www.okenews.net

Selasa, 26 Mei 2026

Tanahmu Belum Terpetakan? Manfaatkan Fitur Swaplotting di Aplikasi Sentuh Tanahku

Okenews.net- Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat satu fitur yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan _plotting_ bidang tanah secara mandiri melalui _smartphone_. _Plotting_ yang dimaksud dalam hal ini adalah proses penetapan bidang tanah ke dalam peta digital berdasarkan koordinat (GPS) yang akurat. Jadi, tak hanya dapat mengurus langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah), masyarakat yang bidang tanahnya belum terpetakan kini bisa lebih mudah menyampaikannya secara _online_.

“pemilik tanah bisa mengajukan titik lokasi lewat fitur Swaplotting di Sentuh Tanahku. Dari data yang masuk, nanti Kantah setempat akan verifikasi sesuai dengan catatan kita di Kementerian ATR/BPN, benar tidaknya tanah tersebut letaknya di situ. Kalau benar, nanti akan di-_plotting_ dalam peta digital oleh teman-teman di Kantah,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Gede Ketut Ary Sucaya, Selasa (26/05/2026).

Menurutnya, fitur Swaplotting dihadirkan untuk membantu pemetaan bidang tanah yang belum terdata ke dalam sistem digital Kementerian ATR/BPN. Fitur ini diperlukan bagi para pemilik tanah yang belum memiliki sertipikat serta pemilik tanah dengan sertipikat analog. Kehadiran fitur ini membuka ruang partisipasi publik dalam mendukung pemutakhiran data pertanahan secara lebih akurat dan partisipatif. 

“Tanah yang sudah diverifikasi nantinya akan semakin terintegrasi dengan data keseluruhan bidang. Tujuannya adalah menciptakan kepastian lokasi dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.

Fitur Swaplotting dapat diakses melalui menu utama Sentuh Tanahku yang tersedia dalam perangkat dengan sistem operasi Android maupun iOS. Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna perlu memberikan izin akses lokasi agar sistem Kementerian ATR/BPN dapat mengidentifikasi posisi secara akurat.

Bagi pemilik sertipikat analog, saat menggunakan Swaplotting bisa memilih opsi “Bersertipikat”. Kemudian, lanjut melengkapi identitas pemegang hak serta informasi yang tercantum pada sertipikat, seperti nomor hak, luas tanah, dan letak bidang. Selanjutnya, pengguna diminta mengunggah foto dokumen sertipikat sebagai data pendukung untuk proses verifikasi oleh Kantah setempat.

Sementara bagi masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertipikat, dapat memilih opsi “Belum Sertipikat”. Mereka kemudian perlu melengkapi identitas diri, lokasi bidang tanah, alas hak yang dimiliki, serta bukti pembayaran pajak sebagai dokumen pendukung.

Setelah seluruh data dan dokumen pendukung dikirim, sistem Sentuh Tanahku akan meneruskan informasi tersebut kepada Kantah setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut sebelum data digunakan dalam proses pemutakhiran peta bidang tanah.

ITDC Buka Peluang Investor Baru untuk Hidupkan SWRO Mandalika

Lombok Tengah – SPAM Mandalika yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah (Loteng) kini menjadi pemasok utama air bersih untuk kawasan The Mandalika. Sebelumnya, fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang dikelola investor asal Amerika berhenti beroperasi sejak tahun 2025 lalu.

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika saat ini pun membuka peluang kerja sama dengan investor lain untuk pengaktifan kembali fasilitas SWRO tersebut.

Keberadaan fasilitas SWRO tersebut penting untuk memastikan keandalan layanan air bersih di kawasan The Mandalika. Sebagai kawasan pariwisata dunia pasokan air bersihnya harus bagus. Maka dibutuhkan setidaknya dua sumber air bersih yang melayani kebutuhan air bersih di kawasan The Mandalika. Untuk memastikan pasokan air bersih di kawasan The Mandalika tetap terjaga.

“Pasokan air di kawasan The Mandalika harus bagus. Maka keberadaan SWRO ini penting. Jangan sampai mati” sebut Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, dalam keterangan pers di kawasan Kuta Mandalika, Jumat (23/5).

Terhadap persoalan dengan investor Amerika tersebut, Troy mengatakan saat ini tengah dalam pembahasan bersama. Situasi pembahasan juga berlangsung positif. Baik ITDC maupun investor Amerika tersebut juga berkeinginan menyelesaikan persoalan tersebut secara baik.

“Terkait persoalan SWRO akan kita bereskan. Inikah lebih pada persoalan business to business (BtoB) dan kita upayakan ambil keputusan yang baik,” ujarnya.

Pihaknya akan merunut ulang persoalan yang terjadi terkait pengelolaan SWRO tersebut. Untuk menemukan simpul persoalan yang sebenanya terjadi. Semua masalah yang muncul akan dikaji kembali. Supaya dalam pengambilan keputusan akhir nantinya tidak salah. Artinya, harus menguntungkan semua pihak.

Dalam ini pihaknya ingin membuktikan kalau Indonesia ramah investasi. Jadi ketika ada persoalan investasi yang terjadi di kawasan The Mandalika khususnya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua harus merasa diuntungkan dengan keputusan akhir yang diambil nantinya. (*)

Kantor Pertanahan Lombok Utara Perkuat Pelayanan Transparan Lewat Proses Sertipikat Pengganti

Foto: Bpn Lombok Utara saat Pengambilan Sumpah Sartipikat Hilag

Okenews.net- Upaya memperkuat pelayanan pertanahan yang profesional dan transparan terus dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya melalui pelaksanaan pengambilan sumpah sertipikat pengganti karena hilang yang digelar pada Senin (11/5/2025).


Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penerbitan kembali sertipikat tanah yang hilang, sekaligus memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai regulasi yang berlaku.


Adapun sertipikat yang diumumkan merupakan Hak Milik Nomor 2198 Desa Bentek atas nama I Ketut Purna Yasa dengan luas tanah 1.054 meter persegi yang berada di Dusun Selolos RT 003, Desa Selolos, Kecamatan Gangga.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Shaleh Basyarah mengatakan pelayanan pertanahan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas agar hak masyarakat tetap terlindungi.


“Kami ingin memastikan setiap layanan pertanahan berjalan profesional, terpercaya, dan memiliki kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat,” katanya.


Menurutnya, penerbitan sertipikat pengganti tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga bentuk perlindungan negara terhadap hak kepemilikan tanah warga.


“Kepercayaan masyarakat menjadi prioritas kami, karena itu seluruh proses dilakukan secara transparan dan berintegritas,” tutupnya.

BPN Lombok Utara Ambil Sumpah PPAT, Dorong Percepatan Pengurusan Hak Tanah

Foto: Pengambilan Sumpah Jabatan

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara kembali memperkuat pelayanan pertanahan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Senin (25/5/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tersebut dihadiri langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, bersama jajaran pejabat pengawas, koordinator substansi, hingga pengurus IPPAT Kabupaten Lombok Utara.


Dalam pelantikan tersebut, I Made Andre Dwiki Arya Wiguna, resmi diambil sumpah dan dilantik sebagai PPAT wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara.


Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan bahwa keberadaan PPAT memiliki peranan strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus mempercepat pengurusan hak atas tanah di daerah.


“PPAT menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum pertanahan,” ujarnya.


Menurutnya, pelayanan yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan masyarakat yang harus terus ditingkatkan.


“Kami berharap proses pengurusan hak atas tanah dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” katanya.


Ia juga mengingatkan agar PPAT yang baru dilantik mampu menjaga amanah dan bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Jumat, 22 Mei 2026

Pramuka Jadi Sarana Pembinaan Karakter Anak Binaan LPKA Lombok Tengah

Foto: Kegiatan LPKA Kelas II Lombok Tengah

Okenews.net– Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah terus menghadirkan kegiatan positif bagi anak binaan. Salah satunya melalui kegiatan kepramukaan yang digelar bekerja sama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Lombok Tengah, Jumat (22/5).

Kegiatan tersebut berlangsung penuh antusias dengan pendampingan dari pembina Pramuka Haris Fadli dan Nila Yunita. Anak binaan diberikan berbagai materi kepramukaan yang berfokus pada peningkatan disiplin, kekompakan, kerja sama tim, hingga pembentukan karakter.

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, mengatakan kegiatan Pramuka menjadi bagian penting dalam proses pembinaan anak binaan selama berada di lingkungan LPKA.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut anak binaan diajarkan untuk memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, serta rasa percaya diri yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pramuka menjadi media pembinaan yang efektif untuk menanamkan nilai kebersamaan, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan kepada anak binaan,” ujar Hidayat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kwarcab Lombok Tengah yang telah mendukung program pembinaan di LPKA melalui kegiatan kepramukaan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anak binaan mampu mengembangkan potensi diri dan memiliki karakter yang lebih baik sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat.

Didukung Mi6, Oke Wiredarme Dinilai Bawa Energi Baru bagi Demokrat NTB

Foto: Oke Wiredarme


Okenews.net- Dukungan terhadap munculnya figur muda dalam bursa Ketua DPD Partai Demokrat NTB terus bermunculan menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Kali ini dukungan datang dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang menilai sosok Oke Wiredarme layak diperhitungkan dalam kontestasi perebutan kursi pimpinan Demokrat NTB.


Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwono mengatakan kemunculan Oke Wiredarme menjadi fenomena politik yang menarik dalam dinamika internal Demokrat NTB. Sebab, untuk pertama kalinya mulai muncul figur eksternal muda yang secara terbuka menyatakan ketertarikan memimpin partai berlambang mercy tersebut.


“Dalam banyak momentum Musda partai politik di daerah, figur yang muncul biasanya didominasi kader internal yang sudah lama berada dalam struktur. Tetapi kali ini berbeda. Kemunculan Oke Wiredarme menghadirkan warna baru sekaligus menunjukkan bahwa Demokrat masih memiliki daya tarik politik yang kuat,” ujar Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwono, Jumat 22 Mei 2026


Menurutnya, munculnya figur eksternal dalam bursa Musda Demokrat tidak bisa dibaca hanya sebagai dinamika biasa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Demokrat masih dipandang sebagai partai yang memiliki prospek politik jangka panjang di daerah maupun nasional.


Didu menilai, ketertarikan figur eksternal terhadap Demokrat tidak bisa dilepaskan dari faktor kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai berhasil membangun wajah baru partai dengan pendekatan lebih modern, terbuka, dan dekat dengan generasi muda.


“AHY hari ini bukan hanya Ketua Umum Demokrat, tetapi juga simbol regenerasi politik nasional. Itu sebabnya banyak figur muda mulai melihat Demokrat sebagai rumah politik yang relevan dengan perkembangan zaman,” kata mantan Direktur  WALHI NTB ini.


Menurut Mi6, di bawah kepemimpinan AHY, Demokrat perlahan keluar dari citra lama partai yang identik dengan elite politik senior dan mulai membangun identitas baru sebagai partai modern yang lebih inklusif terhadap generasi muda, kelompok profesional, dan kalangan intelektual.


“Efek psikologis politik dari kepemimpinan AHY itu terasa sampai ke daerah. Anak-anak muda mulai merasa bahwa partai politik adalah ruang yang memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkontribusi,” ujarnya.


Demokrat Dinilai Membutuhkan Figur Ekspansif


Dalam analisisnya, Mi6 menilai tantangan partai politik saat ini tidak lagi sekadar mempertahankan basis suara tradisional. Partai politik, termasuk Demokrat, dinilai harus mulai memikirkan strategi ekspansi politik dengan menjangkau pemilih muda, pemilih rasional, dan kelompok masyarakat produktif.


Didu mengatakan, dalam konteks itu, kemunculan Oke Wiredarme menjadi relevan dengan kebutuhan politik Demokrat NTB ke depan. Oke dinilai mewakili figur muda dengan pendekatan progresif serta memiliki keberanian masuk dalam ruang politik yang selama ini cenderung didominasi elite lama.


“Kalau Demokrat ingin tumbuh lebih besar di NTB, maka partai ini harus mulai membuka ruang terhadap figur yang mampu berbicara dengan generasi baru pemilih. Politik sekarang berbeda. Pemilih muda lebih tertarik pada figur progresif, komunikatif, dan memiliki rekam jejaring sosial yang luas,” katanya.


Mi6 berpandangan, pemilih muda saat ini tidak lagi terlalu terikat pada politik patronase seperti masa lalu. Pemilih generasi baru lebih melihat kapasitas figur, kemampuan komunikasi publik, kedekatan dengan masyarakat, serta gagasan yang ditawarkan.


Karena itu, menurut Didu, partai politik membutuhkan figur yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki kemampuan membangun resonansi di ruang publik.


“Partai politik hari ini membutuhkan figur yang mampu menghubungkan struktur partai dengan aspirasi generasi baru. Ini penting karena komposisi pemilih Indonesia sekarang didominasi anak muda,” ujarnya.


Oke Wiredarme Punya Pondasi Kuat


Selain faktor usia, Mi6 juga menyoroti latar belakang Oke Wiredarme sebagai pengusaha muda dan pimpinan organisasi advokat. Menurut Didu, kombinasi tersebut menjadi modal sosial dan politik yang cukup penting dalam membangun kepemimpinan partai modern.


“Pengalaman organisasi penting, tetapi hari ini partai politik juga membutuhkan kemampuan manajerial, kemampuan membangun jaringan, dan kemampuan membaca perubahan zaman. Saya melihat Oke memiliki modal itu,” katanya.


Mi6 menilai pengalaman sebagai pengusaha memberikan kemampuan membaca dinamika ekonomi masyarakat dan membangun jejaring lintas kelompok. Sementara pengalaman di organisasi advokat dinilai membentuk kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi.


“Politik modern membutuhkan figur yang adaptif. Bukan hanya piawai dalam konsolidasi internal, tetapi juga mampu membangun komunikasi publik yang baik,” ujar Didu.


Momentum Regenerasi Politik Demokrat NTB


Mi6 berpandangan, kemunculan figur eksternal seperti Oke Wiredarme juga harus dibaca sebagai bagian dari momentum regenerasi politik di tubuh Demokrat NTB. Dalam banyak kasus, stagnasi partai di daerah terjadi karena minimnya regenerasi dan kurangnya keberanian menghadirkan figur alternatif.


Menurut Didu, partai besar seharusnya tidak alergi terhadap munculnya figur baru. Justru keterbukaan terhadap tokoh eksternal menunjukkan kepercayaan diri partai dalam membangun kompetisi yang sehat.


“Dalam politik modern, kompetisi gagasan jauh lebih penting dibanding sekadar senioritas. Kehadiran figur baru harus dipandang sebagai energi baru bagi partai,” tegasnya.


Mi6 juga menilai pernyataan Sekjen DPP Demokrat, Herman Khaeron yang meminta kader membuka ruang bagi tokoh eksternal merupakan sinyal kuat bahwa Demokrat sedang membangun kultur politik yang lebih inklusif.


Menurut Didu, langkah tersebut merupakan strategi realistis partai dalam menghadapi kompetisi politik yang semakin dinamis. Partai politik tidak bisa hanya mengandalkan pola kaderisasi tertutup apabila ingin berkembang lebih besar.


“Partai besar itu bukan partai yang takut terhadap tokoh baru. Justru partai besar adalah partai yang percaya diri membuka ruang kompetisi sehat,” katanya.


Mi6 menilai Demokrat NTB membutuhkan figur yang mampu menghadirkan energi baru di tengah publik. Sebab, tantangan politik ke depan akan semakin berat, terutama dalam menghadapi perubahan perilaku pemilih yang semakin kritis dan dinamis.


“Partai politik sekarang tidak cukup hanya mengandalkan loyalitas tradisional. Harus ada kemampuan membaca isu publik, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, dan menghadirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan rakyat,” ujar Didu.


Dalam analisisnya, Mi6 menyebut keberanian Oke Wiredarme menyatakan diri siap maju juga menunjukkan adanya optimisme politik dari kalangan muda terhadap masa depan Demokrat.


“Ini menarik. Ketika ada figur muda eksternal yang tertarik masuk dan bahkan siap bertarung di Musda, itu artinya Demokrat masih dianggap memiliki masa depan politik yang menjanjikan,” katanya.


Mi6 menilai, jika Demokrat NTB mampu mengelola momentum regenerasi dengan baik, maka partai tersebut berpotensi kembali menjadi salah satu kekuatan politik dominan di NTB dalam beberapa tahun ke depan.


Menurut Didu, regenerasi tidak cukup hanya soal pergantian figur, tetapi juga menyangkut perubahan cara berpikir partai dalam menghadapi tantangan politik masa depan.


“Regenerasi itu bukan hanya mengganti orang lama dengan orang baru. Tetapi bagaimana menghadirkan cara berpikir baru, energi baru, dan strategi baru untuk menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.


Meski demikian, Mi6 menilai dinamika Musda Demokrat NTB masih sangat cair. Sejumlah nama internal partai disebut tetap memiliki peluang kuat. Namun kemunculan Oke Wiredarme diyakini akan memberi warna berbeda dalam kontestasi tersebut.


“Paling tidak, publik mulai melihat adanya wacana baru tentang regenerasi kepemimpinan partai di NTB. Dan itu sesuatu yang positif bagi demokrasi internal partai,” tutup Didu.

Kamis, 21 Mei 2026

TMMD ke-128 di Lotim Resmi Ditutup, Jalan Tani hingga Sumur Bor Rampung

Foto: Bupati Lotim Saat Menyerahkan Kunci Rumah  Secara Simbolis

Okenews.net – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lombok Timur resmi ditutup melalui upacara yang berlangsung di Lapangan Suralaga, Kamis (21/5). Penutupan kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Upacara penutupan dipimpin Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief yang membacakan amanat Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa TMMD menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa,” program tersebut dinilai berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Partisipasi masyarakat yang begitu tinggi selama kegiatan berlangsung menunjukkan semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah,” demikian amanat Pangdam yang dibacakan Danrem.

Di Lombok Timur, seluruh sasaran fisik dan nonfisik berhasil diselesaikan 100 persen. Pekerjaan fisik meliputi perabatan Jalan Usaha Tani sepanjang 60 meter serta pentalutan jalan sepanjang 1.130 meter.

Selain itu, Satgas TMMD juga mencatat capaian tambahan berupa rehabilitasi dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan empat unit sumur bor, pembangunan tower penampungan air, hingga perbaikan fasilitas MCK dan tempat wudhu.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, kegiatan nonfisik juga mendapat perhatian serius. Satgas TMMD menggelar berbagai penyuluhan dan pelayanan masyarakat, mulai dari wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, penanggulangan bencana, edukasi hidup sehat, hingga sosialisasi rekrutmen TNI.

Program kesehatan dan lingkungan juga turut dilaksanakan melalui pelayanan KB kesehatan, Posyandu, Posbindu, pencegahan stunting, pengobatan gratis, penanaman 1.000 pohon, serta aksi bakti sosial pembersihan lingkungan.

Keberhasilan program tersebut didukung kekuatan personel gabungan sebanyak 150 orang dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah, bersama keterlibatan aktif masyarakat Desa Paok Lombok.

Dalam kesempatan itu, Pangdam IX/Udayana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan TMMD hingga berjalan lancar dan sukses.

Tanah Ulayat jadi Prioritas pemprov dan BPN Dorong Perlindungan Hak Masyarakat Adat Lombok Uatara

Foto: Bpn Lombok Utara

Okenews.net – Upaya memperkuat perlindungan hak masyarakat adat terus didorong melalui kegiatan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang digelar di Kabupaten Lombok Utara, Selasa (20/5/2026). 


Acara yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, perangkat desa, hingga unsur pertanahan itu berlangsung penuh antusias. Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berpihak pada hak-hak masyarakat adat.


Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Stanley menegaskan bahwa pengadministrasian tanah ulayat bukan sekadar proses pencatatan, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.


“Tanah ulayat memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas masyarakat adat. Karena itu negara hadir untuk memastikan hak-hak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tidak mudah diganggu pihak lain,” ujarnya.


Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat dalam proses pendataan serta pendaftaran tanah ulayat agar berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.


“Melalui pendaftaran tanah ulayat, kita ingin menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan warisan adat bagi generasi mendatang,” tambahnya.


Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi turut menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, keberadaan tanah ulayat memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Lombok Utara.


“Pemerintah daerah sangat mendukung program ini karena menyangkut hak masyarakat adat yang harus dijaga bersama. Ini bukan hanya soal administrasi pertanahan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan sejarah daerah,” katanya.


Ia berharap masyarakat dapat memahami pentingnya pengadministrasian tanah ulayat agar tidak mudah terjadi konflik kepemilikan maupun penguasaan lahan di kemudian hari.


“Kami ingin masyarakat adat merasa aman dan memiliki kepastian atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan legalitas yang jelas, hak-hak masyarakat akan semakin kuat,” tegasnya.


Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pemerintah berharap proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Lombok Utara dapat berjalan optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat serta mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan.

Rabu, 20 Mei 2026

Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Lemhannas, Menteri Nusron: Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara

Foto: Penyerahan Sartifikat Oleh Menteri ATR/BPN

Okenews.net - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sertipikat Hak Pakai untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tepat pada momen perayaan 61 tahun Lemhannas RI yang berlangsung di Gedung Dwiwarna Purwa, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily.

“Kami menyerahkan sertipikat Hak Pakai kepada Gubernur Lemhannas RI sebagai wujud komitmen menjaga keamanan aset negara dan memperkuat tertib administrasi pertanahan demi mendukung ketahanan nasional yang berkelanjutan,” kata Menteri Nusron, usai menghadiri Syukuran dan Orasi Kebangsaan memperingati HUT ke-61 Lemhannas RI.

Sertipikat tersebut diberikan untuk tanah seluas 11.860 meter persegi yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Tanah tersebut diperuntukkan sebagai kompleks perkantoran Lemhannas RI, termasuk gedung utama yang menjadi pusat kegiatan strategis lembaga dalam menjalankan fungsi pendidikan, pengkajian strategis, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para pemimpin nasional.

Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian legalisasi aset tanah Lemhannas RI. Menurutnya, sertipikat tersebut bukan sekadar dokumen administratif, namun jadi bentuk nyata kepastian hukum atas aset negara yang strategis.

“Saya ingin memberikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid, yang telah memberikan dukungan dan kerja sama strategisnya dalam penyelesaian legalisasi sertipikat tanah Lemhannas RI,” ujar TB Ace Hasan Syadzily dalam sambutannya.

TB Ace Hasan Syadzily menyebut, setelah 61 tahun berdiri, dengan sertipikat tersebut kini aset utama Lemhannas RI telah memiliki kepastian hukum. Hal ini menjadi momentum penting bagi penguatan kelembagaan Lemhannas RI sebagai institusi strategis negara.

Pada kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Lemhannas RI: Memperkokoh Ketahanan Nasional untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh dan jajaran 

Peringati Harkitnas ke-118, Kementerian ATR/BPN Gelar Upacara dengan Semangat

Foto: Kementrian ATR Saat Upacra (Harkitnas)

Okenews.net - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 pada Rabu (20/05/2026), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Bertindak selaku inspektur upacara, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya yang mengenakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bersamaan dengan peserta upacara di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental, yaitu semangat 1908 yang menjadi tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara," ujar Dirjen SPPR saat membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid.

Dalam sambutannya, Dirjen SPPR menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari persoalan kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program strategis nasional yang berfokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, mulai dari program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Kita harus meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita sebagai kompas utama yang harus dicapai bersama. Untuk itu, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut agar menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” tutur Virgo Eresta Jaya lanjut membacakan sambutannya.

Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui perlindungan dan pembangunan generasi muda sebagai fondasi masa depan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen negara dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak sebagai tunas bangsa.

Upacara Harkitnas ke-118 Tahun 2026 ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dengan petugas upacara berasal dari Direktorat Jenderal SPPR. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah pegawai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

Harkitnas 2026, Pemkab Lombok Timur Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Literasi Digital

Foto: Upacara Peringatan Harkintas

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (20/5). Upacara tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik selaku inspektur upacara.

Peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum untuk mengingat kembali lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 1908 yang dianggap sebagai tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan perjuangan kaum terpelajar kala itu dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman saat ini.

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid yang dibacakan Sekda, Harkitnas 2026 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Tema tersebut menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai aset utama bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh ketergantungan kepada pihak luar, tetapi oleh persatuan, keteguhan, dan kemampuan rakyatnya sendiri,” ujar Sekda saat membacakan amanat menteri.

Pemerintah pusat, lanjutnya, terus mendorong sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis, pemerataan pendidikan, hingga penguatan layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah perdesaan melalui penyaluran pupuk, bantuan modal usaha, distribusi hasil panen, hingga penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Tak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, pemerintah turut menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital. Hal itu ditandai dengan penerapan penuh PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang generasi muda.

Peringatan Harkitnas 2026 juga menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan literasi digital di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Di akhir amanatnya, Menteri menegaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan gerakan bersama seluruh rakyat Indonesia yang harus dimulai dari kesadaran individu untuk membawa bangsa menuju kemajuan dan kejayaan di tingkat dunia.

PD Agro Selaparang Cetak Laba, Bupati Lotim Tekankan Transparansi dan Penguatan Usaha

Foto: Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong Perusahaan Daerah Agro Selaparang terus memperkuat tata kelola usaha dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Bupati Haerul Warisin saat menghadiri rapat laporan pertanggungjawaban keuangan PD Agro Selaparang Tahun Buku 2025, Rabu (20/5).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan daerah. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar seluruh proses bisnis berjalan sehat dan terhindar dari prasangka.

“Semua pengelolaan harus terbuka. Transparansi harus dipraktikkan untuk menuju kebenaran sehingga tidak ada ruang untuk saling curiga,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peningkatan kinerja perusahaan sepanjang tahun 2025. Namun demikian, Bupati menyoroti masih adanya piutang perusahaan yang belum tertagih dan meminta agar segera dibentuk tim khusus untuk mempercepat proses penagihan.

Selain penguatan administrasi dan pengawasan, Haerul Warisin menilai langkah manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan sudah cukup tepat. Salah satunya pengelolaan kolam yang kini dijalankan langsung perusahaan karena dianggap lebih menguntungkan dibanding disewakan.

Bupati juga mendukung rencana kerja sama kemitraan dengan perusahaan asal Surabaya melalui pola barter komoditas. Dalam skema tersebut, Lombok Timur akan memasok jagung sebagai bahan baku, sementara mitra menyediakan bibit ayam, pakan ternak, ikan hingga obat-obatan.

“Ini pola bisnis yang bagus. Kita kirim bahan baku lalu membawa pulang barang jadi yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK), pemerintah daerah meminta kapasitas produksi terus ditingkatkan mengingat tingginya kebutuhan pasar di Lombok Timur. Selain itu, rencana pengembangan usaha es batu kristal juga dinilai memiliki prospek besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor kuliner dan usaha minuman.

Bupati turut mengingatkan jajaran direksi agar tetap berhati-hati dalam memilih mitra usaha, termasuk dalam pengembangan bisnis cangkang kemiri yang akan dijalankan ke depan. Ia memastikan pemerintah daerah siap memberikan dukungan fasilitas guna menunjang pengembangan usaha perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PD Agro Selaparang Sabar menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan daerah tersebut.

Menurutnya, sejumlah unit usaha tetap berjalan optimal, mulai dari distribusi pupuk subsidi, produksi es balok, garam beryodium, pemasaran AMDK, perdagangan beras kemasan dan jagung pipilan, hingga budidaya perikanan air tawar.

Dari laporan keuangan yang disampaikan, PD Agro Selaparang mencatat pendapatan kotor sebesar Rp2,903 miliar dengan laba bersih setelah pajak mencapai Rp214,4 juta. Angka tersebut meningkat 34,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset perusahaan hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp14,26 miliar atau naik Rp2,44 miliar dibanding tahun 2024. Perusahaan juga menyetorkan dividen sebesar Rp117,9 juta kepada pemerintah daerah.

“Peningkatan produksi dan penjualan, penguatan administrasi, hingga kontribusi terhadap PAD menjadi capaian yang patut disyukuri,” kata Sabar.

Ia menambahkan, perusahaan juga melakukan berbagai pembenahan internal seperti renovasi gudang garam, pemasangan CCTV, digitalisasi pembukuan, hingga penyelesaian tunggakan pajak dan BPJS ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Pengawas PD Agro Selaparang Wimuhcianto turut memberikan apresiasi terhadap kinerja direksi. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya efisiensi operasional, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan unit usaha yang lebih kompetitif.

“Direksi telah berupaya menjalankan pengelolaan perusahaan secara optimal di tengah tantangan usaha yang cukup kompleks,” pungkasnya.

Bupati Lotim Hadiri Penamatan Santri YPP Darul Iman, Janji Bantu Ruang Kelas

Foto: Bupati Lotim Saat Menghadiri Acara Tasyakuran Penamatan Santri dan Santriwati

Okenews.net – Suasana haru dan khidmat mewarnai acara tasyakuran penamatan santri dan santriwati Yayasan Pondok Pesantren Darul Iman Wattaqwa NW Boro’ Tumbuh, Kecamatan Suralaga, Rabu (20/5). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Lombok Timur Haerul Warisin bersama para tuan guru, wali murid, dewan guru, serta masyarakat sekitar.

Mengusung tema “Membentuk Generasi Sukses di Era Globalisasi, Cerdas Spiritual dan Cerdas Sosial,” acara penamatan berlangsung penuh semangat dan doa bagi masa depan para santri.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai dan aman di Lombok Timur. Menurutnya, kondisi daerah yang tenteram menjadi modal utama dalam membangun pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin Lombok Timur tetap damai, masyarakat bisa bekerja dengan baik, hidup aman dan tenteram,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan pondok pesantren yang dinilai memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus membantu pemerintah dalam pendidikan moral masyarakat.

“Kalau tidak ada pondok pesantren, tentu pemerintah akan sangat berat memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena itu kami sangat bersyukur dengan keberadaan pesantren,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut membuka peluang bantuan hibah untuk pembangunan ruang kelas tambahan di lingkungan yayasan. Ia meminta pihak pengurus segera mengajukan proposal agar pembangunan dapat dibantu pemerintah daerah.

“Silakan ajukan proposal, nanti akan kami bantu dana hibah untuk pembangunan ruang kelas,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan para santri agar terus menjaga akhlakul karimah dan menjauhi penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Sementara itu, Sekretaris Umum YPP Darul Iman Wattaqwa NW Hariadi berpesan kepada seluruh santri agar tidak berhenti menuntut ilmu dan selalu menghormati guru.

“Belajar itu wajib dari lahir sampai meninggal dunia. Hormati guru agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah,” pesannya.

Tahun ajaran 2025/2026 ini, sebanyak 131 santri dinyatakan tamat, terdiri dari 41 santri TK, 16 Madrasah Ibtidaiyah, 49 MTs, dan 25 Madrasah Aliyah.

Lotim Target Tiga Besar di MTQ NTB, Wabup Minta Persiapan Non Teknis Dimatangkan

Foto: Wakil Bupati Lotim Edwin Hadiwijaya

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Hal itu ditandai dengan dibukanya Training Center (TC) bagi kafilah Lombok Timur di Tete Batu, Rabu (20/5).

Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, meminta seluruh jajaran pendamping dan pengurus lebih serius mengawal kesiapan peserta, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga faktor non teknis yang dinilai dapat memengaruhi performa kafilah selama perlombaan.

Menurutnya, perhatian terhadap kenyamanan peserta dan pelatih harus dipersiapkan sejak awal agar para kafilah dapat tampil maksimal pada MTQ XXXI mendatang di Lombok Tengah.

“Kadang kita terlalu fokus pada materi yang dinilai dewan hakim, tetapi hal-hal non teknis justru sering terabaikan. Ini juga penting untuk diperhatikan,” ujarnya saat membuka TC tersebut.

Ia juga meminta Ketua Harian LPTQ menunjuk pengurus khusus yang bertugas memantau berbagai kebutuhan di luar aspek perlombaan agar tidak menjadi kendala saat pelaksanaan MTQ.

Dalam kesempatan itu, Wabup optimistis Lombok Timur mampu menembus target tiga besar di ajang MTQ tingkat Provinsi NTB tahun ini. Optimisme tersebut didasari peningkatan pola pembinaan yang dinilai lebih serius dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan dukungan pelatih yang juga berasal dari jajaran dewan hakim tingkat provinsi, Insyaallah kemampuan peserta kita semakin baik. Sekarang persiapannya jauh lebih matang,” katanya.

Training Center tahap lanjutan ini berlangsung mulai 20 hingga 25 Mei 2026. Sebelumnya, TC tahap pertama telah digelar dan disebut menunjukkan perkembangan positif terhadap kualitas peserta.

Pada MTQ XXXI nanti, Lombok Timur direncanakan mengirim sebanyak 54 peserta yang didampingi 18 pelatih serta sejumlah ofisial. LPTQ bersama Pemerintah Daerah menargetkan posisi tiga besar setelah pada MTQ sebelumnya Lombok Timur berada di peringkat ketujuh. Sementara pada ajang STQ tahun lalu, Lombok Timur berhasil masuk jajaran tiga besar.

Pemkab Lombok Utara Terima Sertipikat Hak Pakai, Perkuat Legalitas Aset Daerah

Foto: Penyerahan Sartipikat Hak Pakai Ke Pemda, Oleh Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menyerahkan secara simbolis Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lombok Utara. Penyerahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat legalitas aset daerah sekaligus mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Lombok Utara Selasa, 20/5


Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat kepada Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara dalam sebuah kegiatan yang berlangsung penuh semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.


Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas dukungan ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, legalitas aset menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih maksimal.


“Penyerahan sertipikat ini bukan hanya soal dokumen, tetapi bentuk nyata kepastian hukum bagi aset daerah. Ini menjadi langkah strategis agar seluruh aset pemerintah terlindungi dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Kus


Ia juga menegaskan bahwa tertib administrasi pertanahan akan berdampak besar terhadap efektivitas pembangunan daerah ke depan.


“Kami ingin memastikan seluruh aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.


Sementara itu, Slameto Dwi Martono selaku Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat menegaskan bahwa penyerahan Sertipikat Hak Pakai merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola aset negara yang profesional dan akuntabel.


“ATR/BPN terus mendorong percepatan sertipikasi aset pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset negara. Ini juga menjadi upaya nyata menciptakan administrasi pertanahan yang tertib, modern, dan terpercaya,” katanya.


Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, khususnya terkait legalisasi aset milik pemerintah.


Dengan penyerahan sertipikat tersebut, diharapkan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lombok Utara semakin kuat, transparan, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan daerah.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi