Dari Sawah, Pasar, dan Desa. Lombok Timur Tumbuh 7,83 Persen di Awal Kepemimpinan Haerul Warisin

Hermanamrullah    Juni 08, 2026   

Dari Sawah, Pasar, dan Desa. Lombok Timur Tumbuh 7,83 Persen di Awal Kepemimpinan Haerul Warisin

Okenews.net – Kabupaten Lombok Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,83 persen pada Triwulan I Tahun 2026, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tertinggi di Pulau Lombok. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah Smart Haerul Warisin-Edwin mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor ekonomi. 

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut seraya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja bersama membangun daerah.

Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh masyarakat Lombok Timur serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Petani yang tetap berproduksi, nelayan yang terus melaut, pedagang yang menggerakkan pasar, pelaku UMKM yang terus tumbuh, dunia usaha dan seluruh OPD yang bekerja sesuai tugasnya masing-masing telah memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini, ujar Bupati.

Menurut Bupati, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur memiliki karakter yang khas karena tidak ditopang oleh keberadaan tambang besar, kawasan ekonomi khusus, maupun pusat industri berskala nasional.

Kita tidak memiliki tambang emas, tidak memiliki KEK seperti Mandalika, tetapi kita memiliki kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Karena itu saya selalu menegaskan bahwa pertanian harus tetap menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi Lombok Timur. Ketika petani kuat, desa bergerak. Ketika desa bergerak, perdagangan tumbuh, daya beli meningkat dan ekonomi daerah ikut berkembang, tegasnya.

Bupati menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor-sektor produktif masyarakat, memperluas akses permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Dr. H Juaini Taufik menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan indikator bahwa arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terimplementasi secara efektif di lapangan.

Menurut Sekda Dr. H JuainiTaufik, sejak awal pemerintahan, Bupati Drs. H Haerul Warisin. M.Si telah memberikan arah yang jelas bahwa pembangunan harus bertumpu pada penguatan ekonomi rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses keuangan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pak Bupati sejak awal menekankan bahwa pembangunan harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Beliau mengarahkan agar seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan yang terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Arahan itu kemudian kita terjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang saling menguatkan, kata Sekda.

Sekda menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari tingginya pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 27,54 persen, tertinggi di antara seluruh lapangan usaha. Kondisi itu menunjukkan meningkatnya inklusi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dan lembaga keuangan formal. 

Menurutnya, berbagai program yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kerja sama dengan perbankan, serta dorongan pemerintah agar masyarakat memanfaatkan rekening yang telah dimiliki mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Kita melihat masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan, memanfaatkan rekening untuk transaksi ekonomi, menabung, menerima pembayaran dan mengembangkan usaha. Ini menunjukkan bahwa upaya memperluas akses keuangan yang selama ini dilakukan mulai memberikan hasil yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda menilai capaian pertumbuhan ekonomi saat ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran bahwa fondasi pembangunan menuju masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing mulai terbentuk.

Pertumbuhan ekonomi 7,83 persen ini menunjukkan bahwa arah pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terlihat hasilnya pada awal pemerintahan. Gagasan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan perlahan terurai dalam berbagai capaian nyata. Kita melihat pertumbuhan yang lebih terarah, lebih merata dan semakin inklusif, ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis bahwa dengan tetap menjadikan pertanian sebagai pondasi ekonomi, memperkuat UMKM, memperluas akses keuangan dan meningkatkan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai akan menjadi pijakan penting menuju Lombok Timur yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing.

Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum ini. Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan,  tutup Bupati.

Halal Bihalal Idul Adha, Kekompakan Pimpinan Lotim Tuai Apresiasi

Hermanamrullah    Mei 28, 2026   

Halal Bihalal Idul Adha, Kekompakan Pimpinan Lotim Tuai Apresiasi

Foto: Halal Bihalal Idul Adha

Okenews.net- Momentum halal bihalal Idul Adha di Kabupaten Lombok Timur berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Kebersamaan yang terlihat antara unsur pimpinan daerah dinilai menjadi simbol harmoninya kepemimpinan dalam membangun daerah.

Dalam suasana sederhana namun penuh makna itu, Bupati Lombok Timur tampak menyambut Wakil Bupati dengan penuh keakraban dan rasa hormat. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Lombok Timur, Saparwadi.

Menurutnya, momen itu menunjukkan kedewasaan dan keteladanan seorang pemimpin dalam menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan pemerintahan.

“Hal seperti ini penting dilihat masyarakat. Kehangatan dan kebersamaan pimpinan daerah menunjukkan bahwa pemerintahan dibangun dengan rasa saling menghargai. Itu menjadi energi positif bagi masyarakat,” ujar Saparwadi.

Ia juga menilai kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam momentum tersebut mencerminkan profesionalisme birokrasi yang matang. Sikap Sekda dinilai menunjukkan kesiapan dalam menjaga stabilitas dan mendukung jalannya roda pemerintahan secara maksimal.

“Sekda menunjukkan sikap profesional dan memahami posisinya sebagai penguat jalannya pemerintahan serta pelayan administrasi daerah. Kehadiran seperti itu penting untuk menjaga keharmonisan antara kepemimpinan politik dan birokrasi,” tambahnya.

Saparwadi menegaskan, halal bihalal Idul Adha bukan hanya sekadar seremoni silaturahmi, melainkan simbol persatuan dan kekompakan para pemimpin daerah dalam menjaga arah pembangunan Lombok Timur.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan contoh kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan keteduhan, etika, dan rasa saling menghormati dalam setiap momentum publik.

“Ketika pemimpin menunjukkan ketulusan, saling menghormati, dan birokrasi berjalan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tutupnya.

Lotim Raih Penghargaan Creative Financing, Bupati Iron Apresiasi Kinerja Daerah

Hermanamrullah    Mei 19, 2026   

Lotim Raih Penghargaan Creative Financing, Bupati Iron Apresiasi Kinerja Daerah

Foto: Bupati Lotom asaat Menerima Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Bupati Haerul Warisin menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kategori creative financing pada ajang regional Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Senggigi, Selasa (19/5).

Dalam kategori tersebut, Lombok Timur berhasil meraih posisi kedua dan unggul dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sementara posisi pertama diraih Kabupaten Lombok Barat.

Atas capaian itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp 2 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Kategori creative financing sendiri menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Penilaian mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, hingga efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan BLUD.

Selain itu, aspek kerja sama dengan badan usaha melalui skema KPDBU, digitalisasi layanan, tata kelola keuangan, serta konsistensi opini LKPD juga menjadi indikator utama dalam penilaian.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah sekaligus dukungan tambahan fiskal.

“Tujuan kita adalah memberikan apresiasi prestasi sekaligus tambahan insentif fiskal. Dana itu digunakan untuk APBD dan bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja tidak terduga,” ujarnya.

Penghargaan tersebut diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain kategori creative financing, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada daerah berprestasi dalam pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.

Kapolres Lotim Pimpin Sertijab Kasat Intelkam dan Dua Kapolsek

Hermanamrullah    Mei 13, 2026   

Kapolres Lotim Pimpin Sertijab Kasat Intelkam dan Dua Kapolsek

Foto: Serah Terima Jabatan (Sertijab)

Okenews.net – Kapolres Polres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Intelkam, Kapolsek Aikmel, dan Kapolsek Pringgasela, Rabu (13/5).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Lombok Timur itu menjadi bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polri guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam institusi Polri sebagai bagian dari pengembangan karier dan peningkatan kinerja personel.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan penting untuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier anggota. Kami berharap pejabat yang baru segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah tugas masing-masing,” ujar Kapolres.

Adapun pejabat yang menjalani sertijab yakni AKP Sayum sebagai Kasat Intelkam, IPTU Ichwan Satriawan sebagai Kapolsek Aikmel, dan IPTU Arif Budiman sebagai Kapolsek Pringgasela.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Menurutnya, pergantian pejabat di lingkungan Polres Lombok Timur merupakan langkah strategis untuk menjaga optimalisasi kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Lotim Dorong Pajak Digital, Bupati Launching SIPDAH Berbasis QRIS

Hermanamrullah    Mei 04, 2026   

Lotim Dorong Pajak Digital, Bupati Launching SIPDAH Berbasis QRIS

Foto: Bupati Beserta Jajaran dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi meluncurkan sistem pembayaran digital melalui aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH), Senin (4/5). Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rupatama I Kantor Bupati.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transaksi keuangan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Selain itu, digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati Haerul Warisin mengungkapkan, Lombok Timur telah mencatat berbagai capaian sepanjang 2025, termasuk meraih penghargaan nasional dalam bidang digitalisasi melalui TP2DD. Namun, menurutnya, mempertahankan prestasi tersebut menjadi tantangan tersendiri.

“Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraih. Karena itu, kita harus terus berinovasi dan mencari strategi terbaik agar capaian ini bisa dipertahankan,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi PAD Lombok Timur pada 2025 tercatat mencapai 99,50 persen dengan capaian pendapatan menyentuh 101 persen. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan pentingnya transformasi berkelanjutan, terutama dalam memanfaatkan teknologi. Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak lagi bergantung pada sistem konvensional.

“Ke depan, seluruh transaksi diarahkan non-tunai dan terintegrasi dalam sistem digital berbasis data. Semua OPD penghasil PAD wajib menerapkan sistem ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa penerapan SIPDAH bertujuan mengoptimalkan strategi peningkatan PAD melalui integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Ia menyebutkan, sistem tersebut mencakup sembilan jenis pajak daerah dan kini telah bertransformasi dari metode pembayaran statis menjadi lebih dinamis dengan dukungan QRIS. Selain itu, seluruh transaksi pajak akan terdata menggunakan identitas wajib pajak berbasis nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan penerapan sistem ini, pemerintah daerah berharap kepatuhan wajib pajak meningkat serta sinergi antar OPD semakin kuat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Pusat Informasi Geopark Rinjani Resmi Beroperasi, Dorong Pariwisata dan Edukasi di Sembalun

Hermanamrullah    Mei 02, 2026   

Pusat Informasi Geopark Rinjani Resmi Beroperasi, Dorong Pariwisata dan Edukasi di Sembalun

Foto: Sekertaris Daerah Lombok Timur Bersama Gubernur TB

Okenews.net – Pemerintah resmi mengoperasikan Pusat Informasi Geopark Rinjani di kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu malam (2/5). Peresmian fasilitas tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa bangunan tersebut merupakan aset daerah yang sebelumnya sempat tidak memiliki fungsi yang jelas setelah selesai dibangun. Bahkan, kata dia, bangunan itu nyaris dibongkar karena belum memberikan manfaat.

“Alhamdulillah kini sudah difungsikan sebagai pusat informasi yang mendukung pengembangan geopark,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan pusat informasi ini menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang Geopark Rinjani hingga memperoleh pengakuan internasional. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong pengakuan tersebut.

Juaini optimistis, di bawah kepemimpinan General Manager yang baru, kawasan Geopark Rinjani akan berkembang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor pariwisata melalui konsep 3A, yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.

“Dari ketiga aspek itu, atraksi masih menjadi tantangan. Perlu lebih banyak inovasi agar daya tarik wisata semakin meningkat dan berdampak pada PAD,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyebut peresmian pusat informasi ini sebagai langkah strategis, mengingat lokasi tersebut juga memiliki nilai sejarah pascagempa 2018. Ia mengakui pembangunan sempat terhenti, namun akhirnya dapat diselesaikan berkat kerja keras berbagai pihak.

Iqbal juga mengungkapkan bahwa Geopark Rinjani kembali mempertahankan status “Green Card” dari UNESCO setelah melalui proses revalidasi internasional di Paris, Prancis. Status ini memastikan kawasan tersebut tetap masuk dalam jaringan geopark dunia.

Meski demikian, UNESCO memberikan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti dalam empat tahun ke depan. Di antaranya peningkatan kualitas informasi geosite, penguatan infrastruktur pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, pengembangan fasilitas edukasi, serta pengelolaan wisata di kawasan Kepulauan Gili.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi di pusat informasi tersebut, termasuk penyiapan sumber daya manusia yang kompeten.

Di tengah keterbatasan anggaran, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap berinovasi dan menjaga komitmen dalam pengembangan kawasan.

“Geopark ini harus dijaga bersama. Keseimbangan antara geologi, hayati, dan budaya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan beroperasinya Pusat Informasi Geopark Rinjani, diharapkan kawasan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga mampu mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemda Lotim Dorong Sterilisasi Anjing Liar, Wabup: Bukan Eliminasi, Tapi Solusi Berkelanjutan

Hermanamrullah    April 30, 2026   

Pemda Lotim Dorong Sterilisasi Anjing Liar, Wabup: Bukan Eliminasi, Tapi Solusi Berkelanjutan

Foto: Wakil Bupati Lotim Saat Menerima Pihak NGO dalam Mengatasi Keresahan Masyarakat Terhadap Anjing Liar

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengintensifkan upaya pengendalian populasi anjing liar menyusul meningkatnya keresahan masyarakat akibat sejumlah kasus gigitan dalam beberapa waktu terakhir.

Melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, langkah yang ditempuh difokuskan pada program sterilisasi dan vaksinasi. Upaya tersebut dibahas dalam workshop yang digelar di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kamis (30/4), dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tenaga kesehatan hewan, Dinas Kesehatan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO).

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan, pendekatan eliminasi terhadap anjing liar bukan lagi menjadi pilihan utama. Selain dinilai kurang efektif, langkah tersebut juga berpotensi menimbulkan sorotan, mengingat Lombok merupakan daerah tujuan wisata.

“Penanganan harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Eliminasi bukan solusi yang direkomendasikan, yang paling efektif adalah sterilisasi, namun harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak sporadis,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia mengakui, pelaksanaan sterilisasi menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran dan belum adanya data pasti terkait populasi anjing liar di Lombok Timur. Karena itu, keterlibatan NGO, termasuk yang berasal dari Jerman, diharapkan dapat memberikan dukungan serta alternatif solusi yang realistis untuk diterapkan.

“Melalui workshop ini, kita ingin merumuskan opsi mana yang bisa dikerjakan pemerintah daerah dan mana yang bisa didukung oleh mitra,” tambahnya.

Selain itu, Wabup juga menyoroti persoalan sampah yang kerap menjadi sumber makanan bagi anjing liar. Ia mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah sebagai langkah sederhana yang berdampak besar dalam mengurangi populasi hewan tersebut di lingkungan permukiman.

Data tahun 2025 mencatat lebih dari 170 kasus gigitan anjing liar di Lombok Timur. Sementara pada 2026, hingga pertengahan tahun, sudah terjadi sekitar 70 kasus. Meski demikian, daerah ini masih berstatus bebas rabies, yang diharapkan tetap dapat dipertahankan.

Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pengendalian anjing liar yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di Lombok Timur.

Lotim Peringati HUT Otda ke-30, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kemajuan

Hermanamrullah    April 27, 2026   

Lotim Peringati HUT Otda ke-30, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Kemajuan

Foto: Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/4). Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taufik, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah harus mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menindaklanjuti pesan tersebut, Sekda Lombok Timur memaparkan sejumlah capaian daerah yang dinilai membanggakan. Di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur berhasil menempati peringkat keempat dalam indeks pembangunan terbaik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah pada akhir 2025 tercatat mencapai 4,93 persen, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di NTB.

“Capaian ini merupakan hasil nyata dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Juaini di hadapan peserta apel.

Selain itu, Lombok Timur juga mencatat berbagai prestasi nasional, di antaranya sebagai kabupaten terbaik dalam percepatan digitalisasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat nasional, serta pengendalian inflasi terbaik di kawasan NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Tak hanya itu, daerah ini juga meraih penghargaan sebagai pengelola keuangan daerah terbaik tahun 2025 dalam program inklusi keuangan.

Sekda menambahkan, berbagai insentif dan penghargaan yang diterima akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah mendorong inovasi, termasuk dalam penguatan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi layanan.

“Keberhasilan ini bukan hasil kerja individu, melainkan kerja bersama. Kita harus terus mempertahankan inovasi dan berbagi pengalaman untuk kemajuan Lombok Timur ke depan,” tegasnya.

TMMD ke-128 Resmi Dibuka di Suralaga, Fokus Percepat Pembangunan Desa

Hermanamrullah    April 22, 2026   

TMMD ke-128 Resmi Dibuka di Suralaga, Fokus Percepat Pembangunan Desa

Okenews.net- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang mewakili Bupati H. Haerul Warisin, dalam upacara di Lapangan Suralaga, Rabu (22/4).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“TMMD menjadi bukti nyata Operasi Bhakti TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah, sekaligus menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa TNI memiliki sejarah panjang yang berakar dari rakyat, sehingga program seperti TMMD dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai tersebut melalui aksi langsung di tengah masyarakat.

Pada pelaksanaan tahun ini, kegiatan dipusatkan di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga. Sejumlah program fisik menjadi prioritas, di antaranya pembangunan empat unit sumur bor dan satu bak penampungan air, rehabilitasi dua rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan satu unit MCK, serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa rabat jalan usaha tani sepanjang 60 meter dan talut sepanjang 1.130 meter.

Sekda mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh wilayah pembangunan secara bersamaan. Oleh karena itu, TMMD dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Komandan Kodim 1615/Lombok Timur selaku Dansatgas TMMD ke-128, Letkol Inf. Eky Anderson, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel dan anggaran secara maksimal untuk mendukung kelancaran program yang berlangsung selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait diterjunkan dalam kegiatan ini. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan program non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, rekrutmen TNI, penanggulangan bencana, hingga edukasi kesehatan terkait stunting dan keluarga berencana.

Tak hanya itu, Satgas TMMD juga akan melakukan penanaman 1.000 pohon serta memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan.

Program TMMD ke-128 ini didukung melalui kolaborasi pendanaan dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dan anggaran Mabes TNI.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekda. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan penanganan stunting, paket sembako, serta bantuan Basic Charity Device (BCD) kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke lokasi sasaran fisik di Desa Paok Lombok oleh Sekda bersama Danrem 162/Wira Bhakti dan jajaran Forkopimda.

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Hermanamrullah    April 20, 2026   

Lotim Masuk Nominasi Nasional, Inovasi Pembiayaan Daerah Jadi Sorotan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Daerah ini masuk dalam nominasi kabupaten berprestasi pada ajang Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.

Penilaian dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/4). Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin hadir bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan capaian serta inovasi yang telah dijalankan.

Di hadapan tim penilai, Bupati memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset daerah, pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR), hingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pada 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp556 miliar. Capaian tersebut didukung oleh digitalisasi sistem melalui penerapan SIPDAH terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, serta kolaborasi dengan platform e-commerce. Tahun 2026, Pemda menargetkan seluruh pajak daerah dilakukan secara non-tunai, seluruh desa aktif digital, serta mayoritas wajib pajak menggunakan kanal digital dengan sistem pemantauan real-time.

Selain mengejar pendapatan, Pemda juga menekankan peran BUMD sebagai penyedia layanan publik. Enam BUMD yang dimiliki diarahkan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemda menerapkan skema pemanfaatan melalui kerja sama operasional dengan pihak ketiga. Hasilnya dibagi dengan komposisi 40 persen untuk daerah dan 60 persen bagi mitra, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga mengalami transformasi melalui penerapan BLUD pada rumah sakit dan puskesmas. Skema ini dinilai memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga layanan dapat ditingkatkan secara efisien tanpa mengedepankan keuntungan semata.

Pemda juga mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat penanganan wilayah rawan gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Penilaian ini melibatkan tim dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Ditjen Otonomi Daerah. Pemenang nantinya akan ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.

Gas LPG 3 Kg Masih Langka, DPRD Lombok Timur Desak Pembentukan Satgas

Hermanamrullah    April 06, 2026   

Gas LPG 3 Kg Masih Langka, DPRD Lombok Timur Desak Pembentukan Satgas

Dprd Lombok Timur

Okenews.net- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Senin (6/4/2026) belum juga teratasi. Kondisi ini memicu reaksi DPRD Lombok Timur yang memanggil Dinas Perdagangan bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi.

Meski pemerintah daerah telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke agen dan pangkalan, distribusi gas bersubsidi tersebut dinilai masih belum berjalan optimal. Di lapangan, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan LPG, bahkan harus antre berjam-jam tanpa jaminan memperoleh jatah.

Situasi ini menjadi sorotan serius karena LPG 3 kg merupakan kebutuhan utama bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Kelangkaan juga berdampak pada lonjakan harga di tingkat pengecer yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000 per tabung.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPRD Lombok Timur, Koordinator Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) Lotim, Hadi Tamara, mengkritik keras kinerja pemerintah daerah dan pihak terkait distribusi. Ia menilai pemerintah terkesan tidak hadir di tengah kesulitan masyarakat.

“Fakta di lapangan, masyarakat tidak mendapatkan gas. Lalu di mana peran pemerintah?” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, menyatakan pihaknya terus melakukan pengawasan distribusi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Ia memastikan pemantauan akan tetap dilakukan agar distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, menegaskan perlunya langkah tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan aparat penegak hukum.

Menurutnya, praktik penimbunan, penjualan di atas HET, hingga penyalahgunaan LPG bersubsidi harus ditindak tanpa kompromi.

“Semua pihak yang melanggar harus ditindak tegas agar distribusi kembali normal dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.

Kasat Reskrim Lotim Bentuk Tim Khusus, Pengawasan LPG Diperketat

Hermanamrullah    April 06, 2026   

Kasat Reskrim Lotim Bentuk Tim Khusus, Pengawasan LPG Diperketat

Kasat Reskrim Lombok Timur

Okenews.net- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur mulai memperketat pengawasan terhadap distribusi gas LPG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya dugaan praktik penimbunan yang dinilai merugikan masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Iptu Ari Kusnandar, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memperkuat pengawasan di lapangan, khususnya di sektor minyak dan gas (migas).

“Tim ini kami bentuk agar pemantauan di lapangan bisa lebih intensif dan terarah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Tim tersebut akan bekerja mendukung Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dalam menelusuri dugaan penimbunan LPG di sejumlah wilayah di Lombok Timur. Saat ini, proses penyelidikan masih terus berjalan.

“Belum ada temuan penimbunan, tapi penyelidikan tetap kami lanjutkan sebagai tindak lanjut dari atensi Polda NTB,” jelasnya.

Ari menegaskan, pihak kepolisian tidak akan ragu menindak tegas pelaku pelanggaran jika terbukti melakukan penimbunan, karena dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga LPG di masyarakat.

Selain itu, kepolisian juga menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran dalam distribusi LPG, seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Lombok Timur akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan guna melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Tak hanya itu, kebutuhan LPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Namun, Ari mengingatkan agar penggunaan LPG subsidi 3 kilogram tetap sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

Di akhir keterangannya, Ari juga membuka ruang komunikasi dengan insan pers. Ia mengajak wartawan untuk turut memberikan informasi jika menemukan dugaan pelanggaran di lapangan.

Ia pun membantah isu yang menyebut dirinya kurang terbuka dengan media.

“Tidak benar. Saya justru ingin komunikasi dengan rekan-rekan wartawan tetap berjalan baik,” tegasnya.

Puluhan CPMI Diduga Dikadali, PT Shabi Lombok Bersaudara Gagal Berangkatkan, Uang Miliaran Raib!

Hermanamrullah    April 06, 2026   

Puluhan CPMI Diduga Dikadali, PT Shabi Lombok Bersaudara Gagal Berangkatkan, Uang Miliaran Raib!

PT. Shabi Lombok Bersaudara

Okenews.net– Harapan puluhan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mengubah nasib di negeri orang justru berubah menjadi mimpi buruk. PT Shabi Lombok Bersaudara diduga gagal memberangkatkan mereka setelah bertahun-tahun menunggu, meski para korban telah menyetor uang dalam jumlah besar.

Bukan sekadar janji kosong, para CPMI mengaku telah menyerahkan dana hingga puluhan juta rupiah per orang. Namun ironisnya, hingga kini keberangkatan yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. Yang tersisa hanyalah ketidakpastian dan kekecewaan mendalam.

Situasi ini memicu kecurigaan serius. Para korban mulai mempertanyakan transparansi perusahaan yang dinilai minim kejelasan. Jadwal keberangkatan tak pernah pasti, sementara pengembalian dana juga tak kunjung tuntas.

Salah seorang korban mengungkapkan, dirinya sempat mencium kejanggalan saat negara tujuan terus berubah di tengah proses. Merasa tak yakin, ia memilih membatalkan keberangkatan dan meminta uangnya dikembalikan.

“Sudah saya ajukan pengembalian, tapi sampai sekarang tidak jelas. Uang saya hanya dikembalikan sedikit, bahkan tidak sampai setengah. Alasannya dipakai untuk proses berkas,” ujarnya Senin, 6/4/2026

Padahal, dalam perjanjian awal disebutkan dana tidak akan digunakan sebelum keberangkatan. Bahkan ditegaskan, jika keberangkatan batal, uang wajib dikembalikan sepenuhnya. Fakta di lapangan justru berbanding terbalik.

Jika diakumulasi, total kerugian yang dialami para CPMI diduga mencapai miliaran rupiah. Angka tersebut bukan hanya soal nominal, tetapi juga menggambarkan harapan besar yang kini seolah lenyap tanpa kepastian.

Lebih parah lagi, sebagian korban mengaku hanya menerima janji demi janji tanpa realisasi. Tak sedikit yang kini terlilit utang karena biaya yang telah disetorkan, membuat kondisi ekonomi mereka semakin terpuruk.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan maupun kuasa hukumnya belum membuahkan hasil. Tidak ada keterangan resmi yang diberikan, seolah mempertegas tanda tanya besar di balik kasus ini.

Para korban kini hanya berharap satu hal: kejelasan dan tanggung jawab. Namun jika terus dibiarkan tanpa kepastian, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses penempatan kerja ke luar negeri.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum PT Shabi Lombok Bersaudara Eko Rahady mengatakan, terkair dengan persoalan yang terjadi di PT Shabi Lombok Bersaudara. ” Terkait dengan persoalan itu, nanti kita carikan solusi,”katanya.

Bupati Lotim Perkuat Sinergi ke KSP, Dorong Kunjungan Presiden dan Proyek Strategis

Hermanamrullah    Maret 26, 2026   

Bupati Lotim Perkuat Sinergi ke KSP, Dorong Kunjungan Presiden dan Proyek Strategis

Kunjungan Bupati Lotim Kr Deputi II Bidang Perekonomian

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Popy Rufaidah, pada Kamis (26/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong efektivitas program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Dalam audiensi itu, Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan berbagai program nasional dapat berjalan optimal di daerah. Sinergi ini dinilai penting guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Lombok Timur. Bupati berharap kunjungan tersebut dapat segera terealisasi, sekaligus menjadi momentum peresmian sejumlah proyek strategis.

Adapun proyek yang diusulkan untuk diresmikan antara lain Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ekas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. KNMP di Ekas bahkan diproyeksikan menjadi model percontohan bagi koperasi serupa di wilayah lain.

Selain itu, pertemuan juga membahas perkembangan program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi menekan angka pengangguran. Lombok Timur sendiri tercatat memiliki jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbanyak di Nusa Tenggara Barat.

Melalui audiensi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BPN Lotim Gandeng Kejari Sosialisasikan PTSL 2026 di Desa Dadap

Hermanamrullah    Maret 11, 2026   

BPN Lotim Gandeng Kejari Sosialisasikan PTSL 2026 di Desa Dadap

Sumber: Humas BPN Lombok Timur

Okenews.net -Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur terus mendorong percepatan legalitas kepemilikan tanah masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menggelar penyuluhan hukum PTSL Tahun Anggaran 2026 di Kantor Desa Dadap, Kecamatan Sambelia, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yakni Kasubsi Pertimbangan Hukum Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rifngatul Ulfa, S.H. Kehadiran pihak kejaksaan bertujuan memberikan pemahaman hukum sekaligus pengawalan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

Dalam pemaparannya, Rifngatul menegaskan bahwa PTSL tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atas aset yang dimiliki.

“Kejaksaan hadir untuk memberikan pertimbangan hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Dengan proses yang sesuai regulasi, diharapkan tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya di hadapan warga dan perangkat desa yang mengikuti kegiatan tersebut.

Selain memberikan pemahaman hukum, penyuluhan juga membahas secara rinci tahapan pendaftaran tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, hingga ketentuan biaya yang mengacu pada SKB Tiga Menteri. Sinergi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah praktik pungutan liar dalam pelaksanaan program.

Masyarakat Desa Dadap terlihat antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan itu untuk berkonsultasi langsung terkait status tanah warisan maupun lahan tempat tinggal yang belum bersertifikat.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menyampaikan bahwa PTSL merupakan program prioritas pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

“Program ini memberikan sertifikat tanah secara gratis dari sisi biaya sertifikasi. Kami menggandeng Kejaksaan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan pelayanan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga mengimbau warga Desa Dadap agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen kepemilikan tanah serta memasang patok batas lahan secara mandiri dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini, BPN berharap pelaksanaan PTSL 2026 di wilayah Kecamatan Sambelia dapat berjalan lancar serta menghasilkan data pertanahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Hermanamrullah    Maret 07, 2026   

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Foto Istimewa: Sekertaris Daerah Lotim Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Okenews.net- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada masyarakat dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare.

Penyerahan SK berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi Wisata Edukasi Terpadu dan Camping Area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Dari enam SK yang diserahkan, lima di antaranya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sementara satu SK diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.

“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak dan ibu masuk kawasan hutan harus berhadapan dengan polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal untuk mengelolanya,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar tiga juta hektare yang melibatkan 1,34 juta kepala keluarga.

Sementara di NTB, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Presiden pun telah memerintahkan agar potensi tersebut segera diproses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain penyerahan SK, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program perhutanan sosial tersebut. Menurutnya, sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur sebagian besar tinggal di kawasan pinggiran hutan.

“Dengan kebijakan ini, daerah memiliki peluang besar untuk terus menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berpihak kepada masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika sebelumnya masyarakat harus melalui proses panjang hingga ke Jakarta untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan, kini proses tersebut jauh lebih mudah dan berpihak pada masyarakat kecil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset alam. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah pengajuan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat.

Sekda optimistis, dengan tata kelola yang baik, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sekaligus mendorong pembangunan daerah di Lombok Timur.

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Hermanamrullah    Maret 04, 2026   

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Humas, BPN Lombok Timut

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengintensifkan persiapan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan menggelar penyuluhan di Kantor Lurah Kelayu Jorong, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kejaksaan dan Bapenda Lombok Timur. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait tahapan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam program PTSL.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran proses sertifikasi tanah.

“Program PTSL ini akan berjalan cepat dan lancar jika masyarakat sudah menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal. Mulai dari fotokopi KTP, KK, SPPT PBB, hingga alas hak atau bukti penguasaan tanah,” tegas Darmawan.

Selain kelengkapan administrasi, pihaknya juga menekankan pentingnya kejelasan batas bidang tanah. Warga diminta aktif memasang patok batas yang telah disepakati bersama pemilik lahan yang berbatasan langsung guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Penentuan dan pemasangan patok batas tanah adalah tanggung jawab bersama. Jika batas sudah jelas dan disepakati, proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga target PTSL Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur dapat tercapai optimal. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis mendorong Lombok Timur menuju status Kabupaten Lengkap yang tertib administrasi pertanahan.

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Hermanamrullah    Maret 03, 2026   

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Haerul Warisin menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (3/3/2026) di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya perbaikan strategi manajemen untuk menekan angka kredit macet dan meningkatkan keuntungan perusahaan daerah tersebut.

Didampingi Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya, Bupati menyebut rasio keuntungan dan kredit macet PT Selaparang Finansial belum ideal. Ia mengungkapkan, laba perusahaan masih di bawah 5 persen, sementara kredit macet berada di atas 10 persen.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, ia meminta jajaran direksi dan karyawan lebih fokus pada penagihan piutang, dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar seluruh kebijakan perusahaan diambil secara kolektif dan berbasis kajian, bukan keputusan sepihak.

“BUMD ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas bisnis dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana yang tersedia, menurutnya, harus lebih produktif dan tidak sekadar mengendap di perbankan.

“Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Kredit macet harus turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal meski terdapat pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.

Ia menegaskan, masa ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PT Selaparang Finansial melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tetap bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional.

Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan ini menempatkan SDM sebagai aset utama, termasuk dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial daerah, seperti safari Ramadan, santunan anak yatim, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dan petugas kebersihan.

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Hermanamrullah    Maret 02, 2026   

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

Lotim Percepat Akses Keuangan, Bupati Dorong UMKM Bebas dari Rentenir

Hermanamrullah    Februari 27, 2026   

Lotim Percepat Akses Keuangan, Bupati Dorong UMKM Bebas dari Rentenir

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Jumat (27/02/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi program tahun 2025 sekaligus merumuskan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, kemudahan layanan keuangan yang cepat dan terpercaya dapat menjadi salah satu kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya cukup besar. Untuk mendukung sektor tersebut, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan senilai Rp20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha agar tidak lagi bergantung pada pinjaman dari rentenir yang kerap membebani masyarakat.

Selain bantuan langsung, Pemkab Lombok Timur juga menjalankan program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang). Program ini memberikan akses pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat guna memperkuat permodalan usaha.

Tidak hanya itu, berbagai program inklusi keuangan juga terus dikembangkan. Di antaranya Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan TPAKD. Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan keuangan syariah, literasi keuangan, serta digitalisasi di lingkungan pondok pesantren.

Sementara untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini, pemerintah juga mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menargetkan setiap pelajar memiliki rekening tabungan.

Bupati Haerul Warisin turut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada Lombok Timur. Ia menilai kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap berbagai capaian daerah di tingkat nasional.

Berkat kerja sama tersebut, Lombok Timur berhasil menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah Indonesia Timur yang meraih Juara 1 TPAKD tingkat nasional.

Selain itu, pada tahun ini Lombok Timur juga meraih sejumlah penghargaan nasional lainnya, seperti Juara 1 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama. Program-program TPAKD harus kita dukung bersama karena akses keuangan yang cepat dan mudah merupakan hak masyarakat,” tegasnya.