www.okenews.net: lombok utara
Tampilkan postingan dengan label lombok utara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lombok utara. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 13 Juni 2026

     

Pegawai Kantor Pertanahan KLU Resmi Dilantik Jadi PNS, Kepala Kantor Ingatkan Pentingnya Integritas dan Pelayanan Prima


Okenews.net-  Suasana penuh kebanggaan dan semangat pengabdian mewarnai momen pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Keluarga besar Kantor Pertanahan KLU menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para pegawai yang resmi mengemban status baru sebagai aparatur sipil negara.


Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier para pegawai sekaligus awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, berharap para pegawai yang telah dilantik mampu menjaga amanah yang diberikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.


"Pelantikan ini bukan sekadar perubahan status kepegawaian, tetapi juga bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kerja nyata, dedikasi, dan komitmen dalam melayani masyarakat," ujar Muhammad Shaleh Basyarah.


Ia menegaskan bahwa ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel.


"Saya mengajak seluruh pegawai yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadilah ASN yang berAKHLAK dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," katanya.


Menurutnya, keberhasilan sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya.


"Kepercayaan masyarakat merupakan aset terbesar yang harus dijaga. Karena itu, setiap ASN harus bekerja dengan hati, mengedepankan etika, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.


Keluarga besar Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh pegawai yang baru dilantik dapat terus berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang pertanahan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan.


Dengan semangat baru sebagai PNS dan pejabat fungsional, para pegawai diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh dedikasi demi kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Selasa, 02 Juni 2026

     

Hari Lahir Pancasila 2026, Kantor Pertanahan Lombok Utara Ajak Pegawai Jadikan Pancasila Pedoman Berkarya

Foto: Upacara Hari Lahir Pancasila Bpn Lombok Utara

Okenews.net– Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menjadi ajang refleksi bagi seluruh pegawai untuk semakin menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.


Melalui upacara bendera yang digelar di halaman kantor pada 2 Juni 2026, seluruh peserta diajak memperkuat komitmen dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.


Tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang diusung tahun ini dinilai relevan dengan tantangan bangsa saat ini, di mana persatuan dan toleransi menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam berkarya dan berinovasi, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.


"Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam bekerja. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita dapat terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa serta pelayanan kepada masyarakat," katanya.


Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila di lingkungan kerja.


Melalui momentum Hari Lahir Pancasila 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang maju, modern, dan menuju pelayanan kelas dunia.

     

BPN Lombok Utara Dukung Percepatan Sertifikasi Tanah Nelayan di NTB

Foto: BPN Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan hak masyarakat pesisir dengan menghadiri kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.


Kegiatan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tersebut berlangsung di Aula Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur pada 25 Mei 2026. Acara dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Pulau Lombok.


Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diwakili oleh Wahyu Safar Mauliandi. Kehadiran BPN Lombok Utara menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas akses legalitas aset tanah bagi masyarakat nelayan.


Program SHAT Nelayan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai nelayan. Melalui program ini, masyarakat pesisir diharapkan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki.


“Sertifikasi tanah nelayan bukan hanya soal legalitas aset, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” menjadi semangat yang mengemuka dalam forum tersebut.


Dalam kegiatan itu, peserta membahas hasil identifikasi SHAT Nelayan Tahun 2025, evaluasi capaian sertifikasi tanah nelayan periode 2025–2026, target identifikasi tahun 2026 untuk pelaksanaan sertifikasi tahun 2027, hingga strategi percepatan pelaksanaan program di Provinsi NTB.


Selain itu, Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB memaparkan berbagai kebijakan dan perkembangan program sertifikasi tanah nelayan yang telah berjalan.


Melalui kegiatan ini, koordinasi antara KKP, ATR/BPN, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi nelayan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

Selasa, 26 Mei 2026

     

Kantor Pertanahan Lombok Utara Perkuat Pelayanan Transparan Lewat Proses Sertipikat Pengganti

Foto: Bpn Lombok Utara saat Pengambilan Sumpah Sartipikat Hilag

Okenews.net- Upaya memperkuat pelayanan pertanahan yang profesional dan transparan terus dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya melalui pelaksanaan pengambilan sumpah sertipikat pengganti karena hilang yang digelar pada Senin (11/5/2025).


Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penerbitan kembali sertipikat tanah yang hilang, sekaligus memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai regulasi yang berlaku.


Adapun sertipikat yang diumumkan merupakan Hak Milik Nomor 2198 Desa Bentek atas nama I Ketut Purna Yasa dengan luas tanah 1.054 meter persegi yang berada di Dusun Selolos RT 003, Desa Selolos, Kecamatan Gangga.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Shaleh Basyarah mengatakan pelayanan pertanahan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas agar hak masyarakat tetap terlindungi.


“Kami ingin memastikan setiap layanan pertanahan berjalan profesional, terpercaya, dan memiliki kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat,” katanya.


Menurutnya, penerbitan sertipikat pengganti tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga bentuk perlindungan negara terhadap hak kepemilikan tanah warga.


“Kepercayaan masyarakat menjadi prioritas kami, karena itu seluruh proses dilakukan secara transparan dan berintegritas,” tutupnya.

     

BPN Lombok Utara Ambil Sumpah PPAT, Dorong Percepatan Pengurusan Hak Tanah

Foto: Pengambilan Sumpah Jabatan

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara kembali memperkuat pelayanan pertanahan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Senin (25/5/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tersebut dihadiri langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah, bersama jajaran pejabat pengawas, koordinator substansi, hingga pengurus IPPAT Kabupaten Lombok Utara.


Dalam pelantikan tersebut, I Made Andre Dwiki Arya Wiguna, resmi diambil sumpah dan dilantik sebagai PPAT wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara.


Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan bahwa keberadaan PPAT memiliki peranan strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus mempercepat pengurusan hak atas tanah di daerah.


“PPAT menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum pertanahan,” ujarnya.


Menurutnya, pelayanan yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan masyarakat yang harus terus ditingkatkan.


“Kami berharap proses pengurusan hak atas tanah dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” katanya.


Ia juga mengingatkan agar PPAT yang baru dilantik mampu menjaga amanah dan bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Rabu, 20 Mei 2026

     

Pemkab Lombok Utara Terima Sertipikat Hak Pakai, Perkuat Legalitas Aset Daerah

Foto: Penyerahan Sartipikat Hak Pakai Ke Pemda, Oleh Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menyerahkan secara simbolis Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lombok Utara. Penyerahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat legalitas aset daerah sekaligus mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Lombok Utara Selasa, 20/5


Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat kepada Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara dalam sebuah kegiatan yang berlangsung penuh semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.


Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas dukungan ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, legalitas aset menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih maksimal.


“Penyerahan sertipikat ini bukan hanya soal dokumen, tetapi bentuk nyata kepastian hukum bagi aset daerah. Ini menjadi langkah strategis agar seluruh aset pemerintah terlindungi dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Kus


Ia juga menegaskan bahwa tertib administrasi pertanahan akan berdampak besar terhadap efektivitas pembangunan daerah ke depan.


“Kami ingin memastikan seluruh aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.


Sementara itu, Slameto Dwi Martono selaku Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat menegaskan bahwa penyerahan Sertipikat Hak Pakai merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola aset negara yang profesional dan akuntabel.


“ATR/BPN terus mendorong percepatan sertipikasi aset pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset negara. Ini juga menjadi upaya nyata menciptakan administrasi pertanahan yang tertib, modern, dan terpercaya,” katanya.


Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, khususnya terkait legalisasi aset milik pemerintah.


Dengan penyerahan sertipikat tersebut, diharapkan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lombok Utara semakin kuat, transparan, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan daerah.

Senin, 18 Mei 2026

     

Forum Penataan Ruang KLU Bahas Tambang dan Pembangunan Hotel, Tekankan Aspek Lingkungan

Foto: ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Forum Penataan Ruang (FPR) terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, tertata, dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Lombok Utara yang digelar pada Jumat, 8/5.


Rapat tersebut membahas permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terhadap dua rencana investasi, yakni kegiatan galian C oleh CV. Bumi Lotara dan pembangunan hotel oleh PT Alam Hijau Walimbu.


Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, yakni Rifqi Rizaldy Prabsawara, dan Irfan Saputra, bersama sejumlah unsur terkait lainnya.


Dalam forum tersebut, berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari kesesuaian tata ruang, dampak lingkungan, hingga manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pembahasan dilakukan secara terbuka guna memastikan setiap rencana pembangunan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik.


Peserta rapat menyambut positif pelaksanaan forum tersebut karena dinilai menjadi wadah penting dalam menyelaraskan kepentingan investasi dengan aturan tata ruang daerah. Selain itu, koordinasi lintas instansi dianggap mampu meminimalkan potensi persoalan pemanfaatan ruang di kemudian hari.


“Forum seperti ini sangat penting agar pembangunan yang masuk ke Lombok Utara tetap terkendali, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap salah seorang peserta rapat.


Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Rifqi Rizaldy Prabsawara juga menegaskan komitmennya dalam mendukung sinergi penataan ruang yang terencana dan terpadu. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah Lombok Utara dapat berjalan sesuai regulasi dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.


Dengan adanya Forum Penataan Ruang, pemerintah daerah berharap pembangunan di Lombok Utara dapat terus tumbuh secara harmonis, profesional, serta berorientasi pada kualitas pembangunan jangka panjang.

Rabu, 13 Mei 2026

     

Enam Desa di Lombok Utara Jadi Fokus Percepatan Sertifikasi Tanah Lewat PTSL 2026

Foto: Rapat Evaliasi PTSL, ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi tanah masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Utara.
Untuk memastikan program berjalan maksimal, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mengadakan rapat monitoring dan evaluasi bersama panitia ajudikasi dan petugas yuridis PTSL, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Amrin Amrullah selaku Ketua PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.
Adapun enam desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL tahun ini meliputi Desa Andalan, Desa Akar-Akar, Desa Mumbul Sari, Desa Gunjan Asri, Desa Salut, dan Desa Sesait.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas capaian pelaksanaan program, penguatan koordinasi tim, hingga langkah percepatan penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat desa.

Melalui evaluasi rutin, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai aturan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program PTSL dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di daerah.

Senin, 04 Mei 2026

     

Kantor Pertanahan KLU Dukung Evaluasi Ombudsman, Komitmen Tingkatkan Layanan Publik

 

Foto Bersama Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara dengan Perwakilan Ombudsman RI

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Evaluasi Penilaian Kualitas Pelayanan Publik yang digelar Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Ombudsman RI Perwakilan NTB Senin, 4/5


Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN NTB, Stanley, dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, kepala bidang, serta seluruh kepala kantor pertanahan se-Pulau Lombok.


Evaluasi tersebut bertujuan menilai implementasi standar pelayanan publik sekaligus memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Ombudsman RI Perwakilan NTB melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Shaleh Basyarah juga menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.


“Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan layanan pertanahan semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.


Selain itu, narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan NTB, Yudi Darmadi, turut memberikan pemaparan terkait indikator penilaian kualitas pelayanan publik serta penguatan peran penyelenggara layanan.


Dengan adanya evaluasi ini, Kantor Pertanahan KLU berharap mampu menghadirkan layanan yang lebih baik, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat Lombok Utara

     

Tingkatkan Layanan Pertanahan, BPN Lombok Utara Lantik PPAT Baru

Pelantikan Pembuat Akta Tanah (PPAT) BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi melantik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat proses pengurusan hak atas tanah Senin, 4/5


Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan berlangsung khidmat. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan PPAT.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., hadir langsung dalam prosesi pelantikan bersama jajaran pejabat pengawas dan koordinator subbagian.

Dalam kesempatan tersebut, Riki Saprial, S.H., M.Kn. resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai PPAT wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara.


Kepala Kantor Pertanahan berharap, dengan dilantiknya PPAT baru, pelayanan pertanahan di wilayah Lombok Utara semakin profesional, cepat, dan terpercaya.


“Selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Jumat, 01 Mei 2026

     

BPN Lombok Utara Tutup 1 Mei 2026, Layanan Kembali Normal 4 Mei

Foto: ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Masyarakat yang berencana mengurus keperluan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diminta menyesuaikan jadwal. Pasalnya, layanan di kantor tersebut resmi ditutup sementara pada Jumat, 1 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).

Penutupan ini diumumkan secara resmi oleh pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara dan mengikuti ketetapan pemerintah terkait libur nasional. Selama satu hari tersebut, seluruh layanan tatap muka tidak beroperasi.

Meski demikian, penutupan layanan hanya berlangsung sehari. Kantor Pertanahan Lombok Utara akan kembali membuka pelayanan secara normal mulai Senin, 4 Mei 2026.

Dalam pengumuman yang disampaikan melalui media sosial dan kanal resmi, terlihat petugas memegang papan bertuliskan “TUTUP LAYANAN” dengan penegasan tanggal libur pada 1 Mei 2026 serta jadwal operasional kembali pada 4 Mei 2026.

Kendati layanan langsung dihentikan sementara, masyarakat tetap dapat mengakses informasi melalui berbagai kanal digital yang disediakan. Di antaranya melalui situs resmi, media sosial Facebook dan Instagram, serta layanan WhatsApp.

Pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengusung nilai “Melayani, Profesional, Terpercaya”, serta semangat BerAKHLAK dan “Bangga Melayani Bangsa”.

Masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah, roya, maupun layanan pertanahan lainnya diimbau untuk merencanakan kunjungan di luar tanggal tersebut, yakni mulai kembali pada Senin, 4 Mei 2026.

Selasa, 28 April 2026

     

Awali Zona Integritas, Kantor Pertanahan Lombok Utara Tegaskan Komitmen Anti-KKN

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net-Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran pegawai, Senin (7/4)


Langkah ini menjadi titik awal strategis dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Tertib Administrasi Bersih (WTAB). Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan bentuk kesungguhan dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.


Seluruh pegawai berkomitmen untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah dalam keterangannya menyampaikan bahwa komitmen ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.


“Pakta integritas ini bukan hanya sekadar penandatanganan, tetapi merupakan janji moral seluruh pegawai untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kami ingin masyarakat merasakan langsung pelayanan yang bersih, cepat, dan terpercaya,” ujarnya.


Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus diiringi dengan perubahan nyata dalam pola kerja dan pola pikir seluruh pegawai.


Dengan semangat kebersamaan, Kantor Pertanahan Lombok Utara optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya good governance.

Senin, 06 April 2026

     

Benda Diduga Alat Observasi Laut Ditemukan di Gili Trawangan

Sumber: Humas Polres Lombok Utara

Okenews.net- Penemuan benda asing berbentuk menyerupai torpedo di perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, memicu respons cepat aparat kepolisian. Benda tersebut dipastikan tidak mengandung bahan peledak maupun radioaktif, namun masih didalami terkait asal-usul dan fungsinya.


Kapolres Lombok Utara, Polda NTB AKBP Agus Purwanta, menegaskan pihaknya langsung mengerahkan tim gabungan setelah menerima laporan dari nelayan.


“Begitu informasi diterima, kami bergerak cepat melakukan pengamanan dan olah TKP bersama Tim Gegana. Hasil awal memastikan benda tersebut steril dari bahan peledak dan radioaktif,” kata Agus, Senin (6/4/2026).


Benda tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan bernama Arianto sekitar pukul 10.00 WITA saat menjaring ikan di perairan sekitar 16 kilometer utara Gili Trawangan. Karena mencurigakan, benda itu kemudian ditarik dan dibawa ke pesisir, tepatnya di kawasan pantai dekat salah satu hotel.


Saat dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan label “CSIC” di bagian badan benda serta tulisan beraksara China di bagian bawah, yang menguatkan dugaan sebagai perangkat teknologi kelautan.


Tim Gegana Sat Brimob Polda NTB bersama Sat Reskrim Polres Lombok Utara kemudian melakukan olah TKP sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak Kerber T dan detektor radioaktif RIIDEye X. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi ancaman langsung.


Secara fisik, benda tersebut memiliki spesifikasi mencolok: panjang sekitar 3,7 meter, diameter 70 sentimeter, dan berbentuk silinder menyerupai torpedo ciri yang lazim pada perangkat observasi atau survei bawah laut.


“Langkah berikutnya, benda ini kami amankan dan diserahkan ke Lanal TNI AL Mataram untuk penanganan lebih lanjut, termasuk identifikasi teknis secara mendalam,” ujarnya.


Agus menegaskan, penanganan dilakukan secara terukur dengan melibatkan lintas instansi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk aspek keamanan dan kedaulatan wilayah.


Polisi juga telah memasang garis pengamanan di lokasi penemuan serta melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.


“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak berspekulasi, dan segera melapor apabila menemukan benda mencurigakan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional,” Pungkasnya. 


Kamis, 02 April 2026

     

Kakanwil BPN NTB Tinjau Kinerja BPN Lombok Utara, Tekankan Percepatan Layanan dan PTSL

Sumber: Humas Atr/bpn Lombok Utara

Okenews.net- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Stanley, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) tersebut difokuskan untuk memastikan capaian program berjalan sesuai target, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Dalam arahannya, Kakanwil BPN NTB menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

“Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain itu, monitoring juga menyoroti pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pertanahan, terutama program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi andalan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Tak hanya itu, evaluasi turut mencakup penyelesaian Peta Dasar dan Data Mutakhir (PDDM) tahun anggaran sebelumnya guna meningkatkan akurasi data serta tertib administrasi pertanahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kinerja Kantor Pertanahan Lombok Utara semakin optimal, mampu mempercepat proses layanan, serta memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Minggu, 08 Maret 2026

     

Polres Lombok Utara dan Umat Buddha Bagikan 1.000 Takjil, Perkuat Toleransi di Bulan Ramadan

Sumber Foto: Humas Polres Lombok Utara

Okenews.net- Semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama kembali terlihat di Kabupaten Lombok Utara. Kepolisian Resor (Polres) Lombok Utara bersama Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kabupaten Lombok Utara membagikan sekitar 1.000 paket takjil kepada masyarakat pengguna jalan di depan Mapolsek Tanjung, Minggu (8/3/2026) sore.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta,didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara Ny. Heny Agus Purwanta serta Kapolsek Tanjung AKP Surya Itawan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekwil SAGIN Provinsi Bali dan NTB YM. Bhadra Wardana, Ketua MBI Kabupaten Lombok Utara Krisna Dharma, Ketua Gemabudhi NTB Oki David Gandhi, tokoh masyarakat Tri Dharma Sudiana, Ketua Magabudhi Lombok Utara Rusdianto, Ketua WBI Lombok Utara Harnawati, para ketua vihara binaan MBI se-KLU, serta umat Buddha dari enam vihara binaan MBI di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam kegiatan itu, umat Buddha bersama jajaran Polres Lombok Utara membagikan takjil berupa kelapa muda kepada para pengendara yang melintas. Aksi berbagi tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata keharmonisan dan persaudaraan antarumat beragama di Lombok Utara.

“Momentum Ramadan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Kehadiran saudara-saudara kita dari MBI yang turut berbagi takjil kepada masyarakat merupakan contoh nyata toleransi dan persaudaraan yang patut kita jaga bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Lombok Utara akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang mampu mempererat hubungan antarumat beragama sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Sementara itu, Ketua MBI Kabupaten Lombok Utara Krisna Dharma menjelaskan bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan bentuk kepedulian umat Buddha kepada masyarakat serta penghormatan kepada umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kegiatan ini bagian dari semangat kebersamaan dan toleransi yang selalu kami jaga. Kami ingin menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling berbagi dan mempererat persaudaraan,” katanya.

Kegiatan pembagian takjil berlangsung tertib dan penuh keakraban. Para pengguna jalan yang melintas pun menyambut positif aksi sosial tersebut, yang dinilai menjadi contoh nyata kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Lombok Utara.

Jumat, 06 Maret 2026

     

ATR/BPN Beri Penghargaan WBBM dan WTAB kepada 32 Satker

Sumber: Humas Atr/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (Satker) yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penghargaan tersebut berupa predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026 yang diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satker yang berhasil meraih predikat tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi bukti komitmen nyata dalam memperbaiki sistem pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Satker yang meraih predikat WBBM dan WTAB hari ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam melakukan perbaikan layanan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari proses reformasi birokrasi. Setiap Satker, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau mendapatkan penghargaan tentu kita senang. Namun setelah itu, Bapak/Ibu tetap harus melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Inspektorat Jenderal ATR/BPN, Sutaryono, melaporkan bahwa penghargaan WBBM diberikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sementara itu, predikat WTAB diberikan kepada 31 Satker yang terdiri dari Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Bali serta 29 Kantor Pertanahan di berbagai daerah.

Predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada unit kerja pemerintah yang dinilai berhasil menerapkan reformasi birokrasi, mencegah praktik korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Adapun WTAB merupakan penghargaan internal yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Satker yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Predikat ini juga menjadi langkah awal bagi Satker untuk menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hingga WBBM.

Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian PAN-RB, Kamaruddin, turut mengapresiasi capaian yang diraih jajaran ATR/BPN. Ia berharap Satker penerima penghargaan mampu mempertahankan integritas serta menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.

“Kami berharap Satker penerima predikat ini dapat terus menjaga konsistensi kinerja, memperkuat orientasi pada hasil dan dampak, serta menjadi role model dan agen perubahan bagi instansi lainnya,” ujarnya.

Kegiatan pemberian penghargaan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

     

DPMPTSP Lombok Utara Gelar Bimtek OSS RBA untuk Operator Desa dan OPD

Humas DPMPTSP Lombok Utara

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 serta sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) Tahun 2026.


Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh operator desa serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur pemerintah daerah dan operator desa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA yang terintegrasi secara nasional.


Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan langsung dari narasumber Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Materi yang disampaikan meliputi implementasi kebijakan terbaru, mekanisme pelayanan perizinan berusaha, hingga tata cara penggunaan sistem OSS bagi pemerintah daerah dan operator desa.


Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa.


“Kegiatan ini bertujuan agar seluruh operator dan perangkat daerah memahami secara teknis proses perizinan berusaha berbasis risiko sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.


Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan sistem OSS RBA secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Kabupaten Lombok Utara.


Dengan meningkatnya kapasitas operator desa dan perangkat daerah, pelayanan perizinan usaha di Lombok Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Rabu, 04 Maret 2026

     

Sekolah Rakyat Dibangun di Gumantar, BPN dan Bupati KLU Tegaskan Komitmen Pendidikan

Foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait, Rabu (3/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran pembangunan, khususnya dari sisi administrasi dan aspek pertanahan.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Lombok Utara. Kami siap memastikan seluruh aspek pertanahan berjalan tertib dan sesuai ketentuan agar proses pembangunan tidak terkendala,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Najmul Akhyar menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kami ingin tidak ada lagi anak-anak Lombok Utara yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Sekolah Rakyat di Desa Gumantar diharapkan segera rampung dan menjadi pusat pendidikan baru yang mampu melahirkan generasi muda Lombok Utara yang unggul serta berdaya saing.

Senin, 02 Maret 2026

     

PTSL 2026 Masuk Desa Andalan, Warga Diminta Siapkan Bukti Kepemilikan Tanah

Atr/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan penyuluhan digelar di Desa Andalan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara itu dihadiri perangkat desa serta warga setempat yang menjadi sasaran pelaksanaan PTSL tahun ini. Sosialisasi tersebut menjadi langkah awal sebelum tim turun melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis di lapangan.

Ketua Tim Ajudikasi PTSL TA 2026, Amrulloh Armin, SH, menegaskan bahwa kesiapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran program. Ia mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh bukti penguasaan maupun kepemilikan tanah telah disiapkan sejak dini.

“Bukti kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi dasar utama dalam proses penerbitan sertipikat. Masyarakat diharapkan menyiapkan dokumen pendukung agar proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” tegas Amrulloh di hadapan peserta sosialisasi.

Selain membahas persyaratan administrasi, tim juga menjelaskan tahapan pelaksanaan PTSL, mulai dari pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat. Warga turut diingatkan pentingnya pemasangan tanda batas tanah guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Program PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat secara menyeluruh. Melalui legalitas aset tersebut, diharapkan dapat mencegah konflik pertanahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tanah yang dimiliki warga.

Dengan digelarnya sosialisasi ini, masyarakat Desa Andalan diharapkan dapat berperan aktif menyukseskan PTSL 2026 sehingga seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Senin, 23 Februari 2026

     

Kanwil BPN NTB Monev di Lombok Utara, Dorong Percepatan Layanan Pertanahan

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kanwil BPN NTB) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Rabu (18/9/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN NTB, Catur Bowo Susbiarto, bersama tim teknis. Monev dilakukan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan teknis guna memastikan seluruh kegiatan survei dan pemetaan berjalan sesuai standar operasional prosedur, regulasi, serta target kinerja tahun anggaran berjalan.

Dalam arahannya, Catur Bowo menekankan pentingnya peningkatan kualitas data spasial dan yuridis sebagai fondasi utama pelayanan pertanahan. Ia mendorong percepatan penyelesaian pengukuran bidang tanah, peningkatan akurasi peta pendaftaran, pemutakhiran data geospasial, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi survei dan pemetaan berbasis digital.

Selain itu, evaluasi juga menyasar progres pelaksanaan program strategis nasional, ketersediaan peta kerja, pengelolaan arsip ukur, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung layanan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara beserta jajaran menyambut baik kegiatan tersebut. Monev dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi antara Kantah dan Kanwil, terutama dalam menghadapi tantangan percepatan layanan pertanahan yang semakin dinamis.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan kinerja layanan survei dan pemetaan di Lombok Utara semakin optimal dan akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum data pertanahan kepada masyarakat, sejalan dengan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan terpercaya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi