Empat Ranperda Diharmonisasi, DPRD Loteng Tegaskan Komitmen Bangun Regulasi yang Berkeadilan

Admin    Oktober 17, 2025   

Empat Ranperda Diharmonisasi, DPRD Loteng Tegaskan Komitmen Bangun Regulasi yang Berkeadilan

Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), melalui komisi-komisi yang dipimpin Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi, menggelar rapat pengharmonisasian terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB.

Rapat pengharmonisasian tersebut, bertempat di Ruang Rapat Mandalika Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTB, Kemarin

Adapun empat Ranperda yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut antara lain, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi menegaskan, rapat ini merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah, agar setiap produk hukum daerah memiliki kejelasan norma, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Sedia payung sebelum hujan, bahasa ini layak kita ucapkan, jadi semua produk hukum harus kita matangkan sebelum hukum tersebut disahkan,” katanya

Dikatakan, dengan rapat harmonisasi ini, dengan melibatkan Kemenkumham NTB, pihaknya atas nama anggota DPRD Loteng berharap, ke Empat Ranperda tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan.

Sehingga nantinya, mampu memberikan landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah, pelestarian lingkungan, peningkatan sektor pariwisata, serta perlindungan masyarakat dari potensi bahaya kebakaran.

Dalam rapat tersebut, hadir pula anggota DPRD dari berbagai komisi yang turut memberikan masukan konstruktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Diskusi berlangsung dinamis dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, dan kebutuhan daerah dalam setiap Ranperda yang diusulkan.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara selesainya proses harmonisasi oleh pihak DPRD bersama jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, sebagai bukti komitmen bersama dalam menyempurnakan dokumen Ranperda sebelum dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya. (*)

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Peringati Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke 80

Admin    Oktober 15, 2025   

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Peringati Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke 80

LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-80, Selasa (14/10/2025).

Sidang yang berlangsung di ruang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, serta dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., bersama Wakil Bupati Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaian pembangunan daerah hingga saat ini. Menurutnya, usia ke-80 merupakan momentum penting untuk meneguhkan semangat bersama dalam membangun Lombok Tengah yang lebih baik.

“Di usia ke-80 tahun ini, Lombok Tengah terus berdiri tegak, tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun jiwa dan harapan rakyatnya,” ujar Pathul Bahri.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Pathul–Nursiah, pada periode 2021–2024 yang kini berlanjut hingga 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meneguhkan tekad untuk mewujudkan visi besar pembangunan daerah, yakni “Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (Masmirah),” tegas Bupati.

“Bagi kami, Lombok Tengah adalah batu permata, batu permata yang harus dijaga, diasah, dan dipersembahkan untuk dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, HL. Ramdan menyampaikan, dalam 80 tahun kiprahnya, Loteng telah menyaksikan banyak kemajuan signifikan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sorotan gemilang adalah keberhasilan luar biasa sebagai tuan rumah MotoGP Mandalika 2025. Perhelatan balap motor kelas dunia ini bukan hanya mengangkat nama Loteng di mata internasional, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Dengan tingkat okupansi hotel mencapai 93 persen dan kawasan Mandalika yang dipadati oleh wisatawan luar maupun dalam negeri, ajang ini membuktikan kapasitas Loteng menjadi tuan rumah event internasional bertaraf tinggi.

“Gelaran MotoGP Mandalika 2025 turut membangkitkan geliat ekonomi lokal, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM yang merasakan dampak positifnya,” jelasnya.

Keberhasilan ini juga merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, menunjukkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menyambut tantangan global. Ini membuktikan bahwa Loteng tak hanya kaya akan potensi alam dan budaya, tapi juga memiliki kapasitas luar biasa untuk berkompetisi di kancah internasional.

“Peringatan hari jadi ini bukan sekadar refleksi atas capaian yang telah dicapai, melainkan juga panggilan untuk terus melangkah maju. Tantangan zaman menuntut kita untuk lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif dalam membangun daerah ini agar semakin sejahtera, berdaya saing, dan bermartabat,” pungkasnya. (*)

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Penyampaian KUA-PPAS 2026

Admin    Oktober 15, 2025   

DPRD Lombok Tengah Gelar Sidang Paripurna Penyampaian KUA-PPAS 2026

LOMBOK TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (14/10/2025).

Sidang yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Lombok Tengah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Lalu Ramdan, serta dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., para anggota dewan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pathul Bahri menjelaskan bahwa penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Semua ini kami lakukan sebagai wujud komitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif dan terukur, serta selaras dengan aspirasi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bupati Pathul Bahri dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, stabilitas ekonomi nasional masih terjaga, dan hal ini memberikan ruang bagi Lombok Tengah untuk terus tumbuh positif. Salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan konsisten, dengan capaian 71,19 poin pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menjadi bukti keberhasilan daerah dalam memprioritaskan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, upaya kolaboratif pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan juga membuahkan hasil signifikan. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 2,55 persen, sementara persentase penduduk miskin pada tahun 2024 berada di angka 12,07 persen, dengan capaian sementara tahun 2025 menurun menjadi 10,68 persen.

“Capaian pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 juga turun hingga 0,72 persen, dan prevalensi stunting berhasil ditekan ke angka 10,17 persen,” jelasnya.

Meski pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sempat melambat di angka 3,34 persen akibat tekanan global, Bupati Pathul tetap optimistis terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang diperkirakan akan berada di kisaran 4,99 hingga 6,25 persen. Optimisme ini ditopang oleh pesatnya perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta penguatan sektor pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp23,29 juta hingga Rp24,07 juta, dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi NTB berkisar antara 9,08 hingga 12,36 persen. Pada aspek kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan di rentang 11,72–12,07 persen, serta pengurangan ketimpangan pendapatan dengan rasio gini yang diproyeksikan menurun pada kisaran 0,339–0,324.

“Pada tahun 2026, kapasitas sumber daya manusia juga ditargetkan meningkat dengan pencapaian IPM sebesar 71,75 poin, dan tingkat pengangguran terbuka yang stabil di kisaran 2,47–2,56 persen,” ungkap Pathul.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 3,71 persen, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup daerah hingga mencapai 72,11 poin.

Dalam aspek keuangan daerah, arah kebijakan pendapatan pada tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah akan menerapkan berbagai strategi inovatif dan proaktif dalam menggali potensi pendapatan baru, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, telah dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.

“Penyesuaian ini bertujuan agar proyeksi pendapatan transfer selaras dengan alokasi yang telah ditetapkan, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih akurat, realistis, dan akuntabel,” tandas Bupati Pathul Bahri.

Sidang paripurna tersebut menjadi langkah awal bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan menuju Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis (Masmirah).

Pelatihan Desain Kreatif Dorong Inovasi Produk Warga Binaan Pemasyarakatan NTB

Hermanamrullah    September 24, 2025   

Pelatihan Desain Kreatif Dorong Inovasi Produk Warga Binaan Pemasyarakatan NTB

Kegiatan pelatihan Desain dan Inovasi yang diikuti oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah

Okenews.net– Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB, mengikuti kegiatan Pelatihan Desain dan Inovasi Produk Kreatif yang digelar di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Selasa (23/09/2025).

Pelatihan ini diikuti oleh Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Lombok Tengah, Purwanto, bersama perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/Rutan se-NTB.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Kemenkumham NTB, Akhmad Zaenal Fikri, yang menekankan pentingnya pembinaan berbasis green economy dan pengembangan produk berkelanjutan.

“Program ini diharapkan mampu melahirkan produk kreatif yang terus berkembang dan memiliki nilai jual tinggi di lingkungan pemasyarakatan NTB,” ujar Fikri.

Materi pelatihan disampaikan oleh Zia Zannititah Pawana, yang memberikan pemahaman mengenai strategi branding produk warga binaan, serta pentingnya riset pasar untuk memastikan produk tepat sasaran dan diminati masyarakat.

Melalui kegiatan ini, kapasitas dan kompetensi petugas pemasyarakatan diharapkan semakin meningkat, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan produk hasil karya warga binaan agar mampu bersaing melalui desain yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya tarik pasar.

Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 Diluncurkan, Target Ribuan Peserta Meriahkan Lari Malam yang Eksotis

Hermanamrullah    September 11, 2025   

Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 Diluncurkan, Target Ribuan Peserta Meriahkan Lari Malam yang Eksotis

Okenews.net-Ajang lari tingkat nasional bertajuk Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 resmi dilaunching. Ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Press Conference oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KOPRI di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis (11/09/2025) pagi.

Selain dihadiri Kepala BKN yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, hadir pula dalam kick off, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., Sekretaris Daerah Lombok Tengah sekaligus Ketua Panitia H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., serta perwakilan ITDC, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga, para pejabat eselon I dan II BKN, dan DPP Backstagers Indonesia, serta insan media.

Menandai kick off, di hadapan seluruh hadirin, Prof. Zudan menegaskan, event Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar ajang olahraga semata. Melainkan momentum mempererat solidaritas antaranggota KORPRI sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 bukan hanya tentang berlari. Ini tentang membangun semangat kebersamaan, menjaga kesehatan, dan menunjukkan wajah ASN yang energik dan produktif,” ujar Prof. Zudan.

Ia menandai kick off dengan memimpin seluruh hadirin untuk selebrasi terhadap pendaftar pertama ajang lari bergengsi tingkat nasional ini. Selain itu, diputar pula secara perdana video trailer resmi Mandalika KORPRI Fun Night Run, yang disambut tepuk membahana dari seluruh hadirin.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri yang didaulat memberikan sambutan sebagai tuan rumah event, menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Gumi Tatas Tuhu Trasna sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

“Kami ingin menjadikan event ini bukan hanya arena olahraga, tapi juga etalase keindahan Mandalika dan keramahan masyarakat Lombok Tengah. Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi kami kepada ribuan peserta dari berbagai daerah,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari akses transportasi, jalur lari yang nyaman dan aman, layanan publik, hingga fasilitas akomodasi dan destinasi wisata. Pemerintah daerah juga telah menjalin koordinasi lintas pihak untuk memastikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Untuk event besar ini, Lombok Tengah dipastikan memang bersolek menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Jalur lari yang menembus keindahan alam Mandalika, hotel-hotel yang bersiap menyambut tamu, layanan publik yang dipoles rapi, semuanya disiapkan agar peserta benar-benar merasa disambut.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menambahkan, Mandalika KORPRI Fun Night Run menargetkan 6.000 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta tidak hanya berasal dari ASN, melainkan juga masyarakat umum.

“Mandalika KORPRI Fun Night Run ini bukan sekadar lomba lari malam hari. Ini ruang kolaborasi lintas sektor. Menyatukan olahraga, hiburan, silaturahmi, dan promosi pariwisata dalam satu panggung besar,” ujarnya.

Event ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, pada 6 Desember 2025, dengan konsep lari malam yang meriah dan mengusung keindahan alam serta kekayaan budaya lokal Mandalika. Kick off ini juga sekaligus menandai resmi dibukanya pendaftaran peserta. Selanjutnya pendaftaran akan ditutup setelah kuota 6.000 partisipan telah terpenuhi. Karena itu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian.

“Kami ingin Mandalika KORPRI Fun Night Run menjadi event rutin yang memberikan manfaat luas. Menumbuhkan semangat sehat ASN, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat citra Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” ucap Firman.

DPRD Lombok Tengah Doakan Almarhum Lalu Erlan dengan Zikir Bersama

Admin    Agustus 23, 2025   

DPRD Lombok Tengah Doakan Almarhum Lalu Erlan dengan Zikir Bersama

 

LOMBOK TENGAH – Suasana haru menyelimuti Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat (22/08/2025). Para anggota dewan bersama jajaran sekretariat DPRD serta sejumlah tokoh masyarakat berkumpul untuk menggelar zikir dan doa bersama mengenang wafatnya almarhum Lalu Erlan, anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar yang belum lama berpulang ke rahmatullah.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan. Ia menyampaikan bahwa doa dan zikir bersama ini merupakan inisiatif bersama seluruh anggota dewan sebagai bentuk rasa kehilangan, kecintaan, sekaligus penghormatan terakhir kepada sosok almarhum yang dikenal ramah, santun, dan memiliki dedikasi tinggi dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Ini adalah inisiasi kita bersama sebagai bentuk kecintaan kepada sahabat kita. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta diampuni atas segala khilaf dan kesalahannya selama hidup,” ungkap Lalu Ramdan dengan nada penuh haru.

Menurutnya, Lalu Erlan semasa hidupnya tidak hanya dikenal sebagai politisi yang memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi juga pribadi yang rendah hati dan mudah bergaul dengan siapa saja. Kehilangan almarhum menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar Partai Golkar, melainkan juga bagi seluruh anggota DPRD Loteng dan masyarakat yang pernah bersentuhan langsung dengan pengabdiannya.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Ramdan juga mengingatkan pentingnya meneladani kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum. Ia menekankan bahwa seorang sahabat sejati adalah mereka yang selalu mengenang kebaikan sahabatnya, bukan sebaliknya.

“Sahabat yang baik adalah menyebut kebaikan sahabatnya. Yang kita kenang adalah kebaikan almarhum. Jadi mari keburukan kita kubur, dan semoga doa-doa kita menjadi amal jariyah untuk beliau,” ujarnya.

Acara zikir dan doa bersama ini berlangsung dengan penuh khidmat, diiringi lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan doa-doa yang dipanjatkan untuk almarhum. Para peserta tampak khusyuk, banyak di antaranya tidak kuasa menahan rasa haru.

Zikir dan doa ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh anggota dewan untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat tekad dalam melanjutkan perjuangan almarhum, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Lombok Tengah.

Dengan doa dan kenangan baik yang ditinggalkan, sosok Lalu Erlan diharapkan tetap hidup dalam ingatan dan menjadi teladan bagi sahabat-sahabatnya di DPRD maupun masyarakat yang pernah mengenalnya. (*)

PKS Soroti Ruas Jalan Gelap hingga Tumpukan Sampah

Admin    Agustus 23, 2025   

PKS Soroti Ruas Jalan Gelap hingga Tumpukan Sampah

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi PKS kembali mengingatkan pemerintah daerah terkait kondisi lampu penerangan jalan di ruas Bypass BIL-Mandalika yang hingga kini masih bermasalah. Pasalnya, sejumlah panel box dan kabel lampu hilang dicuri, sehingga jalan utama menuju kawasan pariwisata internasional tersebut gelap gulita pada malam hari.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan perhatian dan langkah konkret dalam memperbaiki ruas-ruas jalan, demi kelancaran mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” kata Tubagus Danarki Amanda, kemarin.

Pihaknya juga menyoroti persoalan persampahan di Kabupaten Lombok Tengah yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius. Produksi sampah yang terus meningkat setiap harinya belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai.

Kondisi ini terlihat dari keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seperti TPA Pengengat di Praya Tengah yang sudah mengalami kelebihan kapasitas (overload), serta minimnya armada pengangkut dan fasilitas pendukung.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah menyebabkan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, saluran irigasi, maupun lahan terbuka. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis dalam penanganan sampah, baik melalui peningkatan fasilitas pengelolaan, pengadaan armada, maupun program edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan sampah dapat benar-benar berjalan,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya menyampaikan aspirasi yang salah satunya berasal dari pedagang minyak pertalite di Dusun Regak Desa Pengadang dan juga dari para pedagang di seantero Lombok Tengah, bahwa saat ini prosedur perizinan pembelian bahan bakar bersubsidi sangat ribet, mulai dari kewajiban memperoleh barcode hingga harus mengurus izin ke dinas terkait.

“Untuk dapat mengisi bahan bakar menggunakan jerigen, mereka masih diwajibkan membawa berkas administrasi yang cukup merepotkan. Jadi kami mendorong adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyederhanakan prosedur pembelian BBM, sehingga bisa lebih mudah, singkat, cepat dan tidak berbelit-belit,” pungkasnya. (*)

Fraksi PKS Dorong Pemda Lombok Tengah Gali Sumber PAD Baru dan Fokuskan Belanja pada Pelayanan Dasar

Admin    Agustus 20, 2025   

Fraksi PKS Dorong Pemda Lombok Tengah Gali Sumber PAD Baru dan Fokuskan Belanja pada Pelayanan Dasar

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan strategis dan masukan konstruktif sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.
“Kami mencatat pendapatan daerah turun Rp. 1,38 miliar dibanding APBD induk, terutama akibat penurunan transfer pusat dan DBH tambang. Kondisi ini memperlihatkan kerentanan fiskal daerah,” kata Juru bicara fraksi PKS, Tubagus Danarki Amanda, Selasa (19/8/2025).
Disatu sisi, pihaknya mengapresiasi adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 11,8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan BLUD. Namun demikian, pihaknya menilai peningkatan PAD ini masih bersifat terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel untuk digunakan pada kebutuhan prioritas pembangunan.
“Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk serius menggali sumber PAD baru yang mandiri, berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada pusat maupun tambang,” tegasnya.
Kemudian, pihaknya menilai dominasi belanja pegawai yang mencapai hampir setengah dari total belanja patut menjadi perhatian serius, karena mengurangi ruang fiskal pembangunan. Sementara itu, belanja hibah dan belanja modal tetap besar meskipun pendapatan menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah prioritas belanja daerah.
“Kami menekankan agar belanja diarahkan lebih fokus pada pelayanan dasar masyarakat yang belum maksimal, terutama untuk peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (*)

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Hermanamrullah    Juli 25, 2025   

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Okenews.net-Suasana berbeda tampak di Lapas Perempuan Kelas III Mataram pada Jumat (25/07/2025), ketika irama hadroh menggema mengiringi kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. Namun yang paling menarik perhatian bukan sekadar denting rebana atau lantunan shalawat melainkan siapa yang menampilkannya. 

Grup hadroh yang tampil dengan penuh semangat itu adalah para anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Dalam balutan busana rapi dan semangat yang membara, mereka memperlihatkan bahwa masa depan tidak harus gelap meski pernah salah arah.

Menteri PPPA tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Di tengah padatnya kunjungan kerja, ia menyampaikan apresiasi yang dalam atas penampilan anak-anak binaan tersebut. 

“Ini bukti bahwa pembinaan bukan hanya soal kedisiplinan, tapi juga soal menumbuhkan harapan dan menyalurkan bakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan anak binaan. 

“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya selesai menjalani masa pidananya, tapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya,” tegasnya.

Penampilan hadroh ini bukan sekadar hiburan penyambutan, tapi menjadi simbol bahwa ruang perbaikan dan harapan tetap terbuka lebar bagi setiap anak. Semangat mereka adalah gambaran nyata dari optimisme menyongsong Indonesia Emas 2045 bahwa siapa pun bisa menjadi bagian dari masa depan bangsa, termasuk mereka yang tengah menjalani pembinaan.

Komisi IV Terima Hearing LAKPESDAM NU Lombok Tengah

Admin    Juni 13, 2025   

Komisi IV Terima Hearing LAKPESDAM NU Lombok Tengah

 

LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani bersama anggota Komisi IV, Dra. Hj. Nurul Adha menerima audiensi dan hearing dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Lombok Tengah, serta perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren se-Lombok Tengah, di Aula Rapat DPRD setempat, kemarin.

Hearing ini membahas secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPRD Lombok Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, PCNU Lombok Tengah melalui LAKPESDAM NU menyampaikan hasil kajian mereka terkait pentingnya Ranperda ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Perwakilan pimpinan pondok pesantren menyoroti berbagai persoalan yang selama ini dihadapi oleh pesantren, baik dari aspek legalitas, dukungan anggaran, hingga sinergi program pendidikan keagamaan dengan pemerintah daerah.

Mereka mendesak agar Ranperda ini segera disahkan dan menjadi payung hukum yang kuat bagi eksistensi dan pengembangan pondok pesantren di Lombok Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Wirman Hamzani menyampaikan bahwa Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren saat ini telah memasuki tahap pembahasan dan sudah diparipurnakan.

“Selanjutnya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif,” ujarnya.

Junaidin, S.IP, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Lombok Tengah, menjelaskan tahapan yang telah dan akan dilalui dalam proses legislasi Ranperda ini, yakni: Pada 5 Juni 2025, Komisi IV telah menyampaikan penjelasan awal mengenai Ranperda.

Kemudian pada 11 Juni 2025, Pemerintah Daerah telah memberikan tanggapan atas Ranperda tersebut. Lalu 13 Juni 2025, DPRD akan menyampaikan jawaban atas tanggapan dari pemerintah daerah dan membentuk Pansus.

Selanjutnya, Ranperda akan difasilitasi oleh Gubernur NTB dan setelah itu ditetapkan menjadi Perda. Target penyelesaian Ranperda direncanakan pada bulan Juli 2025, tergantung kecepatan proses di Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB. (*)

Maraknya Villa Bodong, Murdani : PAD Sektor Pariwisata Alami Kebocoran Serius

Admin    Juni 12, 2025   

Maraknya Villa Bodong, Murdani : PAD Sektor Pariwisata Alami Kebocoran Serius

 

Murdani

LOMBOK TENGAH – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari sektor perizinan pembangunan villa di kawasan pariwisata diduga mengalami kebocoran serius. Hal ini disebabkan oleh masih maraknya pembangunan villa dan homestay ilegal yang hingga kini belum ditertibkan oleh pemerintah daerah.

Anggota DPRD Loteng dari Fraksi NasDem, Murdani, menyoroti lemahnya penegakan regulasi di sektor pariwisata.

Ia menyebutkan bahwa meski realisasi PAD mencapai Rp 331 miliar, pertumbuhannya masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Catatan dari tahun ke tahun usul saran dan rekomendasi PAD ini terus kami sampaikan, namun potensi yang ada masih belum di garap maksimal,,” kata Murdani, (12/6/2025).

Ia menilai kebocoran PAD tersebut disebabkan karena pembiaran oleh Pemda terhadap ratusan villa dan homestay yang dibangun tanpa izin di wilayah selatan Loteng.

“Sudah dari jauh hari kami minta pada Pemda untuk turun. Tapi hingga sekarang belum diindahkan. Kami belum mengetahui kendalanya,” ujar Murdani.

Menurutnya, keberadaan villa ilegal ini menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari aspek ekonomi hingga lingkungan. Tidak adanya pembayaran pajak oleh investor ilegal berdampak pada hilangnya potensi pemasukan daerah.

Selain itu, pembangunan tanpa kontrol ini juga memicu kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem.

Tak hanya itu, infrastruktur pun terdampak, dengan munculnya kerusakan jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya.

“Ada juga risiko keamanan dan konflik. Ini bisa membuka ruang gesekan antara masyarakat, investor, dan pemerintah. Bahkan bisa berujung pada tindak pidana,” tegasnya.

Murdani juga menyoroti dampak reputasi daerah. Ia menilai, maraknya investasi ilegal dapat menurunkan kepercayaan investor resmi terhadap iklim investasi di Lombok Tengah.

Untuk itu, ia mendesak Pemda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memanggil seluruh investor yang membangun tanpa izin.

“Jika tidak ditindak, kami akan panggil langsung dinas terkait bahkan para investornya. Kami beri atensi besar pada dinas perizinan, Bapenda, Satpol PP, dan dinas teknis lainnya,” pungkasnya. (*)

Fraksi NasDem Kritisi Kinerja Pemerintah Daerah

Admin    Juni 11, 2025   

Fraksi NasDem Kritisi Kinerja Pemerintah Daerah

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah melalui sidang paripurna yang digelar pada Rabu (11/6/2025). Kritik tersebut disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam pandangan umum fraksinya, Juru Bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, menyoroti sejumlah permasalahan serius, mulai dari pengelolaan keuangan, aset daerah, hingga tata kelola pembangunan yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan petugas kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terancam,” tegas Galih di hadapan sidang.

Salah satu sorotan utama NasDem adalah tunggakan pembayaran jasa layanan kesehatan non-kapitasi di sejumlah Puskesmas.

Galih menyebut bahwa persoalan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya petugas yang dirugikan, tetapi masyarakat luas juga akan terdampak dari menurunnya kualitas layanan,” ucapnya.

Tak kalah mengejutkan, Fraksi NasDem juga membeberkan ketimpangan dalam pengelolaan belanja daerah.

Dari total anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp91 miliar, ditemukan 596 kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya.

“Ironis. Anggaran besar tidak dibarengi dengan manajemen aset yang bertanggung jawab. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” kritik Galih.

Poin paling mencengangkan dalam paparan Fraksi NasDem adalah dugaan adanya selisih anggaran sebesar Rp450 miliar antara dokumen resmi yang disampaikan kepala daerah dan data yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Kami temukan adanya perbedaan data signifikan, termasuk selisih Rp74 miliar pada komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi pengelolaan anggaran,” ungkap Galih.

Fraksi NasDem juga menyoroti pembiaran terhadap keberadaan villa dan homestay ilegal di kawasan wisata selatan Lombok Tengah.

Fraksi menilai Pemda terlalu lemah dalam penindakan sehingga berdampak pada kerugian ekonomi daerah dan kerusakan lingkungan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pembiaran ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam penegakan aturan dan tata ruang. Wajah daerah kita dipertaruhkan di hadapan investor dan publik,” tandasnya.

Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, NasDem meminta pemerintah lebih serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Penempatan aparatur sipil negara (ASN), menurut mereka, harus bebas dari kepentingan politik dan didasarkan pada kompetensi.

“Fokus pembangunan jangan hanya fisik. SDM dan tata kelola yang bersih adalah kunci agar RPJMD tidak hanya jadi dokumen formalitas,” tambahnya.

Galih menutup pandangan Fraksi NasDem dengan penegasan bahwa seluruh kritik dan saran yang disampaikan bukan sekadar catatan normatif, melainkan harapan nyata agar pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

Komisi II DPRD Loteng Berikan Beberapa Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2024

Admin    April 30, 2025   

Komisi II DPRD Loteng Berikan Beberapa Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2024

 

LOMBOK TENGAH – Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan sebanyak 203 catatan dan rekomendasi hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2024.

Dalam hal ini, Komisi II DPRD memberikan rekomendasi kepada beberapa OPD, diantaranya Bapenda, DPMPTSP, Disperindag, Diskanlut, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Perusda Bank NTB Syariah, BPR NTB dan Jamkrida, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Ketahanan Pangan.

Juru Bicara Gabungan Komisi, Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan aset daerah.

Dijelaskannya, sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) belum optimal dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga masih banyak potensi ekonomi pada asset yang dimiliki belum dikelola secara baik. Untuk itu, Komisi II meminta kepada Pemda melalui Bapeda agar lebih memaksimalkan pengelolaan aset yang ada sebagai sumber PAD.

“Komisi II juga meminta Bapeda agar lebih intens melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya membayar pajak,” kata Ahmad Syamsul Hadi, saat sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Selain itu, terkait dengan tingginya animo masyarakat untuk melakukan proses pembangunan di Loteng, dalam proses pembangunan tersebut banyak ijin PBG yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fisik dan peruntukkanya, sehingga pihaknya meminta kepada Pemda melalui DPMPTSP agar melakukan pengawasan di lapangan.

“Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan pelayanan, DPMPTSP didorong untuk membentuk satgas investasi daerah yang melibatkan lintas sektor, termasuk aparat keamanan dan OPD teknis. Satgas ini diharapkan dapat mengawal investor sejak proses perizinan hingga realisasi investasi di lapangan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Komisi II juga mendorong Pemda melalui Disperindag agar menyediakan fasilitas toilet dan  musholla yang memadai di setiap pasar. Kemudian terhadap keberadaan pasar seni yang ada di Desa Sengkerang yang hingga saat ini belum dikelola secara maksimal, maka pihaknya mendorong untuk melakukan upaya-upaya strategis, guna mengembangkan keberadaan pasar seni tersebut agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Keberadaan KEK Mandalika perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, begitu juga dengan gedung Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) yang ada Desa Barebalai perlu segera untuk dioperasikan guna mendorong produktifitas IKM-IKM yang bergerak dibidang pengolahan tembakau dan rokok,” terangnya.

Disatu sisi, lanjut politisi NasDem ini, perlu dilakukan kemitraan strategis dengan pihak swasta maupun kelompok usaha perikanan untuk mengelola BBI secara profesional, berorientasi pasar,dan meningkatkan PAD. Sehingga pihaknya meminta kepada Pemda agar melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan pakan yang dibutuhkan pada setiap BBI.

“Terkait dengan menurunnya hasil produksi udang yang disebabkan karena serangan hama penyakit, kami meminta Diskanlut melakukan langkah-langkah antisipasi, guna menjaga hasil produksi udang tetap aman,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam rangka mendukung keamanan dan kenyamanan para pengunjung, khususnya di KEK Mandalika, maka Komisi II meminta kepada Pemda untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada para pedagang akan pentingnya mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Bahkan, pihaknya mendorong untuk membentuk satgas pengamanan pantai yang didukung dengan peralatan dan penganggaran yang lebih baik.

“Untuk mengakomodir pelaku usaha ekonomi kreatif, kami minta untuk membuat creative hub sebagai wadah bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam berkarya dan mengaktualisasikan diri. Dan, mendorong Pemda untuk membentuk forum pertemuan pemilik hotel, villa, restoran dan travel agent sebagai wadah komunikasi dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan parwisata daerah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, terkait dengan program agribisnis yang hanya didukung dengan penganggaran sebesar 112 juta/tahun, pihaknya meminta kepada Pemda untuk mengalokasi anggaran yang lebih  memadai dalam mendukung program agribisnis. Selain itu, beberapa harga komuditi kebutuhan masyarakat seperti bawang merah, bawang putih dan cabai terjadi kenaikan harga setiap tahunnya ketika musim hujan, sehingga pihaknya mendorong agar bisa menekan kenaikan harga yang terjadi.

“Keberadaan holikultura park yang ada di Desa Lantan, agar pengolaannya dioptimalkan dengan menyusun grand design pengelolaan holtikultura park. Dalam rangka mendukung kemandirian pangan perlu didukung dengan regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait dengan adanya permasalah yang terjadi di Bank NTB Syariah yang berkaitan dengan masalah keamanan IT sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun, pihaknya mendorong Perusda Bank Syariah agar meningkatkan keamanan IT untuk menjaga kepercayaan konsumen. Pihaknya juga mendorong Pemda selaku pemegang saham pada PT Bank Syariah NTB untuk melakukan audit forensik terhadap pengelolaan dana masyarakat.

“Untuk memperkuat tata kelola Perusada, perlu diberikan penambahan penyertaan modal dari Pemda agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan deviden yang lebih tinggi bagi Pemda,” jelasnya.

Disisi lain, pihaknya mendorong Pemda untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian, keberadaan PLUT perlu didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga hajatan awal dari dibentuknya ini sebagai pusat produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM dapat diwujudkan.

“Kami meminta Pemda untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah UMKM yang diklaim mencapai 64.000 lebih, untuk selanjutnya dikelola  dan dibina agar menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” tegasnya.

Terakhir, Komisi II mendorong Pemda untuk mengembangkan program food estate sebagai salah satu upaya untuk menjamin keberlangsungan produksi pangan. Kemudian perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjemput program pusat yang bisa diimplementasikan di Loteng. (*)

Komisi I DPRD Berikan Rekomendasi Melalui Gabungan Komisi

Admin    April 30, 2025   

Komisi I DPRD Berikan Rekomendasi Melalui Gabungan Komisi

 LOMBOK TENGAH – DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melalui gabungan komisi memberikan rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2024. Dalam kesempatan itu, Komisi I DPRD memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKPSDM, Bapperida, DPMD, Satpol PP, Bakesbangpoldagri, Disdukcapil, BKAD dan Sekretariat DPRD. Kegiatan itu mulai disampaikan melalui siding paripurna, Senin (28/04/2025) kemarin.

Juru Bicara Gabungan Komisi sekaligus Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi menyampaikan, terhadap masih banyaknya masjid yang belum berbadan hukum, pemerintah daerah harus segera menuntaskan hal ini dan dijadikan prioritas dalam perencanaan anggaran berikutnya. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan pendataan jumlah TPQ yang memiliki ijin dan belum memiliki ijin, serta melakukan sosialisasi terhadap mekanisme cara memperolah ijin operasional dimaksud.

Kemudian, pemerintah daerah perlu memaksimalkan sosialisasi dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang masih berlaku, baik yang dilaksanakan oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Sosialisasi dan pengawasan Perda ini untuk memastikan masyarakat memahami dan mematuhi peraturan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kamis mendorong sekretariat daerah untuk terus melakukan konsilidasi internal lintas OPD sebagai upaya untuk mensukseskan program pembangunan daerah,” kata Ahmad Syamsul Hadi.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan, serta pendampingan kepada audit dalam bentuk consulting, baik secara online maupun offline. Namun pihaknya mendorong agar meningkatkan upaya preventif sebagai langkah pencegahan, salah satunya adalah dengan memperbanyak volume kegiatan sosialisasi secara berkala dan merata kepada para audit.

Selain itu, ia meminta Inspektorat untuk segera merumuskan formasi ASN pada tahun berikutnya sesuai kebutuhan, mengingat kurangnya jumlah SDM khususnya auditor yang dimiliki Inspektorat saat ini yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang dimiliki.

“Inspektorat harus tetap memprioritaskan penganggaran untuk pelatihan SDM APIP setiap tahunnya sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM yang dimiliki, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi, anggaran mandatory spending untuk Inspektorat agar dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya mendukung upaya BKPSDM untuk terus melakukan koordinasi bersama perangkat daerah lainnya, terutama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mendapatkan pertimbangan terkait kondisi keuangan daerah dalam melakukan pengadaan ASN ke depannya. Jika melihat pada postur belanja pegawai mencapai 36% pada tahun 2024, pihaknya menilai solusi zero growth yang ditawarkan pada tahun sebelumnya perlu diterapkan secara serius dan berkelanjutan yang berdasarkan pada perkembangan kebutuhan pegawai/ASN.

“Kami sarankan pemerintah daerah melalui BKPSDM agar terus mendorong ASN untuk terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN. Ini penting agar ASN dapat mengembangkan inovasi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah sesuai perkembangan zaman dan teknologi,” terangnya.

Ia juga mendorong dan mendukung penuh langkah BKPSDM untuk melakukan pemetaan jabatan, kebutuhan ASN dan peningkatan kapasitas ASN, sehingga SDM ASN mempunyai standar kompetensi yang merata, agar ke depan prinsip the right man on the right place dapat terlaksana. Pun demikian dengan langkah BKPSDM untuk melakukan pembinaan disiplin ASN secara berkala.

Dijelaskannya, pihaknya mendorong Bapperida untuk menyusun program pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas peribadatan yang layak dan cukup pada daerah-daerah pariwisata, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, disamping kebersihan yang harus dijaga. Ia menilai, perlunya pemerintah daerah memaksimalkan perumusan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang untuk masing-masing wilayah, setelah melakukan pemetaan potensi yang lebih spesifik seperti program one village one produk.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah mengaktifkan kembali kecamatan dalam angka (district in figure) yang merupakan publikasi yang menyajikan data pokok tentang situasi dan kondisi dari setiap kecamatan, guna mengetahui perkembangan dan potensi maupun situasi masing-masing kecamatan setiap tahunnya,” jelasnya.

Disisi lain, pihaknya mendorong Bapperida untuk melakukan konsolidasi program di tingkat OPD, sehingga tercapai kesinambungan program. Kemudian mendesak Bapperida untuk melibatkan legislatif dalam setiap jenjang pembahasan program pembangunan, sekaligus meminta kepada Bapperida untuk menyampaikan perkembangan hasil riset dan inovasi yang telah dilaksanakan selama ini.

Dalam hal ini, lanjut politisi Nasdem ini, pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi pasca pelaksanaan Pilkades sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Pilkades ke depannya. Ia juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui DPMD agar lebih meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

“Kamis mendesak pemerintah daerah untuk aktif dalam pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh BUMDES, terutama terkait tata kelola administrasi. Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan penertiban dan penegasan batas wilayah administratif khusus pada tingkat kekadusan,” ujarnya.

Selain itu, terhadap usulan 30 desa persiapan pemekaran tahun 2025, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap membangun komunikasi dengan pemerintah pusat secara intensif, khususnya dalam upaya untuk mendapatkan kode desa bagi desa definitif maupun pembentukan desa persiapan. Ia juga mendorong DPMD untuk melakukan pemetaan desa-desa yang sudah dan belum mempunyai lembaga adat desa/krame desa, dan segera menyusun buku pedoman adat istiadat sasak bersama para “pengelinsir” di masing-masing wilayah.

Ia menambahkan, sebagai OPD yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan di bidang ketertiban umum, perlindungan dan ketentraman masyarakat, pihaknya mendesak Satpol PP untuk menjadi role model kedisplinan di dalam bekerja untuk OPD lain. Nantiya, Satpol PP harus segera melengkapi dokumen MoU dengan pihak ITDC dan Angkasa Pura terkait pelibatan pengamanan dan penertiban di KEK dan bandara.

“Dalam rangka mendukung kerja-kerja Satpol PP dalam penegakan hukum daerah, maka mereka harus didukung alat dan perangkat kerja yang memadai,” tegasnya.

Sementara itu, pihaknya mengusulkan bantuan partai politik dinaikkan menjadi Rp. 5.000 per suara,  mendesak pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta mendesak Kesbangpoldagri untuk melakukan kampanye ke desa-desa bersama dengan instansi terkait, tentang upaya pencegahan dan bahaya narkoba.

Disamping itu, pihaknya mendesak Disdukcapil untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan dalam pembuatan administrasi kependudukan, peningkatan kapasitas SDM terhadap peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama dalam hal kenyamanan, mendata inventaris kantor dan sarana prasarana penunjang kerja dan pelayanan, serta mengintensifkan koordinasi dengan desa dan kecamatan terkait pelayanan administrasi kependudukan.

“Disdukcapil harus melakukan sosialisasi ke desa-desa dan instansi-instansi terkait sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis online,” pintanya.

Bahkan, pihaknya juga mendesak pemerintah daerah agar memperbaiki tata kelola dan pemanfaatan asset, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian mendesak untuk segera mendata dan menganggarkan pemeliharaan dan perbaikan aset daerah yang berada di luar daerah. Selanjutnya, mendesak BKAD terus memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap SDM yang dimiliki untuk meningkatkan keterampilan, inovasi, pengetahuan, maupun kreatifitas.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali standar satuan harga yang digunakan pada perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. BKAD juga harus segera melakukan verifikasi data aset yang sudah memiliki dan belum memiliki sertifikat dan dokumen legal, serta berkoordinasi dengan Komisi I dan instansi lainnya,” tegasnya.

Terakhir, pihaknya mendesak Sekretariat DPRD terus mendorong SDM yang berkualitas dan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, memaksimalkan media sosial sebagai corong informasi keluar, terutama pemberitaan media cetak dan media online terkait aktivitas dan kerja-kerja DPRD, serta harus menganggarkan pemeliharaan kantor secara maksimal dan berkala setiap tahunnya.

“Kami mendesak Sekretariat DPRD membuat desain interior gedung dan ruang kerja yang representatif sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (*)

Budidaya Unggas hingga Perbaikan Jalan Jadi Kebutuhan Masyarakat Kopang-Janapria

Admin    Februari 20, 2025   

Budidaya Unggas hingga Perbaikan Jalan Jadi Kebutuhan Masyarakat Kopang-Janapria

 

LOMBOK TENGAH – Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) daerah pemilihan Kopang-Janapria, Ahmad Rifa’i melakukan kegiatan reses masa sidang ke II tahun 2024/2025.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, kaitannya dengan berbagai aspek pembangunan yang ada di wilayah binaannya.

Ahmad Rifa’i menyampaikan, selama turun ke masyarakat, berbagai persoalan muncul. Mulai dari bantuan budidaya unggas, sumur bor hingga perbaikan ruas jalan kabupaten Montong Gamang-Janapria.“Aspirasi masyarakat memang berbeda-beda di setiap kali reses. Ini penting untuk menjadi catatan kami di parlemen,” kata Ahmad Rifa’i, Kamis (20/02/2025).

Baginya, permintaan sumur bor hampir menjadi permintaan masyarakat setiap tahun di Kopang-Janapria. Sebab, beberapa wilayah memang sering kali mengalami kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau.

Disatu sisi, lanjut politisi PKS ini, perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Montong Gamang-Janapria terus menjadi harapan masyarakat. Sebab, saat ini kondisi jalan tersebut rusak parah dan tidak pernah tersentuh perbaikan.“Kondisi ruas jalan ini terus menjadi keluhan masyarakat Kopang-Janapria. Mereka selalu sampaikan itu saat reses,” terangnya.

Kendati demikian, ia memastikan jika ruas jalan kabupaten tersebut akan dikerjakan tahun ini. Bahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyiapkan anggaran perbaikan sebesar Rp. 3,5 miliar.“Tahun ini Pemda telah menyiapkan anggaran perbaikannya. Nanti mana lokasi yang berlubang dan parah akan menjadi sasaran perbaikan,” pungkasnya.(*)

Dewan Dorong Pemda Lakukan Perbaikan Jalan di Wilayah Pujut

Admin    Februari 14, 2025   

Dewan Dorong Pemda Lakukan Perbaikan Jalan di Wilayah Pujut

 

LOMBOK TENGAH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Muhamat Saleh melaksanakan reses enam titik di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur.

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai NasDem tersebut mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat, terutama terkait masalah infrastruktur.

Warga dari Kecamatan Kecamatan Pujut menyampaikan sejumlah masalah, seperti kondisi jalan kabupaten yang rusak, drainase yang tidak memadai hingga lampu jalan yang masih banyak tidak menyala. Masyarakat meminta agar segera dilakukan perbaikan jalan. Sebab jalan ini merupakan akses utama masyarakat dalam kesehariannya.

Menanggapi hal tersebut, Muhamat Saleh mengapresiasi antusiasme warga yang hadir dan menyampaikan aspirasinya. Ia menyatakan telah mencatat semua keluhan warga untuk menjadi perhatian bersama.

Ia menyebut, hasil reses itu banyak masyarakat menyampaikan soal pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Pihaknya sudah mencatat dan tentunya akan ditulis sebagai format aspirasi untuk dimasukkan usulan dan pembahasan di DPRD bersama Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kita sudah sampaikan bahwa aspirasi bisa disampaikan melalui tertulis format aspirasi, harus mengajukan proposal, dalam proposalnya mencakup surat permohonan kepada sekretariat DPRD, juga bupati dan kegiatannya harus jelas, titik lokasi juga, volume pembangunannya harus jelas,” terangnya.

Ia menegaskan akan memperjuangan aspirasi tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Pemda. Apalagi, dia sebagai anggota Komisi III yang membidangi bidang infrastruktur dan lingkungan hidup.“Kebanyakan masyarakat menyampaikan keluhan itu yang sesuai pada bidang saya di Komisi III. Tentu ini menjadi perjuangan dan akan kami kawal aspirasi masyarakat itu,” tandasnya. (*)