www.okenews.net

Senin, 14 Juli 2025

     

Pemprov NTB Komitmen Wujudkan Pertambangan Rakyat untuk Dikelola Koperasi


Okenews.net- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk "Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi" pada Senin (14/7/2025). FGD digelar di Santika Hotel Mataram.


FGD tersebut dihadiri oleh puluhan aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, akademisi, hingga awak media.


Narasumber FGD dihadiri langsung oleh sejumlah stekholder strategis terkait yang berkompeten. Di antaranya Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim, Plt. Kepala Dinas ESDM NTB Wirawan Ahmad, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi. Hadir pula Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi NTB Amri Nuryadin, asosiasi tambang, dan lain-lain. Bertindak selaku moderator Wahidjan. 


Acara FGD dibuka langsung oleh Pembina Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat Fihiruddin. Dalam penyampaiannya menegaskan, FGD ini digelar sebagai bagian dari upaya serius untuk mendorong terbentuknya koperasi tambang rakyat sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.


“Selama ini, tambang-tambang ilegal hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Kita ingin hadirkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan legal dengan skema koperasi tambang rakyat,” tegas Fihiruddin.


Ia menambahkan, koperasi menjadi sarana kolektif yang tidak hanya memperkuat posisi tawar masyarakat, tetapi juga menjamin aspek lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi lokal.


“Niat kami adalah menghadirkan sistem yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kesehatan dan kelestarian lingkungan. Tambang rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan dinikmati segelintir kelompok,” katanya.


FGD dimulai dengan pemaparan pemateri pertama, Plt Kepala Dinas ESDM NTB, Wirawan Ahmad. Ia menjelaskan, pada prinsipnya, Pemprov NTB mendorong adanya akselerasi dan implementasi konsep ta.bang rakyat melalui koperasi.


Hal itu merupakan amanat dari amanat UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


"Sangat jelas bahwa kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada pada pemerintah provinsi," ujar Wirawan. 


Menurutnya, Pemprov NTB sudah mengambil langkah akseleratif untuk mewujudkan pertambangan rakyat di NTB yang berbasis pada kepatuhan pada regulias. Pemprov NTB, kata Wirawan, tidak ada sama sekali niatan untuk menghambat hal tersebut.


"Kita lakukan secara paralel seluruh proses ini. Tanpa melanggar regulasi atau ketentuan. Ini komitmen kami," jelasnya.


Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, menuturkan, konsep pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi sangat dimungkinkan. 


Koperasi, kata Mashuri adalah betukan lain dari perushaan. Karena di dalam penggolongan usaha, koperasi sama dengan perusahaan sebagai badan usaha. 


"Khusus tambang rakyat, dari banyak regulasi yang mengatur koperasi di bidang tambang, bahwa anggota koperasi adalah dari orang sekitar tambang, lingkar tambang. Meski pada prinsipnya kenaggotaan koperasi bersifat terbuka," ujarnya. 


"Tapi khusus soal koperasi tambang rakyat, anggotanya adalah masyarakat sekitar tambang. Itu yang boleh," imbuh Kadis Koperasi dan UMKM NTB itu.


Ia mengapresiasi langkah Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memberikan pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi. 


"(Koperasi) boleh untuk (mengelola) tambang. Inisiasi Pak Kapolda itu yang kemarin tidak masalah. Asal dia memenuhi persyarakatan yang diperintahkan oleh undang-undang," ujarnya. 


Selanjutnya, Kabid Penataan dan Pengawasaan DLHK NTB Didik Mahmud Mahmud Gunawan Hadi menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan tambang yang berbasis pada pengelolaan lingkungan. 


"Selagi mengedepankan pengelolaan berbasis lingkungan, siapapun yang mengelola, tak jadi soal," terangnya.


Selanjutnya, pandangan bernas disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim.


Tambang Rakyat, salah satu bentuk keadilan nyata yang bisa dirasakan rakyat. Bahkan hal itu merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


“Sehingga kami mendorong Pemprov agar mempercepat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis Koperasi sepanjang memenuhi syarat,” tegas Hamdan Kasim.


Politisi Golkar itu mengatakan sudah tidak terhitung jumlah, asosiasi, masyarakat, NGO melakukan hearing ke Komisi IV DPRD NTB mempertanyakan persoalkan tambang rakyat selama ini. Mereka menyampaikan keluh kesah atas kondisi eksploitasi tambang yang kerap menjadi masalah. Terlebih tidak adanya asas manfaat bagi masyarakat lingkar tambang.


Kini, angin segar bagi masyarakat lingkar tambang dengan hadirnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi NTB. Ditegaskannya, selama ini tidak ada tambang rakyat. Jika ada, maka aktivitas pertambangan itu ilegal.


“Poin pertama saya sampaikan, tidak ada tambang rakyat di NTB. Kalau ada maka itu ilegal. Poin ke dua, kita patut bersyukur Kepmen ESDM Nomor 194," ujanya. 


Komisi IV DPRD NTB awalnya mengira perlu dilakukan revisi penuh Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun setelah mendengarkan paparan Dinas ESDM NTB yang perlu direvisi soal tarif saja. Hamdan memandang hal demikian tidak menjadi penghalang bagi pengurusan izin.


“Hemat saya, kalau sudah seperti ini kita berikan saja dulu masyarakat mengurus IPR Koperasi ini. Sambil secara paralel kita bisa revisi Perda 2 tahun 2024 itu. Urusan retribusi urusan di Komisi III, tapi tentu saya mendorong agar usulan izin itu diakomodir. Kalau revisi paling sebulan atau dua. Jadi sebelum izin keluar mereka pun belum akan melakukan ekploitasi,” beber Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB itu.


Dari usulan 60 blok lokasi pertambangan rakyat oleh Provinsi NTB, Menteri ESDM baru menerbitkan izin 16 blok. Satu blok dengan luas 25 Hektare. Lokasinya 5 blok, di Lombok Barat, 3 blok di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa 3 blok serta 5 blok ada di Bima dan Dompu.


Hamdan menyampaikan anggota koperasi tidak terbatas. Bahkan satu koperasi bisa berisi 3.000 an anggota. Sehingga jika sudah dikelola banyak koperasi Hamdan meyakini bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim di NTB.


“Kalau saja misalnya di kelola 10 koperasi, saya membayangkan kemiskinan ekstrem lingkar tambang bisa selesai. Saya sangat mengapresiasi pak gubernur dan pak Kapolda yang sudah melaunching satu blok tambang rakyat sebagai pilot projek. Inilah niat baik pemimpin kita untuk menjawab kepentingan ril masyarakat kita,” pungkasnya.


Lebih jauh, ujung dari pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi ini, kata Hamdan adalah hilirisasi UMKM.


"Konsep saya, ini nanti akan ada hilirisask UMKM untuk memberdayakan anggota koperasi. Ini juga sesuai Asta Cita Prabowo, juga selaras dengan visi Gubernur Iqbal," jelasnya. 


Pihaknya mengapresiasi niat baik dan visi dari Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang telah menjawab kepentingan riil dari masyarakat dengan memberikan izin pengelolaan tambang rakyat lewat koperasi. 


"Ini akan menghasilkan kohesivitas ekosistem yang luas dan berpihak langsung pada kesejahteraan rakyat," terangnya.


Terakhir, Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengapresiasi diadakannya FGD tersebut. Ia berharap seluruh pihak memang mesti memberikan perhatian terhadap tata kelola pertambangan di NTB. Dari hulu sampai ke hilir.


Amri menuturkan, pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan aspek lingkungan. Jika tidak, kekayaan alam yang dimiliki oleh NTB akan menjadi kutukan sumber daya alam. 


Pada prinsipnya, menilik dari perspektif keadilan, Walhi NTB bersepakat perihal pemberian izin pertambangan rakyat kepada koperasi. "Kalau dari perspektif keadilan, kami sepakat (soal pemberian IPR)," ujar Amri


Meski demikian, pihaknya mendorong sensitivitas semua pihak untuk lebih peka terhadap lingkungan, terutama pengelolaan pasca tambang.


"Kami mendukung kalau rakyat diberikan kesempatan mendukung pengelolaan sumber daya alam. Tapi ini bukan persoalan sederhana. Jangan sampai ini kutukan sumber daya alam," bebernya.

     

Lombok Timur Bergerak: Warga Sambut Lari Sehat Be-Rari 2025


Okenews.net- Meskipun matahari belum sepenuhnya terbit pada Minggu pagi (13/07/2024), semangat masyarakat Lombok Timur sudah memuncak. Ribuan peserta memadati halaman Kantor Bupati untuk mengikuti ajang Be-Rari 2025, sebuah lomba lari yang kini menjadi simbol gaya hidup sehat dan kebersamaan.

Lebih dari seribu pelari dari berbagai daerah di Pulau Lombok dan Sumbawa turut serta dalam kategori 5K dan 10K. Mereka dilepas langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik, dengan iringan khas tabuhan gendang beleq yang menambah semarak suasana.


Be-Rari bukan hanya tentang lomba, tapi juga gerakan bersama untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Di sepanjang rute, masyarakat memberikan dukungan meriah, termasuk dari para pelajar yang menyambut pelari dengan yel-yel penuh semangat.


Dengan tema "Berbagi Energi dari Lari", acara ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk membentuk SDM yang sehat dan berkualitas. Bupati menegaskan, Pemda akan terus mendorong kegiatan serupa sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi generasi masa depan.


Tahun kedua penyelenggaraan Be-Rari ini membuktikan bahwa olahraga mampu menyatukan dan menggerakkan masyarakat menuju perubahan positif.


Minggu, 13 Juli 2025

     

PDIP Tanggap Banjir Mataram, Bergerak Cepat Bantu Warga

PDIP Perjuangan

Okenews.net- PDI Perjuangan menunjukkan aksi nyata dalam merespons bencana banjir yang melanda Kota Mataram, NTB. Sejak hari pertama, partai berlambang banteng moncong putih ini langsung bergerak cepat mengoperasikan dapur umum, menyalurkan bantuan logistik dan medis, serta mengerahkan seluruh aset kemanusiaan demi meringankan beban masyarakat terdampak.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa partainya hadir bukan sekadar sebagai peserta demokrasi, tapi sebagai bagian dari kekuatan sosial yang berpihak pada rakyat, terutama saat musibah melanda.

“Kalau partai ini tidak hadir di saat rakyat menderita, lalu untuk apa kami ada?” ujar Rachmat, usai menyerahkan bantuan dari DPP PDI Perjuangan di Kantor DPD PDIP NTB, Ahad (13/07/2025).


Bantuan dari DPP PDIP berupa obat-obatan, puluhan alat semprot lumpur (high pressure washer), pakaian layak pakai, rompi relawan, hingga mobil ambulans, disalurkan melalui DPC PDIP Kota Mataram. Para kader yang tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) turut terlibat langsung dalam proses distribusi ke titik-titik terdampak.


Dapur umum yang didirikan di Kantor DPC PDIP Kota Mataram memasak dan membagikan hingga 1.000 porsi nasi bungkus setiap hari selama masa tanggap darurat. Pada hari pertama banjir, dapur tersebut bahkan menyalurkan 3.000 porsi dalam sehari.


Rachmat mengungkapkan rasa harunya saat melihat banyak kader PDIP yang meski rumahnya juga terdampak banjir, tetap memilih membantu warga lain yang kondisinya lebih parah. Semangat gotong royong dan empati, menurutnya, adalah nilai ideologis yang sudah melekat dalam setiap kader.


“Bantuan ini bukan program tambahan. Ini bagian dari jatidiri kami sebagai partai ideologis yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.


Selain ambulans dan alat semprot lumpur, DPD PDIP NTB juga mengoperasikan mobile stage truck—kendaraan multifungsi yang bisa dijadikan pusat informasi, posko mobile, bahkan media trauma healing bagi anak-anak korban bencana.


“Kami bisa gunakan truk ini untuk edukasi, distribusi bantuan, bahkan untuk hiburan pemulihan trauma seperti dongeng atau nonton bareng,” tambah Rachmat.


Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Made Slamet, memastikan seluruh bantuan disalurkan dengan koordinasi penuh bersama BPBD, Pemkot Mataram, Pemprov NTB, serta relawan agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.


“Kami datang bukan membawa atribut partai, tapi membawa kepedulian dan bantuan. Ini murni karena kemanusiaan,” tegas Made.



Jumat, 11 Juli 2025

     

Bayi Dibuang di Sambelia, Keluarga dari Malaka KLU Muncul. Ibu kandung Masih Menghilang

Mediasi antara keluarga bayi dan Pihak Kepolisian

Okenews.net- Misteri pembuangan bayi yang menggemparkan warga Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, mulai menemui titik terang. Pada Jumat (11/7/2025) sore, pihak keluarga dari ibu kandung bayi datang ke Polsek Sambelia untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan niat mengadopsi sang bayi yang ditelantarkan sehari sebelumnya.


Rohani, bibinya sang bayi, warga Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Ia mengaku datang atas dasar inisiatif keluarga setelah mengetahui kejadian tersebut dari media sosial.


“Kami baru tahu tentang kejadian ini dari media sosial. Kami mengenali bayi itu dari ciri-cirinya, termasuk tas tempat ia ditinggalkan. Kami datang ke sini karena ingin mengurus adopsi sesuai saran dari pihak RSUD Selong,” jelas Rohani kepada petugas.


Menurut penuturan Rohani, ibu dari bayi tersebut adalah Dewi Wati , warga Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Dewi diketahui melahirkan pada Selasa, 8 Juli 2025, di Polindes Tanjung, KLU, dan kini tidak diketahui keberadaannya.


“Dewi Wati sebelumnya pernah menikah dan memiliki dua anak, tapi kedua anaknya kini diasuh oleh keluarga. Dia sekarang menikah lagi secara nikah siri. Tapi setelah kejadian ini, dia menghilang dan tidak bisa dihubungi,” terang keluarga.


Kapolsek Sambelia menyampaikan apresiasi atas kehadiran keluarga dan menyatakan bahwa penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut.


“Kami berterima kasih atas kehadiran keluarga. Ini menjadi titik terang bagi penyelidikan. Kami harap ibu kandung bayi, Dewi Wati, segera ditemukan untuk dimintai keterangan. Jika ada informasi, mohon segera dilaporkan,” ujar Kapolsek.


Bayi malang itu kini berada dalam perawatan di RSUD dr. Soedjono Selong setelah sebelumnya ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, karena ditemukan cairan di bagian pusarnya yang memerlukan penanganan medis.


Terkait keinginan keluarga untuk mengadopsi bayi tersebut, pihak kepolisian menyarankan agar mereka langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Keluarga dijadwalkan untuk hadir ke kantor Dinsos pada Senin, 14 Juli 2025, untuk membicarakan proses lebih lanjut.


Koordinasi juga disarankan dengan Dinas Sosial di wilayah tempat tinggal mereka, yakni Lombok Utara, agar proses pengurusan adopsi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

     

Tim Siswa MAN 1 Lotim Menuju Final Olimpidae PPKN Tingkat Nasional di Undiksha Singaraja

Tim PPKn Studi Club siap melaju ke tingkat nasional
Okenews.net - Semangat belajar dan wawasan kebangsaan yang kuat kembali mengantarkan Tim Siswa MAN 1 Lombok Timur, NTB menorehkan prestasi membanggakan tingkat provinsi.


Setelah melalui seleksi ketat, tim ini berhasil melaju ke babak final Olimpiade Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) tingkat nasional yang digelar di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksa) Singaraja Bali gelar lomba olimpiade PPKN Tingkat Nasional tahun 2025 secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Pada lomba ini, M. Zalva Cahyadi (X.C) dan Najwa Arifia Al Mawaddah (X.F) meraih juara tingkat provinsi NTB dan berhak mewakili provinsi NTB diajang olimpiade nasional tanggal 1 sampai 3 Agustus 2025 di Kampus Undiksha.

"Alhamdulillah, dua siswa binaan kami berhasil meraih juara 2 dan 3 pada bidang olimpiade PPKN dan berhak melaju ke tingkat nasional ke Singaraja Bali," ungkap Ahmad Toyyib selaku pembimbing study club PPKN MAN 1 Lotim.

Sisa waktu 20 hari lagi itu, pihaknya melakukan pengayaan materi untuk menghadapi persaingan yang tidak mudah, berhadapan dengan tim dari berbagai sekolah dan madrasah yang menjadi juara ditingkat provinsi se-Indonesia.

Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni menyampaikan bahwa hasil yang diraih ini adalah awal untuk dapat bersaing yang lebih ketat lagi dengan siswa berprestasi di tingkat nasional nanti di Undiksa Singaraja Bali.

Menurutnya, sisa waktu yang ada ini siswa dan pembimbing harus dapat melakukan pengayaan yang lebih fokus pada peningkatan kemampuan siswa secara teoritis dengan mengacu pada kisi-kisi yang ada dari panitia termasuk menambah bekal dari buku-buku sumber yang terkait.

Pihak madrasah tentu berharap dengan pembinaan yang maksimal akan menuai hasil yang baik dan phhak madrasah akan terus memberikan support dan dukungan penuh termasuk dari sisi pembiayaan lomba yakni akamodasi dan transportasi lomba menuju Singaraja nanti akan menjadi beban madrasah.

"Siswa tinggal berngkat dan menyiapkan uang saku bagi masing-masing siswa sebagai bentuk support wali murid pada prestasi anaknya masing-masing," harap Wathoni penuh semangat.

     

Paripurna APBD 2024: DPRD Desak Jawaban Tegas, Eksekutif Didorong Tampilkan Transparansi

 

Wakil bupati Lombok Timur

Okenews.net– Ketegangan positif mewarnai jalannya Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Lombok Timur, Jumat (11/07/2025), saat jajaran eksekutif daerah memberikan tanggapan resmi atas berbagai sorotan tajam yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir langsung dalam sidang tersebut, menjadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk merespons secara terbuka dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik selama setahun anggaran.

DPRD dalam beberapa pandangannya menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari efektivitas serapan anggaran, capaian program pembangunan, hingga kejanggalan administrasi yang perlu diklarifikasi. Tekanan terhadap akuntabilitas penggunaan APBD 2024 pun menjadi sorotan utama dalam dinamika sidang paripurna ini.

“Publik menuntut kejelasan. Sudah saatnya eksekutif memberikan jawaban yang tidak hanya retoris, tetapi berbasis data dan capaian riil,” tegas salah seorang legislator yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Momentum paripurna kali ini dianggap sebagai ujian integritas bagi pihak eksekutif. Apakah mereka mampu menjelaskan secara menyeluruh jalannya pelaksanaan APBD, atau justru membuka ruang diskusi lanjutan yang lebih tajam di DPRD.

Sementara itu, pihak pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk menjawab seluruh catatan fraksi dengan pendekatan transparan dan terbuka. Tanggapan tersebut diharapkan tidak hanya menepis keraguan, tetapi juga memperkuat sinergi antar lembaga demi keberlanjutan pembangunan di Lombok Timur.

“Pertanggungjawaban bukan sekadar laporan, tapi cerminan kepemimpinan dan kepercayaan publik. Kami siap menjawabnya,” demikian pernyataan resmi dari perwakilan eksekutif dalam forum.

Hasil dari sidang paripurna ini akan menentukan arah pembahasan lebih lanjut terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Bagi masyarakat Lombok Timur, jalannya proses ini mencerminkan seberapa serius pemerintah dan DPRD dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.

Kamis, 10 Juli 2025

     

YGSI Ajak Penyuluh Kemenag Lombok Timur Perangi Perkawinan Anak Lewat Edukasi Masyarakat

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia

Okenews.net – Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) menggandeng para penyuluh dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur untuk turut berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan berbasis komunitas. 


Ajakan ini disampaikan dalam sebuah dialog bertema Aktor Sosial dengan Pemangku Kepentingan, yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Kemenag Lombok Timur, Kamis (10/7/2025).


Dialog tersebut diikuti oleh puluhan penyuluh agama dan merupakan bagian dari kerja sama antara YGSI dan Kemenag Lombok Timur dalam menghadapi tingginya angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

Field Officer YGSI, Samsul Hadi, mengungkapkan bahwa lembaganya fokus pada isu-isu seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan terhadap anak. Menurutnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk daerah dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi di Indonesia.


“Program kami di NTB difokuskan di dua kabupaten, yakni Lombok Tengah dan Lombok Timur. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mendorong keterlibatan aktif para penyuluh agama dalam menyuarakan isu pencegahan perkawinan anak secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.


Samsul juga menyoroti sejumlah faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak, seperti perundungan (bullying), pola asuh yang tidak optimal, serta minimnya pengetahuan remaja perempuan mengenai isu kesehatan reproduksi.


Ia berharap kerja sama ini dapat menghasilkan materi khutbah Jumat yang mengangkat tema kekerasan seksual, bullying, dan pencegahan perkawinan anak di berbagai masjid.


Di sektor pendidikan, YGSI telah mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS), yang terbukti efektif dalam menurunkan kasus perundungan di sekolah-sekolah.


Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam Kemenag Lombok Timur, H. Lalu Miftahussurur, S.Ag., dalam sambutannya menegaskan pentingnya edukasi berbasis nilai-nilai agama sebagai instrumen utama dalam menangkal praktik perkawinan anak.


“NTB menempati urutan teratas dalam kasus perkawinan anak di Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar kita bisa menurunkan angka ini secara signifikan,” ujar Miftahussurur.


Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengimbau seluruh masjid agar menyampaikan khutbah Jumat yang menyoroti bahaya perkawinan anak. Di samping itu, ia menekankan pentingnya pengembangan materi ajar yang memperkenalkan kesehatan reproduksi kepada siswa sejak dini.


“Konten dakwah dan media sosial harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif perkawinan anak, terutama kepada orang tua dan generasi muda,” tambahnya.


Dialog ini juga menjadi ruang bagi para penyuluh untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Penyuluh Kecamatan Aikmel, yang berharap YGSI juga memperluas jangkauan programnya hingga ke wilayah utara Lombok, mengingat masih adanya budaya pernikahan dini seperti tradisi Ngikut Aik, yakni menikah setelah lulus SMP.


Abdul Haris Rosidy, penyuluh dari Kecamatan Keruak, menambahkan pentingnya penguatan literasi digital untuk anak-anak sebagai upaya mencegah dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak terkontrol.


“Sinergi antara penyuluh, penghulu, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi akar permasalahan seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan, yang seringkali menjadi pemicu perkawinan anak,” ujarnya.


Ia juga berharap hasil dari dialog ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dalam menyusun langkah-langkah konkret pencegahan perkawinan anak, baik di tingkat lokal maupun nasional.


     

Judul Berita: Bayi Laki-Laki Ditemukan di Pinggir Jalan di Belanting, Polisi Lakukan Penyelidikan

Bayi malang 

Okenews.net- Warga Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang diletakkan di pinggir jalan dalam sebuah tas kain jinjing, Kamis (10/7/2025) pagi.


Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh seorang warga bernama Musahan, sekitar pukul 10.30 WITA. Bayi malang itu ditemukan di tepi Jalan Raya jurusan Belanting–Obel-Obel, tepatnya di depan rumah warga bernama Muksin.


Saat ditemukan, bayi tersebut dalam keadaan hidup dan berada di dalam tas kain berwarna abu-abu. Musahan kemudian membawa bayi itu ke berugak milik Erna Wati. Tak lama, warga sekitar berdatangan dan segera menghubungi Kepala Desa Belanting. Mendapat informasi tersebut, Kepala Desa langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Sambelia.


Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sambelia memerintahkan empat orang anggota piket jaga untuk mengecek Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah memastikan kondisi bayi, pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan Puskesmas Belanting untuk perawatan intensif.


Dari pemeriksaan awal oleh bidan Ela di Puskesmas Belanting, diketahui bahwa bayi tersebut diperkirakan baru berusia tiga hari, berjenis kelamin laki-laki, memiliki panjang tubuh 50 cm, berat 3 kg, dan tali pusarnya masih belum putus.


Sementara Pihak kepolisian Menerima laporan masyarakat dan langsung Mendatangi lokasi penemuan bayi Memintai keterangan dari para saksi serta Berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Belanting


Kemudian Pihak Kepolisian Melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi, dan Saat ini, bayi tersebut masih berada di Puskesmas Belanting dan direncanakan akan segera dirujuk ke RSUD Soejono Selong untuk penanganan medis lebih lanjut.


Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait penemuan bayi ini agar segera melapor ke Polsek Sambelia. Penyelidikan terus dilakukan guna mengungkap siapa pelaku pembuangan bayi tersebut.

Rabu, 09 Juli 2025

     

Fauzan Khalid Usul Sekolah Ikatan Dinas untuk ATR/BPN: Solusi Kekurangan Ahli Pertanahan

Fauzan Khalid, M.Si
Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mengusulkan pembentukan sekolah kedinasan khusus pertanahan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menilai, langkah ini akan menjadi solusi jangka panjang bagi pemenuhan tenaga ahli di bidang pertanahan yang kian mendesak.

Sudah saatnya Kementerian ATR/BPN punya sekolah pertanahan dengan sistem ikatan dinas, seperti IPDN. Lulusannya bisa langsung direkrut, tanpa harus mencari tenaga ahli dari luar,” kata Fauzan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (09/07/2025).

Politisi NasDem itu menilai sekolah ikatan dinas akan menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menjawab tantangan perekrutan tenaga teknis di bidang pertanahan.

“Kalau sudah ikatan dinas, mereka tidak kemana-mana. Ini juga menjadi jaminan rekrutmen yang berkelanjutan dan terarah,” jelasnya.

Selama ini, Kementerian ATR/BPN telah memiliki Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. Namun, Fauzan menyoroti bahwa status STPN belum berformat ikatan dinas. 

“Sayang sekali. STPN bagus, tapi lulusannya dilepas begitu saja. Padahal, mereka dididik untuk jadi tenaga ahli pertanahan. Seharusnya langsung ikatan dinas,” tegas mantan Ketua KPU NTB tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Fauzan juga menyinggung kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dinilainya belum optimal. Meski telah dibentuk sejak 2018 berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018, ia menilai aktivitas GTRA masih minim gaung.

“Selama ini GTRA seperti tidak terdengar. Padahal perannya sangat penting sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk mempercepat reforma agraria,” ujarnya.

Fauzan menyarankan agar Kementerian ATR/BPN menggelar rapat koordinasi pertanahan di setiap provinsi demi menguatkan sinergi antara pusat dan daerah.

“Pak Menteri hanya butuh 38 hari dalam setahun untuk mengumpulkan Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajaran BPN daerah. Ini bisa memperkuat peran GTRA dan mendorong akselerasi reforma agraria,” pungkasnya.
     

Menuju Lombok Timur Smart: Birokrat Ditempa Literasi Digital

Mengawal Birokrat yang Semart

Okenews.net – Untuk memperkuat kewaspadaan digital di kalangan birokrat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Timur bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar kegiatan Literasi Keamanan Siber. 


Acara ini berlangsung di Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (09/07/2025), mengusung tema "Mengawal Lombok Timur Smart Dimulai dari Birokrat yang Cakap Digital dan Tangguh."


Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus peretasan akun digital, terutama WhatsApp, yang menimpa sejumlah pimpinan dan pejabat daerah dalam dua tahun terakhir.

Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan ketahanan digital sudah menjadi kebutuhan mendesak.


“Awal 2024 menjadi titik refleksi kita semua. Dalam satu malam, tiga pejabat penting—Kepala BPBD, Satpol PP, dan Bapenda—mengalami peretasan akun WhatsApp. Komunikasi resmi berubah menjadi penyebaran hoaks yang mengganggu koordinasi,” ungkapnya.


Ia menambahkan, kejadian serupa juga menimpa Plh Sekda saat itu, yang identitasnya digunakan untuk modus penipuan berkedok permintaan dana kepada pegawai.


Bahkan pada Maret 2025, Sekda definitif H. Juaini Taofik menjadi korban serangan berbasis social engineering teknik manipulasi psikologis untuk membobol sistem. Puncaknya, pada Juni 2025, dua kepala dinas dipalsukan identitasnya untuk menyebarkan janji mutasi dan promosi jabatan, lengkap dengan permintaan sejumlah uang.


“Ini bukan lagi sekadar gangguan digital. Ini peringatan keras bahwa kita harus memperkuat kewaspadaan dan sistem keamanan birokrasi kita,” tegasnya.


Kepala Bidang Persandian Diskominfo Lombok Timur, Aris Munandar, juga menyampaikan keprihatinan serupa. Ia menyebut dalam dua tahun terakhir, terdapat 9 hingga 12 kasus peretasan akun WhatsApp pejabat daerah, termasuk Ketua BPD, Kepala Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, hingga Kepala BKPSDM.


“Akun-akun ini disalahgunakan untuk menghubungi orang lain, seolah-olah berasal dari pemilik akun yang sah,” ujarnya.


Aris menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran dan keterampilan digital para birokrat.


“Intinya, akun kita masih belum aman. Tapi hari ini sudah dijelaskan langkah-langkah pencegahannya. Semoga setelah kegiatan ini, kita semua menjadi lebih waspada dan paham bagaimana mengamankan akun pribadi,” katanya.


Ia juga berharap kolaborasi antara Diskominfo, BSSN, dan seluruh OPD di Lombok Timur terus diperkuat agar ke depan serangan peretasan dan pencurian data (phishing) dapat dicegah secara menyeluruh.


“Mudah-mudahan semua pihak dapat bekerja sama demi keamanan digital dan demi mewujudkan visi Lombok Timur Smart,” tutupnya.


     

BPVP Lombok Timur Koordinasi dengan Bupati, Siap Gelar Pelatihan SMART Berbasis Digital

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bersama Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, Verry Fahrudin, melakukan koordinasi langsung dengan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, di Kantor Bupati, Senin (08/07/2025).


Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan program pelatihan SMART yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di daerah.

Program SMART yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan RI ini merupakan bentuk implementasi dari Project-Based Learning (PBL), sebuah pendekatan pelatihan berbasis proyek yang menekankan pada praktik langsung dan kesiapan kerja.


Melalui pendekatan ini, peserta pelatihan tidak hanya dibekali teori, tetapi juga kemampuan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.


Jenis pelatihan yang ditawarkan sangat beragam dan mencakup bidang-bidang strategis seperti smart farming, smart building, smart manufacturing, smart office, smart creative skills, smart tourism, smart supply chain, hingga agroforestry & green jobs. Pelatihan akan dilakukan langsung di lapangan agar peserta bisa merasakan suasana kerja nyata dan memahami kebutuhan industri secara langsung.


Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul Warisin menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program pelatihan SMART di Lombok Timur. Bahkan, ia berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM di daerah yang telah mengikuti pelatihan, sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing.


“Pemerintah daerah siap mendukung penuh, tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam menyiapkan ekosistem agar lulusan pelatihan bisa langsung produktif dan mandiri,” ujar Bupati.


Langkah sinergis ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja baru di Lombok Timur.

     

Raih Juara OBA, Siswa MAN 1 Lotim Siap Berlaga di Tingkat Provinsi

Para juara OBA bersama pembinanya Munawir Alwi, MA (kiri) 
Okenews.net — Prestasi kembali ditorehkan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lombok Timur dalam ajang Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke-8 yang diselenggarakan oleh Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia.

Ajang bergengsi tingkat nasional ini digelar secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, yang pada tahap awal dilaksanakan secara daring (online) dan akan berlanjut secara tatap muka di jenjang berikutnya.

Pembina Study Club Bahasa Arab MAN 1 Lotim, Munawir Alwi, MA mengatakan, pada seleksi tingkat kabupaten yang digelar awal Juli 2025, empat siswa MAN 1 Lotim sukses memboyong gelar juara.

Mereka adalah Vivin Indrayani (kelas XI Agama) sebagai Juara 1, M. Gilang Abdillah (XI Agama) meraih Juara 2, M. Royyan Abham (XI Agama) sebagai Juara 3, serta Abdul Azis (kelas X) yang berhasil menduduki Juara Harapan 1.

"Atas capaian tersebut, keempatnya resmi melaju ke babak provinsi dan berhak menerima piala serta sertifikat penghargaan dari panitia pusat," Munawir Alwi, Rabu 09 Juli 2025 di Selong.

Ia menjelaskan keberhasilan ini merupakan hasil dari pembinaan rutin. Pihaknya akan memfokuskan latihan pada penguasaan tata bahasa (nahwu-sharaf), pemahaman teks, serta latihan-latihan soal olimpiade. 

Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, turut memberikan apresiasi atas prestasi gemilang tersebut. Ia menyebut bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras yang konsisten dari para siswa, pembina, dan dukungan seluruh warga madrasah.

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Madrasah akan terus berkomitmen memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, agar anak-anak tidak hanya berhenti di sini, tapi juga mampu berprestasi di tingkat provinsi hingga nasional,” tegas Wathoni.

Ia juga berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya agar lebih mencintai bahasa Arab sebagai salah satu kunci memahami khazanah keilmuan Islam dan memperluas wawasan global.

“Bahasa Arab bukan hanya bahasa agama, tapi juga bahasa peradaban. Oleh karena itu, kami dorong siswa untuk mencintainya secara mendalam,” tambahnya.

Dengan semangat dan persiapan matang, siswa ini dijadwalkan akan mengikuti seleksi tingkat provinsi secara luring di kota Mataram. Pihak madrasah pun telah menyiapkan program intensif untuk penguatan materi dan mental sebelum berkompetisi.


     

Wali Murid dan Pemda Gotong Royong Bangun Ruang Kelas Baru di SMPN 1 Aikmel

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong yang ditunjukkan para wali murid dan komite sekolah SMPN 1 Aikmel. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru pada Rabu (09/07/2025)

Menurut Bupati, partisipasi aktif dari para wali murid yang secara sukarela ikut membantu pembiayaan pembangunan adalah wujud kesadaran luar biasa dalam mendukung dunia pendidikan.


“Ini adalah contoh nyata partisipasi masyarakat. Atas nama Pemda Lombok Timur, kami sangat menghargai langkah ini,” ujarnya.


Sebagai bentuk dukungan, Pemda berkomitmen untuk turut serta dalam pembangunan tersebut. Bupati menjelaskan bahwa ruang kelas yang akan dibangun terdiri dari dua lantai. 


“Komite dan wali murid cukup membiayai bagian bawah, sementara bangunan lantai atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kita gotong royong,” terangnya.


Selain sebagai ruang belajar, bangunan ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.


Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah padat seperti Kecamatan Aikmel. Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap sistem pendidikan formal.


Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya peran guru yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga mampu mengajarkan nilai-nilai keagamaan dalam proses belajar mengajar. 


“Ilmu agama menjadi fondasi utama dari akhlak dan kecerdasan anak-anak kita,” tegasnya.

Selasa, 08 Juli 2025

     

Pemda Lombok Timur dan BPJS Kesehatan Luncurkan Tim Smart JKN, Dorong Pelayanan Kesehatan Lebih Baik

Pemda Lotim Bersama Kepala cabang BPJS Kesehatan.
Okenews.net- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Hal ini disampaikannya saat peluncuran Tim Smart JKN dan penandatanganan kerja sama program PESIAR bersama BPJS Kesehatan Lombok Timur, Selasa (08/07/2025), di Kantor Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah. Menurutnya, kerja sama yang baik ini telah membantu menyelesaikan berbagai kendala pelayanan kesehatan dengan cepat.


"Perhatian dan kerja sama luar biasa dari BPJS Kesehatan bersama Pemda Lombok Timur membuat banyak masalah bisa segera tertangani," ujar Bupati.


Bupati juga mengingatkan pihak puskesmas dan rumah sakit untuk tidak lagi meminta kartu BPJS, karena cukup menggunakan KTP. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan obat agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan layanan.


Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani, menyoroti tantangan besar yang dihadapi, yaitu meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan hingga 80% pada 2025, sesuai target RPJMN. Saat ini, angka keaktifan peserta masih di kisaran 72%, akibat penangguhan kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada sekitar 95 ribu peserta di Lombok Timur.


Meski begitu, Elly optimis target tersebut bisa tercapai berkat dukungan Tim Smart JKN yang terdiri dari berbagai OPD, seperti Bappeda, Dinsos, Dukcapil, DPMD, hingga BKPSDM. Tim ini diharapkan mampu mewujudkan layanan yang setara, mudah, akuntabel, responsif, dan terintegrasi (SMART).


Sebagai bentuk apresiasi, Elly menyebut Tim Smart JKN Lombok Timur akan diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional dalam rangka HUT BPJS Kesehatan.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi