www.okenews.net

Kamis, 23 Oktober 2025

     

Bupati Hairul Warisin Lantik Puluhan Pejabat Baru: Rotasi Bukan Hukuman, Tapi Penyegaran Birokrasi

Pemda Lombok Timur

Okenews.net-Bupati Lombok Timur, H.M. Hairul Warisin, kembali melakukan perombakan besar di jajaran birokrasi. Sebanyak puluhan pejabat Eselon II dan III dilantik dalam upacara resmi di Gedung Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (23/10/2025).


Dalam sambutannya, Bupati Hairul Warisin menegaskan bahwa rotasi jabatan bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah penyegaran untuk menjaga kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara.


“Rotasi ini bukan hukuman, tetapi bentuk penyegaran agar birokrasi tetap hidup dan dinamis. Kita ingin memutus pola kerja yang monoton. Jika seseorang terlalu lama di satu bidang, inovasinya bisa mandek. Rotasi akan membuka wawasan baru,” tegas Bupati.


Menurutnya, setiap pejabat harus siap ditempatkan di posisi mana pun, karena jabatan adalah amanah dan tanggung jawab, bukan hak istimewa.


“Birokrasi harus bergerak, bukan diam. Jangan ada yang nyaman di satu posisi. Semua jabatan ini amanah, bukan tempat untuk mencari kenyamanan,” ujarnya.


Di akhir arahannya, Bupati Hairul Warisin menyinggung soal semangat kerja bagi pejabat yang mendekati masa purna tugas agar tetap menunjukkan dedikasi hingga akhir.


“Jangan berpikir karena tinggal beberapa bulan lalu jadi malas-malasan. Justru semangat di masa akhir itulah yang akan dikenang oleh Tuhan dan keluarga kita,” pesannya penuh makna.


Daftar Pejabat yang Dirotasi dan Dilantik:


1. Drs.ISWAN RAKHMADI, MM.

Sekretaris DPRD Kab. Lombok Timur


2. AHYAN, S.H., M.H. 

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur


3. MUHAMMAD HAIRI, SIP., M.Si. 

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur


4. HUSNUL BASRI, SP., M.M.A. 

Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur


5. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan


6. MAHSIN, S.Pd., MM.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia


7. H.M ABADI, SP. 

Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan


8. Drs.SALMUN RAHMAN, MM. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur 


9. MUHAMMAD SAFWAN, SE. Drs. 

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur


10. Dr. PATHURRAHMAN, SKM., M.AP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Timur


11 dr. H.MUHAMMAD HASBI SANTOSO, 

M.Kes. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

 

12. BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos. 

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lombok Timur


13 SUROTO, SKM., M.Kes. 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur


14. Drs.SLAMET ALIMIN, M.Si. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Timur


15 drh. H.ACHSAN NASIRUL HUDA 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Timur


16. HADI FATHURRAHMAN, S.Sos. 

Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur


17 LL DAMI AHYANI, S.IP. 

Kepala Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur


18 Ir. Hadi Suranggana kepala dijas perindustrian


19. ANAN TARFI, S.S.T., MM. 

Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


20. ARFANY MUAMMAR MASANY, S.STP., 

M.H. Camat Wanasaba Kab. Lombok Timur


21. MAAD ADNAN,S.Sos., MM. 

Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kab. Lombok Timur


22. MASYHURRIADI, SE. 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaptaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


23. SUHIRMAN, SH.

Sekretaris Kecamatan Jerowaru Kab. Lombok Timur


24.HASIBUAN SAFARDI, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Sakra Timur Kab. Lombok Timur


25. SUTARMAN, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Montong Gading Kab. Lombok Timur


26. PELITA YATNA, S.Sos. 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


27. LALU AGUS SATRIAWAN, S.STP., MM. Sekretaris Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur


28. LALU IHSAN, SKM., MM. 

Kepala Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lombok Timur


29. MUHAMMAD ZAINI JAUHARI, S.Gz.,

M.Gizi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur


39. MARHAMAH, S.Kep.,Ners.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Penelitian Dan Pengembangan pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur


31. M. HARIR VANDONI, S.STP. 

Kepala Subbidang Belanja Pegawai Dan PPKD pada Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Lombok Timur


32. TUTI ALAWIYAH, A.Md.Kom. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas

Perdagangan Kab. Lombok Timur


33. L. MOHAMAD NASIR, S.Sos 

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur


34. ROSMINIATI, S.AP., MM. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur


35. BAIQ HANIFA RAHMAWATI, SE. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


36. ZEFILLIA MORIS, S.AP. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Lombok Timur


37. HERNA RISNAWATI,S.AP. 

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur


38. DEDI AMRULLAH, S.IP. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lenek Kab. Lombok Timur


39. PURNAMAHADI, S.H. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Aikmel Kab.Lombok Timur


     

Fauzan Khalid Temui Jamaah Masjid dan Isi Pengajian di Masa Reses

DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net– Sebagai wakil rakyat di parlemen, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid secara rutin menemui masyarakat. Di masa reses masa persidangan I tahun 2025-2026, Fauzan Khalid menemui jamaah Masjid Nurul Huda, di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, Rabu malam (22/10/2025).

Kehadiran Fauzan Khalid di Masjid Nurul Huda, tidak sekadar bersilaturrahmi menemui warga sebagai wakil rakyat. Namun, Fauzan juga mengisi pengajian dihadapan ratusan jamaah masjid yang hadir.

Fauzan dalam pengajiannya mengajak masyarakat untuk mementingkan pendidikan sepanjang hidup. Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem ini, sekolah adalah gudangnya ilmu, tempat mengasah setiap individu agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Menurut Fauzan, menempuh pendidikan setinggi-tinggi, tidak sekadar mencari gelar, tetapi pendidikan merupakan investasi masa depan bagi setiap orang yang bersekolah. Sekolah, tidak hanya mandapatkan ilmu di dalam kelas, tetapi juga belajar tentang karakter, etika, dan cara bersosialisasi dengan banyak orang.

“Bagi orangtua, jangan pernah mengatakan saya tidak mampu menyekolahkan anak. Yakinlah selalu ada jalan untuk mendapatkan rezeki biaya sekolah anak. Kita harus berusaha untuk meraih cita-cita,” ujar Bupati Lombok Barat periode 2016-2024 ini. 

Fauzan mengingatkan, agar orangtua tidak takut dengan biaya sekolah. Di era sekarang, banyak beasiswa sekolah di dalam negeri maupun ke luar negeri, yang disiapkan pemerintah maupun swasta. 

Beasiswa yang disiapkan untuk semua orang dan tidak membedakan anak orang mampu maupun tidak. Namun syarat utamanya adalah lulus tes, rajin dan pintar. “Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah ya, bapak ibu,” ucap Fauzan.

Fauzan menjelasan, menurut Al-Quran dan Hadis, menuntut ilmu adalah wajib. Al-Quran memerintahkan kita umat manusia untuk membaca (iqra’) yang merupakan perintah untuk menuntut ilmu. Di dalam Hadis secara eksplisit menjelaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam, laki dan perempun.

“Teruslah belajar untuk mendapatkan ilmu yang baik. Mau ilmu agama atau ilmu umum. Ini sama-sama penting untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak,” jelasnya. 

Dalam Islam, kata Fauzan, ilmu agama dan ilmu umum tidak bisa dipisahkan dan keduanya bersumber dari Allah SWT. Pemisahan keduanya terjadi karena stigma dan karena pengaruh dari luar, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. 

“Ilmu umum dipelajari sebagai sarana untuk memaksimalkan ibadah dan kemaslahatan umat. Sedangkan ilmu agama menjadi landasan moral untuk mengarahkan ilmu umum agar tidak menyimpang,” ujar Fauzan. 

Fauzan menambahkan, dengan ilmu, manusia pembelajar memiliki bekal untuk menghadapi tantangan hidup, dan membuka peluang karier yang lebih luas. Selain itu, dengan ilmu yang dimiliki, setiap manusia pembelajar dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikannya. 

“Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan di tengah kegelapan dan ketidaktahuan,” kata Fauzan, Ketua KPU NTB periode periode 2008-2013 ini.

     

Warga Bilok Petung Tuntut Pengembalian Tanah Adat, Kesbangpol Janji Tindaklanjuti Aduan

Masyarakat Adat Bilok Petung

Okenews.net- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) bersama sejumlah dinas terkait menerima audiensi perwakilan masyarakat Sembalun Bilok Petung yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, Kamis (23/10/2025).

Dalam hearing tersebut, masyarakat menuntut pengembalian lahan seluas 5 hektare Lebih yang mereka klaim sebagai tanah adat di kawasan Bilok Petung. Tanah itu disebut telah dibuatkan sporadik, namun menurut koalisi masyarakat adat, dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Ketua AMAN Lombok Timur, Sayadi, menjelaskan bahwa masyarakat adat telah menempuh berbagai langkah penyelesaian, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga ke aparat kepolisian. Mereka menilai lahan tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang harus dijaga dan tidak boleh dialihfungsikan.


“Kami datang ke sini untuk mencari perlindungan dan kejelasan hukum agar tanah adat kami dikembalikan sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin terjadi konflik horizontal di masyarakat kami juga meminta agar bupati segera ambil langkah tegas,” ujar Sayadi.


Ia menambahkan, kawasan tersebut dikenal sebagai Hutan Adat Pawang Batu Asak, yang telah ada sejak berdirinya Desa Bilok Petung. Namun, belakangan muncul klaim dari pihak tertentu yang menyebut hutan tersebut tidak memiliki legalitas, bahkan melakukan pembabatan di area tersebut.


“Kami percaya pada amanah leluhur bahwa hutan adat ini tidak boleh disalahgunakan. Kami khawatir situs budaya dan peninggalan adat yang selama ini dirawat akan hilang,” tegasnya.


Perwakilan masyarakat juga menyesalkan bahwa proses reklamasi dan penebangan tetap berjalan, meski laporan pengaduan telah dilayangkan ke berbagai pihak.


“Jika tidak ada kejelasan dari pemerintah, kami akan menghentikan aktivitas itu dengan cara kami sendiri,” tambahnya.


Menanggapi hal itu, Kepala Badan kesbangpoldagri Mustafa Lombok Timur menyatakan akan segera turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat dan memastikan seluruh aktivitas pembabatan dihentikan sementara.


Sementara itu, Mustapa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengapresiasi langkah warga mempertahankan tanah adatnya.


“Kami sepakat, hutan adat harus dilindungi. Ini juga sejalan dengan program nasional perlindungan lingkungan atau Proklim,” ujarnya.


“Dari hasil penelusuran awal, tanah tersebut bukan aset desa. Kami akan memastikan status kepemilikannya secara resmi,” tambahnya.


Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dyah Pujiyuwana juga menyebut bahwa lahan seluas 5 hektare lebih itu tidak tercatat memiliki SPPT, dan belum ada instansi yang mengetahui dasar penguasaan atas tanah tersebut.


Audiensi berakhir dengan komitmen bersama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk menelusuri legalitas tanah dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di lokasi hingga persoalan memiliki kejelasan hukum.

     

Bengkel Aktor Mataram Hadirkan Tragedi Kemanusiaan dalam Nafas Lokal

BAM, Bengkel Aktor Mataram

Okenews.net-  Mataram, Oktober 2025 Bengkel Aktor Mataram (BAM) kembali meneguhkan eksistensinya di dunia teater Indonesia melalui pementasan ke-63 yang akan digelar pada 25 Oktober 2025 pukul 20.00 Wita di Gedung Tertutup Taman Budaya NTB. 

Di bawah arahan sutradara Kongso Sukoco, BAM menghadirkan lakon terbaru berjudul Dende Tamari, sebuah adaptasi dan tafsir lokal atas tragedi Yunani klasik Antigone karya Sophocles.

Bagi Kongso, teater selalu lebih dari sekadar tontonan; ia adalah ruang perenungan dan perlawanan. “Teater adalah tempat manusia bercermin kepada dirinya sendiri, mendengar suara zaman, dan meneguhkan keberpihakan pada kemanusiaan,” ujarnya. Dari keyakinan itulah, Dende Tamari lahir  bukan sebagai salinan, tetapi sebagai penanaman ulang kisah klasik di tanah Lombok, agar tumbuh dengan akar dan bunga lokal yang kuat.

Dalam versi Sophocles, Antigone dikenal sebagai perempuan muda yang menentang kekuasaan Raja Kreon demi memberi pemakaman layak bagi saudaranya. Bagi Kongso, semangat keberanian itu masih hidup hingga kini.

 “Saya memilih kisah ini bukan karena keagungan masa lalunya semata, tetapi karena denyut nadinya masih terasa hingga hari ini,” tutur Kongso Sukoco, Rabu 22 Oktober 2025 di Mataram. 

Dalam tafsir BAM, Antigone menjelma menjadi Dende Tamari, seorang perempuan Lombok yang menolak tunduk pada penguasa lalim. Ia menjadi lambang perempuan Nusantara yang berani berkata “tidak” pada kekuasaan yang menindas, demi menegakkan hukum moral dan nilai kemanusiaan.

Mengapa perempuan? “Karena dari perempuanlah kita belajar kesetiaan, keberanian, dan kemanusiaan,” kata Kongso. Dalam masyarakat yang masih sering menyingkirkan suara perempuan, Dende Tamari tampil sebagai simbol keberanian mereka untuk menjaga martabat dan nilai-nilai hidup.

Estetika pertunjukan ini dirancang untuk mengakar kuat pada tradisi Lombok:

Tembang dan nyanyian tradisi menjadi jantung pertunjukan, bukan sekadar latar bunyi, tetapi doa dan jeritan yang mengikat penonton pada akar leluhur.

Kostum lokal menampilkan kain-kain tradisional sebagai bahasa visual yang merekam kisah, warna, dan makna  sebuah simbol keanggunan sekaligus perlawanan.

Bahasa tubuh dan gestur aktor berpijak pada keseharian masyarakat Lombok, membentuk gaya pergerakan yang jujur, liris, dan berakar.

Dengan demikian, Dende Tamari tidak hanya menerjemahkan Antigone ke dalam bahasa Indonesia, tetapi juga mentransformasikannya menjadi tragedi Nusantara, di mana setiap elemen panggung menjadi cermin dari kebudayaan lokal.

Namun, di balik keindahan artistiknya, Dende Tamari juga membawa pesan sosial yang tajam. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang menabrak hukum moral akan selalu berujung pada kehancuran. Seperti Kreon dalam kisah Sophocles yang kehilangan keluarganya, penguasa masa kini pun bisa kehilangan kepercayaan rakyat bila berpaling dari kemanusiaan.

“Teater tidak boleh netral,” tegas Kongso. “Dalam situasi hari ini, ketika kekuasaan masih bisa menentukan siapa yang dihormati dan siapa yang diabaikan, teater harus berpihak pada kemanusiaan, pada perempuan, dan pada rakyat kecil.”

Lebih dari enam puluh kali menyutradarai lakon, Kongso meyakini bahwa seni sejati tidak berhenti pada estetika. “Seni harus membuka kesadaran,” ujarnya. Bagi BAM, Dende Tamari bukan hanya adaptasi, melainkan kesaksian: kesaksian bahwa seni bisa menyeberangi ruang dan waktu; bahwa perempuan lokal mampu menyuarakan nilai universal; dan bahwa teater tetap menjadi perlawanan yang indah terhadap ketidakadilan.

“Saya persembahkan karya ini untuk semua yang masih percaya bahwa panggung adalah tempat kita merawat kemanusiaan,” tutup Kongso Sukoco.

Bengkel Aktor Mataram (BAM) didirikan sebagai ruang eksplorasi seni peran dan pencarian bentuk teater Nusantara, Bengkel Aktor Mataram telah berdiri sejak tahun 1984. Dengan 62 produksi sebelumnya, BAM terus melahirkan aktor dan karya yang berpijak pada realitas sosial, berpihak pada kemanusiaan, dan berakar pada budaya lokal. Pementasan ke-63, Dende Tamari, menjadi tonggak perjalanan BAM dalam menjembatani klasik dunia dengan spirit lokal Lombok

Rabu, 22 Oktober 2025

     

Kejagung Diminta Beri Sanksi Tegas Pelaku Korupsi Solar Nonsubsidi di Pertamina

Serikat Tani dan Nelayan

Okenews.net- Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya negara untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada 13 korporasi yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemberian diskon harga solar nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero). 

Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,54 triliun, merugikan keuangan publik, dan memperparah ketimpangan ekonomi yang dirasakan petani serta nelayan Indonesia.

PP STN, sebagai organisasi yang mewakili  petani dan nelayan di seluruh Indonesia, mengecam keras praktik korupsi yang memperkaya korporasi besar seperti PT Pamapersada Nusantara (Rp958,3 miliar), PT Berau Coal (Rp449,1 miliar), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Rp264,1 miliar), dan lainnya. 

Sementara petani dan nelayan berjuang dengan harga bahan bakar yang tinggi dan akses subsidi yang terbatas, dana negara yang seharusnya mendukung kedaulatan pangan—seperti subsidi pupuk, alat tangkap ikan, atau infrastruktur irigasi—justru jatuh ke tangan segelintir oligarki yang kami sebut sebagai bagian dari kaum serakahnomics.

Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yang melarang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan merugikan keuangan negara, serta Pasal 3 UU Tipikor, yang menghukum penyalahgunaan wewenang pejabat BUMN. Selain itu, Pasal 9E UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara tegas melarang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN di luar penghasilan sah. 

"Kami mencurigai adanya potensi pengayaan pribadi oleh oknum direksi, komisaris, atau pengawas dalam kasus ini, yang harus diusut tuntas," kata Ketua Umum STN Ahmad Rifai dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 22 Oktober 2025. 

Menyikapi hal ini, PP STN mendukung rekomendasi pengamat energi Sofyano Zakaria, yang menegaskan perlunya sanksi hukum yang jelas, termasuk pengembalian penuh kerugian negara dan hukuman pidana bagi pelaku, baik petinggi korporasi maupun oknum pejabat BUMN. 

"Kami menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pengadilan untuk tidak hanya mendalami kasus ini, tetapi juga memastikan sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah, guna mencegah praktik serupa di masa depan," paparnya.

PP STN juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Memperketat pengawasan transaksi BUMN, khususnya di sektor energi, guna mencegah kebocoran sumber daya negara; 

2. ⁠Mengalokasikan dana hasil pengembalian kerugian untuk program pemberdayaan petani dan nelayan, seperti penyediaan solar subsidi yang adil dan transparan;

3. ⁠Melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat tani dan nelayan, dalam pengawasan kebijakan energi nasional.

"Kami, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan, siap bersatu dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya," jelasnya.

Menurutnya, korupsi di sektor energi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kesejahteraan rakyat. Kami menyerukan: Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!

Selasa, 21 Oktober 2025

     

Wabup Lombok Timur Apresiasi Peran Baznas: Zakat Melalui Baznas Kembali untuk Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net-Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir bandang di Desa Mamben Lauk, pada Selasa (21/10/2025). Bantuan tersebut disalurkan melalui program Responsif Baznas yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur.

Kehadiran Wabup dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap langkah konkret Baznas dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Baznas Lombok Timur atas kepedulian dan respon cepatnya dalam membantu korban bencana. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan Baznas menjadi bukti nyata bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Baznas yang telah hadir di tengah masyarakat ketika bencana terjadi. Bantuan yang diberikan ini merupakan hasil dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki yang mempercayakan dananya melalui Baznas,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup mengajak masyarakat untuk terus mempercayakan penyaluran zakatnya melalui Baznas. Menurutnya, dana yang dihimpun Baznas tidak hanya membantu masyarakat yang terdampak musibah, tetapi juga mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan di tingkat desa.

“Mohon dukungan Bapak dan Ibu semua untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Karena setiap rupiah yang terkumpul akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program kesejahteraan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Timur, Muhammad Kamli, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Baznas untuk menyalurkan dana umat secara tepat sasaran, sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (asnaf).

Pada kesempatan tersebut, Baznas menyalurkan 40 paket sembako untuk warga terdampak banjir bandang serta bantuan dana pembinaan bagi beberapa Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di wilayah sekitar sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan agama generasi muda.


     

Fauzan Khalid Ajak Masyarakat Tidak Abaikan Politik

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI

Okenews.net – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mengajak masyarakat agar tidak mengabaikan politik dan terus meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam setiap proses demokrasi.

“Masyarakat jangan sekali-kali mengabaikan politik. Kita semua harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup, terutama dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran politik adalah melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Fauzan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (21/10/2025).

Menurut Fauzan, pendidikan politik menjadi sangat penting karena masih maraknya praktik politik uang (money politics) dalam setiap momentum pemilu. “Praktik klientelisme, yakni pertukaran dukungan politik dengan imbalan materi, harus dicegah. Ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan kehidupan demokrasi kita,” tegas alumnus Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1999 ini.

Fauzan yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Barat periode 2016–2024, menilai bahwa penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi memang telah berjalan cukup baik secara prosedural. Namun secara substansial, masih banyak catatan yang harus dibenahi, terutama terkait praktik politik uang yang masih sering terjadi di lapangan.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. “Sanksi hukum sering kali sulit diterapkan karena terkendala batas waktu tindak pidana pemilu. Kalau tidak ada batas waktu, proses pemilu tidak akan pernah selesai karena ada proses banding dan seterusnya,” jelasnya.

Fauzan menegaskan bahwa masyarakat harus menolak segala bentuk politik uang karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. “Pilihlah calon pemimpin sesuai hati nurani. Lihat rekam jejak dan kemampuannya, jangan hanya karena pencitraan di media sosial. Pastikan calon yang dipilih benar-benar layak dan memiliki integritas,” pesannya.

Lebih lanjut, Fauzan mengingatkan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap politik, sebab seluruh kebijakan dan anggaran pembangunan merupakan hasil keputusan politik. “Makanya, kita tidak boleh apatis. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh keputusan politik. Karena itu, kita harus peduli dan berpartisipasi aktif,” tegasnya.

Sementara itu, Mukril Hakim, salah satu peserta dari Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi pendidikan politik seperti ini sangat bermanfaat untuk membuka wawasan masyarakat.
“Terima kasih Pak Fauzan yang sudah memberikan penjelasan dengan sangat baik. Alhamdulillah, kami mendapat banyak ilmu dan akan meneruskan pemahaman ini kepada masyarakat lainnya,” ujarnya.

     

Pemkab Lombok Utara Gelar Rapat Terkait Pembangunan di Lahan Milik Daerah di Senaru

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas pembangunan di atas lahan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Desa Senaru. Lahan tersebut diketahui telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Rapat yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara pada Selasa (21/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan sejumlah poin penting terkait status hukum lahan berdasarkan data pertanahan serta hasil temuan di lapangan mengenai aktivitas pembangunan yang tengah berjalan.

Pemerintah daerah mengapresiasi kehadiran pihak Kantor Pertanahan yang telah memberikan pandangan dan masukan penting dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi serta menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pihak yang diduga melakukan pembangunan di lahan milik daerah itu.


Senin, 20 Oktober 2025

     

WA Diretas, Wabup Edwin Minta Abaikan Pesan yang Berpotensi Menipu

Wakil Bupati Lotim HM Edwin Hadiwijaya, MM
Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan klarifikasi resmi bahwa nomor WhatsApp 0878-3003-0027 yang selama ini telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak lagi digunakan. 

“Saya berharaap masyarakat untuk mengabaikan seluruh pesan, panggilan, atau permintaan apa pun yang berasal dari nomor tersebut, terlebih jika berpotensi menimbulkan menipu dan kerugian, baik secara finansial maupun moral,” ujar Wabu Edwin, Senin (20/10/2025).

Informasi mengenai dugaan peretasan ini muncul setelah sejumlah warga dan rekan kerja melaporkan menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Wakil Bupati. Pesan tersebut berisi permintaan dengan nada mendesak dan tidak wajar, termasuk ajakan untuk mentransfer dana atau mengirimkan data pribadi. 

“Assalamualaikum, boleh minta tolong ngga? Ini kan ada keperluan transfer 5jt m-banking lagi error keblokir gabisa dibuka, bisa bantu transferin duu nanti sore di ganti, kalau bisa bantu sya kirim nomor rekeningnya,” tulisan dalam WA yang menyebar. 

Ia menegaskan, nomor WhatsApp tersebut sudah tidak lagi digunakan, karena telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bila ada pesan yang mengatasnamakan saya, mohon untuk diabaikan.

“Saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat kejadian ini, sekaligus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan serupa yang marak terjadi di berbagai daerah,” pesannya.

     

Warga Rarang Ngamuk! SPBU Dituding Tak Berpihak, Pertamina Diminta Tutup Saja

 

SPBU Rarang

Okenews.net — Suasana memanas di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Senin (20/10/2025), setelah warga terlibat kericuhan di area SPBU Rarang. Penyebabnya, warga dilarang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite untuk kebutuhan pertanian.


Kericuhan memuncak karena tidak ada titik temu antara warga dan pihak SPBU yang bernaung di bawah Pertamina. Warga pun mendesak agar SPBU Rarang ditutup, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.


Hadi Hendrawan, salah seorang petani asal Desa Rarang, mengaku kecewa atas kebijakan SPBU tersebut. Menurutnya, kebijakan larangan pembelian tanpa sosialisasi adalah bentuk ketidakadilan.


“Pokoknya kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, kami akan tetap menyegel SPBU ini,” tegas Hadi.


Ia menjelaskan, pihak SPBU tidak pernah memberikan pemberitahuan atau imbauan terkait pembuatan barcode pembelian BBM subsidi untuk kebutuhan pertanian. Namun secara tiba-tiba, warga dilarang membeli, bahkan untuk kebutuhan kecil sekalipun.


“Kami tidak diberi tahu soal barcode. Tiba-tiba dilarang beli, walau hanya satu botol,” keluhnya.


Selain itu, warga juga menuding Pertamina sering melakukan pemecatan sepihak terhadap karyawan lokal tanpa pesangon, terutama bagi mereka yang dianggap terlalu berpihak kepada masyarakat. Kini, sebagian besar pekerja di SPBU Rarang disebut berasal dari luar wilayah tersebut.


Sementara itu, Direktur PT Surya Indah selaku pengelola SPBU Rarang L. Herman Jaelani, menegaskan akan mempermudah akses masyarakat dan petani dalam pembelian BBM subsidi hingga penerbitan barcode rampung. 


Ia juga menyatakan kesiapannya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.


“Kami akan mempermudah masyarakat dan petani membeli BBM bersubsidi sampai proses barcode selesai,” ujarnya.


Di tempat yang sama, Kepala Desa Rarang, Lalu Sahrandi, menyatakan komitmennya untuk mengawal kepentingan masyarakat.


“Selama saya masih menjabat dan berpijak di bumi ini, saya akan bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.


Pemerintah desa juga akan membantu proses pembuatan barcode untuk kebutuhan pertanian dan UMKM, kecuali untuk pembelian eceran.


“Kita akan kumpulkan semua pengusulan masyarakat dan koordinasikan dengan dinas terkait agar penerbitan barcode segera selesai. Ini penting agar kejadian seperti ini tidak terulang,” jelas Lalu Hariadi.


Ia pun menilai SPBU lamban dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban barcode tersebut.


“Kalau sosialisasi dilakukan sejak awal, saya yakin kericuhan ini tidak akan terjadi,” pungkasnya.

     

Fauzan Khalid Perjuangkan Tenaga Honorer Non Database Tetap Bekerja

Fauzan Khalid

Okenews.net– Di sela-sela kegiatan reses masa persidangan I tahun 2025-2026, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid menerima utusan tenaga honorer non database Wilayah NTB di Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad sore (19/10/2025).

Kedatangan perwakilan tenaga honorer menemui Fauzan Khalid, untuk menyampaikan keresahan mereka, karena khawatir menjadi pengangguran pada tahun 2026 mendatang. Persoalannya, 518 orang tenaga honorer non database di sejumlah instansi Pemprov NTB belum mendapatkan kepastian status, menyusul belum adanya regulasi pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu tahap II.

“Kami mohon Kanda H. Fauzan Khalid, Anggota Komisi II DPR RI memperjuangkan kami di DPR RI. Kami mewakili teman-teman, minta ada regulasi supaya kami bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” kata Koordinator Honorer Non Database Wilayah NTB, Irfan dihadapan Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat periode 2016 hngga 2024 ini.

Menanggapi aspirasi tenaga honorer non database Wilayah NTB ini, Fauzan Khalid berjanji akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer non database untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Fauzan yang pernah menjadi Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini meminta kepada Pemprov NTB untuk mengakomodir permintaan tenaga honorer di NTB agar tetap dipekerjakan.

“Saya minta agar tenaga honorer non database ini tetap dikaryakan. Mereka sangat membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat di berbagai instansi. Kita carikan solusinya bersama-sama. Jangan sampai menciptakan pengangguran baru,” ucap Fauzan, Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini.

Menurut Fauzan, sejauh ini pemerintah pusat tidak melarang pemerintah daerah untuk tetap mempekerjakan tenaga honorer non database, selama pemerintah daerah mampu. Sejauh ini, kata Fauzan, upaya yang dilakukan Pemprov NTB dengan bersurat kepada pemerintah pusat sudah benar dan patut diapresiasi untuk mencari solusi agar tenaga honorer non database tetap bekerja dan ditugaskan di instansi pemerintah daerah.

“Saya melihat Pemprov NTB sudah punya niat baik mencari solusi pengangkatan para tenaga honorer non database dengan mengirim surat ke Pemerintah Pusat. Namun belum ada solusi sesuai aspirasi para tenaga honorer non database ini,” ucap Fauzan.

Fauzan mengatakan, ia bersedia membantu dan menjembatani antara Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat untuk mengatasi kekhawatiran tenaga honorer non database ini. Fauzan menyatakan siap membantu  dan menyuarakan keresahan para tenaga honorer kepada Pemerintah Pusat melalui DPR RI. 

“Saya minta Pemprov NTB nanti lebih intens untuk menginformasikan permasalahan tenaga honorer non database kepada saya. Sebagai perwakilan masyarakat NTB di Komisi II DPR RI yang bermitra dengan Kementerian terkait, saya pasti akan membantu dan menyampaikan aspirasi masyarakat NTB di Jakarta.” jelas Fauzan.

Fauzan menegaskan, ia berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer non database di NTB, termasuk tenaga honorer non database di seluruh Indonesia. Fauzan juga berjanji akan membantu rencana audiensi para tenaga honorer non database ke Komisi II DPR RI, setelah masa reses mendatang.

Sabtu, 18 Oktober 2025

     

Fauzan Khalid Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Fauzan Khalid Anggota DPR RI Dapil NTB

Okenews.net-Empat pilar kebangsaan merupakan fondasi penting bagi seluruh rakyat untuk membangun identitas dan karakter bangsa. Empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, landasan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan menjadi kerangka bagi kita untuk berkontribusi secara konstruktif”. 

Pernyataan ini disampaikan Anggota MPR RI dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok. H. Fauzan Khalid, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Bagik Polak, Lombok Barat, NTB, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Fauzan, yang juga Anggota Komisi II DPR RI, empat pilar kebangsaan digali dari sosial budaya yang hidup di masyarakat. Empat pilar ini terus direvitalisasi, diperkuat, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Empat pilar kebangsaan ini bersumber dari agama. Saya yakin tidak ada yang bertentangan dengan agama apa pun,” jelas Fauzan, yang menjabat Bupati Lombok Barat pada periode 2016 hingga 2024.

Fauzan menambahkan, Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan suku.

Undang-Undang Dasar 1945, kata Fauzan, memberikan kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara mengajarkan pentingnya persatuan dalam perbedaan. 

“Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita harus mampu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.” ucap Fauzan.

Fauzan mengingatkan, agar masyarakat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya caranya dengan tidak menyebarkan berbagai informasi atau berita-berita yang tidak benar atau hoaks.

“Mari kita semua ikut serta menjaga stabilitas negara, dengan tidak mendistribusikan berita hoaks. Manfaatkan era digital dengan menyampaikan narasi positif di berbagai saluran media, termasuk di media sosial. Mari kita jaga bersama keamanan negara kita.’ tuturnya.

Fauzan dalam sosialisasi ini juga minta agar semua elemen masyarakat untuk mendukung berbagai pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Presiden Prabowo. Selain itu, Upaya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Tanah Air juga patut didukung oleh semua rakyat Indonesia.

“Upaya pemberantasan korupsi dilakukan Presiden antara lain dengan mengambil alih jutaan hektar lahan sawit illegal. Presiden juga sedang berusaha mengambi alih tambang-tambang illegal. Semuanya ini akan dikembalikan untuk kesejahteraan semua rakyat,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Jumat, 17 Oktober 2025

     

Bupati Lombok Timur Rotasi 170 Pejabat, Jangan Andalkan Kedekatan, Saya Akan Evaluasi Enam Bulan

Pemda Lombok Timur


Okenews.net —Sebanyak 170 pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi mengalami rotasi jabatan. Bupati Lombok Timur menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, bukan sekadar formalitas.

“Rotasi ini adalah penyegaran. Jangan terlalu diambil hati. Semua sudah kami pertimbangkan dengan matang. Enam bulan ke depan, saya akan evaluasi kinerja kalian satu per satu,” tegas Bupati dalam sambutannya, Jumat, 17/10/2025


Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak bekerja seenaknya hanya karena merasa memiliki kedekatan pribadi dengan pimpinan. 


“Jangan karena ada kedekatan, lalu bekerja sembarangan. Saya akan tetap memantau pekerjaan kalian,” ujarnya.


Bupati juga menekankan pentingnya semangat kerja di tempat baru. Menurutnya, seorang ASN yang mampu menunjukkan kinerja baik akan selalu mendapatkan tempat yang layak.


“Kalau Anda bekerja baik, di mana pun ditempatkan, Anda pasti akan melompat ke posisi yang lebih baik. Tapi kalau saat dipindah justru kecewa, di mana komitmen Anda sebagai ASN?” katanya.


Ia meminta seluruh pejabat segera membangun komunikasi yang baik di lingkungan kerja baru agar cepat beradaptasi dan menunjukkan loyalitas kepada daerah dan pimpinan.


“Menuju tahun 2026, kita menghadapi penurunan anggaran yang cukup serius. Karena itu, saya harap semua bekerja sungguh-sungguh dan tulus untuk Lombok Timur,” ucapnya.


Selain menyoroti kinerja ASN, Bupati juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur yang meski mulai menurun, masih perlu menjadi perhatian bersama.


“Ini bukan hanya pekerjaan Bupati, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersama-sama meningkatkan ekonomi masyarakat Lombok Timur,” terangnya.


Bupati juga mengingatkan agar seluruh aparatur menanggapi serius isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan.
 

Kepada para pejabat eselon II, Bupati berpesan agar selalu menyampaikan informasi yang benar kepada pimpinan.

“Jangan ada kebohongan. Sampaikan apa adanya agar kebijakan kita tidak salah arah,” tandasnya.


Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.
 “Selamat bertugas. Semoga Lombok Timur terus melangkah menuju arah yang lebih baik,” pungkasnya.


     

Atlet Binaan Polres Lombok Tengah Borong Medali Emas di PON Kudus 2025

PON Kudus

Okenews.net - Atlet binaan Polres Lombok Tengah di bawah naungan Polsek Batu Keliang Utara (BKU) kembali menorehkan prestasi gemilang. Mereka berhasil memborong sejumlah medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri 2025 yang digelar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan olahraga dari daerah pelosok mampu menghasilkan atlet tangguh yang berdaya saing di tingkat nasional.

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., bersama Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan para atlet binaannya. Dukungan serupa juga datang dari Karo SDM Polda NTB Kombes Pol. I Dewa Made Adnyana, S.I.K., S.H., M.H., yang selama ini aktif dalam pembinaan bela diri di lingkungan kepolisian.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang luar biasa dari para atlet serta dukungan pembinaan yang berkesinambungan. Kami bangga atas perjuangan mereka,” ujar Kapolres AKBP Eko Yusmiarto.

Tim seni gerak Tarung Derajat asal Lombok Tengah tampil impresif di berbagai kategori, baik tunggal maupun beregu. Berikut daftar peraih medali yang mengharumkan nama NTB di PON Kudus 2025, Aoura Thiyen- 2 Medali Emas (Seni Gerak Tunggal Putri & Rangger Putri) Nadila Putri -1 Emas & 1 Perak (Rangger Putri & Rangger Dua Orang Putri) Riski Rahmawati -1 Emas & 1 Perak (Rangger Tiga Putri & Rangger Dua Putri) Erlaga Hidayat - 1 Emas (Seni Gerak Garang Putra) Denis Pebrian - 1 Emas (Seni Gerak Garang Putra) Riyadi Zulkarmawan -1 Emas (Seni Gerak Garang Putra) Dedi Iswari - 1 Emas (Petarung Putra 70,1–75 Kg)

Total, para atlet binaan Polres Lombok Tengah berhasil membawa pulang tujuh medali emas dan dua perak untuk Provinsi NTB.

Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan penuh jajaran Polres Lombok Tengah yang konsisten membina atlet melalui Polsek Batu Keliang Utara. Fasilitas latihan, pelatih berkompeten, serta disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan mereka.

“Semoga anak-anak kami dapat mempertahankan gelar juara di PON NTB 2028 mendatang. Kami berharap mereka terus diperhatikan, karena mereka telah mengharumkan nama daerah,” ujar AKBP Eko Yusmiarto.

Pelatih utama, Saepul Anwar, juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberi perhatian lebih kepada para atlet berprestasi, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Sebagian besar atlet kami berasal dari keluarga sederhana, bahkan ada yang yatim piatu. Kami berharap ada apresiasi nyata, seperti penghargaan dan peluang kerja di daerah,” tutur Saepul.

Capaian luar biasa ini menjadi inspirasi bahwa talenta besar tidak hanya lahir dari kota besar, tetapi juga dari pelosok desa bila diberikan pembinaan dan dukungan yang tepat.

Dengan semangat dan kerja keras, para atlet muda Lombok Tengah ini telah membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dari tempat yang sederhana  membawa nama NTB bersinar di panggung nasional.

     

Empat Ranperda Diharmonisasi, DPRD Loteng Tegaskan Komitmen Bangun Regulasi yang Berkeadilan

Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), melalui komisi-komisi yang dipimpin Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi, menggelar rapat pengharmonisasian terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB.

Rapat pengharmonisasian tersebut, bertempat di Ruang Rapat Mandalika Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTB, Kemarin

Adapun empat Ranperda yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut antara lain, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi menegaskan, rapat ini merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah, agar setiap produk hukum daerah memiliki kejelasan norma, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Sedia payung sebelum hujan, bahasa ini layak kita ucapkan, jadi semua produk hukum harus kita matangkan sebelum hukum tersebut disahkan,” katanya

Dikatakan, dengan rapat harmonisasi ini, dengan melibatkan Kemenkumham NTB, pihaknya atas nama anggota DPRD Loteng berharap, ke Empat Ranperda tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan.

Sehingga nantinya, mampu memberikan landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah, pelestarian lingkungan, peningkatan sektor pariwisata, serta perlindungan masyarakat dari potensi bahaya kebakaran.

Dalam rapat tersebut, hadir pula anggota DPRD dari berbagai komisi yang turut memberikan masukan konstruktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Diskusi berlangsung dinamis dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, dan kebutuhan daerah dalam setiap Ranperda yang diusulkan.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara selesainya proses harmonisasi oleh pihak DPRD bersama jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, sebagai bukti komitmen bersama dalam menyempurnakan dokumen Ranperda sebelum dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya. (*)

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi