www.okenews.net

Kamis, 02 Juli 2026

     

Pemda Lotim dan PN Selong Hadirkan Sidang di Kecamatan, Akses Keadilan Makin Mudah

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pengadilan Negeri Selong resmi memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses pelayanan hukum bagi masyarakat. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan ruang sidang di tempat (zitting plaats) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis (2/7).


Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bersama Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra.


Kerja sama ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan peradilan tanpa harus selalu datang ke kantor Pengadilan Negeri Selong.


Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa kerja sama ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.


"Intinya dari kerja sama yang kita bangun dengan Pengadilan Negeri Selong adalah bagaimana supaya kita bisa memberikan pelayanan prima dan pelayanan cepat kepada masyarakat," ujar Haerul Warisin.


Menurutnya, pelaksanaan sidang di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat akan memberikan banyak manfaat. Selain mengurangi beban biaya dan waktu perjalanan, masyarakat juga diharapkan lebih percaya diri saat mengikuti proses persidangan.


"Dengan sidang di tempat, masyarakat akan lebih leluasa memberikan penjelasan maupun pembelaan diri dibanding harus datang ke Pengadilan Negeri Selong. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang baik," katanya.


Meski demikian, Bupati berharap semakin sedikit masyarakat yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Ia juga menilai kerja sama ini menjadi tonggak awal hubungan kelembagaan yang lebih erat antara Pemda Lombok Timur dan Pengadilan Negeri Selong.


"Seluruh kerja sama yang dibangun bersama Forkopimda dilakukan secara terbuka dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Selong, Ida Bagus Oka Saputra, menyambut baik dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, kerja sama tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan hukum sekaligus mendekatkan proses peradilan kepada masyarakat.


"Terima kasih atas dukungan Bupati dan Pemda Lombok Timur. Dengan adanya MoU ini, persidangan tidak hanya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Selong, tetapi juga dapat memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah di tingkat desa maupun kecamatan," ujarnya.


Ia menjelaskan, luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan. Selain mempermudah masyarakat memperoleh layanan hukum, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai proses peradilan yang transparan dan mudah diakses.


Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelayanan hukum di Lombok Timur semakin efektif, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

     

Lapas Selong Perkuat Sinergi Keamanan dengan Kodim 1615/Lotim


Okenews.net– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong terus memperkuat sinergi dengan aparat keamanan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama Kodim 1615/Lombok Timur yang berlangsung pada Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang digelar di Markas Kodim 1615/Lombok Timur itu dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman. Ia didampingi Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Dedy Aryadi serta Kepala Subseksi Keamanan Yoga Pangestu. Rombongan diterima langsung oleh Komandan Kodim 1615/Lombok Timur, Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Eky Anderson.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi, serta mempererat kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya di bidang keamanan.

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Sudirman, mengatakan sinergi dengan aparat TNI menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan lapas.

"Koordinasi dan kolaborasi dengan Kodim 1615/Lombok Timur menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengamanan. Kami berharap sinergi ini terus terjalin sehingga pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kedua instansi dalam membangun kerja sama yang solid. 

Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, Lapas Selong dan Kodim 1615/Lombok Timur berharap mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang lebih efektif.

     

ICM Gelar Pelatihan Jurnal Ilmiah, Diikuti Akademisi dari Berbagai Kampus

Okenews.net– Insan Cendekia Mandalika (ICM) sukses menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Jurnal Ilmiah pada Kamis (2/7/2026) di Kantor Insan Cendekia Mandalika (ICM), Jl. Raya Sukamulia No. 9, Kecamatan Selong, Lombok Timur.


Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen ICM dalam meningkatkan kapasitas akademisi dan pengelola jurnal ilmiah agar mampu mengelola jurnal secara profesional sesuai standar nasional.


Dalam sambutannya, Direktur Insan Cendekia Mandalika (ICM), Dr. Irfan Azim, S.Kom., M.M., menegaskan bahwa kualitas perguruan tinggi pada era saat ini sangat ditentukan oleh produktivitas publikasi ilmiah dan tata kelola jurnal yang profesional.


«"Jurnal ilmiah bukan hanya menjadi wadah publikasi hasil penelitian, tetapi juga menjadi cerminan mutu sebuah perguruan tinggi. Karena itu, pengelolaan jurnal harus dilakukan secara profesional, mengikuti perkembangan teknologi, serta memenuhi standar akreditasi nasional maupun internasional. Melalui pelatihan ini, ICM ingin membangun ekosistem publikasi ilmiah yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia," ujar Dr. Irfan Azim.»


Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan ini sebagai momentum membangun jejaring kolaborasi antarperguruan tinggi.


«"Kami berharap pelatihan ini tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi menjadi awal lahirnya kolaborasi dalam pengembangan jurnal, peningkatan kualitas penelitian, dan penguatan budaya akademik. ICM siap menjadi mitra bagi perguruan tinggi dan lembaga yang ingin mengembangkan jurnal ilmiahnya menuju akreditasi dan indeksasi bereputasi," tambahnya.»


Pelatihan menghadirkan materi mengenai tata kelola jurnal ilmiah, pengelolaan Open Journal Systems (OJS), manajemen editorial, proses peer review, strategi akreditasi jurnal melalui ARJUNA, indeksasi jurnal, serta etika publikasi ilmiah.


Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dengan diikuti 27 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga, di antaranya Universitas Negeri Semarang, IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur, Institut Elkatarie, STAI Insan Cendekia Mandalika, STMIK SZ NW, UNISDA Lamongan, IAI NU Al-Mannan, STIS Harsyi, BAZNAS Lombok Timur, serta Insan Cendekia Mandalika.


Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi dan konsultasi mengenai berbagai tantangan dalam pengelolaan jurnal, mulai dari proses editorial, peningkatan kualitas artikel, hingga strategi menuju akreditasi dan indeksasi bereputasi.


Di akhir kegiatan, para peserta menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan yang dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi pengelola jurnal ilmiah. ICM berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat budaya riset dan publikasi ilmiah di Indonesia.


"Kelola Jurnal Secara Profesional, Wujudkan Publikasi Ilmiah Bereputasi."

     

Panggung yang Ditunggu-Tunggu: Porwada NTB Umumkan Jawara Jurnalistik dan Fotografi

Okenews.net- Jika cabang olahraga lain sudah lebih dulu melahirkan para pemenang, satu pengumuman ini justru menjadi yang paling membuat peserta menahan napas hingga akhir. Cabang lomba karya jurnalistik dan fotografi Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) PWI NTB 2026 akhirnya mengumumkan hasil resmi para pemenangnya, Kamis 2 Juli 2026 di Mataram.

Bukan tanpa alasan pengumuman ini paling dinanti. Berbeda dengan cabang lain yang bertumpu pada skor dan catatan waktu, di arena jurnalistik dan fotografi, yang dipertaruhkan adalah ide, kedalaman cerita, ketajaman sudut pandang, hingga kemampuan menangkap momen menjadi karya yang berbicara.

Pengumuman itu sekaligus menjadi semacam “golden ticket” bagi para peserta terbaik untuk terus mengasah kemampuan menuju panggung yang lebih tinggi. Porwanas Lampung 2027.

Koordinator Lomba Jurnalistik dan Fotografi Porwada, H. Rudi Hidayat, mengatakan proses penilaian dilakukan secara serius dan melibatkan juri yang memiliki rekam jejak kuat di bidang masing-masing.

“Masukan dari para juri jelas, jangan cepat puas dengan hasil ini. Ini baru titik awal. Sebelum menuju Porwanas, kemampuan harus terus diasah agar kualitas karya semakin matang dan mampu bersaing di level nasional,” ujar H. Rudi.

Menurut dia, antusiasme peserta cukup tinggi. Untuk kategori karya jurnalistik diikuti 17 wartawan, sementara kategori fotografi diikuti lima wartawan.

Pada cabang karya jurnalistik, dewan juri diisi nama-nama yang tidak asing di dunia media dan komunikasi NTB. Mereka adalah Nurdin Rangga Barani, mantan wartawan MBM Sinar, Akdiansyah S.H.I yang kini menjadi anggota DPRD NTB, serta Bambang Mei Finarwanto, Direktur M16.

Sementara kategori fotografi dinilai oleh Ferry Gunawan yang dikenal sebagai fotografer profesional, H. Boy Mashudi selaku wartawan senior dan Ketua JMSI NTB, serta Ustaz Suaeb Qury yang juga Komisioner KIP NTB sekaligus penulis sejumlah buku dan Ketua Infokomdigi MUI NTB.

Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu ini menegaskan bahwa karya jurnalistik yang menonjol bukan hanya soal kemampuan merangkai kalimat, tetapi juga keberanian menggali fakta dan menghadirkan perspektif yang kuat.

“Jurnalisme yang baik tidak berhenti pada peristiwa. Ia harus mampu menghadirkan konteks, kedalaman, dan memberi pengalaman kepada pembaca untuk memahami sesuatu secara utuh. Kompetisi seperti ini menjadi ruang latihan yang penting bagi wartawan,” kata nya 

Dalam perlombaan ini, karya jurnalistik dipertandingkan dalam lima mata lomba, yakni TV Porwada, Features Porwada, Features Wisata Loang Balok, Features Olahraga, dan Medsos Porwada.

Adapun kategori fotografi melombakan tema Pembukaan Porwada, Wisata Loang Baloq, Pemprov NTB, Grand Final Porwada, dan Ekonomi NTB.

Penilaian jurnalistik sendiri dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari kesesuaian tema dan judul, orisinalitas gagasan, kedalaman liputan, penggunaan bahasa sesuai kaidah EYD, gaya penulisan, struktur kalimat, hingga kualitas penyajian karya.

Sedangkan pada fotografi, aspek yang dinilai mencakup relevansi dengan tema, ketajaman visual, pemilihan angle, serta kekuatan komposisi.

Ferry Gunawan menyebut foto jurnalistik bukan hanya gambar yang enak dipandang, tetapi karya yang mampu menyampaikan cerita.

“Foto yang baik adalah foto yang berbicara. Sekali dilihat, publik bisa menangkap emosi, suasana, dan pesan yang ingin disampaikan,” ujarnya.

Berikut daftar Pemenang Lomba Karya Jurnalistik PORWADA PWI NTB 2026

TV Porwada

Juara I: Aris Munandar

Juara II: Yoni Ariadi


Feature Porwada

Juara I: Lalu Habib

Juara II: Fajar


Feature Olahraga

Juara I: Saudi

Juara II: Khaeruddin

Feature Wisata


Juara I: M. Nasrullah

Medsos Porwada

Juara I: Ratna Dewi


Daftar Pemenang Lomba Fotografi Porwada 2026

Kategori Pembukaan Porwada

Juara I: M. Awal

Juara II: Wira Surya

Juara III: Saptono Yudi

Grand Final Porwada


Juara I: Randy

Juara II: Khaeruddin

Wisata Loang Balok (Eksibisi)

Juara I: KHM Nasuhi

     

Bupati Lotim Lepas SSB Satria Muda Berlaga di Piala Dunia Anak Indonesia 2026

Okenews.net – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara resmi melepas keberangkatan Sekolah Sepak Bola (SSB) Satria Muda Lombok Timur yang akan tampil pada ajang Piala Dunia Anak Indonesia 2026 di Progresif Arena, Bandung, Jawa Barat.


Keikutsertaan SSB Satria Muda pada turnamen sepak bola usia dini tingkat nasional tersebut menjadi kebanggaan bagi Lombok Timur. Ajang ini diikuti puluhan sekolah sepak bola dari berbagai daerah di Indonesia dan mempertandingkan kelompok usia mulai U-8 hingga U-16 sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian talenta muda.


Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin memberikan motivasi kepada seluruh pemain agar bertanding dengan penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Ia menilai kesempatan tampil di level nasional harus dimanfaatkan sebagai pengalaman berharga sekaligus langkah awal menuju prestasi yang lebih tinggi.


"Teruslah menjaga mimpi kalian. Prestasi lahir dari kerja keras, disiplin, doa, dan mental yang kuat. Jadilah anak-anak yang mampu mengharumkan nama keluarga, daerah, dan bangsa," ujar Haerul Warisin.


Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan terus mendukung pembinaan generasi muda, khususnya di bidang olahraga. Dukungan tersebut merupakan bagian dari investasi daerah dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.


Bupati juga mengingatkan seluruh kontingen agar menjaga nama baik Lombok Timur selama mengikuti kompetisi di Bandung. Ia berpesan agar para pemain selalu menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan, serta menghormati masyarakat di daerah yang dikunjungi.


"Jaga etika dan adab di mana pun berada. Hormati semua orang, jaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan. Karakter yang baik adalah kemenangan yang paling berharga," pesannya.


Di akhir sambutannya, Haerul Warisin berharap seluruh kontingen kembali ke Lombok Timur dengan membawa pengalaman berharga dan hasil terbaik.

Sementara itu, Head Coach SSB Satria Muda Lombok Timur, Coach Gempar, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Bupati kepada timnya. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi suntikan semangat bagi seluruh pemain, pelatih, dan ofisial sebelum bertanding.


"Pesan Bapak Bupati menjadi motivasi besar bagi kami. Anak-anak semakin percaya diri karena mendapat dukungan langsung dari pemimpin daerah. Insyaallah kami akan berjuang secara sportif dan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Lombok Timur," kata Coach Gempar.


Keberangkatan SSB Satria Muda menuju Piala Dunia Anak Indonesia 2026 menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini. Diharapkan, pengalaman berkompetisi di tingkat nasional mampu melahirkan pesepak bola muda yang berprestasi, berkarakter, dan siap mengharumkan nama daerah di masa mendatang.

     

Bangun Kedaulatan Pangan Nasional, Kementerian ATR/BPN Targetkan 87% LBS Jadi LP2B

Okenews.net - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX TA. 2026 oleh Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI pada Kamis (02/07/2026). Dengan tema panel “Membangun Kedaulatan Pangan Nasional melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global”, Wamen Ossy menjelaskan kondisi lahan sawah di Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah menjaganya.

“Faktanya, penyusutan luas lahan sawah masih terjadi di Indonesia dengan rasio sekitar 60.000 sampai 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 sampai 220 hektare setiap hari. Karena itu, target kami adalah 87% LBS nasional ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029,” ujar Wamen Ossy di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta. 

Di hadapan 277 peserta Seminar Nasional P4N yang merupakan pimpinan dari TNI/POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Wamen Ossy menyatakan, jika kondisi ini terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan efektif. 

“Kami mengeluarkan moratorium alih fungsi lahan, Surat Edaran Menteri, dan Surat Edaran Bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam surat edaran bersama itu disepakati bahwa gubernur harus memastikan 87% LBS di wilayahnya ditetapkan sebagai LP2B, kemudian diusulkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang,” terang Wamen Ossy.

Menurut Wamen ATR/Waka BPN, implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Setelah aturan terbaru diterbitkan, dalam waktu singkat pemerintah daerah (Pemda) mulai merespons dengan mengajukan penetapan LP2B. Sebelumnya, sudah ada total 73 Pemda yang mengajukan SK LP2B. Setelah Surat Edaran Bersama diterapkan, pengajuan SK LP2B langsung meningkat menjadi 93 Pemda. 

“Alhamdulillah, 10 hari setelah kami mengeluarkan Surat Edaran Bersama ini, 20 Pemda Kabupaten/Kota kemudian dapat mengajukan SK LP2B. Artinya terjadi percepatan yang cukup eksponensial dan mudah-mudahan hal ini bisa terus kami lakukan,” ungkap Wamen Ossy. 

Ia berharap, akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional. “Kalau sudah ditetapkan sebagai LP2B dan KP2B, maka lahan-lahan ini tidak akan mudah untuk dapat beralih fungsi,” pungkas Wamen Ossy. 

Dalam seminar ini, Wamen Ossy menjadi panelis di sesi pertama bersama dengan dua menteri/kepala lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap tema panel. Pada panel pertama tersebut, pemberi materi adalah Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan RI, I Nyoman Radiarta; serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani. 

     

Seleksi Penerimaan Taruna Baru Politeknik Agraria STPN, Jaring SDM Unggul

Okenews.net- Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yaitu Politeknik Agraria STPN, menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027. Calon Taruna/i yang nantinya akan bergabung dalam perkuliahan Politeknik Agraria STPN akan dipersiapkan menjadi insan pertanahan dan tata ruang yang dapat berkontribusi ke pembangunan Indonesia.

“Kita harus optimis siapa pun yang akan menjadi calon taruna Politeknik Agraria STPN adalah benar-benar putra-putri terbaik bangsa yang memiliki _attitude_, _knowledge_, dan integritas dalam memperbaiki serta mempercepat penyelesaian berbagai program layanan pertanahan dan tata ruang,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah, saat ditemui di BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (02/07/2026).

SPTB Tahun Akademik 2026/2027 diselenggarakan di dua lokasi, yakni Kampus Politeknik Agraria STPN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan BPSDM Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor. Untuk seleksi di DIY, pelaksanaannya berlangsung mulai 1-4 Juli, sedangkan di BPSDM hanya diadakan pada 2 Juli 2026. 

“Jumlah pendaftar Politeknik Agraria STPN setiap tahun semakin bertambah. Ketika peserta yang lolos administrasi semakin banyak, kapasitas di Yogyakarta tentu semakin terbatas. Oleh karena itu, kami memanfaatkan fasilitas BPSDM di Cikeas agar proses seleksi dapat berjalan dengan baik,” jelas Agustyarsyah.

Menurut Agustyarsyah, penyelenggaraan seleksi di dua lokasi juga bertujuan menjaga kualitas, objektivitas, dan integritas pelaksanaan ujian dengan metode _Computer Based Test_ (CBT). Meskipun harapannya seleksi dapat dilaksanakan di lebih banyak wilayah, perluasan lokasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sistem, serta mekanisme pengawasan agar kualitas pelaksanaan tetap terjaga.

“Ke depan kami berharap dapat membentuk beberapa zona pelaksanaan seleksi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, saat ini kami memprioritaskan pelaksanaan yang profesional dan mudah diawasi sehingga kualitas seleksi tetap terjaga,” pungkas Kepala BPSDM.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 2.114 peserta yang mengikuti seleksi berbasis CBT, dengan pembagian 1.405 peserta di Kampus Politeknik Agraria STPN DIY dan 709 peserta di BPSDM Cikeas. Materi seleksi meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Potensi Umum (TPU), serta materi bidang keagrariaan. 

Hasil seleksi CBT rencananya akan diumumkan pada 9 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke tahapan tes kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara pada 13-15 Juli 2026. Selanjutnya, pengumuman kelulusan akhir SPTB Tahun Akademik 2026/2027 akan disampaikan pada 22 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti proses daftar ulang secara _online_, masuk asrama pada 21 Agustus 2026, mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Taruna Baru (PKKTB) pada 24-27 Agustus 2026, serta memulai perkuliahan pada 31 Agustus 2026. 

Rabu, 01 Juli 2026

     

Ombudsman NTB Kawal Penyelesaian Sertifikat PTSL Desa Bentek

Okenews.net- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terus mengawal penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Desa Bentek, Kecamatan Gangga. Langkah itu dilakukan dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sertifikat tanah yang belum terbit, Rabu 01/06


Kedatangan tim Ombudsman diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah kendala yang menyebabkan proses penerbitan sertifikat bagi sebagian warga masih tertunda.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Ombudsman guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.


"Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat agar proses ini dapat diselesaikan. Namun terdapat beberapa kendala, di antaranya ketidakpadanan data antara nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon yang perlu diverifikasi kembali," ujarnya.


Menurutnya, proses verifikasi data menjadi tahapan penting agar penerbitan sertifikat tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, seluruh data pemohon harus dipastikan sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan.


Melalui koordinasi antara Ombudsman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, diharapkan seluruh kendala administrasi dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat Desa Bentek dapat menerima sertifikat hak atas tanah mereka.

     

Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Lotim Tegaskan Komitmen Polri Hadir untuk Masyarakat

Foto: Polres Lombok Timur

Okenews.net- Polres Lombok Timur menggelar Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Polres Lombok Timur, Rabu (1/7/2026). Peringatan yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" itu menjadi momentum mempertegas komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, menjaga keamanan, serta memperkuat kepercayaan publik.

Upacara dipimpin langsung Kapolres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana, selaku inspektur upacara. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, akademisi, hingga jajaran TNI dan pemerintah daerah.

Ratusan peserta dari berbagai unsur mengikuti jalannya upacara, mulai dari personel Polres Lombok Timur, Brimob, Kodim 1615/Lotim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, hingga aparatur sipil negara di lingkungan Polres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang berisi apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama delapan dekade terakhir.

Presiden juga menegaskan bahwa tema Hari Bhayangkara tahun ini merupakan penegasan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, sikap humanis, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Tema '80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat' menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan rakyat," demikian amanat Presiden yang dibacakan Kapolres Lombok Timur.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika global, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Karena itu, Polri dituntut terus melakukan pembenahan melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan integritas, serta menjaga kepercayaan publik.

Presiden turut mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat dan berakhir sekitar pukul 08.20 Wita dalam suasana aman dan tertib. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Gedung Dharma Polres Lombok Timur.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat atas perjalanan panjang Polri sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui semangat "Polri untuk Masyarakat", institusi kepolisian diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.

     

Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas Setiap Tahunnya

Okenews.net- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan gambaran umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (01/07/2026). Dalam paparannya, ia menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian.

"Berdasarkan _overview_ berkas PNBP, rata-rata PNBP dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan. Data ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Dalu Agung Darmawan, di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Ia menjelaskan, pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.685.117 berkas. Sementara itu, PNBP pada semester pertama 2026 tercatat sebesar Rp1,423 triliun. Dari sisi kategori layanan, pelayanan pertanahan masih menjadi penyumbang terbesar, sedangkan pelayanan penataan ruang menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume layanan maupun nilai penerimaan.

Sejumlah layanan pertanahan yang menjadi kontributor utama terhadap PNBP, antara lain pendaftaran surat keputusan (SK) perpanjangan dan pembaruan hak, peralihan hak karena jual beli, hak tanggungan, pengecekan sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemecahan bidang tanah, pewarisan, serta roya. Dalu Agung Darmawan menilai, penyederhanaan proses pada layanan tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus optimalisasi PNBP.

"Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP bagi Kementerian ATR/BPN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah melalui penerimaan PPh, BPHTB, serta nilai hak tanggungan yang diterima masyarakat," jelas Dalu Agung Darmawan.

Ia memaparkan, selama periode 2020-2025, akumulasi PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp15,9 triliun. Pada periode yang sama, penerimaan PPh mencapai Rp69,2 triliun, BPHTB sebesar Rp131 triliun, serta nilai HT yang diterima masyarakat mencapai Rp5.368 triliun. Secara keseluruhan, economic value added (EVA) yang dihasilkan mencapai Rp5.584 triliun.

Dalu Agung Darmawan menyebut, setiap layanan pertanahan akan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian. Setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima, berasosiasi dengan sekitar Rp4,35 triliun penerimaan PPh dan Rp8,24 triliun BPHTB sehingga manfaat ekonomi yang tercipta jauh lebih besar dibandingkan penerimaan langsung kementerian.

"Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional," pungkas Dalu Agung Darmawan.

Hadir dalam RDP kali ini, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II DPR RI. Hadir mengikuti jalannya rapat, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Jadi Pembicara di Diklat Pratama DPP GMPK, Menteri Nusron: Nasionalisme Menjadikan Bangsa yang Kuat

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi _keynote speaker_ dalam Pembukaan Diklat Pratama se-Indonesia Angkatan I yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPP GMPK) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (01/07/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak mahasiswa memahami dan menanamkan teori nasionalisme untuk menghidupkan semangat persatuan bangsa.

“Tujuan nasionalisme adalah menjadikan kita bangsa yang kuat. Namun, kalau kita tidak memahami seperti apa bangsa yang kuat, kita akan keliru mendefinisikan format nasionalisme yang ingin kita bangun,” kata Menteri Nusron.

Dalam materi bertajuk “Nasionalisme Abad ke-21: Menjawab Tantangan Radikalisme, Perang Ekonomi, dan Perebutan Pengaruh Global”, Menteri Nusron menjelaskan bahwa bangsa yang kuat pada era saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh sistem pemerintahannya. Bangsa yang kuat dilihat dari kemampuannya menghadapi berbagai tantangan global. 

Mengutip teori John Mearsheimer, ia menyebut negara yang kuat juga perlu ditopang dengan tiga pilar utama. “Jangan hanya berbicara nasionalisme, tetapi bangun ketahanan pangan, kemandirian energi, dan kemampuan menguasai teknologi. Tanpa itu, bangsa akan mudah bergantung kepada negara lain,” tegas Menteri Nusron yang hadir dalam diklat bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad. 

Menurut Menteri Nusron, ketiga pilar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, membangun nasionalisme harus diikuti dengan upaya memperkuat kualitas intelektual.

Di hadapan Sekretaris Dewan Pembina DPP GMPK, H. Chusni Mubarok dan sekitar 200 peserta diklat, Menteri Nusron menitipkan pesan agar mahasiswa terus memperkuat kemampuan intelektualnya. Baginya, mahasiswa punya peran penting menjadi penentu arah pembangunan bangsa.

“Perubahan di dunia itu selalu didahului dengan kebangkitan kaum intelektualnya. Ketika cara berpikir mahasiswa sudah benar, maka saat mereka menjadi birokrat, politisi, pengusaha, maupun profesional, cara berpikir itu akan ikut membentuk kemajuan bangsa,” jelasnya.

Sebelum menutup _speech_-nya, Menteri Nusron mengajak penerus GMPK untuk meningkatkan kapasitas diri. Bukan hanya faktor intelektual, namun juga memperkuat semangat kebangsaan dan mengambil peran sebagai generasi yang mampu menghadirkan gagasan serta solusi bagi berbagai persoalan bangsa. 

     

Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Okenews.net - Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hukum adat mengenai proses sertipikasi tanah ulayat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Buton Selatan, Rabu (01/07/2026). Forum ini memberikan gambaran mengenai tahapan yang harus ditempuh masyarakat hukum adat hingga bisa memperoleh sertipikat tanah.

"Sertipikat tanah ulayat tidak terbit begitu saja. Prosesnya diawali dengan pengadministrasian melalui inventarisasi dan identifikasi, dilanjutkan dengan pengukuran hingga diterbitkannya daftar tanah ulayat. Setelah itu, sesuai ketentuan, masyarakat dapat mengajukan pendaftaran tanah sampai akhirnya memperoleh sertipikat," ujar Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono.

Slameto Dwi Martono menjelaskan, pengadministrasian adalah tahap awal yang dilakukan untuk memastikan keberadaan tanah ulayat beserta masyarakat hukum adat yang menguasainya. Pada tahap ini dilakukan inventarisasi dan identifikasi, yang dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk mengetahui letak, luas, serta batas wilayah tanah ulayat secara jelas. Hasilnya kemudian dituangkan dalam daftar tanah ulayat yang memuat peta bidang, identitas masyarakat hukum adat, dan nomor identifikasi bidang tanah.

Bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang berbentuk badan hukum, proses baru bisa dilanjutkan setelah melalui tahap penetapan keberadaan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Penetapan ini jadi dasar untuk mengajukan pendaftaran tanah hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan. Sementara itu, bagi kelompok anggota masyarakat hukum adat yang tidak berbadan hukum, pendaftaran akan dilakukan sesuai karakteristik dan ketentuan yang berlaku.

"Setiap tahapan penting agar tanah ulayat yang didaftarkan benar-benar memenuhi persyaratan. Tanahnya tidak boleh tumpang tindih dengan hak atas tanah lain, tidak berada di kawasan hutan, serta tidak termasuk tanah yang dikecualikan untuk didaftarkan sebagai tanah ulayat. Dengan demikian, sertipikat yang diterbitkan nantinya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat," jelas Slameto Dwi Martono.

Slameto Dwi Martono juga mengingatkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat berjalan sepanjang masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya masih hidup dan masih memiliki hubungan hukum dengan wilayah yang dikuasainya. Oleh karena itu, identifikasi kondisi faktual di lapangan menjadi bagian penting dalam proses pengadministrasian maupun pendaftaran tanah ulayat.

Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat ini diikuti oleh perwakilan masyarakat hukum adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Buton Selatan. Terdapat perwakilan masyarakat hukum adat dari Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Utara yang juga menyimak sosialisasi secara daring. Turut memberikan materi dalam forum ini, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan. 

     

Kantah Lombok Utara Perkuat Sinergi, Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, dari POLRI untuk Masyarakat", yang menjadi refleksi perjalanan panjang Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, mengatakan bahwa sinergi antara Polri dan seluruh instansi pemerintah merupakan fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.


"Kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Semoga Polri terus menjadi institusi yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat. Sinergi yang telah terjalin selama ini harus terus diperkuat demi menghadirkan pelayanan publik yang aman, tertib, dan berkualitas," ujar Muhammad Shaleh Basyarah.


Ia menambahkan, stabilitas keamanan yang dijaga Polri menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran berbagai program pemerintah, termasuk pelayanan pertanahan kepada masyarakat.


Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap kolaborasi lintas sektor terus ditingkatkan demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera

Selasa, 30 Juni 2026

     

Kabar Baik! RSUD dr. R. Soedjono Selong Siapkan Layanan Bedah Laparascopy

Okenews.net – RSUD dr. R. Soedjono Selong segera menghadirkan layanan bedah Laparascopy sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur. 

Kesiapan layanan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Visitasi Bedah Digestif untuk melakukan penilaian sekaligus pendampingan terhadap kesiapan rumah sakit, Kamis (30/06/2026).

Visitasi ini menjadi bagian penting dalam menilai sekaligus mendampingi kesiapan rumah sakit, mulai dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga standar pelayanan medis sebelum layanan dioperasikan.

Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. H. Anjas Moro, menegaskan pengembangan layanan laparascopy merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Lombok Timur.

"Hari ini kami menerima kunjungan Tim Visitasi Bedah Digestif. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penilaian sekaligus pendampingan terhadap kesiapan RSUD dr. R. Soedjono Selong dalam memberikan layanan bedah Laparascopy kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Anjas, kehadiran layanan ini tidak hanya menjadi penanda kemajuan teknologi medis di rumah sakit, tetapi membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan bedah berkualitas tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. 

Dengan demikian, tegas dokter spesialis Radiologi itu, pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat, lebih dekat dengan keluarga, sekaligus mengurangi beban biaya dan waktu perjalanan.

Ia berharap proses visitasi ini menjadi pijakan untuk menghadirkan layanan Laparascopy yang memenuhi standar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Lombok Timur.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Semoga melalui visitasi ini, layanan bedah Laparascopy di RSUD dr. R. Soedjono Selong dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.

Rangkaian visitasi ditutup dengan diskusi antara tim visitasi, manajemen rumah sakit, dan tenaga medis. Selain menjadi forum evaluasi, pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah langkah strategis.

Hal itu sebagai bagian dari pengembangan layanan bedah digestif berbasis teknologi Laparascopy, sekaligus memperkuat kesiapan RSUD dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin modern dan berkualitas.

     

Dikbud Lotim Larang Sekolah Wajibkan Beli Seragam saat Daftar Ulang

Foto: Kepala Dinsa Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur
Okenews.net– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur melarang sekolah negeri menjual seragam kepada siswa. Kebijakan itu ditegaskan dalam revisi Surat Edaran Nomor 100.4.4/911/Dikbud/2026 yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, M Nurul Wathoni, mengatakan salah satu poin utama dalam edaran tersebut adalah larangan menjadikan pembelian seragam di sekolah sebagai syarat daftar ulang peserta didik baru.


“Dikbud Lotim secara eksplisit melarang sekolah mensyaratkan pembelian seragam pada saat daftar ulang siswa baru. Pembelian seragam siswa menjadi urusan mandiri pihak siswa atau wali murid, bukan tanggung jawab sekolah,” ujar Wathoni di Selong, Selasa (30/06)  2026.


Ia menegaskan, aturan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 yang menyebut pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid. 

Dalam edaran yang ditujukan kepada Kepala UPTD, Pengawas, dan Kepala Sekolah SDN serta SMPN se-Lombok Timur itu, Dikbud menekankan dua hal utama.


Pertama, sekolah hanya mengatur jadwal pemakaian seragam yang sudah ada. Sekolah dilarang menambah jenis seragam di luar ketentuan. 


“Selama ini Dikbud mencatat banyak masukan dan temuan sekolah yang menambah-nambah jenis seragam. Aturan ini tujuannya membuat penggunaan seragam lebih sederhana dan membatasi sekolah mengadakan seragam di luar ketentuan,” jelas Wathoni.


Kedua, terkait seragam batik khas. Bagi sekolah yang belum memilikinya, diminta berkoordinasi dengan UPTD dan pengawas agar penyesuaiannya tidak memberatkan siswa dan orang tua. Untuk siswa yang belum memiliki batik khas, sekolah juga diminta berkoordinasi.


Wathoni menambahkan, pemakaian seragam budaya atau muatan lokal tidak perlu tiap minggu. “Seragam yang dipakai tinggal memilih putih merah, atau Pramuka dan baju adat. Kita atur tidak tiap minggu lagi, tapi sekali sebulan supaya nilai budaya tetap terpelihara,” katanya.


Edaran ini juga mengatur seragam guru. Kebijakan itu diambil menindaklanjuti banyaknya laporan tenaga pendidik yang masuk sekolah dengan pakaian bebas.“Edaran disusun berdasarkan masukan PGRI dan pihak terkait. Penyusunan jadwal dan aturan seragam sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk PGRI,” ujarnya.


Wathoni meminta seluruh Kepala UPTD, Pengawas, dan Kepala Sekolah memahami dan menindaklanjuti edaran tersebut.


 “Kebijakan ini diharapkan menertibkan praktik di sekolah, meringankan beban orang tua, dan memastikan PPDB berjalan sesuai aturan tanpa pungutan terselubung,” tegasnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi