Tak Ingin Gaduh, Bupati Minta Koalisi LSM Batalkan Demo

Redaksi    November 16, 2021   

Tak Ingin Gaduh, Bupati Minta Koalisi LSM Batalkan Demo

Okenews.net - Gelombang protes dari masyarakat atas tak dikasinya masuk Bupati Lombok Tengah ke dalam Sirkuit Mandalika untuk mengikuti Peresmian Sirkuit Mandalika Lombok oleh Presiden terus terjadi. 

Bahkan  aksi demo Bela Pemimpin dari gabungan koalisi LSM akan dilakukan besok Rabu (16/11/2021) di Bundaran Penujak hingga bundaran Sirkuit Mandalika. 

Aksi tersebut akhirnya batal dilakukan setelah Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri bertemu dengan seluruh LSM di Bale Selak Gejuh Praya. 

Bupati meminta kepada koalisi LSM Bela Pemimpin untuk membatalkan acara tersebut, sebab akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 

"Terimakasih yang setinggi tingginya atas rasa simpati dan empati teman teman LSM, namun demi ketenangan dan kenyamanan masyarakat Lombok Tengah kami mohon untuk dibatalkan" ungkapnya saat bertemu dengan koalisi LSM, Selasa (16/11/2021).

Bupati mengatakan setiap manusia ada sisi lebih dan sisi kurangnya. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, karena hal-hal seperti itu menjadikan refrensi untuk diperbaiki ke depan  

"Mari kita saling memaafkan. Kalaupun saya ada salah maka saya juga atas nama masyarakat dan pribadi meminta maaf kepada Pemprov dan seluruh masyarakat Lombok Tengah," ungkapnya. 

Sementara itu Koordinator Aksi Bela Pemimpin Saidin Al-Fajri memahami apa yang menjadi keinginan Bupati yang ingin melihat masyarakatnya tenang dan tak ada kegaduhan, karena itu Koalisi LSM sepakat untuk membatalkan kegiatan itu. 

"Kita hargai keputusan pak Bupati, beliau langsung bertemu dengan LSM untuk mereda rencana aksi besar besaran itu" ujarnya.

Sebenarnya kata Saidin aksi demonstrasi sudah matang direncanakan bahkan sejumlah titik petinggi LSM sudah melakukan rapat. Surat pemberitahuan sudah dilayangkan ke Polres Lombok Tengah. 

Pihaknya akan menutup akses keluar masuk menuju sirkuit sebelum Gubernur meminta maaf kepada masyarakat Lombok Tengah namun demikian sikap Bupati mendatangi lokasi rapat rencana aksi dan meminta agar dibatalkan. "Kalau tak Bupati yang meminta maka kami tak akan batalkan" jelasnya.

Kedepannya kata Saidin, Pemprov diminta untuk lebih menghargai Bupati Lombok Tengah sebab apapun alasannya Bupati adalah pemimpin Lombok Tengah. 

"Kedepannya supaya kita saling harga menghargai, kami akan hargai bapak jika menghargai Bupati atau pemimpin kami, kalau tak Bupati Lombok Tengah yang minta langsung dihentikan maka kami akan turunkan masa besar besaran" tutupnya.

Program NTB Bidang Lingkungan Mendapat Apresiasi dalam Talkshow di Inggris Raya

Redaksi    November 13, 2021   

Program NTB Bidang Lingkungan Mendapat Apresiasi dalam Talkshow di Inggris Raya

Okenews.net - Empat program unggulan  Pemerintah Provinsi NTB di bidang lingkungan yakni  Zero Waste, NTB Hijau, Energi Baru Terbarukan dan Eco-Tourism mendapat pengakuan dan apresiasi pada Talkshow UNFCCC COP26 di Glasgow, Inggris Raya, Jum'at 12/11. 

Keempat program unggulan tersebut dipaparkan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah saat diundang menjadi salah satu pembicara, mewakili Indonesia dari unsur pemerintah daerah, dalam acara yang mengangkat tema Green Economy and Infrastructure Development: A High Call For Urgency tersebut. 

Ummi Rohmi memaparkan strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam usahanya menuju Net Zero Emission pada tahun 2050 sebagai upaya mengurangi resiko akibat perubahan iklim. 

"Alhamdulillah capaian Provinsi NTB diakui dan diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dan perwakilan beberapa negara sahabat seperti Denmark dan Inggris," tutur Ummi Rohmi. 

Wagub perempuan pertama NTB tersebut menegaskan, melalui kerja kolaborasi dan sinergi bersama semua stakeholders Pemprov NTB mampu memberikan aksi nyata dalam mengurangi resiko akibat perubahan iklim yang menjadi pembahasan utama isu global oleh pemimpin-pemimpinnya. 

"Kami optimis, NTB mampu secara gemilang menjadi salah satu provinsi terdepan dalam aksi nyata dalam mengurangi resiko akibat perubahan iklim yang menjadi pembahasan utama isu global oleh pemimpin-pemimpinnya," ungkapnya. 

Provinsi NTB sendiri sedang mewakili Indonesia dalam acara UNFCCC atau United Nations Framework on Climate Change Confidence melalui Committee on Parties ke 26 (COP-26), di Glasgow, United Kingdom.

UNFCC merupakan kegiatan yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya komitmen perubahan iklim yang terjadi di dunia. Setiap peserta telah melakukan screening dan swab setiap hari sebelum mengikuti agenda.

Capai Herd Immunity, Aktivitas Masyarakat Lotim Mulai Dilonggarkan

Redaksi    November 08, 2021   

Capai Herd Immunity, Aktivitas Masyarakat Lotim Mulai Dilonggarkan

Okenews.net - Setelah berbulan-bulan proses vaksinasi dilakukan dengan kerja keras oleh semua pihak di Lombok Timur, akhirnya herd immunity berhasil terwujud. Sehingga aktivitas masyarakat pun mulai dilonggarkan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB telah berhasil mencapai target 70,21 persen hari ini (Senin 08/11/2021). Dengan demikian herd immunity telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Lombok Timur. Meski demikian, masyarakat diharuskan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerima vaksinasi baik dosis pertama maupun kedua.

"Alhamdulillah capaian vaksinasi per hari ini 70,21 persen. Artinya secara teori epidemiologi kita sudah mencapai herd immunity," terang Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Dr. Pathurahman saat konferensi pers.

Dengan tercapainya herd immunity di Lombok Timur, secara otomatis menjadikan Lombok Timur saat ini menempati level l. Adapun capaian level itu ditentukan oleh tiga indikator. Satu tambahan indikator berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 24 per bulan Juli 2021.

"Indikator level bagi suatu daerah ada tiga yaitu pertama transmisi komunitas, terdiri dari tiga sub yaitu kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit dan kematian. Indikator kedua kapasitas respon, sub indikatornya testing, tracking dan treatment. Dan terakhir indikator capaian vaksinasi berdasarkan instruksi Mendagri," paparnya.

Ia juga menegaskan, terwujudnya herd immunity,  secara otomatis aktivitas masyarakat bisa mulai dilonggarkan. Selain yang paling utama menerima suntikan vaksin. 

"Secara teori aktivitas mulai dilenturkan, tapi tetap dengan Prokes ketat, dana utamanya telah divaksin," kata Pathurrahman

Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taofik mengatakan, secara manual saat ini Lombok Timur telah mencapai herd immunity atau 70 persen dari jumlah penduduk 952,470 tapi masih terdapat selisih data sekitar 7 persen. 

Ia menyebutkan, data V-Care yang terinput masih 63 persen. Oleh karena itu, akan dilakukan input data manual ke V-Care oleh Batalyon V-Care yang langsung berpusat di Polres Lombok Timur, karena yang menjadi acuan pemerintah pusat adalah data V-Care 

"Itu terjadi karena petugas kita melakukan vaksinasi door to door sehingga saat input terkendala. Jadi data itu akan diinput oleh Batalyon V-Care yang sudah diaktifkan," papar Taofik.

Menariknya, proses vaksinasi di Lombok Timur berbeda dengan 4 kabupaten/kota lain di Pulau Lombok, meskipun lebih dahulu mencapai herd immunity. 

Selain sasarannya lebih sedikit, ada intervensi pihak lainnya seperti Polda, Korem dan Pemprov juga tinggi. Sementara Lombok Timur berhasil mencapai herd immunity secara mandiri.

"Kita mungkin terlambat, tapi kita mandiri dan sasaran kita terbesar. Atas capaian itu, kami sampaikan apresiasi kepada para Nakes, Babinsa dan Babinkamtibmas yang tiap hari berjibaku. Kami juga sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah bersabar," ucapnya.

Sementara Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suriyono mengatakan, usaha dan kerja bersama yang telah dilakukan oleh semua pihak, akhirnya herd immunity terwujud.

Hal ini menjadi bukti konsistensi dan tanggungjawab untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ia mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan pihak terkait, utamanya para tenaga kesehatan atas komitmen tersebut.

"Ini adalah hasil dari kerja bersama antara TNI/Polri, Pemda dan seluruh stakeholder. Apa yang kita lakukan semata-mata untuk menyelamatkan nyawa rakyat," tandasnya. 

Bahas Raperda, Bupati Lotim Ingatkan DPRD Pentingnya Pra Fasilitasi Gubernur

Redaksi    November 03, 2021   

Bahas Raperda, Bupati Lotim Ingatkan DPRD Pentingnya Pra Fasilitasi Gubernur

Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengingatkan DPRD Lombok Timur mengenai pentingnya pra fasilitasi oleh Gubernur sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah.

Bupati mengingatkan hal itu terkait dua rancangan peraturan daerah yang diajukan DPRD yaitu Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Keluarganya. Kedua, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayanan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. 

Menurur bupati, pra fasilitasi yang diikuti rekomendasi gubernur berpengaruh terhadap rancangan perda yang dihasilkan nantinya. Penegadan itu disampaikan pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat bupati terhadap penjelasan DPRD atas pengajuan 2 Raperda usulan inisiatif DPRD tahun 2021 yang berlangsung Rabu (3/11/2021).

Bupati juga mengingatkan materi raperda belum memiliki unsur kelokalan, bahkan dinilai tidak memiliki perbedaan dengan regulasi pusat. Materi raperda juga diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. 

Bupati juga menyebut perlunya pencantuman sanksi administratif bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan, utamanya dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayanan Kecil, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam, mulai dari peringatan tertulis sampai dengan denda administratif. Pencantuman sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Perda nantinya.

Secara umum bupati mengapresiasi pengajuan Raperda tersebut sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab DPRD terhadap masyarakat Lombok Timur, khususnya pekerja migran, nelayan, serta petambak garam.

Sebelumnya DPRD telah mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Diawal tahun 2021 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Keduanya adalah Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Perda tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.

Retno Sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Dua Ranperda

Redaksi    November 02, 2021   

Retno Sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Dua Ranperda

Okenews.net - Dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (02/11/2021), Sri Retnowati menyampaikan laporan komisi IV mengenai hasil pembahasan atas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Disampaikan Retno, tanggal 5 Juli yang lalu beberapa substansi krusial dari materi muatan Ranperda terhadap penyelenggaraan kearsipan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah dapat dirampungkan dan disepakati bersama antara komisi IV dan perwakilan pemerintah daerah. 

"Namun, sebelum persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD terlebih dahulu dilakukan fasilitasi atau dilakukan pembinaan oleh Gubernur melalui melalui biro hukum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat," jelas Dewan fraksi PKS Dapil Jonggat - Pringgarata itu.

Hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah diterima oleh bagian hukum Setda Lombok Tengah. Selanjutnya disampaikan kepada Komisi IV sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Secara umum, hasil fasilitasi oleh biro hukum Setda Provinsi NTB lebih banyak memberikan saran perbaikan terhadap aspek penulisan daerah sedangkan terhadap beberapa substansi tertuang dalam batang tubuh Ranperda ini tidak mengalami perubahan secara umum.

Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak disampaikan rinciannya terdiri dari 9 bab 77 pasal dengan rincian sebagai berikut.

Bab 1 ketentuan umum terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 5 yang memuat mengenai beberapa istilah maksud tujuan asas dan ruang lingkup pembinaan kearsipan. Bab 2 terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 8 yang memuat ketentuan mengenai ruang lingkup pembinaan pengawasan dan pemberian penghargaan.

Bab 3 sumber daya kearsipan terdiri dari 15 pasal mulai dari pasal 9 sampai dengan pasal 25 dengan muatan ketentuan mengenai organisasi kearsipan SDM kearsipan prasarana dan sarana serta pendanaan.

Bab 4 pengelolaan arsip terdiri dari pasal 42 pasal yaitu pasal 25 sampai dengan pasal 68 yang memuat ketentuan mengenai pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.

Bab 5 perlindungan dan penyelamatan terdiri dari 2 pasal mulai dari pasal 69 sampai dengan pasal 70 berisi ketentuan terkait kewajiban pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan penyelamatan.

Bab 6 pembentukan simpul jaringan terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 71 sampai dengan pasal 72 yang berisi ketentuan mengenai tugas dari lkd sebagai simpul jaringan.

Bab 7 membuat ketentuan mengenai sanksi pidana kurungan atau pidana denda. Bab 8 ketentuan lain-lain terdiri dari 2 pasal mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 75 yang memuat ketentuan mengenai mengenai jaminan kesehatan dan tunjangan bagi arsiparis. Bab 9 ketentuan penutup terdiri dari 2 pasal mulai dari pasal 76 sampai dengan pasal 77 yang memuat ketentuan pemberlakuan.

Sementara, lanjut Retno, Ranperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak terdiri dari 17 bab dan 31 pasal dengan rincian sebagai berikut, Bab 1 ketentuan umum terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 2 yang memuat mengenai beberapa istilah dan tujuan. 

Bab 2 ruang lingkup terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 3 yang memuat ketentuan mengenai ruang lingkup peraturan daerah. Bab tiga prinsip dan strategi terdiri dari 4 pasal mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 7 dengan muatan ketentuan mengenai strategi implementasi.

Bab 4 hak anak terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 8 sampai dengan pasal 9 yang memuat ketentuan mengenai hak anak dan jenis-jenis perlindungan terhadap anak. Bab 5 peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terdiri dari 2 pasal mulai dari pasal 11 sampai dengan pasal 12 berisi ketentuan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Bab 6 koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga masyarakat terkait terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 12 yang berisi ketentuan mengenai pembentukan gugus tugas pengawasan. Bab 7 terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 13 yang memuat ketentuan peran tugas dalam melaksanakan pengawasan. Bab 8 tanggung jawab orang tua terdiri dari 2 pasal mulai dari pasal 14 sampai dengan pasal 15 yang memuat ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua serta pengalihannya.

Bab 9 kewajiban keluarga terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 16 diatur mengenai tanggung jawab dari masing-masing keluarga. Bab 10 tanggung jawab masyarakat terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 17 yang mengatur mengenai rincian peran masyarakat. Bab 11 peran dan tanggung jawab dunia usaha terdiri dari 3 pasal yaitu mulai dari pasal 18 sampai dengan pasal 20 dalam bab ini mengatur tentang peran dan tanggung jawab dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan.

Bab 12 sekolah ramah anak pelayanan kesehatan ramah anak dan desa atau kelurahan layak anak terdiri dari 6 pasal yaitu mulai dari pasal 21 sampai dengan pasal 26 yang mengatur ketentuan mengenai standarisasi sekolah pelayanan kesehatan anak dan desa atau kelurahan layak anak.

Bab 13 pendanaan terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 27 yang mengatur mengenai sumber-sumber pendanaan baik yang berasal dari dana APBD maupun sumber dana yang lain. Bab 14 sanksi, terdiri dari 2 pasal yaitu mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 29 mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif

Bab 15 penghargaan terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 30 mengatur mengenai ketentuan pemberian penghargaan bagi satuan pendidikan pelayanan kesehatan desa atau kelurahan lembaga masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini secara optimal. Bab 16 ketentuan terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 31 yang memuat ketentuan mengenai pemberlakuan.

Menanggapi hasil pembahasan atas Ranperda tentang kabupaten layak anak dan Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, DPRD Lombok Tengah setuju dua Ranperda tersebut dilanjutkan menjadi Perda.

Aklamasi, Pathul Bahri Kembali Nakhodai PCNU Lombok Tengah

Redaksi    Oktober 31, 2021   

Aklamasi, Pathul Bahri Kembali Nakhodai PCNU Lombok Tengah

Okenews.net - Seperti yang sudah diprediksikan, Pathul Bahri bakal dengan mudah melenggang ke kursi Ketua PCNU benar adanya. HL PathulBahri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PCNU periode kedua 2021-2026.

Dari seluruh Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki hak suara menyatakan secara bulat Pathul Bahri sebagai Ketua Tanfidziah PCNU Periode 2021-2026.

Untuk diketahui sebanyak 13 MWC di Kabupaten Lombok Tengah. Dari 12 Kecamatan hanya Kecamatan Praya yang memiliki dua MWC. Masing-masing MWC mengutus dua orang untuk memilih Ahlul Halli wal Aqdi. Tetapi saat pemilihan Ketua PCNU atau Ketua Tanfidziah masing-masing MWC mengutus satu orang yang memiliki hak suara.

Sebelumnya MWC telah memilih 5 orang Ahlul Halli wal Aqdi Konfercab NU Kabupaten Lombok Tengah. Mereka adalah TGH Lalu Habiburahman Faisal pengasuh Ponpes Manhalul Ulum Praya dengan 11 suara, TGH Ma'arif Makmun Diranse pengasuh Ponpes Manhalul Ma'arif Darek dengan 6 suara. TGH Lalu M. Nur Pimpinan Ponpes Nurul Ulum Mertak Tombok Praya 6 suara, TGH Basrun Abas Ponpes Riyadatul Ulum Mentokan Darek Praya Barat Daya 5 suara. TGH Lalu Ahmad Tamin Hari pimpinan Ponpes At-Tamimi Brangsak Praya 5 suara.

Selanjutnya Ahlul Halli wal Aqdi ini memilih dan menetapkan Rais Suryah PCNU Kabupaten Lombok Tengah masa khidmat 2021-2026. Kemudian Rais Suryah PCNU ini memberikan restu kepada Pathul Bahri sebagai Ketua PCNU Kabupaten Lombok Tengah. 

Sejak dibuka oleh Ketua PWNU NTB Prof Dr H Masnun, suasana penuh demokratis terlihat dalam proses pemilihan Ketua PCNU (Ketua Tanfidziah maupun pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi serta Ketua Rais Suryah. Semua berjalan dengan landai dan penuh kekeluargaan.

Samsudin mantan Kades Pemepek Kecamatan Pringgarata ikut mendaftar sebagai calon ketua PCNU namun tak memiliki syarat dukungan minimal 4 orang untuk maju menjadi calon. Sayang Samsudin tak didukung satupun dari 13 MWC. Seluruh MWC mengusung Pathul Bahri sebagai Ketua PCNU atau Tanfidziah. 

Dengan demikian maka Pathul Bahri secara aklamasi dan ditetapkan sebagai Ketua PCNU Kabupaten Lombok Tengah periode 2021-2026.

Pimpinan sidang Ahlul Halli wal Aqdi yang dipimpin TGH Jamiludin dari PWNU akhirnya memutuskan dan menetapkan Ketua Rais Suryah PCNU Kabupaten Lombok Tengah TGH Ma'arif Makmun Diranse. 

Dengan melihat hasil Konfercab kali ini maka komposisi kepengurusan ini sama dengan komposisi pengurus sebelumnya. Yakni Ketua Tanfidziah HL Pathul Bahri dan Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Lombok Tengah TGH. Ma'arif Makmun Diranse.

Pilih Pemimpin, PCNU Lombok Tengah Gelar Konfercab

Redaksi    Oktober 31, 2021   

Pilih Pemimpin, PCNU Lombok Tengah Gelar Konfercab

Okenews.net - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Tengah menggelar konferensi cabang (Konfercab) NU ke 12 di Ponpes Manhalul Ulum Praya, Ahad (31/10/2021). 

Kegiatan ini dilakukan guna memilih pemimpin baru. Konfercab ini dibuka Ketua PWNU NTB Prof Dr Masnun Tahir yang juga Rektor UIN Mataram. 

Adapun tema kegiatan "mengokohkan khalakah menuju tradisi untuk penguatan potensi dan kemandirian jam'iyah Nahdlatul Ulama".

Hadir Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah, Senator senayan TGH Ibnu Kholil. Kakanwil Kemenag Provinsi NTB, pejabat tinggi Pemkab Lombok Tengah dan PCNU dari sejumlah Kabupaten Kota di NTB.

Ketua PCNU Kabupaten Lombok Tengah Pathul Bahri mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai forum pertanggungjawaban pengurus cabang, forum penyusunan pokok pokok program kerja, dan forum khalakah dan diskusi masalah keumatan. 

Ia menegaskan, perjalanan organisasi NU di Lombok Tengah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berbagai program sudah dilaksanakan, baik sosial ekonomi maupun pendidikan. 

Hal itu tak lepas dari dukungan nahdiyin dan nahdiyat, namun kalau dinilai mengalami kemunduran, Pathul mengakui, itu karena kesalahan dan kekurangan dirinya. Sebaliknya jika maju dan berkembang pesat maka itu karena banyak orang.  

"Kalau orang menilai era saya NU mundur, maka itu karena kesalahan saya pribadi, namun sebaliknya jika masyarakat menilai maju maka itu karena banyak orang. Bukan saya sendiri," ujarnya merendah.

Bupati Lombok Tengah itu membeberkan beberapa program besar yang sudah dilakukan di eranya di antarnya, bidang kesyuriyahan, Pathul mengatakan, sudah lakukan bahtsul masail di Ponpes Manhalul Ma'arif  tahun 2018, sehingga muncul wirid 9 yang bersumber dari amal amalan yang sudah berkembang di kalangan jamaah NU.

Kini wirid 9  tidak hanya dibaca oleh jamaah NU Lombok Tengah saja, tetapi sudah diamalkan oleh jamaah dan majelis taklim serta pondok pesantren di NTB.  

Kedua Dakwah Jamaiyah. Melalui lembaga lembaga NU telah melaksanakan berbagai program kegiatan yang menyentuh jamaah NU. 

Selain itu kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan ghiroh warga NU dalam meningkatkan ukhuwah nahdliyah dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran ahlussunah wal jamaah annahdliyah.

Ketiga, bidang pendidikan, PCNU mendorong dan fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan/pembelajaran di satuan pendidikan dan yayasan pondok pesantren di kalangan NU dan melalui badan otonom, mendukung dan fasilitasi buku teks ke NU.

Selanjutnya konsolidasi organisasi dan program melalui pembentukan pengurus di tingkat kecamatan dan ranting. Pembentukan lembaga PCNU sebagai departemenisasi struktur Tanfidziah PCNU mendorong kader kader NU untuk membentuk ranting NU jumlahnya 64 ranting, sesuai kebutuhan organisasi.

Adapun program lainnya adalah kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bantuan bencana, santunan, masa tanggap darurat dengan mendorong kader melakukan gerakan sosial. 

Keenam, kaderisasi melalui pendidikan kader NU, pendidikan Banom NU dan PKPNU. Dan ketujuh, pembangunan Kantor PCNU Lombok Tengah sebagai pusat kegiatan dan dakwah.

Sementara itu Ketua PWNU NTB Prof Dr Masnun Tahir dalam sambutannya sangat mengapresiasi keberadaan kepengurusan NU di bawah Pathul Bahri. Sebab banyak sekali kegiatan di NU, kemajuan dan perkembangan NU sangat pesat.

"Saking banyaknya kegiatan sehingga saya tidak banyak yang bisa saya hadiri. NU di Lombok Tengah sangat ramai bahkan pohon-pohon dan jalan-jalan NU semua," ungkapnya. 

Lebih menggembirakan lagi menurut Prof Masnun, saat ini Kantor PCNU sedang dibangun lantai dua dengan total nilai mencapai lebih dari 3 miliar. 

Hal ini jelas suatu kemajuan tersendiri. Untuk itu dia berharap agar pembangunan yang baru 45 persen itu dilanjutkan kembali. 

"Saya berharap tidak hanya lantai 2 namun kalau bisa lantai 9 sesuai dengan bintang kebesaran NU" jelasnya.

Dia  berharap agar kegiatan ini memiliki nilai manfaat yang besar bagi kepentingan umat dan berharap konfercab ini ada ruang diskusi dan muhasabah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Rektor UIN Mataram itu menegaskan, NU tak lagi berfikir sektarian namun berfikir global untuk menyongsong kemajuan daerah. 

"Soal ketua silahkan dimusyawarahkan, tidak ada intervensi, yang ada intervensi lewat doa untuk yang terbaik," paparnya. 

"Selamat berkonfrensi. Semoga selaras dengan kebijakan NU dan selaras dengan pembangunan daerah. Tetap bersatu dan jaga persatuan," tutupnya.

Serap Aspirasi, Ahmad Supli Dimintai Program

Redaksi    Oktober 29, 2021   

Serap Aspirasi, Ahmad Supli Dimintai Program

Okenews.net - Dalam agenda reses atau serap aspirasi yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Dapil 1 Praya - Praya Tengah H. Ahmad Supli dimintai berbagai program oleh konstituennya.

H Ahmad Supli saat melakukan reses

Dalam resesnya, Supli menyerap aspirasi berupa program fisik dan program pemberdayaan. Adapun Konstituen yang telah didatangi Supli di antaranya warga desa Dakung, Jurang Jaler, Jontlak, Gerantung, Pengadang, Batunyala, Lelong, Kelebuh dan Pejanggik.

Dewan dua periode asal kelurahan Leneng itu menjelaskan, dalam resesnya kali ini warga meminta agar jalan yang masih bermasalah segera diperhatikan, seperti ruas jalan yang ada di desa Jurang Jaler tepatnya di dusun Mertak Men.

"Warga di desa Pengadang juga meminta program rehabilitasi kandang komplek sapi berupa pemagaran, kemudian bibit sapi dan program penggemukan sapi," kata Supli, Jumat (29/10/2021).

Kelompok pemuda yang hadir reses meminta agar diberikan pembinaan. Sementara kelompok ibu-ibu, selain meminta program pembinaan juga minta diberikan alat produksi rumah tangga.

Warga juga meminta agar pemerintah daerah melakukan Hotmix jalan di desa Dakung menuju Sanggeng. Faktanya, jalan tersebut memang sudah rusak. Sehingga warga berharap pemerintah memperhatikan dan segera melakukan perbaikan. Jika dibiarkan terlalu lama maka akan semakin parah.

"Tidak hanya itu, warga juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pengerasan jalan di desa Lelong," terang dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Bantuan berupa perbaikan PAUD dan TK di beberapa tempat disampaikan warga. Warga berharap segera dilakukan rehabilitasi terhadap bangunan PAUD dan TK.

 

"Menanggapi berbagai aspirasi warga, saya sampaikan bahwa reses kali ini untuk pembahasan anggaran APBD perubahan tahun 2022 dan seterusnya. Terhadap semua aspirasi sudah kita catat untuk selanjutnya kita perjuangkan dan realisasikan di tahun-tahun berikutnya," pungkasnya.

Jelang Pelantikan, Kader Baru NasDem NTB Bermunculan

Redaksi    Oktober 29, 2021   

Jelang Pelantikan, Kader Baru NasDem NTB Bermunculan

Okenews.net - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem NTB menggelar konferensi pers jelang Pelantikan Pengurus DPW di Bonum Coffee, Kota Mataram, Kamis (28/10/2021). 

Organizing Committee Pelantikan Pengurus DPW Partai Nasdem NTB Hafid Hasyim mengatakan, Partai NasDem bakal melantik kepengurusan periode 2021-2024, Senin (1/11/2021) mendatang di Prime Park Hotel and Convention. Pelantikan dijadwalkan bakal dihadiri Wakil Ketuam Umum DPP Partai NasDem, Ahmad HM. Ali.

"Nama-nama calon yang bakal bergabung dalam kepengurusan Partai NasDem yang baru akan menjadi kejutan. Kata kuncinya adalah kolaborasi," ungkap Hafid Hasyim.

Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Ardany Zulfikar menambahkan, pada acara pelantikan nanti, beberapa Tokoh Nasional dari Anggota DPR-RI Fraksi Partai NasDem juga akan ikut menyaksikan kemeriahan acara tersebut.

"Yang jelas struktur kepengurusan kali ini akan lebih berwarna, karena melibatkan semua komponen. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, pengusaha dan lainnya," katanya.

Dikatakan Ardany Zulfikar, Provinsi NTB nantinya bakal menjadi basis partai besutan Surya Paloh tersebut. Sebab di kabupaten/kota di NTB, Partai NasDem memiliki fraksi penuh. Hal itu pun membuatnya optimistis ke depan, Partai NasDem di NTB akan menjadi pemenang. Terlebih, Ketua DPW Partai saat ini Hj. Sitti Rohmi Djalilah merupakan figur yang sangat kuat.

"Beliau memilki figur yang kuat dan menjadi sosok yang mengayomi sebagai seorang ibu. Karena Ummi Rohmi satu-satunya wanita yang menjadi Ketua Partai di NTB," tandasnya.

Acip Ikroman, Sekretaris Panitia Pelantikan menambahkan, teknis persiapan pelantikan tataran Pengurus DPW Partai NasDem NTB sudah mencapai 98 persen. Tinggal menunggu pelantikan Senin mendatang.

"Harapannya Partai NasDem menjadi partai yang unggul. Dan kami optimistis, Partai NasDem akan menjadi pemenang di NTB," katanya penuh yakin.

Fokus Bidang Pendidikan, Wabup Janji Tingkatkan Sarpras

Redaksi    Oktober 27, 2021   

Fokus Bidang Pendidikan, Wabup Janji Tingkatkan Sarpras

Okenews.net - Salah satu program pembangunan dalam RPJMD 2018-2023 adalah berfokus pada bidang pendidikan sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia yang disebut sebagai investasi menciptakan masyarakat sejahtera. 

Mewujudkan hal itu, Pemda Kabupaten Lombok Timur berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) di bidang pendidikan demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. 

Hal itu disampaikan Wakil Bupati H. Rumaksi Sj pada acara peresmian gedung sekolah dari DAK fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021 di SMP Negeri 1 Terara.

Wabup menegaskan, sejauh ini pemerintah masih mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang demi memajukan kehidupan masyarakat kabupaten Lombok Timur.

“Diharapkan hal tersebut berguna untuk beradaptasi dengan kemajuan IPTEK dan paradigma global,” kata Wabup pada acara yang berlangsung Rabu (27/10/2021).

Ia berjanji akan menyelesaikan program yang telah ditetapkan. “Saya bersama bupati akan terus melaksanakan langkah-langkah progresif melaksanakan program pemerintah yang telah diamanatkan masyarakat Lombok Timur untuk masa jabatan dua tahun ke depan,” katanya.

Target Pemkab Lotim menaikkan IPM pada posisi ke-7 pada 2023 mendatang. “Dua tahun mendatang kita akan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” terang Wabup. 

Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Dewanto Hadi menyampaikan bahwa tahun anggaran 2021 kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan bidang persekolahan. 

Untuk bidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) teralokasi Rp. 713 juta, bidang PAUD teralokasikan Rp. 2,3 milyar, bidang SD Rp. 13,2 milyar dan bidang SMP Rp. 32,952 milyar.

Acara tersebut dirangkaikan dengan peresmian dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Bupati, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Lombok Timur.

Hadir pula Pimpinan OPD terkait, Kades, Camat, Jajaran guru SMP 1 Terara, dan Kepala Sekolah lingkup kabupaten Lombok Timur.

Sekda Sebut Kesetaraan Gender, Indikator Kemajuan Daerah

Redaksi    Oktober 26, 2021   

Sekda Sebut Kesetaraan Gender, Indikator Kemajuan Daerah

Okenews.net - Isu kesetaraan gender telah lama digaungkan di berbagai platform pembangunan. Terlebih untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H Muhammad Juaini Taofik menegaskan, pentingnya kesetaraan gender dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti sisi moralitas, keadilan, dan ekonomi. 

Hal tersebut di ungkapnya di hadapan peserta Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutaman Gender dan Perlindungan Anak pada Selasa (26/10/2021).

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, serta ikut berperan dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan.

Menurut Juaini Taofik. kesetaraan gender juga menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. “Untuk mengukur kemajuan suatu daerah bukan hanya IPM, tetapi ada IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender),” paparnya. 

Menurutnya, pemerintah telah memberikan kesempatan sama bagi laki-laki dan perempuan. “Dalam lingkup Kabupaten Lombok Timur, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk berkarir,” sambungnya.

Juaini berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan yang nantinya bisa diimplementasikan dengan baik, khususnya di pemerintahan. “Hal yang paling mendasar adalah koordinasi dan kekompakan,” kata Sekda.

Kepala Dinas P3AKB Lotim H Ahmat, IPG Lombok Timur menempati posisi ke-6 di antara kabupaten/kota di Provinsi NTB, IDG menempati posisi ke-4. Sementara partisipasi perempuan di parlemen masih menempati posisi ke-10, perempuan sebagai tenaga profesional menempati posisi ke-7.

Acara yang berlangsung di Rupatama 1 kantor Bupati Lombok Timur tersebut dihadiri  Pimpinan OPD lingkup Kabupaten Lombok Timur, Camat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli Kesetaraan Gender dan Anak.

 

Jelang Event Internasional, Pemkab Lotim Susun Neraca Pangan

Redaksi    Oktober 22, 2021   

Jelang Event Internasional, Pemkab Lotim Susun Neraca Pangan

Okenews.net | Menjelang sejumlah event international yang diperkirakan menyedot kunjungan ke Provinsi NTB kedepan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah penyangga kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN)  Mandalika perlu menyusun neraca pangan. 

Hal ini untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah, utamanya bahan pokok bagi masyarakat. Terkait hal itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi, Jumat (22/10/2021).

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy dalam arahannya pada rapat tersebut mengingatkan posisi Lombok Timur sebagai kabupaten penyangga KSPN super prioritas Mandalika. 

Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya pula menjamin daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, bupati meminta agar seluruh OPD yang memiliki proyek fisik dapat segera melaksanakan kegiatannya. Hal ini mengingat belanja pemerintah masih menjadi salah satu harapan besar dalam pergerakan ekonomi di daerah ini. 

Pada kesempatan itu, bupati kembali menekankan target realisasi APBD pada akhir triwulan ke empat atau akhir tahun mendatang mencapai minimal 95 persen.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur Lalu Putradi menyampaikan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Dipaparkannya berdasarkan pemantauan data, fakta, dan fenomena melalui survey di lapangan, BPS Lombok Timur memperkirakan pertumbuhan positif bagi perekonomian Lombok Timur tahun 2021. 

Pertumbuhan di sejumlah sektor seperti pertanian, perdagangan dan konstruksi, produksi, juga penggalian mengalami peningkatan tak kurang dari lima persen. 

Kondisi tersebut seiring belanja modal pemerintah dan peningkatan mobilitas orang dan barang pasca menurunnya grafik pandemi covid-19. Akan tetapi ia mengingatkan angka pasti akan dirilis setelah tahun 2021 berakhir.

Berdasarkan penjelasan OPD teknis, stok pangan Lombok Timur umumnya aman hingga Desember 2021. bahkan ada pula yang masih cukup hingga awal tahun 2022 mendatang. 

Sedangkan dari sisi harga kebutuhan pokok fluktuatif, dengan sejumlah komoditas yang harganya stabil, seperti beras, bawang merah, dan daging ayam ras. Sementara komoditas lainnya seperti telur dan daging sapi mulai mengalami sedikit kenaikan.

Pada rapat yang berlangsung di ruang rapat bupati tersebut disepakati bahwa setiap OPD teknis melaporkan secara rutin kondisi pangan Lombok Timur untuk diolah TPID. 

Data tersebut akan dilaporkan TPID ke provinsi untuk tindaklajut. Langkah ini sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan di seluruh wilayah Provinsi NTB

NTB Siap Jadi Tuan Rumah Event Y20 Indonesia

Redaksi    Oktober 22, 2021   

NTB Siap Jadi Tuan Rumah Event Y20 Indonesia

Okenews.net | Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyambut baik rencana akan diadakannya Penyelenggaraan Youth Diplomacy di Lombok pada Februari 2022 mendatang. 

Hal tersebut disampaikan gubernur saat menerima Audiensi Indonesia Youth Diplomacy terkait rencana penyelenggaraan Y20 Indonesia di NTB, di Pendopo Gubernur, Jum'at (22/10/2021).

"NTB sangat siap menjadi tuan rumah. Apalagi dalam waktu dekat bertepatan dengan penyelenggaraan event MotoGP," tutur Gubernur. 

Event Youth 20 (Y20) sendiri merupakan wadah konsultasi resmi bagi para pemuda dari seluruh negara anggota G20 untuk dapat saling berdialog. 

Y20 mendorong para pemuda sebagai pemimpin masa depan untuk meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan global, untuk bertukar ide, berargumen, bernegosiasi, hingga mencapai konsensus.

Sedangkan Indonesian Youth Diplomacy (IYD) merupakan suatu organisasi nirlaba kepemudaan yang bertujuan untuk mempromosikan eksposur internasional.

IYD juga mendorong pemberdayaan yang inklusif bagi pemuda Indonesia sebagai suara yang berpengaruh di tingkat nasional dan internasional.

Dalam beroperasi, IYD didukung oleh sekitar 50 anak muda Indonesia yang berdedikasi dan berprestasi, tersebar di berbagai belahan dunia, serta memiliki keahlian di bermacam-macam industri di sektor pemerintah, nirlaba, dan swasta. 

Sekda NTB Terpilih sebagai Ketua Umum Forsesdasi

Redaksi    Oktober 21, 2021   

Sekda NTB Terpilih sebagai Ketua Umum Forsesdasi

Okenews | Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) periode 2021-2024. 

Jabatan tersebut diberikan langsung oleh Ketua umum DPP Forsesdasi periode 2018-2021, Dr. H. Nasrun umar, SH., MM, pada acara Musyawarah Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 2021, di Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2021. 

"Bismillahirahmanirahim, samiqna wa atoqna, saya akan mengukuti keputusan munas ke empat ini dan menyatakan kesediaan menjadinketua umum DPP Forsesdasi 2021-2024," ucap Miq Gite, sapaan Sekda, di hadapan 547 Sekda seluruh Indonesia dan peserta yang mengikuti secara online maupun offline. 

Sementara itu,  Ketua umum DPP Forsesdasi periode 2018-2021, Dr. H. Nasrun umar, SH., MM, mengungkapkan, pilihan Sekda NTB sebagai Ketua Umum Forsesdasi selanjutnya merupakan pilihan terbaik. 

Miq Gite, dalam memperjuangkan aspirasi seluruh Sekda se-Indonesia tak akan bekerja sendirian. Ada 547 Sekda lainnya yang akan turut serta membantu menjalankan berbagai program hingga 2024 mendatang. 

"Jangan khawatir, ada 547 anggota Forsesdasi yang berdiri membantu di belakang bapak. Untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasi seluruh sekda senusantara," tandasnya.

100 Ribu Dosis Vaksin Habis dalam Waktu 3 Hari di Lotim

Redaksi    Oktober 21, 2021   

100 Ribu Dosis Vaksin Habis dalam Waktu 3 Hari di Lotim

Okenews | Kurang dari tiga hari yang ditargetkan Pemkab Lombok Timur, sebanyak 100 ribu dosis vaksin telah habis disuntikan kepada masyarakat.

Capaian ini tentunya menjadi pertimbangan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendistribusikan kembali vaksin hingga tercapainya herd immunity yang menjadi program pemerintah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur HM Juaini Taufik mengatakan, capaian 100 ribu dosis vaksin terpantau kurang dari tiga hari. Dan ini bisa menjadi barometer pertimbangan pemprov NTB dan pusat untuk mendroping vaksin kembali.

"Alhamdulillah, 100 ribu dosis sudah habis hari Kamis ini pukul 11.00  wita. Bahkan, masih banyak permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan vaksin kembali," terang Juaini Taufik kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).

Terbatasnya droping stok vaksin dari Pemprov NTB kata Juaini Taufik, menjadi kendala. Jatah untuk NTB hanya 136 ribu dosis vaksin. Kabupaten Lotim memperoleh 100 ribu dosis sedangkan sisanya 36 ribu untuk ke kabupaten lainnya.

Tentunya stok yang lebih banyak itu sebagai suatu apresiasi bagi Lotim. "Pak Kapolda NTB meminta kepada Polres Lotim, apabila 100 ribu dosis vaksin itu bisa habis dalam 3 hari, maka akan menjadi prioritas kembali," kata Juaini Taufik mengutip permintaan Kapolda NTB Irjen M. Iqbal.

Untuk mempertahankan kondisi ini bisa dengan mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada termasuk dari kalangan ASN untuk memback up tim vaksinator dari unsur kesehatan. Sehingga fasilitas yang tersedia seperti kendaraan dinas berkeliling untuk melayani masyarakat yang membutuhkan vaksinasi.

"Dibanding dengan cara-cara biasanya kita hanya mendapatkan 10 ribu sampai 15 ribu vaksin. Tapi dengan metode yang beda seperti saat ini, malah capaiannya jauh lebih banyak. Di hari pertama saja sudah 41 ribu lebih. Hari kedua 35 ribu dan di hari ketiga ini sisanya 24 ribu dengan waktu hanya setengah hari saja," terangnya.

Hingga saat ini, capaian vaksinasi yang sudah terdistribusi menjadi 480 ribu lebih. Tetapi masih di bawah angka 50 persen. Sementara wajib vaksin penduduk Lotim usia 12 tahun ke atas mencapai 985 ribu jiwa.

"Dengan dua kali vaksin ini tentu masih sedikit dengan jumlah penduduk kita yang wajib vaksin. Sedangkan angka vaksin dosis kedua ini sudah meningkat menjadi 14 persen," tutupnya.

Terkesan Memojokkan, Sekda Lotim Klarifikasi Pemberitaan Media

Redaksi    Oktober 13, 2021   

Terkesan Memojokkan, Sekda Lotim Klarifikasi Pemberitaan Media

Okenews - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklarifikasi munculnya pemberitaan di salah satu media online yang terkesan memojokkan. Tulisan berjudul 'Pemda Lotim diduga Bohongi Risma' dianggap sedikit menyudutkan Pemda Lotim dan cenderung keliru.

HM Juaini Taofik (poto dok)

Perubahan jadwal lokasi kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, bukan keinginan Pemda Lombok Timur sebagaimana keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur HM. Juaini Taufik kepada para wartawan, usai menerima kedatangan Mensos RI di Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Rabu sore (13/10/2021).

Menurut Juaini Taufik, Pemda Lotim telah menyiapkan tempat di gedung Rupatama I kantor Bupati Lotim maupun di Pendopo Bupati Lotim. Namun terjadi perubahan jadwal lokasi kunjungan kerja dilakukan protokol Kementerian Sosial (kemensos) sehari sebelum kedatangan Menteri Sosial.

"Jadi, tidak benar kalau Pemda Lotim itu membohongi ibu menteri untuk merubah lokasi ataupun jadwal kunjungan. Semuanya itu yang meminta adalah protokol kementerian yang lebih memilih Tetebatu Selatan," tegas Juaini Taufik.

Perlu disadari, kehadiran menteri ini merupakan gawe kementerian, maka seluruh pelaksanaan ataupun sistem keprotokoleran menjadi kewenangan kemensos. Bukan Pemda Lotim.

Komisi V DPR Pantau Sirkuit MotoGP Mandalika

Redaksi    Oktober 12, 2021   

Komisi V DPR Pantau Sirkuit MotoGP Mandalika

Okenews | Usai mengunjungi langsung sirkuit MotoGP di Mandalika dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi kesiapan infrastruktur untuk mendukung event dunia WSBK dan MotoGP di Provinsi NTB.

"Kami sudah turun langsung ke lapangan, bersama Wakil Gubernur dan Bupati Loteng. Progres infrastrukturnya luar biasa," kata Sudewon anggota komisi V DPR RI pada acara diskusi bersama ruang lingkup dan mitra kerja Komisi V DPR RI, Selasa (11/10/2021) di Mataram.

Menurutnya, progres pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang event dunia mulai tampak kemajuan luar biasa. Seperti pembangunan dan rehab bandara Bizam, ruas jalan baypass Bizam-Mandalika, pelabuhan Gili Mas dan sirkut Mandalika, progresnya luar biasa.

"Bahkan sudah ada yang sampai rampung 100 persen," terang politisi asal Jawa Tengah ini. Dari hasil pantuan, ada beberapa yang perlu dilengkapi. Terlihat sepele namun akan memberikan efek bagi daerah. 

Seperti ruas jalan dari Bizam-Mandalika cukup baik, namun pemilihan tanaman pendukung untuk kawasan sepanjang jalan harus dipilih yang hijau. "Minimal tumbuhan yang hijau setiap musim," tambahnya.

Event ini mencerminkan sinergi dan berkolaborasi lintas lembaga, kementerian, dan semuanya untuk memastikan event ini berjalan sukses sehingga masyarakat dunia percaya terhadap Indonesia, dan memberikan dampak bagi kemajuan dan kunjungan pariwisata.

Hal lain yang dievaluasi mengenai sumberdaya manusia yang terlibat dalam event ini perlu diupgrade kapasitasnya. Termasuk persoalan persampahan dan hal sepele lainnya.

Sekda NTB H Lalu Ariadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja komisi V DPR RI yang membidangi 

Infrastruktur, Transportasi dan lainnya. "Mohon izin, saya menyampaikan salam hormat dari Gubernur NTB yang tidak bisa hadir karena sedang di Papua untuk mensuport atlet NTB di PON," kata Sekda.

Namun Gubernur NTB akan segera menindaklanjuti arahan dan masukan pada kunker Komisi V DPR RI ini, sehingga dari kunjungan tersebut, dapat dijadikan referensi untuk evaluasi kedepan. Waktu yang tersisa ini, kekurangan dapat dibenahi.

Diskusi Komisi V DPR RI bersama mitra dan pemerintah Provinsi NTB dihadiri sejumlah kepala OPD terkait.

Wabup Lotim Ingatkan Santri Bahaya Narkoba

Redaksi    Oktober 07, 2021   

Wabup Lotim Ingatkan Santri Bahaya Narkoba

Okenews – Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi ingatkan satri tentang bahaya narkoba, hal ini mengingat saat ini narkoba telah banyak menyebar sampai pelosok kampung. Penegasan itu disampaikan Wabup saat menghadiri Peletakkan Batu Pertama Asrama Santri Ponpes Nurul Ikhlas NW Sajang, Kamis (7/10/2021).

Wabup bahkan mengaku khawatir atas kondisi santri termasuk santri yang ada di Sajang Sembalun, terlebih Sembalun merupakan salah satu tempat pariwisata yang kerap dikunjungi masyarakat yang berasal dari luar daerah hingga mancanegara.

Dikhawatirkan, para masyarakat, terutama santri terserang cultural shock terhadap budaya yang dibawa para wisatawan. Karena itu, Wabup menghimbau kepada orang tua dan pengurus pesantren agar para santri Sajang tetap diperhatikan dan dikontrol, termasuk dalam penggunaan teknologi.

“Saya khawatir bagaimana jika para santri kita mengikuti budaya masyarakat yang keluar dari ajaran islam,” kata Rumaksi. Terlebih lagi, anak-anak khususnya santri di jaman sekarang ini sudah mengenal teknologi. Segala informasi mudah diakses melalui handphone.

Wabup juga mengingatkan agar para santri  berhati-hati terhadap narkoba. Sebab maraknya kasus narkoba bisa menjadi awal runtuhnya generasi muda harapan bangsa. “Narkoba merusak otak, khawatirnya jika sudah ketergantungan akan semakin parah,” tegas Rumaksi.

Wabup Rumaksi berharap keberadaan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas dapat meningkatkan minat generasi muda Sajang mempelajari ajaran islam. Sementara kepada pengurus Ponpes Wabup meminta agar terus menggenjot ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam bagi para santri. Dengan begitu budaya yang berasal dari luar bisa disaring.

Acara tersebut juga diisi dengan pengajian yang disampaikan TGH Muzayin. Hadir pula pada kesempatan tersebut Camat Sembalun, Kades serta Tokoh agama dan masyarakat setempat.

Digadang-gadang Masuk Bursa Pilkada 2024, Djamaluddin Siap Jalankan Perintah Organisasi

Redaksi    Oktober 07, 2021   

Digadang-gadang Masuk Bursa Pilkada 2024, Djamaluddin Siap Jalankan Perintah Organisasi

Okenews - Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, masih 3 tahun lagi. Namun tabuhan genderangnya sudah mulai terdengar kencang dengan berbagai ragam irama diikuti tariannya. Termasuk di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Spekulasi dan analisis politik pun berseliweran dengan membangun berbagai opini di masyarakat. Diketahui di Lombok Timur saat ini sudah mulai muncul beberapa nama tokoh sebagai bupati dan wakil bupati, di antaranya H Rumaksi, H Haerul Warisin, H Abdul Hadi, HM Djamaluddin dan tokoh lainnya.

Menanggapi perkembangan opini belakangan ini, salah seorang tokoh organisasi NWDI yang masuk juga namanya disebut-sebut akan maju dalam perhelatan Pilkada Lotim 2024 mendatang, HM Djamaluddin mengaku masih fokus membangun sinergi dengan pemerintah sebagai bagian dari misi organisasi.

"Salah satu sinergi itu, kita berupaya membantu pemerintah untuk menyukseskan programnya, seperti program vaksinasi untuk wujudkan herd immunity, program pemberantasan narkoba, dan lain sebagainya," ujar HM Djamaluddin, Kamis (07/10/2021). 

Ia menyebutkan, selama program vaksinasi ini organisasi bersama yayasan telah melakukan vaksin yang didukung oleh berbagai inatansi pemerintah. Mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi. Termasuk TNI dan Polri yang sangat gencar melakukan kegiatan vaksinasi untuk mengejar target herd immunity.

"Sampai hari ini, kita melaksanakan program vaksinasi yang ke-8 kalinya. Semoga melalui program vaksinasi ini, herd immunity terbentuk. Masyarakat sehat, ekonomi pulih. Ayo dukung, tuntaskan program vaksinasi menuju masyarakat sehat dan cerdas," tegas adik kandung TGB Zainul Majdi itu.

Kalau bicara persoalan pilkada kata dia, masih terlalu dini apalagi soal calon bupati dan wakil bupati namun demikian ia mengaku siap jalankan perintah organisasi. Terpenting saat ini berupaya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan daerah. Lebih-lebih saat ini  bangsa masih dilanda pandemi covid-19 yang menyita perhatian banyak pihak. 

"Persoalan ini, tentu berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi. Namun demikian kita berharap kondisi ini segera pulih, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," ungkap Komandan Satgas Hamzanwadi itu.

Meski demikian, ia mengakui banyak mendengar namanya sendiri disebut-sebut akan masuk bursa pencalonan pilkada 2024 mendatang. Dan sebagai pendatang baru dalam panggung politik, cucu Pendiri NWDI itu, siap menjalankan perintah organisasi dan amanah ummat.

"Paling penting adalah dukungan masyarakat pemilih. Mengingat pemerintah, sesungguhnya pelayan masyarakat. Dan selaku kader, selalu siap menjalankan perintah dan amanah organisasi untuk mengabdi demi kemajuan dan kemaslahatan bersama," pungkasnya.

Soal Rekrut Pekerja Kasar Hotel, Bajang Bagus: Catat...! SDM Kita Mumpuni

Redaksi    Oktober 06, 2021   

Soal Rekrut Pekerja Kasar Hotel, Bajang Bagus: Catat...! SDM Kita Mumpuni

Okenews - Setelah mendapat kecaman dari Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM) dan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) NTB terkait rekrutmen tenaga kerja untuk posisi-posisi lower level managment atau pekerja kasar seperti tukang sapu, tukang cuci, dan tukang kebun, kini giliran anggota DPRD Lombok Tengah Komisi II, Adi Bagus Karya angkat bicara.

Bajang Bagus, sapaan Dewan Fraksi Demokrat itu menegaskan, jika masyarakat lokal, khususnya masyarakat daerah Selatan dan Lombok Tengah pada umumnya harus diberdayakan di tengah megahnya pembangunan di kawasan Kuta Mandalika saat ini. 

Menurutnya, pihak hotel harus membuka kran informasi seluas-luasnya untuk semua posisi yang ada. Bukan hanya posisi tingkat rendah saja. "Catat, Sumber Daya Manusia (SDM) kita cukup mumpuni. Kita mampu bersaing dengan orang luar sana," tegas Bajang Bagus saat ditemui di Ruang kerjanya, Rabu (06/10/2021).

Bajang Bagus berani menjamin serta mengadu kualitas SDM masyarakat Lombok Tengah. Pasalnya, masyarakat Lombok Tengah rata-rata berpendidikan dan memiliki skill di bidang perhotelan. 

"Tidak hanya lewat dunia pendidikan, skill mereka juga terlatih lewat pengalaman. Tidak sedikit masyarakat kita ini lulusan SMK, Poltekpar dan Universitas ternama yang sudah teruji kualitasnya. Harusnya itu dimanfaatkan oleh hotel-hotel di Mandalika itu," ujarnya.

Ia mengajak semua pihak mengawal ketat segala bentuk perekrutan yang ada di kawasan Mandalika. Jika lengah, ia khawatir hotel-hotel megah di kawasan Mandalika akan diisi orang-orang luar. 

"Tentu kita tidak ingin melihat masyarakat kita menjadi penonton di rumah sendiri. Untuk itu, jangan sampai kita lengah. Kita harus kawal ketat dan pastikan paling tidak 70 persen tenaga lokal diakomodir," ungkapnya.

Ditekankan, tujuan pembangunan tidak lain, tidak bukan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Untuk itu, pihak hotel dengan Pemerintah Daerah (Pemda) harus lebih intens menjalin koordinasi agar masyarakat lokal terjamin dan diakomodir untuk bekerja di sana.

"Semua pihak harus saling bahu membahu agar masyarakat kita diakomodir. Event World Superbike sebentar lagi terselenggara. Sebelum itu, maka kita harus kawal dari sekarang," Dewan Dapil Pujut - Praya Timur itu

Mulai hari ini, pihaknya mengajak semua pihak yang terlibat dalam dunia pariwisata khususnya seperti Mandalika Hotel Assosiation (MHA) menjembatani warga lokal untuk bekerja di hotel.