www.okenews.net

Sabtu, 28 Februari 2026

     

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Lombok Barat

Fauzan Khid

Okenews.net – Memasuki masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari Dapil NTB II Pulau Lombok, Fauzan Khalid, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Jumat (27/02/2026).

Pertemuan yang digelar usai salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas itu dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah setempat. Dalam dialog tersebut, Fauzan menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah wakaf, khususnya untuk masjid, musholla, dan lahan pemakaman.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengingatkan bahwa masih banyak tanah wakaf di Pulau Lombok yang belum memiliki sertifikat resmi. Padahal, menurutnya, legalitas tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang.

“Sekarang mungkin tidak ada yang menggugat. Tapi kita tidak tahu 10 atau 15 tahun ke depan. Kalau belum bersertifikat dan ada yang mengaku ahli waris, tanah wakaf bisa bermasalah. Ini yang harus kita antisipasi,” tegasnya.

Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) itu menjelaskan, sertifikat menjadi alas hak yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya sertifikat, tanah wakaf tidak mudah digugat karena telah tercatat secara resmi.

Fauzan juga memaparkan, di Kota Mataram sekitar 80 persen tanah wakaf telah bersertifikat berkat kolaborasi instansi terkait. Sementara di Lombok Barat, sekitar 70 persen tanah wakaf disebutnya masih belum memiliki sertifikat.

Karena itu, ia mengimbau para pengurus masjid dan masyarakat segera mengurus dokumen tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menegaskan bahwa pengurusan sertifikasi tanah wakaf tidak dipungut biaya.

“Ini gratis. Silakan datang ke BPN, pasti dilayani. Kalau ada data yang kurang, akan diberi tahu apa saja yang perlu dilengkapi. Segera urus sertifikat masjid dan tanah wakafnya,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah warga mengaku mengetahui program sertifikasi tanah wakaf dari media dan informasi dari mulut ke mulut. Mereka berharap sosialisasi dari instansi terkait dapat lebih ditingkatkan, terutama mengenai prosedur dan persyaratan administrasi.

Melalui masa reses ini, Fauzan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf semakin meningkat, sehingga aset umat terlindungi secara hukum untuk generasi mendatang.

     

Fauzan Khalid Ajak Umat Islam Jalani Ramadhan dengan Khusyuk dan Penuh Ketenangan

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Fauzan Khalid, mengajak umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan khusyuk, penuh ketenangan, dan rasa syukur. Ia menegaskan, puasa bukanlah beban, melainkan kewajiban yang membawa nilai ketakwaan bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya.

Pesan itu disampaikan Fauzan saat menjadi khatib sekaligus imam Shalat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Jumat (27/02/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian agenda resesnya di daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok.

Dalam khutbahnya, Fauzan mengingatkan bahwa kewajiban berpuasa telah ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 183. Menurutnya, puasa bertujuan membentuk pribadi yang bertakwa, melatih kesabaran, serta mengendalikan hawa nafsu dan perbuatan yang tidak baik.

“Jangan pernah berpikir puasa itu menjadi beban. Puasa Ramadhan adalah perintah wajib dari Allah SWT bagi setiap umat muslim yang mampu,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa ibadah puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga telah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Landasan tersebut, kata Fauzan, menunjukkan bahwa puasa memiliki nilai universal dalam membentuk kualitas spiritual manusia.

Bupati Lombok Barat periode 2016–2024 itu mengakui, secara fisik orang yang berpuasa mungkin akan merasakan lemas dan mengantuk. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan selama Ramadhan akan kembali kepada diri sendiri.

“Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Sebaliknya, jika kita melanggar perintah Allah, itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri, bukan kepada Allah SWT,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut juga mengimbau agar umat Islam tidak hanya fokus pada puasa, tetapi turut meningkatkan ibadah lainnya. Ia mendorong umat memperbanyak tarawih, tadarus Al-Qur’an, i’tikaf khususnya pada 10 hari terakhir Ramadhan, serta menghidupkan shalat malam seperti tahajud atau qiyamul lail.

Selain itu, Fauzan mengajak masyarakat memperbanyak sedekah, menjaga silaturahmi, serta memperkuat zikir dan doa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keimanan selama bulan suci.

“Ramadhan adalah momentum memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT serta sesama manusia,” pungkasnya.

Jumat, 27 Februari 2026

     

SPBN Segera Dibangun di Ekas Buana, Menteri KKP Dukung Usulan Bupati Lombok Timur

Bupati Lombok Timur bersama Menteri Kelautan dan Perikanan
Okenews.net- Upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat mendampingi kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, Jumat (27/2/2026).

Menurut Bupati, keberadaan SPBN sangat penting untuk melengkapi fasilitas di KNMP Ekas Buana agar aktivitas melaut nelayan menjadi lebih efisien dan terjangkau.

“SPBN ini akan sangat membantu nelayan kita. Kami berharap Kementerian dapat menjembatani proses perizinannya. Pemerintah daerah siap mendukung pengelolaannya melalui BUMD agar akses bahan bakar lebih mudah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan KNMP di Ekas Buana. Ia berharap fasilitas serupa dapat diperluas ke wilayah pesisir lain, mengingat garis pantai Lombok Timur yang membentang dari utara hingga selatan.

“Keberadaan KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan SPBN, termasuk pengelolaannya oleh BUMD. Ia memastikan realisasi SPBN akan segera ditindaklanjuti.

“Kita setuju SPBN ini dibangun untuk mendukung operasional nelayan. Pengelolaan oleh BUMD juga langkah yang baik,” ujar Wahyu.

Tak hanya itu, KKP juga akan memberikan bantuan sepuluh unit kapal beserta mesin kapal bagi nelayan di Lombok Timur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri turut menginstruksikan Dirjen Perikanan Budidaya untuk menata dan memperbaiki keramba jaring apung di kawasan Ekas agar lebih tertata dan produktif.

Di hadapan para nelayan yang menyambut antusias, Wahyu juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas KNMP dan memanfaatkannya secara optimal melalui koperasi desa. Ia menargetkan dalam dua tahun ke depan dampak ekonomi KNMP sudah dirasakan signifikan oleh masyarakat.

“Kita ingin dua tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat pesisir yang hidup dalam kemiskinan,” ujarnya optimistis.

Selain pembangunan infrastruktur dan bantuan kapal, KKP juga menyiapkan perlindungan sosial bagi nelayan berupa asuransi. Secara nasional, tersedia 270 ribu kuota asuransi nelayan yang akan disalurkan ke berbagai daerah, termasuk Lombok Timur. Langkah ini diperkuat dengan komitmen Pemda yang telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan setempat.

Sebelumnya, Menteri bersama Bupati Lombok Timur, Plh Sekda NTB, serta sejumlah kepala daerah di NTB meninjau langsung kualitas bangunan di KNMP Ekas Buana.

Sebagai informasi, KNMP Ekas Buana merupakan satu dari tiga KNMP yang dibangun di NTB. Fasilitas ini berdiri di atas lahan milik Pemda seluas 1,5 hektare dan diharapkan menjadi model pengembangan kampung nelayan terpadu di wilayah lainnya.

     

Safari Ramadan di Suralaga, Gubernur NTB dan Bupati Lotim Perkuat Kebersamaan dengan Warga

Safari Ramadhan Bupati Lotim Bersama Gubernur NTB

Okenews.net- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Suralaga, Jumat malam (27/2/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Lalu Muhamad Iqbal, Indah Dhamayanti Putri, serta Haerul Warisin.

Kehadiran tiga pimpinan daerah tersebut disambut antusias masyarakat Suralaga yang telah berkumpul sejak sore untuk mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari buka puasa bersama hingga tausiah Ramadan.

Safari Ramadan hari ke-9 ini menjadi momen istimewa. Pasalnya, untuk pertama kalinya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menghadiri kegiatan buka puasa bersama dalam satu masjid secara bersamaan, sekaligus didampingi Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kebersamaan tersebut merupakan simbol sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melayani masyarakat.

“Ini menjadi momen kebersamaan. Kehadiran kami bersama di sini menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kedekatan dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan bahwa hubungan antara pimpinan daerah tidak hanya bersifat formal dalam struktur pemerintahan, tetapi juga didasari rasa kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan perhatian kepada warga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga persaudaraan dan tidak lagi terjebak pada perbedaan pilihan politik yang terjadi pada masa lalu.

“Kontestasi politik telah selesai. Saat ini yang terpenting adalah menjaga persaudaraan dan kebersamaan demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Selain tausiah keagamaan, kegiatan Safari Ramadan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat. Momentum ini sekaligus menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

     

Lotim Percepat Akses Keuangan, Bupati Dorong UMKM Bebas dari Rentenir

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Jumat (27/02/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi program tahun 2025 sekaligus merumuskan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, kemudahan layanan keuangan yang cepat dan terpercaya dapat menjadi salah satu kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya cukup besar. Untuk mendukung sektor tersebut, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan senilai Rp20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha agar tidak lagi bergantung pada pinjaman dari rentenir yang kerap membebani masyarakat.

Selain bantuan langsung, Pemkab Lombok Timur juga menjalankan program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang). Program ini memberikan akses pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat guna memperkuat permodalan usaha.

Tidak hanya itu, berbagai program inklusi keuangan juga terus dikembangkan. Di antaranya Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan TPAKD. Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan keuangan syariah, literasi keuangan, serta digitalisasi di lingkungan pondok pesantren.

Sementara untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini, pemerintah juga mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menargetkan setiap pelajar memiliki rekening tabungan.

Bupati Haerul Warisin turut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada Lombok Timur. Ia menilai kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap berbagai capaian daerah di tingkat nasional.

Berkat kerja sama tersebut, Lombok Timur berhasil menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah Indonesia Timur yang meraih Juara 1 TPAKD tingkat nasional.

Selain itu, pada tahun ini Lombok Timur juga meraih sejumlah penghargaan nasional lainnya, seperti Juara 1 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama. Program-program TPAKD harus kita dukung bersama karena akses keuangan yang cepat dan mudah merupakan hak masyarakat,” tegasnya.

     

Penganiayaan di Bagik Nyaka, Polisi Tetapkan Wanita 35 Tahun sebagai Tersangka

Okenews.net- Penyidik Polsek Aikmel, Polres Lombok Timur, menetapkan F alias MS (35) sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap ibu rumah tangga (IRT) berinisial S. Peristiwa itu terjadi di Dusun Bagik Nyaka Utara, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, pada Rabu 4 Februari 2026 pukul 17.00 WITA.

Kanit Reskrim Polsek Aikmel Bripka L. Zulkarnain Arham, S.H., membenarkan penetapan tersebut saat dihubungi, Jumat 27 Februari 2026.

"Kami menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/02/II/Res.1.6/2026 atas nama inisial MS. Saat ini kami masih melakukan pendalaman perkara," ujarnya.

Peristiwa penganiayaan terjadi di halaman rumah korban di Dusun Bagik Nyaka Utara. Pelaku yang merupakan wali santri asal Kembang Kerang, Desa Kembang Kerang Daya, diduga melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman pidana minimal 2 tahun 6 bulan penjara.

Sebelumnya, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aikmel pada hari yang sama dengan nomor laporan Lap. Pengaduan/13.a/II/2026/Polsek Aikmel. Setelah melalui proses penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan F alias MS sebagai tersangka pada Senin 23 Februari 2026.

Keluarga korban menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian Polsek Aikmel, Polres Lombok Timur.

"Kami sangat mengapresiasi Polsek Aikmel yang telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Kami berharap penyidik segera menahan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku," kata perwakilan keluarga korban. 

     

Buka Puasa Bersama, ATR/BPN Perkuat Sinergi dengan DPR, BPK, dan PBNU

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di Masjid Nuurur Rahman, Jakarta, Kamis (26/02/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai mitra kerja.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya menjaga sinergi yang telah terbangun antara ATR/BPN dengan sejumlah lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak/Ibu dan tamu undangan. Mari tetap menjaga kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

Tak sekadar ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian sosial. Dalam kesempatan tersebut, ATR/BPN menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana dari ASN dan jajaran internal kementerian untuk membantu perbaikan dan renovasi rumah pegawai yang terdampak bencana di Aceh pada November 2025 lalu.

“Kita ingin menunjukkan bahwa keluarga besar Kementerian ATR/BPN tidak hanya solid dalam bekerja, tetapi juga hadir dan peduli terhadap sesama, terutama bagi rekan-rekan kita yang sedang mengalami musibah,” tutur Nusron.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, berharap sinergi yang terjalin dapat terus berjalan dengan baik. Dalam suasana Ramadan, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan amanah jabatan.

“Kalau kita semakin takut, insyaallah kerja kita akan semakin prudent. Saya bersyukur memiliki mitra kerja di ATR/BPN yang bukan hanya rekan kerja, tetapi juga guru dan sahabat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, yang menekankan pentingnya penguatan peran masing-masing lembaga dalam mendukung tujuan nasional.

“Saya berharap sinergi antara ATR/BPN, BPK, DPR, serta para pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat guna mencapai tujuan nasional bangsa kita,” katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ATR/BPN, serta Wakil Ketua Umum PBNU, Zulfa Mustofa, yang menyampaikan Mauizatul Hasanah.

Melalui momentum Ramadan ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga profesionalisme, memperkuat kolaborasi lintas lembaga, serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan berkelas dunia.

Kamis, 26 Februari 2026

     

Sekjen ATR/BPN Gandeng ANRI, Perkuat Tata Kelola Arsip Pertanahan Digital

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola arsip pertanahan di era digital. Hal itu ditegaskan dalam kunjungan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, ke Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Rabu (25/02/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa arsip memiliki peran vital dalam menjaga kepastian hukum dan aset masyarakat.

“Yang paling mendasar karena arsip itu tulang punggung pelayanan Kementerian ATR/BPN. Arsip menjadi penting untuk menjaga aset masyarakat sehingga kami perlu bantuan soal bagaimana pengelolaannya,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Ia menjelaskan, persoalan arsip kerap menjadi titik krusial ketika terjadi sengketa pertanahan. Dengan luasnya wilayah kerja dan banyaknya Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, pengelolaan arsip menjadi tantangan tersendiri.

“Ketika ada persoalan pertanahan, arsip kita kalau pengelolaannya tidak bagus, sering kali kita mencari dari sekian ribu berkas ternyata tidak ada. Ini soal SDM pengelola arsip, apakah sistemnya atau memang kurang orangnya, ini yang perlu kita benahi,” tegasnya.

Tantangan tersebut semakin kompleks seiring transformasi digital menuju Sertipikat Elektronik. Digitalisasi di satu sisi meningkatkan efisiensi dan keamanan data, namun di sisi lain tetap membutuhkan pengelolaan dokumen fisik atau warkah yang tertib agar tidak menumpuk dan berisiko hilang.

Menanggapi hal itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung ATR/BPN dalam memperkuat sistem kearsipan pertanahan.

Sebagai langkah konkret, ANRI mengusulkan agar kurikulum kearsipan dimasukkan dalam pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Dengan demikian, calon aparatur pertanahan telah memiliki pemahaman tata kelola arsip sejak dini. Selain itu, program magang di unit kearsipan juga dinilai efektif untuk meningkatkan kompetensi melalui pendampingan langsung.

“Secara prinsip kami siap membantu dan akan terus berkoordinasi agar tata kelola arsip pertanahan semakin baik,” pungkas Mego Pinandito.

Kunjungan ini turut dihadiri Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan ATR/BPN Awaludin beserta jajaran pejabat administrator. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan sistem kearsipan pertanahan yang tertib, modern, dan akuntabel, sejalan dengan transformasi pelayanan publik menuju kelas dunia.

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Serap Aspirasi Masyarakat

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terus menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Pulau Lombok. Pada masa reses kali ini. sejumlah warga mendatangi rumah aspirasi di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Rabu (25/02/2026).

Sebagian besar masyarakat, mendatangi rumah aspirasi Fauzan Khalid, untuk meminta bantuan renovasi pembangunan masjid, pondok pesantren dan sekolah. Namun, ada juga masyarakat yang meminta bantuan alat-alat pertanian dan peralatan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Salah seorang warga Desa Bengkaung, H. Junaidi, mengaku, mendatangi rumah aspirasi, mengajukan permohonan bantuan pengembangan teras Masjid Nurul Hidayah, Desa Bengkaung, Batu Layar, Lombok Barat. Permohonan bantuan disampaikan dalam bentuk proposal dan diterima langusng Tenaga Ahli, mewakili Anggota Komisi II, H. Fauzan Khalid, Rabu malam (25/02/2026).

Junaidi, yang juga Ketua Pembangunan Masjid Desa Bengkaung berharap ada bantuan pengembangan, agar masjid bisa menampung jamaah lebih banyak lagi. Fauzan, yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Pulau Lombok, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti semua aspitasi masyarakat melalui serangkaian tiundakan konkret, baik melalui jalur resmi penganggaran pemerntah, maupun bantuan sosial di lapangan.

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), mengatakan, pihaknya akan segera melakukan berbagai langkah konkret membantu masyarakat, baik bantuan pengembangan tempat ibadah, pondok pesantren, maupun pemberdayaan UMKM di pedesaan, agar ekonomi masyarakat terus bergerak maju,

“Tentu, ini keharusan bagi saya sebagai wakil rakyat, apalagi saya terpilih dari dapil Pulau Lombok. Saya harus menjembatani aspirasi masyarakat, karena ini amanah. Insyaalah, akan direalisasikan untuk kebaikan dan kebermanfaatan masyarakat di Lombok, khususnya, dan semua masyarakat NTB, secara keseluruhan,” katanya.

Berbagai kegiatan akan dilakukan Fauzan Khalid, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini pasa masa reses, masa persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, 20 Februari sampai dengan 9 Maret 2026 ini. Diantaranya, menggelar kegiatan safari ramadhan dan akan menemui warga pada kegiatan shalat Jumat, sekaligus dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

Fauzan juga akan mendatangi sejumlah pondok pesantren bersilaturrahmi dan memberikan bantuan. Agenda lainnnya, akan bertemu para konstituen dan pemberian santunan anak yatim

     

PTSL 2026 Lombok Timur Resmi Dimulai, Target 10 Ribu Bidang Tanah di 12 Desa/Kelurahan

Atr/Bpn Lombok Timur

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur resmi memulai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan melaksanakan pengangkatan sumpah Panitia Ajudikasi, Selasa (24/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi bersama para kepala desa dan lurah lokasi PTSL tahun 2026.

Pengangkatan sumpah yang dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pelaksanaan PTSL 2026. Program ini menargetkan sebanyak 10.738 bidang tanah yang tersebar di 11 desa dan 1 kelurahan.

Adapun desa dan kelurahan yang menjadi lokasi PTSL 2026 meliputi Desa Bagik Payung Timur, Desa Labuhan Haji, Desa Lepak Timur, Desa Bagik Payung, Desa Puncak Jeringo, Desa Anggaraksa, Desa Tebaban, Desa Dadap, Desa Perigi, Kelurahan Kelayu Jorong, Desa Senanggalih, dan Desa Sakra Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menegaskan pentingnya sinergi antara panitia ajudikasi dan pemerintah desa agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.

“Pengangkatan sumpah ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen moral dan tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat di desa dan kelurahan lokasi PTSL untuk segera memanfaatkan program tersebut dengan mendaftarkan tanahnya melalui kantor desa atau kelurahan setempat.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. PTSL hadir untuk mempermudah dan mempercepat proses sertipikasi tanah,” tambahnya.

Dengan dimulainya PTSL 2026, diharapkan semakin banyak masyarakat Lombok Timur yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di daerah.

     

Kantah Lombok Timur Matangkan Pembaruan ZNT 2026, Perkuat Sinergi untuk Data Nilai Tanah yang Akurat

Atr/Bpn Lombok Timur

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 23/2/2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantah Lombok Timur ini menjadi momentum penting untuk mematangkan strategi teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.


Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur I Komang Suarta bersama Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Hadir pula Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lombok Timur.


I Komang Suarta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menegaskan bahwa pembaruan ZNT bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan kepastian dan keadilan nilai tanah di tengah masyarakat.


“Pembaruan Zona Nilai Tanah harus dilakukan secara cermat, berbasis data lapangan yang valid, serta melalui koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Ini penting agar nilai tanah yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.


Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar proses pengumpulan dan verifikasi data berjalan efektif.


“Sinergi antar-perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menjadi kunci. Dengan kerja sama yang solid, kita optimistis target pembaruan ZNT Tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu dan berkualitas,” tambahnya.


Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan menyampaikan bahwa tim teknis akan mengedepankan metodologi yang transparan dan terukur dalam setiap tahapan kegiatan.


“Kami akan memastikan setiap tahapan, mulai dari survei lapangan hingga pengolahan data, dilakukan sesuai prosedur. Hasilnya diharapkan mampu menjadi referensi nilai tanah yang presisi dan kredibel,” jelasnya.


Pembaruan ZNT merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyediakan data nilai tanah yang mutakhir sebagai dasar pelayanan pertanahan dan kebijakan tata ruang. Data yang akurat juga berkontribusi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta menciptakan iklim investasi yang lebih transparan.


Dengan persiapan yang matang, Kantah Lombok Timur berharap pembaruan ZNT 2026 dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

     

Dugaan Penipuan Mengatasnamakan BGN Dilaporkan ke Polres Lotim

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur Iptu Arie Kusnandar, S.Tr.K., S.IK., M.M
Okenews.net – Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat masuk ke meja penyidik Satreskrim Polres Lombok Timur. Laporan tersebut tertuang dalam tanda bukti pengaduan Nomor: Peng/B/02/II/2026/Reskrim, tertanggal 18 Februari 2026.

Dalam dokumen pengaduan, pelapor atas nama Husna (29 tahun) warga Kecamatan Selong, Lombok Timur dengan terlapor inisial S warga Ampenan, Kota Mataram. Peristiwa disebut terjadi sekira tanggal 8 September 2025 di wilayah Selong.

Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan WhatsApp, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur Iptu Arie Kusnandar, S.Tr.K., S.IK., M.M. membenarkan laporan telah diterima dan kini ditangani penyidik. "Msih proses. Nnti sya cek sma kanitny," tulis Iptu Arie melalui pesan singkat.

Kronologis, awalnya pelapor dijanjikan akan dibangunkan dapur MBG (SPPG) lengkap dengan peralatan dan titik suplay (penerima manfaat) oleh terlapor, yang selanjutnya pelapor menyerahkan uang sejumlah Rp.950 juta kepada terlapor. Hingga beberapa bulan kemudian, bangunan dapur SPPG yang dijanjikan terlapor tidak kunjung diselesaikan, kemudian pelapor kembali merogoh saku sebesar RP. 100 juta.

Karena dapur SPPG tak kunjung selesai, pelapor berinisiatif melakukan finishing sendiri. Setelah dapur SPPG siap beroperasi, titik suplay yang dijanjikan oleh terlapor ternyata nihil (tidak ada).

Tim penyidik Unit I Satreskrim Polres Lombok Timur saat ini melakukan pendalaman awal, guna mengurai kronologi serta mengumpulkan keterangan pihak terkait. Proses klarifikasi terus berjalan.

Seiring munculnya dugaan praktik mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN), masyarakat diminta lebih waspada. Bagi masyarakat yang memiliki keluhan yang sama dan atau merasa dirugikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan atau oknum yang mengatasnamakan BGN, agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat.

Polres Lombok Timur membuka ruang pengaduan bagi warga, guna memastikan setiap laporan mendapat atensi sesuai prosedur hukum. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan setelah ada hasil pemeriksaan lanjutan.

Rabu, 25 Februari 2026

     

1.000 Sertipikat PTSL Siap Terbit di Lombok Utara, Ini Daftar Desanya

Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah

Okenews.net-Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara kembali melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 dengan target penerbitan 1.000 sertipikat tanah. Program ini akan dilaksanakan di enam desa yang tersebar di dua kecamatan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, Selasa (25/2/2026), menyampaikan bahwa Lombok Utara kembali mendapat amanah dari pemerintah pusat untuk menjalankan program strategis nasional tersebut sebagai bagian dari percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.

Adapun enam desa yang menjadi lokasi PTSL 2026 yakni di Kecamatan Kayangan meliputi Desa Sesait, Desa Salut, dan Desa Andalan. Sementara di Kecamatan Bayan mencakup Desa Mumbul Sari, Desa Gunjan Asri, dan Desa Akar-Akar.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Tim Ajudikasi PTSL 2026 telah resmi dibentuk dan diambil sumpahnya pada 12 Februari 2026 di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Tim tersebut diketuai Amrulloh Armin, SH, yang akan memimpin tahapan kegiatan mulai dari penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat.

Penyuluhan kepada masyarakat dijadwalkan mulai Kamis, 26 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terkait tahapan PTSL, persyaratan administrasi, serta pentingnya kepastian hukum atas tanah.

“Program PTSL bukan hanya tentang penerbitan sertipikat, tetapi juga memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalitas aset,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.

Dengan dimulainya tahapan penyuluhan, masyarakat di enam desa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tepat waktu.

Program PTSL sendiri merupakan program strategis nasional yang terus digencarkan pemerintah untuk mewujudkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar lengkap serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

     

Tarawih di UI, Menteri Nusron Tekankan Sanad Keilmuan dan Keadilan dalam Kepemimpinan Publik

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus pijakan etika dalam kepemimpinan publik. Hal itu disampaikan saat memberikan tausiah dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (23/02/2026), di hadapan alumni dan jemaah.

Menurut Menteri Nusron, sanad merupakan mata rantai keilmuan yang menjaga otoritas dan kemurnian ajaran. Ia mengutip pandangan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim yang menegaskan bahwa sanad adalah bagian dari ajaran agama.

“Ilmu itu harus ada sanadnya. Tanpa sanad, orang bisa berbicara semaunya sendiri dan berpotensi tersesat,” ujarnya.

Ia kemudian menarik analogi tersebut ke dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam agama sanad menjadi penjaga validitas ilmu, maka dalam pemerintahan data, regulasi, dan kerangka hukum adalah fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. Tanpa dasar normatif dan fakta yang teruji, keputusan publik berisiko menjadi sekadar persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi juga persoalan moral. Dalam diri manusia, kata dia, selalu ada kecenderungan merasa paling benar, bersikap manipulatif, atau mementingkan kepentingan pribadi. Jika dorongan itu tidak dikendalikan, kebijakan yang lahir bisa menjauh dari rasa keadilan.

Dalam tausiah tersebut, ia juga mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat moral bagi para pemegang amanah publik: pemimpin yang mempersulit rakyatnya akan dipersulit hidupnya, dan pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya akan dimudahkan hidupnya oleh Allah.

Terkait tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7, “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang bermakna agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ia menyampaikan bahwa kebijakan pertanahan dan tata ruang di era Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan distribusi sumber daya.

“Kebijakan penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, serta penataan ruang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” tegasnya.

Menteri Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana itu menambahkan, para ulama klasik telah mengingatkan bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilannya, bukan oleh simbol atau identitas formalnya.

Ia pun mengajak alumni dan mahasiswa UI untuk memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Generasi muda, menurutnya, perlu memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial yang nyata.

Selasa, 24 Februari 2026

     

Paspor Pertama Terbit, Kantor Imigrasi Lombok Timur Resmi Layani Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas II Lotim Terbitkan Paspor Pertama Bupati 

Okenews.net -Momentum penting terjadi di Kabupaten Lombok Timur setelah paspor Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, resmi diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Selasa (24/2/2026). Penerbitan paspor tersebut sekaligus menandai beroperasinya secara penuh layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Penyerahan paspor dilakukan langsung saat kunjungan Bupati ke kantor imigrasi yang selama ini diperjuangkan keberadaannya. Dengan terbitnya paspor tersebut, masyarakat Lombok Timur kini tak lagi harus keluar daerah untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Bupati Haerul Warisin mengaku bersyukur dan bangga atas realisasi kantor imigrasi tersebut. Ia menilai kehadiran layanan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah satu bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat Lombok Timur untuk memberikan pelayanan dekat, pelayanan terbaik, pelayanan cepat, terutama kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan keimigrasian,” ujarnya.

Menurutnya, layanan tersebut sangat dibutuhkan, baik untuk pengurusan paspor, izin tinggal warga negara asing (WNA), maupun berbagai urusan administrasi keimigrasian lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, Iqbal Rifai, menjelaskan bahwa paspor yang diterima Bupati menjadi paspor pertama yang diterbitkan sejak kantor tersebut resmi beroperasi. Penyerahan itu juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan dan perjuangan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan imigrasi di Lombok Timur.

Iqbal menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan profesional dan humanis kepada masyarakat.

“Kantor Imigrasi ini merupakan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keimigrasian. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan humanis,” tegasnya.

Selain melayani warga negara Indonesia (WNI) dalam pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur juga memberikan layanan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Tak hanya itu, pengawasan terhadap WNA juga menjadi bagian dari tugas kantor ini, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

Beroperasinya kantor imigrasi ini diharapkan mampu mempercepat akses layanan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah Lombok Timur dan sekitarnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi