www.okenews.net

Kamis, 15 Januari 2026

     

4.268 Masjid Jadi Kekuatan Pembangunan, DMI Lombok Timur Diminta Bertransformasi

 

Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Timur periode 2025–2030

Okenews.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya sumber daya, melainkan oleh kejelasan variabel yang terukur dan keistikamahan dalam menjalankan visi dan misi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Timur periode 2025–2030 di Pendopo Bupati, Kamis (15/01/2026).

Sekda menyoroti besarnya potensi masjid dan mushalla di Lombok Timur yang mencapai 4.268 titik. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan strategis untuk mendukung terwujudnya visi Lombok Timur yang maju, adil, religius, dan transparan.

“Bayangkan potensi besar dari 4.268 titik tersebut. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi demi kemajuan Lombok Timur,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya tiga variabel utama dalam menggerakkan organisasi DMI ke depan, yakni sinergi dan kolaborasi, komunikasi yang efektif, serta kepatuhan terhadap garis organisasi. Dengan menjaga kepatuhan tersebut, Sekda berharap tujuan besar DMI dapat tercapai secara optimal. Ia pun menegaskan harapannya agar DMI Lombok Timur menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun mental dan spiritual masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi NTB, H. Masyhur, menyoroti tantangan pengelolaan masjid di Lombok Timur. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 74 persen masjid masih berorientasi pada ibadah ritual semata.

“Ini menjadi PR besar bagi pengurus yang baru untuk memperluas fungsi masjid ke arah sosial, ekonomi, dan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjawab tantangan era milenial dengan memberikan ruang yang luas bagi generasi muda agar mencintai masjid, salah satunya melalui konsep Masjid Ramah Anak. Transformasi digital juga dinilai krusial, tidak hanya dalam dakwah, tetapi juga dalam manajemen organisasi dan pendataan masjid berbasis IT demi tata kelola yang transparan dan akurat.

Sementara itu, Ketua DPD DMI Kabupaten Lombok Timur, M. Husni Mubarak, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan sekaligus mengapresiasi pondasi kuat yang telah dibangun kepengurusan sebelumnya. Ia menegaskan komitmennya menjadikan DMI sebagai pilar penting pembangunan peradaban di Lombok Timur.

Dalam visinya, Husni menargetkan masjid bertransformasi tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam yang berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Empat langkah strategis pun dicanangkan, yakni penguatan fungsi sosial masjid, peningkatan kualitas pengelolaan, pengembangan dakwah dan pendidikan Al-Qur’an melalui program kemasjidan ramah anak, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

     

PTSL Hadirkan Kepastian Hukum, Warga Padak Guar Terima Sertipikat Tanah Elektronik

Penyerahan E-Sartifikat (PTSL)

Okenews.net – Suasana penuh rasa syukur menyelimuti Kantor Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kamis (15/01/2026). Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik kepada warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Penyerahan sertipikat ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat pesisir Lombok Timur.

Kepala Desa Padak Guar, Tarmizi, SH, mengungkapkan bahwa program PTSL sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proses yang mudah, jelas, dan terukur dinilai membantu warga dalam melegalkan aset tanah yang selama ini belum memiliki kepastian hukum.

“Kami sangat bersyukur Desa Padak Guar menjadi bagian dari program PTSL. Awalnya kami mendapat target 600 bidang, namun setelah proses verifikasi menjadi 590 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 bidang dinyatakan siap dan selesai secara administratif,” ujar Tarmizi di sela-sela penyerahan sertipikat.

Namun demikian, Tarmizi menjelaskan masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum dapat diselesaikan. Sebanyak 75 bidang saat ini tertunda karena berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Untuk persoalan tersebut, pihak desa bersama instansi terkait terus mengupayakan koordinasi intensif guna memperoleh rekomendasi dari Balai Pengelolaan Hutan (BPHL/KPH).

“Kami berharap ada respons positif secepatnya agar hak masyarakat kami dapat segera terpenuhi,” tambahnya.

Dengan kuota yang cukup besar, Kantor Pertanahan Lombok Timur melakukan penyerahan sertipikat secara bertahap. Perwakilan Kantah Lombok Timur, Nirwana, menjelaskan bahwa penyerahan hari ini merupakan tahap kedua dari rangkaian kegiatan PTSL di Desa Padak Guar.

“Pada tahap kedua ini, kami menyerahkan sebanyak 114 sertipikat elektronik. Sebelumnya, pada tahap pertama telah diserahkan 100 sertipikat,” jelas Nirwana.

Dengan demikian, total sertipikat yang telah diserahkan hingga saat ini berjumlah 214 bidang, dari target 440 bidang yang dinyatakan siap terbit.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sertipikat yang diserahkan kini berbentuk Sertipikat Elektronik. Sertipikat ini dinilai lebih aman karena tersimpan dalam basis data digital Kementerian ATR/BPN, sehingga meminimalisasi risiko kehilangan, pencurian, maupun kerusakan akibat bencana alam.

Masyarakat Desa Padak Guar pun berharap program PTSL dapat kembali dilanjutkan di masa mendatang. Pasalnya, masih terdapat potensi lahan lain yang membutuhkan legalitas hukum guna mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi warga, khususnya melalui akses permodalan perbankan.

     

Ketika Sejarah Mengingatkan: Kebebasan, Konstitusi, dan Etika yang Terancam Ulang

Okenews.net- Universitas Paramadina, Jakarta Timur, menjadi ruang ingatan dan kesadaran kolektif pada peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26, pada Kamis 15 Januari 2026.   Bukan sekadar seremoni, pertemuan ini menjelma menjadi forum refleksi mendalam tentang perjalanan demokrasi Indonesia tentang kebebasan yang pernah diperjuangkan dengan risiko, dan kini kembali diuji oleh zaman.

Dalam sambutan dan pernyataannya, Dr. Hariman Siregar, tokoh sentral Malari 1974 sekaligus simbol konsistensi gerakan moral mahasiswa, menegaskan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia berulang dalam bentuk yang berbeda, dengan aktor dan kemasan yang lebih halus, namun dengan ancaman yang serupa.

“Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” ujar Hariman, mengingatkan fase transisi demokrasi yang rapuh, ketika kebebasan telah dibuka tetapi institusi belum cukup kuat untuk menjaganya.

Kebebasan Dibuka, Tapi Belum Dijaga Sepenuhnya

Hariman secara tegas mengakui peran Presiden B.J. Habibie dalam membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat adalah fondasi penting reformasi. Namun kebebasan, menurutnya, bukanlah tujuan akhir.

“Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.

Tanpa kesadaran konstitusional dan etika publik, kebebasan justru dapat berubah menjadi kekacauan, manipulasi kekuasaan, bahkan legitimasi bagi praktik-praktik yang merusak negara dari dalam.

Negara Kuat, Institusi Kuat, Bukan Kekuasaan yang Kuat

Dalam konteks situasi nasional hari ini, Hariman menekankan urgensi membangun negara yang kuat melalui institusi yang kuat, bukan melalui konsentrasi kekuasaan atau dominasi politik semata.

Institusi hukum, politik, dan demokrasi harus bekerja berdasarkan aturan, bukan kepentingan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya melalui kepastian hukum, bukan negara yang menakutkan masyarakatnya.

“Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” kata Hariman, yang disambut anggukan para hadirin lintas generasi.

Rasa Malu sebagai Pilar Moral Bangsa

Salah satu penekanan penting dalam pernyataan Hariman adalah soal rasa malu nilai yang kian tergerus dalam praktik kekuasaan modern.

Rasa malu, menurutnya, adalah rem etik terakhir ketika hukum dilemahkan dan kekuasaan kehilangan orientasi moral. Tanpa rasa malu, korupsi menjadi banal, pelanggaran hukum menjadi rutinitas, dan ketidakadilan dianggap normal.

Perang Total Melawan Korupsi

Dalam nada yang lugas dan tanpa kompromi, Hariman menyerukan perang terhadap korupsi dalam segala bentuknya. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh setengah hati.

“Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” tegasnya.

Pesan ini sekaligus menjadi kritik terhadap melemahnya keberanian negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

INDEMO dan Bukti Eksistensi Masyarakat Sipil

Peringatan HUT INDEMO ke-26 dalam momentum ini menegaskan satu hal penting: masyarakat sipil tidak mati. Ia mungkin dilemahkan, dipinggirkan, atau diabaikan, tetapi tetap eksis sebagai penyangga demokrasi.

Pertemuan di Universitas Paramadina ini menjadi bukti nyata bahwa ruang-ruang kesadaran masih hidup, bahwa dialog kritis masih berlangsung, dan bahwa semangat menjaga republik belum padam.

“Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” ujar Hariman menutup pernyataannya.

Penutup: Malari sebagai Cermin Zaman

Malari 1974 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin peringatan. Ia mengingatkan bahwa ketika negara menjauh dari keadilan, ketika kekuasaan abai pada etika, dan ketika hukum kehilangan keberpihakan pada rakyat, maka kegelisahan sosial akan menemukan jalannya sendiri.

Peringatan ini adalah ajakan untuk kembali pada esensi bernegara: konstitusi yang dihormati, hukum yang ditegakkan, institusi yang kuat, dan moral publik yang dijaga. Karena tanpa itu semua, sejarah bukan hanya akan berulang—tetapi bisa kembali dengan harga yang lebih mahal.

Oleh : Ariady Achmad.

Rabu, 14 Januari 2026

     

Bedah DIPA 2026, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, dan diikuti oleh jajaran pejabat pengawas serta seluruh staf.


Rapat Bedah DIPA ini menjadi momentum penting untuk mencermati secara menyeluruh alokasi pagu anggaran, struktur belanja, program dan kegiatan, serta target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Lombok Utara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.


Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa Bedah DIPA merupakan langkah strategis guna memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan target kinerja.


“Rapat Bedah DIPA menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya.


Ia menambahkan, pemahaman yang utuh terhadap DIPA menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pertanahan di lapangan.


“Pemahaman menyeluruh terhadap DIPA merupakan fondasi penting agar setiap kegiatan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.


Lebih lanjut, Shaleh menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan, kepastian hukum hak atas tanah, serta tertib administrasi pertanahan,” tegasnya.


Menurutnya, pelaksanaan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga harus selaras dengan rencana kerja, kebijakan pimpinan, serta program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).


“Pelaksanaan anggaran di Kantah Lombok Utara senantiasa kami selaraskan dengan kebijakan pimpinan dan program strategis ATR/BPN,” tambahnya.


Dengan dukungan dan sinergi seluruh pegawai, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara optimistis target kinerja Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara maksimal.


“Sinergi seluruh pegawai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan target kinerja serta peningkatan pelayanan pertanahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya.

     

42 Warga Desa Pemongkong Terima Sertipikat Tanah Elektronik dari ATR/BPN Lombok Timur

Atr/BPN Lombok Timur
Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Pada Kamis, 08/01/2026, ATR/BPN Lombok Timur menyerahkan sebanyak 42 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Non Sistematis/Lintas Sektor kepada warga Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru.

Seluruh sertipikat yang diserahkan merupakan sertipikat elektronik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan pertanahan yang modern serta mendorong transformasi digital di sektor agraria.


Penyerahan sertipikat berlangsung di Aula Kantor Desa Pemongkong dan dihadiri oleh masyarakat penerima sertipikat, Kepala Desa Pemongkong, Bhabinkamtibmas/Polmas, serta jajaran staf pemerintah desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program pertanahan bagi masyarakat.


Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Lombok Timur, Darmawan Wibowo menyampaikan bahwa penyerahan sertipikat elektronik ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


“Dengan sertipikat elektronik, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, tetapi juga kemudahan dalam penyimpanan dan akses dokumen yang lebih aman serta tertib administrasi. Ini merupakan langkah maju dalam pelayanan pertanahan yang transparan dan modern,” ujar Wawan.


Ia menambahkan, sertipikat elektronik juga meminimalkan risiko kehilangan dan pemalsuan dokumen, karena seluruh data telah tersimpan dan terintegrasi dalam sistem pertanahan Kementerian ATR/BPN.


Melalui program SHAT Non Sistematis/Lintas Sektor ini, ATR/BPN Lombok Timur menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak atas tanah masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya tanah untuk kesejahteraan di Kabupaten Lombok Timur.


     

Bupati Lombok Timur Tegaskan OPD Harus Tancap Gas Sejak Awal 2026

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TA 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh perangkat daerah, Rabu (14/01/2026), di Aula Pendopo Bupati Lombok Timur. 


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja keuangan daerah tahun 2025 yang dinilainya menunjukkan tren positif. Ia menyebut capaian tersebut patut disyukuri, meski masih terdapat ruang perbaikan.


“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, terutama dalam optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, jangan ada rasa puas diri,” tegas Bupati.


Berdasarkan realisasi anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai 100,78 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di angka 99,5 persen dan belanja daerah terealisasi 98,33 persen. Menurut Bupati, angka tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan terukur.


Meski demikian, Bupati menekankan pentingnya percepatan eksekusi program sejak awal tahun. Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan yang perencanaannya sudah matang segera dijalankan tanpa menunggu akhir tahun.


“Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun, terutama kegiatan fisik yang sudah jelas kontraknya. Ini harus dikendalikan sejak sekarang,” ujarnya.


Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran sepenuhnya melekat pada kepala dinas atau kepala badan selaku pengguna anggaran. Ia meminta para pimpinan OPD lebih disiplin, cermat, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBD 2026.


Rakor tersebut turut menjadi penegasan komitmen Pemkab Lombok Timur untuk memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan efektif, tepat waktu, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Selasa, 13 Januari 2026

     

Polda NTB Hadir di Pesantren Lombok Timur, Ratusan Santri dan Warga Ikuti Bakti Kesehatan Gratis

Polda NTB

Okenews.net- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar bakti kesehatan di Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas’ud, Kecamatan Labuhan Haji, serta Pondok Pesantren Al Khair NU Ambung, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Selasa (13/01/2026). Kegiatan ini disambut antusias ratusan santri dan masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Bakti kesehatan tersebut merupakan kolaborasi Polda NTB bersama Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) NTB Densus 88 Anti Teror, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda NTB, serta Ditintelkam. Hadir langsung dalam kegiatan itu Ketua Bhayangkari Polda NTB, Ny. Uty Edy Murbowo, yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan kesehatan sekaligus penyerahan bantuan bahan pokok kepada masyarakat dan kedua pondok pesantren.

Ketua Ponpes Islam Ibnu Mas’ud, Shodiqin, mengapresiasi dipilihnya pesantrennya sebagai lokasi bakti kesehatan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari “gawe” Polda NTB sekaligus sarana silaturahmi yang membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat.

“Terima kasih telah menjadikan Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas’ud sebagai lokasi bakti kesehatan. Ini menjadi ajang saling menguatkan dan edukasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Ponpes Islam Ibnu Mas’ud yang telah berdiri sejak 30 tahun lalu saat ini menampung 280 santri tingkat SMP IT dan SMA IT, 25 santri tahfiz Al-Qur’an, serta membina 54 anak yatim, piatu, miskin, dan terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dukungan dari Baznas dan Dinas Sosial Lombok Timur turut membantu keberlangsungan lembaga tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur menyampaikan apresiasi kepada Polda NTB yang telah memilih Lombok Timur, khususnya dua pondok pesantren, sebagai lokasi bakti kesehatan. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat karena melibatkan tenaga medis lengkap dan peralatan kesehatan untuk melayani lebih dari 400 warga.

“Kami berterima kasih kepada Polda NTB dan kehadiran Ibu Kapolda. Pesan Bupati, segala sesuatu jika dilakukan secara berjamaah bersama pemerintah, masyarakat, dan semua pihak akan jauh lebih afdal,” ungkapnya.

Kepala Satgas Wilayah NTB Densus 88 Anti Teror, Kombes Pol Lili Warli, SIK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil komunikasi dan koordinasi antara Densus 88, Biddokkes, dan Intelkam Polda NTB, serta mendapat persetujuan Kapolda NTB.

“Bakti kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ponpes Islam Ibnu Mas’ud dipilih karena merupakan salah satu pesantren binaan kami. Kehadiran Ibu Kapolda menjadi vitamin yang menambah semangat dan energi dalam bertugas,” katanya.

Kapolda NTB melalui Kabiddokkes Polda NTB, Kombes Pol dr. I Komang Tresna, menegaskan bahwa bakti kesehatan merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Menurutnya, Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan manfaat langsung sekaligus edukasi pentingnya menjaga pola hidup sehat dan bersih. Kesehatan adalah modal utama dalam membangun bangsa,” jelasnya.

Ia menambahkan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, mini laboratorium, pemberian vitamin, dan layanan kesehatan lainnya. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman.

“Kami mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan dan stakeholder yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pemeriksaan kesehatan gratis ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai wujud sinergi Polri bersama rakyat,” pungkasnya.

Senin, 12 Januari 2026

     

Top 10 Layanan Pertanahan 2025, Pengecekan Sertipikat Paling Diminati Masyarakat

Top 10 pelayanan ATR/BPN

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis daftar Top 10 Layanan Pertanahan Tahun 2025 yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Data ini mencerminkan tingginya kebutuhan publik sekaligus kepercayaan terhadap layanan pertanahan yang semakin tertib, transparan, dan terpantau.

Berdasarkan rilis tersebut, layanan Pengecekan Sertipikat menempati posisi teratas dengan total 3.237.700 layanan sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam memastikan legalitas dan keabsahan kepemilikan tanah.

Di posisi kedua, Peralihan Hak Jual Beli tercatat sebanyak 1.009.428 layanan, disusul Hak Tanggungan dengan 967.222 layanan. Sementara itu, layanan Roya berada di peringkat keempat dengan 788.855 layanan, mencerminkan tingginya aktivitas pelunasan kredit berbasis tanah.

Selanjutnya, Pemecahan Bidang menempati urutan kelima dengan 281.495 layanan, diikuti Informasi Nilai Tanah/Nilai Aset Properti sebanyak 274.759 layanan. Layanan Perubahan Hak Atas Tanah juga cukup diminati dengan total 253.473 layanan.

Pada peringkat kedelapan hingga sepuluh, masing-masing diisi oleh Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Pengakuan/Penegasan Hak) sebanyak 228.894 layanan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebanyak 188.516 layanan, serta Peralihan Hak Pewarisan dengan 185.851 layanan.

Secara keseluruhan, total layanan pertanahan yang tercatat sepanjang 2025 mencapai 7.416.193 layanan. Capaian ini menegaskan komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.

Jumat, 09 Januari 2026

     

Hangat dan Penuh Makna, Lombok Timur Sambut Kajari Baru

Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Pendopo Bupati, Jumat malam (09/01/2026), menandai peralihan kepemimpinan dari Hendro Wasisto kepada I Gusti Ayu Agung Fitria Chandra Wati.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi Kejaksaan dalam menjaga dan memperkuat pilar hukum di daerah. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Hendro Wasisto yang selama bertugas dinilai proaktif dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Lombok Timur, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ujar Bupati.

Kepada Kajari yang baru, Bupati berharap sinergi yang selama ini terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Lombok Timur yang kuat secara hukum dan sejahtera.

Sementara itu, Hendro Wasisto mengenang suasana kebersamaan Forkopimda Lombok Timur yang dinilainya cair dan penuh kekeluargaan. Ia menyebut setiap perjumpaan selama bertugas sebagai pelajaran berharga untuk terus menebar energi positif di tempat pengabdian berikutnya.

Di sisi lain, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandra Wati menyampaikan kesiapan melanjutkan amanah dengan menjunjung tinggi sinergi lintas sektor. Ia berharap dukungan semua pihak agar mampu mengemban tugas dengan baik.

“Bila kita bersinergi dengan kompak dan solid, kita pasti bisa membawa Lombok Timur menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

     

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Serap Langsung Persoalan Pertanahan Jawa Barat

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar pengarahan khusus bersama sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026), ini menjadi forum strategis untuk mendengar langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan di daerah.


Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan ruang dialog terbuka antara pusat dan daerah guna mengevaluasi kebijakan pertanahan yang selama ini diterapkan.


“Saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan policy, apa yang harus diubah? Kalau perlu regulasi baru, apa yang harus kita lakukan?” tegas Nusron.


Ia menekankan pentingnya keterbukaan jajaran Kantor Pertanahan dalam menyampaikan kendala nyata yang dihadapi di daerah. Menurutnya, kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman langsung terhadap kondisi lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.


“Kalau memang ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” ujarnya.


Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi secara langsung, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai masukan, kendala operasional, hingga usulan perbaikan pelayanan pertanahan dipaparkan sebagai bahan evaluasi di tingkat pusat.


Masukan dari daerah ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

     

Sekda Lombok Timur Raih Doktor, Dinilai Hadirkan Solusi Nyata Penurunan Stunting

Ketua Barisan Pemuda Nusantara Lombok Timur

Okenews.net-Ketua Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Lombok Timur, Saparwadi, menilai keberhasilan H. Juaini Taufik menyelesaikan studi doktoral pada universitas muhamadiyah jakarta di tengah kesibukannya sebagai Sekretaris Daerah merupakan capaian yang patut diapresiasi secara luas.

“Di tengah beban kerja yang sangat padat, beliau mampu menuntaskan pendidikan doktoral dengan sangat baik, bahkan menghadirkan solusi konkret bagi daerah. Ini bukan hal yang mudah dan layak menjadi teladan,” kata Saparwadi, yang akrab disapa Bung Wadik, kepada media, Selasa (06/01/2026).

Menurut Bung Wadik, disertasi yang melahirkan Model SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting) menunjukkan kedalaman pemikiran dan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat. Model tersebut menegaskan bahwa penurunan stunting tidak cukup diselesaikan melalui regulasi dan prosedur administratif semata, tetapi membutuhkan perubahan perilaku keluarga dan keberlanjutan praktik di tingkat komunitas.

Ia menilai, keunggulan Model SIPETAS terletak pada kemampuannya menggabungkan peran birokrasi dengan tokoh lokal sebagai aktor strategis kebijakan. “Pendekatan ini lebih membumi. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas memiliki pengaruh sosial yang kuat dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan,” ujar Bung Wadik.

Selain itu, Bung Wadik menyoroti pendekatan komunikasi dan tata kelola data dalam model tersebut. Transformasi komunikasi kebijakan dari pola top-down menjadi berbasis budaya dan nilai lokal, serta pemanfaatan data sebagai umpan balik kebijakan, dinilainya sebagai langkah maju dalam praktik pemerintahan daerah.

“Model SIPETAS tidak hanya relevan untuk Lombok Timur, tetapi juga berpotensi diterapkan di daerah lain, bahkan secara nasional, terutama di wilayah dengan karakter sosial-budaya yang kuat,” tambahnya.

Bung Wadik berharap capaian akademik H. Juaini Taufik dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan aparatur negara bahwa pendidikan tetap dapat dikejar di tengah tanggung jawab besar.

“jangan menunggu keadaan ideal untuk belajar. Di tengah tekanan, keterbatasan, dan kesibukan setinggi apa pun, ilmu pengetahuan tetap bisa dikejar dan justru di sanalah lahir solusi nyata bagi bangsa,” pungkas Bung Wadik.

Kamis, 08 Januari 2026

     

Kolaborasi Pemda dengan Baznas, Puluhan Rumah Layak Huni dan Modal Usaha, Diserahkan untuk Warga Lombok Timur

Penyerahan Bantuan Rumah Layak Huni

Okenews.net- Upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan lembaga keuangan. Mengawali tahun 2026, sebanyak 73 unit rumah layak huni resmi diserahkan kepada masyarakat pada Kamis (08/01/2026).


Bantuan tersebut terdiri dari 50 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang bersumber dari dana bagi hasil serta zakat Bank NTB, dan 23 unit rumah hasil program rehabilitasi BAZNAS Lombok Timur. Tidak hanya hunian, pemerintah juga menyalurkan bantuan ekonomi produktif berupa 20 paket gerobak usaha dan modal usaha masing-masing sebesar Rp1,5 juta guna memperkuat kemandirian ekonomi warga.


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan refleksi perjalanan pengelolaan zakat di daerahnya yang penuh dinamika, namun memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni.


“Masih ada sekitar 20 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 21 kecamatan. Untuk itu, kami terus melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat agar persoalan ini dapat ditangani secara bertahap,” ujar Bupati.


Selain sektor perumahan, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian program strategis nasional di Lombok Timur, seperti program Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Ekas serta proyek SPAM Pantai Selatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pemprov NTB, dan pemerintah pusat terus terjaga sebagai kunci percepatan pembangunan.


Sementara, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Kamli menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam menjalankan amanah umat.


“Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan sosial kemasyarakatan. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang harus tidur di bawah rintikan hujan karena rumahnya tidak layak,” ungkapnya.


Ia menambahkan, 23 unit rumah layak huni telah tuntas dibangun, sementara program Mahyani yang merupakan inovasi asli NTB kini telah diadopsi secara nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga zakat, diharapkan persoalan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur dapat dituntaskan lebih cepat.


Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi NTB TGH. L. Muhyi Abidin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat di NTB tidak terlepas dari peran aktif kepala daerah. Menurutnya, Bupati Lombok Timur telah menunjukkan kepemimpinan sejati dengan mendorong kesadaran berzakat di seluruh lapisan masyarakat.


“Kepala daerah di NTB patut dibanggakan karena telah mendapat penghargaan dari BAZNAS Pusat atas komitmennya mendorong para aghniya dan PNS untuk berzakat. Ketika Bupati mendorong zakat, sejatinya beliau sedang menjalankan tugas kepemimpinan, karena BAZNAS adalah perpanjangan tangan pemerintah,” tegasnya.


Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menunda berbuat kebaikan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurutnya, ZIS merupakan kewajiban religius yang tidak harus menunggu kaya, tetapi bertujuan membentuk kepedulian sosial.


     

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Penyerahan SK PPPK 

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi melantik dua kepala dinas definitif pada Kamis (08/01/2026). Pelantikan tersebut masing-masing menetapkan L. Aries Fahrozi sebagai Kepala Dinas Kesehatan serta Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.


Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur dan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2021, yang diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Timur.


Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur Hairul Warisin, mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan. Menurutnya, sumpah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi aturan moral dan komitmen tidak tertulis dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.


“Dengan kepala dinas yang baru, saya berharap Lombok Timur bisa menjadi lebih baik ke depan. Kuncinya adalah koordinasi, kerja sama, dan kemauan untuk bekerja maksimal demi kemajuan daerah,” tegasnya.


Tak hanya itu, Hairul Warisin juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK, terutama yang bertugas sebagai tenaga pendidik. Ia mendorong para guru PPPK untuk terus mengasah kemampuan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan secara menyeluruh.


Selain itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar terus bahu-membahu dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Ia pun mengapresiasi kinerja jajaran kepala dinas yang dinilainya memiliki kualitas dan dedikasi yang luar biasa.


Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan belasungkawa kepada sejumlah daerah yang dilanda musibah, seraya bersyukur karena Lombok Timur terhindar dari bencana besar. Ia menilai kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik.


“Semua harus terus bergerak. Jangan karena mendekati masa pensiun lalu berhenti bekerja maksimal. Justru menjelang pensiun, kita harus meninggalkan jejak kebaikan bagi rekan kerja dan daerah,” pesannya.


Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan strategis. PPPK berpotensi menjadi kepala sekolah, bahkan pemerintah daerah tengah mengkaji dan mengusulkan agar PPPK juga dapat menjabat sebagai kepala puskesmas.


Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPPK yang telah mendedikasikan diri untuk masyarakat Lombok Timur, serta mengingatkan jajaran pelayanan kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dan senyuman dalam melayani masyarakat.


“Pelayanan kesehatan harus ramah, humanis, dan penuh empati. Itu bagian dari kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

     

KNPI Lombok Timur Apresiasi Penunjukan M. Nurul Wathoni sebagai Kadis Dikbud, Dinilai Tepat Pimpin Pendidikan

Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lombok Timur 

Okenews.net-Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lombok Timur memberikan apresiasi atas keputusan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang menunjuk M. Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPD KNPI Lombok Timur Bidang Pelayanan Publik, Fikry Putra Revolusi, Ia menilai penunjukan M. Nurul Wathoni sudah sangat tepat melihat rekam jejak dan pengalaman panjangnya di dunia pendidikan.

“Track record beliau sudah sangat jelas di bidang pendidikan dan publik mengetahui itu,” ujar Fikry, Kamis,08/01/2026

Menurutnya, M. Nurul Wathoni merupakan sosok yang layak dan kompeten untuk memimpin dunia pendidikan di Lombok Timur. Prestasi yang ditorehkan selama menjabat sebagai Kepala MAN 1 Lombok Timur menjadi bukti kemampuannya dalam mengelola lembaga pendidikan secara profesional.

“Beliau cukup mahir mengelola lembaga pendidikan, bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya,” tambahnya.

Fikry berharap, dengan dilantiknya M. Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Dikbud, pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkualitas.

“Mudah-mudahan kehadiran beliau mampu membuat dunia pendidikan Lombok Timur semakin smart dan cemerlang, sejalan dengan jargon pemerintah daerah saat ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Forum Bajang Sakra Barat tersebut juga menegaskan bahwa jaringan dan kemampuan koordinasi M. Nurul Wathoni hingga ke tingkat pusat menjadi nilai tambah tersendiri.

“Soal rekam jejak dan jaringan ke pusat, kita tidak meragukannya. Ini penting untuk membawa program-program strategis ke daerah demi kemajuan pendidikan Lombok Timur,” jelasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Fikry mengutip sebuah pesan motivatif sebagai bentuk dukungan moral.

“Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama,” katanya.

Dengan tegas, KNPI Lombok Timur menyatakan dukungan penuh kepada M. Nurul Wathoni dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

“Bravo Pendidikan Lombok Timur,” tutup Fikry yang juga Sekretaris Harian Bapera Lombok Timur serta mantan Ketua Karang Taruna Rensing Bat.

Rabu, 07 Januari 2026

     

Team Puma Polres Lombok Utara Bongkar Jejak Curanmor Bayan, Dua Pelaku Dibekuk dan Motor Tanpa Identitas Disita

Polres Lombok Utara

Okenews.net– Komitmen Polres Lombok Utara dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali dibuktikan. Team Puma Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara berhasil menangkap dua pelaku curanmor berinisial N dan J (alias D) dalam pengembangan kasus pencurian yang terjadi di wilayah Bayan.


Kedua pelaku diamankan pada Senin malam, 05/01/2026, sekitar pukul 22.00 WITA, berikut satu unit sepeda motor Honda Vario 110 yang telah dihilangkan nomor rangka dan nomor mesinnya guna mengaburkan identitas kendaraan hasil kejahatan.


Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, melalui Kasat Reskrim IPTU I Komang Wilandra, menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus curanmor yang terjadi pada 22 September 2024 di Dusun Sembulan, Desa Bayan, serta berkaitan langsung dengan pengungkapan jaringan curanmor pada 2–3 Januari 2026.


“Kasus ini berawal dari laporan korban atas nama Kana, warga Dusun Sembulan, yang kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 saat menghadiri acara begawe. Pada waktu yang hampir bersamaan, satu unit Honda Vario DR 6626 HW milik warga lainnya juga raib dari lokasi yang sama,” ungkap IPTU Wilandra.


Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai hampir Rp20 juta. IPTU Wilandra menambahkan, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan penadah yang telah diamankan sebelumnya, polisi kembali mengidentifikasi keterlibatan N dan J sebagai pelaku utama pencurian di TKP Sembulan.


“Informasi itu kami kembangkan hingga mengarah pada keberadaan kedua tersangka. Team Puma kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap N di wilayah Kecamatan Bayan. Dari pengakuannya, pencurian dilakukan bersama J, yang selanjutnya juga berhasil kami amankan,” jelasnya.


Lebih lanjut diungkapkan, sepeda motor hasil curian tersebut sempat berpindah tangan melalui sejumlah penadah. Motor dijual kepada penadah berinisial M, kemudian berpindah ke AN, dan selanjutnya ke AU, yang saat ini telah diamankan oleh Polres Lombok Timur dalam perkara lain.

Melalui koordinasi lintas wilayah dengan Sat Reskrim Polres Lombok Timur, Team Puma akhirnya berhasil mengamankan Honda Vario 110 warna hitam yang telah dirusak identitasnya.


Barang Bukti yang Berhasil diamankan terdiri dari 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam
(nomor rangka dan nomor mesin telah dihilangkan) Atas perbuatannya, kedua pelaku utama N dan J dijerat Pasal 477 Ayat (1) huruf g KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Sementara itu, para penadah berinisial M, AN, dan AU dikenakan Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara.


IPTU Wilandra menegaskan bahwa pengungkapan beruntun ini menjadi bukti keseriusan Polres Lombok Utara dalam memutus mata rantai jaringan curanmor yang meresahkan masyarakat.


“Seluruh pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Lombok Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Kami tegaskan, kejahatan curanmor akan kami tindak tegas hingga ke akar-akarnya,” pungkasnya.


Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi