www.okenews.net: NTB
Tampilkan postingan dengan label NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NTB. Tampilkan semua postingan

Rabu, 27 Agustus 2025

Tiga Siswa MAN 1 Lotim Raih Juara Lomba OS2N dan FLS3N NTB

Hj Surodiana (kiri) dan para juara bersama gurunya
Okenews.net - Kemendikdasmen gelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) secara berjenjang mulai tingkat sekolah, kabupaten, provinsi dan nasional.


"Pada lomba FLS3N dan O2SN tingkat provinsi NTB 2025, tiga siswa MAN 1 Lotim berhasil meraih prestasi," papar tim prestasi MAN 1 Lotim, Hj Siti Surodiana pada wartawan, Rabu (27/08/2025).

Tiga siswa itu yakni Rasyidul Majid XII IPS pada lomba O2SN silat sukses meraih juara 3, Muzayyin Habibi siswa XI IPS meraih juara 3 lomba FLS3N bidang Fotografi dan Haifa Atsil XII IPA 2 juara 3 lomba FLS3N bidang Disain Poster.

Atas torehan prestasinya, ketiga siswa MAN 1 Lotim peraih juara ini berhasil membawa pulang sertifikat juara dan piala ditambah apresiasi dari madrasah. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata semangat belajar siswa tidak hanya terwujud di ruang kelas, tetapi di arena seni dan olahraga.

"Dengan tekad dan latihan yang konsisten, mereka mampu membuktikan diri mampu bersaing di tingkat provinsi, menghadapi peserta terbaik dari kabupaten dan kota lain di NTB," Imbuh Dian.

Kebanggaan ini tidak hanya milik para juara, tetapi juga seluruh keluarga besar MAN 1 Lotim. Dukungan para guru, doa dari orang tua, hingga semangat dari teman-teman sebaya menjadi energi yang mengiringi perjalanan ketiganya hingga meraih kemenangan.

Harapannya, prestasi ini tidak berhenti sampai di sini. MAN 1 Lotim berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi lahirnya talenta-talenta baru yang siap tampil di ajang lebih tinggi, baik tingkat nasional maupun internasional.

Dengan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan, madrasah optimis siswa-siswinya akan terus mencetak prestasi dan membawa nama baik Lombok Timur serta NTB di kancah yang lebih luas.

Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, tak bisa menutupi rasa bangganya. Baginya, kemenangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang madrasah dalam mendampingi potensi anak-anak.

“Kami bersyukur atas prestasi ini. Dukungan dan pembinaan akan terus kami lakukan agar siswa tidak hanya juara, tetapi juga punya mental tangguh. Minat dan bakat mereka adalah bekal berharga untuk masa depan,” ujarnya.

Pihak madrasah akan terus memberikan suport dan dukungan pembinaan bagi siswa agar prestasi dan mental siswa terus berkembang termasuk kita berharap agar minat bakat siswa menjadi bekal mereka dimasa datang.

Prestasi tiga siswa ini seolah menjadi pesan kuat, pendidikan bukan hanya soal angka di rapor, melainkan juga tentang memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, berjuang, dan mengukir sejarah kecil dalam hidup mereka.

Kamis, 21 Agustus 2025

Universitas Hamzanwadi Bersama BTPN Syariah Gelar Rekrutmen Pegawai

Puluhan peserta ikuti rekrutmen dari berbagai daerah di NTB 
Okenews.net - Universitas Hamzanwadi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak nyata bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan rekrutmen pegawai bersama BTPN Syariah, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kegiatan rekrutmen ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini dibuka untuk lulusan SMA/sederajat, D3, dan S1 dengan posisi Community Officer, yakni tenaga profesional yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui layanan perbankan syariah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Rektor I BidangAkademik Universitas Hamzanwadi, Dr. Abdullah Muzakkar, M.Si, Kepala Pusat Karir dan Kerjasama Alumni Dr. Muhamad Ali, M.Si. Kehadiran pimpinan universitas menunjukkan dukungan penuh kampus dalam memperluas akses karier bagi mahasiswa dan alumni.

Wakil Rektor Dr. Abdullah Muzakkar, M.Si menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi universitas dalam menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja yang sekarang ini relatif sulit bagi lulusan perguruan tinggi.

Melalui kegiatan ini, Universitas Hamzanwadi tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjembatani peluang kerja bagi lulusan serta masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

“Universitas Hamzanwadi tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga pada pemberian akses yang luas terhadap peluang kerja, sebagai bentuk nyata dukungan bagi kemandirian, karier, dan masa depan mahasiswa maupun alumni.” Jelasnya.

Menurutnya, rekrutmen bersama BTPN Syariah ini menjadi bukti nyata bagaimana kampus berperan dalam mengimplementasikan tagline ‘Kampus Berdampak’ yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek.

Sementara itu, Kepala Pusat Karir dan Kerjasama Alumni Universitas Hamzanwadi Dr. Muhamad Ali, M.Si menegaskan, pihak kampus aktif menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi mahasiswa dan alumni.

“Inilah bentuk nyata kehadiran kampus yang berdampak. Alumni tidak hanya diberi bekal pengetahuan, tetapi juga didukung dalam menemukan jalan karier terbaik melalui kolaborasi strategis, jaringan kemitraan, serta akses rekrutmen kerja yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menegaskan, BTPN Syariah menawarkan berbagai fasilitas dan benefit menarik bagi pegawai yang lolos seleksi, mulai dari pendapatan tetap, insentif, tunjangan hari raya (THR) dua kali gaji, jaminan kesehatan.

“Termasuk kesempatan beasiswa S1, perjalanan ke luar negeri, dan ibadah umroh. Seluruh proses seleksi ini dilaksanakan secara gratis tanpa pungutan biaya dan berlangsung dengan tertib,” sambungnya.

 

 

Selasa, 17 Juni 2025

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Serap Aspirasi di Sekolah Kejuruan

Okenews.net-Pada masa reses persidangan ketiga (III) pada 28 Mei hingga 23 Juni ini, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lingsar, Lombok Barat NTB, Senin (16/06). Kunjungan ini untuk menyerap aspirasi dan membuka resmi kegiatan pelatihan jurnalistik siswa-siswi SMK Negeri 1 Lingsar.


Saat membuka kegiatan pelatihan jurnalistik dengan tema jurnalistik zaman now dan media sosial ini, Fauzan mengatakan, di era digitalisasi saat ini, semua warga bisa berperan ganda sebagai jurnalis sekaligus konsumen media. Namun permasalahannya saat ini, kemajuan teknologi informasi dan munculnya berbagai macam media sosial tidak sebanding dengan kurangnya kebiasaan membaca masyarakat. Akibatnya seringkali muncul berita-berita tidak benar atau hoax.

Karena itu, Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan Pulau Lombok ini mengingatkan, agar setiap warga selalu membiasakan diri melakukan verifikasi jika mendapatkan informasi dari media sosial. 


“Biasakan untuk selalu mengecek apakah informasi yang disebarkan di medsos itu benar atau tidak. Lakukan verifikasi, agar tidak ikut terjebak menyebarkan berita bohong atau hoax. Ada baiknya selalu menggunakan prinsip-prinsip jurnalsitik dalam menyebarkan konten di medsos,” kata Bupati Lombok Barat dua periode ini. 


Kepala SMK Negeri 1 Lingsar,  Irwan Ardityajaya menyatakan, sangat menghargai dan  mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi II DPR RI untuk membuka kegiatan pelatihan jurnalistik sekaligus dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat di SMK Negeri 1 Lingsar.


“Tetima kasih Pak Fauzan sudah memfasilitasi kegiatan pelatihan jurnalsitik ini dan bersedia menampung aspirasi kami guru-guru untuk kemajuan SMK Negeri 1 Lingsar,” kata Irwan.


Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat pada pertemuan ini terungkap, SMK Negeri 1 Lingsar saat ini sangat memerlukan penambahan lahan untuk pengembangan sekolah yang saat ini sudah semakin berkembang. Menurut Kepala SMK Negerim 1 Lingsar, luas lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan sekolah sekitar 1 hektar lebih, hingga menjadi seluas 2,5 hektar. 


Sementara saat ini lahan yang ada seluas 1.3 hektaran. Karena itu mereka meminta Fauzan menyampaikan aspirasi penambahan lahan kepada otoritas yang berwenang.

Menanggapi permintaan ini, Fauzan mengatakan, akan menyampaikan aspirasi penambahan lahan SMK Negeri 1 Lingsar kepada Gubernur NTB. 


“Saya akan langsung menyampaikan permintaan perluasan lahan SMK Negeri 1 Lingsar kepada Pak Gubernur. Ini tentu agar SMK Negeri 1 Lingsar bisa menambah ruang kelas atau fasilitas penunjang untuk kemajuan SMK Negeri 1 Lingsar.” ujar Fauzan.


Saat ini jumlah siswa-siswi SMK Negeri 1 Lingsar berjumlah sekitar 1.400 orang, bertambah dari sebelumnya yang mencapai 1.200-an orang. Dengan penambahan jumlah siswa-siswi ini, Kepala SMK Negeri 1 Lingsar memandang perlunya perluasan lahan sekolah untuk menambah ruang kelas sekitar 10 ruangan dan fasilitas penunjang lainnya. Saat ini jumlah ruangan kelas 28 ruang kelas.


Narasumber pelatihan jurnalistik ini adalah Dr. Moh. Hafizni, M.I.Kom., Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI, yang pernah bekerja di divisi redaksi Metro TV pada tahun 2001-2023 dan juga Dosen Magaister Ilmu Komuniksi Universitas Bina Darma Palembang. Kegiatan pelatihan jurnalistik ini dihadiri sekitar 50 siswa dan siswi SMK Negeri 1 Lingsar, para guru-guru dan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Lingsar, Wirya Adi Saputra, yang juga Kepala Desa Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat

Walhi NTB dan Mi6 Gelar Diskusi Publik

Okenews.net - Ketua Panitia Diskusi Publik Pojok NTB, Walhi NTB dan Mi6, Hendra Kusumah mengatakan kegiatan yang akan dilangsungkan pada hari Kamis, 19 Juni  2025 , Jam 19.30 - 22.30 wita di Tuwa Kawa Kafe akan dikemas dengan mengedankan entertain/hiburan sekaligus memberikan pencerahan. 

"Hal ini agar jalannya diskusi publik tidak kaku, membosankan dan membuat bete audien," kata Hendra Kusumah kepada media, Selasa, 17/07/ 2025. 

Lebih jauh Hendra menuturkan konsep diskusi publik yang tema besarnya Quo Vadis Kebijakan dan Strategi Pemerintahan Iqbal-Dinda berbasis Pencitraan diarahkan agar forum diskusi tersebut sebagai ajang berbagi ilmu dan pengetahuan yang baru terkait dinamika  sosial politik yang mengemuka dipermukaan agar benang merahnya terurai dengan benar. 

"Forum Diskusi Publik nanti akan info info terbaru dan up to date yang akan disampaikan oleh para Narasumber agar terjadi kesamaan persepsi ditengah hegemoni pencitraan komunikasi yang terkesan indah dan  paling benar," lanjut Hendra Kusumah. 

Hendra Menambahkan pihak Panitia diskusi publik akan mensetting supaya panggung diskusi publik tidak terkesan berjarak dan seolah-olah peserta 'dipaksa' seolah-olah menonton 'sirkus' paparan para narasumber sebagaimana lazimnya  terjadi. 

"Nanti suasana panggung diskusi publik akan ditata lebih interatif  agar forum  menjadi cair, akrab, egaliter dan out of the box ," imbuhnya.

Terkait peserta diskusi publik , hendra kusumah mengatakan, panitia akan mengundang 75 orang dari berbagai kalangan tapi lebih diutamakan untuk mahasiswa dan aktivis pergerakan. 

"Diskusi Publik ini sebagai upaya pencerahan dan pendidikan politik untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat secara berbeda dikalangan anak muda ditengah maraknya pragmatisme dan kurangnya budaya adu gagasan," lanjutnya. 

Terakhir Hendra Kusumah menambahkan untuk Narasumber , pihak panitia diskusi publik sudah mendapat konfirmasi kesiapan untuk menghadiri acara tersebut diantaranya Prof Dr Mansyur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr Wira Pria Suhartana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, kemudian Dr. Alvin Sahrin, akademisi dan Pengamat. Selanjutnya Anggota DPRD NTB, Suhaimi dari PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya Hadir .  TGH. Najamuddin Mustafa, tokoh masyarakat yang tinggal di lombok timur akan hadir on time sesuai jadwal. 

"Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin nanti akan memaparkan data data kerusakan lingkungan di NTB melalui power point yang telah disusun. Sementara itu Ahmad SH mengkonfirmasikan akan hadir jika kondisi kesehatannya membaik," tukas Hendra Kusumah sembari menambahkan bahwa siapapun yang hadir dalam diskusi publik adalah Narasumber juga untuk berbagi pengetahuan.

Senin, 16 Juni 2025

Fauzan Khalid: Anomali, Status Daerah Wisata Tiga Gili Lombok Jadi Kawasan Konservasi Hutan

Okenews.net- Berbagai kegiatan dilakukan Anggota DPR RI pada masa reses persidangan ke-III (ketiga) tahun sidang 2024-2025, pada 28 Mei hingga 23 Juni 2025 ini. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar kegiatan reses dengan menjaring aspirasi ke daerah pariwisata Gili Trawangan, di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Sabtu (14/06).


Dalam kunjungan ini, Fauzan didampungi jajaran pertanahan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB dan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk bertemu para pengusaha pariwisata, kepala desa dan para kepala dusun. Hadir pula Kakanwil BPN NTB, Lutfi Zakaria, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Supriadi. 


Fauzan mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan Komisi II DPR RI ke NTB beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu terungkap Kawasan Wisata Desa Gili Indah, yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air ditetapkan satatusnya sebagai kawasan konservasi hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2021. 


“Ini anomali, aneh sekali karena sejak tahun 1980-an banyak nasyarakat yang sudah memiliki sertifikat. Kawasan ini kan sudah lama jadi kawasan wisata, kok tiba-tiba jadi kawasan konservasi. Terkait dengan persoalan ini makanya saya turun langsung menyerap aspirasi, bertemu tokoh masyarakat, pengusaha wisata, kepala desa dan para kepala dusun,” tutur Fauzan.


Sehubungan dengan permasalahan ini, Fauzan menyarankan para pengusaha wisata bersama tokoh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI. “Insyaalloh, ditindaklanjuti segera supaya penyelesaiannya bisa lebih cepat,” tambah Fauzan yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode.


Kepala Desa Gili Indah, Wardana mengatakan, dengan perubahan status sebagai kawasan konservasi hutan, masyarakat Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air bingung karena ada surat edaran dilarang untuk membangun dalam bentuk apa pun. Bahkan pengusaha wisata saat ini tidak bisa lagi memperpanjang izin usaha akibat penetapan status tiga gili menjadi kawasan konservasi hutan. Di satu sisi, pelaku usaha wisata tetap membayar pajak kepada pemerintah, meskipun berstatus kawasan konservasi hutan. 


“Pelaku usaha wisata ingin mengembangkan industri pariwisata tiga gili secara legal, namun terhambat gara-gara penetapan status kawasan konservasi hutan. Masyarakat berharap status ini diubah, biar masyarakat nyaman mencari penghidupan di Kawasan Tiga Gili ini. Aneh memang, Desa Gili Indah, satu-satunya desa di dunia yang ada di kawasan konservasi hutan,” papar Kepala Desa Gili Indah.


Terkait dengan saran Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid, Kepala Desa Gili Indah, Wardana berjanji akan segera bersurat ke Komisi II DPR RI di Jakarta dan minta bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat dengar pendapat di Jakarta. Saat ini, masyarakat masih rembug membuat surat dan merencanakan siapa saja perwakilan yang akan hadir dalam rapat dengar pendapat terebut.


“Kami senang dengan kehadiran Pak Fauzan langsung bertemu kami, tokoh masyarakat,  pelaku usaha wisata tiga gili, kepala desa dan para kepala dusun. Kami sangat berharap Pak Fauzan membantu kami menyuarakan keresahan masyarakat terkait dengan status kawasan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air menjadi kawasan konservasi hutan. Mudahan bisa selesai dan masyarakat nyaman mencari rezeki dari industri pariwisata,” tegas Wardana.

Rabu, 30 April 2025

Antara Kursi yang Tertunda dan Visi 'Mendunia': di Mana Meritokrasi NTB?

Dr. Muhamad Ali, M.Si
PELANTIKAN 72 pejabat eselon II dan III oleh Gubernur NTB pada 30 April 2025 patut diapresiasi sebagai bentuk kelanjutan sistem birokrasi. Namun publik tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa proses ini sempat gagal dilaksanakan seminggu sebelumnya, padahal undangan sudah tersebar dan acara telah disiapkan.

Batalnya pelantikan secara mendadak bukan sekadar urusan teknis. Hal itu menandai kegagapan koordinasi dan potensi lemahnya kendali atas proses administrasi yang sangat krusial. Ini bukan sekadar "drama birokrasi", tapi cermin dari ketidaksiapan dalam mengelola simbol-simbol penting tata kelola pemerintahan.

Seiring dengan pelantikan 72 pejabat, publik mencatat 14 kursi jabatan eselon II yang masih kosong, termasuk Kepala Bappenda, ESDM, DLHK, dan tiga Wakil Direktur RSUD NTB.

Kekosongan ini tentu akan memengaruhi efektivitas layanan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam konteks ini, pertanyaan publik muncul secara wajar: di mana letak meritokrasi yang selama ini digaungkan? Apakah proses yang terjadi sudah benar-benar mencerminkan prinsip merit? Ataukah hanya narasi indah di permukaan?

Komitmen terhadap meritokrasi tidak cukup diwujudkan dalam pidato. Namun menuntut konsistensi dan keberanian dalam membuat keputusan sulit, termasuk soal siapa yang layak duduk di kursi jabatan publik. Terlebih jika dalam ekosistem birokrasi terdapat figur yang sedang menghadapi proses hukum, seharusnya pemimpin tidak ragu mengambil sikap yang jelas—seperti pembebastugasan sementara demi menjaga marwah institusi.

Apalagi Gubernur sendiri menyebut bahwa birokrasi NTB “sedang sakit”. Maka, langkah pertama yang paling logis adalah menyingkirkan potensi infeksi yang dapat merusak kepercayaan publik. Jangan biarkan ketegasan hanya menjadi milik pidato, tapi tidak hadir dalam tindakan.

Visi “NTB Makmur Mendunia” adalah visi besar yang memerlukan mesin birokrasi yang sehat dan bisa dipercaya. Namun suasana mutasi kali ini—yang disertai atmosfer ketakutan, ketidakpastian, dan bahkan labelisasi politik—justru memperlihatkan bahwa mesin itu masih belum benar-benar berfungsi optimal.

Jika aparatur sipil negara (ASN) masih harus mendengar bisikan seperti “kamu orangnya siapa” atau “kamu dukung siapa kemarin”, maka merit tak lagi punya tempat. Yang ada hanyalah sistem yang membungkus balas jasa dengan jargon reformasi.

Mutasi ini sudah berjalan, dan sah secara administratif. Namun, legitimasi moral tidak datang dari surat keputusan (SK), melainkan dari proses yang terbuka, adil, dan terbebas dari intervensi yang tidak semestinya.

Sebagai warga sipil yang mencintai NTB, publik hanya ingin menyampaikan bahwa kepercayaan tidak lahir dari niat baik, tetapi dari bukti keberanian untuk berlaku adil. Jika meritokrasi masih jadi retorika, maka NTB akan tetap tertahan—bukan karena tidak ada panggung dunia, tapi karena terlalu sibuk mengurus panggung kecil sendiri.

#Penulis: Dr. Muhamad Ali, M.Si (Dosen Pascasarjana Universitas Hamzanwadi) 

Inilah Daftar Nama Pejabat Eselon II yang Dilantik Gubernur Lalu Iqbal

Pelantikan pejabat Pemprov NTB
Okenews.net - Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melantik 26 pejabat eselon II dan 46 eselon III. Pelantikan ini berlangsung di Pendodo Gubernur, Rabu 30 April 2025. Berikut ini daftar nama pejabat eselon II yang dilantik:

  1. Yusron Hadi sebagai Kadis Kominfotik yang sebelumnya menjabat Plt BKD dan Staf Ahli
  2. Lalu Hamdi sebagai Kadis Pemdes yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan
  3. Nursalim sebagai Kepala BPKAD yang sebelumnya Kepala Biro Organisasi
  4. Baiq Nelly Yuniarti sebagai Kepala BPSDM yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan
  5. Tri Budi Prayitno sebagai Kepala BKD yang sebelumnya Kepala Dispora
  6. Eva Dewiyani sebagai Asisten III yang sebelumnya menjabat Kepala Bappenda
  7. Lalu Abdul Wahid sebagai Staf Ahli Pemerintahan yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pemerintahan
  8. Subhan Hasan sebagai Staf Ahli Bidang Infrastruktur yang sebelumnya menjabat Kasat Pol PP
  9. Akhsanul Khalik sebagai Staf Ahli Bidang Sosial yang ebelumnya Kepala Dinas Sosial
  10. Wirawan Ahmad sebagai Kadispora yang sebelumnya menjabat Asisten III
  11. Izzudin Mahili sebagai Karo Administrasi Pemerintahan yang sebelumnya menjabat Plt Kadis ESDM
  12. Ashari sebagai Kadis Perpustakaan yang sebelumnya menjabat Kepala BPSDM
  13. Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai Kadispar yang sebelumnya menjabat Kepala PMPD Dukcapil NTB
  14. Jamaludin Malady sebagai Kadisdag yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata
  15. H. A Aziz sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya menjabat Kadis Ketahanan Pangan
  16. Aidy Furqan sebagai Kadis Ketahanan Pangan yang sebelumnya menjabat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
  17. Sadimin sebagai Kadis PUPR yang sebelumnya menjabat Kadis Perkim
  18. Najamudin Amy sebagai Kadis Perkim yang sebelumnya menjabat Kadis Kominfotik
  19. Nunung Tri Ningsih sebagai Kadis Sosial yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AP2KB
  20. Surya Bahari sebagai Kepala DP3AP2KB yang sebelumnya menjabat Sekwan DPRD NTB
  21. Hendra sebagai Sekwan DPRD NTB yang sebelumnya Kepala Biro Umum Setda NTB
  22. Ahmad Riadi sebagai Kepala Biro Umum yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  23. Fathul Gani sebagai Kasat Pol PP yang sebelumnya menjabat Asisten II Setda NTB
  24. Lalu Mohammad Faozal.sebagai Asisten II Setda NTB yang sebelumnya menjabat Kadis Perhubungan
  25. I Gede Putu Aryadi sebagai Kepala Brida NTB yang sebelumnya menjabat Kepala Disnakertrans
  26. Roni Yuhaeri menempati jabatan fungsional yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 

Gubernur NTB Lantik 72 Pejabat, Berikut Daftar Nama Selengkapknya

Pelantikan pejabat Pemprov NTB

Okenews.net
- Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menggelar mutasi dan rotasi perdana, Rabu, 30 April 2025 di Pendopo Gubernur NTB.

Mutasi dan rotasi perdana ini, Iqbal menggeser 72 pejabat. Rinciannya, 26 pejabat eselon II dan sisanya eselon III.

“Kita sudah melantik 72 pejabat. Ini hanya sifatnya rotatif, jadi tidak ada yang dinonjobkan,” kata Iqbal, Rabu, 30 April 2025.

Ia menegaskan, perombakan pejabat ini hanya bersifat rotasi. Mengubah posisi jabatan supaya sesuai di area prioritas dan kompetensi masing-masing.

“Hal ini supaya kita bisa mulai segera berlari dan mulai jalan,” ujar Iqbal. Selain puluhan pejabat digeser, terdapat 12 pejabat tidak kena rotasi yakni

  1. Kepala Distanbun, Muhammad Taufieq Hidayat
  2. Asisten I Setda NTB, Fathurrahman
  3. Kepala Dinas kesehatan, Lalu Hamzi Fikri
  4. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat, Sahnan
  5. Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti
  6. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi
  7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ahmad Masyuri
  8. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Wirajaya Kusuma.
  9. Direktur RSUD NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra
  10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Muslim
  11. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Khairul Akbar
  12. Kepala Bakesbangpoldagri, Ruslan Abdul Gani.

Sementara jabatan eselon II juga masih mengalami kekosongan, di antaranya: Kepala Bappenda, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kemudian Kepala Disnakertrans, Kepala Biro PBJ, Kepala Biro Organisasi, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Biro Pemerintahan serta tiga Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB.

Adapun sejumlah jabatan yang lowong nanti akan dilakukan Pansel. Termasuk jabatan yang lowong di eselon III akan melalui beauty contest.

“Yang lowong sekarang ini segera kita Pansel. Kita Panselkan segera, jadi minggu depan sudah mulai menyusun Panselnya,” jelas Iqbal.

Berikut 72 nama-nama pejabat eselon II dan III yang dilantik:

  1. Yusron Hadi, Kadiskominfotik. Jabatan sebelumnya Plt BKD dan Staf Ahli
  2. Lalu Hamdi, Kadis Pemdes. Jabatan sebelumnya Kepala Biro Pemerintahan
  3. Nursalim, Kepala BPKAD. Jabatan sebelumnya Kepala Biro Organisasi
  4. Baiq Nelly Yuniarti, Kepala BPSDM. Jabatan sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan
  5. Tri Budi Prayitno, Kepala BKD. Jabatan sebelumnya Kepala Dispora
  6. Eva Dewiyani, Asisten III. Jabatan sebelumnya Kepala Bappenda
  7. Lalu Abdul Wahid, Staf Ahli Pemerintahan. Jabatan sebelumnya Kepala Biro AP
  8. Subhan Hasan, Staf Ahli Bidang Infrastruktur. Jabatan sebelumnya Kasat Pol PP
  9. Akhsanul Khalik, Staf Ahli Bidang Sosial. Jabatan sebelumnya Kadisosisial
  10. Wirawan Ahmad, Kadispora. Jabatan Sebelumnya Asisten III
  11. Izzudin Mahili, Karo Administrasi Pemerintahan. Jabatan Sebelumnya Plt Kadis ESDM
  12. Ashari, Kadis Perpustakaan. Jabatan sebelumnya Kepala BPSDM
  13. Lalu Ahmad Nur Aulia, Kadispar. Jabatan Sebelumnya Kepala PMPD Dukcapil NTB
  14. Jamaludin Malady, Kadisdag. Jabatan sebelumnya Kadispar
  15. H. A Aziz, Kadis Dikbud. Jabatan sebelumnya Kadis Ketahanan Pangan
  16. Aidy Furqan, Dinas Ketahanan Pangan. Jabatan Sebelumnya, Kadis Dikbud
  17. Sadimin, Kadis PUPR. Jabatan sebelumnya Kadis Perkim
  18.  Najamudin Amy, Kadis Perkim. Jabatan sebelumnya Kadis Kominfotik
  19. Nunung Tri Ningsih, Kadisos. Jabatan sebelumnya Kepala DP3AP2KB
  20. Surya Bahari, Kepala DP3AP2KB. Jabatan sebelumnya Sekwan DPRD NTB
  21. Hendra, Sekwan DPRD NTB. Jabatan sebelumnya Kepala Biro Umum Setda NTB
  22. Ahmad Riadi, Kepala Biro Umum. Jabatan sebelumnya Kepala Disnakeswan
  23. Fathul Gani, Kasat Pol PP. Jabatan sebelumnya, Asisten II Setda NTB
  24. Lalu Mohammad Faozal, Asisten II Setda NTB. Jabatan sebelumnya Kadishub
  25. I Gede Putu Aryadi, Kepala Brida NTB. Jabatan sebelumnya Kepala Disnakertrans
  26. Roni Yuhaeri, jabatan fungsional. Jabatan sebelumnya Kepala Biro PBJ
  27. Ida Bagus Arnawa, SE sebagai Sekretraais BKD NTB
  28.  Savitri, SE. M. Eng sebagaiKepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKD Provinsi NTB
  29. Rian Priandana, S.STP., MH sebagai Kabid Pengaduan Pemberhentian dan Informasi pada BKD Provinsi NTB
  30. Sry Wahyuningsih, S.STP sebagai Kabid Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan pada BKD Provinsi NTB
  31. Erwin Rahadi, S.Psi, Kepala UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi Pada BKD Provinsi NTB
  32. Sobri,. SIP., MM, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTB
  33. Lalu Amjad, SH., MH sebagai Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  34. Dr Mahjulan, SP sebagai Kabid Holtikukltura Dinas Pertanian dan Perkebunan
  35. Bq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  36. Zulfikar Kurniadi, Sekretaris Bangkesbangpoldagri Prov NTB
  37. Laksmy Fortuna, Kabid Insfastuktur dan Kewilayahan pada Bapeda Prov NTB
  38. Bq Yuana, Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada Badan Pengembangan SDM Daerah
  39. Baiq Deni Hariati F, Kabid Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada Badan Pengembangan SDM Daerah
  40. Syansiah Samad, Sekretaris dinas lingkungan hidup dan kehutanan
  41. Sabaruddin, Kabid pengembangan ekonomi kreatif dispar ntb
  42. Lalu Suryadi Mulawarman, kepala UPTD  taman budaya  dikbud prov ntb
  43. Nofitri Agustin, Kabid reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pada biro organisasi setda Prov NTB
  44. Khairul Fikri, Kabid tata laksana pada biro organisasi setda prov NTB
  45. Erick Widodo, Kabid kelistrikan pada dinas energy dan sumber daya mineral prov ntb
  46. Dwi Hardoyo, Kabid energy pada dinas energy dan sumber daya mineral prov ntb
  47. Ilham Ardiansyah, sekretaris dinas pupr prov ntb
  48. Rizali Amin, Kabid Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penggulangan Bencana PBBD Prov NTB
  49. Kahirussobri, Kabid Bina Konstruksi Dinas PUPR Prov NTB
  50. Lalu Sahman, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertnian Pada  Dinas Pertanian
  51. Sri Irmalasari, Kabid Kerjasama Biro Pemerinthan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB
  52. Lalu Erwin Musyaddat, Kabid Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Prov NTB
  53. Teguh Gatot Yuwono, Sekretaris Dinas BPMPD Prov NTB
  54. Junario Hariyadi, Kabid Penataan dan Kerjasama Dinas BPMPD Prov NTB
  55. I Wayan Sunanta, Kabid Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga kerja dan Transimigrasi
  56. Lalu Majemuk, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Biro Pengadaan Barang Prov. NTB
  57. Supriadi, Kabid Pembinaan SMK Dikbud Prov NTB
  58. Eka Sintala Dewi Anjani, Kabid Kualitas Hidup Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana
  59. Muhammad Husni, Kabid Pengembangan Kompetensi Tehnis pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah NTB
  60. Mukaram, Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pada Bangkesbangpoldari Prov NTB
  61. Muhammad Takiyudin, Kabid Politik dalam Negeri Bangkesbangpoldagri Prov NTB
  62. Yul A Hadi, Kabid Pengelolaan Daerah Air Sungai Dinas Lingkungan Hidup Prov NTB
  63. Mulyadi, Kabid Permukiman Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Prov NTB
  64. M Achiyat Winata, Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Pada Dinas Perindustrian Prov NTB
  65. Agus Sukmayadi, Kabid Pengembangan Daya Saing Keolahragaan  Dinas Pemuda dan Olahraga Prov NTB
  66. Tarmidzi, Kabid Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov NTB
  67. Armansyah, Kabid Penanganan Fakir  Miskin Pada Dinsos Prov NTB
  68. Yus Harudian Putra, Kabag Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Prov NTB
  69. Aqi Sulaiman Akbar,Kabag Materi dan Komunikasi pada Setda Prov NTB
  70. Sopyan, Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan
  71. Lalu Ahmad Sukarman, Kepala Badan Penghubung daerah Prov NTB
  72. Dewi Ritawati, Kabid Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans Prov NTB.

Sabtu, 26 April 2025

Syariah yang 'Terluka': Dari Transformasi ke Krisis, Menjaga Harapan Bank Daerah NTB

Dr. Muhamad Ali, M.Si
TRANSFORMASI
Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah adalah salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan keuangan daerah di Indonesia. Dipelopori oleh kepemimpinan Dr. TGB M. Zainul Majdi, MA, perubahan ini bukan sekadar penggantian akad atau simbol, melainkan penyusunan ulang fondasi nilai dan tata kelola keuangan daerah.

TGB dengan keteguhan visi memulai transformasi itu melalui kerja sistematis: konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyusunan roadmap berbasis regulasi, hingga pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Pada 17 September 2018, NTB resmi menjadi provinsi pertama yang seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) berubah menjadi bank syariah penuh. Sebuah capaian yang kala itu membanggakan.

Namun seperti banyak perubahan besar lainnya, idealisme itu mulai terkikis seiring waktu. Beberapa tahun setelahnya, Bank NTB Syariah mulai didera persoalan: dugaan kelebihan bayar dalam proyek pembangunan kantor baru pada masa kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, isu kredit macet, serta pemanfaatan ruang kantor untuk kegiatan berbau politis, yang diduga difasilitasi dari biaya operasional bank. Semua ini mencuat menjelang proses suksesi gubernur.

Di tengah ketidakpastian itu, sang direktur utama bank memilih mengundurkan diri, tak lama setelah gubernur sebelumnya kalah dalam kontestasi politik. Proses pengunduran diri itu berlangsung cepat, rapi, dan minim evaluasi publik. Lalu, ketika gubernur baru Dr. Lalu Muhammad Iqbal dilantik, masalah yang lebih serius menyeruak: Bank NTB Syariah mengalami serangan siber besar menjelang lebaran. Sebagai respon atas insiden ini, audit forensik segera diumumkan, membuka tabir bahwa bank ini memang tengah rapuh.

Audit forensik dan pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk manajemen baru adalah langkah penting. Namun sebagai warga NTB yang mencintai lembaga ini, sulit untuk mengabaikan kesangsian terhadap integritas proses seleksi yang sedang berlangsung.

Salah satu anggota panitia seleksi (Pansel) —seorang akademisi yang sejak lama dikenal memiliki pandangan politik tajam terhadap pemerintahan, baik pada era TGB maupun sesudahnya—pernah bersurat kepada seluruh bupati dan walikota di NTB, sebagai pemegang saham Bank NTB Syariah, untuk mendorong digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengganti manajemen, jauh sebelum pemilihan gubernur. 

Kini, setelah menjadi anggota pansel, ia mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh jajaran manajemen lama tidak boleh mengikuti seleksi. Pernyataan ini, pernah dilontarkan sebelum audit selesai dan evaluasi dilakukan, tampak tendensius dan mengundang pertanyaan besar tentang objektivitas.

Konteks tersebut di atas, tentu sah bagi siapapun memiliki pandangan kritis. Namun dalam posisi selektif seperti ini, netralitas dan objektivitas bukan lagi pilihan—melainkan keharusan. Jika proses seleksi sejak awal telah dibayangi preferensi personal yang kuat, maka apapun hasilnya, ia akan tampak cacat di mata publik.

Mengacu pandangan tersebut, yang terancam bukan hanya kredibilitas pansel, tapi nilai dasar yang dulu melahirkan Bank NTB Syariah: kejujuran, keberanian, dan semangat pelayanan. Tanpa komitmen menjaga integritas, syariah akan 'terluka' bahkan bisa jadi tinggal nama. Dan bank yang dulu jadi simbol perubahan, hanya akan jadi bangunan megah dengan ruh yang telah pergi.

Penulis menyampaikan ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk mengingatkan. Reformasi sejati lahir dari keberanian membuka diri, mengakui kesalahan, dan memperbaiki dengan kejujuran. Audit harus dibuka ke publik. Pansel harus disucikan dari bias personal. Dan seleksi harus dilakukan dengan asas keadilan, bukan penghakiman. Karena jika tidak, harapan yang dulu dibangun dengan idealisme, akan runtuh hanya karena kompromi sesaat.

#Opini ini ditulis oleh Dr. Muhamad Ali, M.Si (Dosen Pascasarjana Universitas Hamzanwadi) 

Sabtu, 12 April 2025

Pelantikan, HMPS Pendidikan Sosiologi Universitas Hamzanwadi Diharapkan Inovatif

Suasana Pelantikan HMPS Prodi Pendidika Sosiologi
Okenews.net – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi resmi menggelar acara pelantikan pengurus baru untuk periode 2025-2026, Sabtu (12/04/2025). 

Acara ini menjadi momentum penting dalam menandai babak baru kepemimpinan mahasiswa yang diharapkan mampu membawa perubahan positif, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kontribusi akademik dan sosial di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi, M. Zainul Asror, MA menyampaikan harapan besar kepada pengurus baru untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan kreativitas untuk mengembangkan kompetensi serta kapasitas sebagai mahasiswa. 

“Kita berharap pengurus baru dapat menghidupkan semangat kebersamaan, menciptakan program program inovatif, dan memperkuat peran sosiologi sebagai alat analisis untuk memahami serta menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat,” ujar Zainul Asror.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi mahasiswa dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan program kerja. Di era digital ini, pengurus HMPS harus mampu beradaptasi, memanfaatkan platform daring untuk memperluas jangkauan kegiatan, dan tetap relevan dengan isu-isu sosial terkini. 

Dengan semangat ‘Bersinergi untuk Perubahan’, pihaknya berharap berkomitmen untuk menjadikan HMPS Pendidikan Sosiologi sebagai wadah yang tidak hanya aktif secara akademik, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial. 

Pengurus harus mampu melakukan pengembangan kapasitas anggota, penyelenggaraan diskusi publik, dan pengabdian masyarakat yang berdampak nyata yang mengacu pada program kerja strategis HMPS untuk satu tahun ke depan. 

"Kita melihat semangat yang luar biasa dari pengurus baru. Dengan dukungan dari seluruh elemen, baik dosen maupun mahasiswa, saya yakin HMPS Pendidikan Sosiologi akan mampu mencapai prestasi yang membanggakan,” tutupnya.

Senin, 05 Agustus 2024

Mi6 Sebut Pilgub NTB akan Banyak Ditopang Kerja Mesin Partai Politik

 

Okenews.net--Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 meyakini, kemenangan kandidat dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2024 akan banyak ditopang kerja mesin-mesin partai politik pendukung. Meski barisan relawan tetap bisa mengambil peran, namun Mi6 meyakini, peran relawan tak akan terlalu kuat dan dominan. 

”Mesin partai, dengan struktur organisasi yang teratur dan koordinasi yang solid, menurut kajian Mi6, adalah tulang punggung keberhasilan dalam Pilkada. Sesuatu yang sulit dicapai hanya dengan mengandalkan relawan," kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin (5/8/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, loyalitas yang solid dari basis pendukung partai politik, akan selalu bersisian dengan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan. Sebuah hal yang sering kali sulit dicapai oleh gerakan relawan karena mereka lebih heterogen.

Didu menegaskan, saat ini diduga telah terjadi pergeseran perilaku pemilih. Pemilihan legislatif tahun 2024 adalah bukti paling sahih untuk menunjukkan pergeseran tersebut.

Seperti diketahui, Pileg 2024 menunjukkan bagaimana kandidat petahana ramai-ramai tumbang, meski mereka sudah berkontribusi sangat besar kepada para konstituennya selama berbilang tahun. Namun, kontribusi berkelanjutan tersebut tak cukup mengantar mereka kembali sebagai wakil rakyat.

”Seperti Pileg 2024, Pemilihan Gubernur NTB diprediksi juga sedang dihadapkan pada pemilih yang pragmatis,” kata Didu.

Yang didefenisikan mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini sebagai pemilih pragmatis adalah diduga mereka yang cenderung membuat keputusan berdasarkan 'keuntungan langsung' atau praktis yang dapat diperoleh dari kandidat, alih-alih berdasarkan ideologi atau visi jangka panjang. Pemilih pragmatis sering kali diduga dipengaruhi oleh manfaat material atau janji-janji konkret untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Kata Didu, akan teramat sulit menaklukkan pemilih pragmatis jika hanya mengandalkan relawan belaka. Dalam hal ini, Didu mengungkapkan, kerja-kerja cerdas mesin partai akan sangat menentukan.

Dia menjelaskan, partai politik memiliki struktur organisasi yang jelas dari tingkat provinsi hingga ke desa-desa. Mereka memiliki kader yang berpengalaman dan terlatih dalam menjalankan kampanye dan mobilisasi massa. Terlebih, setiap anggota partai biasanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, sehingga kampanye dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi.

Sementara relawan, kata Didu, biasanya terdiri dari individu-individu dengan latar belakang berbeda yang mungkin tidak terorganisir dengan baik. Koordinasi dan komunikasi di antara relawan juga sering kali kurang efisien. Mengingat tidak ada struktur hierarkis yang kuat, sehingga sulit untuk mengarahkan upaya secara konsisten.

Pada saat yang sama, butuh sumber daya finansial dan logistik untuk menghadapi pemilih yang kini lebih pragmatis. Dan partai politik memiliki akses ke sumber daya finansial yang lebih besar melalui dana partai, donasi, dan sumber pendanaan lainnya. Partai juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir logistik tersebut.

”Kajian Mi6, relawan biasanya bergantung pada dana pribadi atau donasi kecil sehingga terbatas dalam hal pendanaan. Adanya keterbatasan dana seringkali mengurangi kemampuan relawan untuk mengadakan kampanye yang masif dan terstruktur,” ungkap Didu.

Dari sisi pengalaman dan jaringan, partai politik juga kata Didu jauh lebih mumpuni dibanding relawan. Partai politik memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengelola kampanye politik dan memahami dinamika pilkada. Jaringan partai mencakup tokoh masyarakat, pengusaha, dan media, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja tim pemenangan.

Sedangkan relawan mungkin kurang berpengalaman dalam strategi kampanye dan manajemen pemilu. Pun terkait jaringan, relawan biasanya terbatas dan tidak sekuat jaringan yang dimiliki partai politik.

Momentum untuk Rohmi-Firin

Munculnya dinamika pergeseran perilaku pemilih menjadi lebih pragmatis tersebut, menurut Didu, akan memberi keuntungan besar bagi kandidat yang memiliki basis massa yang loyal dan ideologis. Dalam hal ini, kandidat yang diusung partai politik ideologis dan ditopang organisasi massa yang besar, sangat berpotensi mendulang kemenangan.

”Pasangan Rohmi-Firin, adalah kandidat yang memenuhi aspek-aspek ini dengan sempurna,” kata Didu menyinggung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB, *Cucu Pertama Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid*,   Hj Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin atau Rohmi-Firin.

Seperti diketahui, Rohmi-Firin adalah pasangan yang diusung PDI Perjuangan, partai ideologis dengan basis massa terbesar di tanah air. Selain itu, pasangan Rohmi-Firin juga didukung penuh organisasi massa Islam terbesar di NTB yakni NWDI. Dan yang tidak kalah pentingnya, pada pasangan Rohmi-Firin, bersatu pula kekuatan partai politik Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) , tempat para kaum Nahdliyin berkhidmat dan Partai Bulan Bintang ( PBB ), serta partai nasionalis Perindo.

Dukungan organisasi massa Islam, partai politik Islam, partai ideologis dan juga partai nasionalis, menjadikan pasangan Rohmi-Firin memiliki basis massa yang loyal yang tak terbantahkan dalam menatap Pilgub NTB 2024.

Didu menegaskan, pengalaman membuktikan, basis massa loyal memberikan dukungan yang stabil dan konsisten bagi kandidat, terlepas dari dinamika yang terjadi. Loyalitas tersebut seringkali dibangun melalui hubungan yang kuat antara kandidat dan pendukungnya, baik melalui kerja nyata maupun ikatan emosional.

“Di tengah pemilih yang pragmatis, dukungan stabil dari basis massa loyal dapat menjadi tulang punggung kemenangan Rohmi-Firin. Kandidat ini sedari awal dapat memastikan jumlah suara minimal yang solid. Dukungan ini memungkinkan Rohmi-Firin untuk fokus menarik pemilih tambahan tanpa harus khawatir kehilangan basis inti,” kata Didu.

Di sisi lain, kandidat dengan basis massa loyal biasanya tambah Didu, memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari komunitasnya, yang telah terbukti melalui kinerja atau pelayanan sebelumnya. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk menarik pemilih pragmatis yang mencari bukti nyata dari janji-janji kandidat.

Apalagi, pemilih pragmatis biasanya cenderung lebih percaya pada kandidat yang sudah memiliki track record dan dukungan kuat dari komunitas mereka. Dengan begitu, kandidat dapat menggunakan dukungan basis massa loyal sebagai bukti kepercayaan dan kredibilitas mereka di mata pemilih pragmatis.

Terlebih lagi saat ini kata kata Didu, pasangan Rohmi-Firin sedang menjadi topik perbincangan masyarakat pemilih, menyusul keberhasilan perpaduan duet Pulau Lombok-Pulau Sumbawa ini mengunci dukungan partai politik sebagai prasyarat untuk mendaftar. Bergabungnya PKB memang menjadi elemen kejutan yang luar biasa, mengingat banyaknya pihak yang sebelumnya menggembar-gemborkan Pilgub NTB akan diikuti dua pasang kandidat saja.

Bahkan Didu meyakini, dukungan partai politik untuk pasangan Rohmi-Firin sangat potensial bertambah, mengingat kandidat-kandidat lainnya sesungguhnya masih belum mengantongi formulir model B1KWK, sebagai wujud dukungan final dari partai politik pendukung mereka untuk mendaftar ke KPU.

Bakal merapatnya partai politik lain ke pasangan Rohmi-Firin diyakini Didu, semata lantaran pasangan ini memang memiliki potensi kemenangan besar di Pilgub. Sebab, bergabungnya PKB mendukung pasangan Rohmi-Firin, akan menyatukan para pemilih dari dua kekuatan besar Ormas Islam di NTB, yakni para pemilih yang bernaung di NWDI dan Nahdlatul Ulama.

Selain itu, dukungan partai politik berbasis Islam, juga akan mengikis upaya kampanye negatif yang bakal dialamatkan para pesaing ke pasangan Rohmi-Firin, terutama soal stigmatisasi pemimpin perempuan yang dikaitkan dengan agama.

”Basis massa loyal selalu menjadi salah satu aset terkuat dalam meraih kemenangan. Dukungan basis massa loyal Rohmi-Firin, tidak hanya memberikan jaminan suara yang solid, tapi juga menciptakan momentum positif yang dapat menarik perhatian pemilih lain dan memperkuat peluang kemenangan pasangan ini di Pilgub NTB 2024," tutup Didu.

Selasa, 18 Juni 2024

Bertemu Ali BD, Umi Rohmi Dapat Dukungan Maju Pilkada Gubernur NTB

Pose Bersama: HM. Kharul Rizal, HM Ali BD, dan Hj Sitti Rohmi Djalilah
Okenews.net – Bakal calon Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah bertandang ke kediaman mantan Bupati Lombok Timur HM Ali Bin Dachlan, Selasa (18/06/2024).

Kunjungan Umi Rohmi bersama suaminya, HM Khairul Rizal bukan semata meminta dukungan dalam kontestasi pilkada melain mempererat tali silaturrohmi yang selama ini telah terjalin.

Dalam pertemuan tersebut, Umi Rohmi menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada HM Ali Bin Dachlan atas dukungan dan wejangan yang diberikan.

Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan semakin kuat di masa mendatang terutama dalam konteks membangun NTB.

Sementara, Ali Bin Dachlan menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan dukungannya untuk maju dalam kontestasi pilkada NTB.

Ali Bin Dachlan juga memberikan beberapa masukan dan saran yang konstruktif untuk Umi Rohmi dalam menghadapi pilkada mendatang.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Umi Rohmi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, serta mengedepankan kebersamaan dalam setiap langkah politiknya.

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses demokrasi di NTB, khususnya dalam rangka mewujudkan pilkda damai dan berkualitas.

Pria yang dikenal dengan julukan sang pendobrak itu menilai kepemimpinan perempuan sama-sama memiliki kemampuan dalam memimpin di pemerintahan.

"Perempuan itu sama kemampuannya dengan laki-laki dalam hal memimpin daerah,” tegas Ali BD saat menerima Ummi Rohmi di kediamannya di Lombok Timur,

Tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) senior di NTB itu juga menyampaikan beberapa nasihat dan semangat untuk Ummi Rohmi jika kelak terpilih sebagai Gubernur NTB.

Menurutnya, Ummi Rohmi harus mencurahkan seluruh perhatian pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat NTB yang sampai saat ini perlu diperhatikan. “Niatkan untuk berbuat melayani masyarakat,” katanya.

Ia juga berharap Ummi Rohmi mengukuhkan tekad untuk menang, tidak boleh berhenti bergerak menyambangi masyarakat. “Terus bergerak berikhtiar, harus menang,” katanya.

Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi