Polres Lombok Utara dan Umat Buddha Bagikan 1.000 Takjil, Perkuat Toleransi di Bulan Ramadan

Hermanamrullah    Maret 08, 2026   

Polres Lombok Utara dan Umat Buddha Bagikan 1.000 Takjil, Perkuat Toleransi di Bulan Ramadan

Sumber Foto: Humas Polres Lombok Utara

Okenews.net- Semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama kembali terlihat di Kabupaten Lombok Utara. Kepolisian Resor (Polres) Lombok Utara bersama Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kabupaten Lombok Utara membagikan sekitar 1.000 paket takjil kepada masyarakat pengguna jalan di depan Mapolsek Tanjung, Minggu (8/3/2026) sore.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta,didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara Ny. Heny Agus Purwanta serta Kapolsek Tanjung AKP Surya Itawan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekwil SAGIN Provinsi Bali dan NTB YM. Bhadra Wardana, Ketua MBI Kabupaten Lombok Utara Krisna Dharma, Ketua Gemabudhi NTB Oki David Gandhi, tokoh masyarakat Tri Dharma Sudiana, Ketua Magabudhi Lombok Utara Rusdianto, Ketua WBI Lombok Utara Harnawati, para ketua vihara binaan MBI se-KLU, serta umat Buddha dari enam vihara binaan MBI di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam kegiatan itu, umat Buddha bersama jajaran Polres Lombok Utara membagikan takjil berupa kelapa muda kepada para pengendara yang melintas. Aksi berbagi tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata keharmonisan dan persaudaraan antarumat beragama di Lombok Utara.

“Momentum Ramadan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Kehadiran saudara-saudara kita dari MBI yang turut berbagi takjil kepada masyarakat merupakan contoh nyata toleransi dan persaudaraan yang patut kita jaga bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Lombok Utara akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang mampu mempererat hubungan antarumat beragama sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Sementara itu, Ketua MBI Kabupaten Lombok Utara Krisna Dharma menjelaskan bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan bentuk kepedulian umat Buddha kepada masyarakat serta penghormatan kepada umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kegiatan ini bagian dari semangat kebersamaan dan toleransi yang selalu kami jaga. Kami ingin menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling berbagi dan mempererat persaudaraan,” katanya.

Kegiatan pembagian takjil berlangsung tertib dan penuh keakraban. Para pengguna jalan yang melintas pun menyambut positif aksi sosial tersebut, yang dinilai menjadi contoh nyata kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Lombok Utara.

ATR/BPN Beri Penghargaan WBBM dan WTAB kepada 32 Satker

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

ATR/BPN Beri Penghargaan WBBM dan WTAB kepada 32 Satker

Sumber: Humas Atr/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (Satker) yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penghargaan tersebut berupa predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026 yang diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satker yang berhasil meraih predikat tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi bukti komitmen nyata dalam memperbaiki sistem pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Satker yang meraih predikat WBBM dan WTAB hari ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam melakukan perbaikan layanan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari proses reformasi birokrasi. Setiap Satker, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau mendapatkan penghargaan tentu kita senang. Namun setelah itu, Bapak/Ibu tetap harus melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Inspektorat Jenderal ATR/BPN, Sutaryono, melaporkan bahwa penghargaan WBBM diberikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sementara itu, predikat WTAB diberikan kepada 31 Satker yang terdiri dari Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Bali serta 29 Kantor Pertanahan di berbagai daerah.

Predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada unit kerja pemerintah yang dinilai berhasil menerapkan reformasi birokrasi, mencegah praktik korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Adapun WTAB merupakan penghargaan internal yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Satker yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Predikat ini juga menjadi langkah awal bagi Satker untuk menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hingga WBBM.

Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian PAN-RB, Kamaruddin, turut mengapresiasi capaian yang diraih jajaran ATR/BPN. Ia berharap Satker penerima penghargaan mampu mempertahankan integritas serta menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.

“Kami berharap Satker penerima predikat ini dapat terus menjaga konsistensi kinerja, memperkuat orientasi pada hasil dan dampak, serta menjadi role model dan agen perubahan bagi instansi lainnya,” ujarnya.

Kegiatan pemberian penghargaan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

DPMPTSP Lombok Utara Gelar Bimtek OSS RBA untuk Operator Desa dan OPD

Hermanamrullah    Maret 06, 2026   

DPMPTSP Lombok Utara Gelar Bimtek OSS RBA untuk Operator Desa dan OPD

Humas DPMPTSP Lombok Utara

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 serta sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh operator desa serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur pemerintah daerah dan operator desa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA yang terintegrasi secara nasional.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan langsung dari narasumber Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Materi yang disampaikan meliputi implementasi kebijakan terbaru, mekanisme pelayanan perizinan berusaha, hingga tata cara penggunaan sistem OSS bagi pemerintah daerah dan operator desa.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa.

“Kegiatan ini bertujuan agar seluruh operator dan perangkat daerah memahami secara teknis proses perizinan berusaha berbasis risiko sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan sistem OSS RBA secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Kabupaten Lombok Utara.

Dengan meningkatnya kapasitas operator desa dan perangkat daerah, pelayanan perizinan usaha di Lombok Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Sekolah Rakyat Dibangun di Gumantar, BPN dan Bupati KLU Tegaskan Komitmen Pendidikan

Hermanamrullah    Maret 04, 2026   

Sekolah Rakyat Dibangun di Gumantar, BPN dan Bupati KLU Tegaskan Komitmen Pendidikan

Foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait, Rabu (3/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran pembangunan, khususnya dari sisi administrasi dan aspek pertanahan.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Lombok Utara. Kami siap memastikan seluruh aspek pertanahan berjalan tertib dan sesuai ketentuan agar proses pembangunan tidak terkendala,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Najmul Akhyar menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kami ingin tidak ada lagi anak-anak Lombok Utara yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Sekolah Rakyat di Desa Gumantar diharapkan segera rampung dan menjadi pusat pendidikan baru yang mampu melahirkan generasi muda Lombok Utara yang unggul serta berdaya saing.

PTSL 2026 Masuk Desa Andalan, Warga Diminta Siapkan Bukti Kepemilikan Tanah

Hermanamrullah    Februari 28, 2026   

PTSL 2026 Masuk Desa Andalan, Warga Diminta Siapkan Bukti Kepemilikan Tanah

Atr/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan penyuluhan digelar di Desa Andalan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara itu dihadiri perangkat desa serta warga setempat yang menjadi sasaran pelaksanaan PTSL tahun ini. Sosialisasi tersebut menjadi langkah awal sebelum tim turun melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis di lapangan.

Ketua Tim Ajudikasi PTSL TA 2026, Amrulloh Armin, SH, menegaskan bahwa kesiapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran program. Ia mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh bukti penguasaan maupun kepemilikan tanah telah disiapkan sejak dini.

“Bukti kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi dasar utama dalam proses penerbitan sertipikat. Masyarakat diharapkan menyiapkan dokumen pendukung agar proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” tegas Amrulloh di hadapan peserta sosialisasi.

Selain membahas persyaratan administrasi, tim juga menjelaskan tahapan pelaksanaan PTSL, mulai dari pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat. Warga turut diingatkan pentingnya pemasangan tanda batas tanah guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Program PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat secara menyeluruh. Melalui legalitas aset tersebut, diharapkan dapat mencegah konflik pertanahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tanah yang dimiliki warga.

Dengan digelarnya sosialisasi ini, masyarakat Desa Andalan diharapkan dapat berperan aktif menyukseskan PTSL 2026 sehingga seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Kanwil BPN NTB Monev di Lombok Utara, Dorong Percepatan Layanan Pertanahan

Hermanamrullah    Februari 23, 2026   

Kanwil BPN NTB Monev di Lombok Utara, Dorong Percepatan Layanan Pertanahan

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kanwil BPN NTB) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Rabu (18/9/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN NTB, Catur Bowo Susbiarto, bersama tim teknis. Monev dilakukan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan teknis guna memastikan seluruh kegiatan survei dan pemetaan berjalan sesuai standar operasional prosedur, regulasi, serta target kinerja tahun anggaran berjalan.

Dalam arahannya, Catur Bowo menekankan pentingnya peningkatan kualitas data spasial dan yuridis sebagai fondasi utama pelayanan pertanahan. Ia mendorong percepatan penyelesaian pengukuran bidang tanah, peningkatan akurasi peta pendaftaran, pemutakhiran data geospasial, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi survei dan pemetaan berbasis digital.

Selain itu, evaluasi juga menyasar progres pelaksanaan program strategis nasional, ketersediaan peta kerja, pengelolaan arsip ukur, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung layanan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara beserta jajaran menyambut baik kegiatan tersebut. Monev dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi antara Kantah dan Kanwil, terutama dalam menghadapi tantangan percepatan layanan pertanahan yang semakin dinamis.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan kinerja layanan survei dan pemetaan di Lombok Utara semakin optimal dan akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum data pertanahan kepada masyarakat, sejalan dengan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan terpercaya.

Panitia Ajudikasi Resmi Dilantik, Kantor Pertanahan Lombok Utara Perkuat Komitmen Tertib Administrasi

Hermanamrullah    Februari 15, 2026   

Panitia Ajudikasi Resmi Dilantik, Kantor Pertanahan Lombok Utara Perkuat Komitmen Tertib Administrasi

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas (Satgas) Fisik, Satgas Yuridis, serta Satgas Administrasi, Kamis (12/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan program pertanahan di wilayah Lombok Utara. Para panitia dan satgas yang dilantik akan bertugas memastikan proses pendataan, pengukuran, penelitian yuridis, hingga administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme.

“Pelantikan ini adalah amanah. Saya berharap seluruh panitia dan satgas yang telah diambil sumpahnya dapat bekerja dengan jujur, transparan, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tertib administrasi pertanahan merupakan fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Dengan kerja tim yang solid, diharapkan proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

“Kita ingin memastikan setiap proses pertanahan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Lombok Utara. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan,” tambahnya.

Melalui pelantikan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung percepatan program strategis pertanahan di daerah.

Diharapkan, keberadaan Panitia Ajudikasi dan berbagai satgas tersebut mampu memberikan dampak nyata dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Perkuat Pengawasan PPAT, Kantah Lombok Utara Lantik MPPD Secara Daring

Hermanamrullah    Februari 10, 2026   

Perkuat Pengawasan PPAT, Kantah Lombok Utara Lantik MPPD Secara Daring

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi melaksanakan pengangkatan dan pengucapan sumpah Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD), Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari adaptasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa pembentukan dan penguatan MPPD memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas layanan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah ini memiliki peran penting dalam memastikan setiap PPAT menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kode etik, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.

Ia menambahkan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten akan berdampak langsung pada tertib administrasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan.

“Dengan pengawasan yang baik, kita ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembuatan akta tanah, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dan kepastian hukum benar-benar terwujud,” tegasnya.

Prosesi pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan disaksikan oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan secara virtual. Menurutnya, meskipun dilaksanakan secara daring, esensi sumpah jabatan tetap memiliki kekuatan moral dan hukum yang sama.

“Pelaksanaan secara daring tidak mengurangi makna sumpah jabatan. Ini adalah komitmen moral dan tanggung jawab hukum yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota majelis,” katanya.

Dengan pengambilan sumpah tersebut, para anggota MPPD secara resmi dinyatakan sah untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, penilaian, serta penegakan kode etik terhadap PPAT di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Muhammad Shaleh Basyarah berharap, keberadaan MPPD dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.

“Saya berharap Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah yang telah dilantik dapat bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas, serta mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkeadilan bagi masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya.

Rakerda Pertanahan NTB, BPN Lombok Utara Dorong Layanan Cepat, Pasti, dan Pro-Rakyat

Hermanamrullah    Februari 06, 2026   

Rakerda Pertanahan NTB, BPN Lombok Utara Dorong Layanan Cepat, Pasti, dan Pro-Rakyat

Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Komitmen memperkuat pelayanan pertanahan dan penataan ruang terus diperkuat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pendaftaran Tanah dan Penataan Ruang se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah BPN NTB, Jalan Pendidikan Nomor 4, Kota Mataram, ini diikuti oleh seluruh pimpinan Kantor Pertanahan kabupaten dan kota se-NTB. Rakerda menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam memperkuat pelaksanaan program pendaftaran tanah sekaligus menyelaraskan kebijakan penataan ruang di daerah.

Selain membahas program prioritas, forum ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja layanan pertanahan serta merumuskan langkah-langkah konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa koordinasi lintas wilayah seperti Rakerda ini memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan pertanahan berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Rakerda ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarwilayah. Tujuannya jelas, agar pelayanan pertanahan semakin profesional, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa BPN Lombok Utara berkomitmen mendukung percepatan penyelesaian Program Prioritas dan Pekerjaan Strategis Nasional, khususnya yang berbasis mitigasi risiko, demi mendukung pembangunan daerah yang tertib ruang dan berkelanjutan.

“Kami di Lombok Utara siap mengimplementasikan hasil Rakerda ini secara konkret, sehingga pelayanan pertanahan tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui Rakerda ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh jajaran BPN se-NTB untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan serta memperkuat tata kelola penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perkuat Layanan Publik, Kantah Lombok Utara Satukan Persepsi dengan IPPAT

Hermanamrullah    Januari 27, 2026   

Perkuat Layanan Publik, Kantah Lombok Utara Satukan Persepsi dengan IPPAT

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Upaya meningkatkan kualitas dan kepastian layanan pertanahan terus dilakukan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya melalui rapat koordinasi proses bisnis layanan pertanahan bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Lombok Utara yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Rapat yang berlangsung di Aula Kantah Lombok Utara tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara Kantor Pertanahan dan PPAT sebagai mitra utama dalam pelayanan administrasi pertanahan. Hadir langsung Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Mohammad Shaleh Basyarah, didampingi jajaran pejabat struktural, serta Ketua IPPAT Lombok Utara Junaedi, bersama seluruh anggota IPPAT.

Dalam arahannya, Mohammad Shaleh Basyarah menekankan bahwa keselarasan proses bisnis menjadi kunci utama dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang efektif dan terpercaya. Menurutnya, koordinasi yang berkesinambungan perlu terus dibangun agar setiap tahapan layanan berjalan sesuai aturan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“PPAT merupakan mitra strategis Kantor Pertanahan. Karena itu, kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap alur layanan sangat penting untuk meminimalkan kendala serta mempercepat penyelesaian pelayanan,” ujarnya.

Selain penyampaian kebijakan dan teknis layanan, rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi terbuka. Berbagai persoalan di lapangan, tantangan administrasi, hingga masukan dari PPAT dibahas secara konstruktif sebagai bahan evaluasi bersama.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Kantah Lombok Utara berharap terbangun komunikasi yang semakin solid dengan IPPAT. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya layanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum serta kepuasan bagi masyarakat Lombok Utara.

Perkuat Good Governance, BPN Lombok Utara Gelar Internalisasi SPIP dan Manajemen Risiko 2026

Hermanamrullah    Januari 26, 2026   

Perkuat Good Governance, BPN Lombok Utara Gelar Internalisasi SPIP dan Manajemen Risiko 2026

Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melaksanakan kegiatan Internalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, serta Penyusunan Risk Register Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis (22/01/2026) dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pengawas serta Koordinator Substansi (Korsub) di lingkungan Kantor Pertanahan Lombok Utara.

Internalisasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses bisnis dan pelayanan pertanahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi serta memetakan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan organisasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa penerapan SPIP dan manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari budaya kerja aparatur.

“Melalui internalisasi SPIP dan penyusunan risk register ini, kami ingin seluruh jajaran memiliki kesadaran risiko dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan pengendalian intern yang kuat, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.

Ia menambahkan, penyusunan Risk Register Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, agar setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki mitigasi risiko yang jelas dan terukur.

“Kami berkomitmen memperkuat sistem pengendalian intern secara berkelanjutan, sehingga pelayanan pertanahan kepada masyarakat semakin berkualitas, akuntabel, dan terpercaya,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap mampu membangun budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan pelayanan pertanahan yang berintegritas.

Kantor Pertanahan KLU Perkuat Layanan Digital Lewat ID Card dan E-Money Bank Mandiri

Hermanamrullah    Januari 23, 2026   

Kantor Pertanahan KLU Perkuat Layanan Digital Lewat ID Card dan E-Money Bank Mandiri

Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong modernisasi tata kelola perkantoran. Salah satunya melalui kegiatan penyerahan ID Card dan E-Money Bank Mandiri kepada seluruh pegawai yang digelar pada Rabu, (02/012026), bertempat di Kantor Pertanahan KLU.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Bank Mandiri dengan Kantor Pertanahan KLU dalam mendukung penerapan sistem identitas pegawai terpadu sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan kerja.

Melalui penggunaan ID Card terintegrasi dengan E-Money, diharapkan proses administrasi internal menjadi lebih tertib, akses layanan semakin mudah, serta transaksi keuangan berlangsung lebih efisien, aman, dan transparan. Inisiatif ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam percepatan digitalisasi layanan publik.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dengan Bank Mandiri. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Penerapan ID Card dan E-Money ini tidak hanya mendukung ketertiban administrasi, tetapi juga menjadi upaya nyata kami dalam menciptakan sistem kerja yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan kenyamanan pegawai sekaligus berdampak positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan penyerahan berlangsung tertib dan lancar, serta mendapat respon positif dari seluruh pegawai. Para pegawai menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai memudahkan aktivitas kerja sehari-hari sekaligus mendukung ekosistem transaksi non-tunai di lingkungan perkantoran.

Dengan langkah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam rangka memberikan pelayanan pertanahan yang semakin prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.