.png)
 |
| ATR/BPN Lombok Utara |
Okenews.net - Upaya memperkuat kapasitas desa dalam menangani berbagai persoalan pertanahan terus dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Hal ini terlihat dari kehadiran Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ardian, S.H., dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota Majelis Kehormatan Desa (MKD) dan para Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Utara yang digelar pada Rabu (19/11/2025).
Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai mekanisme penanganan sengketa pertanahan di tingkat akar rumput. Ardian menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai lini terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemahaman yang kuat mengenai aturan dan administrasi pertanahan menjadi sangat penting.
Dalam sambutannya, Ardian menyampaikan bahwa banyak persoalan pertanahan sesungguhnya dapat dicegah jika desa memiliki tata kelola administrasi yang tertib dan mampu melakukan komunikasi efektif dengan masyarakat. Menurutnya, kemampuan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini akan membantu pemerintah desa mencegah konflik sebelum berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara desa dan Kantor Pertanahan. Kerja sama yang baik diharapkan dapat mempercepat proses klarifikasi, meningkatkan akurasi data pertanahan, serta memperkuat penyelesaian masalah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, desa tidak lagi menjadi titik rawan sengketa, melainkan menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan ketertiban pertanahan.
Melalui pelatihan ini, para peserta didorong untuk lebih memahami prosedur penanganan sengketa, mulai dari identifikasi masalah, penelusuran data, hingga langkah mediasi awal sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan. Selain penguatan kapasitas, kegiatan ini juga dipandang sebagai momentum memperkokoh kelembagaan desa agar lebih profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan pertanahan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kegiatan pelatihan berjalan interaktif, dengan berbagai sesi diskusi mengenai kasus-kasus pertanahan yang sering terjadi di tingkat desa. Para peserta tampak antusias menggali pengetahuan dan berbagi pengalaman, terutama terkait praktik administrasi dan upaya pencegahan konflik.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, pemerintah berharap desa-desa di Lombok Utara semakin siap dalam menghadapi persoalan pertanahan, serta mampu menyediakan layanan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai regulasi demi menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.
