.png)
TGH Najamudin Nilai Gubernur Iqbal Bertindak Layaknya Dealer bukan Leader
“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, ia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” kata TGH Najamudin di Mataram, Jumat (22/08/2025).
Ulama kharismatik dari Lombok Timur ini mengungkapkan, politik belah bambu itu jelas terlihat dari cara Gubernur Iqbal diam-diam mengumpulkan para Ketua Fraksi-Fraksi di DPRD NTB untuk menggelar pertemuan di salah satu hotel di Mataram.
Pertemuan itu disebut-sebut digelar pada 19 Agustus 2025. Dan beredar kabar kalau pertemuan itu membahas kasus dana siluman yang kini tengah diusut oleh Kejaksaat Tinggi NTB.
TGH Najamudin menegaskan, Gubernur harusnya tahu, dalam sistem politik Indonesia, ketua fraksi di DPRD merupakan kepanjangan tangan partai politik. Mereka menjalankan fungsi representasi sesuai garis kebijakan partai.
Karena itu, ketika seorang Gubernur berinisiatif mengajak pertemuan dengan ketua fraksi, semestinya Gubernur menunjukkan penghormatan kelembagaan dengan terlebih dahulu berkomunikasi atau memberi tahu ketua partai.
Nyatanya kata TGH Najamudin, Gubernur Iqbal mengabaikan hal tersebut. Ketua fraksi dikumpulkan diam-diam. Tidak berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Sehingga sulit untuk tidak menilai langkah Gubernur Iqbal tersebut sebagai bentuk melewati otoritas partai. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman politik.
Ditegaskan TGH Najamudin, hubungan antara kepala daerah dan partai politik bukan sekadar relasi personal. Melainkan hubungan formal yang diatur oleh struktur bernegara. Sehingga, menjaga etika komunikasi dengan ketua partai menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan kesan adanya bypass kepentingan atau upaya meretakkan internal partai.
“Seorang gubernur yang paham tata krama politik akan menempatkan diri secara proporsional. Membangun dialog dengan fraksi melalui jalur partai. Bukan malah main pintu belakang,” tandas TGH Najamudin dalam rilis yang diterima okenews.net
Tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, Gubernur Iqbal kini harus tahu. Langkah yang telah dilakukannya itu kini telah memakan korban.
TGH Najamudin misalnya menyebut, sejumlah partai politik bereaksi keras dan meminta pertanggungjawaban langsung anggotanya yang terlibat dalam pertemuan diam-diam tersebut.
Bahkan, PDI Perjuangan telah mencopot langsung Ketua Fraksinya yakni Raden Nuna Abriadi, imbas pertemuan yang belakangan bocor ke publik tersebut.
“Gubernur ini sengaja. Dia Mau menciptakan politik pecah belah,” tandas TGH Najamudin.
Dia mengingatkan, harusnya Gubernur Iqbal belajar dari para pendahulunya. Sebab, kepala daerah itu hakikatnya memang harus mengayomi. Bukan mengangkat satu pihak, lalu di lain sisi menginjak-injak pihak yang lain. Gubernur itu memimpin semua golongan.
TGH Najamudin yakin, tidak ada pimpinan partai politik di NTB yang menuntut dikunjungi Gubernur ke kediamannya. Tapi, justru Gubernur lah yang semestinya pandai memosisikan diri dan menghargai jalur komunikasi politik yang benar.
“Kepala daerah yang beretika tentu paham, bahwa sowan itu bagian dari tata krama politik,” tandas TGH Najamudin.
Dia lalu memberi contoh, bagaimana Gebernur NTB sebelumnya, TGB HM Zainul Majdi, ataupun H Zulkieflimansyah, sowan bertemu dengan para pimpinan partai politik.
Publik banyak tahu misalnya dengan datang secara langsung ke kediaman politisi kharismatik Bumi Gora H Rachmat Hidayat yang juga ketua DPD PDI Perjuangan NTB.
“Sowan Gubernur ke ketua partai, meski sebatas silaturahmi, tidak akan mengurangi wibawa. Dalam silaturahmi itu tersimpan berkah. Gubernur yang datang sowan ke ketua partai tidak sedang merendah. Sebaliknya sedang meninggikan martabat. Buahnya pasti kebaikan,” tandas TGH Najamudin.
Karena itu, tatkala Gubernur NTB masih terus mempratikkan politik belah bambu, maka TGH Najamudin menegaskan, Gubernur Iqbal tidak akan pernah menjadi leader. Tapi, sebaliknya, hanya sebatas menjadi dealer.
Jika itu terjadi, maka sudah pasti politik NTB akan kacau balau. Sebab, Gubernur bukannya mengayomi, tapi malah membenturkan satu pihak dengan pihak lain.
“Pemimpin itu kan panutan. Gubernur yang memainkan politik belah bambu tidak akan pernah layak menjadi panutan. Leader itu mengayomi. Dealer itu tukar tambah. Tambal sulam. Sesuai kepentingan sendiri,” tandasnya.
TGH Najamudin menilai, mungkin baru pertama terjadi di Indonesia, seorang Gubernur yang baru menjabat belum lama, tapi malah sudah membuat gaduh. Muncul kasus dana siluman di DPRD NTB, yang akarnya dari Peraturan Gubernur. Muncul kebijakan yang melahirkan resistensi.
“Saya tidak bisa bayangkan, akan seperti apa anggaran NTB yang disusun oleh Gubernur Iqbal sendiri. Ini saja, anggaran yang disusun di masa pemerintahan Gubernur NTB sebelumnya, sudah dihancurkan sedemikan rupa,” tutup TGH Najamudin skeptis.
.jpeg "Jalan Sehat Karang Taruna Desa Waringin Meriahkan HUT ke-80 RI, Warga Antusias di Iringi Gendang Beleq")
