Perkuat Hak Kesehatan Anak Binaan, LPKA Lombok Tengah Gandeng Puskesmas Aik Darek

Hermanamrullah    Januari 27, 2026   

Perkuat Hak Kesehatan Anak Binaan, LPKA Lombok Tengah Gandeng Puskesmas Aik Darek

LPKA Lombok Tengah Teken MOU Dengan Puskesmas Aik Darek

Okenews.net- Upaya memastikan pemenuhan hak dasar anak binaan terus diperkuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Terbaru, LPKA Lombok Tengah resmi menjalin kerja sama strategis dengan Puskesmas Aik Darek dalam rangka peningkatan layanan kesehatan bagi anak binaan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pelayanan kesehatan yang berlangsung di lingkungan LPKA Kelas II Lombok Tengah, baru-baru ini. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ini, Puskesmas Aik Darek akan memberikan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan rutin, penanganan kondisi darurat, hingga program promotif dan preventif guna mencegah munculnya penyakit, khususnya penyakit menular di lingkungan LPKA.

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, menegaskan bahwa aspek kesehatan memegang peranan penting dalam proses pembinaan anak binaan. Menurutnya, pembinaan yang optimal tidak akan tercapai tanpa dukungan kondisi fisik dan mental yang sehat.

“Kesehatan adalah fondasi utama dalam proses pembinaan. Sinergi dengan Puskesmas Aik Darek ini kami harapkan mampu memastikan anak binaan mendapatkan layanan kesehatan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai standar,” ujar Hidayat, Selasa, (27/01/2026)

Sementara itu, pihak Puskesmas Aik Darek menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di LPKA Lombok Tengah. Kolaborasi ini juga dinilai sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup anak binaan selama menjalani masa pembinaan.

Melalui kerja sama ini, LPKA Kelas II Lombok Tengah menegaskan komitmennya menjalankan pembinaan secara holistik. Tidak hanya fokus pada pembentukan karakter dan kemandirian, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak kesehatan anak sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Ke depan, kerja sama ini diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberi dampak positif dalam menciptakan lingkungan LPKA yang sehat, aman, serta mendukung proses pembinaan anak binaan secara menyeluruh.

Dono Kasino Indro Resmi Gantikan Mahruf

Admin    Desember 01, 2025   

Dono Kasino Indro Resmi Gantikan Mahruf

LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sisa masa jabatan 2024–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD setempat, Senin (01/11/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan dan dihadiri Bupati. H. Lalu Pathul Bahri, anggota DPRD, unsur forkopimda, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agenda paripurna diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat mengenai peresmian pemberhentian Mahrup, anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur NTB tentang peresmian pengangkatan Dono Kasino Indro sebagai anggota DPRD PAW sisa masa jabatan 2024-2029. Kedua keputusan tersebut dibacakan secara resmi oleh Sekretaris DPRD, Suhadi Kana.

Usai pembacaan SK, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan. Di mana, prosesi berlangsung khidmat dihadapan seluruh anggota DPRD dan tamu undangan.

Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan dalam kesempatan itu menyampaikan, pelantikan PAW merupakan mekanisme konstitusi dan tata tertib kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan kerja DPRD.

“Pengucapan sumpah ini menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi legislatif secara optimal, menjaga integritas dan memegang teguh amanah rakyat,” kata Ramdan.

Ditempat yang sama, Bupati, H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan sambutan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada anggota DPRD PAW yang baru dilantik. Ia berharap kehadiran Dono dapat memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong kemajuan daerah.

“Semoga dapat menjalankan tugas dan fungsi legislatif dengan penuh tanggung jawab, serta semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan tuntasnya pengucapan sumpah/janji PAW, DPRD Loteng menyatakan optimistis bahwa kinerja lembaga legislatif akan semakin efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggara, dan pengawasan.

Paripurna ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh para pimpinan daerah dan anggota DPRD kepada Dono Kasino Indro sebagai bentuk dukungan untuk menjalankan tugas barunya. (*)

Struktur APBD 2026 Dalam Posisi Berimbang

Admin    November 28, 2025   

Struktur APBD 2026 Dalam Posisi Berimbang

 

LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah(Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, HL. Ramdan dan dihadiri Bupati, HL. Pathul Bahri, anggota dewan serta unsur forkopinda di ruang siding utama DPRD, Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar yang telah menyelesaikan pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD tersebut.

“Terimaksih juga telah memberikan berbagai usul saran, serta rekomendasi atas dokumen yang telah kami sampaikan,” kata Pathul Bahri.

Dalam hal ini, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan fiskal daerah di tahun 2026 mendorong semua pihak untuk selalu bekerja sama dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, serta turut mendukung upaya pencapaian program prioritas strategis pemerintah pusat di tahun 2026.

“Berdasarkan hasil pembahasan yang telah berlangsung secara intens dan konstruktif atas Ranperda APBD 2026 ini, akhirnya dapat disepakati dan disetujui bersama, dengan struktur APBD tahun anggaran 2026 dalam posisi berimbang,” pungkasnya. (*)

DPRD Lombok Tengah Setujui Ranperda APBD 2026

Admin    November 28, 2025   

DPRD Lombok Tengah Setujui Ranperda APBD 2026

 

LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah(Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, HL. Ramdan dan dihadiri Bupati, HL. Pathul Bahri, anggota dewan serta unsur forkopinda di ruang siding utama DPRD, Jumat (28/11/2025).

Juru bicara Banggar, Prayatna Wirahadi Saputra mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan Banggar yang dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 27 november 2025, pihaknya mendapatkan banyak masukan terkait progres pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD, gambaran umum mengenai rencana kegiatan anggaran OPD, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapinya.

Secara garis besar, seluruh catatan dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan rapat konsultasi tersebut, pihaknya sampaikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu. Dengan harapan, seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 maupun pada masa-masa yang akan datang.

Ia menjelaskan, target penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2. 473. 391. 068. 000, dengan rincian target Pendapatan Asli Daerah  (PAD) sebesar Rp. 534. 726. 579. 000 atau bertambah sebesar 56,3 milyar dari target PAD tahun anggaran 2025. Di mana, target PAD pada tahun anggaran 2026 tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp. 320. 329. 166. 000, retribusi daerah sebesar Rp. 21. 186. 672. 000, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 13. 197. 306. 000 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 180. 013. 435. 000.

Kemudian target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 1. 912. 037. 967. 000. Target pendapatan transfer tersebut bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 1. 809. 970. 422. 000 dan pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sebesar Rp. 102. 067. 545. 000.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp. 26. 626. 522. 000, meliputi pendapatan hibah sebesar Rp. 302. 000. 000 bersumber dari sumbangan pihak ketiga, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 26. 324. 522. 000 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) non BLUD,” jelas Prayatna Wirahadi Saputra.

Sementara itu, lanjut politisi PKB ini, belanja daerah pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun sebesar Rp. 319,7 milyar dari tahun anggaran sebelumnya menjadi sebesar Rp. 2. 465. 210. 370. 660. Sehingga, dengan memperhatikan rencana pendapatan daerah sebesar Rp. 2. 473. 391. 068. 000 dan belanja daerah sebesar Rp. 2. 465. 210. 370. 660, maka terdapat surplus sebesar Rp. 8. 180. 697. 340.

Disatu sisi, penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 41. 000. 000. 000. Pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Silpa) tahun anggaran 2025 akan dituangkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.

“Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan pada komponen pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk membayar pokok utang pada PT SMI dan pengembalian pokok utang jangka pendek BLUD RSUD Praya sebesar Rp. 49. 180. 697. 340, sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar (Rp. 8. 180. 697. 340),” terangnya.

Menurutnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai surplus yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 yang merupakan selisih positif antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp. 8. 180. 697. 340 dan pembiayaan netto sebesar minus (Rp. 8. 180. 697. 340), sehingga Silpa tahun berkenaan menjadi sebesar nol rupiah atau secara struktur kebijakan APBD tahun anggaran 2026 dalam posisi berimbang.

“Terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan, masing-masing fraksi DPRD telah menyampaikan pendapat akhirnya, dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026,” pungkasnya. (*)

Ferdian Elmansyah Serap Aspirasi Warga di Enam Titik Reses, Permintaan Didominasi Fasilitas Umum

Admin    November 12, 2025   

Ferdian Elmansyah Serap Aspirasi Warga di Enam Titik Reses, Permintaan Didominasi Fasilitas Umum

LOMBOK TENGAH – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah menjaring aspirasi masyarakat dalam reses masa sidang pertama tahun 2025/2026 yang digelar di enam titik wilayah Kecamatan Kopang, diantaranya Dusun Muncan 4 Desa Muncan, Dusun Bingkok Desa Montong Gamang, Dusun Dasan Luah Desa Bebuak, Dusun Nyeredep Desa Aik Bual, Desa Berinding dan Desa Lendang Ara. Hampir di seluruh lokasi, warga menyampaikan usulan dengan pola yang sama, terutama terkait kebutuhan fasilitas umum dan sarana kegiatan masyarakat seperti terop, sound system, peralatan masak kelompok, penataan lingkungan, serta perbaikan jalan yang dinilai sudah mendesak. Selain itu, masyarakat juga menyoroti kebutuhan di sektor pendidikan dan pemberdayaan, mulai dari perbaikan fasilitas sekolah, pembinaan pemuda, pembinaan UMKM, pelatihan bagi calon PMI, hingga insentif kader Posyandu dan peningkatan kesejahteraan guru swasta. Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Ferdian Elmansyah menegaskan komitmennya untuk mengawal kebutuhan masyarakat tersebut. “Intinya semua aspirasi untuk kebermanfaatan di masyarakat ini kita coba perjuangkan agar bisa direalisasikan, Semua aspirasi ini kami catat dengan lengkap. Mana yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat akan kami dorong pada pembahasan anggaran,” ujarnya. Ia menambahkan, kebutuhan yang disampaikan masyarakat sangat relevan dan sejalan dengan fokus pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten. “Saya ingin masyarakat merasakan manfaat yang nyata. Tidak muluk-muluk, yang penting tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan,” tegasnya. Politisi Golkar itu juga memastikan bahwa sektor infrastruktur dasar dan penguatan kelompok masyarakat akan tetap menjadi perhatian utamanya. “Permintaan soal terop, sound system, peralatan kelompok, sampai insentif kader Posyandu itu semua kebutuhan yang langsung dirasakan warga. Kami akan perjuangkan supaya bukan hanya tercatat, tapi benar-benar jadi program,” tambahnya. Ferdian juga menyampaikan harapannya agar masyarakat tetap mendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. “Selain menyerap aspirasi, saya juga memohon do’a, saran, masukan, dan bimbingan dari masyarakat dalam bekerja,” tandasnya. (*)

Lalu Yudhistira Praya Manggala Serap Aspirasi dan Bantu Perbaikan Jalan Masjid

Admin    November 11, 2025   

Lalu Yudhistira Praya Manggala Serap Aspirasi dan Bantu Perbaikan Jalan Masjid

LOMBOK TENGAH – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari fraksi partai Demokrat, Lalu Yudhistira Praya melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2025/2026 di Musholla Nurul Iman, Kampung Bagek Telu, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Senin (10/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung hangat tersebut menjadi ajang bagi masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang masih belum tersentuh pembangunan.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan mengemuka, diantaranya penerangan jalan lngkungan, penataan jalan dengan batu sikat, pembuatan jembatan penyeberangan, pembangunan talud jalan menuju masjid, pembuatan drainase, serta pengadaan terop ukuran 4×6 untuk kegiatan warga.

Selain menyerap aspirasi, Lalu Yudhistira Praya Manggala yang akrab di panggil Lalu Anggrak juga langsung merespon keluhan warga mengenai kondisi jalan menuju masjid yang tergenang air. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena kerap menghambat aktivitas ibadah, terutama pada malam hari.

Menanggapi hal itu, Lalu Anggrak bertindak cepat dengan memberikan bantuan pribadi berupa uang untuk membeli tanah uruk sebanyak 10 truk, serta 15 sak semen guna memperbaiki jalan dan area sekitar masjid.

“Kalau sudah menyangkut kenyamanan masyarakat dan tempat ibadah, tidak bisa menunggu lama. Harus segera kita bantu,” ujarnya.

Politisi Dapil I Praya-Praya Tengah itu juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan, agar dapat masuk dalam program prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

“Semua usulan ini akan saya sampaikan ke pemerintah daerah agar bisa diwujudkan bertahap. Tapi saya juga berharap masyarakat tetap kompak menjaga fasilitas yang sudah ada,” tambahnya.

Warga yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan respon cepat Lalu Anggrak, yang dinilai menunjukkan kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat di akar rumput. (*)

Akhyar Tekankan Pelaku Kesenian Kecimol Tak Pertontonkan Tarian Erotis

Admin    Oktober 25, 2025   

Akhyar Tekankan Pelaku Kesenian Kecimol Tak Pertontonkan Tarian Erotis

LOMBOK TENGAH – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Muhammad Akhyar menghimbau kepada para pelaku kesenian, khususnya kecimol untuk tetap mengedepankan hal-hal positif untuk dipertontonkan ditengah masyarakat.

Himbaun tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku kesenian kecimol yang ada di Loteng, namun semua pelaku yang ada di Pulau Lombok secara umum. Mengingat, saat ini keberadaan kesenan kecimol sedang menjadi sorotan di semua wilayah. “Kami minta kepada rekan-rekan pelaku kesenian kecimol untuk tidak lagi melakukan aksi tarian erotis sampai mengarah pada porno aksi yang berdampak kepada kita semua,” kata Lalu Akhyar, Sabtu (25/10/2025).

Politisi Golkar ini mengatakan, sejauh ini keberadaan kecimol sangat berpengaruh besar di tengah masyarakat, khususnya sebagai iringan pengantin dan tradisi adat lainnya. Hanya saja, tarian erotis yang dilakukan oleh oknum pelaku kesenian tertentu dapat merusak citra kecimol secara keseluruhan.

“Jadi penting kami tekankan untuk tidak lagi menampilkan tarian erotis itu, agar tidak ada lagi kesan-kesan negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kesenian tersebut seharusnya menjadi sarana untuk memberikan edukasi baik bagi masyarakat luas. Yang tentunya harus bisa menjaga dan mengedepankan marwah budaya.

“Intinya, setiap pertunjukan yang dipertontonkan tidak menyimpang dari kesenian itu sendiri. Dan tetap mengacu padai kaidah adat, etika dan budaya,” pungkasnya. (*)

Empat Ranperda Diharmonisasi, DPRD Loteng Tegaskan Komitmen Bangun Regulasi yang Berkeadilan

Admin    Oktober 17, 2025   

Empat Ranperda Diharmonisasi, DPRD Loteng Tegaskan Komitmen Bangun Regulasi yang Berkeadilan

Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), melalui komisi-komisi yang dipimpin Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi, menggelar rapat pengharmonisasian terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB.

Rapat pengharmonisasian tersebut, bertempat di Ruang Rapat Mandalika Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTB, Kemarin

Adapun empat Ranperda yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut antara lain, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi menegaskan, rapat ini merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah, agar setiap produk hukum daerah memiliki kejelasan norma, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Sedia payung sebelum hujan, bahasa ini layak kita ucapkan, jadi semua produk hukum harus kita matangkan sebelum hukum tersebut disahkan,” katanya

Dikatakan, dengan rapat harmonisasi ini, dengan melibatkan Kemenkumham NTB, pihaknya atas nama anggota DPRD Loteng berharap, ke Empat Ranperda tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan.

Sehingga nantinya, mampu memberikan landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah, pelestarian lingkungan, peningkatan sektor pariwisata, serta perlindungan masyarakat dari potensi bahaya kebakaran.

Dalam rapat tersebut, hadir pula anggota DPRD dari berbagai komisi yang turut memberikan masukan konstruktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Diskusi berlangsung dinamis dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, dan kebutuhan daerah dalam setiap Ranperda yang diusulkan.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara selesainya proses harmonisasi oleh pihak DPRD bersama jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, sebagai bukti komitmen bersama dalam menyempurnakan dokumen Ranperda sebelum dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya. (*)

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Peringati Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke 80

Admin    Oktober 15, 2025   

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Peringati Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke 80

LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-80, Selasa (14/10/2025).

Sidang yang berlangsung di ruang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, serta dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., bersama Wakil Bupati Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaian pembangunan daerah hingga saat ini. Menurutnya, usia ke-80 merupakan momentum penting untuk meneguhkan semangat bersama dalam membangun Lombok Tengah yang lebih baik.

“Di usia ke-80 tahun ini, Lombok Tengah terus berdiri tegak, tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun jiwa dan harapan rakyatnya,” ujar Pathul Bahri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Pathul–Nursiah, pada periode 2021–2024 yang kini berlanjut hingga 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meneguhkan tekad untuk mewujudkan visi besar pembangunan daerah, yakni “Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (Masmirah),” tegas Bupati.

“Bagi kami, Lombok Tengah adalah batu permata, batu permata yang harus dijaga, diasah, dan dipersembahkan untuk dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, HL. Ramdan menyampaikan, dalam 80 tahun kiprahnya, Loteng telah menyaksikan banyak kemajuan signifikan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sorotan gemilang adalah keberhasilan luar biasa sebagai tuan rumah MotoGP Mandalika 2025. Perhelatan balap motor kelas dunia ini bukan hanya mengangkat nama Loteng di mata internasional, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Dengan tingkat okupansi hotel mencapai 93 persen dan kawasan Mandalika yang dipadati oleh wisatawan luar maupun dalam negeri, ajang ini membuktikan kapasitas Loteng menjadi tuan rumah event internasional bertaraf tinggi.

“Gelaran MotoGP Mandalika 2025 turut membangkitkan geliat ekonomi lokal, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM yang merasakan dampak positifnya,” jelasnya.

Keberhasilan ini juga merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, menunjukkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menyambut tantangan global. Ini membuktikan bahwa Loteng tak hanya kaya akan potensi alam dan budaya, tapi juga memiliki kapasitas luar biasa untuk berkompetisi di kancah internasional.

“Peringatan hari jadi ini bukan sekadar refleksi atas capaian yang telah dicapai, melainkan juga panggilan untuk terus melangkah maju. Tantangan zaman menuntut kita untuk lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif dalam membangun daerah ini agar semakin sejahtera, berdaya saing, dan bermartabat,” pungkasnya. (*)

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Penyampaian KUA-PPAS 2026

Admin    Oktober 15, 2025   

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Penyampaian KUA-PPAS 2026

LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (14/10/2025).

Sidang yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Lombok Tengah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan, serta dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., para anggota dewan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pathul Bahri menjelaskan bahwa penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Semua ini kami lakukan sebagai wujud komitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif dan terukur, serta selaras dengan aspirasi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bupati Pathul Bahri dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, stabilitas ekonomi nasional masih terjaga, dan hal ini memberikan ruang bagi Lombok Tengah untuk terus tumbuh positif. Salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan konsisten, dengan capaian 71,19 poin pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menjadi bukti keberhasilan daerah dalam memprioritaskan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, upaya kolaboratif pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan juga membuahkan hasil signifikan. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 2,55 persen, sementara persentase penduduk miskin pada tahun 2024 berada di angka 12,07 persen, dengan capaian sementara tahun 2025 menurun menjadi 10,68 persen.

“Capaian pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 juga turun hingga 0,72 persen, dan prevalensi stunting berhasil ditekan ke angka 10,17 persen,” jelasnya.

Meski pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sempat melambat di angka 3,34 persen akibat tekanan global, Bupati Pathul tetap optimistis terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang diperkirakan akan berada di kisaran 4,99 hingga 6,25 persen. Optimisme ini ditopang oleh pesatnya perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta penguatan sektor pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp23,29 juta hingga Rp24,07 juta, dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi NTB berkisar antara 9,08 hingga 12,36 persen. Pada aspek kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan di rentang 11,72–12,07 persen, serta pengurangan ketimpangan pendapatan dengan rasio gini yang diproyeksikan menurun pada kisaran 0,339–0,324.

“Pada tahun 2026, kapasitas sumber daya manusia juga ditargetkan meningkat dengan pencapaian IPM sebesar 71,75 poin, dan tingkat pengangguran terbuka yang stabil di kisaran 2,47–2,56 persen,” ungkap Pathul.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 3,71 persen, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup daerah hingga mencapai 72,11 poin.

Dalam aspek keuangan daerah, arah kebijakan pendapatan pada tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah akan menerapkan berbagai strategi inovatif dan proaktif dalam menggali potensi pendapatan baru, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, telah dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.

“Penyesuaian ini bertujuan agar proyeksi pendapatan transfer selaras dengan alokasi yang telah ditetapkan, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih akurat, realistis, dan akuntabel,” tandas Bupati Pathul Bahri.

Sidang paripurna tersebut menjadi langkah awal bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan menuju Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis (Masmirah).

Pelatihan Desain Kreatif Dorong Inovasi Produk Warga Binaan Pemasyarakatan NTB

Hermanamrullah    September 24, 2025   

Pelatihan Desain Kreatif Dorong Inovasi Produk Warga Binaan Pemasyarakatan NTB

Kegiatan pelatihan Desain dan Inovasi yang diikuti oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah

Okenews.net– Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB, mengikuti kegiatan Pelatihan Desain dan Inovasi Produk Kreatif yang digelar di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Selasa (23/09/2025).

Pelatihan ini diikuti oleh Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Lombok Tengah, Purwanto, bersama perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/Rutan se-NTB.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Kemenkumham NTB, Akhmad Zaenal Fikri, yang menekankan pentingnya pembinaan berbasis green economy dan pengembangan produk berkelanjutan.

“Program ini diharapkan mampu melahirkan produk kreatif yang terus berkembang dan memiliki nilai jual tinggi di lingkungan pemasyarakatan NTB,” ujar Fikri.

Materi pelatihan disampaikan oleh Zia Zannititah Pawana, yang memberikan pemahaman mengenai strategi branding produk warga binaan, serta pentingnya riset pasar untuk memastikan produk tepat sasaran dan diminati masyarakat.

Melalui kegiatan ini, kapasitas dan kompetensi petugas pemasyarakatan diharapkan semakin meningkat, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan produk hasil karya warga binaan agar mampu bersaing melalui desain yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya tarik pasar.

Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 Diluncurkan, Target Ribuan Peserta Meriahkan Lari Malam yang Eksotis

Hermanamrullah    September 11, 2025   

Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 Diluncurkan, Target Ribuan Peserta Meriahkan Lari Malam yang Eksotis

Okenews.net-Ajang lari tingkat nasional bertajuk Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 resmi dilaunching. Ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Press Conference oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KOPRI di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis (11/09/2025) pagi.

Selain dihadiri Kepala BKN yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, hadir pula dalam kick off, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., Sekretaris Daerah Lombok Tengah sekaligus Ketua Panitia H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., serta perwakilan ITDC, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, para pejabat eselon I dan II BKN, dan DPP Backstagers Indonesia, serta insan media.

Menandai kick off, di hadapan seluruh hadirin, Prof. Zudan menegaskan, event Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar ajang olahraga semata. Melainkan momentum mempererat solidaritas antaranggota KORPRI sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 bukan hanya tentang berlari. Ini tentang membangun semangat kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menunjukkan wajah ASN yang energik dan produktif,” ujar Prof. Zudan.

Ia menandai kick off dengan memimpin seluruh hadirin untuk selebrasi terhadap pendaftar pertama ajang lari bergengsi tingkat nasional ini. Selain itu, diputar pula secara perdana video trailer resmi Mandalika KORPRI Fun Night Run, yang disambut tepuk membahana dari seluruh hadirin.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri yang didaulat memberikan sambutan sebagai tuan rumah event, menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Gumi Tatas Tuhu Trasna sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

“Kami ingin menjadikan event ini bukan hanya arena olahraga, tapi juga etalase keindahan Mandalika dan keramahan masyarakat Lombok Tengah. Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi kami kepada ribuan peserta dari berbagai daerah,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari akses transportasi, jalur lari yang nyaman dan aman, layanan publik, hingga fasilitas akomodasi dan destinasi wisata. Pemerintah daerah juga telah menjalin koordinasi lintas pihak untuk memastikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Untuk event besar ini, Lombok Tengah dipastikan memang bersolek menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Jalur lari yang menembus keindahan alam Mandalika, hotel-hotel yang bersiap menyambut tamu, layanan publik yang dipoles rapi, semuanya disiapkan agar peserta benar-benar merasa disambut.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menambahkan, Mandalika KORPRI Fun Night Run menargetkan 6.000 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta tidak hanya berasal dari ASN, melainkan juga masyarakat umum.

“Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar lomba lari malam hari. Ini ruang kolaborasi lintas sektor. Menyatukan olahraga, hiburan, silaturahmi, dan promosi pariwisata dalam satu panggung besar,” ujarnya.

Event ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, pada 6 Desember 2025, dengan konsep lari malam yang meriah dan mengusung keindahan alam serta kekayaan budaya lokal Mandalika. Kick off ini juga sekaligus menandai resmi dibukanya pendaftaran peserta. Selanjutnya pendaftaran akan ditutup setelah kuota 6.000 partisipan telah terpenuhi. Karena itu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian.

“Kami ingin Mandalika KORPRI Fun Night Run menjadi event rutin yang memberikan manfaat luas. Menumbuhkan semangat sehat ASN, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ucap Firman.

DPRD Lombok Tengah Doakan Almarhum Lalu Erlan dengan Zikir Bersama

Admin    Agustus 23, 2025   

DPRD Lombok Tengah Doakan Almarhum Lalu Erlan dengan Zikir Bersama

 

LOMBOK TENGAH – Suasana haru menyelimuti Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat (22/08/2025). Para anggota dewan bersama jajaran sekretariat DPRD serta sejumlah tokoh masyarakat berkumpul untuk menggelar zikir dan doa bersama mengenang wafatnya almarhum Lalu Erlan, anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar yang belum lama berpulang ke rahmatullah.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan. Ia menyampaikan bahwa doa dan zikir bersama ini merupakan inisiatif bersama seluruh anggota dewan sebagai bentuk rasa kehilangan, kecintaan, sekaligus penghormatan terakhir kepada sosok almarhum yang dikenal ramah, santun, dan memiliki dedikasi tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Ini adalah inisiasi kita bersama sebagai bentuk kecintaan kepada sahabat kita. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta diampuni atas segala khilaf dan kesalahannya selama hidup,” ungkap Lalu Ramdan dengan nada penuh haru.

Menurutnya, Lalu Erlan semasa hidupnya tidak hanya dikenal sebagai politisi yang memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi juga pribadi yang rendah hati dan mudah bergaul dengan siapa saja. Kehilangan almarhum menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar Partai Golkar, melainkan juga bagi seluruh anggota DPRD Loteng dan masyarakat yang pernah bersentuhan langsung dengan pengabdiannya.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Ramdan juga mengingatkan pentingnya meneladani kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum. Ia menekankan bahwa seorang sahabat sejati adalah mereka yang selalu mengenang kebaikan sahabatnya, bukan sebaliknya.

“Sahabat yang baik adalah menyebut kebaikan sahabatnya. Yang kita kenang adalah kebaikan almarhum. Jadi mari keburukan kita kubur, dan semoga doa-doa kita menjadi amal jariyah untuk beliau,” ujarnya.

Acara zikir dan doa bersama ini berlangsung dengan penuh khidmat, diiringi lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan doa-doa yang dipanjatkan untuk almarhum. Para peserta tampak khusyuk, banyak di antaranya tidak kuasa menahan rasa haru.

Zikir dan doa ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh anggota dewan untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat tekad dalam melanjutkan perjuangan almarhum, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Lombok Tengah.

Dengan doa dan kenangan baik yang ditinggalkan, sosok Lalu Erlan diharapkan tetap hidup dalam ingatan dan menjadi teladan bagi sahabat-sahabatnya di DPRD maupun masyarakat yang pernah mengenalnya. (*)

PKS Soroti Ruas Jalan Gelap hingga Tumpukan Sampah

Admin    Agustus 23, 2025   

PKS Soroti Ruas Jalan Gelap hingga Tumpukan Sampah

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi PKS kembali mengingatkan pemerintah daerah terkait kondisi lampu penerangan jalan di ruas Bypass BIL-Mandalika yang hingga kini masih bermasalah. Pasalnya, sejumlah panel box dan kabel lampu hilang dicuri, sehingga jalan utama menuju kawasan pariwisata internasional tersebut gelap gulita pada malam hari.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan perhatian dan langkah konkret dalam memperbaiki ruas-ruas jalan, demi kelancaran mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” kata Tubagus Danarki Amanda, kemarin.

Pihaknya juga menyoroti persoalan persampahan di Kabupaten Lombok Tengah yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius. Produksi sampah yang terus meningkat setiap harinya belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai.

Kondisi ini terlihat dari keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti TPA Pengengat di Praya Tengah yang sudah mengalami kelebihan kapasitas (overload), serta minimnya armada pengangkut dan fasilitas pendukung.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah menyebabkan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, saluran irigasi, maupun lahan terbuka. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis dalam penanganan sampah, baik melalui peningkatan fasilitas pengelolaan, pengadaan armada, maupun program edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan sampah dapat benar-benar berjalan,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya menyampaikan aspirasi yang salah satunya berasal dari pedagang minyak pertalite di Dusun Regak Desa Pengadang dan juga dari para pedagang di seantero Lombok Tengah, bahwa saat ini prosedur perizinan pembelian bahan bakar bersubsidi sangat ribet, mulai dari kewajiban memperoleh barcode hingga harus mengurus izin ke dinas terkait.

“Untuk dapat mengisi bahan bakar menggunakan jerigen, mereka masih diwajibkan membawa berkas administrasi yang cukup merepotkan. Jadi kami mendorong adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyederhanakan prosedur pembelian BBM, sehingga bisa lebih mudah, singkat, cepat dan tidak berbelit-belit,” pungkasnya. (*)

Fraksi PKS Dorong Pemda Lombok Tengah Gali Sumber PAD Baru dan Fokuskan Belanja pada Pelayanan Dasar

Admin    Agustus 20, 2025   

Fraksi PKS Dorong Pemda Lombok Tengah Gali Sumber PAD Baru dan Fokuskan Belanja pada Pelayanan Dasar

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan strategis dan masukan konstruktif sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.
“Kami mencatat pendapatan daerah turun Rp. 1,38 miliar dibanding APBD induk, terutama akibat penurunan transfer pusat dan DBH tambang. Kondisi ini memperlihatkan kerentanan fiskal daerah,” kata Juru bicara fraksi PKS, Tubagus Danarki Amanda, Selasa (19/8/2025).
Disatu sisi, pihaknya mengapresiasi adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 11,8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan BLUD. Namun demikian, pihaknya menilai peningkatan PAD ini masih bersifat terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel untuk digunakan pada kebutuhan prioritas pembangunan.
“Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk serius menggali sumber PAD baru yang mandiri, berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada pusat maupun tambang,” tegasnya.
Kemudian, pihaknya menilai dominasi belanja pegawai yang mencapai hampir setengah dari total belanja patut menjadi perhatian serius, karena mengurangi ruang fiskal pembangunan. Sementara itu, belanja hibah dan belanja modal tetap besar meskipun pendapatan menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah prioritas belanja daerah.
“Kami menekankan agar belanja diarahkan lebih fokus pada pelayanan dasar masyarakat yang belum maksimal, terutama untuk peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (*)

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Hermanamrullah    Juli 25, 2025   

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Okenews.net-Suasana berbeda tampak di Lapas Perempuan Kelas III Mataram pada Jumat (25/07/2025), ketika irama hadroh menggema mengiringi kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. Namun yang paling menarik perhatian bukan sekadar denting rebana atau lantunan shalawat melainkan siapa yang menampilkannya. 

Grup hadroh yang tampil dengan penuh semangat itu adalah para anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Dalam balutan busana rapi dan semangat yang membara, mereka memperlihatkan bahwa masa depan tidak harus gelap meski pernah salah arah.

Menteri PPPA tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Di tengah padatnya kunjungan kerja, ia menyampaikan apresiasi yang dalam atas penampilan anak-anak binaan tersebut. 

“Ini bukti bahwa pembinaan bukan hanya soal kedisiplinan, tapi juga soal menumbuhkan harapan dan menyalurkan bakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan anak binaan. 

“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya selesai menjalani masa pidananya, tapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya,” tegasnya.

Penampilan hadroh ini bukan sekadar hiburan penyambutan, tapi menjadi simbol bahwa ruang perbaikan dan harapan tetap terbuka lebar bagi setiap anak. Semangat mereka adalah gambaran nyata dari optimisme menyongsong Indonesia Emas 2045 bahwa siapa pun bisa menjadi bagian dari masa depan bangsa, termasuk mereka yang tengah menjalani pembinaan.

Komisi IV Terima Hearing LAKPESDAM NU Lombok Tengah

Admin    Juni 13, 2025   

Komisi IV Terima Hearing LAKPESDAM NU Lombok Tengah

 

LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani bersama anggota Komisi IV, Dra. Hj. Nurul Adha menerima audiensi dan hearing dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Lombok Tengah, serta perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren se-Lombok Tengah, di Aula Rapat DPRD setempat, kemarin.

Hearing ini membahas secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPRD Lombok Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, PCNU Lombok Tengah melalui LAKPESDAM NU menyampaikan hasil kajian mereka terkait pentingnya Ranperda ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Perwakilan pimpinan pondok pesantren menyoroti berbagai persoalan yang selama ini dihadapi oleh pesantren, baik dari aspek legalitas, dukungan anggaran, hingga sinergi program pendidikan keagamaan dengan pemerintah daerah.

Mereka mendesak agar Ranperda ini segera disahkan dan menjadi payung hukum yang kuat bagi eksistensi dan pengembangan pondok pesantren di Lombok Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Wirman Hamzani menyampaikan bahwa Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren saat ini telah memasuki tahap pembahasan dan sudah diparipurnakan.

“Selanjutnya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif,” ujarnya.

Junaidin, S.IP, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Lombok Tengah, menjelaskan tahapan yang telah dan akan dilalui dalam proses legislasi Ranperda ini, yakni: Pada 5 Juni 2025, Komisi IV telah menyampaikan penjelasan awal mengenai Ranperda.

Kemudian pada 11 Juni 2025, Pemerintah Daerah telah memberikan tanggapan atas Ranperda tersebut. Lalu 13 Juni 2025, DPRD akan menyampaikan jawaban atas tanggapan dari pemerintah daerah dan membentuk Pansus.

Selanjutnya, Ranperda akan difasilitasi oleh Gubernur NTB dan setelah itu ditetapkan menjadi Perda. Target penyelesaian Ranperda direncanakan pada bulan Juli 2025, tergantung kecepatan proses di Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB. (*)

Maraknya Villa Bodong, Murdani : PAD Sektor Pariwisata Alami Kebocoran Serius

Admin    Juni 12, 2025   

Maraknya Villa Bodong, Murdani : PAD Sektor Pariwisata Alami Kebocoran Serius

 

Murdani

LOMBOK TENGAH – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari sektor perizinan pembangunan villa di kawasan pariwisata diduga mengalami kebocoran serius. Hal ini disebabkan oleh masih maraknya pembangunan villa dan homestay ilegal yang hingga kini belum ditertibkan oleh pemerintah daerah.

Anggota DPRD Loteng dari Fraksi NasDem, Murdani, menyoroti lemahnya penegakan regulasi di sektor pariwisata.

Ia menyebutkan bahwa meski realisasi PAD mencapai Rp 331 miliar, pertumbuhannya masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Catatan dari tahun ke tahun usul saran dan rekomendasi PAD ini terus kami sampaikan, namun potensi yang ada masih belum di garap maksimal,,” kata Murdani, (12/6/2025).

Ia menilai kebocoran PAD tersebut disebabkan karena pembiaran oleh Pemda terhadap ratusan villa dan homestay yang dibangun tanpa izin di wilayah selatan Loteng.

“Sudah dari jauh hari kami minta pada Pemda untuk turun. Tapi hingga sekarang belum diindahkan. Kami belum mengetahui kendalanya,” ujar Murdani.

Menurutnya, keberadaan villa ilegal ini menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari aspek ekonomi hingga lingkungan. Tidak adanya pembayaran pajak oleh investor ilegal berdampak pada hilangnya potensi pemasukan daerah.

Selain itu, pembangunan tanpa kontrol ini juga memicu kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem.

Tak hanya itu, infrastruktur pun terdampak, dengan munculnya kerusakan jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya.

“Ada juga risiko keamanan dan konflik. Ini bisa membuka ruang gesekan antara masyarakat, investor, dan pemerintah. Bahkan bisa berujung pada tindak pidana,” tegasnya.

Murdani juga menyoroti dampak reputasi daerah. Ia menilai, maraknya investasi ilegal dapat menurunkan kepercayaan investor resmi terhadap iklim investasi di Lombok Tengah.

Untuk itu, ia mendesak Pemda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memanggil seluruh investor yang membangun tanpa izin.

“Jika tidak ditindak, kami akan panggil langsung dinas terkait bahkan para investornya. Kami beri atensi besar pada dinas perizinan, Bapenda, Satpol PP, dan dinas teknis lainnya,” pungkasnya. (*)

Fraksi NasDem Kritisi Kinerja Pemerintah Daerah

Admin    Juni 11, 2025   

Fraksi NasDem Kritisi Kinerja Pemerintah Daerah

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah melalui sidang paripurna yang digelar pada Rabu (11/6/2025). Kritik tersebut disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam pandangan umum fraksinya, Juru Bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, menyoroti sejumlah permasalahan serius, mulai dari pengelolaan keuangan, aset daerah, hingga tata kelola pembangunan yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan petugas kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terancam,” tegas Galih di hadapan sidang.

Salah satu sorotan utama NasDem adalah tunggakan pembayaran jasa layanan kesehatan non-kapitasi di sejumlah Puskesmas.

Galih menyebut bahwa persoalan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya petugas yang dirugikan, tetapi masyarakat luas juga akan terdampak dari menurunnya kualitas layanan,” ucapnya.

Tak kalah mengejutkan, Fraksi NasDem juga membeberkan ketimpangan dalam pengelolaan belanja daerah.

Dari total anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp91 miliar, ditemukan 596 kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya.

“Ironis. Anggaran besar tidak dibarengi dengan manajemen aset yang bertanggung jawab. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” kritik Galih.

Poin paling mencengangkan dalam paparan Fraksi NasDem adalah dugaan adanya selisih anggaran sebesar Rp450 miliar antara dokumen resmi yang disampaikan kepala daerah dan data yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Kami temukan adanya perbedaan data signifikan, termasuk selisih Rp74 miliar pada komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi pengelolaan anggaran,” ungkap Galih.

Fraksi NasDem juga menyoroti pembiaran terhadap keberadaan villa dan homestay ilegal di kawasan wisata selatan Lombok Tengah.

Fraksi menilai Pemda terlalu lemah dalam penindakan sehingga berdampak pada kerugian ekonomi daerah dan kerusakan lingkungan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pembiaran ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam penegakan aturan dan tata ruang. Wajah daerah kita dipertaruhkan di hadapan investor dan publik,” tandasnya.

Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, NasDem meminta pemerintah lebih serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Penempatan aparatur sipil negara (ASN), menurut mereka, harus bebas dari kepentingan politik dan didasarkan pada kompetensi.

“Fokus pembangunan jangan hanya fisik. SDM dan tata kelola yang bersih adalah kunci agar RPJMD tidak hanya jadi dokumen formalitas,” tambahnya.

Galih menutup pandangan Fraksi NasDem dengan penegasan bahwa seluruh kritik dan saran yang disampaikan bukan sekadar catatan normatif, melainkan harapan nyata agar pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

Komisi II DPRD Loteng Berikan Beberapa Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2024

Admin    April 30, 2025   

Komisi II DPRD Loteng Berikan Beberapa Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2024

 

LOMBOK TENGAH – Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan sebanyak 203 catatan dan rekomendasi hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2024.

Dalam hal ini, Komisi II DPRD memberikan rekomendasi kepada beberapa OPD, diantaranya Bapenda, DPMPTSP, Disperindag, Diskanlut, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Perusda Bank NTB Syariah, BPR NTB dan Jamkrida, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Ketahanan Pangan.

Juru Bicara Gabungan Komisi, Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan aset daerah.

Dijelaskannya, sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) belum optimal dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga masih banyak potensi ekonomi pada asset yang dimiliki belum dikelola secara baik. Untuk itu, Komisi II meminta kepada Pemda melalui Bapeda agar lebih memaksimalkan pengelolaan aset yang ada sebagai sumber PAD.

“Komisi II juga meminta Bapeda agar lebih intens melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya membayar pajak,” kata Ahmad Syamsul Hadi, saat sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Selain itu, terkait dengan tingginya animo masyarakat untuk melakukan proses pembangunan di Loteng, dalam proses pembangunan tersebut banyak ijin PBG yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fisik dan peruntukkanya, sehingga pihaknya meminta kepada Pemda melalui DPMPTSP agar melakukan pengawasan di lapangan.

“Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan pelayanan, DPMPTSP didorong untuk membentuk satgas investasi daerah yang melibatkan lintas sektor, termasuk aparat keamanan dan OPD teknis. Satgas ini diharapkan dapat mengawal investor sejak proses perizinan hingga realisasi investasi di lapangan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Komisi II juga mendorong Pemda melalui Disperindag agar menyediakan fasilitas toilet dan  musholla yang memadai di setiap pasar. Kemudian terhadap keberadaan pasar seni yang ada di Desa Sengkerang yang hingga saat ini belum dikelola secara maksimal, maka pihaknya mendorong untuk melakukan upaya-upaya strategis, guna mengembangkan keberadaan pasar seni tersebut agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Keberadaan KEK Mandalika perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, begitu juga dengan gedung Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) yang ada Desa Barebalai perlu segera untuk dioperasikan guna mendorong produktifitas IKM-IKM yang bergerak dibidang pengolahan tembakau dan rokok,” terangnya.

Disatu sisi, lanjut politisi NasDem ini, perlu dilakukan kemitraan strategis dengan pihak swasta maupun kelompok usaha perikanan untuk mengelola BBI secara profesional, berorientasi pasar,dan meningkatkan PAD. Sehingga pihaknya meminta kepada Pemda agar melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan pakan yang dibutuhkan pada setiap BBI.

“Terkait dengan menurunnya hasil produksi udang yang disebabkan karena serangan hama penyakit, kami meminta Diskanlut melakukan langkah-langkah antisipasi, guna menjaga hasil produksi udang tetap aman,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam rangka mendukung keamanan dan kenyamanan para pengunjung, khususnya di KEK Mandalika, maka Komisi II meminta kepada Pemda untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada para pedagang akan pentingnya mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Bahkan, pihaknya mendorong untuk membentuk satgas pengamanan pantai yang didukung dengan peralatan dan penganggaran yang lebih baik.

“Untuk mengakomodir pelaku usaha ekonomi kreatif, kami minta untuk membuat creative hub sebagai wadah bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam berkarya dan mengaktualisasikan diri. Dan, mendorong Pemda untuk membentuk forum pertemuan pemilik hotel, villa, restoran dan travel agent sebagai wadah komunikasi dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan parwisata daerah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, terkait dengan program agribisnis yang hanya didukung dengan penganggaran sebesar 112 juta/tahun, pihaknya meminta kepada Pemda untuk mengalokasi anggaran yang lebih  memadai dalam mendukung program agribisnis. Selain itu, beberapa harga komuditi kebutuhan masyarakat seperti bawang merah, bawang putih dan cabai terjadi kenaikan harga setiap tahunnya ketika musim hujan, sehingga pihaknya mendorong agar bisa menekan kenaikan harga yang terjadi.

“Keberadaan holikultura park yang ada di Desa Lantan, agar pengolaannya dioptimalkan dengan menyusun grand design pengelolaan holtikultura park. Dalam rangka mendukung kemandirian pangan perlu didukung dengan regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait dengan adanya permasalah yang terjadi di Bank NTB Syariah yang berkaitan dengan masalah keamanan IT sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun, pihaknya mendorong Perusda Bank Syariah agar meningkatkan keamanan IT untuk menjaga kepercayaan konsumen. Pihaknya juga mendorong Pemda selaku pemegang saham pada PT Bank Syariah NTB untuk melakukan audit forensik terhadap pengelolaan dana masyarakat.

“Untuk memperkuat tata kelola Perusada, perlu diberikan penambahan penyertaan modal dari Pemda agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan deviden yang lebih tinggi bagi Pemda,” jelasnya.

Disisi lain, pihaknya mendorong Pemda untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian, keberadaan PLUT perlu didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga hajatan awal dari dibentuknya ini sebagai pusat produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM dapat diwujudkan.

“Kami meminta Pemda untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah UMKM yang diklaim mencapai 64.000 lebih, untuk selanjutnya dikelola  dan dibina agar menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” tegasnya.

Terakhir, Komisi II mendorong Pemda untuk mengembangkan program food estate sebagai salah satu upaya untuk menjamin keberlangsungan produksi pangan. Kemudian perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjemput program pusat yang bisa diimplementasikan di Loteng. (*)