BPN Lotim Gandeng Kejari Sosialisasikan PTSL 2026 di Desa Dadap

Hermanamrullah    Maret 11, 2026   

BPN Lotim Gandeng Kejari Sosialisasikan PTSL 2026 di Desa Dadap

Sumber: Humas BPN Lombok Timur

Okenews.net -Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur terus mendorong percepatan legalitas kepemilikan tanah masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menggelar penyuluhan hukum PTSL Tahun Anggaran 2026 di Kantor Desa Dadap, Kecamatan Sambelia, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yakni Kasubsi Pertimbangan Hukum Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rifngatul Ulfa, S.H. Kehadiran pihak kejaksaan bertujuan memberikan pemahaman hukum sekaligus pengawalan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

Dalam pemaparannya, Rifngatul menegaskan bahwa PTSL tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atas aset yang dimiliki.

“Kejaksaan hadir untuk memberikan pertimbangan hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Dengan proses yang sesuai regulasi, diharapkan tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya di hadapan warga dan perangkat desa yang mengikuti kegiatan tersebut.

Selain memberikan pemahaman hukum, penyuluhan juga membahas secara rinci tahapan pendaftaran tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, hingga ketentuan biaya yang mengacu pada SKB Tiga Menteri. Sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah praktik pungutan liar dalam pelaksanaan program.

Masyarakat Desa Dadap terlihat antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan itu untuk berkonsultasi langsung terkait status tanah warisan maupun lahan tempat tinggal yang belum bersertifikat.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menyampaikan bahwa PTSL merupakan program prioritas pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

“Program ini memberikan sertifikat tanah secara gratis dari sisi biaya sertifikasi. Kami menggandeng Kejaksaan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan pelayanan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga mengimbau warga Desa Dadap agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen kepemilikan tanah serta memasang patok batas lahan secara mandiri dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini, BPN berharap pelaksanaan PTSL 2026 di wilayah Kecamatan Sambelia dapat berjalan lancar serta menghasilkan data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Hermanamrullah    Maret 07, 2026   

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Foto Istimewa: Sekertaris Daerah Lotim Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Okenews.net- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada masyarakat dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare.

Penyerahan SK berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi Wisata Edukasi Terpadu dan Camping Area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Dari enam SK yang diserahkan, lima di antaranya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sementara satu SK diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.

“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak dan ibu masuk kawasan hutan harus berhadapan dengan polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal untuk mengelolanya,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar tiga juta hektare yang melibatkan 1,34 juta kepala keluarga.

Sementara di NTB, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Presiden pun telah memerintahkan agar potensi tersebut segera diproses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain penyerahan SK, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program perhutanan sosial tersebut. Menurutnya, sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur sebagian besar tinggal di kawasan pinggiran hutan.

“Dengan kebijakan ini, daerah memiliki peluang besar untuk terus menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berpihak kepada masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika sebelumnya masyarakat harus melalui proses panjang hingga ke Jakarta untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan, kini proses tersebut jauh lebih mudah dan berpihak pada masyarakat kecil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset alam. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah pengajuan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat.

Sekda optimistis, dengan tata kelola yang baik, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sekaligus mendorong pembangunan daerah di Lombok Timur.

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Hermanamrullah    Maret 04, 2026   

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Humas, BPN Lombok Timut

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengintensifkan persiapan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan menggelar penyuluhan di Kantor Lurah Kelayu Jorong, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kejaksaan dan Bapenda Lombok Timur. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait tahapan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam program PTSL.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran proses sertifikasi tanah.

“Program PTSL ini akan berjalan cepat dan lancar jika masyarakat sudah menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal. Mulai dari fotokopi KTP, KK, SPPT PBB, hingga alas hak atau bukti penguasaan tanah,” tegas Darmawan.

Selain kelengkapan administrasi, pihaknya juga menekankan pentingnya kejelasan batas bidang tanah. Warga diminta aktif memasang patok batas yang telah disepakati bersama pemilik lahan yang berbatasan langsung guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Penentuan dan pemasangan patok batas tanah adalah tanggung jawab bersama. Jika batas sudah jelas dan disepakati, proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga target PTSL Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur dapat tercapai optimal. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis mendorong Lombok Timur menuju status Kabupaten Lengkap yang tertib administrasi pertanahan.

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Hermanamrullah    Maret 03, 2026   

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Haerul Warisin menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (3/3/2026) di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya perbaikan strategi manajemen untuk menekan angka kredit macet dan meningkatkan keuntungan perusahaan daerah tersebut.

Didampingi Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya, Bupati menyebut rasio keuntungan dan kredit macet PT Selaparang Finansial belum ideal. Ia mengungkapkan, laba perusahaan masih di bawah 5 persen, sementara kredit macet berada di atas 10 persen.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, ia meminta jajaran direksi dan karyawan lebih fokus pada penagihan piutang, dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar seluruh kebijakan perusahaan diambil secara kolektif dan berbasis kajian, bukan keputusan sepihak.

“BUMD ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas bisnis dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana yang tersedia, menurutnya, harus lebih produktif dan tidak sekadar mengendap di perbankan.

“Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Kredit macet harus turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal meski terdapat pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.

Ia menegaskan, masa ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PT Selaparang Finansial melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tetap bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional.

Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan ini menempatkan SDM sebagai aset utama, termasuk dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial daerah, seperti safari Ramadan, santunan anak yatim, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dan petugas kebersihan.

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

Lotim Percepat Akses Keuangan, Bupati Dorong UMKM Bebas dari Rentenir

Hermanamrullah    Februari 27, 2026   

Lotim Percepat Akses Keuangan, Bupati Dorong UMKM Bebas dari Rentenir

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Jumat (27/02/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi program tahun 2025 sekaligus merumuskan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, kemudahan layanan keuangan yang cepat dan terpercaya dapat menjadi salah satu kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya cukup besar. Untuk mendukung sektor tersebut, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan senilai Rp20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha agar tidak lagi bergantung pada pinjaman dari rentenir yang kerap membebani masyarakat.

Selain bantuan langsung, Pemkab Lombok Timur juga menjalankan program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang). Program ini memberikan akses pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat guna memperkuat permodalan usaha.

Tidak hanya itu, berbagai program inklusi keuangan juga terus dikembangkan. Di antaranya Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan TPAKD. Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan keuangan syariah, literasi keuangan, serta digitalisasi di lingkungan pondok pesantren.

Sementara untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini, pemerintah juga mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menargetkan setiap pelajar memiliki rekening tabungan.

Bupati Haerul Warisin turut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada Lombok Timur. Ia menilai kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap berbagai capaian daerah di tingkat nasional.

Berkat kerja sama tersebut, Lombok Timur berhasil menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah Indonesia Timur yang meraih Juara 1 TPAKD tingkat nasional.

Selain itu, pada tahun ini Lombok Timur juga meraih sejumlah penghargaan nasional lainnya, seperti Juara 1 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama. Program-program TPAKD harus kita dukung bersama karena akses keuangan yang cepat dan mudah merupakan hak masyarakat,” tegasnya.

PTSL 2026 Lombok Timur Resmi Dimulai, Target 10 Ribu Bidang Tanah di 12 Desa/Kelurahan

Hermanamrullah    Februari 26, 2026   

PTSL 2026 Lombok Timur Resmi Dimulai, Target 10 Ribu Bidang Tanah di 12 Desa/Kelurahan

Atr/Bpn Lombok Timur

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur resmi memulai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan melaksanakan pengangkatan sumpah Panitia Ajudikasi, Selasa (24/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi bersama para kepala desa dan lurah lokasi PTSL tahun 2026.

Pengangkatan sumpah yang dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pelaksanaan PTSL 2026. Program ini menargetkan sebanyak 10.738 bidang tanah yang tersebar di 11 desa dan 1 kelurahan.

Adapun desa dan kelurahan yang menjadi lokasi PTSL 2026 meliputi Desa Bagik Payung Timur, Desa Labuhan Haji, Desa Lepak Timur, Desa Bagik Payung, Desa Puncak Jeringo, Desa Anggaraksa, Desa Tebaban, Desa Dadap, Desa Perigi, Kelurahan Kelayu Jorong, Desa Senanggalih, dan Desa Sakra Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menegaskan pentingnya sinergi antara panitia ajudikasi dan pemerintah desa agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.

“Pengangkatan sumpah ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen moral dan tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat di desa dan kelurahan lokasi PTSL untuk segera memanfaatkan program tersebut dengan mendaftarkan tanahnya melalui kantor desa atau kelurahan setempat.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. PTSL hadir untuk mempermudah dan mempercepat proses sertipikasi tanah,” tambahnya.

Dengan dimulainya PTSL 2026, diharapkan semakin banyak masyarakat Lombok Timur yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di daerah.

Kantah Lombok Timur Matangkan Pembaruan ZNT 2026, Perkuat Sinergi untuk Data Nilai Tanah yang Akurat

Hermanamrullah    Februari 26, 2026   

Kantah Lombok Timur Matangkan Pembaruan ZNT 2026, Perkuat Sinergi untuk Data Nilai Tanah yang Akurat

Atr/Bpn Lombok Timur

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 23/2/2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantah Lombok Timur ini menjadi momentum penting untuk mematangkan strategi teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur I Komang Suarta bersama Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Hadir pula Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lombok Timur.

I Komang Suarta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menegaskan bahwa pembaruan ZNT bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan kepastian dan keadilan nilai tanah di tengah masyarakat.

“Pembaruan Zona Nilai Tanah harus dilakukan secara cermat, berbasis data lapangan yang valid, serta melalui koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Ini penting agar nilai tanah yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar proses pengumpulan dan verifikasi data berjalan efektif.

“Sinergi antar-perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menjadi kunci. Dengan kerja sama yang solid, kita optimistis target pembaruan ZNT Tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu dan berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan menyampaikan bahwa tim teknis akan mengedepankan metodologi yang transparan dan terukur dalam setiap tahapan kegiatan.

“Kami akan memastikan setiap tahapan, mulai dari survei lapangan hingga pengolahan data, dilakukan sesuai prosedur. Hasilnya diharapkan mampu menjadi referensi nilai tanah yang presisi dan kredibel,” jelasnya.

Pembaruan ZNT merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyediakan data nilai tanah yang mutakhir sebagai dasar pelayanan pertanahan dan kebijakan tata ruang. Data yang akurat juga berkontribusi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta menciptakan iklim investasi yang lebih transparan.

Dengan persiapan yang matang, Kantah Lombok Timur berharap pembaruan ZNT 2026 dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Paspor Pertama Terbit, Kantor Imigrasi Lombok Timur Resmi Layani Masyarakat

Hermanamrullah    Februari 24, 2026   

Paspor Pertama Terbit, Kantor Imigrasi Lombok Timur Resmi Layani Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas II Lotim Terbitkan Paspor Pertama Bupati 

Okenews.net -Momentum penting terjadi di Kabupaten Lombok Timur setelah paspor Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, resmi diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Selasa (24/2/2026). Penerbitan paspor tersebut sekaligus menandai beroperasinya secara penuh layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Penyerahan paspor dilakukan langsung saat kunjungan Bupati ke kantor imigrasi yang selama ini diperjuangkan keberadaannya. Dengan terbitnya paspor tersebut, masyarakat Lombok Timur kini tak lagi harus keluar daerah untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Bupati Haerul Warisin mengaku bersyukur dan bangga atas realisasi kantor imigrasi tersebut. Ia menilai kehadiran layanan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah satu bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat Lombok Timur untuk memberikan pelayanan dekat, pelayanan terbaik, pelayanan cepat, terutama kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan keimigrasian,” ujarnya.

Menurutnya, layanan tersebut sangat dibutuhkan, baik untuk pengurusan paspor, izin tinggal warga negara asing (WNA), maupun berbagai urusan administrasi keimigrasian lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, Iqbal Rifai, menjelaskan bahwa paspor yang diterima Bupati menjadi paspor pertama yang diterbitkan sejak kantor tersebut resmi beroperasi. Penyerahan itu juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan dan perjuangan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan imigrasi di Lombok Timur.

Iqbal menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan profesional dan humanis kepada masyarakat.

“Kantor Imigrasi ini merupakan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keimigrasian. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan humanis,” tegasnya.

Selain melayani warga negara Indonesia (WNI) dalam pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur juga memberikan layanan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Tak hanya itu, pengawasan terhadap WNA juga menjadi bagian dari tugas kantor ini, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

Beroperasinya kantor imigrasi ini diharapkan mampu mempercepat akses layanan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah Lombok Timur dan sekitarnya.

Wabup Lotim Resmikan 5 Ruang Kelas Baru di SDN 2 Gunung Malang

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Wabup Lotim Resmikan 5 Ruang Kelas Baru di SDN 2 Gunung Malang

Peresmian Gedung Kelas

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, meresmikan lima unit ruang kelas baru (RKB) di SDN 2 Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Rabu (11/2/2026). Pembangunan ruang kelas tersebut merupakan bantuan donasi dari Happy Hearts Indonesia-Australia.

Peresmian ditandai dengan acara tasyakuran yang dihadiri pihak sekolah, masyarakat, serta sejumlah mitra lembaga non-pemerintah yang turut berkontribusi dalam pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana belajar yang lebih layak bagi para siswa. Ia berharap keberadaan ruang kelas baru tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sekaligus dijaga bersama oleh pihak sekolah dan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan fasilitas pendidikan juga harus diiringi dengan kesadaran menjaga lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa gerakan nasional kebersihan yang dicanangkan pemerintah pusat perlu diterapkan hingga ke tingkat desa.

“Pembangunan ruang kelas ini memanfaatkan plastik daur ulang. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah plastik harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Edwin juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah seperti Happy Hearts Indonesia dapat terus diperluas. Ia menegaskan bahwa Pemkab Lombok Timur membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Gunung Malang, Fathussabir, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterima sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa lima ruang kelas baru tersebut berhasil dibangun dalam waktu sekitar 45 hari.

Menurutnya, sebagian besar fasilitas di sekolah tersebut merupakan hasil dukungan berbagai pihak. Karena itu, ia berharap keterlibatan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan di sekolah terus berlanjut.

Perwakilan Happy Hearts Indonesia, Tamrin, mengungkapkan bahwa SDN 2 Gunung Malang merupakan sekolah ke-12 yang dibangun organisasinya di Lombok Timur. Secara keseluruhan, pihaknya telah membangun 73 ruang kelas dan 48 toilet di sejumlah daerah.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan sekolah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah plastik. Hingga kini, program tersebut telah mendaur ulang sekitar 99 ton sampah plastik dan berkontribusi mengurangi emisi karbon hingga 14 ton.

“Bangunan ini dirancang ramah anak dan ramah lingkungan, dengan kualitas konstruksi yang kuat sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang,” jelasnya.

Manager Classroom of Hope (CoH), Rachel, menambahkan bahwa lembaganya merupakan mitra Happy Hearts Indonesia dalam program pembangunan sekolah berbasis blok yang memanfaatkan plastik daur ulang. Program ini mulai dijalankan pascagempa Lombok untuk membantu memulihkan fasilitas pendidikan yang terdampak.

Dana pembangunan berasal dari para donatur di Australia yang ingin mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Lombok Timur.

Dengan diresmikannya lima ruang kelas baru tersebut, diharapkan kegiatan belajar mengajar di SDN 2 Gunung Malang dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi para siswa.

Perkuat Transparansi Pengelolaan Zakat, BAZNAS Lombok Timur Gandeng Forum Wartawan

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Perkuat Transparansi Pengelolaan Zakat, BAZNAS Lombok Timur Gandeng Forum Wartawan

Ketua Baznas Lombok Timur

 Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur mengundang seluruh forum wartawan di Lombok Timur dalam sebuah pertemuan resmi guna membahas pola kerja sama pemberitaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi terbuka antara pengurus BAZNAS dan insan pers. Fokus pembahasan diarahkan pada pentingnya publikasi yang akurat, berimbang, serta edukatif terkait pengelolaan dan penyaluran dana umat.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

“Kami ingin membangun pola kerja sama yang sehat dan profesional dengan seluruh wartawan di Lombok Timur. Transparansi adalah komitmen kami, dan media adalah mitra penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana zakat, infak, dan sedekah dikelola serta disalurkan secara amanah,” ujarnya, Rabu, 11/2/2026

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya bentuk pertanggungjawaban lembaga, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

“Semakin terbuka kami kepada publik, semakin besar pula kepercayaan masyarakat. Dana yang dihimpun adalah amanah umat, sehingga wajib kami kelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mekanisme penyampaian informasi kegiatan, laporan distribusi bantuan, hingga program pemberdayaan mustahik agar publik dapat mengetahui secara jelas dampak nyata dari dana yang dihimpun.

Sejumlah wartawan yang hadir menyambut positif inisiatif tersebut. Mereka menilai langkah BAZNAS membuka ruang komunikasi langsung merupakan bentuk komitmen serius terhadap akuntabilitas publik.

Dengan terbangunnya sinergi antara BAZNAS dan insan pers, diharapkan ke depan pemberitaan terkait pengelolaan zakat di Lombok Timur semakin informatif, transparan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wabup Lotim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP NTB, Gubernur Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Kelola

Hermanamrullah    Februari 10, 2026   

Wabup Lotim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP NTB, Gubernur Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Kelola

Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mewakili Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru, Adrian Puspawijaya.

Prosesi pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muhammad Iqbal, di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, BPKP memiliki posisi strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah, serta pelaksanaan pembangunan nasional.

“Tugas Kepala BPKP adalah memberikan pemantauan, pengawasan, dan pendampingan agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan benar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pencegahan agar pejabat publik tidak terjerat persoalan hukum akibat kelemahan sistem tata kelola.

Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota, lanjutnya, berkomitmen terus memperbaiki sistem pemerintahan dari waktu ke waktu. Karena itu, kolaborasi dengan BPKP menjadi sangat penting dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Kami menyambut hangat kehadiran Kepala BPKP yang baru. Mohon dukungannya agar semangat pembenahan tata kelola ini dapat terus berjalan. Kapan lagi kita memperbaiki sistem kalau bukan sekarang,” tegasnya.

Adrian Puspawijaya sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKP NTB. Pada tahun 2026 ini, BPKP memfokuskan pengawasan pada penguatan manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTB Syariah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP berperan sebagai mitra konsultatif pemerintah sekaligus pengawas yang mengedepankan langkah-langkah pencegahan dalam tata kelola pemerintahan.

BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Tak Ada Dana Zakat Mengalir ke Pejabat OPD

Hermanamrullah    Februari 05, 2026   

BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Tak Ada Dana Zakat Mengalir ke Pejabat OPD

Wakil Pimpinan II BAZNAS Lombok Timur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H. Hamidi, ST., M.Pd, 

Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur meluruskan isu yang beredar terkait dugaan penyaluran dana zakat kepada sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Isu tersebut dipastikan tidak benar.

Wakil Pimpinan II BAZNAS Lombok Timur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H. Hamidi, menegaskan bahwa seluruh dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dikelola dan disalurkan sesuai aturan yang berlaku serta hanya diberikan kepada penerima yang berhak.

“Tidak ada dana BAZNAS yang disalurkan kepada pejabat OPD untuk kepentingan pribadi. Informasi itu keliru,” ujar Hamidi saat memberikan klarifikasi, Selasa (4/2/2026).

Ia menjelaskan, peran pejabat OPD yang kerap dikaitkan dalam isu tersebut justru sebagai muzakki atau pemberi zakat. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara rutin menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS sebagai bentuk kepedulian sosial.

Menurut Hamidi, pendistribusian dana zakat dilakukan secara ketat dan berpedoman pada ketentuan delapan asnaf sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Setiap bantuan yang disalurkan juga melalui proses verifikasi lapangan serta kelengkapan administrasi.

“Pengelolaan keuangan BAZNAS diaudit secara berkala, baik internal maupun eksternal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama kami,” tegasnya.

BAZNAS Lombok Timur, lanjut Hamidi, siap memberikan penjelasan terbuka kepada pihak mana pun demi menjaga kepercayaan masyarakat dan para muzakki. Ia menegaskan komitmen lembaga untuk terus menjaga amanah umat.

“Fokus kami satu, memastikan dana zakat benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Wabup Lombok Timur Lantik Puluhan Pejabat, Tekankan Pelayanan Publik dan Penguatan Sektor Kesehatan

Hermanamrullah    Januari 30, 2026   

Wabup Lombok Timur Lantik Puluhan Pejabat, Tekankan Pelayanan Publik dan Penguatan Sektor Kesehatan

Pelantikan Pejabat Lingkup Pemda Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan penyegaran birokrasi. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala UPTD Puskesmas di Aula Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (30/01/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi pemerintahan guna meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam sistem birokrasi sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas organisasi.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penataan birokrasi yang profesional, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintah semakin tinggi sehingga ASN harus bekerja lebih adaptif dan responsif.

Wabup juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas. Pesan Bupati Lombok Timur turut disampaikan, yakni agar seluruh pejabat mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.

“Pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing, sehingga pelayanan dapat berjalan cepat, efektif, dan optimal,” ujarnya.

Selain mengucapkan selamat, Wabup menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi ASN sebagai bekal menghadapi tantangan pelayanan publik ke depan. Pada kesempatan tersebut, dilantik tiga pejabat administrator, 48 pejabat pengawas, serta 18 kepala UPTD Puskesmas.

Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.

Angka Stunting Lotim Masih Tertinggi di NTB, Wabup Tekankan Validasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

Angka Stunting Lotim Masih Tertinggi di NTB, Wabup Tekankan Validasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka kegiatan Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/01/2026).

Dalam forum tersebut, Wabup yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) menilai pendampingan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh program penanganan stunting benar-benar berbasis pada data yang valid dan terukur.

Ia mengungkapkan, Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius karena tercatat sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting mencapai 22,39 persen, dan pada Januari 2026 kembali ditemukan penambahan kasus sebesar 0,8 persen atau 545 kasus baru.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Karena itu, saya minta agar data yang ada benar-benar dicek dan divalidasi ulang, terutama data dari 21 kecamatan, agar intervensi yang kita lakukan tepat sasaran,” tegasnya.

Wabup juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya sekaligus Koordinator Substansi Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda, menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi kunci pencapaian target nasional penurunan stunting.

Ia menyebutkan, berdasarkan RPJMN, target prevalensi stunting nasional ditetapkan sebesar 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara tepat ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus memperkuat tata kelola data melalui sistem terintegrasi seperti SIPD dan sistem sektoral lainnya.

“Kolaborasi TP3S hingga tingkat kecamatan, desa, dan dusun harus diperkuat karena merekalah garda terdepan penanganan stunting,” ujarnya.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi data yang lebih konkret dan akurat, sehingga menjadi rujukan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting di Lombok Timur ke depan.

Menuju Baznas Digital, Lombok Timur Belajar ke Lombok Tengah Demi Transparansi Zakat

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

Menuju Baznas Digital, Lombok Timur Belajar ke Lombok Tengah Demi Transparansi Zakat

BAZNAS Lombok Timur

Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur mulai mengakselerasi transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Langkah ini ditempuh sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Sebagai bentuk keseriusan, Baznas Lombok Timur mengutus tim teknologi informasi (IT) untuk melakukan studi tiru ke Baznas Kabupaten Lombok Tengah, daerah yang dinilai sukses menerapkan sistem informasi digital dan meraih penghargaan nasional melalui Baznas Award.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, menyebut Lombok Tengah menjadi rujukan karena dinilai paling optimal dalam memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) beserta aplikasi pendukung lainnya.

“Lombok Tengah termasuk yang terbaik dalam pengelolaan aplikasi SIMBA. Kami ingin melihat langsung bagaimana operator di sana bekerja, agar sistem yang sama bisa kita terapkan di Lombok Timur demi transparansi lembaga,” ujarnya, Selasa (27/01/2026).

Menurut Kamli, secara kualitas sumber daya manusia, Baznas Lombok Timur telah memiliki tenaga IT yang mumpuni. Namun, penguatan sistem terintegrasi dan sarana pendukung menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan ZIS berjalan lebih efektif dan profesional.

Transformasi digital ini difokuskan pada penguatan empat pilar utama pengelolaan zakat, yakni pengumpulan, administrasi, pendistribusian, dan pelaporan.

Senada dengan itu, Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nuruh Hadi, menjelaskan bahwa keberhasilan Lombok Tengah tidak hanya terletak pada SIMBA yang bersifat nasional, tetapi juga pada pengembangan aplikasi tambahan yang mampu memperluas konektivitas data dan mempercepat proses kerja.

“Empat bidang itu jadi fokus utama. Dengan sistem tambahan, data bisa langsung terhubung. Misalnya, hasil survei lapangan bisa diinput lewat HP dan otomatis masuk ke laporan pusat secara real-time,” jelasnya.

Keunggulan lain dari sistem digital ini adalah kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Ke depan, para muzakki dapat memantau langsung penyaluran zakat mereka melalui website maupun media sosial resmi Baznas.

Selain itu, sistem ini dirancang untuk mencegah terjadinya duplikasi bantuan. Basis data mustahik yang terintegrasi memungkinkan Baznas memastikan bantuan disalurkan secara lebih adil dan merata.

“Kalau seseorang sudah menerima bantuan di tahun tertentu, datanya akan tercatat. Tahun berikutnya kita bisa memprioritaskan yang belum tersentuh bantuan. Ini bagian dari keadilan sosial,” tambah Kamli.

Baznas Lombok Timur menyadari bahwa pembangunan infrastruktur digital membutuhkan anggaran yang tidak kecil, dengan estimasi mencapai Rp300 juta, tergantung pada fasilitas yang dibangun. Meski demikian, investasi tersebut dinilai sepadan dengan manfaat jangka panjangnya.

“Ini investasi untuk membangun kepercayaan publik. Dengan sistem yang terbuka dan transparan, kami optimistis minat masyarakat untuk berzakat akan terus meningkat,” pungkasnya.

Melalui penguatan sistem digital ini, Baznas Lombok Timur menargetkan layanan zakat yang terintegrasi dan merata di 21 kecamatan, sekaligus membawa pengelolaan ZIS ke arah yang lebih modern, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

SMART JKN Antar Lombok Timur Jadi Role Model Nasional Layanan Kesehatan Digital

Hermanamrullah    Januari 28, 2026   

SMART JKN Antar Lombok Timur Jadi Role Model Nasional Layanan Kesehatan Digital

Sekertaris Daerah Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui terobosan layanan kesehatan berbasis digital bertajuk SMART JKN, Lombok Timur sukses mengukuhkan diri sebagai pelopor transformasi layanan kesehatan yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Inovasi tersebut mengantarkan Pemkab Lombok Timur meraih penghargaan Inovasi Terbaik Nasional dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Award 2026. Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. HM. Juaini Taofik, di Hotel Jakarta Expo, Selasa (27/01/2026).

Dalam ajang nasional tersebut, Lombok Timur dinobatkan sebagai terbaik pertama kategori Inovasi Terbaik Co-Creation BPJS Kesehatan Bidang Kepesertaan, mengungguli berbagai daerah lain di Indonesia.

Juaini Taofik menjelaskan, SMART JKN hadir sebagai solusi atas keluhan masyarakat terkait rumitnya birokrasi dan perbedaan perlakuan dalam layanan kesehatan. Inovasi ini dirancang sederhana namun berdampak besar, dengan prinsip pelayanan yang mudah diakses dan berkeadilan.

“SMART JKN kami rancang agar layanan BPJS Kesehatan bisa diakses secara setara dan tanpa diskriminasi. Cukup dengan e-KTP, masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Juaini.

Lebih dari sekadar nama, SMART JKN mengusung filosofi pelayanan yang mencakup Setara, Mudah, Akuntabel, Responsif, dan Terintegrasi, dengan sistem yang menghubungkan berbagai OPD terkait guna mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat.

Meski telah meraih pengakuan nasional, Pemkab Lombok Timur menegaskan tidak ingin berpuas diri. Tantangan ke depan, menurut Juaini, adalah memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh fasilitas kesehatan selaras dengan semangat inovasi tersebut.

“Kami tidak ingin ada lagi perbedaan perlakuan antara pasien umum dan peserta JKN. Baik BPJS maupun non-BPJS, pelayanannya harus sama, senyumnya juga harus sama,” tegasnya.

Ia juga berharap SMART JKN menjadi instrumen quality control bagi seluruh tenaga kesehatan agar pelayanan diberikan secara tulus, bukan sekadar formalitas.

“Kita sudah terbaik nasional. Jangan sampai prestasi ini tercoreng oleh hal-hal sepele seperti sikap pelayanan. Ini komitmen yang harus dijaga bersama,” tambahnya.

Tak hanya itu, Lombok Timur juga berhasil meraih nominasi UHC Award kategori Pratama, berkat capaian kepesertaan JKN yang telah melampaui 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.

Dengan capaian tersebut, Lombok Timur semakin mantap melangkah menuju layanan kesehatan menyeluruh dan inklusif, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan berbasis digital dan berkeadilan.

BPN Ingatkan Warga Lotim Segera Sertifikatkan Tanah

Hermanamrullah    Januari 23, 2026   

BPN Ingatkan Warga Lotim Segera Sertifikatkan Tanah

ATR/BPN Lombok Timur

Okenews.net-Masyarakat Kabupaten Lombok Timur diimbau untuk segera mengurus sertifikat tanah. Pasalnya, enam jenis surat tanah lama yakni girik, petuk landrente, letter C, kekitir, pipil, dan verponding tidak lagi diakui sebagai bukti penguasaan atau kepemilikan tanah mulai Februari 2026.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan masa transisi selama lima tahun sejak diterbitkan.

“Mulai Februari 2026, dokumen-dokumen lama itu tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan. Negara hanya mengakui sertifikat hak atas tanah, baik fisik maupun elektronik,” ujar Wibowo yang akrab disapa Wawan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/01/2026).

Ia menjelaskan, surat-surat tanah tersebut sebelumnya diakui sebagai bukti penguasaan tanah dan pembayaran pajak sejak era kolonial hingga diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun saat ini, dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk atau dasar untuk penerbitan sertifikat baru.

Meski demikian, Wawan menegaskan keenam surat tanah lama itu masih dapat digunakan sebagai persyaratan dalam proses sertifikasi, termasuk untuk keperluan jual beli atau penyelesaian sengketa, selama tidak bertentangan dengan putusan pengadilan.

“Di Lombok Timur dan NTB, pipil masih paling banyak ditemui. Sementara letter C atau kekitir relatif jarang karena berasal dari tradisi administrasi di Jawa,” jelasnya.

Wawan juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda proses konversi ke sertifikat guna menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Ia sekaligus menepis isu yang menyebutkan tanah tanpa sertifikat akan diambil alih negara.

“Itu tidak benar. Negara tidak serta-merta mengambil tanah warga. Justru sertifikasi ini untuk melindungi hak masyarakat,” tegasnya.

Program sertifikasi tanah secara masif, lanjut Wawan, telah berjalan hampir di seluruh wilayah Indonesia seiring semakin lengkapnya pemetaan bidang tanah.

“Kami siap membantu masyarakat Lombok Timur yang masih memiliki girik atau pipil untuk segera disertifikatkan. Jangan menunggu sampai Februari 2026,” pungkas Wawan.

Silaturahmi ke Thailand, TGB Apresiasi Festival Akademik dan Dorong Pendidikan Islam Holistik

Hermanamrullah    Januari 22, 2026   

Silaturahmi ke Thailand, TGB Apresiasi Festival Akademik dan Dorong Pendidikan Islam Holistik

Kunjungan TGB ke Thailand Selatan

Okenews.net-Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor (IAIH) Lombok Timur, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi, MA., melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah, Thailand Selatan, Selasa (21/01/2026). Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan tausiah serta peninjauan langsung festival akademik yang digelar oleh santri dan santriwati.

Didampingi Wakil Rektor I IAIH Pancor Dr. Abdul Hayyi Akrom, M.Pd., TGB beserta rombongan terlebih dahulu menyaksikan berbagai penampilan dalam festival akademik. Kegiatan tersebut menampilkan ragam kreativitas, bakat, dan kemampuan intelektual santri dan santriwati, mulai dari bidang akademik hingga seni dan keterampilan.

Festival akademik ini menjadi ruang ekspresi sekaligus sarana pengembangan potensi peserta didik dalam suasana yang edukatif, inspiratif, dan penuh semangat keilmuan.

Pimpinan Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah, Ustadz Abdul Hakim, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kehadiran Rektor IAIH Pancor di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai sebuah kehormatan sekaligus motivasi besar bagi seluruh civitas sekolah.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia atas kehadiran Bapak TGB di Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah. Semoga silaturahmi ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi lembaga kami serta seluruh santri dan santriwati,” ujarnya.

Dalam tausiahnya, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi mengaku terkesan dengan semangat belajar dan kreativitas para santri dan santriwati yang ditampilkan dalam festival akademik tersebut. Ia menilai kegiatan semacam ini sangat penting untuk membentuk generasi yang percaya diri dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Saya merasa sangat bahagia bisa bersilaturahmi sekaligus menyaksikan langsung aktivitas santri dan santriwati dalam festival akademik ini. Semangat belajar dan kreativitas yang ditunjukkan patut diapresiasi dan terus dikembangkan,” ungkap TGB yang juga menjabat Ketua Umum PB NWDI.

Ia mendorong pihak sekolah agar terus menghadirkan berbagai program pendidikan yang mampu menggali, menumbuhkan, dan mengangkat potensi santri dalam beragam disiplin ilmu.

“Sekolah perlu terus mengembangkan kegiatan yang dapat menumbuhkan bakat dan potensi santri dan santriwati di berbagai bidang keilmuan agar mereka siap menghadapi tantangan zaman,” tegasnya.

Lebih lanjut, TGB menyinggung sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW., di mana para sahabat Nabi berasal dari beragam latar belakang profesi. Menurutnya, sejak awal Islam telah menempatkan seluruh bidang kehidupan sebagai ruang pengabdian umat.

“Sejak masa Nabi, para sahabat tidak hanya ulama, tetapi juga pedagang, penyair, petani, dan pengrajin. Semua ranah ilmu dan profesi harus diisi oleh umat Islam. Karena itu, generasi Islam, termasuk di Thailand Selatan, perlu dibekali dengan berbagai disiplin ilmu,” jelasnya.

Ia menutup tausiahnya dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan ilmu dan pembentukan akhlak. Menurutnya, Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah mencerminkan model pendidikan Islam yang ideal.

“Pendidikan Islam harus dibangun di atas keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Sekolah ini menjadi contoh lembaga pendidikan Islam dengan keilmuan yang kuat dan akhlak yang nyata,” pungkasnya.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat semakin mempererat silaturahmi antar-lembaga pendidikan Islam lintas negara, sekaligus menguatkan semangat pendidikan holistik dalam mencetak generasi santri yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi umat serta bangsa.

Puluhan Desa Terkendala Lahan, Pemda Lotim Bentuk Tiga Desk Percepat Koperasi Merah Putih

Hermanamrullah    Januari 22, 2026   

Puluhan Desa Terkendala Lahan, Pemda Lotim Bentuk Tiga Desk Percepat Koperasi Merah Putih

 

Rapat Koordinasi Pembangunan KDKMP

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai tancap gas mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan tiga desk khusus untuk mengurai persoalan lahan yang hingga kini masih menjadi hambatan utama di puluhan desa.

Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan KDKMP yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/01/2026).

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengapresiasi tingginya kehadiran kepala desa dan lurah. Menurutnya, partisipasi tersebut mencerminkan kepatuhan aparatur desa terhadap kebijakan pemerintah, yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

“Kepatuhan terhadap regulasi adalah pilar utama kebijakan, selain sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi,” tegas Sekda.

Ia menjelaskan, rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan beserta kelengkapan KDKMP. Namun di lapangan, pemerintah masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni keterbatasan dan ketidaksiapan lahan.

Bahkan, berdasarkan pemetaan awal, terdapat 14 desa yang sama sekali tidak memiliki potensi lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Selain itu, banyak desa menghadapi kendala teknis lain yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

“Prinsipnya, optimalkan dulu potensi lahan desa. Jangan langsung bergantung pada lahan milik kabupaten atau provinsi,” ujar Juaini.

Untuk itu, Pemkab Lombok Timur membentuk tiga desk khusus yang akan fokus menangani persoalan lahan. Desk tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur.

Data Kodim 1615 Lombok Timur mencatat, kendala pembangunan KDKMP meliputi luas lahan tidak sesuai ketentuan di 36 desa, lokasi tidak strategis (24 desa), lahan berada di wilayah desa lain (14 desa), persoalan perizinan (8 desa), tukar guling (15 desa), penimbunan (11 desa), hingga keberadaan bangunan di atas lahan (22 desa).

Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, menekankan pentingnya verifikasi awal oleh kepala desa sebelum persoalan dibahas lebih lanjut di masing-masing desk.

“Pastikan dulu kondisi lahan di desa masing-masing. Setelah itu baru kita lanjutkan ke pembahasan teknis dan peninjauan lapangan,” ujarnya.

Dengan pembentukan desk ini, Pemkab Lombok Timur berharap seluruh hambatan dapat diurai secara sistematis, sehingga pembangunan Koperasi Merah Putih benar-benar berjalan sesuai target dan memberi dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa.