudah melebihi alokasi normal,” ujarnya.

Ia menegaskan, agen tetap berkomitmen menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Data di lapangan menunjukkan terdapat sekitar 1.000 kandang ayam di Lombok Timur, yang sebagian di antaranya masih menggunakan elpiji subsidi. Hal serupa juga ditemukan pada mitra dapur MBG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menambahkan bahwa pihaknya bersama satgas telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas distribusi.

Menurutnya, dengan tambahan pasokan dan skema fakultatif yang berjalan, kondisi seharusnya sudah mencukupi. Ia juga menegaskan bahwa isu tersendatnya pasokan elpiji tidak benar.

“Alokasi saat ini sudah jauh di atas normal, diharapkan kondisi segera kembali stabil,” pungkasnya.

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Hermanamrullah    Maret 07, 2026   

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Foto Istimewa: Sekertaris Daerah Lotim Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Okenews.net- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada masyarakat dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare.

Penyerahan SK berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi Wisata Edukasi Terpadu dan Camping Area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Dari enam SK yang diserahkan, lima di antaranya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sementara satu SK diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.

“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak dan ibu masuk kawasan hutan harus berhadapan dengan polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal untuk mengelolanya,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar tiga juta hektare yang melibatkan 1,34 juta kepala keluarga.

Sementara di NTB, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Presiden pun telah memerintahkan agar potensi tersebut segera diproses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain penyerahan SK, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program perhutanan sosial tersebut. Menurutnya, sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur sebagian besar tinggal di kawasan pinggiran hutan.

“Dengan kebijakan ini, daerah memiliki peluang besar untuk terus menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berpihak kepada masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika sebelumnya masyarakat harus melalui proses panjang hingga ke Jakarta untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan, kini proses tersebut jauh lebih mudah dan berpihak pada masyarakat kecil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset alam. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah pengajuan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat.

Sekda optimistis, dengan tata kelola yang baik, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sekaligus mendorong pembangunan daerah di Lombok Timur.

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

Pemda Lombok Timur Siap Dikawal BPK, Wabup Edwin Pastikan Pemeriksaan Berjalan Lancar

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

Pemda Lombok Timur Siap Dikawal BPK, Wabup Edwin Pastikan Pemeriksaan Berjalan Lancar

Wakil Bupati Lotim, Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung proses pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menerima tim BPK dalam pertemuan awal atau entry meeting di ruang kerjanya, Rabu (28/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wabup Edwin memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan yang akan berlangsung selama 45 hari ke depan dapat berjalan lancar dan transparan. Ia menyatakan akan mengawal langsung proses tersebut, termasuk menunjuk person in charge (PIC) guna mempermudah koordinasi serta penyediaan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Menurutnya, kehadiran BPK justru menjadi sarana evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan awal yang disampaikan BPK dinilai sangat membantu Pemda dalam memetakan berbagai aspek yang perlu dibenahi ke depan.

Didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Inspektur Daerah, Wabup menegaskan komitmen Pemda Lombok Timur untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan. Upaya tersebut, kata dia, tidak semata demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Terkait tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP), Wabup mengakui masih terdapat sejumlah kendala. Meski demikian, ia optimistis seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Entry meeting ini sekaligus menandai dimulainya pemeriksaan resmi BPK terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Pemkab Lombok Timur. Adapun fokus pemeriksaan meliputi piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan aset, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baznas Lombok Timur Salurkan Rp440 Juta Insentif untuk 1.434 Guru TK dan PAUD

Hermanamrullah    Januari 21, 2026   

Baznas Lombok Timur Salurkan Rp440 Juta Insentif untuk 1.434 Guru TK dan PAUD

Penyaluran Bantuan Guru

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur Bersama Pemda kembali menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada para tenaga pendidik non ASN. Pada tahap pertama Tahun 2026, Baznas menyalurkan insentif senilai Rp440 juta kepada 1.434 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di jenjang TK, PAUD, dan Kelompok Bermain (KB).

Penyaluran insentif tersebut dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (21/01/2026), dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai mitra strategis dalam pendistribusian dana umat.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhamad Kamli, menjelaskan bahwa para penerima manfaat berasal dari tujuh kecamatan, yakni Terara, Labuhan Haji, Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak, dan Jerowaru.

“Insentif ini bersumber dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki yang disalurkan melalui Baznas Lombok Timur. Amanah ini kami kembalikan kepada mereka yang berhak, khususnya guru non ASN yang selama ini berjuang di pendidikan usia dini,” ujarnya.

Menurut Kamli, guru TK dan PAUD merupakan kelompok strategis yang perlu mendapat perhatian karena berperan besar dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini, meskipun sering berada dalam keterbatasan ekonomi.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya. Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi berupa hadiah umrah kepada seorang guru PAUD yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi panjang dalam dunia pendidikan.

Baznas Lombok Timur berharap penyaluran insentif ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat serta mendorong sinergi berkelanjutan antara Baznas, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Lombok Timur.

Satu Tahun MBG Lombok Timur: Dongkrak PDRB, Pemda Siapkan Skema Pengawasan Baru Libatkan Publik

Hermanamrullah    Januari 19, 2026   

Satu Tahun MBG Lombok Timur: Dongkrak PDRB, Pemda Siapkan Skema Pengawasan Baru Libatkan Publik

Evaluasi Program Makan Bergizi Gerati

Okenews.net-Setelah setahun penuh dijalankan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur akhirnya masuk meja evaluasi. Pemerintah Daerah bersama DPRD Lombok Timur menggelar rapat khusus di Ruang Rapat DPRD lantai III, Senin (19/01/2026), untuk membedah capaian program sepanjang 2025 sekaligus merancang penguatan kebijakan di tahun 2026.

Rapat tersebut mengungkap dua wajah program MBG: capaian positif dari sisi ekonomi daerah, sekaligus tantangan serius di level pelaksanaan teknis.

Sekretaris Daerah Lombok Timur yang juga Ketua Satgas MBG, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan keberadaan MBG turut mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.

“Program ini menggerakkan rantai ekonomi, mulai dari penyedia bahan pangan hingga tenaga kerja lokal,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Meski demikian, Juaini menegaskan bahwa Pemda tidak menutup mata terhadap berbagai dinamika yang muncul di lapangan. Ia menyoroti pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam menyukseskan program, terutama dalam pelaksanaan makan bersama.

Menurutnya, sekolah yang membangun komunikasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu menjalankan program tanpa hambatan berarti. Sebaliknya, lemahnya koordinasi kerap memicu persoalan teknis.

Menyadari tingginya risiko dalam penyajian makanan segar, Pemda berencana membuka ruang pengawasan baru yang melibatkan masyarakat. Pada pertengahan 2026, akan dibentuk bidang monitoring khusus yang diisi perwakilan publik di luar mitra resmi.

“Wadah ini akan menampung keluhan, masukan, sekaligus menjadi kontrol cepat dari wali murid dan masyarakat,” tegas Juaini.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi sekaligus memungkinkan penyelesaian masalah secara berjenjang di tingkat daerah, tanpa harus selalu menunggu arahan dari pusat atau provinsi.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menekankan bahwa Satgas MBG di tingkat kabupaten memiliki peran krusial sebagai pengawas lapangan. Satgas diminta aktif memantau operasional SPPG dan memastikan setiap persoalan segera dilaporkan ke tingkat lebih tinggi agar perbaikan dapat dilakukan cepat dan tepat.

Dalam rapat yang sama, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, turut memberikan klarifikasi atas insiden yang sempat terjadi di Desa Kembangsari. Hasil investigasi menunjukkan bahwa persoalan tidak semata berasal dari penyedia, melainkan juga minimnya edukasi konsumsi.

“Susu kedelai yang seharusnya langsung diminum justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melewati batas kelayakan konsumsi,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan pula indikasi dari pihak mitra penyedia yang memesan susu mendekati masa kedaluwarsa. Temuan tersebut menjadi catatan penting untuk memperketat seleksi dan pengawasan mitra ke depan.

Dari sisi infrastruktur layanan, MBG Lombok Timur mencatat capaian di atas target. Hingga kini, sebanyak 213 SPPG telah terdaftar dalam sistem, melampaui target awal sebanyak 159 unit. Namun, sekitar 40 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, terkendala aktivasi akun sistem.

Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah validasi data penerima manfaat. Sinkronisasi data dari Dapodik, EMIS, dan BKKBN masih menjadi pekerjaan rumah, terlebih setelah tiga kali perubahan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat pusat.

Fokus 2026, kata Agamawan, adalah memastikan akurasi data penerima tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penjaga sekolah yang resmi masuk dalam skema MBG.

Evaluasi ini menjadi penanda bahwa MBG Lombok Timur tengah bergerak menuju fase pematangan kebijakan bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kualitas layanan dan akuntabilitas publik.

Bupati Lombok Timur Tegaskan OPD Harus Tancap Gas Sejak Awal 2026

Hermanamrullah    Januari 14, 2026   

Bupati Lombok Timur Tegaskan OPD Harus Tancap Gas Sejak Awal 2026

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TA 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh perangkat daerah, Rabu (14/01/2026), di Aula Pendopo Bupati Lombok Timur. 

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja keuangan daerah tahun 2025 yang dinilainya menunjukkan tren positif. Ia menyebut capaian tersebut patut disyukuri, meski masih terdapat ruang perbaikan.

“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, terutama dalam optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, jangan ada rasa puas diri,” tegas Bupati.

Berdasarkan realisasi anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai 100,78 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 99,5 persen dan belanja daerah terealisasi 98,33 persen. Menurut Bupati, angka tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan terukur.

Meski demikian, Bupati menekankan pentingnya percepatan eksekusi program sejak awal tahun. Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan yang perencanaannya sudah matang segera dijalankan tanpa menunggu akhir tahun.

“Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun, terutama kegiatan fisik yang sudah jelas kontraknya. Ini harus dikendalikan sejak sekarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran sepenuhnya melekat pada kepala dinas atau kepala badan selaku pengguna anggaran. Ia meminta para pimpinan OPD lebih disiplin, cermat, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBD 2026.

Rakor tersebut turut menjadi penegasan komitmen Pemkab Lombok Timur untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan efektif, tepat waktu, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Hermanamrullah    Januari 08, 2026   

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Penyerahan SK PPPK 

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi melantik dua kepala dinas definitif pada Kamis (08/01/2026). Pelantikan tersebut masing-masing menetapkan L. Aries Fahrozi sebagai Kepala Dinas Kesehatan serta Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur dan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2021, yang diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur Hairul Warisin, mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan. Menurutnya, sumpah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi aturan moral dan komitmen tidak tertulis dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.

“Dengan kepala dinas yang baru, saya berharap Lombok Timur bisa menjadi lebih baik ke depan. Kuncinya adalah koordinasi, kerja sama, dan kemauan untuk bekerja maksimal demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hairul Warisin juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK, terutama yang bertugas sebagai tenaga pendidik. Ia mendorong para guru PPPK untuk terus mengasah kemampuan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan secara menyeluruh.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar terus bahu-membahu dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Ia pun mengapresiasi kinerja jajaran kepala dinas yang dinilainya memiliki kualitas dan dedikasi yang luar biasa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan belasungkawa kepada sejumlah daerah yang dilanda musibah, seraya bersyukur karena Lombok Timur terhindar dari bencana besar. Ia menilai kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

“Semua harus terus bergerak. Jangan karena mendekati masa pensiun lalu berhenti bekerja maksimal. Justru menjelang pensiun, kita harus meninggalkan jejak kebaikan bagi rekan kerja dan daerah,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan strategis. PPPK berpotensi menjadi kepala sekolah, bahkan pemerintah daerah tengah mengkaji dan mengusulkan agar PPPK juga dapat menjabat sebagai kepala puskesmas.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPPK yang telah mendedikasikan diri untuk masyarakat Lombok Timur, serta mengingatkan jajaran pelayanan kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dan senyuman dalam melayani masyarakat.

“Pelayanan kesehatan harus ramah, humanis, dan penuh empati. Itu bagian dari kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

DPRD Lombok Timur Tetapkan Renja 2026, Komitmen Perkuat Kinerja dan Pengawasan

Hermanamrullah    Januari 06, 2026   

DPRD Lombok Timur Tetapkan Renja 2026, Komitmen Perkuat Kinerja dan Pengawasan

DPRD Lombok Timur

Okenews.net- Suasana ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur berlangsung khidmat saat Rapat Paripurna VII Masa Sidang II Tahun 2026 digelar. Satu per satu anggota dewan menempati kursinya, menandai dimulainya agenda penting penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun Anggaran 2026.

Rapat ini bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi menjadi momentum strategis untuk memastikan arah kerja lembaga legislatif daerah berjalan lebih terukur, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sekretaris DPRD Lombok Timur, Iswan Rakhmadi, mengawali sidang dengan menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dinyatakan sah dan resmi dibuka. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, bersama unsur pimpinan dewan.

Dalam pemaparannya, pimpinan DPRD menjelaskan bahwa Renja 2026 mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari rapat Badan Musyawarah, rapat paripurna, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda), hingga kegiatan bimbingan teknis bagi anggota dewan.

Selain itu, agenda reses, kunjungan kerja, rapat komisi dan alat kelengkapan dewan, rapat dengar pendapat, serta penyerapan aspirasi masyarakat juga menjadi bagian integral dalam rencana kerja tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan itu dirancang guna mengoptimalkan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Penetapan rencana kerja DPRD tahun anggaran 2026 dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD agar lebih terukur, terarah, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” jelas Iswan.

Setelah melalui pembahasan dan mendapat persetujuan peserta rapat, disampaikan Rancangan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persetujuan Dewan terhadap Renja DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan secara resmi dalam rapat paripurna.

Dengan disahkannya Renja 2026, DPRD Lombok Timur menegaskan komitmennya menjalankan tugas kelembagaan secara optimal. Dokumen ini menjadi pijakan strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Bagi DPRD, tahun 2026 bukan sekadar deretan agenda dan jadwal rapat, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan yang lahir dari ruang sidang benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.