www.okenews.net

Senin, 08 Desember 2025

Teater Lho Indonesia Hadir di Festival Teater Indonesia 2025

Okenews.net - Memasuki usia ke-35, Teater Lho Indonesia menandai tonggak penting dalam perjalanan kreatifnya. Usia matang ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi panjang mengenai konsistensi, ketekunan, dan keberanian bereksperimen yang selama tiga setengah dekade telah menjadi karakter kelompok teater ini. 

Pada peringatan usia emas tersebut, Teater Lho Indonesia mendapat kehormatan tampil dalam Festival Teater Indonesia (FTI) 2025 di Taman Budaya Provinsi NTB. Festival ini akan berlangsung pada 10–12 Desember 2025, di mana Teater Lho tampil di hari pertama.

Pada kesempatan penting ini, Teater Lho Indonesia menghadirkan lakon “Borka”, sebuah adaptasi dari cerpen Belfegor karya Kiki Sulistyo. Meskipun bukan karya baru, Borka justru menggambarkan bagaimana sebuah karya dapat terus bertumbuh melalui pembacaan ulang, eksplorasi ulang, dan pemaknaan ulang. 

Sutradara sekaligus penulis naskah, R. Eko Wahono, menyebut momentum ini sebagai ruang bertumbuh, bagi naskah, aktor, dan seluruh elemen estetis yang membentuk dunia Teater Lho Indonesia.

"Membedah Trauma, Kekuasaan, dan Keserakahan

Cerpen Belfegor karya Kiki Sulistyo menjadi sumber utama dari lakon ini. Teks tersebut penuh metafora tentang kekuasaan, keserakahan, dan trauma perempuan dalam masyarakat patriarkal," kata R Eko Wahono di Taman Budaya Mataram, Senin 8 desember 2025. 

Dalam proses adaptasinya, Eko dan tim menggali lebih dalam makna simbolis “ruang bawah tanah”, apakah ia ruang fisik, ruang batin, atau ruang bawah sadar.

Bagi sebagian tim kreatif, ruang bawah tanah adalah metafora trauma dan kenangan kelam; bagi lainnya, ia adalah ruang batin manusia yang menyimpan hasrat dan ketakutan terdalam. Perdebatan konseptual tersebut justru melahirkan napas baru bagi Borka.

Lakon ini menempatkan dua tokoh perempuan, Sirin dan Nenek, pada posisi berlapis: korban dan sekaligus pewaris kekerasan. Adaptasi Eko memunculkan “bola cahaya” sebagai simbol baru Belfegor, iblis kekayaan yang menggoda manusia dan menciptakan lingkaran keserakahan tanpa ujung.

Melalui pementasan ini, Borka bekerja pada dua lapis: mitologis dan sosiologis. Ia berbicara tentang iblis, tetapi juga tentang kapitalisme, materialisme, dan manusia yang semakin kehilangan empati.

Pementasan Borka versi 2025 melibatkan para pemain dari latar sosial yang beragam:

Sopiyan Sauri sebagai Paman, seorang guru pesantren

Yulianerny sebagai Nenek, seorang pengajar sekolah

Bagus Maulana sebagai Borka, mahasiswa

Witari Ardini sebagai Sirin, pelajar

Keberagaman ini membawa warna baru dalam memahami kekerasan, keserakahan, dan spiritualitas dalam lakon ini.

Di sektor artistik, Gde Agus Mega, akademisi etnomusikolog, menghadirkan bunyi perkusi ambience sebagai “suara bawah sadar” tokoh, dengan penembang oleh Sanggaita. Sementara itu, Akmal Sasak, penata artistik sekaligus penata cahaya, merancang ruang bawah tanah berbentuk tabung silinder limas segi enam, sekaligus menciptakan permainan cahaya yang menghidupkan simbol Belfegor.

Elemen paling menonjol dalam Borka adalah bola cahaya, simbol hasrat, pengetahuan, dan kehancuran. Cahaya putih yang membias pada tubuh Borka menciptakan efek visual metaforis tentang godaan kekuasaan.

Videografi yang disajikan oleh penata visual Kharisma Priasa menghadirkan “arus pikiran” Borka melalui gambar-gambar abstrak dan simbol yang berkelebat cepat. Teater pun menjelma menjadi sinema panggung pengalaman imersif yang melampaui batas konvensional.

Secara sosial, Borka adalah cermin masyarakat modern yang dikuasai materialisme. Bola cahaya melambangkan kekayaan, teknologi, dan kemajuan yang justru menjerat manusia dalam keserakahan. 

Tokoh-tokoh dalam lakon adalah representasi generasi yang terjebak antara tradisi dan modernitas.

Eko menegaskan bahwa “ruang bawah tanah” adalah metafora sekaligus kenyataan sosial: tempat di mana trauma, keserakahan, dan rahasia disembunyikan.

Dengan demikian, Teater Lho Indonesia menghadirkan teater sebagai ruang renungan moral sekaligus penyembuhan sosial.

Baznas Lombok Timur Dianugerahi Penghargaan KNPI: Bukti Dedikasi dalam Melayani Ummat

Baznas Lombok Timur

Okenews.net-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur menerima penghargaan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensinya dalam melayani ummat.

Ketua KNPI Lombok Timur, Zuarno Saputra, SH, mengatakan penghargaan ini diberikan karena Baznas Lotim dinilai aktif, responsif, dan memiliki peran nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari.

“Baznas Lotim layak menerima apresiasi ini. Pelayanan yang terus diberikan tanpa henti kepada ummat menjadi nilai lebih dan perhatian publik. Tentu, kritik dan saran tetap kami sampaikan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Zuarno menambahkan, KNPI Lombok Timur akan terus mengawal kinerja Baznas agar penyaluran zakat tetap sesuai prosedur, transparan, dan tepat sasaran terutama bagi mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu, Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan perhatian yang diberikan KNPI.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Kritik dan masukan akan selalu kami terima sebagai bagian dari evaluasi agar Baznas semakin amanah dan profesional,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung gerakan zakat demi tercapainya Lombok Timur SMART sesuai visi pemerintah daerah.

H. Muhammad menegaskan bahwa Baznas Lotim akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan zakat.

“Kerja kolektif dan kolaboratif tetap menjadi semangat kami. Dengan dukungan seluruh amil dan masyarakat, insyaAllah target pengumpulan zakat dan penyalurannya bisa semakin optimal,” tutupnya.

Minggu, 07 Desember 2025

Ahmad Nasri Terpilih Pimpin HMI Mataram dalam Konfercab ke-45

Ahmad Nasri, Ketua Umum Tetpilih

Okenews.net - Konferensi Cabang (Konfercab) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram ke – XLV (45) menetapkan Ahmad Nasri sebagai ketua umum (ketum) terpilih.

Forum yang berlangsung sejak 26 November sampai dengan 7 Desember 2025 ini diselenggarakan di Aula Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB hingga berpindah di Aula Wisma Nusantara.

Nasri sapaan akrab ketum terpilih mengatakan, jabatan yang diemban sekarang ialah amanah besar dari keluarga besar HMI Cabang Mataram yang harus dijaga dengan baik.

“Kedepannya berbagai persoalan harus diselesaikan dengan kangkah yang bijak, teratur dan sistematis selama satu tahun demi menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Islam," ujarnya, Minggu 7 Desember 2025.

Mempimpin organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar dengan jumlah ribuan kader adalah tantangan yang harus dijaga dengan baik. Pada dasarnya HMI adalah organisasi berstatus mahasiswa dan berperan sebagai organaisasi perjuangan. Karena itu, kata Nasri, HMI merupakan organisasi yang tepat untuk membentuk intelektual akademik ditengah-tengah jumlah kader 12 ribu lebih, sehingga akan menjadi sebuah modal kekuatan gerakan organisasi kedepannya.

Dengan jumlah 21 Komisariat yang tersebar diberbagai Perguruan Tinggi di Kota Mataram, jelas Nasri, kita mesti jadikan HMI bisa sebagai kiblat gerakan perjuangan mahasiswa di Mataram. 

"Terkhusus Mataram merupakan pusat pemerintahan provinsi NTB, maka seyogyannya untuk aktif menyuarakan kepentingan masyarakat guna mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Swt," pungkasnya.

Dalam kepemimpinannya, Nasri mengusung tagline HMI Futuristik yang memiliki arti kembali pada kerangka gerakan perjuangan organisasi yang menyatukan kekuatan nilai, ketajaman berpikir, kesiapan dan kecakapan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan semangat membangun bersama serta rasa kebersamaan anggota sebagai dasar untuk menghadapi tantangan zaman dan memastikan organisasi tetap relevan dalam lanskap  sosial, ekonomi, budaya dan politik yang senantiasa berubah secara terus menerus.

Tentunya kesadaran yang dimaksud diatas, kata dia, mesti harus berangkat dari gagasan dan tindakan yang besar agar tercapainya tujuan bersama. "Optimalisasi gerakan HMI cabang Mataram yang kosmopolit, berkarakter pejuang dengan memperkuat ilmu pengetahuan dan adaptif terhadap perkembangan zaman," tukasnya.

Adapun misi yang disusun Ahmad Nasri dalam memimpin organisasi kemahasiswaan tertua selama setahun kedepannya, yakni.

1. Mengintegrasikan Kajian Intelektual dengan Pengembangan SDM melalui Peningkatan Mutu Perkaderan Guna Menyiapkan Kader Yang Loyalitas.

2. Menumbuhkan Kesadaran Kritis Kader Terhadap Persoalan Keummatan dan Kebangsaan.

3. Mengoptimalkan Kerja LPP Sebagai Wadah pencetak intelektual akademik sesuai dengan corak keprofesiannya masing-masing. 

4. Menjaga dan memperluas gerakan dengan membentuk serta memekarkan komisariat diberbagai Perguruan Tinggi di Kota Mataram.

5. Merangkul seluruh perangkat internal dalam rangka akselerasi tujuan organisasi.

"Saya berharap dan akan terus berusaha semaksimalnya untuk terus mejaga sistem kaderisasi yang ada ditataran HMI Cabang Mataram dengan semangat kolektif di internal," tutup Nasri.

Sabtu, 06 Desember 2025

Lombok Timur Dipilih Jadi Lokasi Rumah Sakit Sehat BAZNAS Pertama di Indonesia, Seluruh Layanan Gratis untuk Warga Miskin

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli

Okenews.net- Lombok Timur resmi menorehkan sejarah baru di dunia pelayanan kesehatan berbasis filantropi Islam. Untuk pertama kalinya di Indonesia, BAZNAS RI menetapkan daerah ini sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit Sehat BAZNAS (RSSB) sebuah rumah sakit percontohan nasional yang seluruh layanannya diperuntukkan bagi masyarakat fakir dan miskin secara gratis 100%.


Kepastian ini disampaikan Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, pada Jumat (06/12/2025). Ia mengungkapkan rasa syukur setelah melalui proses panjang hingga akhirnya Lombok Timur dipercaya menjadi pilot project RSSB pertama di Tanah Air.


"Alhamdulillah, Lombok Timur dipercaya menjadi tuan rumah dan penerima manfaat program Rumah Sakit Sehat BAZNAS," ujarnya.


Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, Ketua BAZNAS RI bersama rombongan dijadwalkan tiba di Lombok Timur pada Kamis, 11 Desember 2025. Sebanyak tujuh orang jajaran BAZNAS Pusat akan disambut langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin, di Pendopo Bupati. Selain melakukan kunjungan kerja, rombongan juga akan membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi NTB.


Usai agenda pembukaan di Pendopo, rombongan BAZNAS akan menuju Rumah Sakit Labuhan Haji, lokasi yang telah diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit Sehat BAZNAS.
Penyerahan ini merupakan upaya Bupati untuk mengembalikan marwah rumah sakit yang sejak awal didirikan dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui BASDA Lombok Timur.


RS Labuhan Haji nantinya akan menjalani transformasi penuh menjadi RSSB, sementara pelayanan kesehatan reguler di rumah sakit tersebut akan dipindah ke lokasi baru di Kecamatan Masbagik, tepatnya di kawasan Pasar Hewan Masbagik. Proses alih fungsi telah mendapat persetujuan penuh BAZNAS RI setelah melalui paparan langsung kondisi rumah sakit oleh Bupati dan jajaran.


Sebagai rumah sakit berbasis kemanusiaan, RSSB didesain khusus untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat tidak mampu. H. Muhammad Kamli menegaskan bahwa seluruh biaya pelayanan, termasuk yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, akan ditanggung sepenuhnya oleh BAZNAS Lombok Timur.


Komitmen ini bukan hal baru, mengingat BAZNAS Lotim sebelumnya sudah menanggung premi BPJS untuk 1.000 warga miskin setiap bulan. Kehadiran Rumah Sakit Sehat BAZNAS diharapkan menjadi momentum penting dalam memperluas akses kesehatan bagi masyarakat dhuafa di Lombok Timur.


"Rumah Sakit Sehat BAZNAS ini kami persembahkan untuk kaum fakir dan miskin. Silakan datang, silakan memanfaatkan fasilitasnya. Semua layanan akan digratiskan 100%," tutup H. Muhammad.

Wamen ATR Ossy Dermawan Tutup Rakor, Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah

Wamen ATR/WAKA BPN

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, resmi menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025, Jumat (5/12/2025). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, sejak 3 hingga 5 Desember 2025 ini dinilai berhasil memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ossy Dermawan menegaskan pentingnya soliditas antarinstansi melalui Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan. Ia mengapresiasi kontribusi seluruh peserta serta kerja sama strategis yang telah terjalin dengan baik.

“Alhamdulillah, rapat koordinasi ini menunjukkan kesungguhan kita semua dalam memberantas mafia tanah, baik dari Kementerian ATR/BPN maupun lembaga-lembaga terkait lainnya yang menjadi mitra strategis kementerian kami, baik itu dari Kementerian Hukum, dari Kejaksaan Agung, maupun dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ossy, kekompakan seluruh unsur tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat penanganan kasus pertanahan, sekaligus mencegah munculnya kejahatan baru yang merugikan masyarakat.

Rakor ini juga menjadi momentum penyatuan langkah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang bersih, modern, dan kredibel, serta mendukung visi pemerintah menuju pelayanan pertanahan kelas dunia.

Warga Gang Ganang Swadaya Bangun Talut Irigasi Sepanjang 40 Meter

Warga Gang Ganang, Lendang Bedurik

Okenews.net- Puluhan warga Gang Ganang RT 20, Lingkungan Lendang Bedurik Induk, Kelurahan Sekarteja, melakukan gotong royong membangun talut atau jalur irigasi pada Jumat pagi (05/12/2025). 

Kegiatan ini diprakarsai oleh Pemerintah Kelurahan Sekarteja yang mengalokasikan dana sebesar Rp5 juta untuk pembelian material berupa batu, semen, dan pasir.

Ketua Lingkungan Lendang Bedurik Induk, M. Said, menjelaskan bahwa pembangunan jalur irigasi ini penting untuk mencegah penyumbatan air saat musim hujan yang kerap membuat air meluap ke badan jalan. Selain itu, irigasi juga dibutuhkan warga yang memiliki lahan perkebunan. 

“Ke depan aliran irigasi tetap dibutuhkan, terlebih di sini akan dibangun BTN, jadi memang irigasi itu sebuah keharusan,” ujarnya.

Meski dana pembangunan terbilang minim, warga tetap bersemangat melaksanakan pembangunan secara swadaya. Menurut M. Said, antusiasme masyarakat tinggi sehingga pembangunan irigasi sepanjang 40 meter tersebut dapat dikerjakan bersama. 

“Alhamdulillah, antusias masyarakat tinggi, jadi dengan semangat gotong royong irigasi ini bisa selesai,” lanjutnya.

Warga yang sebagian besar bekerja serabutan bahkan melanjutkan pengerjaan hingga larut malam. Adapun target penyelesaian talut ini diproyeksikan rampung dalam tiga hari. M. Said berharap pembangunan yang didukung dana material dari Pemerintah Kelurahan Sekarteja tersebut membawa manfaat besar bagi warga sekitar.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Irigasi, Ustadz Zuhri, mengatakan bahwa pembangunan ini menjadi pemantik semangat bagi warga, pemerintah, maupun donatur untuk turut berpartisipasi. Ia berharap ke depan ada tambahan bantuan agar irigasi dapat diperpanjang dan dibangun lebih permanen.

Selama proses gotong royong berlangsung, para ibu terlihat turut membantu dengan menyiapkan konsumsi sederhana secara sukarela. Warga berharap pembangunan irigasi ini membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Jumat, 05 Desember 2025

Setahun Pemerintahan Iron-Edwin, 25 Rumah Layak Huni Siap Diserahkan: Bukti Kolaborasi Zakat untuk Rakyat Lotim

Ketua Baznas Lombok Timur

Okenews.net- Momentum satu tahun kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) tak hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi diwarnai kabar menggembirakan bagi masyarakat kurang mampu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur memastikan 25 unit program Mahyani (Rumah Layak Huni) tuntas dikerjakan dan segera diserahkan kepada penerima manfaat.


Ketua BAZNAS Lotim, H. Muhammad Kamli, menegaskan bahwa pembangunan Mahyani telah rampung seratus persen dan kini memasuki tahap final administrasi sebelum penyerahan resmi.


“Alhamdulillah, seluruh unit Mahyani telah selesai 100 persen. Sesuai arahan Bapak Bupati, distribusi tahun ini dilakukan secara merata di lima kecamatan, masing-masing lima unit. Prinsipnya pemerataan dan keadilan,” ujar Kamli, Jumat (05/12/2025).


Program Mahyani tahun ini menggunakan skema pendanaan kolaboratif dari zakat, infak, dan sedekah ASN Lombok Timur serta dana bagi hasil dari BAZNAS Provinsi NTB termasuk kontribusi dari perusahaan berizin operasional provinsi.


Tak hanya rumah, BAZNAS Lotim juga menyiapkan bantuan ekonomi produktif berupa Gerobak BAZNAS bagi pelaku usaha mikro mustahik. Bantuan tersebut dijadwalkan dibagikan bersamaan dengan penyerahan kunci Mahyani.


“Gerobak usaha sudah siap. Harapannya ini bukan hanya bantuan sesaat, tapi mampu menjadi modal ekonomi agar penerima manfaat bisa lebih mandiri,” jelas Kamli.


Penyerahan simbolis 25 unit Mahyani dan bantuan gerobak rencananya menjadi agenda utama peringatan 1 Tahun Pemerintahan SMART. Namun, tanggal pelaksanaan masih menunggu keputusan resmi Bupati Lombok Timur.


BAZNAS menegaskan, program ini merupakan bukti bahwa dana zakat yang dikelola tidak hanya terkumpul, tetapi benar-benar dirasakan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.


“Program Mahyani maupun Gerobak BAZNAS adalah bukti nyata pemanfaatan dana umat untuk kesejahteraan umat. Tepat sasaran, tuntas, dan memberi dampak berkelanjutan,” tutup Kamli.


Dengan terealisasinya program ini, pemerintahan Iron-Edwin kembali menegaskan komitmennya dalam pemerataan pelayanan sosial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Lombok Timur.

KB-PAUD Generasi Anak Negeri Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir Bandang di Sumatra dan Aceh

KB-PAUD Generasi Anak Negeri

Okenws.net- Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, KB-PAUD Generasi Anak Negeri menggalang dan menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang di wilayah Sumatra dan Aceh. Bantuan tersebut dikumpulkan melalui partisipasi para wali murid serta dukungan masyarakat sekitar yang turut tergerak membantu korban musibah.

Kepala KB-PAUD Generasi Anak Negeri, Amelia Karunia Ar., M.Ag, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata pendidikan karakter sejak usia dini. Melalui aksi sosial ini, anak-anak didorong untuk belajar tentang empati, berbagi, dan kepedulian terhadap sesama.

“Melibatkan anak-anak dalam kegiatan sosial seperti ini sangat penting untuk membentuk karakter peduli dan tanggap terhadap lingkungan. Kami berterima kasih kepada seluruh wali murid dan masyarakat yang ikut berpartisipasi,” ujar Amelia.

Bantuan yang berhasil dikumpulkan berupa berbagai jenis sembako, pakaian layak pakai, kebutuhan bayi, hingga perlengkapan keseharian. Seluruh paket bantuan kemudian dikemas dengan rapi dan disalurkan melalui JNE, yang turut mendukung proses pengiriman agar tepat sasaran dan sampai dengan cepat kepada para korban bencana.

Amelia menambahkan bahwa aksi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk menggerakkan solidaritas sosial, terutama dalam kondisi darurat bencana. “Semoga bantuan sederhana ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Kepedulian tidak harus besar, yang terpenting adalah ketulusan dan solidaritas,” tutupnya.

Keluarga besar KB-PAUD Generasi Anak Negeri berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penguat bagi masyarakat terdampak dalam melalui masa sulit pasca banjir bandang.

Kamis, 04 Desember 2025

Krisis Lingkungan, PTKI Luncurkan Delapan Pilar Ekoteologi Islam

Forum Dekan Fakultas Ushuluddin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia 
Okenews.net – Krisis ekologis yang semakin mengancam keberlanjutan kehidupan mendorong Forum Dekan Fakultas Ushuluddin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia meluncurkan Resolusi Shakti 2025. Dokumen strategis ini memuat delapan komitmen transformatif berbasis ekoteologi Islam dan menjadi output utama Rapat Kerja Nasional yang berlangsung 2–4 Desember 2025 di Hotel Shakti, Bandung.

Prof. Dr. Suprapto, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram, sebagai salah satu delegasi sekaligus penggagas resolusi, menegaskan bahwa paradigma antroposentris telah menyebabkan manusia modern kehilangan kesadaran spiritual dalam memperlakukan alam. “Dominasi antroposentrisme telah membuat manusia modern terlalu angkuh dan rakus dalam merusak alam. Karenanya hal ini harus dihentikan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pertemuan nasional yang mengusung tema “Ekoteologi: Meneguhkan Peran Ushuluddin dalam Merawat Alam dan Kemanusiaan” dihadiri lebih dari 30 pimpinan fakultas dari seluruh Indonesia. Para peserta sepakat bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar isu teknis atau kebijakan, melainkan kegagalan mendasar dalam menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem ciptaan Tuhan.

Dalam forum tersebut, peserta secara aklamasi menunjuk Prof. Dr. H. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai Ketua Forum Dekan Ushuluddin PTKI se-Indonesia periode 2025–2029. Sosok yang akrab disapa Kang Yudi itu menggantikan Prof. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd., dari UIN Mataram, yang telah menuntaskan amanah pada periode sebelumnya.

Rangkaian kegiatan rakernas juga diwarnai aksi kepedulian sosial. Para peserta forum menginisiasi donasi untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Selain itu, para dekan juga melakukan penanaman pohon di area Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai simbol komitmen nyata terhadap gerakan penyelamatan lingkungan.

Melalui Resolusi Shakti 2025, forum merumuskan delapan pilar aksi transformasi. Pilar tersebut mencakup reinterpretasi teologis untuk mengembalikan manusia sebagai penjaga bumi, transformasi kurikulum berbasis ekoteologi, pembentukan konsorsium riset interdisipliner, pendampingan komunitas dan filantropi ekologis, aliansi lintas sektor, penerapan ekonomi regeneratif berbasis nilai Islam, pembangunan platform digital terbuka, serta kampanye global untuk memposisikan Indonesia sebagai teladan ekoteologi Islam dunia.

Forum menegaskan bahwa resolusi ini bukan sekadar deklarasi, tetapi cetak biru kerja nyata yang akan langsung diwujudkan melalui program dan kolaborasi lintas kampus. Setiap pilar dirancang untuk menjawab tantangan ekologis secara komprehensif dari sisi teologis, sosial, ekonomi, hingga teknologi.

Pada kesempatan tersebut, Fordek Ushuluddin juga menyoroti berbagai bencana ekologis yang melanda Indonesia, terutama di wilayah Sumatra yang baru-baru ini mengalami dampak besar. Para dekan menilai bahwa musibah tersebut menjadi alarm serius akan pentingnya perubahan cara pandang dan tindakan dalam mengelola lingkungan.

Ketua Fordek Ushuluddin terpilih, Prof. Dr. H. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag., mengungkapkan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut. “Kita teramat berduka atas musibah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kita bersama-sama harus memberikan bantuan nyata secepatnya,” ujarnya menegaskan. Ia berharap seluruh fakultas Ushuluddin dapat menjadi garda depan dalam gerakan pemulihan ekologis berbasis nilai-nilai Islam.

Gerakan Mahasiswa Era NKK/BKK - Orde Baru : Sejarah dan Realitas

Foto, Istimewa

Okenews.net- Dulu sebelum era dekade 80 an, belum ada organisasi masyarakat sipil [ sebut saja NGO's ] yang bergerak pada isu isu spesifik dan tematik. Hal ini karena situasi politik saat itu masih dikuasai oleh kekuatan Orde Baru yang melakukan kontrol ketat terhadap seluruh aspek kehidupan , termasuk berserikat dan berpendapat. 

Paska Peristiwa Malari 1974 dan Gerakan Mahasiswa Bandung tahun 1978. Kedua gerakan tersebut sangat monumental dijamannya karena mengangkat isu yang berlawanan dengan rezim orde baru. 

Dari peristiwa tersebut , rezim Orde Baru untuk membatasi gerakan kritis mahasiswa memperkenalkan konsep NKK/BKK [ Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan] yg tujuan jelas untuk mengkontrol kegiatan politik  Mahasiswa sekaligus meniadakan kritik mahasiswa kepada rezim. Imbasnya Dewan Mahasiswa dibubarkan diganti dengan Senat Mahasiswa yg dibawah kontrol langsung Rektorat/Rektor dlm hal Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan. Implikasinya setiap aktivitas mahasiswa harus seijin dan restu Rektorat.  

Depolitisasi kampus

Sementara itu untuk menampung kegiatan intra kampus , rezim Orde Baru masih memberikan ruang terbatas kepada kampus untuk memfasilitasi aktivitas mahasiswa yang terkait dengan minat dan kegemaran yang direpresentasikan lewat Unit Kegiatan Mahasiswa [ UKM ] dibawah koordinasi Senat Mahasiswa Universitas. 

Unit Kegiatan Mahasiswa ini merupakan wadah kolektif pada para mahasiswa untuk berkumpul dan berserikat dlm skala terbatas berdasarkan kesamaan minat dlm bidang tertentu. Misalnya , yg berminat dalam bidang kemanusiaan , didirikan Korps Sukarelawan Mahasiswa [ KSR ], untuk Mahasiswa yg hobby pada bidang tulis menulis / jurnalistik , maka didirikan Koran Kampus , untuk mahasiswa yang ingin memperdalam bidang keagamaan dan spiritualnya, kemudian berhimpun dalam Lembaga Dakwah Kampus  [ LDK ], dan lain lain. 

Adapun proses pendirian UKM ini dipermudah dan Kampus akan Wellcome termasuk dukungan kegiatannya. Apalagi jika UKM tersebut terkesan Apolitis dan kelompok minat dan hobby semata, Kampus ketika itu sangat mendukung penuh. 

Mangkanya tak heran, ketika diperkenalkan konsep NKK/BKK di dekade akhir 70 an , banyak sekali bermunculan kegiatan ektra maupun intra kemahasiswa bak musim jamur disemua Kampus. Mahasiswa dengan dukungan Rektorat mendirikan beragam UKM untuk menampung kegiatan mahasiswa usai proses belajar. 

Selain itu Rezim Orde Baru lewat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu juga memperkenal Sistem Kredit Semester [ SKS ] yg mewajibkan mahasiswa baru harus menyelesaikan kuliahnya minimal 144 SKS yg meliputi mata kuliah wajib dan pilihan. Tujuan diberlakukan SKS ini agar mahasiswa fokus pada study dan menjauhkan dari aktivitas politik dan gerakan moral. 

Jika sebelum NKK/BKK , mahasiswa memiliki kemandirian dan bebas dalam menentukan masa study termasuk dlm berserikat dan berpendapat lewat Dewan Mahasiswa [ Dema ] yg tidak dibawah sub ordinasi Rektor. Maka Paska NKK/BKK peran politik mahasiswa oleh rezim Orde Baru dengan berbagai strategi depolitisasi Kampus. Orde Baru sadar bahwa Kampus memiliki kekuatan moral politik yang kuat dlm melawan kebijakan Orde Baru, terbukti dengan adanya periswa Malari 1974 yg dimotori Dewan Mahasiswa [ Dema ] Universitas Indonesia dibawah komando Hariman Siregar , dkk. Juga periswa gerakan mahasiswa bandung yg dimotori oleh Mahasiswa ITB yg dikenal dengan *gerakan pembungkaman dibawah sepatu Lars* yg dimotori aktivis Indro Cahyono, dkk.  

Dari dua peristiwa tersebut menyadarkan Rezim Orde Baru bahwa Kampus harus dijinakkan lewat strategi NKK/BKK. 

Diberlakukannya NKK/BKK ini menimbulkan dilema sekaligus perbedaan pada pandangan dikalangan internal mahasiswa maupun akademisi Kampus sendiri. Perbedaan cara pandang ini bermuara pada adanya ketidak bebasan dan pengekangan aktivitas mimbar akademis kampus yang harus melalui mekanisme perijinan dan restu Rektorat. 

Bagi aktivis kampus yang memiliki ideologi yang kritis , kebijakan kampus NKK/BKK tersebut dipandang sebagai upaya depolitisasi secara sistemik dan masiv terhadap Kampus agar berjarak dengan problem problem kemasyarakatan. Kampus dijadikan  Menara Gading yg berdiri ditengah penderitaan rakyat. 

Kampus tidak diberikan lagi ruang pengabdian untuk melakukan advokasi terhadap penderitaan Rakyat. Kalaupun ada itu sebatas kegiatan apolitis dan periferi [tidak urgensi/pinggiran ]

Perubahan Taktik dan Strategi

Sementara itu menyikapi strategi orde baru yg makin represif terhadap berserikat dan berpendapat dengan berbagai ancaman dan teror seperti pemakaian UU Subversiv atau Pasal Hatzai Artikelen yg diatur dlm KUHP peninggalan Kolonial, Kehidupan Kampus , khususnya kajian kajian kritis menjadi berkurang. Hal ini karena semua kegiatan mimbar dikampus dibatasi dan diformalkan harus seijin dan sepengetahuan Rektorat. 

Kontrol dan Hegemoni Kekuasaan Rektorat yg merupakan parpanjangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sangat efektif membatasi mimbar mimbar akademis yang bernuansa kritis dan kritik sosial. Kampus bukan lagi menjadi artikulator memperjuangkan hak - hak rakyat. Dilema ini dirasakan betul oleh eksponen Kampus dengan diberlakukan politik NKK/BKK. 

Dikalangan aktivis / student movement melakukan perubahan taktik dan strategi guna menyisati kebijakan depolitisasi Kampus tersebut yakni Mendirikan Kelompok Study sebagai  *tameng / cover gerakan* yang berjumlah terbatas untuk melakukan kajian kajian secara berkala terhadap fenomena sosial politik yang sedang terjadi. 

Menjamurnya kegiatan ekstra Kampus yg berkedok Kelompok Study ini dipelopori oleh Aktivis Kritis [ biasa mahasiswa senior yg masa kuliahnya diatas 5 tahun ] merupakan upaya kawah candradimuka, untuk melakukan konsolidasi dan kaderisasi aktivis student movement agar terjadi peralihan estafet gerakan ditengah keterbatasan dan pengawasan oleh rezim Orde Baru kala itu lewat beragam perangkatnya. 

Strategi exite / menggalang kekuatan dari luar kampus kemudian bermetamorfosa menjadi jaringan / networking yang kuat yakni yang menghubungkan jaringan gerakan mahasiswa dengan kelompok aktivis lain di wilayah kampus lain. Hal ini sebagai upaya untuk menjalin solidaritas dan up dating informasi dari belahan lain terkait info info yg sensitiv terutama perkembangan politik atau beragam permasalahan yang menimpa rakyat yang tidak mungkin terpublikasi secara resmi oleh media. Maka akses informasi informasi seperti ini dengan mudah diperoleh kalangan aktivis gerakan yang berjaringan.

Selain itu saat ini lewat jaringan terbatas , aktivis gerakan diluar kampus ini juga memiliki media/jurnal student movement yg diterbitkan secara terbatas, misalnya ada tabloid Aldera yg diterbitkan oleh aktivis Bandung. Kemudian ada juga buku saku karya Soe Hok Gie yang berjudul Dibawah Lentera Merah. 

Selain menjalin networking sesama aktivis gerakan, Kelompok Study Mahasiswa ini menjalin Networking dengan Aktivis Mahasiswa diluar Negeri, seperti *Asean Student Movement* yg juga memiliki tabloid berkala yg dikirimkan secara rutin. 

Selain itu Kelompok Studi Mahasiswa / Aktivis Mahasiswa Ekstra Kampus juga kerap menerima kunjungan student movement dari negara lain sebagai sarana komunikasi dan membuka lebih luas akses jaringan , khususnya untuk memperluas kampanye media di luar negri. 

Cikal bakal NGOs

Sementara itu , bagi aktivis yang paska mahasiswa / telah lulus jadi sarjana maupun drop out melakukan gerakan dengan mendirikan organisasi non pemerintah atau lebih di kenal dengan istilah NGOs (Non Goverment Organization) Oleh : didu 

20 Lebih Warga Desa Sukamulia Timur Mengundurkan Diri dari PKH, Pemdes: Ini Bukti Kemandirian dan Kesadaran Sosial

Warga Desa Sukamulya Timur

Okenews.net— Sebanyak 20 warga Desa Sukamulia Timur resmi mengundurkan diri dari keikutsertaan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah menjadi penerima manfaat selama lebih dari lima tahun. Langkah ini mendapat apresiasi besar dari Pemerintah Desa serta pendamping PKH sebagai wujud kemandirian dan kesadaran sosial masyarakat, Kamis, 04/12/2025


Sekretaris Desa Sukamulia Timur, Syarifudin, menyampaikan bahwa keputusan tersebut murni datang dari warga tanpa intervensi pihak manapun, baik pemerintah desa maupun pendamping PKH.


“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Mereka mundur karena merasa sudah cukup dan lebih mandiri. Di sisi lain, masih banyak warga dalam daftar tunggu yang lebih membutuhkan,” ujarnya.


Menurut data desa, sebagian besar dari 20 warga tersebut kini telah memiliki usaha mikro dan ekonomi yang lebih stabil dibanding tahun tahun sebelumnya.


Pemerintah desa bersama Pendamping (PKH) mengaku selama ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak selalu bergantung pada bantuan, terutama ketika secara ekonomi sudah mampu berdiri sendiri.


“Kami ingin masyarakat memiliki mental tangan di atas, bukan hanya bergantung pada bantuan,” tambah Syarifudin.


Sementara itu, pendamping PKH, Risti Agustiadi Saputra, menegaskan bahwa kebijakan mundur dari program adalah hak penuh penerima manfaat.


“Kami pastikan tidak ada paksaan. Justru kami memberi edukasi agar ke depan penerima bantuan bisa tumbuh secara ekonomi. Idealnya PKH berjalan selama lima tahun karena dianggap cukup untuk mendorong kemandirian,” jelasnya.


Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini membantu memastikan bantuan sosial tepat sasaran.


“Dengan adanya warga yang sadar mundur secara sukarela, bantuan bisa dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Rabu, 03 Desember 2025

Menteri ATR/BPN Tegaskan Perang Terbuka Lawan Mafia Tanah, Minta APH Satu Komando

Mentri ATR/BPN Nusron Wahid

Okenews.net-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 dengan pesan tegas: negara tidak boleh kalah dari mafia tanah.

Dalam sambutannya, Nusron menekankan bahwa praktik kejahatan pertanahan kini berkembang semakin masif, terstruktur, dan melibatkan jaringan yang rapi serta lintas sektor. Karena itu, pemberantasannya tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

“Kejahatan pertanahan hari ini bukan kejahatan biasa. Polanya sudah terstruktur, sistematis, dan menyusup ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ini bukan hanya tugas Kementerian ATR/BPN, tetapi agenda strategis nasional,” tegas Nusron saat membuka acara di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Ia meminta seluruh aparat penegak hukum (APH), mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pengawasan, untuk memperkuat koordinasi dan membangun sistem penanganan kasus yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, tanpa kolaborasi yang solid, mafia tanah akan semakin sulit diberantas karena jaringan pelakunya memiliki akses, sumber daya, dan strategi yang semakin canggih.

“Karena itu, dibutuhkan kolaborasi nyata antara ATR/BPN dan seluruh aparat penegak hukum. Negara harus hadir, dan rakyat tidak boleh menjadi korban,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Nusron berharap lahir langkah komprehensif mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga perbaikan regulasi agar kasus sengketa lahan tidak terus berulang.

Rapat ini menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan 2025 menjadi tahun percepatan penanganan kejahatan pertanahan sekaligus mempertegas komitmen pemerintah melindungi hak masyarakat atas tanah.

8 Orang Warga Ijobalit Mundur dari PKH, Beri Kesempatan bagi yang Lebih Membutuhkan

Warga Kelurahan Ijobalit

Okenews.net- Sikap solidaritas dan kesadaran sosial ditunjukkan sejumlah warga di Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji. Mereka secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah cukup stabil, dan ingin memberikan kesempatan bagi warga lain yang dinilai lebih membutuhkan bantuan tersebut.


Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Lurah Ijobalit, Hasibullah. Ia menyebut keputusan itu mencerminkan kematangan berpikir warga serta keberhasilan edukasi yang selama ini diberikan kelurahan bersama pendamping PKH, dan staf di kelurahan.


“Kami sangat bangga dan mengapresiasi sikap warga yang memilih mengundurkan diri dari program bantuan karena merasa sudah mampu. Ini bukti bahwa bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan,” ujar Hasibullah, Rabu,(03/12/2025)


Ia juga menjelaskan bahwa pihak kelurahan selama ini aktif memberikan edukasi kepada penerima manfaat, agar tidak hanya menggunakan bantuan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mengarah ke pemberdayaan ekonomi.


“Sejak awal, kami selalu memberikan edukasi dan motivasi agar bantuan PKH, maupun bantuan lain, tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi diinvestasikan. Banyak warga sudah membeli ayam, kambing, dan usaha kecil lainnya. Dan hasilnya mulai terlihat,” tambahnya.


Hasibullah berharap langkah positif tersebut bisa menjadi contoh bagi warga lain yang telah mandiri secara ekonomi, sehingga bantuan sosial tetap tepat sasaran.


Ziat Wijaya, Kasi Kesra Kelurahan menambahkan, bantuan sosial PKΗ memang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim yang tidak mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan pokok sehari hari. 


"Semoga ini menjadi inspirasi, bila memang sudah merasa tidak perlu sebagai penerima PKH mengundurkan diri," ujarnya. Kebijakan graduasi ini diharapkan membuka akses bagi masyarakat yang belum pernah menerima. bantuan, sekaligus memastikan penyaluran PKH lebih tepat sasaran.


Sementara itu ditempat yang sama, salah satu warga yang mundur dari PKH, Asmiati, mengaku keputusan tersebut diambil berdasarkan kesadaran pribadi, tanpa paksaan.


“Alhamdulillah sekarang kami sudah lebih baik. Masih banyak warga lain yang lebih membutuhkan. Jadi kami memilih mengundurkan diri,” ujarnya singkat.


Dengan adanya tindakan nyata seperti ini, Kelurahan Ijobalit disebut menjadi salah satu daerah yang menunjukkan praktik konkrit dalam mendukung asas keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Selasa, 02 Desember 2025

BPN Lombok Utara Serahkan Sertipikat Aset PLN, Perkuat Kepastian Hukum Infrastruktur Listrik di Bayan

Kantor Pertanahan Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi menyerahkan sertipikat aset milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berlokasi di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Selasa, 02/12/2024. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah,bertempat di Kantor Pertanahan Lombok Utara.

Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat pengamanan aset negara sekaligus meningkatkan kepastian hukum terhadap infrastruktur ketenagalistrikan. Legalitas aset ini dinilai penting untuk menunjang operasional PLN sebagai penyedia layanan listrik bagi masyarakat Lombok Utara.

Dalam sambutannya, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa ATR/BPN terus berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan BUMN.

“Legalitas aset bukan hanya dokumen, tetapi bentuk perlindungan negara agar fasilitas publik dapat berfungsi dengan aman, tertib, dan berkelanjutan. Kerja sama lintas lembaga seperti ini menjadi kunci percepatan tertib administrasi pertanahan,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara.

Pihak PLN menyampaikan apresiasi atas dukungan Kantor Pertanahan Lombok Utara yang telah menyelesaikan proses sertifikasi aset dengan baik. Sertipikat ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola aset PLN, khususnya dalam mendukung peningkatan jaringan listrik untuk masyarakat.

Dengan terbitnya sertipikat ini, aset PLN di Desa Anyar kini memiliki dasar hukum yang jelas dan diharapkan dapat memperkuat layanan kelistrikan, terutama untuk wilayah Bayan dan sekitarnya.

Baznas Lotim Salurkan Insentif untuk 884 Guru Kemenag: Bupati Haerul Warisin Tegaskan, Jasa Guru Tak Tertandingi

Penyaluran Intensif Untuk 884 Guru dibawah Naungan Kemenag Lotim

Okenews.net -Komitmen besar terhadap kesejahteraan pendidik kembali dibuktikan melalui langkah kolaboratif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah. Sebanyak 884 guru di bawah Kemenag menerima insentif yang bersumber dari program bagi hasil Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola Kemenag dan disalurkan melalui Baznas.

Penyerahan insentif tersebut berlangsung khidmat di Aula Majlis Ta’lim MI Al-Ijtihad, Jontak, Masbagik, Selasa (02/12/2025), dan turut dihadiri Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

Ketua Baznas Lotim, H. Muhammad Kamli, menjelaskan bahwa penyaluran insentif ini menjadi bukti nyata bahwa ZIS mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pendidik.
“Dana insentif ini berasal dari hasil pengelolaan ZIS Kemenag yang disalurkan melalui Baznas. Semakin banyak masyarakat menyalurkan zakat melalui Baznas, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan,” ujarnya.

Bupati Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan penghargaan mendalam atas peran vital para guru dalam pembangunan daerah.
“Tidak ada negara maju dan pemerintahan yang baik tanpa guru. Jasa guru tidak tertandingi,” tegasnya, disambut haru para hadirin.

Kepala Kemenag Lotim, H. Shuhli, menambahkan bahwa insentif ini diprioritaskan bagi guru yang belum menerima honor tetap seperti kontrak, PPPK, maupun sertifikasi.
“Nilainya mungkin belum besar, namun ini adalah bentuk perhatian serius pemerintah,” jelasnya.

Acara tersebut juga diwarnai pemberian penghargaan khusus, di antaranya untuk guru dengan masa pengabdian terlama selama 31 tahun, serta guru berkebutuhan khusus yang tetap menunjukkan dedikasi luar biasa.

Insentif akan disalurkan setiap tiga bulan sekali, menjadi dorongan moral bagi ratusan guru untuk terus mencerdaskan generasi bangsa.

Dengan sinergi Baznas, Kemenag, dan Pemda Lotim, program ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pendidik di Lombok Timur.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi