DPMD Minta Hindari Money Politik Saat Pilkades - www.okenews.net

Rabu, 24 Agustus 2022

DPMD Minta Hindari Money Politik Saat Pilkades

Kepala DPMD Lombok Tengah Zainal Mustakim
Okenews.net - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 15 desa pada 31 Agustus mendatang. 

Kepala DPMD Loteng, Zaenal Mustakim mengaku telah melakukan upaya antisipasi terhadap adanya gejolak pada Pilkades tahun ini.

Secara khusus, dia meminta kepada masyarakat untuk menghindari praktek perjudian dalam pelaksanaan Pilkades. 

"Kami berharap pihak terkait ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan money politik," katanya, Rabu (24/8/2022).

Sebagaimana diketahui, tegasnya, money politik bisa merusak mental masyarakat dan pemimpin yang terpilih.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihaknya intensif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisan untuk mengawal proses, pelaksanaan, hingga penetapan pemenang.

Diakui, dari awal pihaknya sudah menyiapkan segala hal dengan matang.  Bahkan, sudah mengantisipasi desa mana saja yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Dalam pelaksanaan Pilkades ini, ditekankan kepada semua calon agar dapat menerima kekalahan maupun kemenangan, dikarenakan hal tersebut sudah biasa dalam berpolitik.

"Kami minta pada semua calon untuk bersaing dengan cara sportif dan tetap mengikuti segala aturan yang telah diterapkan," pintanya. Begitu juga dengan panitia penyelenggara, agar bersikap netral dalam bekerja. 

Kemudian, bagi anggota KPPS diharapkan bekerja dengan jujur dan tidak melakukan kesalahan yang disengaja. Sehingga nantinya tidak ada calon kades yang akan keberatan.

Zaenal mengaku, sudah menyebarkan surat edaran tentang netralitas aparatur pemerintah  desa di semua desa yang akan melangsungkan Pilkades.

Jika nanti ditemukan ada aparatur desa terutama kadus terlibat politik praktis tentu akan diberikan sanksi, berupa administrasi hingga pemecatan.

"Perangkat desa harus sadar posisinya di pemerintahan desa. Jangan sampai ada keberpihakan," tegasnya.

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments