www.okenews.net

Selasa, 16 September 2025

     

DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN 2026 Sebesar Rp9,49 Triliun

Nusron Wahid

Okenews.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mendapat pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,49 triliun. Penetapan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.

“Untuk tahun anggaran 2026, pagu Kementerian ATR/BPN ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun, terdiri dari belanja operasional dan non-operasional,” kata Nusron.

Dari total pagu tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara Rp3,023 triliun diarahkan untuk kegiatan non-operasional, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, dan penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Total anggaran untuk program prioritas mencapai Rp1,8 triliun.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,289 triliun pada 2026. Target ini naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun dan sisanya Rp44,651 miliar dari layanan umum.

Nusron menegaskan, seluruh anggaran akan dikelola secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan layanan publik. “Sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nusron juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh. “Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 mendapat pendampingan dan dukungan dari para pimpinan serta anggota Komisi II DPR RI,” ujarnya.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dan turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

     

Wamen ATR/BPN Apresiasi Dukungan DPR, Anggaran 2026 Fokus Perbaikan Layanan dan Percepatan PTSL

Wamen ATR/Waka BP, Ossy Dermawan

Okenews.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.

Wamen Ossy menegaskan, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran 2026 akan difokuskan pada perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Maka, proses pelayanan harus semakin mudah namun tetap akurat, mengingat produk yang kami hasilkan memiliki kekuatan hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.

Aspek kedua adalah peningkatan kualitas SDM melalui rotasi dan penugasan pegawai ke berbagai daerah. 

“Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel agar mereka memperoleh pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI juga menyoroti pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas nasional. Menanggapi hal itu, Wamen Ossy memaparkan perkembangan PTSL sejak diluncurkan pada 2016–2017.

Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun turun menjadi 1,3 juta pada 2025. Berkat dukungan dan perhatian DPR, target tahun 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.

“Sejak PTSL diluncurkan, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun, dari target nasional 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkapnya.

Ossy menekankan pentingnya percepatan PTSL untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa mendatang.

“Kami berharap pengawasan dan dukungan Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut agar pelaksanaan PTSL semakin maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Senin, 15 September 2025

     

Penataan Ruang Lombok Timur Tersendat, SDM Minim dan Anggaran Jadi Kendala

Samsul Azwar, Kepala Bidang Tataruang (PUPR)

Okenews.net- Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menata ruang wilayahnya masih menemui berbagai hambatan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga lambatnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Timur, Samsul Anwar, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada minimnya tenaga ahli di bidang tata ruang. Saat ini, hanya ada satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut.

“Untuk melaksanakan tugas sebesar itu kami tidak mampu, karena di Lombok Timur kekurangan SDM tenaga ahli tata ruang dari PNS,” jelas Samsul, Senin (15/09/2025).

Keterbatasan ini membuat Pemkab harus menggandeng pihak ketiga atau konsultan profesional dalam penyusunan dan pembaruan tata ruang yang idealnya diperbarui setiap lima tahun. 

“Makanya kami bekerja sama dengan pihak ketiga agar perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli yang tepat,” tambahnya.

Selain masalah SDM, lambatnya proses penetapan RTRW juga dipicu keterbatasan anggaran. Samsul menegaskan bahwa anggapan Pemkab tidak serius dalam penyelesaian RTRW tidak sepenuhnya benar.

“Kesannya pemerintah tidak serius itu tidak pas, karena yang jadi hambatan utamanya adalah masalah anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Samsul menjelaskan bahwa proses penataan ruang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk wilayah yang masuk kawasan hutan atau Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), keputusan tetap berada di pemerintah pusat. 

“Kalau masuk wilayah kehutanan atau TNGR, daerah tidak punya kewenangan penuh,” ujarnya.

Lambatnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) RTRW juga disebabkan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administratif. Di antaranya, penerbitan peraturan bupati tentang sanksi administratif serta harmonisasi rancangan Perda dengan Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi NTB.

Tenaga ahli profesional yang mendampingi proses ini, Dr. Ir. Maria Christina Endarwati, ST. MIUEM, menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara Pemkab dan pemerintah pusat. 

“Semua tahapan membutuhkan proses dan sangat bergantung pada kecepatan Pemkab Lombok Timur serta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),” jelasnya.

Untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan RTRW, khususnya di kawasan strategis seperti Sembalun dan Jerowaru, Pemkab Lombok Timur telah mengajukan permohonan bantuan teknis kepada pemerintah pusat.

“Karena kita tidak punya dana, kita minta bantuan teknis dari kementerian,” kata Samsul.

Bantuan teknis dari pusat diharapkan menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran daerah sekaligus mempercepat terwujudnya penataan ruang yang lebih optimal di Lombok Timur.

     

11 Ribu Lebih PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur Resmi Diakomodir, BKD Tegaskan Cek Data Terbaru

Kepala Badan Kepegawean Daerah, Yulian Ugi Lujianto

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan sebanyak 11.029 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi diakomodir dalam pengangkatan tahun ini. Jumlah besar tersebut mencakup peserta yang telah mengikuti tes PPPK tahap pertama dan kedua yang digelar secara nasional.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Timur, Yulian Ugik Saat, menyebut keputusan ini menjadi langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik. Ribuan tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian status akhirnya bisa bernapas lega setelah nama mereka tercantum dalam daftar pengumuman resmi.


“Jika ada perbedaan data antara saat pendaftaran dan pengumuman, acuan yang dipakai adalah pendidikan terakhir. Ini penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dokumen kepegawaian,” tegas Ugik melalui sambungan telepon, Senin (15/09/2025).


BKD juga menekankan, peserta yang mendapati perbedaan nama tidak perlu khawatir selama Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai. “Kalau nama berbeda, cukup disesuaikan dengan ijazah agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari,” tambahnya.


Meski demikian, BKD mengingatkan bagi peserta yang belum terakomodir dalam pengangkatan kali ini untuk tetap bersabar. Proses lanjutan masih menunggu arahan pemerintah pusat dan akan ditindaklanjuti setelah ada petunjuk teknis resmi.

Langkah pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga memberi kepastian karier bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.


“Semoga ke depan semua bisa terakomodir. Saat ini kami bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunggu kebijakan selanjutnya dan akan berupaya melakukan yang terbaik bagi seluruh tenaga honorer,” pungkasnya.

Jumat, 12 September 2025

     

Ratusan Jamaah Padati Peringatan Maulid Nabi di Lombok Timur, Wabup Edwin Ajak Warga Jaga Kondusivitas

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net– Ratusan jamaah memadati Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar Jumat (05/09/2025). Acara tingkat kabupaten ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Edwin menyoroti perbedaan peringatan maulid dengan perayaan Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram. Menurutnya, perayaan maulid digelar hampir di setiap masjid dan mushala desa, meskipun Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengimbau pemerintah daerah untuk membatasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian.

“Alhamdulillah, kondisi masyarakat kita tetap aman dan damai meski sempat menghadapi gelombang demonstrasi. Masyarakat Lombok Timur tidak mudah terpancing emosi oleh isu-isu di media sosial. Ini patut kita syukuri dan jaga bersama,” ujar Edwin. Ia menegaskan pentingnya kebersamaan agar situasi kondusif tetap terpelihara.

Sementara itu, penceramah TGH. M. Rizki Hamzar dalam uraian hikmah maulid menekankan keutamaan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau teladan terbaik bagi umat Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial saat ini. Di akhir ceramah, ia memanjatkan doa agar Lombok Timur senantiasa diberikan keamanan, kenyamanan, dan masyarakatnya tetap bersatu dalam ikatan silaturahmi.

     

Lombok Timur Raih Juara Pertama Paritrana Award NTB 2025, Bukti Komitmen Lindungi Pekerja

Bupati Lombok Timur

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama Paritrana Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025. Penghargaan bergengsi yang menilai komitmen perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto kepada Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin pada Rabu (10/09/2025) di Mataram.

Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan desa yang aktif melindungi pekerja melalui program jaminan sosial. Tahun ini, posisi kedua diraih Kabupaten Lombok Tengah dan ketiga Kabupaten Lombok Utara.

Selain kategori pemerintah daerah, penghargaan juga diberikan kepada pemenang di berbagai kategori lain. Bank NTB Syariah meraih juara pertama kategori Badan Usaha Menengah dan Besar, disusul BPR NTB dan Sumber Alfaria Trijaya. Desa Sigerongan dinobatkan sebagai Pemerintah Desa Terbaik, sedangkan Sasak Maiq Lombok menyabet predikat Badan Usaha Mikro Kecil Terbaik.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak atas kepedulian mereka terhadap perlindungan pekerja.
“Kontribusi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan desa sangat penting dalam melindungi para pekerja, khususnya yang rentan. Saya berharap semangat kompetisi ini terus memotivasi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 93.953 pekerja rentan di NTB, disertai penyerahan simbolis kartu BPJS dan bantuan iuran untuk 8.000 pekerja rentan oleh Bank NTB Syariah.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menegaskan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja yang menghadapi risiko tinggi. “Program ini membangun kesadaran bahwa kita semua membutuhkan perlindungan,” jelasnya.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Lombok Timur dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, sekaligus mendorong daerah lain untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Kamis, 11 September 2025

     

Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 Diluncurkan, Target Ribuan Peserta Meriahkan Lari Malam yang Eksotis

Okenews.net-Ajang lari tingkat nasional bertajuk Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 resmi dilaunching. Ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Press Conference oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KOPRI di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis (11/09/2025) pagi.

Selain dihadiri Kepala BKN yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, hadir pula dalam kick off, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., Sekretaris Daerah Lombok Tengah sekaligus Ketua Panitia H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., serta perwakilan ITDC, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, para pejabat eselon I dan II BKN, dan DPP Backstagers Indonesia, serta insan media.

Menandai kick off, di hadapan seluruh hadirin, Prof. Zudan menegaskan, event Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar ajang olahraga semata. Melainkan momentum mempererat solidaritas antaranggota KORPRI sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 bukan hanya tentang berlari. Ini tentang membangun semangat kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menunjukkan wajah ASN yang energik dan produktif,” ujar Prof. Zudan.

Ia menandai kick off dengan memimpin seluruh hadirin untuk selebrasi terhadap pendaftar pertama ajang lari bergengsi tingkat nasional ini. Selain itu, diputar pula secara perdana video trailer resmi Mandalika KORPRI Fun Night Run, yang disambut tepuk membahana dari seluruh hadirin.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri yang didaulat memberikan sambutan sebagai tuan rumah event, menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Gumi Tatas Tuhu Trasna sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

“Kami ingin menjadikan event ini bukan hanya arena olahraga, tapi juga etalase keindahan Mandalika dan keramahan masyarakat Lombok Tengah. Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi kami kepada ribuan peserta dari berbagai daerah,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari akses transportasi, jalur lari yang nyaman dan aman, layanan publik, hingga fasilitas akomodasi dan destinasi wisata. Pemerintah daerah juga telah menjalin koordinasi lintas pihak untuk memastikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Untuk event besar ini, Lombok Tengah dipastikan memang bersolek menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Jalur lari yang menembus keindahan alam Mandalika, hotel-hotel yang bersiap menyambut tamu, layanan publik yang dipoles rapi, semuanya disiapkan agar peserta benar-benar merasa disambut.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menambahkan, Mandalika KORPRI Fun Night Run menargetkan 6.000 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta tidak hanya berasal dari ASN, melainkan juga masyarakat umum.

“Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar lomba lari malam hari. Ini ruang kolaborasi lintas sektor. Menyatukan olahraga, hiburan, silaturahmi, dan promosi pariwisata dalam satu panggung besar,” ujarnya.

Event ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, pada 6 Desember 2025, dengan konsep lari malam yang meriah dan mengusung keindahan alam serta kekayaan budaya lokal Mandalika. Kick off ini juga sekaligus menandai resmi dibukanya pendaftaran peserta. Selanjutnya pendaftaran akan ditutup setelah kuota 6.000 partisipan telah terpenuhi. Karena itu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian.

“Kami ingin Mandalika KORPRI Fun Night Run menjadi event rutin yang memberikan manfaat luas. Menumbuhkan semangat sehat ASN, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ucap Firman.

Rabu, 10 September 2025

     

Mandalika Korpri Fun Night Run, Bertaraf Nasional Siap Diluncurkan


 Okenews.net- Mandalika kembali bersiap menjadi pusat perhatian nasional. Event lari bergengsi Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

Kick off event lari yang menjadi rangkaian peringatan hari KORPRI Nasional 2025 ini akan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Prof. Zudan Arif Fakhrullah, di Jakarta, Kamis (11/09/2025).

“Kick off akan dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara pukul 09.30,” kata Ketua Panitia Mandalika KORPRI Funnight Run, Lalu Firman Wijaya, dihubungi dari Mataram, Rabu (10/9).

Ketua KORPRI Kabupaten Lombok Tengah yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini sudah berada di Jakarta. Dia mengatakan, selain Prof Zudan, kick off juga akan dihadiri secara langsung Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri dan seluruh pihak yang mensuport langsung kegiatan olahraga spektakuler di destinasi wisata kelas dunia tersebut.

Firman mengungkapkan, kick off akan ditandai dengan selebrasi terhadap peserta yang melakukan registrasi pertama kali, sesaat setelah pendaftaran secara resmi dibuka. Selain itu, akan ada pula peluncuran video trailer Mandalika KORPRI Fun Night Run.

Rencananya, event ini sendiri akan digelar pada 6 Desember 2025 di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dalam kick off yang akan dihadiri awak media nasional, selain sambutan dari Prof. Zudan, Bupati Lombok Tengah juga akan menyampaikan speech sebagai tuan rumah.

“Mandalika Funnight Run menargetkan 6.000 peserta. Proses resgistrasi akan terus terbuka selama kuota masih tersedia, dan akan otomatis ditutup oleh sistem di platform ketika kuota 6.000 peserta telah terpenuhi,” kata Firman.

Peserta tidak terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan anggota KORPRI semata. Melainkan juga terbuka untuk masyarakat umum. Untuk memastikan partisipasi meluas, Firman menjelaskan, Ketua DPN KORPRI telah mengirim surat kepada pengurus KORPRI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mengirimkan wakil yang akan ambil bagian dalam event lari 6 kilometer ini.

Firman menegaskan, Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya siap untuk menyambut tamu dari seluruh Indonesia. Ditegaskan, event yang terlahir dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi NTB, ITDC, KORPRI, dan Badan Kepegawaian Negara ini, akan menjadi keuntungan bagi Kabupaten Lombok Tengah. Selain menjadi momentum untuk mempromosikan pariwisata Gumi Tatas Tuhu Trasna, event ini juga dapat mendongkrak pendapatan bagi sektor UMKM hingga hotel-hotel di Lombok Tengah yang akan disewa oleh partisipan.

“Event ini akan memperkuat kolaborasi dan semangat nasionalisme sekaligus sebagai wadah untuk menunjukkan keindahan eksotis pariwisata Mandalika,” ucap Firman.

Diungkapkan Firman, para peserta nantinya akan menempuh jarak lari sejauh 6 kilometer serta merasakan pengalaman berlari pada malam hari yang unik dengan menikmati keindahan alam di Pertamina Mandalika International Circuit. Sebuah pengalaman yang dipastikan tak akan ada duanya.

Wamendagri Ambil Bagian

Event Mandalika KORPRI Fun Night Run sendiri dipastikan akan diikuti nama-nama beken yang merupakan penggemar olahraga lari. Rabu (10/9), Lalu Firman Wijaya didampingi tim dan panitia penyelenggara, secara khusus diterima secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bima menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan event lari di Mandalika dan memastikan akan ambil bagian untuk ikut serta.

Bima yang juga merupakan Ketua Asosiasi Lari Trail itu menekankan, Mandalika Fun Night Run bukan sekadar event olahraga belaka. Namun, juga ajang untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Firman Wijaya menjelaskan, event ini dipastikan akan menjadi magnet olahraga. Mengingat olahraga lari kini sedang digandrungi berbagai kalangan. Bukan hanya karena sehat dan murah, tapi juga karena menjadi gaya hidup masyarakat modern.

“Setiap pelari yang datang pasti membawa multiplier effect bagi daerah. Meningkatkan kunjungan wisata, membuka peluang usaha, sekaligus memperkuat citra destinasi wisata NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah,” tutup Firman.

Selasa, 09 September 2025

     

Meriah, "Sakra Bahagia" Hadir 6 Hari Hibur Masyarakat Melepas Penat

Acara hiburan rakyat dengan tema Sakra Bahagia
Okenews.net - Di tengah isu demonstrasi yang penuh ketegangan pada akhir bulan Agustus hingga awal September di berbagai daerah Indonesia, masyarakat Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, NTB justru memilih hal berbeda. 

Mereka kompak menggelar Hiburan Rakyat bertajuk Sakra Bahagia sebagai ruang bersama untuk melepas penat sekaligus mempererat kebersamaan ini berlangsung enam hari, mulai 2 hingga 7 September 2025 ini.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari Forkopimca Kecamatan Sakra dan Pj. Kepala Desa Sakra dan Kades sekitar lokasi Lapangan Gora Sakra acara seperti Kades Sakra Selatan dan Kades Suwangi Timur.  

Dukungan ini lahir dari aspirasi warga yang ingin adanya hiburan kerakyatan yang bisa dinikmati keluarga sekaligus memberdayakan potensi-potensi UMKM yang ada di tengah dinamika perekonomian yang fluktuatif.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah mempererat hubungan antar masyarakat dan terjalinnya silaturrahmi antara berbagai kalangan lingkup Kecamatan Sakra,” jelas Ketua Panitia Hiburan Rakyat Sakra Bahagia, Deni.

Selama enam hari pelaksanaan, Lapangan Gora Sakra selalu dipenuhi warga. Berbagai lomba dan hiburan digelar setiap harinya, mulai dari Lomba Tarung Layangan Sampai Putus, Lomba Karaoke, Konser Musik Dangdut, Senam Zumba Party.

Pada acara puncak, panitian menggelar Jalan Sehat pada hari Ahad, 7 September. Suasana meriah terasa setiap malam, dengan sorak-sorai penonton yang ikut memeriahkan jalannya setiap kegiatan hingga acara berakhir dengan bahagia.

Sejumlah kalangan masyarakat Sakra berharap kegiatan-kegiatan positif seperti ini bisa diadakan rutin dan diagendakan khusus sebagai ajang pelepas penat atas keseharian menjalankan berbagai aktivitas serta menjadi ajang silaturrahmi akbar antar sesama masyarakat Kecamatan Sakra. 

"Khususnya kegiatan senam dan jalan sehat agar bisa diagendakan rutin untuk masyarakat, karena kegiatan ini membuat tubuh sehat sekaligus hati gembira bersama,” ungkap salah satu warga yang kerap hadir di arena.

Menurut pria yang karip disapa Bang Deni itu, lomba tarung layangan menjadi perhatian sejumlah masyarakat dari para pecinta layangan yang dimana kegiatan lomba layangan adalah salah satu kegiatan yang juga perlu diberdayakan.

"Lomba ini untuk mencari bibit-bibit potensial masyarakat, siapa tahu nanti ada perwakilan Sakra yang hoby layangan bisa ikut pada ajang FORNAS IX, mengingat olahraga layangan masuk kategori menjadi salah satu cabor yang dilombakan di FORNAS,” tambah Bang Deni.

Kegiatan Sakra Bahagia pun berakhir dengan penuh tawa, kebersamaan, dan rasa bangga. Warga berharap tradisi hiburan rakyat seperti ini dapat terus dilestarikan, sebagai ruang bagi masyarakat Sakra untuk bergembira, bersilaturahmi, sekaligus menunjukkan potensi lokal yang dimiliki.

     

Wabup Lotim Dorong Intensifikasi Pajak untuk Perkuat Keuangan Daerah

 

Wakil bupati Lombik Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya pengelolaan pajak yang efisien sebagai sumber keuangan vital bagi pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB, serta Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (04/09/2025). Kegiatan yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini menyasar Kecamatan Wanasaba dan Lenek.

“Kita ingin mengelola pajak agar alurnya mudah bagi masyarakat untuk membayar dan dana tersebut bisa langsung masuk ke kas pemerintah daerah,” ujar Wabup Edwin. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah hanya bergantung pada pajak, karena optimalisasi pajak justru menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Edwin juga memaparkan kebijakan baru terkait pengelolaan PKB yang mulai berlaku tahun 2025. Berdasarkan skema baru, penerimaan PKB yang sebelumnya dikelola provinsi akan dibagi, dengan 34% masuk ke kas provinsi dan 60% langsung ke kas kabupaten. “Kondisi ini tentu sangat membantu keuangan daerah, khususnya agar kas daerah menjadi lebih likuid,” jelasnya.

Meski demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia mengajak camat, lurah, dan kepala desa untuk aktif memberikan masukan dan dorongan agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Edwin menyoroti masalah data yang belum sepenuhnya valid dan sering menjadi sorotan publik. Pemkab membentuk tim evaluasi khusus untuk memperbaiki data serta mempermudah pelayanan, termasuk proses pemecahan dan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sementara itu, kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan tetap menjadi kewenangan kepala daerah agar dapat disesuaikan demi kemudahan masyarakat.

Wabup juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan kecamatan agar masyarakat, terutama di wilayah terpencil, bisa mengakses layanan pajak dengan mudah dan transparan. Pemkab akan memperbaiki sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor hingga tingkat desa untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Kepala Bapenda Lombok Timur, Muksin, menambahkan bahwa pengelolaan pajak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Mulai 2025, para juru bantu PAD akan mendapatkan anggaran pembiayaan khusus untuk memperkuat kinerja di lapangan.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Camat Wanasaba ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala UPTD Samsat Selong, staf khusus bupati, camat Wanasaba dan Lenek, serta seluruh kepala desa dari dua kecamatan tersebut.

Senin, 08 September 2025

     

Fauzan Khalid Anggota DPR RI Gelar Dialog Bersama Mahasiswa dan Pemuda

Dialog Fauzan Khalid Bersama Mahasiswa dab Pemuda

Okenews.net-Sebagai Anggota DPR RI, Fauzan Khalid yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, terus turun lapangan bertemu masyarakat. Kali ini, Fauzan Khalid, bertemu dan berdialog dengan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Mataram, para pemuda dan masyarakat di Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Sabtu malam (06/09/2025). 

Dalam dialog ini hadir Sekjen Badan Eksekutif (BEM) Universitas Mataram (Unram), Yoga Al-Hamid beserta sejumlah mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan Program Kampung Kreasi di  Desa Penimbung. Selain itu hadir sejumlah mahasiswa Universtsa Nahdlatul Wathan Mataram yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), para Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat dan para pemuda Desa Penimbung.

Dalam dialog ini, Fauzan mengapresiasi program Kampung Kreasi yang dilaksanakan sejak 26 Agustus hingga 26 Nopember 2025 di Desa Penimbung. Menurut Fauzan, program Kampung Kreasi yang digagas dan dilaksanakan BEM Unram sejak tahun 2019 sangat bagus dan diharapkan dapat mempercepat kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Fauzan minta, program Kampung Kreasi ini terus digalakkan dengan menambahkan program kemandirian pangan, yang sekalgus mendukung program Presiden Prabowo. Selama ini, program Kampung Kreasi BEM Unram menekankan pada pengembangan bidang pendidikan pembelajaran Bahasa Inggris, pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Saya sangat men-support Kegiatan Kampung Kreasi BEM Unram dengan terjun langsung ke desa-desa. Ini adalah wujud nyata bahwa mahasiswa sangat peduli dengan pengembangan sumber daya manusia masyarakat, dan peduli pengembangan ekonomi Masyarakat desa. Ini sangat kita hargai,” kata Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem.

Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini juga berharap program Kampung Kreasi BEM Unram bisa diikuti oleh peguruan tinggi lain di NTB, dengan konsep dan nama yang berbeda. Intinya adalah berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat dalam membangun untuk kemajuan bersama.

Dalam dialog ini, Fauzan juga memberikan maotivasi dan menjelaskan secara terbuka tentang tugas dan fungsi DPR RI. Dialog ini diikuti antusias para mahasiswa, masyarakat dan para pemuda. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, termasuk para mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathan Mataram yang tengah menjalankan program KKN di Desa Penimbung.” jelas Fauzan.

Sekjen BEM Unram, Yoga Al-Hamid menagpresiasi kehadiran Fauzan Khalid yang berkenan berdialog, memberi motivasi dan berbagi pengalaman dengan mahasiswa, masyarakat dan para pemuda.

 “Kami berharap berbagai program mahasiswa turun ke desa-desa membangun sumber daya mansusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat terus mendapat dukungan dari DPR RI, pemerintah, dan masyarakat” tutur Yoga.

Kamis, 04 September 2025

     

PTSL Lombok Timur Rampung 100 Persen, Penyerahan Sertifikat Baru Capai 80 Persen

Darmawan Wibowo, Kasi Pendapatan dan Pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur kembali mencatat capaian membanggakan. Hingga September 2025, program strategis nasional ini berhasil dituntaskan 100 persen dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi.


Meski demikian, realisasi penerbitan sertifikat tanah baru mencapai sekitar 80 persen. Artinya, sebagian sertifikat masih dalam proses penyerahan kepada masyarakat penerima.


Sejumlah desa yang mengajukan program PTSL telah menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah, di antaranya Desa Sapit, Tetebatu, dan Pejaring, yang menjadi desa dengan progres tercepat. Penyerahan sertifikat pun dilakukan secara bertahap, termasuk di Desa Rarang dan Desa Rakam sebagai lokasi penyerahan terakhir.


“Capaian PTSL per September ini bisa dikatakan rampung 100 persen dari target provinsi. Namun, untuk penyerahan sertifikatnya masih berjalan, dan baru sekitar 80 persen yang sudah diterima masyarakat,” jelas Darmawan Wibowo, Kasi Pendapatan dan Pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur, Kamis (04/09/2025).


Darmawan menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan tambahan sekitar 2.000 bidang tanah untuk didaftarkan, mengingat masih ada masyarakat yang belum terfasilitasi dalam program ini.


Lebih jauh, ia menegaskan bahwa PTSL ke depan tidak hanya sebatas penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung legalisasi aset, penguatan desa binaan, serta pelayanan berbasis potensi desa yang sudah terdata.


“PTSL hadir untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak hanya sertifikat, tetapi juga pelayanan lain yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.


Ia pun berharap masyarakat lebih aktif memanfaatkan program ini tanpa keraguan. “PTSL memang diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki sertifikat. Semoga pelaksanaannya terus berbenah agar target lebih mudah tercapai, sekaligus meningkatkan kepuasan pelayanan kami kepada masyarakat,” tutupnya.

     

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Jadikan Maulid sebagai Momentum Perdamaian

Okenews.net – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok, Fauzan Khalid, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga perdamaian.

Imbauan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Riyadatul Wardiyah, Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Lombok Barat, Selasa malam (02/09/2025).

“Hentikan demo anarkistis dan jangan merusak suasana peringatan Maulid. Sampaikan aspirasi dengan cara damai, sesuai teladan Nabi Muhammad SAW yang selalu mengedepankan akhlak mulia,” tegas Fauzan, yang juga anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem.

Menurutnya, peringatan Maulid merupakan saat yang tepat untuk introspeksi diri. Masyarakat diharapkan saling menjaga, saling menasehati, dan menghindari segala bentuk tindakan yang merusak, seperti aksi perusakan dan pembakaran dalam demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Demo boleh, tapi jangan dengan cara-cara yang merugikan. Mari jaga kedamaian dan persaudaraan sebagaimana yang diajarkan Nabi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga mengajak masyarakat mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai program prorakyat seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), pengobatan gratis, hingga sekolah rakyat akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Banyak program yang dijalankan pemerintah untuk rakyat. Karena itu, mari kita dukung bersama demi kemajuan bangsa,” ujarnya di hadapan jamaah.

Senada dengan Fauzan, Tuan Guru Zaenuddin yang turut memberikan tausiyah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dalam menyampaikan aspirasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah di tengah perbedaan.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda dalam pengajian Maulid di Masjid Hikmah Syukri, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Fauzan kembali menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengajak masyarakat terus memupuk rasa persaudaraan serta mendukung upaya pemerintah membangun Indonesia.

Rabu, 03 September 2025

     

Bupati Lotim Dukung Pembangunan Kantor Imigrasi, Permudah Layanan Publik dan Dukung Investasi

Bupati Lombok Timur Hairul Warisin

Okenews.net– Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menerima kunjungan tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Rabu (03/09/2025) di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari rencana pembangunan kantor imigrasi baru di Lombok Timur yang digadang-gadang akan membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas layanan publik.


Tim Ditjen Imigrasi juga meninjau langsung lahan yang telah disiapkan Pemda Lombok Timur sebagai lokasi pembangunan. Lahan yang dipilih berada di kawasan Rumah Sehat, Kelurahan Rakam, yang dinilai cukup strategis untuk menunjang pelayanan.


Sementara Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin juga turut menyambut baik rencana pembangunan trsebut. Menurutnya kantor imigrasi di Lombok Timur merupakan kebutuhan yang mendesak, mengingat selama ini Masyarakat harus pergi mengurus berkas hingga ke mataram.


“Selama ini masyarakat kita cukup terbebani karena harus menempuh perjalanan jauh ke Mataram. Dengan adanya kantor imigrasi di Lombok Timur, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan layanan, lebih cepat, dan lebih efisien,” ungkapnya.


Bupati Lombom Timur juga menilai, selain untuk kepentingan Masyatakat lokal, keberadaan kantor imigrasi di lotim ini bisa menjadi daya dukung penting bagi perkembangan lombok timur melalui sektor pariwisata, dengan pengurusan dokumen dokumen Warga negara Asing yang izin tinggal sementara bisa menjadi lebih cepat.


“Pariwisata dan investasi kita terus berkembang, tentu ini harus diiringi dengan layanan keimigrasian yang memadai. Dengan begitu, tamu asing maupun investor tidak merasa kesulitan dalam urusan administrasi,” tambahnya.


Apabila rencana pembangunan ini terealisasi, kantor baru tersebut akan berstatus sebagai Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur. Dengan demikian, tidak lagi berinduk kepada Kantor Imigrasi Mataram. Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus mendukung roda perekonomian daerah.


Hairul Warisin juga menegaskan Lombok Timur siap mendukung Penuh proses pembangunan kantor tersebut dari segala sisi, baik dari lahan, koordinasi teknis, guna mempercepat rencana baik tersebut bisa terealisasi segera


Rencana pembangunan kantor imigrasi di Lombok Timur juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mendekatkan layanan publik ke daerah. Dengan hadirnya kantor ini, Lombok Timur berpotensi menjadi pusat layanan keimigrasian di wilayah timur NTB, sehingga pelayanan masyarakat lebih terjangkau dan merata.

Selasa, 02 September 2025

     

Audiensi Unram dan Pemkab Lotim, Bahas Laboratorium Riset Rumput Laut di Ekas

 

Pemda Lotim Bersama Mahasiswa Universitas Mataram

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima audiensi dari Universitas Mataram (Unram) di Ruang Rapat Bupati, Selasa (02/09/2025). Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, untuk membahas rencana besar menjadikan Lombok Timur sebagai pusat pengembangan rumput laut tropis kelas dunia.


Rektor Unram, Bambang Hari Kusumo, memaparkan bahwa Lombok Timur memiliki potensi strategis dalam pengembangan rumput laut nasional. Sebagai langkah awal, Unram berencana membangun laboratorium riset dan pengembangan bibit rumput laut di kawasan pesisir. Lahan seluas 20–30 are pun diajukan sebagai lokasi pembangunan laboratorium tersebut.


“Selama ini kendala utama pengembangan rumput laut di Lombok Timur adalah bibit unggul. Laboratorium ini akan menjadi sentra pengembangan bibit rumput laut skala nasional,” jelas Bambang.


Menanggapi hal itu, Bupati Haerul Warisin menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia menegaskan Pemkab siap memfasilitasi perizinan dan mendukung penuh agar program ini cepat terealisasi.


“Ini kesempatan emas bagi Lombok Timur. Jika sudah berjalan, kami akan libatkan BUMD untuk mengembangkan usaha rumput laut. Untuk lahan, Pemda akan upayakan secepatnya,” tegas Bupati.


Sebagai bentuk keseriusan, Bupati bahkan mengusulkan agar lahan di wilayah Ekas yang sebelumnya diproyeksikan sebagai rest area dapat dialihfungsikan untuk pembangunan laboratorium rumput laut.


Audiensi ini juga dihadiri Sekda Lombok Timur, Rektor Unram bersama rombongan, Asisten Bidang Ekonomi Setda, Kepala Bagian Hukum, serta sejumlah Kepala OPD terkait. Kehadiran laboratorium ini diharapkan mampu mendorong kemajuan industri rumput laut dan menjadikan Lombok Timur sebagai pusat pengembangan komoditas tropis kelas dunia.


Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi