www.okenews.net

Sabtu, 08 November 2025

     

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Soroti Penurunan Integritas dan Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menilai integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu semakin tergerus. Prinsip utama yang seharusnya menjadi pegangan, saat ini menjadi hal yang paling lemah.


“Kemandirian dan integritas merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh para penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dalam menjalankan tugas. Tapi justru prinsip ini yang saya rasakan semakin berkurang,” kata Fauzan saat menjadi narasumber focus group discussion (FGD) tentang prinsip


penyelenggaraan pemilu dan tata kerja Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (07/11/2025).


Fauzan, menyatakan, kemandirian dan integritas pada praktiknya merupakan hal krusial dan semestinya dijaga untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil, dan dapat dipercaya. Kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu, merupakan hal prinsip yang diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memastikan pemilu berjalan transparan, dan bebas dari pengaruh pihak lain.


Terkait penyelenggaraan pemilu yang dinilai banyak pihak semakin menurun, Fauzan dalam pemaparannya menjelaskan, kritik ini bukan hanya isu belaka, tetapi faktanya memang benar di lapangan. Bahkan ada beberapa oknum penyelenggara pemilu yang minta imbalan kepada peserta pemilu.


“Saya merasakan yang kurang enak saat menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024 lalu. Ada penyelenggara pemilu yang terus terang minta duit ke saya. Padahal oknum itu tahu saya pernah menjadi Ketua KPU NTB. Ini luar biasa. Saya tidak habis pikir, kok berani sekali,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB 2008-2013. 


Tindakan oknum ini dinilai Fauzan merusak marwah penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Fauzan mengajak, penyelenggara pemilu di semua tingkatan seperti KPU, Bawaslu, PPK, PPS, dan KPPS, untuk selalu menjaga marwah penyelenggara pemilu.


“Penyelenggara pemilu harus netral dan profesionalisme menjalankan tugas. Penyelenggara juga harus aktif menolak dan mencegah praktik politik uang (money politics) yang merusak integritas demokrasi,” ucap Fauzan, Anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini.


Dalam FGD ini, Fauzan juga meminta para komisioner KPU untuk mempersiapkan diri karena ada kemungkinan sistem pemilu berubah. Menurut Fauzan, ada tiga sistem pemilu yang sering dibahas kemungkinannya, yaitu system proporsional terbuka yang saat ini berlaku, system proporsional tertutup, dan system campuran atau variasi.


“Ini masih digodok di Komisi II DPR RI. Mana yang diterapkan untuk pemilu mendatang, kita tunggu saja. Yang penting bagi kita semua, termasuk penyelenggara pemilu, harus siap melaksanakan tugas apa pun sistem pemilu yang akan diputuskan,” ucapnya.


Acara focus group discussion (FGD) yang digelar KPU RI ini diikuti 60 peserta, terdiri dari para Ketua KPU Provinsi, Divisi SDM, Sekretaris KPU Provinsi, dan para Kepala Bagian KPU Provinsi se-Indonesia.

Jumat, 07 November 2025

     

Kolaborasi untuk Kesejahteraan: BPN Lombok Utara Gelar Diseminasi Akses Reforma Agraria

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net — Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Diseminasi Akses Reforma Agraria pada Jumat, 07/11/2025, bertempat di Aula Kantah Lombok Utara.


Kegiatan yang berlangsung penuh antusias ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, UPTD KPP Kecamatan Bayan, PT BPR NTB PERSERODA KC Bayan, Bank NTB Syariah KC Tanjung, serta Kepala Desa Bayan.


Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Amrullah Armin mewakili Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara. Dalam sambutannya, Amrullah menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program redistribusi tanah, melainkan juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses ekonomi yang berkeadilan.


Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil implementasi Akses Reforma Agraria di Desa Bayan oleh Field Staff Reforma Agraria. Paparan tersebut menyoroti berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, sekaligus membuka ruang diskusi bagi para stakeholder untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.


Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan komitmen bersama untuk terus menindaklanjuti hasil kegiatan secara berkelanjutan. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan reforma agraria di daerah.


“Harapan kami, sinergi ini dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bayan khususnya, dan masyarakat Lombok Utara pada umumnya,” ujar Amrullah menutup kegiatan.


Melalui kegiatan ini, Kantah Lombok Utara menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pertanahan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis keadilan agraria yang berkelanjutan.

     

Amrullah: Pemkab Lombok Timur Lalai, Pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 Molor

Anggota DPRD Lombok Timur

Okenews.net - DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merancang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.

Anggota DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah menyoroti lambannya eksekutif menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS tersebut.

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, keterlambatan penyerahan rancangan KUA-PPAS bukan sekadar persoalan teknis dalam siklus penyusunan APBD. 

Tetapi merupakan cermin dari lemahnya disiplin perencanaan dan koordinasi di tubuh TAPD. 

"Keterlambatan ini bukan hanya menunjukkan kelalaian administratif, tetapi juga mencerminkan kegagalan TAPD dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel," kata Amrullah kepada awak media pada jumat (07/11/2025).

Ia menjelaskan, merujuk kepada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2026 poin (g) bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD paling lambat Minggu II bulan Agustus.

Baru selanjutnya diserahkan dok Rancangan Perda APBD paling lambat minggu ke II bulan September bagi daerah yang  menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Artinya, penyampaian rancangan KUA-PPAS, Rancangan Perda APBD oleh kepala daerah kepada DPRD memiliki jadwal yang ketat dan tidak bisa diabaikan.

Selanjutnya, dokumen ini menjadi landasan utama bagi DPRD dalam membahas dan menyepakati arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, keterlambatan penyampaian KUA-PPAS akan menimbulkan efek domino terhadap seluruh tahapan penyusunan APBD.

"Secara teknis, keterlambatan tersebut menyebabkan molornya pembahasan RAPBD, dan pada akhirnya berpotensi menggagalkan penetapan APBD tepat waktu. Jika hingga akhir November dokumen APBD belum di sahkan maka akan ada sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang, papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur itu.

Konsekuensinya, kata Amrullah sangat besar. Program strategis, belanja pembangunan, hingga pelayanan publik akan tertunda. 

Masyarakat pun menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelalaian birokrasi ini.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, keterlambatan KUA-PPAS mengindikasikan lemahnya koordinasi antara TAPD dan perangkat daerah lainnya. 

"TAPD seharusnya berfungsi sebagai motor penggerak perencanaan anggaran, memastikan bahwa setiap SKPD menyerahkan dokumen perencanaan sesuai jadwal, dan seluruh proses berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Ketika TAPD gagal melaksanakan tugas tersebut, artinya ada persoalan mendasar pada manajemen internal baik dalam hal perencanaan, komunikasi, maupun pengendalian waktu.

Lebih jauh lagi, keterlambatan penyerahan KUA-PPAS juga memiliki implikasi politik. DPRD sebagai lembaga legislatif berhak menilai bahwa pemerintah daerah tidak serius menjalankan amanat undang-undang. 

Hal ini dapat memicu ketegangan antara eksekutif dan legislatif, menghambat proses pembahasan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah.

"Fakta bahwa KUA-PPAS terlambat diserahkan menjadi bukti bahwa TAPD tidak menjalankan peran strategisnya dengan optimal. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterlambatan semacam ini tidak dapat dianggap sepele," beber Amrullah.

Menurutnya, fakta ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, yang pada akhirnya merugikan daerah sendiri.

Keterlambatan bukan hanya soal waktu, melainkan soal kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas. 

"Karena itu, disiplin waktu dalam penyusunan dan penyerahan KUA-PPAS sejatinya adalah ukuran nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dengan profesional dan berorientasi pada hasil," jelasnya.

"Jika hal ini terus terulang, maka publik berhak menyebut: keterlambatan KUA-PPAS adalah bukti nyata TAPD lalai menjalankan amanahnya," sambungnya.

Kamis, 06 November 2025

     

Bupati Haerul Warisin Tekankan Disiplin dan Pelayanan Prima. ASN Harus Jadi Teladan di Masyarakat

Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin

Okenews.net — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya disiplin dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pesan tersebut ia sampaikan dalam arahannya kepada para pejabat eselon II, III, lurah, dan kepala UPT di Pendopo Bupati, Kamis (06/11/2025).

Dalam arahan berdurasi sekitar 30 menit itu, Bupati Haerul merangkum tiga poin utama yang menjadi pedoman bagi ASN Lombok Timur untuk membangun citra pemerintah yang melayani dan dekat dengan masyarakat.

“Bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, yang baik, dan menjadi citra yang baik di masyarakat,” tegasnya.

Bupati menekankan bahwa disiplin tidak hanya soal kehadiran dan jam kerja, tetapi juga disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi jabatan.

“Tidak hanya absen hadir, absen pulang, tapi bagaimana disiplin bapak-ibu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugas di kantor,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman terhadap tugas dan fungsi ASN tidak boleh berhenti di internal kantor semata, melainkan juga harus terhubung dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk membuka akses program dan pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah.

“Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,” tambah Bupati.

Bupati Haerul juga mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk aktif memberikan masukan dan gagasan dalam mendukung visi-misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar program dan anggaran nasional bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti masih adanya petugas pelayanan publik yang belum bersikap ramah terhadap masyarakat.

“Padahal mereka bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa semua program pemerintah daerah sejatinya diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.

Bupati juga mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan empat koperasi merah putih sebagai contoh bagi koperasi lainnya, yaitu di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Jerowaru.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG.
Pemda Lombok Timur juga berencana mengusulkan daerah kategori 3T agar bisa ikut menerima manfaat program MBG, meskipun jumlah penerima di wilayah tersebut masih terbatas.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengingatkan pentingnya resiliensi pelayanan publik di tengah perubahan pola transfer keuangan daerah dan desa. Ia menekankan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antara program kementerian/lembaga dengan program daerah menjadi hal mutlak di tengah dinamika fiskal saat ini.

Sekda juga menguraikan tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pejabat daerah dalam mengelola program dan anggaran agar lebih selaras dengan kebijakan nasional.


     

Lapas Selong Ikuti Penandatanganan PKS dan Pelatihan Pemasaran Produk di NTB Mall

Lapas Kelas IIB Selong

Okenews.net- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong turut ambil bagian dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) NTB dengan NTB Mall, yang dirangkaikan dengan Pelatihan Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Kamis (06/11/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Kanwil DitjenPas NTB dan NTB Mall dalam memperkuat pemasaran produk hasil karya warga binaan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan se-NTB. Program ini juga menjadi bagian dari proyek perubahan jangka pendek untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga binaan melalui jalur pemasaran digital dan kemitraan lokal.

Lapas Kelas IIB Selong diwakili oleh Kasi Binadik dan Giatja, Gamal Masfhur, yang juga mempresentasikan produk unggulan hasil karya warga binaan berupa kaos sablon manual plastisol berkualitas premium. Produk tersebut menjadi salah satu komoditas andalan dalam program pembinaan kemandirian di Lapas Selong.

Acara dibuka secara resmi oleh Ahmad Zaenal Fikri, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil DitjenPas NTB. Turut hadir tim efektif Kanwil, Kepala Lapas Perempuan Mataram, serta sejumlah pejabat struktural dan staf pelaksana program pembinaan.

Dalam sesi pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang strategi pemasaran produk, pengembangan jejaring pasar, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi produk karya warga binaan.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA tersebut ditutup dengan penandatanganan PKS antara Kepala Kanwil DitjenPas NTB dan perwakilan dari NTB Mall, sebagai komitmen bersama untuk memperluas akses pasar bagi produk hasil pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.


     

Ombudsman NTB Evaluasi Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Lombok Utara Tegaskan Komitmen Bebas Maladministrasi

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net —Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mendapat kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.


Kedatangan tim Ombudsman disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai, (06/11/2025)


Penilaian ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI dalam memantau dan mengevaluasi kualitas layanan publik, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kecepatan, dan kepastian hukum dalam layanan pertanahan bagi masyarakat.


Dalam sambutannya, Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan apresiasi atas perhatian Ombudsman terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di Lombok Utara. Ia menegaskan bahwa Kantor Pertanahan berkomitmen memberikan layanan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik maladministrasi.


“Kami terus berinovasi untuk menghadirkan layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.


Tim Ombudsman NTB juga melakukan dialog langsung dengan pegawai serta meninjau area pelayanan untuk memastikan standar pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.


Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI, dalam upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang prima dan berintegritas di Kabupaten Lombok Utara.


Rabu, 05 November 2025

     

Wabup Edwin Tekankan Pentingnya Keuangan Berkelanjutan Hadapi Dinamika Fiskal Daerah

Wabub Lotim

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya sinergi dan penerapan program keuangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal daerah yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wabup saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran direksi, manajemen, dan karyawan PT Selaparang Finansial di Aula lantai II kantor perusahaan tersebut, Rabu (5/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Wabup menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan mencatat kesan positif terhadap suasana kerja di lingkungan PT Selaparang Finansial. Didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wabup berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang terbuka untuk memperoleh masukan yang jernih dan berbasis data akurat, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat bagi daerah.

Wabup juga menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang dinilainya akan cukup berat. Ia menyebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diproyeksikan mengalami pemotongan hingga Rp329 miliar. Meski sebagian dana tersebut dikembalikan dalam bentuk program Instruksi Presiden (Inpres) seperti revitalisasi sekolah dan proyek lainnya, situasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai 15 persen dari total APBD.

Kepada manajemen PT Selaparang Finansial, Wabup berpesan agar mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus utama dalam penyaluran pembiayaan dan investasi di tahun 2026.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan target yang telah ditetapkan.

“Masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk memaksimalkan target kami di tahun 2025. Dengan sisa waktu yang ada, kami akan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi, menyambut baik arahan Wabup tersebut. Ia menilai pandangan itu menjadi pedoman penting dalam menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan berperan aktif dalam kegiatan sosial serta program lingkungan.

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi PT Selaparang Finansial untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang pembiayaan berkelanjutan dan dukungan terhadap target pembangunan Lombok Timur.


     

BAZNAS Lotim Bergerak Cepat: Tiga Titik Bencana Disambangi, Bantuan Langsung Disalurkan

Badan Amil Zakat Lombok Timu

Okenews.net — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan komitmen dan kecepatan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam waktu yang berdekatan, tim BAZNAS Lotim turun langsung ke tiga lokasi berbeda: korban angin puting beliung di Jerowaru, serta dua kasus kebakaran di Pringgabaya dan Montong Baan Selatan.


Langkah cepat ini menjadi bukti nyata kepedulian BAZNAS dalam memanfaatkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meringankan beban para mustahik yang tengah tertimpa musibah.


Pelepasan penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Lotim, H. Muhammad Kamli, yang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan amanah dari para muzaki yang harus segera disalurkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan.


“Kami hadir membawa amanah para muzaki untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Pemongkong. Mungkin jumlahnya belum cukup untuk membangun kembali rumah sepenuhnya, namun semoga bisa menjadi modal awal untuk bangkit kembali,” ujar H. Muhammad, Selasa (04/11/2025).


1. Bantuan untuk korban puting beliung di Jerowaru


Di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, angin puting beliung mengakibatkan enam rumah warga rusak, terdiri dari empat rusak berat dan dua rusak ringan. BAZNAS Lotim bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat untuk membantu perbaikan awal rumah warga yang terdampak.


2. Kebakaran di Desa Teko Kecamatan Peringgabaya


Di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, tim yang dipimpin oleh H. Murjoko (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) bersama Mirwan, M.Pd (Kepala Bagian Pengumpulan) dan Nita Rizanita (Staf IT) langsung turun ke lokasi kebakaran.
 Tim melakukan asesmen cepat dan menyerahkan bantuan material serta dana tunai kepada korban yang rumahnya hangus dilalap api. Kehadiran BAZNAS menjadi dukungan moral sekaligus harapan baru bagi korban untuk memulai kehidupan kembali.


3. Korban Luka Bakar di Montong Baan Selatan


Musibah kebakaran juga terjadi di Desa Montong Baan Selatan, dengan satu korban mengalami luka bakar serius. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Ketua III BAZNAS Lotim, Sirajun Nasihin, didampingi Zidan Al Gifari (Staf Data IT).
 Bantuan difokuskan pada biaya pengobatan dan pemulihan korban, agar proses perawatan dapat segera dilakukan tanpa terkendala ekonomi.


“Bantuan ini adalah bentuk pertolongan darurat. Kami berharap bisa membantu meringankan biaya pengobatan agar korban segera pulih,” ujar Sirajun Nasihin.


Ketua BAZNAS Lotim menegaskan, kecepatan respons menjadi kunci utama dalam penyaluran dana ZIS. Pihaknya berkomitmen menjaga kepercayaan umat dengan memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.


“BAZNAS bukan hanya menyalurkan zakat, tapi juga menjadi garda depan dalam setiap ujian kemanusiaan,” tegasnya.


Aksi tanggap cepat BAZNAS Lotim di tiga titik bencana ini menegaskan peran strategis lembaga amil zakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. Di setiap langkahnya, BAZNAS memastikan tidak ada warga yang dibiarkan sendiri menghadapi musibah.


Selasa, 04 November 2025

     

Cetak Wirausaha Muda, Lombok Timur Dukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan 

Okenew.net – Sebanyak 100 pemuda dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Timur mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin Ekstrem yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur.


Kegiatan bertema “Wirausaha Muda Mandiri Indonesia Tangguh: Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Sumber Daya Lokal” ini berlangsung pada Selasa (04/11/2025) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.


Pelatihan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha para pemuda sesuai dengan minat, bakat, dan potensi lokal yang dimiliki Lombok Timur.


Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang hadir membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas program unggulan Kemenpora yang dilaksanakan di Lombok Timur, salah satu dari delapan kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai lokasi pelatihan.


“Kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Lombok Timur untuk melahirkan 20.000 wirausaha baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektoral, lintas kementerian, dan lintas lembaga menjadi kunci agar upaya ini berhasil,” ujar Wabup Edwin.


Ia menambahkan, pelatihan kewirausahaan ini bisa menjadi pilot project dan tidak menutup kemungkinan akan direplikasi melalui program daerah, seperti di Loka Latihan Kerja Selong.


Kepada para peserta, Wabup memberikan motivasi agar tidak minder disebut miskin ekstrem. Ia berharap para pemuda mengikuti pelatihan dengan serius, menyerap ilmu dari para narasumber, dan meneladani kisah sukses wirausaha muda yang hadir membagikan pengalaman.


Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI Yohan menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan pemuda.


“Melalui pelatihan ini, para pemuda berusia 16–30 tahun yang masuk kategori miskin ekstrem dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melahirkan ide kreatif, inovasi, serta membuka lapangan kerja berbasis potensi lokal,” jelasnya.


Pelatihan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Manager Mikro Bank BRI Cabang Selong yang membahas akses permodalan, wirausaha muda lokal sukses, serta Founder Rumah SDM Indonesia yang memaparkan strategi pengembangan diri dan bisnis berkelanjutan.


Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan dan pembuka lapangan kerja baru di daerahnya.


Saat ini tercatat lebih dari 15.000 kepala keluarga di Lombok Timur masih tergolong miskin ekstrem. Secara nasional, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,5 persen pada tahun 2026 mendatang.



     

Guru Lauq Indonesia Santuni Lansia dan Anak Yatim

foto dok ist.
Okenews.net – Sejumlah lansia dan anak yatim di Dusun Telona Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru dan Dusun Sukareme Desa Sukareme Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur menerima santunan dari organisasi sosial Guru Lauq Indonesia.

Direktur Eksekutif Guru Lauq Indonesia, Hasan Basri, MA menyatakan jumlah santunan masih sangat kecil, namun pemberian dilaksanakan setiap bulan di lokasi berbeda sebagai wujud komitmen organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat rentan.

“Kami menyadari ini bukan dalam angka besar, namun yang penting adalah konsistensi agar para lansia dan anak-yatim merasakan perhatian secara berkelanjutan,” ujar Hasan Basri kepada wartawan, Senin (03/11/2025).

Menurut Hasan, kegiatan santunan bulanan ini bukan sebatas bantuan materi, melainkan bentuk nyata dari gerakan sosial guna menumbuhkan semangat empati, solidaritas, dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

“Kami ingin menumbuhkan kesadaran berbagi dan saling peduli, serta kami berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran komunitas secara nyata di lapangan,” ujar kandidat doktor di Griffith University Australia itu.

Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi sosial antara relawan Guru Lauq Indonesia dengan masyarakat di berbagai desa yang dapat dijangkau melalui program santuan tersebut.

Diketahui, Guru Lauq Indonesia merupakan komunitas nirlaba (non-profit organization) yang bergerak di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan aktif dalam gerakan kemanusiaan untuk dapat berbagai meskipun dalam jumlah yang kecil.

Lebih lanjut, Hasan Basri menegaskan komunitas ini lahir dari semangat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing global, tanpa kehilangan akar nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa.

Kedepan, selain kegiatan sosial dan kemanusiaan, Guru Lauq Indonesia menyediakan berbagai layanan pendidikan, pelatihan, dan publikasi ilmiah yang dirancang untuk memperkuat kapasitas generasi muda.

“Langkah ini sebagai wujud komitmen dalam memperkuat literasi akademik generasi muda, sehingga mereka dapat bersaing di tingkat global namun tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal,” pungkas pria yang akrab disapa Guru Dane itu.

 

Senin, 03 November 2025

     

Sekda Lotim Tegaskan Langkah Cepat Tingkatkan PAD, Denda PBB 2014–2023 Dihapus

Skertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur semakin serius memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan perlunya langkah cepat dan efektif dalam mempercepat realisasi penerimaan PBB yang hingga saat ini baru mencapai sekitar 60 persen.


Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin rapat koordinasi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (Opjar) yang digelar pada Senin (03/11/2025) di ruang rapat Bupati Lombok Timur. Dalam arahannya, Sekda menyoroti pentingnya upaya penertiban tunggakan pajak untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Ia memaparkan bahwa dari total APBD Lombok Timur sebesar Rp 3,4 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar Rp 523 miliar atau 12,6 persen. “Artinya, struktur keuangan daerah kita masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Karena itu, peningkatan PAD harus menjadi fokus bersama,” tegasnya.


Sebagai langkah strategis sekaligus kebijakan afirmatif untuk meringankan beban masyarakat, Pemkab Lombok Timur melalui keputusan Bupati menetapkan pembebasan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB dari tahun 2014 hingga 2023. 


“Untuk tahun 2025, wajib pajak hanya perlu membayar pokoknya saja tanpa dikenakan denda,” jelas Sekda.


Selain penagihan piutang pajak, Sekda juga menginstruksikan Tim Opjar dan para camat untuk lebih kreatif dalam edukasi dan sosialisasi pajak daerah. Ia mendorong pemanfaatan media promosi seperti baliho, spanduk, dan saluran digital untuk menyampaikan pesan yang menyejukkan sekaligus mengedukasi masyarakat.


Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Bapenda Lombok Timur, para camat se-Kabupaten Lombok Timur, dan Tim Opjar. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kecamatan dalam mencapai target PAD tahun 2025.

Jumat, 31 Oktober 2025

     

Dua Lokasi Diusulkan, Pembangunan SMA Garuda Tunggu Hasil Kajian

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin 

Okenews.net– Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diwujudkan melalui usulan dua lokasi untuk pembangunan SMA Unggul Garuda. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin pada Jumat (31/10/2025) memimpin langsung peninjauan dua lokasi usulan, masing-masing di Lemor dan Gunung Malang. Setelah peninjauan, dilanjutkan dengan diskusi bersama tim dari Kementerian Pendidikan, di Ruang Kerja Bupati.


Bupati menegaskan komitmen penuh Pemda untuk mendukung proyek pendidikan nasional tersebut.


“Keputusan ada di pusat. Yang jelas kita sudah usulkan dua lokasi. Menurut saya, ini lokasi sangat menarik. Ada sisi positif dan negatif yang perlu kita sempurnakan,” ujar Bupati.


Sementara itu, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Lombok Timur.


“Kami memang mencari lokasi di kawasan Indonesia Timur. Salah satu daerah yang belum memiliki Sekolah Garuda adalah Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kami berterima kasih atas usulan Bupati,” ungkapnya.


Najib menyebutkan, pemilihan lokasi di Lombok Timur menjadi “selection headache” atau pilihan sulit, karena keduanya sama-sama strategis dan memenuhi sebagian besar kriteria. Syarat utama yang dipertimbangkan adalah ketersediaan lahan minimal 20 hektar, dengan akses jalan dan infrastruktur pendukung memadai.


“Yang terpenting adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Jika semua proses mendapat dukungan yang baik, pembangunan bisa berjalan lancar dan cepat,” tambahnya.


Dirjen juga menargetkan, jika seluruh proses kajian berjalan sesuai rencana, pembangunan SMA Unggul Garuda akan dimulai tahun 2026, dan tahun 2027 sudah bisa menerima peserta didik baru.


“Untuk 2025 ada empat lokasi yang dibangun, dan tahun 2026 kami rencanakan tambahan, salah satunya di NTB, di Lombok Timur,” jelasnya.


Sementara itu, Muhamad Fajar Subkhan dari Politeknik Negeri Malang yang tergabung dalam tim penilai, menjelaskan bahwa kajian kelayakan meliputi legalitas lahan dan aspek teknis di lapangan.


“Kami memastikan tanahnya clear and clean, baik dari sisi legalitas maupun teknis. Idealnya, lokasi sudah siap bangun dengan dukungan sarana dasar seperti listrik dan air, karena sekolah ini akan berbasis asrama,” pungkasnya.

     

Dua Tim KIR MAN 1 Lotim Raih Tiga Juara Lomba Penelitian Tingkat Nasional di Jakarta

Para juara bersama pembinanya saat di Jakarta

Okenews.net - Tim KIR MAN 1 Lombok Timur terus menunjukkan kelasnya di level nasional dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah. Kali ini di lomba karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan Abak Akademi bekerjasama dengan Universitas Indonesia Jakarta dan Universitas Gajah Mada gelar lomba karya ilmiah siswa dan penelitian tingkat nasional.

Lomba ini bertajuk KREASI (Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia) yang delenggarakan secara berjenjang mulai tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional yang finalnya berlangsung pada 28 sampai 30 Oktober 2025 di Palm Hotel Jakarta.

Pada Lomba yang rutin digelar setiap tahun ini, dua tim KIR MAN 1 Lotim berhasil mewakili provinsi  NTB melaju ke tingkat nasional dan sukses menunjukkan kemampuannya dengan meraih hasil yang membanggakan madrasah, kementerian agama NTB dan juga membawa nama harum daerah. 

Pada lomba ini tim pertama yang digawangi oleh : Ila Munajat Maulani dan Dwiadzra Nindya Atha Cahyani yang mempresentasikan hasil penelitian berjudul “HEMAT SAMPAH: SOLUSI INOVATIF UNTUK PERUBAHAN PERILAKU FOOD WASTE DI KALANGAN SISWA MAN 1 LOMBOK TIMUR” sukses meraih medali emas dan meraih penghargaan sebagai tim The Best Presentasi. 

Sedangkan tim kedua dengan penelitinya terdiri dari dua siswa yakni Anisa Auliya Maulida dan Nadira Arrisya Safitri sukses tampil mepresentasikan penelitian bidang social keagamaan berjudul “SIMBOL DAN MAKNA BIDAYA NGALUN AIQ DALAM UPAYA PEMERTAHANAN MATA AIR AIK DEWA” sukses meraih medali perak, ungkap pendamping siswa MAN 1 Lombok Timur Hj Siti Surodiana. 

Lebih lauh lagi, Siti Surodiana yang juga tim prestasi MAN 1 Lombok Timur menyampaikan bahwa lomba karya ilmiah ini rutin dilakanakan setiap tahun yang diikuti seluruh provinsi se-Indonesia sehingga pada lomba ini, para siswa dari berbagai sekolah dan madrasah unggulan di Indonesia, termasuk MAN IC Se Indonesia ikut bersaing menunjukkan kualitas dan kemampuan siswa dalam bidang penelitian. 

Alhamdulillah, sambung Surodiana, tim KIR MAN 1 Lombok Timur yang selama ini dibimbing oleh Bohari Muslim  sukses meraih tiga prestasi yang membanggakan dan prestasi ini tentu akan jadi motivasi di MAN 1 Lombok Timur terus ikhtiar meningkatkan kemampuan dan level lomba yang akan diikuti, agar presttasi bisa tetap terjaga dan mengalami peningkatan, 

"Insya alloh pihak madrasah secara total, memberikan suport termasuk pembiayaan lomba selama ini, ternasuk pembiayaan lomba kami ke Jakarta ini sepeuhnya dibiaya pihak madrasah. Ini semua bentuk komitmen dan kesungguhan madrasah kami dalam mendukung dan mempasilitasi ikhtiar siswa meraih prestasi," ujaranya.

Dengan torehan prestasi gemilang bidang penelitian di tingkat nasional  kepala madrasah M Nurul Wathoni mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya. Bahwa pembinaan yang tekun melalui ektra KIR telah menuai hasil yang gemilang. 

ia mengucapkan terima kasih pada pembina KIR yang selama ini telah meluangkan waktu ditengah tugas belajarnya untuk membimbing siswa termasuk dukungan penuh wali siswa. Kami di madrasah telah menyiapkan dan dukungan penuh agar minat bakat siswa bisa tumbuh berkembang dan berprestasi.

"Insya alloh, walaupun setiap bulan kami harus membiayai lebih dari 60 an lomba tapi selalu ada jalan keluar ketika kita sungguh_sungguh berbuat demi prestasi siswa, tegas kamad yang asal Rensing Sakra Barat ini," tutup Wathoni

     

Anggota DPR RI F-NasDem Fauzan Khalid: Praktik Kecurangan dan Pelanggaran Rusak Integritas Pemilu

Fauzan Kahlid Anggota DPR RI
Okenews.net – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting untuk memastikan pemilu dilaksanakan jujur, adil, dan transparan. Namun, tantangan pengawasan pemilu masih sangat besar, terutama terkait praktik kecurangan dan pelanggaran yang merusak integritas pemilu. 

“Karena itu, sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Fauzan Khalid pada sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu di Medana, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Kamis (30/10/2025).

Fauzan mengungkapkan, berdasarkan data dari Bawaslu, terdapat 1.271 laporan dan 650 temuan pelanggaran yang diterima Bawaslu selama tahapan pemilu 2024. Jenis pelanggaran yang ditemukan, diantaranya berupa pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. 

Menurut Fauzan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. “Karena itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat menjadi penting, agar tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya integritas pemilu,” ujarnya.

Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini menyatakan, sosialisasi peran dan fungsi Bawaslu serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu perlu dilakukan intensif. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dihatrapkan akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengawasan. 

Penguatan pengawasan partisipatif juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Mantan Bupati Lombok Barat (2016-2024) ini menyarankan, kerjasama antara Bawaslu dan berbagai stakeholder ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih baik. 

“Penting sekali menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan masyarakat agar informasi mengenai pelanggaran pemilu dapat disampaikan dengan cepat dan akurat,” ujar Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Fauzan menjelaskan, sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan dapat menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan legitimasi. 

“Tantangan yang ada, harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara Bawaslu, pemerintah, dan Masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu yang berlangsung sehari ini diikuti ratusan peserta dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari unsur pemuda. Acara diikuti antusias oleh para peserta, dan kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Kamis, 30 Oktober 2025

     

Wabup Dorong FKDM Jadi Garda Terdepan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Okenews.net– Sebanyak 239 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lombok Timur mengikuti kegiatan pembekalan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (30/10/2025).


Acara yang melibatkan perwakilan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan se-Lombok Timur tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya.


Dalam sambutannya, Wabup Edwin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi seluruh anggota FKDM yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


“Kami ucapkan terima kasih atas peran Bapak dan Ibu sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyerap isu-isu di lapangan untuk menjaga stabilitas daerah,” ungkapnya.


Wabup menegaskan kembali peran penting FKDM dalam mendeteksi dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di bidang sosial kemasyarakatan. Menurutnya, informasi yang dikumpulkan dari masyarakat perlu dikoordinasikan secara tepat agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah yang efektif.

Ia juga menekankan pentingnya akurasi dan keseimbangan informasi dalam setiap laporan yang disampaikan FKDM kepada pemerintah daerah.


“Kami berharap seluruh anggota dapat mengikuti pembekalan ini dengan serius, agar hasilnya dapat memperkuat kinerja dan sinergi dalam menjaga ketenteraman masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lombok Timur, Mustafa, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, serta pemahaman utuh anggota FKDM terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan.


“Melalui pembekalan dan pelatihan ini, kami ingin memperkuat jaringan komunikasi antara pemerintah daerah dengan FKDM agar tercipta stabilitas keamanan yang kondusif di Lombok Timur,” jelasnya.


Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pelatihan intensif guna memperdalam kompetensi anggota dalam melakukan deteksi dan pelaporan dini. Pemerintah daerah berharap, melalui peningkatan kapasitas ini, FKDM dapat berperan sebagai sistem peringatan dini yang efektif, akurat, dan responsif terhadap berbagai potensi gangguan di masyarakat.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi