Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Fauzan Khalid Berkeliling Temui Warga dan Konstituen di Lombok

Hermanamrullah    Oktober 23, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Fauzan Khalid Berkeliling Temui Warga dan Konstituen di Lombok

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, terus melakukan berbagai kegiatan turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengisi masa reses persidangan I tahun sidang 2026–2027, yang berlangsung 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Dalam masa reses ini, Fauzan setiap malam berkeliling ke berbagai pondok pesantren, dan ke berbagai desa di Pulau Lombok untuk menemui warga. Pada Kamis malam (22/10/2026), Fauzan mendatangi Pondok Pesantren Al-Karimy Lombok di Desa Langko, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Selain bertemu Pengurus Pondok Pesantren Al-Karimy, Fauzan juga bertemu warga setempat untuk berdialog. Dalam pertemuan ini, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok minta masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan dengan sesama.

Fauzan memandang perlu mengingatkan warga untuk selalu menjaga silaturrahmi, karena sebanyak 77 desa di Lombok Barat akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada akhir tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Fauzan minta masyarakat untuk mengedepankan persatuan dan menghindari konflik horizontal karena perbedaan pilihan.

Dihadapan masyarakat dan Tuan Guru, Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini berjanji akan membantu percepatan pemekaran desa-desa di wilayah Lombok Barat, terutama desa persiapan. Di Lombok Barat, tercatat 11 desa persiapan yang masih menunggu registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditetapkan menjadi desa definitif.

“Saya bantu, supaya desa persiapan segera ditetapkan, karena tinggal menunggu registrasi dari Kemendagri. Kemendagri setahu saya, sudah turun lapangan mensurvei desa-desa yang akan menjadi desa definitif,” jelas Fauzan.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, Fauzan juga minta masyarakat mengecek masjid, musholla atau lahan pemakaman yang belum memiliki sertifikat. Fauzan minta, jika ada masjid, musholla maupun lahan pemakaman belum memiliki sertifikat tanah wakaf, agar segera diurus dan dibuatkan sertifikat tanah wakaf.

Fauzan juga berjanji membantu warga mengurus pensertifikatan lahan masjid, musholla maupun lahan pemakaman yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. “Saya akan bantu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjadi mitra Komisi II DPR RI,” ucapnya.

Menurut Fauzan, pensertifikatan ini sangat penting, guna menghindari adanya gugatan di kemudian hari. Sebab, jika sudah memiliki sertifikat, akan sulit digugat oleh siapa pun.

Sebelumnya, pada masa reses ini, Fauzan juga mendatangi warga dan para konstituen di Desa Lingsar dan Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. “Kegiatan mendatangi warga pada masa reses merupakan salah satu kewajiban bagi anggota legislatif, seperti Anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.” tegas Fauzan. 

Setelah Menanti 16 Tahun, 109 Transmigran Jeringo Terima Sertifikat Tanah

Hermanamrullah    Oktober 15, 2026   

Setelah Menanti 16 Tahun, 109 Transmigran Jeringo Terima Sertifikat Tanah

Okenews.net- Penantian panjang warga transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Lombok Timur, akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 109 kepala keluarga (KK) menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah setelah menunggu kepastian legalitas lahan selama bertahun-tahun.

Penyerahan sertifikat berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (15/10), oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqon, Kepala Disnakertrans Lombok Timur M. Irham Jayadi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Penerbitan sertifikat tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas lahan yang ditempati warga sejak 2009. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang direlokasi akibat pembangunan Bendungan Pandan Dure.

Dari total 197 KK di kawasan UPT Jeringo yang masuk tahap finalisasi penerbitan SHM, sebanyak 109 KK telah memenuhi persyaratan, termasuk dinyatakan bebas sengketa, sehingga sertifikatnya dapat diterbitkan.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan, penyelesaian persoalan tanah transmigrasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Meski mengakui proses penyelesaian lahan bermasalah membutuhkan upaya yang tidak mudah, pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut secara bertahap.

“Dari 2009 sampai 2013, warga Jeringo bermimpi agar dapat sertifikat. Satu per satu akan diselesaikan, agar apa yang menjadi hak milik masyarakat dapat diberikan,” tegasnya.

Ia menargetkan penyelesaian persoalan lahan, termasuk di UPT Dara Kunci dan eks-HGU Sembalun Kusuma Emas, dapat dituntaskan pada Desember 2026.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian legalitas lahan, terutama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dinilai aktif mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Menurutnya, sertifikat bukan sekadar dokumen kepemilikan, melainkan jaminan hukum yang penting bagi masa depan masyarakat. Karena itu, warga diminta menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut secara bijak.

“Ini adalah masa depan. Mudah-mudahan Lombok Timur bisa menjadi kabupaten yang maju,” ujarnya.

Selain kepastian hukum atas tanah, Bupati berharap kawasan transmigrasi terus mendapatkan perhatian dalam pembangunan pendidikan, peningkatan keterampilan masyarakat, perbaikan jalan, serta dukungan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Ia turut mengingatkan masyarakat UPT Jeringo bahwa mereka telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Warga yang mengalami kendala pelayanan kesehatan diminta menyampaikannya kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB Aidy Furqon menjelaskan, penyerahan SHM tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan di sejumlah kawasan transmigrasi di NTB.

Program tersebut mencakup kawasan Selaparang atau Puncak Jeringo di Lombok Timur, Sekongkang, Labangka, dan Plampang di Kabupaten Sumbawa, serta Tambora di Kabupaten Bima.

Ia menyebut, penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lahan yang tidak memiliki persoalan atau sengketa.

“Disnakertrans Provinsi NTB terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Kawasan yang tidak berpolemik diselesaikan lebih dahulu,” jelasnya.

Selain mendukung proses sertifikasi, pemerintah provinsi juga berperan dalam pemetaan dan pemasangan patok batas tanah yang belum bersertifikat. Pembinaan keterampilan bagi warga transmigran turut dilakukan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.

Kepala Disnakertrans Lombok Timur M. Irham Jayadi menambahkan, pemerintah selama ini tidak hanya berfokus pada legalitas tanah, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan transmigrasi Selaparang, Puncak Jeringo.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari revitalisasi sejumlah sekolah dasar, pembangunan toilet sekolah, peningkatan akses air bersih, hingga pelatihan dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah juga menyalurkan bantuan modal usaha melalui APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Lombok Timur serta melakukan penataan akses ekonomi agar masyarakat memiliki peluang penghasilan yang berkelanjutan.

Dengan penyerahan 109 sertifikat tersebut, pemerintah berharap kepastian kepemilikan tanah menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan warga transmigran. Di sisi lain, penyelesaian sertifikasi bagi warga lainnya akan terus didorong agar seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh hak atas tanahnya secara sah.

BAZNAS Lotim Bantu 60 Pedagang Pasar Gandor, Bupati Tekankan Modal Usaha

Hermanamrullah    Oktober 12, 2026   

BAZNAS Lotim Bantu 60 Pedagang Pasar Gandor, Bupati Tekankan Modal Usaha

Okenews.net — Sebanyak 60 pedagang di Pasar Tenten Gandor SMART, Lombok Timur, menerima bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur. Bantuan sebesar Rp1,5 juta per orang tersebut diharapkan mampu memperkuat usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pedagang.

Pendistribusian bantuan yang berlangsung Senin (19/10) itu dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Kegiatan tersebut sekaligus menandai peresmian komunitas pedagang Pasar Tenten Gandor sebagai UMKM binaan BAZNAS Lombok Timur melalui program Mustahik Mandiri Sejahtera.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi langkah BAZNAS yang menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di lingkungan pasar.

Menurutnya, pendekatan langsung seperti ini penting agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk pedagang kecil yang menjalankan usaha dengan keterbatasan modal.

Ia berpesan agar bantuan yang diterima benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan untuk keperluan konsumtif ataupun membayar utang.

“Dimanfaatkan dengan baik. Jika modal berkembang, jangan lupa sisihkan untuk zakat,” pesannya.

Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya membantu pelaku usaha kecil agar tidak terus bergantung pada pinjaman rentenir yang dapat membebani mereka. Karena itu, dukungan permodalan diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi pedagang.

Selain persoalan ekonomi, Haerul Warisin mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Ia menyoroti saluran air yang dipenuhi sampah plastik karena berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Ia meminta camat dan jajaran terkait berkoordinasi untuk memastikan kebersihan pasar terjaga setiap hari. Pemerintah daerah, katanya, telah menyiapkan tambahan anggaran untuk penanganan sampah sehingga perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program bantuan sosial sejak 2025, termasuk bantuan bagi warga yang sakit, bantuan perumahan, serta dukungan bagi kelompok masyarakat lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II BAZNAS Lombok Timur, Hamidi, menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program unggulan bidang ekonomi bertajuk Mustahik Mandiri Sejahtera.

Ia menyebutkan, 60 pedagang yang beraktivitas di Pasar Tenten Gandor menjadi penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Dana bantuan bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun BAZNAS.

Hamidi berharap bantuan itu tidak hanya meringankan kebutuhan permodalan, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk mengembangkan usaha hingga mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

“Sesuai dengan programnya, diharapkan yang sekarang menerima, ke depan dapat menjadi pemberi. Itulah tujuan disyariatkannya zakat dalam Islam,” ujarnya.

Melalui program tersebut, BAZNAS Lombok Timur berharap para pedagang dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan pada waktunya turut berkontribusi membantu masyarakat lain melalui zakat, infak, dan sedekah.

Resmikan Puskesmas Rp12 Miliar, Bupati Lotim: Layani Dulu, Administrasi Belakangan

Hermanamrullah    September 01, 2026   

Resmikan Puskesmas Rp12 Miliar, Bupati Lotim: Layani Dulu, Administrasi Belakangan

Okenews.net – Gedung baru Puskesmas Sakra Timur akhirnya resmi digunakan. Fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp12 miliar itu diresmikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Selasa (1/9/2026).

Di balik bangunan baru tersebut, Bupati meminta agar peningkatan fasilitas benar-benar diikuti perubahan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gedung yang megah tidak akan berarti jika masyarakat masih mendapatkan pelayanan yang lambat dan kaku.

Haerul secara khusus mengingatkan tenaga kesehatan agar mengutamakan kondisi pasien ketika memberikan pelayanan. Dokter, bidan maupun perawat diminta tidak menjadikan urusan administrasi sebagai hal pertama yang harus dihadapi pasien.

“Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS-nya. Soal administrasi itu belakangan,” tegasnya.

Ia menilai sikap ramah dan respons cepat tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, keberadaan gedung baru Puskesmas Sakra Timur diharapkan menjadi momentum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Bupati juga mengajak masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Komitmen pemerintah daerah di sektor kesehatan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dukungan terhadap jaminan kesehatan masyarakat juga terus ditingkatkan melalui alokasi anggaran BPJS Kesehatan.

Anggaran tersebut tercatat meningkat dari sekitar Rp25 miliar pada 2021 menjadi Rp28,7 miliar pada 2023. Kemudian naik menjadi Rp87 miliar pada 2024, Rp88 miliar pada 2025, dan mencapai Rp125 miliar pada 2026.

Peningkatan anggaran hingga sekitar lima kali lipat dibandingkan 2021 itu menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemkab Lombok Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Selain BPJS Kesehatan, Pemda Lombok Timur juga tengah menyiapkan skema perluasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja maupun jaminan kematian.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aris Fahrurozy mengatakan, operasional Puskesmas Sakra Timur telah memiliki dasar perizinan. Surat Izin Operasional (SIO) telah ditandatangani Dinas Perizinan pada 28 Agustus 2026.

“Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Dengan telah terbitnya SIO, Dinas Kesehatan menargetkan Puskesmas Sakra Timur dapat segera menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal 2027.

Tahapan selanjutnya, kata Aris, akan diarahkan pada persiapan akreditasi yang ditargetkan mulai dilakukan dalam tiga bulan mendatang.

Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, para direktur rumah sakit daerah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

Festival Gawe Beleq Sakra Barat 2026 Siap Digelar, Ribuan Warga Diajak Rayakan HUT RI ke-81

Hermanamrullah    Agustus 16, 2026   

Festival Gawe Beleq Sakra Barat 2026 Siap Digelar, Ribuan Warga Diajak Rayakan HUT RI ke-81

Okenews.net– Lapangan Umum Kecamatan Sakra Barat sebentar lagi kembali bergemuruh. Festival Gawe Beleq Sakra Barat 2026 resmi membuka ruang bagi seluruh masyarakat Lombok Timur untuk bersama-sama memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selama tujuh hari, mulai 17 hingga 23 Agustus 2026, Sakra Barat akan disulap menjadi pusat pesta rakyat yang sarat hiburan, budaya, olahraga, religi hingga kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menariknya, seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti masyarakat secara gratis tanpa tiket maupun syarat khusus. Warga dapat datang bersama keluarga, sahabat, maupun kerabat untuk menikmati berbagai agenda yang telah disiapkan panitia.

Ketua Panitia Festival Gawe Beleq Sakra Barat 2026, Faizun Fikry, S.IP., M.AP., mengatakan festival tahun ini tidak semata-mata menghadirkan hiburan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus menunjukkan semangat kebersamaan masyarakat Lombok Timur.

Mengusung tema “Karya Bersama Untuk Semua Menuju Lombok Timur Smart”, Gawe Beleq diharapkan mampu menjadi panggung bagi masyarakat untuk berkarya sekaligus merayakan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.

“Kami mengundang Bapak, Ibu dan seluruh masyarakat Lombok Timur untuk hadir. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan tawa, doa, budaya dan karya bersama. Sakra Barat siap menyambut dengan tangan terbuka,” ujar Faizun.

Sekretaris Panitia, M. Ilham Jauhari, S.Pd.I., menambahkan, rangkaian kegiatan sengaja dirancang agar dapat dinikmati berbagai kalangan dan usia.

Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari lantunan Alba yang akan membuka malam kemerdekaan, Cilokaq Tokol Songak yang menghadirkan hiburan khas masyarakat, Temu Karya sebagai ruang bertukar gagasan dan kreativitas, hingga Sakbar Bersholawat yang menjadi momentum memperkuat nilai religius.

Kemeriahan diprediksi mencapai puncaknya pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Ribuan warga diperkirakan memadati Lapangan Umum Sakra Barat untuk menyaksikan Rudat Temu Karya sekaligus pelepasan 1.000 lampion yang akan menghiasi langit Sakra Barat.

Sebelum malam puncak, masyarakat juga dapat mengikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama. Panitia turut menghadirkan Samsat Keliling dan Bazar Murah, sehingga kehadiran festival tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, rangkaian festival akan ditutup dengan kegiatan olahraga Fun Bike pada 23 Agustus 2026.

Panitia juga memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi melalui bazar. Langkah ini diharapkan dapat ikut menggerakkan perekonomian masyarakat selama festival berlangsung.

Ilham mengajak seluruh masyarakat Lombok Timur untuk tidak sekadar mendengar kemeriahan Gawe Beleq, tetapi datang dan menjadi bagian dari perayaan tersebut.

“Jangan sampai hanya dengar ceritanya. Datang langsung dan jadilah bagian dari Gawe Beleq Sakra Barat 2026. Karena ini bukan acara panitia, ini acara kita semua,” tegasnya.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Hairuman Syahroni di 081917802277 atau Agus Satriawan di 081944388887.

Sakra Barat telah bersiap menyambut masyarakat. Kini, ajakan untuk meramaikan Festival Gawe Beleq Sakra Barat 2026 menjadi milik seluruh warga Lombok Timur.

Jeruk Manis Festival IV Digelar, Sekda Puji Kemandirian Warga

Hermanamrullah    Agustus 11, 2026   

Jeruk Manis Festival IV Digelar, Sekda Puji Kemandirian Warga

Okenews.net– Semangat masyarakat Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, dalam menggelar kegiatan secara mandiri mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik saat membuka Jeruk Manis Festival IV, Senin (11/8), mewakili Bupati Lombok Timur. Festival yang dipusatkan di Lapangan Desa Jeruk Manis itu berlangsung hingga 17 Agustus 2026.

Juaini menilai penyelenggaraan festival secara mandiri menjadi bukti kuatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat. Terlebih, pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di tengah efisiensi anggaran pemerintah.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat alokasi dana desa juga banyak diarahkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, kondisi itu tidak menyurutkan semangat Pemerintah Desa dan masyarakat Jeruk Manis untuk tetap menghadirkan kegiatan bagi masyarakat.

“Tidak banyak desa yang secara mandiri mau menyelenggarakan acara ini. Desa Jeruk Manis tidak menyurutkan semangatnya terus membangun masyarakatnya dan menggelar acara-acara seperti ini. Artinya, kemandirian masyarakatnya sudah sangat bagus,” ujar Juaini.

Selain kemandirian, Sekda juga mengapresiasi konsistensi masyarakat Jeruk Manis dalam menjaga adat dan budaya warisan leluhur, salah satunya Adat Kayu Jejeneng.

Menurut Juaini, tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari identitas masyarakat, tetapi juga mengandung nilai kebijaksanaan serta mencerminkan hubungan yang harmonis antara adat dan ajaran agama.

“Kayu Jejeneng ini banyak sekali nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak ada persoalan di Lombok antara agama dan adat, semuanya sudah menjadi satu kesatuan,” katanya.

Nilai adat tersebut, lanjutnya, juga tercermin dalam cara masyarakat menjaga lingkungan. Berada di kawasan selatan Rinjani, Desa Jeruk Manis dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dan alam yang manfaatnya tidak hanya dirasakan warga setempat, tetapi juga masyarakat Lombok Timur secara luas.

Dalam kesempatan itu, Juaini turut menyampaikan rencana pemerintah memasang lampu jalan di sekitar 8.000 titik. Desa wisata menjadi salah satu prioritas pemasangan penerangan tersebut.

Program itu diharapkan dapat direalisasikan pada 2027 sehingga mendukung pengembangan pariwisata sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Jeruk Manis Nasipudin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan festival tahunan tersebut.

Ia mengatakan, Jeruk Manis Festival menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan potensi desa sekaligus mempertahankan adat yang diwariskan leluhur.

“Bersatu dalam adat, bersama dalam kemerdekaan” menjadi tema yang diusung pada Jeruk Manis Festival IV tahun ini.

Beragam kegiatan turut memeriahkan festival, mulai dari pameran hasil alam, produk UMKM masyarakat, hingga berbagai perlombaan.

Festival yang digelar setiap Agustus tersebut juga menjadi bagian dari upaya masyarakat menjaga keberlanjutan tradisi lokal, termasuk Adat Kayu Jejeneng yang biasanya dilaksanakan sebelum begawe.

TPAKD Award 2026, Lotim Andalkan Kredit Tanpa Bunga Tekan Rentenir

Hermanamrullah    Agustus 06, 2026   

TPAKD Award 2026, Lotim Andalkan Kredit Tanpa Bunga Tekan Rentenir

Okenews.net – Program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) menjadi salah satu andalan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Program yang telah berjalan sejak 2020 itu kini menjadi bagian dari penilaian lanjutan TPAKD Award 2026. Setelah mengikuti virtual assessment pada Juli lalu, Lombok Timur kembali menjalani penilaian melalui kunjungan langsung Tim Penilai Utama (TPU) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Tim penilai diterima langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik selaku Ketua TPAKD, sejumlah pimpinan OPD, staf ahli, serta masyarakat dan pelajar yang terlibat dalam berbagai program TPAKD.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis (6/8), Bupati Haerul menegaskan Lotim Berkembang tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya peternak.

Menurutnya, program tersebut tidak lagi hanya menyasar peternak sapi, tetapi mulai diperluas untuk pelaku UMKM. Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan pengembangan program tersebut untuk sektor pertanian, salah satunya melalui komoditas porang.

“Sudah lima tahun Lotim Berkembang berjalan. Kenapa kami lanjutkan? Karena ini sangat baik, terutama untuk para peternak kita,” kata Haerul.

Ia menambahkan, Pemkab Lombok Timur juga akan mengusulkan program terpadu pengembangan porang. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan porang yang sudah berkembang di daerah.

“Semata-mata semuanya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan seterusnya,” tegasnya.

Haerul memastikan pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Lombok Timur agar program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada akses pembiayaan, tetapi mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Sementara itu, Ketua TPU TPAKD sekaligus Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah/Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, mengapresiasi komitmen Pemkab Lombok Timur bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program TPAKD.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian untuk melihat secara langsung dampak program TPAKD di tengah masyarakat, termasuk sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Penilaian ini sekaligus menjadi kesempatan bagi tim untuk melihat implementasi program secara lebih dekat, termasuk manfaat yang dirasakan masyarakat penerima program.

Desak Polisi Bertindak, Massa Beri Ultimatum 3x24 Jam untuk Tangkap Terduga Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Bupati Lotim

Hermanamrullah    Agustus 06, 2026   

Desak Polisi Bertindak, Massa Beri Ultimatum 3x24 Jam untuk Tangkap Terduga Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Bupati Lotim

Foto: Penerimaan Masa Aksi di Polres Lombok Timur

Okenews.net– Sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat dari 21 kecamatan di Lombok Fimur menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Lombok Timur, Kamis (6/8/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Polres Lombok Timur segera menangkap terduga pelaku ujaran kebencian yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur.

Massa memberikan ultimatum kepada aparat kepolisian agar pelaku ditangkap dalam waktu 3x24 jam. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Koordinator lapangan aksi, Subhan, menilai unggahan yang dilaporkan telah melampaui batas karena tidak hanya mengandung ujaran kebencian, tetapi juga telah menyerang ranah pribadi Bupati Lombok Timur.

"Kami meminta Polres Lombok Timur bekerja secara profesional. Tidak ada pihak lain yang berwenang menangkap terduga pelaku selain kepolisian. Kami percaya proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Subhan di hadapan peserta aksi.

Menurutnya, laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dilayangkan ke Polres Lombok Timur sejak 17 Juli 2026. Namun, hingga kini masyarakat belum melihat adanya perkembangan yang jelas terhadap penanganan perkara tersebut.

Massa juga meminta kepolisian memaksimalkan kemampuan Tim Siber Polres Lombok Timur untuk mengusut identitas dan keberadaan terduga pelaku.

Selain menyampaikan tuntutan, Subhan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Lombok Timur yang telah menerima dan mengamankan jalannya aksi dengan baik. Ia menegaskan demonstrasi tersebut tidak ditunggangi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

"Aksi ini murni lahir dari kepedulian terhadap kemanusiaan dan harga diri masyarakat. Jangan sampai ujaran kebencian seperti ini dibiarkan dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya.

Sementara, salah seorang peserta aksi Wiranata berharap kepolisian dapat segera menyelesaikan perkara tersebut. Menurutnya, apabila dugaan penghinaan terhadap seorang kepala daerah saja tidak ditangani secara serius, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Ia juga mengingatkan agar citra Polres Lombok Timur tetap dijaga melalui penanganan perkara yang cepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Polres Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf karena Kapolres Lombok Timur tidak dapat hadir menemui massa akibat agenda kedinasan yang telah dijadwalkan.

Pihak Polres Lombok Timur juga menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen, Polres Lombok Timur juga membacakan nota kesepahaman yang menegaskan komitmen institusi untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan solidaritas dalam penegakan hukum.

UNISDA dan Institut Elkatarie Edukasi Pengolahan Sampah Jadi Energi

Hermanamrullah    Agustus 03, 2026   

UNISDA dan Institut Elkatarie Edukasi Pengolahan Sampah Jadi Energi

Okenews.net – KKN Kolaboratif Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan dan Institut Elkatarie bekerja sama dengan ICM Green Circular Community menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Inovasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan dengan tema "Pengolahan Sampah Organik Menjadi Biogas dan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar melalui Teknologi Pirolisis sebagai Solusi Energi Ramah Lingkungan" di Balai Desa Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur Senin, 03/7/2026

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Masyarakat diberikan edukasi tentang pengolahan sampah organik menjadi biogas serta sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM) melalui teknologi pirolisis, sehingga limbah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan dapat diubah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.

Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Irfan Azim, S.Kom., M.M., akademisi dan praktisi ekonomi sirkular, serta Lalu Guguh Putraji, praktisi di bidang pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Kegiatan diikuti oleh masyarakat Desa Timba Gading, perangkat desa, mahasiswa KKN Kolaboratif, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Dalam paparannya, Dr. Irfan Azim menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi sirkular.

"Sampah bukan lagi beban, tetapi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Sampah organik dapat diolah menjadi biogas, sementara sampah plastik dapat dikonversi menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Inovasi ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Perguruan tinggi harus hadir sebagai motor penggerak inovasi yang mampu menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan lingkungan dan energi," tegas Dr. Irfan Azim.

Sementara itu, Lalu Guguh Putraji menjelaskan aspek teknis pengolahan sampah menjadi energi. Ia memaparkan proses pembuatan biogas dari limbah organik melalui fermentasi anaerob, sekaligus memperkenalkan teknologi pirolisis, yaitu proses pemanasan sampah plastik tanpa oksigen yang menghasilkan bahan bakar cair, gas, dan residu karbon yang dapat dimanfaatkan kembali. Menurutnya, teknologi ini menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi timbunan sampah plastik yang sulit terurai.

Antusiasme peserta terlihat selama sesi diskusi dan tanya jawab. Masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai penerapan teknologi biogas dan pirolisis di tingkat desa, termasuk peluang pengembangannya sebagai usaha produktif berbasis lingkungan.

Melalui KKN Kolaboratif UNISDA Lamongan dan Institut Elkatarie bersama ICM Green Circular Community, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri energi, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sampah organik maupun sampah plastik.

Lombok Timur Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, 501 Ribu KK Mulai Didata

Hermanamrullah    Juli 30, 2026   

Lombok Timur Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, 501 Ribu KK Mulai Didata

Foto: Kepala Dinas Sosial Lombok Timur

Okenews.net– Kabupaten Lombok Timur resmi ditunjuk sebagai salah satu pilot project nasional dalam uji coba transformasi digital bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlinsos. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah, mengatakan sebanyak 501.140 Kartu Keluarga (KK) di Lombok Timur menjadi sasaran pendataan melalui Portal Perlinsos. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai pada Kamis (30/7/2026).

"Melalui Portal Perlinsos, kami ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Data yang akurat menjadi kunci agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran," ujar Siti Aminah.

Ia menjelaskan, Lombok Timur menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan perluasan uji coba Portal Perlinsos. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hanya Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram yang dipercaya menjalankan program tersebut.

Pendataan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri oleh masyarakat yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau melalui pendampingan petugas lapangan. Untuk mempercepat proses, Dinas Sosial melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator SIKS-NG desa dan kelurahan, kepala dusun, kepala lingkungan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), hingga aparatur sipil negara (ASN).

Menariknya, pelaksanaan pendataan ini dilakukan tanpa dukungan anggaran khusus.

"Program pendataan ini murni dilaksanakan secara sukarela. Tidak ada anggaran khusus yang disiapkan, tetapi semangat gotong royong para pendamping, perangkat desa, hingga ASN menjadi kekuatan utama untuk menyukseskan program nasional ini," kata Siti Aminah.

Melalui Portal Perlinsos, pemerintah dapat memverifikasi kelayakan calon penerima bantuan secara lebih akurat dengan memanfaatkan data yang telah terintegrasi, seperti kepemilikan aset, kendaraan, penggunaan listrik, hingga status pekerjaan anggota keluarga, termasuk ASN. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai.

Menurut Siti Aminah, digitalisasi data bansos ini diharapkan mampu menekan kesalahan pendataan, baik inclusion error (masyarakat mampu yang menerima bantuan) maupun exclusion error (masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan).

"Harapan kami, data masyarakat semakin valid sehingga seluruh program bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Dengan data yang akurat, penyaluran bansos akan lebih adil, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

M. Zaini Menang Telak, Warga Pancor Sanggeng Antusias Sambut Kepala Dusun Baru

Hermanamrullah    Juli 26, 2026   

M. Zaini Menang Telak, Warga Pancor Sanggeng Antusias Sambut Kepala Dusun Baru

Okenews.net – Antusiasme warga mewarnai pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun (Kadus) Pancor Sanggeng yang digelar pada Minggu (26/7). Proses demokrasi tingkat dusun tersebut berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, M. Zaini berhasil meraih kemenangan dengan memperoleh 70 suara, mengungguli dua kandidat lainnya, yakni M. Nasri yang memperoleh 54 suara, dan Alimudin dengan 9 suara. Dari total 135 Daftar Pemilih Tetap (DPT), hampir seluruh warga menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin dusun yang baru.

Kemenangan putra asli Dusun Pancor Sanggeng itu disambut suka cita oleh keluarga, pendukung, tokoh masyarakat, dan warga yang sejak awal mengikuti jalannya pemungutan hingga penghitungan suara.

Dalam pernyataannya usai dinyatakan terpilih, M. Zaini mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Ia menegaskan bahwa kemenangan tersebut merupakan kemenangan seluruh warga, bukan hanya para pendukungnya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pancor Sanggeng atas kepercayaan yang telah diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kemenangan ini bukan milik saya pribadi, tetapi kemenangan seluruh warga. Mari kita bersama-sama membangun Dusun Pancor Sanggeng menjadi lebih maju, aman, harmonis, dan sejahtera," ujar M. Zaini.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu setelah proses pemilihan usai serta menghilangkan perbedaan pilihan yang sempat terjadi selama pesta demokrasi berlangsung.

Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir berharap kepemimpinan baru mampu membawa perubahan positif bagi Dusun Pancor Sanggeng. Mereka menaruh harapan agar berbagai program pembangunan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi warga, penguatan peran pemuda, hingga menjaga nilai-nilai persatuan dan gotong royong.

Pelaksanaan pemilihan yang berlangsung aman dan kondusif dinilai menjadi bukti kedewasaan demokrasi masyarakat di tingkat dusun. Tingginya partisipasi warga juga menjadi modal penting bagi kepala dusun terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan penuh dari masyarakat.

Dengan mandat yang diberikan melalui proses demokrasi tersebut, M. Zaini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dusun yang lebih baik serta menghadirkan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Dusun Pancor Sanggeng.

Bupati Lotim Kucurkan Rp200 Juta untuk Lanjutkan Pembangunan Panti Asuhan Ampera

Hermanamrullah    Juli 22, 2026   

Bupati Lotim Kucurkan Rp200 Juta untuk Lanjutkan Pembangunan Panti Asuhan Ampera

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmennya dalam mendukung lembaga sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan anak. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memastikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk melanjutkan rehabilitasi asrama LKSA Panti Asuhan (PA) Ampera Pringgasela.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Milad ke-48 Yayasan Siti Khodijah dan LKSA PA Ampera yang dirangkaikan dengan Haul pendiri yayasan almarhum Mayor H. Ahmad Siddiq serta tasyakuran selesainya rehabilitasi ringan asrama oleh Korem 162/Wira Bhakti. Kegiatan berlangsung di Masjid Besar Jami'yyatul Qudsiyyah, Pringgasela, Rabu (22/7).

Dalam sambutannya, Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pembina, relawan, hingga para donatur yang selama hampir lima dekade terus menjaga keberlangsungan yayasan dalam membina anak-anak yatim.

Menurutnya, eksistensi LKSA PA Ampera hingga memasuki usia 48 tahun merupakan bukti kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian.

"Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan membantu pembangunan lanjutan asrama sebesar Rp200 juta. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas yang masih membutuhkan rehabilitasi," ujar Haerul Warisin.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim. Mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, Bupati menyebut orang yang memelihara anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Rasulullah di surga.

Selain itu, Bupati memberikan apresiasi kepada Korem 162/Wira Bhakti yang telah merehabilitasi sebagian asrama panti sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan sosial di Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua LKSA PA Ampera, Hasanain Ayyubi, mengatakan perjalanan lembaga yang dipimpinnya selama 48 tahun tidak terlepas dari kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi seluruh pengurus serta para pembina.

Ia menyampaikan, peringatan milad tahun ini menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan panjang yayasan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, termasuk Korem 162/Wira Bhakti atas bantuan rehabilitasi asrama.

"Selama 48 tahun, kami terus berupaya memberikan pendidikan, pembinaan, dan kasih sayang kepada anak-anak asuh agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik," ungkap Hasanain.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada 65 anak yatim piatu dan 55 lanjut usia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Lotim Janji Perbaiki Jalan Wisata Tetebatu dalam Dua Bulan

Hermanamrullah    Juli 22, 2026   

Bupati Lotim Janji Perbaiki Jalan Wisata Tetebatu dalam Dua Bulan

Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memastikan ruas jalan menuju kawasan wisata Tetebatu akan diperbaiki dalam waktu dua bulan ke depan. Komitmen tersebut disampaikan langsung saat membuka Festival Seni Olahraga Presean di Lapangan Desa Tetebatu, Rabu (22/7), yang dihadiri masyarakat serta wisatawan mancanegara.

Janji itu disampaikan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang sektor pariwisata. Tetebatu yang dikenal sebagai desa wisata tertua di Lombok Timur dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi destinasi unggulan.

Menurut Haerul Warisin, perbaikan jalan tidak hanya bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan pengalaman wisatawan yang datang berkunjung.

"Insyaallah dalam dua bulan ke depan jalan wisata di Tetebatu akan kita perbaiki. Pemerintah akan terus mendukung kegiatan yang menunjang pariwisata agar setiap tamu yang datang merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan terbaik," tegas Haerul Warisin.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang mampu memperkuat daya tarik wisata. Menurutnya, keramahan masyarakat dan kenyamanan wisatawan menjadi kunci agar sektor pariwisata mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Tidak boleh ada tamu yang merasa kecewa atau tidak nyaman. Jika wisatawan merasa puas, maka dampaknya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tetebatu, Sabli, mengungkapkan bahwa kunjungan wisatawan ke Tetebatu terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 23.168 orang dari berbagai negara. Sedangkan hingga pertengahan Juli 2026, jumlah kunjungan telah menembus lebih dari 19 ribu wisatawan.

Sabli berharap rencana perbaikan infrastruktur yang disampaikan Bupati dapat segera terealisasi sehingga semakin memperkuat posisi Tetebatu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat.

Selain menyampaikan perkembangan sektor pariwisata, Sabli juga mengakui realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desanya masih belum optimal. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa siap meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui sistem digitalisasi yang tengah dikembangkan.

"Kami berkomitmen meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB maupun pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, seiring penguatan sistem pelayanan berbasis digital," pungkasnya.

PUPR Lombok Timur Tampilkan Peta Digital Jalan, Prioritas Perbaikan Kini Lebih Transparan

Hermanamrullah    Juli 16, 2026   

PUPR Lombok Timur Tampilkan Peta Digital Jalan, Prioritas Perbaikan Kini Lebih Transparan

Okenews.net– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur memperkenalkan inovasi berupa peta digital kondisi jalan yang memuat informasi ruas jalan yang telah ditangani maupun yang masih menunggu perbaikan.

Peta digital tersebut dipaparkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Lombok Timur, Aprian, menggunakan perangkat tablet sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam penanganan infrastruktur jalan.

Menurut Aprian, setiap ruas jalan pada aplikasi ditampilkan dengan kode warna yang memudahkan masyarakat maupun pemerintah mengetahui kondisi terkini di lapangan.

"Warna hijau menunjukkan kondisi jalan baik, kuning menandakan kondisi sedang, sedangkan merah menunjukkan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan menjadi prioritas penanganan," jelas Aprian, Selasa (15/7/2026).

Ia menuturkan, sistem pemetaan digital tersebut menjadi dasar dalam menyusun skala prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain mempermudah proses perencanaan, aplikasi ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap progres pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Lombok Timur. Dengan data yang diperbarui secara berkala, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Melalui inovasi ini, Dinas PUPR Lombok Timur berharap proses pengambilan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur jalan menjadi lebih cepat, terukur, dan transparan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria

Hermanamrullah    Juli 14, 2026   

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria

Okenewes.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun Komisi Nasional (Komnas) HAM pada Senin (13/07/2026). Kajian tersebut merupakan masukan untuk memperkuat penanganan konflik agraria melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

"Konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di bidang pertanahan. Di dalamnya terdapat persoalan hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM ini menjadi panduan yang sangat penting dalam upaya menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh," ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Dialog Rekomendasi Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM, di gedung Komnas HAM, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Ossy Dermawan mengapresiasi penyusunan kajian yang dilakukan Komnas HAM selama hampir tiga tahun. Menurutnya, dokumen tersebut memandang konflik agraria sebagai persoalan yang bersifat struktural sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga.

Wamen Ossy menilai, hasil kajian beserta rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperkuat penyelesaian konflik agraria. Jajaran Kementerian ATR/BPN siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pembahasan bersama terhadap kasus-kasus prioritas, hingga menjadikannya sebagai bahan penyusunan kebijakan dan regulasi pertanahan ke depan.

"Kami akan melaporkan hasil kajian ini kepada Bapak Menteri. Kami juga melihat ada peluang untuk memperkuat substansi penyelesaian konflik agraria melalui penguatan regulasi sehingga langkah-langkah penyelesaiannya memiliki landasan yang semakin kuat," kata Wamen Ossy.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Putu Elvina, mengatakan bahwa hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM disusun bukan hanya untuk Kementerian ATR/BPN. Kajian ini disusun sebagai masukan bagi berbagai kementerian dan lembaga karena penyelesaian konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanahan, namun juga kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta sektor lain yang saling berkaitan.

"Isu HAM bersifat multidimensi dan multisektor. Karena itu, rekomendasi kajian ini perlu menjadi masukan bagi kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam pembahasan regulasi yang sedang berjalan. Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting sebagai upaya mencegah konflik agraria yang terus berulang," ungkap Putu Elvina.

Pada kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN hadir mengikuti dialog dengan didampingi oleh, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; serta Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan, Hizkia Simarmata. 

Festival 17 Agustus Sakra Barat Siap Digelar, Panitia Matangkan Persiapan Pesta Rakyat

Hermanamrullah    Juli 12, 2026   

Festival 17 Agustus Sakra Barat Siap Digelar, Panitia Matangkan Persiapan Pesta Rakyat

Okenews.net– Panitia Festival 17 Agustus 2026 Kecamatan Sakra Barat terus mematangkan persiapan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Minggu (12/7/2026), seluruh unsur panitia menyatukan langkah untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan meriah, aman, tertib, dan sukses.

Ketua Panitia Festival 17 Agustus 2026 Sakra Barat, Fikry Putra Revolusi, mengatakan festival tahun ini dirancang menjadi pesta rakyat yang mampu menghadirkan hiburan sekaligus mempererat persatuan dan semangat gotong royong masyarakat.

"Festival ini adalah milik seluruh masyarakat Sakra Barat. Karena itu kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskannya. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang solid, kami optimistis Festival 17 Agustus 2026 akan menjadi perayaan yang membanggakan dan dikenang oleh masyarakat," ujar Fikry.

Festival akan dipusatkan di Lapangan Umum Sakra Barat dengan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari hiburan rakyat, pentas seni dan budaya, pertunjukan kreativitas generasi muda, berbagai perlombaan, hingga hiburan musik yang melibatkan masyarakat dari seluruh desa di Kecamatan Sakra Barat.

Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM, pedagang lokal, komunitas kreatif, dan berbagai sektor usaha yang akan meramaikan kawasan festival.

Dukungan penuh datang dari Camat Sakra Barat, Kamaluddin, S.Adm. Menurutnya, Pemerintah Kecamatan mengapresiasi semangat panitia dalam menyiapkan agenda besar tersebut dan siap memberikan dukungan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

"Festival ini bukan sekadar perayaan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kecamatan akan terus berkoordinasi dengan seluruh unsur Forkopimcam agar seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sukses," kata Kamaluddin.

Komitmen serupa disampaikan Kapolsek Sakra Barat, IPTU Anhar, yang memastikan jajaran kepolisian siap mendukung pengamanan selama festival berlangsung.

"Kami siap bersinergi dengan Forkopimcam, panitia, pemerintah desa, TNI, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh pihak terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama festival berlangsung. Kenyamanan masyarakat menjadi prioritas kami," tegasnya.

Sementara itu, dukungan dari dunia pendidikan juga mengalir. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Sakra Barat, Taufik Ismail, S.Pd, menegaskan pihaknya siap berpartisipasi aktif dalam menyukseskan festival sebagai sarana menanamkan nilai nasionalisme dan cinta tanah air kepada generasi muda.

"Kami mengapresiasi inisiatif panitia yang menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. UPTD Dikbud siap mendukung penuh, dan kami berharap seluruh guru serta siswa SD dan SMP di Kecamatan Sakra Barat dapat ikut menyemarakkan festival sebagai bagian dari pembelajaran tentang nasionalisme, kebersamaan, dan kecintaan terhadap budaya bangsa," ungkap Taufik.

Sinergi antara panitia, Pemerintah Kecamatan, Forkopimcam, dunia pendidikan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pelaku UMKM, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menyukseskan Festival 17 Agustus 2026 yang diproyeksikan sebagai salah satu agenda terbesar peringatan HUT ke-81 RI di Kecamatan Sakra Barat.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, panitia optimistis seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung semarak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menjadi ajang hiburan, festival ini diharapkan menjadi simbol persatuan, semangat gotong royong, serta mendorong tumbuhnya kreativitas dan geliat ekonomi lokal.

Panitia juga mengajak seluruh masyarakat untuk hadir, berpartisipasi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung agar Festival 17 Agustus 2026 benar-benar menjadi pesta rakyat yang membanggakan bagi seluruh warga Kecamatan Sakra Barat.