www.okenews.net

Senin, 19 Januari 2026

     

Satu Tahun MBG Lombok Timur: Dongkrak PDRB, Pemda Siapkan Skema Pengawasan Baru Libatkan Publik

Evaluasi Program Makan Bergizi Gerati

Okenews.net-Setelah setahun penuh dijalankan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur akhirnya masuk meja evaluasi. Pemerintah Daerah bersama DPRD Lombok Timur menggelar rapat khusus di Ruang Rapat DPRD lantai III, Senin (19/01/2026), untuk membedah capaian program sepanjang 2025 sekaligus merancang penguatan kebijakan di tahun 2026.

Rapat tersebut mengungkap dua wajah program MBG: capaian positif dari sisi ekonomi daerah, sekaligus tantangan serius di level pelaksanaan teknis.

Sekretaris Daerah Lombok Timur yang juga Ketua Satgas MBG, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan keberadaan MBG turut mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.

“Program ini menggerakkan rantai ekonomi, mulai dari penyedia bahan pangan hingga tenaga kerja lokal,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Meski demikian, Juaini menegaskan bahwa Pemda tidak menutup mata terhadap berbagai dinamika yang muncul di lapangan. Ia menyoroti pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam menyukseskan program, terutama dalam pelaksanaan makan bersama.

Menurutnya, sekolah yang membangun komunikasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti mampu menjalankan program tanpa hambatan berarti. Sebaliknya, lemahnya koordinasi kerap memicu persoalan teknis.

Menyadari tingginya risiko dalam penyajian makanan segar, Pemda berencana membuka ruang pengawasan baru yang melibatkan masyarakat. Pada pertengahan 2026, akan dibentuk bidang monitoring khusus yang diisi perwakilan publik di luar mitra resmi.

“Wadah ini akan menampung keluhan, masukan, sekaligus menjadi kontrol cepat dari wali murid dan masyarakat,” tegas Juaini.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi sekaligus memungkinkan penyelesaian masalah secara berjenjang di tingkat daerah, tanpa harus selalu menunggu arahan dari pusat atau provinsi.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menekankan bahwa Satgas MBG di tingkat kabupaten memiliki peran krusial sebagai pengawas lapangan. Satgas diminta aktif memantau operasional SPPG dan memastikan setiap persoalan segera dilaporkan ke tingkat lebih tinggi agar perbaikan dapat dilakukan cepat dan tepat.

Dalam rapat yang sama, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, turut memberikan klarifikasi atas insiden yang sempat terjadi di Desa Kembangsari. Hasil investigasi menunjukkan bahwa persoalan tidak semata berasal dari penyedia, melainkan juga minimnya edukasi konsumsi.

“Susu kedelai yang seharusnya langsung diminum justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melewati batas kelayakan konsumsi,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan pula indikasi dari pihak mitra penyedia yang memesan susu mendekati masa kedaluwarsa. Temuan tersebut menjadi catatan penting untuk memperketat seleksi dan pengawasan mitra ke depan.

Dari sisi infrastruktur layanan, MBG Lombok Timur mencatat capaian di atas target. Hingga kini, sebanyak 213 SPPG telah terdaftar dalam sistem, melampaui target awal sebanyak 159 unit. Namun, sekitar 40 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, terkendala aktivasi akun sistem.

Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah validasi data penerima manfaat. Sinkronisasi data dari Dapodik, EMIS, dan BKKBN masih menjadi pekerjaan rumah, terlebih setelah tiga kali perubahan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat pusat.

Fokus 2026, kata Agamawan, adalah memastikan akurasi data penerima tambahan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penjaga sekolah yang resmi masuk dalam skema MBG.

Evaluasi ini menjadi penanda bahwa MBG Lombok Timur tengah bergerak menuju fase pematangan kebijakan bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kualitas layanan dan akuntabilitas publik.


     

Fauzan Khalid Minta ATR/ BPN Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian Lain

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid minta aparat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga lain. Sebab, selama ini, petugas BPN sejauh ini lemah dalam hal koordinasi dengan lembaga lain di luar BPN. 

“Saya melihat petugas BPN memiliki kelemahan, kurang berkoordinasi dengan lembaga lain. Padahal, BPN banyak program yang bersentuhan dengan masyarakat dan perlu keterlibatan kementerian atau lembaga lain,” kata Fauzan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Kamis (15/01/2026).

Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mengatakan, berbagai program yang dicanangkan BPN, seperti program sertifikat digital (e-serfikat) tidak akan tuntas jika tidak melibatkan aparat seperti kelurahan, kepala desa, RW dan RT. Oleh karena itu, Fauzan menyarankan agar BPN juga berkoordinasi dengan para camat atau apparat di bawahnya.

Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode ini mengakui BPN sudah banyak melakukan sosialisai melalui berbagai media, termasuk media sosial. Namun hasilnya belum maksimal, karena program sertifikasi digital BPN memerlukan keaktifan masyarakat. 

“Untuk menggerakkan agar masyarakat aktif mengurus e-sertifikat, saya kira perlu mengajak lurah, kepala desa termasuk RT RW. Yang bisa menggerakkan mereka mengajak masyarakat, ya lurah atau kepala desa ke bawah. Lurah, kepala desa tentu diminta turun oleh pejabat di atasnya seperti camat,” jelasnya.

Sedangkan untuk mempercepat program sertifikat tanah wakaf, kata Fauzan, pihak BPN sebaiknya melibatkan pihak Kementerian Agama, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebab, program percepatan sertifikat tanah wakaf ini penting untuk mengamankan aset wakaf, dan agar pengelolaannya sesuai tujuan

“Sekali lagi, saya menyarankan Kementerian ATR/ BPN lebih aktif untuk berkoordinasi dengan berbagai stake holder, agar program sertfikasi digital maupun program percepatan sertifikat tanah wakaf dapat terselesaikan dan tuntas lebih cepat,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ini, Fauzan minta Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan Jakarta Timur memberi contoh koordinasi yang lebih baik dengan lembaga lain guna percepatan berbagai program BPN. “Mudahan proyek percontohan ini datang dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan Jakarta Timur,” kata Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan, tanah-tanah yang telah bersertfikat agar dilengkapi dengan peta bidang tanah (PBT). Sebab, peta bidang tanah ini bisa menjadi bukti visual batas fisik tanah, dasar bagi penerbitan sertifikat yang sah, dan penting untuk menghindari sengketa, tumpang tindih kepemilikan, serta memberikan kepastian hukum yang kuat.

Menurut Fauzan, sertifikat tanpa peta bidang tanah, tetap memiliki kekuatan hukum namun rawan konflik dan perlu untuk segera dipetakan ulang. “Sertifikat yang terbit tahun 1980-an ke bawah rata-rata tidak punya peta bidang, tolong disisir dan BPN aktif untuk menghindari konflik pertanahan,” paparnya.

Minggu, 18 Januari 2026

     

Diskusi Terbatas Hariman Siregar Cs Tekankan Integritas dan Kemanusiaan

Diskusi terbatas Hariman Siregar

Okenews.net- Dunia tengah bergerak dalam ketidakpastian yang kian sulit diprediksi. Konflik geopolitik, krisis ekonomi global, disrupsi teknologi, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara menciptakan kegelisahan yang meluas di tengah masyarakat. 

Situasi ini menjadi perhatian serius sejumlah tokoh nasional dalam sebuah diskusi terbatas yang melibatkan Hariman Siregar, Bambang Wiwoho, Sidra Tahta, dan Ariady Achmad, Minggu 18/01/2025 

Diskusi berlangsung dalam suasana silaturahmi dan refleksi mendalam. Para tokoh sepakat bahwa di tengah keterbatasan negara dan mekanisme pasar dalam merespons krisis yang kompleks, ketahanan masyarakat justru harus dibangun dari bawah, berbasis nilai kemanusiaan dan integritas diri.

Silaturahmi sebagai Modal Sosial

Dalam diskusi tersebut, silaturahmi ditempatkan bukan sekadar sebagai tradisi sosial, melainkan sebagai modal sosial strategis. Ketika polarisasi politik dan sosial kian tajam, relasi antarindividu yang dilandasi kepercayaan dinilai menjadi penopang utama keutuhan masyarakat.

Silaturahmi diyakini mampu membuka ruang dialog, meredam kecurigaan, dan menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus informasi yang sering kali memecah belah. Masyarakat yang saling mengenal dan terhubung dinilai lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi maupun sosial.

Tolong-Menolong di Tengah Logika Transaksional

Para peserta diskusi juga menyoroti menguatnya logika transaksional dalam kehidupan modern. Dalam konteks tersebut, tolong-menolong dinilai sebagai nilai yang semakin relevan dan mendesak untuk dirawat.

Solidaritas sosial dipandang bukan sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai kesadaran kolektif bahwa krisis yang menimpa satu kelompok pada akhirnya akan berdampak pada kelompok lain. Ketahanan sosial hanya dapat terwujud jika masyarakat menjaga semangat saling menopang, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan.

Kesehatan sebagai Fondasi Ketahanan 

Isu kesehatan turut menjadi perhatian utama. Diskusi menegaskan bahwa ketahanan masyarakat tidak mungkin dibangun di atas individu-individu yang rapuh secara fisik maupun mental. Tekanan ekonomi, konflik sosial, dan banjir informasi berpotensi melahirkan kelelahan kolektif jika tidak diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Kesehatan dalam diskusi ini dimaknai secara luas, mencakup kesehatan jasmani, mental, emosional, hingga spiritual. Individu yang sehat dinilai lebih mampu berpikir jernih, bersikap tenang, dan tidak mudah terprovokasi dalam situasi krisis.

Integritas Diri dan Keterampilan Manusiawi

Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi, diskusi justru menekankan pentingnya integritas diri dan keterampilan manusiawi. Integritas dipandang sebagai fondasi kepercayaan sosial, agar relasi antarwarga tidak terjebak pada kepentingan sempit atau sekadar pencitraan.

Sementara itu, keterampilan manusiawi—seperti empati, kemampuan mendengar, komunikasi yang jujur, dan kerja sama lintas perbedaan dinilai sebagai keunggulan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Nilai-nilai inilah yang diyakini menjadi penentu kualitas peradaban di tengah perubahan zaman.

Ikhtiar Sunyi Menjaga Keutuhan Bangsa

Diskusi terbatas tersebut tidak melahirkan seruan bombastis atau agenda politik praktis. Namun, para tokoh sepakat bahwa membangun ketahanan masyarakat memang sering kali merupakan ikhtiar sunyi yang berangkat dari kesadaran individu dan relasi sosial yang sehat.

Di tengah dunia yang serba tidak pasti, diskusi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak semata ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau teknologi, melainkan oleh manusia yang berintegritas, saling terhubung, dan berpegang pada nilai kemanusiaan.

     

Dyah Ayu Anjani: Di Antara Awan dan Sunyi (Episode 01)

Shang Dyah Ratna Ayu Dewi Anjani (foto ilustrasi AI) 
ALAM sebagai kanvas sunyi tempat imajinasi belajar bernapas, setiap desir angin menjadi bisikan cerita, setiap riak air menjelma menjadi gagasan, dan setiap bayangan pepohonan mengajak pikiran melampaui batas nyata menuju dunia yang hanya dapat disentuh oleh rasa.

Penulis: Am. Pupu

Am. Pupu alias Guru Muhir
Istana Raja Taun tidak berdiri di atas tanah sebagaimana bangunan manusia, melainkan menggantung di antara langit dan keheningan. Awan-awan tebal melingkupinya siang dan malam, berlapis-lapis seperti tirai yang sengaja diturunkan oleh alam untuk menyembunyikan rahasia yang terlalu agung bagi mata biasa. Dari kejauhan, puncak Rinjani tampak sunyi dan kosong, seolah tak pernah disentuh kehidupan. Namun bagi mereka yang peka, batinnya terbuka oleh doa atau luka panjang perjalanan jiwa, istana itu dapat dirasakan lalu hadir tanpa rupa serta nyata tanpa wujud.

Udara di sekeliling istana terasa dingin dan berat, seakan menyimpan bisikan zaman purba. Pada setiap hembusan angin hadir gema langkah-langkah yang tak kasatmata, suara kain sutra yang terseret pelan, serta denting logam halus yang tak pernah benar-benar terdengar. Waktu berjalan berbeda di sana. Detik-detik meregang terasa panjang, sementara kenangan berjatuhan seperti abu dupa. Manusia yang mendekat tanpa izin akan merasakan dada mengencang dan langkah yang goyah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memintanya berpaling.

Dinding-dinding istana memantulkan cahaya samar yang bukan berasal dari matahari maupun bulan. Cahaya itu hidup. Sesekali berubah warna mengikuti getar niat siapa pun yang berada di dalamnya. Aula-aula luas terbentang sunyi, dijaga bayang-bayang para Rekyan Patih yang setia pada sumpah lama. Mereka hadir tanpa suara, tanpa usia, menatap dengan mata yang seolah menembus masa lalu dan masa depan sekaligus.

Keangkeran istana bukanlah ancaman, melainkan peringatan. Ia menguji siapa pun yang datang. Apakah langkahnya digerakkan keserakahan atau kesadaran jiwa. Hanya mereka yang terpilih seperti para pertapa, penjaga warisan leluhur, atau jiwa-jiwa yang dipanggil takdir yang dapat melihat gerbangnya terbuka perlahan dari lipatan awan. Bagi yang lainnya, istana itu akan tetap menjadi mitos, cerita bisik-bisik di bawah api unggun, atau rasa ganjil yang tertinggal di dada saat memandang puncak Rinjani terlalu lama. Di sanalah, dalam sunyi yang menggetarkan, istana Raja Taun terus berdiri. Angker, misterius, dan setia menjaga rahasia dunia yang belum siap diketahui manusia.

Di balik tirai awan yang menggantung rendah, halaman belakang istana berdenyut oleh kesibukan yang tertahan. Beberapa sosok bergerak dalam diam, menjalankan tugas masing-masing tanpa perlu aba-aba. Ada yang menyapu permukaan batu hitam yang selalu basah oleh embun abadi, gerakannya perlahan namun pasti, seolah setiap sapuan adalah bagian dari doa. Ada pula yang merawat pusaka-pusaka tua di bawah naungan pohon berdaun perak, membersihkan bilah dan gagang dengan ramuan yang hanya dikenal para penjaga istana. Di sudut lain, asap tipis mengepul dari tungku batu, pertanda ritual kecil sedang dilakukan, menjaga keseimbangan agar istana tetap terikat pada kehendak Raja Taun.

Tak satu pun dari mereka berbicara. Kesunyian menjadi bahasa bersama, karena di tempat itu suara dapat membangunkan hal-hal yang tak seharusnya terjaga. Namun di balik ketenangan gerak, tersimpan kewaspadaan yang rapat. Mata mereka sesekali menoleh ke arah gerbang depan, seakan merasakan getaran yang belum menjelma peristiwa.

Sementara itu, di hadapan gerbang utama istana, suasana jauh berbeda. Para prajurit penjaga berdiri berderet, tubuh tegak bagai patung batu, namun urat-urat tangan mereka menegang. Senjata telah siap pakai. Tombak bermata cahaya suram, keris pendek terselip di pinggang, dan perisai berukir tanda-tanda kuno yang berdenyut pelan mengikuti napas pemiliknya. Awan di sekitar gerbang tampak lebih tebal, berputar perlahan seperti pusaran yang menunggu perintah.

Tak ada teriakan komando, tak pula tanda bahaya yang kasatmata. Namun semua tahu, istana berada dalam keadaan siaga satu. Setiap langkah asing akan terasa bahkan sebelum menjejak tanah. Setiap niat buruk akan tercium lebih dahulu oleh angin. Para prajurit menatap lurus ke depan, ke arah kehampaan yang bagi mata manusia biasa tampak kosong. Padahal di sanalah batas antara dunia yang diizinkan dan dunia yang harus ditolak.Di antara detak jantung istana dan bisikan awan, satu keyakinan mengikat mereka semua, apa pun yang akan datang, istana Raja Taun tidak akan jatuh tanpa perlawanan.

Aula utama istana terbentang luas dalam keheningan yang nyaris sakral. Langit-langitnya menjulang tinggi, lenyap dalam bayang-bayang, seolah tak pernah benar-benar berakhir. Cahaya redup menyusup dari celah-celah dinding, memantul lembut pada aneka lukisan tua yang berjajar rapi, ada kisah-kisah zaman lampau terbingkai dalam warna yang telah memudar, namun auranya tetap hidup. Pada setiap kanvas tergambar perjalanan Raja Taun, perjanjian dengan alam, serta wajah-wajah leluhur yang menatap keluar dari waktu, menunggu untuk dikenang kembali.

Meja-meja panjang dari kayu hitam berurat perak tersusun di sisi aula, permukaannya halus oleh usia dan sentuhan tangan-tangan setia. Kursi-kursi berukir duduk membisu, kaki-kakinya kokoh menjejak lantai batu yang dingin. Aneka perabot antik seperti peti pusaka, lemari tinggi berlapis ukiran halus, serta lampu-lampu gantung dari logam tua, mengisi ruang tanpa kesan berlebih, seolah setiap benda tahu batas keberadaannya. Di bawah semuanya, karpet-karpet tebal terbentang, motifnya rumit dan sarat simbol, meredam setiap langkah hingga gema pun enggan terdengar.

Di ujung aula, singgasana Raja Taun berdiri megah namun ditinggalkan. Tahta itu terbuat dari batu dan logam yang tak dikenal manusia, memancarkan wibawa yang tak luntur oleh waktu. Di pojok kanan singgasana, tersusun aneka bunga segar dan hiasan alam, kelopak-kelopak putih, merah, dan ungu yang menguarkan aroma lembut, dedaunan hijau gelap yang masih basah oleh embun, serta rangkaian anyaman kecil sebagai penanda penghormatan. Tak satu pun bunga layu yang seakan-akan waktu memilih berhenti di sudut itu, menunggu sang pemilik takhta kembali.

Namun aula itu kosong. Sepi. Tak ada langkah kaki, tak ada suara napas, hanya detak halus yang entah berasal dari jantung istana atau dari ingatan masa lalu. Keheningan menggantung tebal, menekan namun tidak mengancam, seperti doa yang belum selesai diucapkan. Aula istana menunggu. Menunggu Raja Taun, menunggu Shang Dyah, atau menunggu sesuatu yang akan mengubah segalanya.

Di bawah payung langit Kerajaan Taun, ketika kabut pagi masih menggantung di antara puncak dan lembah, berdirilah para pembantu agung Raja Taun. Mereka yang disebut Rekhyan Patih, penjaga keseimbangan semesta kerajaan. Mereka bukan sekadar pejabat istana, melainkan titisan kehendak alam yang hidup, berdenyut, dan bernapas bersama tanah Taun itu sendiri.

Rekhyan Patih Tirta adalah yang pertama disebut dalam doa-doa rakyat. Ia menguasai air, sumber kehidupan sekaligus murka alam. Sungai, danau, hujan, hingga embun pagi tunduk pada isyarat tangannya. Di bawah komandonya berdiri pasukan rahasia dengan sandi kuno: Belabur Bukit dan Belabur Gunung; yakni pasukan yang muncul dan lenyap secepat aliran air yang menyusup celah batu. Mereka menjaga jalur air, bendungan alami, dan mata air suci agar tak jatuh ke tangan yang serakah. Konon, bila Tirta murka, sungai akan meluap tanpa hujan, dan bila ia berbelas kasih, tanah kering pun akan kembali basah oleh kehidupan.

Di jantung bumi, bekerja tanpa sorak puja, berdirilah Rekhyan Patih Mangku Gumi. Ia adalah penjaga keseimbangan unsur hara, penentu kesuburan ladang dan kekuatan tanah. Dengan laku tapa yang sunyi, ia mendengar bisikan bumi. Retakan kecil, getar halus, dan keluh kesah tanah yang kelelahan. Bila keseimbangan terganggu, Mangku Gumi akan mengembalikannya, menenun ulang harmoni antara manusia dan bumi agar panen tetap datang tepat waktu dan tanah tidak menuntut balas.

Lebih dalam lagi, di wilayah yang tak tersentuh mata manusia, Rekhyan Patih Getih Gatah memikul amanah yang jarang dipahami. Ia bertanggung jawab atas seluruh makhluk yang hidup di dalam tanah seperti cacing, akar, serangga, dan roh-roh kecil penjaga bumi. Getih Gatah percaya bahwa denyut kehidupan sejati bermula dari bawah pijakan kaki manusia. Jika makhluk tanah terluka, maka permukaan pun akan runtuh. Maka ia menjaga agar kehidupan yang tersembunyi tetap lestari, agar darah bumi, getih gatah tetap mengalir hangat.

Sementara itu, di atas segalanya, melintasi lembah dan puncak, bersemayamlah Rekhyan Patih Bayu Urip, pengendali angin. Nafasnya adalah hembusan semilir, amarahnya adalah badai. Bayu Urip membawa pesan kerajaan ke empat penjuru mata angun, menggerakkan awan, dan menjaga agar udara tetap hidup. Ia tahu kapan angin harus menenangkan perahu nelayan, dan kapan harus menghalau wabah dari perbatasan kerajaan.

Di batas hijau yang menjadi benteng alami kerajaan, berdiri tegak Rekhyan Patih Mangku Alas, penjaga hutan. Ia melindungi rimba tua yang menyimpan rahasia leluhur dan makhluk-makhluk gaib. Di bawah pengawasannya, hutan hadir bukan sekadar kayu dan daun, melainkan perisai hidup kerajaan. Setiap pohon yang tumbang tanpa izin menghadirkan pertanda, dan setiap langkah serakah berujung pada sunyi yang menyesatkan.

Sementara itu, untuk mengikat seluruh penjagaan agar tetap selaras, berkeliling tanpa henti Shang Dyah Ratna Ayu Dewi Anjani. Ia ditugaskan memantau setiap sudut wilayah kerajaan sebagai mata dan telinga Raja Taun. Dengan kecantikan yang tenang dan kewaspadaan seorang ksatria, Dewi Anjani menjelajah darat, air, hutan, hingga langit. Melalui pengawasannya, sumpah para Rekhyan Patih tetap terjaga, dan bila muncul celah pengkhianatan atau ancaman asing, dialah yang pertama kali merasakannya.

Demikianlah Kerajaan Taun berdiri, bukan hanya oleh kekuasaan Raja, tetapi oleh kesetiaan para penjaga alam. Selama mereka tetap selaras, Taun akan abadi. Namun para tetua berbisik, bila satu saja dari mereka goyah, maka alam sendiri yang akan menulis babak terakhir kerajaan itu. Tanda itu tidak pernah diumumkan dengan genderang atau panji kerajaan. Ia datang senyap, nyaris seperti kesalahan alam. Orang-orang menyebutnya Ketumbuk yakni hari ketika matahari berdiri tepat di puncaknya, dan bayangan kehilangan keberadaannya. Bumi seakan dilucuti dari penanda waktu yakni tiang, manusia, bahkan menara istana berdiri tanpa jejak gelap di kaki mereka.

Hanya sedikit yang memahami maknanya. Lebih sedikit lagi yang tahu bahwa Ketumbuk bukan sekadar peristiwa langit, melainkan isyarat Sang Prabu Raja Taun telah menjadwalkan kedatangannya untuk inspeksi rutin atas negeri-negeri taklukannya. Rahasia itu pernah dibisikkan Rekhayan Patih Ander Geni pada suatu senja yang asin oleh uap samudra. Saat itu mereka berada di atas geladak kapal badai, ketika langit dan laut nyaris tak memiliki bStas. Shang Dyah berdiri di samping sang patih, jubahnya berkibar liar, sementara di kejauhan pasukan badai baru saja mereka kawal menembus arus ganas atas undangan kehormatan dari Senopati Tirta Segara, penguasa laut dalam.

“Ketumbuk itu… kapan datangnya?” suara Shang Dyah nyaris tenggelam oleh deru angin. Ander Geni tidak langsung menjawab. Ia menatap cakrawala, tempat matahari seakan menggantung tanpa arah. Lalu, dengan nada yang hanya cukup untuk satu jiwa, ia membalas. “Ketika matahari tak lagi memberi bayangan." Saat itu, Sang Prabu sudah menyiapkan langkahnya. “Itu berarti…. ” Shang Dyah menahan kata-katanya. “Ia akan hadir,” potong Ander Geni pelan. “Bukan untuk disambut, tapi untuk menilai.”

Percakapan itu seharusnya berakhir di antara desir ombak dan rahasia. Namun Patih Bayu, yang baru saja kembali dari buritan setelah memastikan pasukan badai tertib, tanpa sengaja melambatkan langkahnya. Angin membawa sisa kalimat itu kepadanya; terpotong, samar, tapi cukup jelas untuk membuat dadanya mengeras. “Hari tanpa bayangan…” gumam Bayu dalam hati.

Ia tidak berani menoleh, tidak pula menyela. Tetapi sejak saat itu, setiap kali matahari meninggi dan bayangannya memendek, Patih Bayu tahu: negeri ini sedang dihitung waktunya. Dan Ketumbuk, yang selama ini dianggap keanehan langit, kini menjelma menjadi penanda takdir; datangnya Sang Prabu Raja Taun, tepat ketika bayangan pun memilih menghilang.

Menjelang senja, ketika angin mulai berjalan lebih pelan seolah menimbang rahasianya sendiri, Rekhyan Patih Bayu Urip diam sejenak di punggung bukit, lalu mencatat sesuatu dengan goresan halus pada ujung ikat pinggangnya—sebuah pertanda yang hanya ia pahami, lahir dari getar udara yang tak lazim dan bisikan arah angin yang berbelok dari kodratnya. 

Ia tidak mengucap apa pun, sebab angin mengajarkannya bahwa ada firasat yang lebih aman disimpan daripada diumumkan. Jauh di sisi lain Kerajaan Taun, tanpa tanda dan tanpa suara, Shang Dyah Ratna Ayu Dewi Anjani berhenti melangkah, dadanya bergetar oleh rasa asing yang tak terlihat, seakan alam sendiri menyentuh batinnya dan memanggilnya seorang diri, membuka jalan sunyi menuju kisah berikutnya, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar mendengar denyut dunia.

#Bersambung Episode 02 pekan depan. 

     

Rektor IAIH Pancor Sambut Ulama Al-Azhar, Tegaskan Pentingnya Pendidikan Generasi Islam Berakhlak

IAIH Hamzanwadi NWDI Pancor
Okenews.net-Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi, M.A., secara resmi menyambut kehadiran ulama muda terkemuka Universitas Al-Azhar Kairo, Maulana Syaikh Alaa Mustofa Na’imah, dalam Seminar Internasional yang digelar di Aula IAIH Pancor, Jumat (17/01/2026). Seminar tersebut mengangkat tema strategis tentang pendidikan generasi Islam yang berlandaskan hikmah, ilmu, dan akhlak.

Mengawali sambutannya dengan selawat serta doa bagi kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW, TGB menegaskan adanya kedekatan emosional dan intelektual antara Universitas Al-Azhar dan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Ia menyampaikan bahwa Maulana Syaikh Alaa Mustofa Na’imah bukan sekadar tamu kehormatan, melainkan bagian dari keluarga besar organisasi sebagai anggota Dewan Pakar Pengurus Besar NWDI.

“Kehadiran beliau menjadi bukti kecintaan dan kepercayaan Al-Azhar terhadap institusi kita. Beliau hadir sebagai representasi Al-Azhar yang selama lebih dari seribu tahun dikenal sebagai menara ilmu dan benteng Ahlussunnah wal Jamaah,” ujar TGB.

Lebih lanjut, TGB menjelaskan bahwa seminar internasional ini berfokus pada tema Tansyi’atul Ajyal atau pendidikan generasi muda. Ia merujuk keteladanan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali melalui karya monumentalnya Ayyuhal Walad (Wahai Anakku), yang sarat dengan pesan dan wasiat mendalam bagi pemuda dalam menata masa depan.

“Tema ini telah menjadi perhatian utama para ulama sejak dahulu. Generasi muda harus membekali diri dengan nilai-nilai dasar berupa hikmah, ilmu, dan akhlak agar mampu menjadi bagian dari umat terbaik (khairu ummah),” tegasnya.

Sebelum mengisi Seminar Internasional di IAIH Pancor, Maulana Syaikh Alaa Mustofa Na’imah juga menyampaikan kuliah umum di Madrasah Diniyah Quranul Hakim (MDQH) NWDI Pancor. Dalam kesempatan tersebut, ia mengulas kitab karyanya tentang Qawaidul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh), yang membahas lima kaidah asasi dalam syariat Islam.

TGB berharap kehadiran ulama Al-Azhar di lingkungan NWDI dan IAIH Pancor dapat membuka cakrawala keilmuan santri dan mahasiswa, sekaligus memperkuat misi dakwah Islam yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil ‘alamin.

Sabtu, 17 Januari 2026

     

Pantai Kahona Resmi Dibuka, Sekda Lotim: Mutiara Baru Pariwisata Teluk Dalam

Peresmian Pantai Kohana, Oleh Sekda Lombok Timur

Okenews.net- Satu lagi destinasi wisata bahari resmi hadir memperkaya pariwisata Lombok Timur. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, secara resmi melaunching Pantai Kahona yang berada di kawasan Teluk Dalam, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Sabtu (17/01/2025).

Peluncuran Pantai Kahona menjadi penanda terbukanya akses publik terhadap pesona alam yang selama ini tersembunyi. Sekda menyebut kehadiran pantai ini sebagai angin segar bagi sektor pariwisata daerah, terutama karena karakter alamnya yang masih alami dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian.

Pantai Kahona menyuguhkan lanskap khas pesisir selatan Lombok Timur, dengan hamparan laut tenang Teluk Dalam yang berpadu indah dengan bukit-bukit hijau di sekelilingnya. Keasrian alam tersebut menjadikannya destinasi ideal bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan pengalaman berlibur yang lebih dekat dengan alam.

Menurut Sekda, selama ini Pantai Kahona belum banyak dikenal wisatawan lantaran akses menuju lokasi yang cukup terbatas. Sebelumnya, pengunjung hanya bisa mencapai pantai ini melalui jalur laut dengan perahu, biasanya dari kawasan Pantai Pink. Namun, kondisi tersebut kini berubah seiring rampungnya pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi.

“Dengan terbukanya akses darat, Pantai Kahona kini lebih mudah dijangkau dan siap menjadi tujuan wisata unggulan baru,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak masyarakat Lombok Timur maupun wisatawan luar daerah untuk menjadikan Pantai Kahona sebagai salah satu pilihan utama berlibur. Beragam aktivitas wisata dapat dinikmati di pantai ini, mulai dari berenang, memancing, hingga berkemah sambil menikmati suasana alam yang tenang.

Kehadiran Pantai Kahona sekaligus menambah deretan pantai indah di wilayah selatan Lombok Timur, memperkuat potensi daerah sebagai destinasi wisata bahari yang menjanjikan.

     

Soroti Kesenjangan Pesisir, Sekda Lotim Dorong UNRAM Perkuat Pengabdian Nyata di Ekas

Sekertaris Daerah Lombok Timur, Saat Menghadiri Kegiatan Pengabdian Untuk Masyarakat Fakultas Pertanian Unram

Okenews.net- Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah pesisir. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Sabtu (17/01/2026).

“Kami berterima kasih karena Universitas Mataram kembali mendarmabaktikan sumber dayanya untuk kemajuan Lombok Timur,” ujar Juaini Taofik.

Ia mengungkapkan, Lombok Timur memiliki 38 desa pesisir yang hingga kini masih menghadapi ketimpangan, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun kontribusi ekonomi daerah.

“Sepanjang pantai ini kalau kita lihat dari IPM-nya, ya dari sub PDRB-nya memang masih senjang, Pak,” tegasnya.

Menurutnya, Desa Ekas dan wilayah pesisir Jerowaru merupakan contoh nyata daerah yang memiliki potensi besar, namun masih membutuhkan sentuhan serius melalui kolaborasi akademik dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Sekda juga menaruh harapan besar pada rencana pembangunan laboratorium rumput laut yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pesisir.

“Kalau nanti ada laboratorium rumput laut, produktivitas masyarakat Ekas pasti meningkat, karena bibitnya unggul dan tata kelolanya lebih baik,” katanya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan penurunan beban hidup masyarakat, salah satunya melalui penguatan layanan kesehatan.

“Pendapatan naik saja tidak cukup kalau beban hidupnya tetap berat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Juaini Taofik berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Universitas Mataram tetap terjaga, meski terjadi transisi kepemimpinan di lingkungan kampus.

“Kami berharap hubungan antara UNRAM dan Lombok Timur semakin mesra. Apa yang direncanakan hari ini semata-mata untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka terus mengikis jurang kesenjangan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Kamis, 15 Januari 2026

     

4.268 Masjid Jadi Kekuatan Pembangunan, DMI Lombok Timur Diminta Bertransformasi

 

Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Timur periode 2025–2030

Okenews.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya sumber daya, melainkan oleh kejelasan variabel yang terukur dan keistikamahan dalam menjalankan visi dan misi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Timur periode 2025–2030 di Pendopo Bupati, Kamis (15/01/2026).

Sekda menyoroti besarnya potensi masjid dan mushalla di Lombok Timur yang mencapai 4.268 titik. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan strategis untuk mendukung terwujudnya visi Lombok Timur yang maju, adil, religius, dan transparan.

“Bayangkan potensi besar dari 4.268 titik tersebut. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi demi kemajuan Lombok Timur,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya tiga variabel utama dalam menggerakkan organisasi DMI ke depan, yakni sinergi dan kolaborasi, komunikasi yang efektif, serta kepatuhan terhadap garis organisasi. Dengan menjaga kepatuhan tersebut, Sekda berharap tujuan besar DMI dapat tercapai secara optimal. Ia pun menegaskan harapannya agar DMI Lombok Timur menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun mental dan spiritual masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi NTB, H. Masyhur, menyoroti tantangan pengelolaan masjid di Lombok Timur. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 74 persen masjid masih berorientasi pada ibadah ritual semata.

“Ini menjadi PR besar bagi pengurus yang baru untuk memperluas fungsi masjid ke arah sosial, ekonomi, dan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjawab tantangan era milenial dengan memberikan ruang yang luas bagi generasi muda agar mencintai masjid, salah satunya melalui konsep Masjid Ramah Anak. Transformasi digital juga dinilai krusial, tidak hanya dalam dakwah, tetapi juga dalam manajemen organisasi dan pendataan masjid berbasis IT demi tata kelola yang transparan dan akurat.

Sementara itu, Ketua DPD DMI Kabupaten Lombok Timur, M. Husni Mubarak, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan sekaligus mengapresiasi pondasi kuat yang telah dibangun kepengurusan sebelumnya. Ia menegaskan komitmennya menjadikan DMI sebagai pilar penting pembangunan peradaban di Lombok Timur.

Dalam visinya, Husni menargetkan masjid bertransformasi tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam yang berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Empat langkah strategis pun dicanangkan, yakni penguatan fungsi sosial masjid, peningkatan kualitas pengelolaan, pengembangan dakwah dan pendidikan Al-Qur’an melalui program kemasjidan ramah anak, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

     

PTSL Hadirkan Kepastian Hukum, Warga Padak Guar Terima Sertipikat Tanah Elektronik

Penyerahan E-Sartifikat (PTSL)

Okenews.net – Suasana penuh rasa syukur menyelimuti Kantor Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kamis (15/01/2026). Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik kepada warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Penyerahan sertipikat ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat pesisir Lombok Timur.

Kepala Desa Padak Guar, Tarmizi, SH, mengungkapkan bahwa program PTSL sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proses yang mudah, jelas, dan terukur dinilai membantu warga dalam melegalkan aset tanah yang selama ini belum memiliki kepastian hukum.

“Kami sangat bersyukur Desa Padak Guar menjadi bagian dari program PTSL. Awalnya kami mendapat target 600 bidang, namun setelah proses verifikasi menjadi 590 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 bidang dinyatakan siap dan selesai secara administratif,” ujar Tarmizi di sela-sela penyerahan sertipikat.

Namun demikian, Tarmizi menjelaskan masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum dapat diselesaikan. Sebanyak 75 bidang saat ini tertunda karena berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Untuk persoalan tersebut, pihak desa bersama instansi terkait terus mengupayakan koordinasi intensif guna memperoleh rekomendasi dari Balai Pengelolaan Hutan (BPHL/KPH).

“Kami berharap ada respons positif secepatnya agar hak masyarakat kami dapat segera terpenuhi,” tambahnya.

Dengan kuota yang cukup besar, Kantor Pertanahan Lombok Timur melakukan penyerahan sertipikat secara bertahap. Perwakilan Kantah Lombok Timur, Nirwana, menjelaskan bahwa penyerahan hari ini merupakan tahap kedua dari rangkaian kegiatan PTSL di Desa Padak Guar.

“Pada tahap kedua ini, kami menyerahkan sebanyak 114 sertipikat elektronik. Sebelumnya, pada tahap pertama telah diserahkan 100 sertipikat,” jelas Nirwana.

Dengan demikian, total sertipikat yang telah diserahkan hingga saat ini berjumlah 214 bidang, dari target 440 bidang yang dinyatakan siap terbit.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sertipikat yang diserahkan kini berbentuk Sertipikat Elektronik. Sertipikat ini dinilai lebih aman karena tersimpan dalam basis data digital Kementerian ATR/BPN, sehingga meminimalisasi risiko kehilangan, pencurian, maupun kerusakan akibat bencana alam.

Masyarakat Desa Padak Guar pun berharap program PTSL dapat kembali dilanjutkan di masa mendatang. Pasalnya, masih terdapat potensi lahan lain yang membutuhkan legalitas hukum guna mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi warga, khususnya melalui akses permodalan perbankan.

     

Ketika Sejarah Mengingatkan: Kebebasan, Konstitusi, dan Etika yang Terancam Ulang

Okenews.net- Universitas Paramadina, Jakarta Timur, menjadi ruang ingatan dan kesadaran kolektif pada peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26, pada Kamis 15 Januari 2026.   Bukan sekadar seremoni, pertemuan ini menjelma menjadi forum refleksi mendalam tentang perjalanan demokrasi Indonesia tentang kebebasan yang pernah diperjuangkan dengan risiko, dan kini kembali diuji oleh zaman.

Dalam sambutan dan pernyataannya, Dr. Hariman Siregar, tokoh sentral Malari 1974 sekaligus simbol konsistensi gerakan moral mahasiswa, menegaskan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia berulang dalam bentuk yang berbeda, dengan aktor dan kemasan yang lebih halus, namun dengan ancaman yang serupa.

“Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” ujar Hariman, mengingatkan fase transisi demokrasi yang rapuh, ketika kebebasan telah dibuka tetapi institusi belum cukup kuat untuk menjaganya.

Kebebasan Dibuka, Tapi Belum Dijaga Sepenuhnya

Hariman secara tegas mengakui peran Presiden B.J. Habibie dalam membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat adalah fondasi penting reformasi. Namun kebebasan, menurutnya, bukanlah tujuan akhir.

“Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.

Tanpa kesadaran konstitusional dan etika publik, kebebasan justru dapat berubah menjadi kekacauan, manipulasi kekuasaan, bahkan legitimasi bagi praktik-praktik yang merusak negara dari dalam.

Negara Kuat, Institusi Kuat, Bukan Kekuasaan yang Kuat

Dalam konteks situasi nasional hari ini, Hariman menekankan urgensi membangun negara yang kuat melalui institusi yang kuat, bukan melalui konsentrasi kekuasaan atau dominasi politik semata.

Institusi hukum, politik, dan demokrasi harus bekerja berdasarkan aturan, bukan kepentingan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya melalui kepastian hukum, bukan negara yang menakutkan masyarakatnya.

“Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” kata Hariman, yang disambut anggukan para hadirin lintas generasi.

Rasa Malu sebagai Pilar Moral Bangsa

Salah satu penekanan penting dalam pernyataan Hariman adalah soal rasa malu nilai yang kian tergerus dalam praktik kekuasaan modern.

Rasa malu, menurutnya, adalah rem etik terakhir ketika hukum dilemahkan dan kekuasaan kehilangan orientasi moral. Tanpa rasa malu, korupsi menjadi banal, pelanggaran hukum menjadi rutinitas, dan ketidakadilan dianggap normal.

Perang Total Melawan Korupsi

Dalam nada yang lugas dan tanpa kompromi, Hariman menyerukan perang terhadap korupsi dalam segala bentuknya. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh setengah hati.

“Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” tegasnya.

Pesan ini sekaligus menjadi kritik terhadap melemahnya keberanian negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

INDEMO dan Bukti Eksistensi Masyarakat Sipil

Peringatan HUT INDEMO ke-26 dalam momentum ini menegaskan satu hal penting: masyarakat sipil tidak mati. Ia mungkin dilemahkan, dipinggirkan, atau diabaikan, tetapi tetap eksis sebagai penyangga demokrasi.

Pertemuan di Universitas Paramadina ini menjadi bukti nyata bahwa ruang-ruang kesadaran masih hidup, bahwa dialog kritis masih berlangsung, dan bahwa semangat menjaga republik belum padam.

“Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” ujar Hariman menutup pernyataannya.

Penutup: Malari sebagai Cermin Zaman

Malari 1974 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin peringatan. Ia mengingatkan bahwa ketika negara menjauh dari keadilan, ketika kekuasaan abai pada etika, dan ketika hukum kehilangan keberpihakan pada rakyat, maka kegelisahan sosial akan menemukan jalannya sendiri.

Peringatan ini adalah ajakan untuk kembali pada esensi bernegara: konstitusi yang dihormati, hukum yang ditegakkan, institusi yang kuat, dan moral publik yang dijaga. Karena tanpa itu semua, sejarah bukan hanya akan berulang—tetapi bisa kembali dengan harga yang lebih mahal.

Oleh : Ariady Achmad.

Rabu, 14 Januari 2026

     

Bedah DIPA 2026, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, dan diikuti oleh jajaran pejabat pengawas serta seluruh staf.


Rapat Bedah DIPA ini menjadi momentum penting untuk mencermati secara menyeluruh alokasi pagu anggaran, struktur belanja, program dan kegiatan, serta target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Lombok Utara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.


Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa Bedah DIPA merupakan langkah strategis guna memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan target kinerja.


“Rapat Bedah DIPA menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya.


Ia menambahkan, pemahaman yang utuh terhadap DIPA menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pertanahan di lapangan.


“Pemahaman menyeluruh terhadap DIPA merupakan fondasi penting agar setiap kegiatan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.


Lebih lanjut, Shaleh menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan, kepastian hukum hak atas tanah, serta tertib administrasi pertanahan,” tegasnya.


Menurutnya, pelaksanaan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga harus selaras dengan rencana kerja, kebijakan pimpinan, serta program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).


“Pelaksanaan anggaran di Kantah Lombok Utara senantiasa kami selaraskan dengan kebijakan pimpinan dan program strategis ATR/BPN,” tambahnya.


Dengan dukungan dan sinergi seluruh pegawai, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara optimistis target kinerja Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara maksimal.


“Sinergi seluruh pegawai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan target kinerja serta peningkatan pelayanan pertanahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya.

     

42 Warga Desa Pemongkong Terima Sertipikat Tanah Elektronik dari ATR/BPN Lombok Timur

Atr/BPN Lombok Timur
Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Pada Kamis, 08/01/2026, ATR/BPN Lombok Timur menyerahkan sebanyak 42 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Non Sistematis/Lintas Sektor kepada warga Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru.

Seluruh sertipikat yang diserahkan merupakan sertipikat elektronik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan pertanahan yang modern serta mendorong transformasi digital di sektor agraria.


Penyerahan sertipikat berlangsung di Aula Kantor Desa Pemongkong dan dihadiri oleh masyarakat penerima sertipikat, Kepala Desa Pemongkong, Bhabinkamtibmas/Polmas, serta jajaran staf pemerintah desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program pertanahan bagi masyarakat.


Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Lombok Timur, Darmawan Wibowo menyampaikan bahwa penyerahan sertipikat elektronik ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


“Dengan sertipikat elektronik, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, tetapi juga kemudahan dalam penyimpanan dan akses dokumen yang lebih aman serta tertib administrasi. Ini merupakan langkah maju dalam pelayanan pertanahan yang transparan dan modern,” ujar Wawan.


Ia menambahkan, sertipikat elektronik juga meminimalkan risiko kehilangan dan pemalsuan dokumen, karena seluruh data telah tersimpan dan terintegrasi dalam sistem pertanahan Kementerian ATR/BPN.


Melalui program SHAT Non Sistematis/Lintas Sektor ini, ATR/BPN Lombok Timur menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak atas tanah masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya tanah untuk kesejahteraan di Kabupaten Lombok Timur.


     

Bupati Lombok Timur Tegaskan OPD Harus Tancap Gas Sejak Awal 2026

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TA 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh perangkat daerah, Rabu (14/01/2026), di Aula Pendopo Bupati Lombok Timur. 


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja keuangan daerah tahun 2025 yang dinilainya menunjukkan tren positif. Ia menyebut capaian tersebut patut disyukuri, meski masih terdapat ruang perbaikan.


“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, terutama dalam optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, jangan ada rasa puas diri,” tegas Bupati.


Berdasarkan realisasi anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai 100,78 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 99,5 persen dan belanja daerah terealisasi 98,33 persen. Menurut Bupati, angka tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan terukur.


Meski demikian, Bupati menekankan pentingnya percepatan eksekusi program sejak awal tahun. Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan yang perencanaannya sudah matang segera dijalankan tanpa menunggu akhir tahun.


“Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun, terutama kegiatan fisik yang sudah jelas kontraknya. Ini harus dikendalikan sejak sekarang,” ujarnya.


Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran sepenuhnya melekat pada kepala dinas atau kepala badan selaku pengguna anggaran. Ia meminta para pimpinan OPD lebih disiplin, cermat, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBD 2026.


Rakor tersebut turut menjadi penegasan komitmen Pemkab Lombok Timur untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan efektif, tepat waktu, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Selasa, 13 Januari 2026

     

Polda NTB Hadir di Pesantren Lombok Timur, Ratusan Santri dan Warga Ikuti Bakti Kesehatan Gratis

Polda NTB

Okenews.net- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar bakti kesehatan di Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas’ud, Kecamatan Labuhan Haji, serta Pondok Pesantren Al Khair NU Ambung, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Selasa (13/01/2026). Kegiatan ini disambut antusias ratusan santri dan masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Bakti kesehatan tersebut merupakan kolaborasi Polda NTB bersama Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) NTB Densus 88 Anti Teror, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda NTB, serta Ditintelkam. Hadir langsung dalam kegiatan itu Ketua Bhayangkari Polda NTB, Ny. Uty Edy Murbowo, yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan kesehatan sekaligus penyerahan bantuan bahan pokok kepada masyarakat dan kedua pondok pesantren.

Ketua Ponpes Islam Ibnu Mas’ud, Shodiqin, mengapresiasi dipilihnya pesantrennya sebagai lokasi bakti kesehatan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari “gawe” Polda NTB sekaligus sarana silaturahmi yang membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat.

“Terima kasih telah menjadikan Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas’ud sebagai lokasi bakti kesehatan. Ini menjadi ajang saling menguatkan dan edukasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Ponpes Islam Ibnu Mas’ud yang telah berdiri sejak 30 tahun lalu saat ini menampung 280 santri tingkat SMP IT dan SMA IT, 25 santri tahfiz Al-Qur’an, serta membina 54 anak yatim, piatu, miskin, dan terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dukungan dari Baznas dan Dinas Sosial Lombok Timur turut membantu keberlangsungan lembaga tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur menyampaikan apresiasi kepada Polda NTB yang telah memilih Lombok Timur, khususnya dua pondok pesantren, sebagai lokasi bakti kesehatan. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat karena melibatkan tenaga medis lengkap dan peralatan kesehatan untuk melayani lebih dari 400 warga.

“Kami berterima kasih kepada Polda NTB dan kehadiran Ibu Kapolda. Pesan Bupati, segala sesuatu jika dilakukan secara berjamaah bersama pemerintah, masyarakat, dan semua pihak akan jauh lebih afdal,” ungkapnya.

Kepala Satgas Wilayah NTB Densus 88 Anti Teror, Kombes Pol Lili Warli, SIK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi antara Densus 88, Biddokkes, dan Intelkam Polda NTB, serta mendapat persetujuan Kapolda NTB.

“Bakti kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ponpes Islam Ibnu Mas’ud dipilih karena merupakan salah satu pesantren binaan kami. Kehadiran Ibu Kapolda menjadi vitamin yang menambah semangat dan energi dalam bertugas,” katanya.

Kapolda NTB melalui Kabiddokkes Polda NTB, Kombes Pol dr. I Komang Tresna, menegaskan bahwa bakti kesehatan merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Menurutnya, Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan manfaat langsung sekaligus edukasi pentingnya menjaga pola hidup sehat dan bersih. Kesehatan adalah modal utama dalam membangun bangsa,” jelasnya.

Ia menambahkan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, mini laboratorium, pemberian vitamin, dan layanan kesehatan lainnya. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman.

“Kami mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan dan stakeholder yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pemeriksaan kesehatan gratis ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai wujud sinergi Polri bersama rakyat,” pungkasnya.

Senin, 12 Januari 2026

     

Top 10 Layanan Pertanahan 2025, Pengecekan Sertipikat Paling Diminati Masyarakat

Top 10 pelayanan ATR/BPN

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis daftar Top 10 Layanan Pertanahan Tahun 2025 yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Data ini mencerminkan tingginya kebutuhan publik sekaligus kepercayaan terhadap layanan pertanahan yang semakin tertib, transparan, dan terpantau.

Berdasarkan rilis tersebut, layanan Pengecekan Sertipikat menempati posisi teratas dengan total 3.237.700 layanan sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam memastikan legalitas dan keabsahan kepemilikan tanah.

Di posisi kedua, Peralihan Hak Jual Beli tercatat sebanyak 1.009.428 layanan, disusul Hak Tanggungan dengan 967.222 layanan. Sementara itu, layanan Roya berada di peringkat keempat dengan 788.855 layanan, mencerminkan tingginya aktivitas pelunasan kredit berbasis tanah.

Selanjutnya, Pemecahan Bidang menempati urutan kelima dengan 281.495 layanan, diikuti Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti sebanyak 274.759 layanan. Layanan Perubahan Hak Atas Tanah juga cukup diminati dengan total 253.473 layanan.

Pada peringkat kedelapan hingga sepuluh, masing-masing diisi oleh Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Pengakuan/Penegasan Hak) sebanyak 228.894 layanan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebanyak 188.516 layanan, serta Peralihan Hak Pewarisan dengan 185.851 layanan.

Secara keseluruhan, total layanan pertanahan yang tercatat sepanjang 2025 mencapai 7.416.193 layanan. Capaian ini menegaskan komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi