www.okenews.net

Jumat, 13 Juni 2025

     

Inklusifitas Pemilu Berbasis Teknologi Informasi

Dr. Retno Sirnopati, M.Hum
Okenews.net- Dalam sebuah percakapan elektronik dengan seorang kawan terkait produktifitasnya menulis pasca tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu, dia menyarankan saya untuk menulis lagi. Alasannya sederhana, dia tau saya pernah beberapa kali nulis artikel saat masih bersama menjadi penyelenggara pemilu. 


Tidak berlebihan kalau dia menyarankan saya untuk menulis lagi. Karena saya sadari menulis itu penting untuk mengasah ingatan dan daya kritis kita terhadap satu masalah.


Dalam dinamika chatingan, saya "terprovokasi" mencoba menulis kembali.Tapi idenya belum ketemu. Dari proses chatingan terbersit ide mengenai dinamika pemilu. Temannya sebagaimana judul tulisan ini: "inklufitas pemilu berbasis teknologi informasi"


Pemilu sebenarnya sejak lama sudah dilaksanakan sebagai mekanisme peralihan kekuasaan di Indonesia. Sejarah pemilu di Indonesia hampir sama umurnya dengan Republik ini. Hanya berbeda 10 tahun dari sejak diproklamirkan kemerdekaan indonesia. Saldi Isra dan Khairul Fahmi dalam Buku Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia, menyebutkan Lintasan pemilu terbagi dalam empat fase, yaitu: Pemilu 1955, pemilu 1971-1997, pemilu 1999, dan pemilu 2004-2019. Sebuah perjalanan demokrasi yang cukup panjang.


Pemilu pertama sesungguhnya akan dilaksanakan Januari, 1946. Melalui maklumat wakil presiden nomor X yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta. Namun penyelenggaraan itu batal dilaksanakan karena beberapa hal: 1) Undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan belum ada; 2) Kesiapan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu, dan 3) Stabilitas keamanan nasional. 


Namun demikian desain pemilu konstitusional dan bebas sudah dirancang sejak indonesia di proklamirkan. Tepatnya dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Tapi karena alasan stabilitas keamanan dan gejolak politik internal dalam negeri, pemilu di laksanakan tahun 1955 pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Dengan payung hukum UU No. 7/1953. 


Setelah itu pemilu berikutnya berlangsung pada tahun 1971-1997 di bawah kekuasaan orde baru. Saat itu pemilu di laksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang langsung di ketuai Menteri Dalam Negeri dan memiliki struktur keanggotaan terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum. 


Gambaran struktur penyelenggara pemilu selama orde baru sampai dengan reformasi mencerminkan sistem pemilu yang sangat ekslusif. Personalia penyelenggara pemilu langsung dilakukan pemerintah. Partai politik di kelompokkan ke dalam 3 organisasi parpol, yaitu: Golkar, PPP dan PDI. 


Kenyataan pemilu sebelum reformasi jauh dari prinsip-prinsip pemilu dan keramah tamahan penyelenggaraan pemilihan terhadap peserta, pemilih dan kelompok sipil sociaty. 


Berbeda dengan pemilu pasca reformasi, pemilu 2004-2019, dengan dasar hukum UU No 12/2003, lalu berubah menjadi UU No. 22/2007, UU No. 15/2011 dan terakhir UU No. 7/2017 yg belum mengalami perubahan sampai pemilu 2024, pemilu relatif terbuka dan terus mengalami perbaikan baik dari aspek regulasi, personalia, tata kelola kelembagaan dan pertanggungjawaban. Selalu ada kekurangan serta kelemahan. Tak ada sekali jadi dan sempurna. Semua berproses menuju kesempurnaan.


Namun begitu, kelembagaan pemilu secara utuh, dari periode ke periode terus melakukan pembenahan sistem seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi. Itu dilakukan guna menjamin pelaksanaan pemilu "ramah-tamah" kepada semua peserta, pemilih, dan stekholder lainnya.


Masa depan pemilu secara kualitas akan sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi serta transformasi kelembagaan pemilu terhadap kecepatan perkembangan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi pada proses penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas disegala tahapan. 


Pada pemilu 2024 misalnya KPU memiliki sistem informasi berbasis teknologi informasi. Ada beberapa sistem informasi teknis yang sudah tersedia kecuali untuk pencoblosan. Beberapa fitur aplikasi di tahapan teknis misalnya, untuk tahapan pendafataran sudah terdapat fitur 'SIPOL', akronim dari sistem informasi partai politik, ada juga sistem informasi pencalonan di singkat 'SILON', lalu ada 'Sikadeka', sistem informasi kampanye dan dana kampanye, selanjutnya ada 'SIMPAW', sistem informasi pengganti antar waktu, terakhir ada 'Sidapil', sistem informasi daerah pemilihan. Semua fitur teknis itu diciptakan menjawab kebutuhan, kemudahan memperoleh informasi pemilu.


Kemudian pada aspek regulasi, penyelenggara pemilu (KPU) memiliki 'Sikum' dengan akronim sistem informasi hukum. Fitur untuk mencari berbagai data dan informasi payung hukum penyelenggaraan pemilu. Kemudian untuk informasi keuangan dan logistik terdapat aplikasi 'silog' sebagai sarana untuk mengetahui detail kebutuhan logistik penyelenggaraan pemilu. Lalu ada 'sitab', sebagai sistem informasi pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu. Masyarakat dengan sangat mudah dan leluasa mengakses kebutuhan informasi yang di perlukan.


Kemudian di divisi perencanaan, data dan informasi ada fitur 'sirekap' dan 'sidalih' sebagai link informasi untuk mengetahui sistem informasi rekapitulasi dan sistem informasi daftar pemilih. 


Selanjutnya di aspek SDM dan Parhumas terdapat fitur 'simpeg' dan 'SIASN'. Kedua fitur tersebut adalah akronim dari sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi ASN. Dan apalikasi "mulut" KPU yang paling dekat dengan masyarakat adalah 'siparmas'. Interaksi dan komunikasi penyelenggara pemilu dengan seluruh elemen masyarakat dan stekholder berkepentingan dapat dengan mudah mengakses apapun kebutuhan informasi melalui sistem informasi partisipasi dan hubungan masyarakat.


Semua kategori aplikasi sistem informasi di atas tersedia dalam satu laman elektronik dalam sistem informasi teknologi yang sangat terbuka dan inklusif. Masyarakat dengan sangat mudahnya mencari dan mengunduh kebutuhan informasi penyelenggaraan pemilu dimanapun posisinya selama masih didukung jaringan dan koneksi internet yang memadai.


Tantangan Pemilu 2029


Pemilu mendatang akan memiliki tantangan baru yang lebih kompleks. Digitalisasi seluruh elemen tahapan pemilu membutuhkan kreativitas dan inovasi penyelenggaraan. Penggunaan artificial intelijen (AI) dalam perencanaan dan tahapan akan sangat membantu kerja kelembagaan KPU di seluruh jenjang pelaksanaan. 


Di tengah kondisi efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi-politik global, pemanfaatan teknologi informasi menemukan fungsi strategisnya. Yose Rizal, Founder Pemilu AI, pada forum populi bertajuk, Revisi UU Pemilu: Tata Kelola Demokrasi Partisipatif Berbasis Inovasi," menyampaikan pentingnya regulasi terhadap penggunaan teknologi informasi. Potensi AI ini besar, jutaan data bisa diolah dengan cepat. Simulasi kampanye bisa disimulasikan dulu. Ancamannya memang ada tapi jangan kita hanya dapat ancaman saja tidak dapat manfaatnya (kompas.com)


Afrimadona dari populi center menyatakan selama ini pegiat teknologi dan kepemiluan berjalan terpisah. "Suka tidak suka teknologi menyelesaikan masalah integritas. Demokrasi punya sisi negatif dan teknologi mungkin bisa menetralisir hal ini, teknologi ini bisa diaudit, walau dikatakan ada bias algoritma, namun hal ini tetap bisa di cek." 


Setidaknya pembicaraan forum populi manjadi rujukan bahwa penggunaan teknologi informasi pada proses pelaksanaan pemilu lebih efektif dan progresif memberi kepastian politik dan hukum pemilu. Ketika pemanfaatan teknologi informasi dan AI optimal dalam penyelenggaraan pemilu, semua komponen tahapan akan sangat mudah untuk diproses dan dianalisis kemudian memperkecil potensi konflik dan ketidakpastian akibat misinformasi di tengah masyarakat. 


Akhirnya pendapat khairunnisa agustyanti dari perludem menjadi penting untuk kita renungkan bersama bahwa kunci keberhasilan pemilu terletak di tengah-tengah trust masyarakat sebagai subjek demokrasi dan pemilu. Pemerintah, penyelenggara, komunitas demokrasi dan pemilu, hanya penyedia. User-nya adalah masyarakat dengan berbagai karakter dan kemampuannya. Maka bijaklah mendidik masyarakat agar mereka menikmati pembangunan demokrasi tanpa rasa ditipu demokrasi itu sendiri. 


Dr. Retno Sirnopati, M.Hum


     

Zakat sebagai Penyangga APBD: Langkah Strategis Menjawab Kebijakan Efisiensi Anggaran di Lombok Timur

Oleh : Abd. Hayyi, ME (Kepala Pelaksana Baznas Lombok Timur) 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, seperti banyak daerah lain di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat menuntut terobosan kebijakan yang inovatif dan berbasis kearifan lokal. Salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan adalah optimalisasi pengelolaan zakat sebagai penyangga APBD.

Urgensi dan Tantangan APBD

Efisiensi anggaran di Lombok Timur bukan hanya soal pengurangan belanja, tetapi tentang redistribusi sumber daya secara lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Namun, belanja sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan tetap membutuhkan dukungan dana yang konsisten. Di sinilah zakat, sebagai instrumen fiskal keagamaan, dapat mengambil peran strategis.

Zakat: Instrumen Sosial-Ekonomi yang Belum Optimal

Zakat memiliki potensi besar, terutama di daerah mayoritas muslim seperti Lombok Timur. Menurut hasil riset yg di rilis oleh Puskas Baznas RI dalam Outlook Zakat 2022 potensi zakat di Lombok Timur seberar 386,6 miliar sementara yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Lotim  saat ini baru 17,8 miliar per tahun artinya potensi tersebut belum tergarap maksimal karena beberapa faktor:

  1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Baznas.
  2. Sosialisasi dan edukasi yang kurang massif
  3. Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang kurang terbuka, belum merata dan  berkedilan
  4. Layanan muzakki dan mustahik yang masih kurang humanis
  5. Kompetensi dan kinerja amil yang belum maksimal
  6. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan semua instansi terkait masih lemah
  7. Digitalisasi sistem untuk kemudahan akses dan layanan belum berjalan

Zakat sebagai Penyangga APBD

Zakat bukan untuk menggantikan APBD, tetapi mengisi celah-celah kebutuhan sosial yang yg kurang dicover oleh APBD, seperti: bantuan langsung untuk fakir miskin, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas mustahik, beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dan bantuan modal produktif untuk UMKM mustahik.

Melalui sinergi dengan BAZNAS Lombok Timur, pemerintah daerah dapat mengarahkan program-program zakat agar sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), khususnya di bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Strategi Implementasi

Untuk mewujudkan peran zakat sebagai penyangga APBD, langkah-langkah strategis yang bisa diambil antara lain:

  1. Membentuk regulasi daerah (Perda/Perbup) tentang integrasi program zakat dengan kebijakan daerah.
  2. Meningkatkan sinergi antara BAZNAS dan perangkat daerah, melalui perencanaan bersama.
  3. Digitalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat, agar transparan dan akuntabel.
  4. Kampanye edukasi zakat untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi ASN serta masyarakat umum.
  5. Monitoring dan evaluasi dampak zakat terhadap indikator kesejahteraan lokal.

Optimalisasi zakat sebagai penyangga APBD bukan hanya solusi teknokratis, tetapi juga manifestasi dari semangat gotong royong dan keadilan sosial dalam perspektif Islam. Jika diimplementasikan dengan baik, Lombok Timur dapat menjadi model nasional dalam integrasi fiskal antara keuangan negara dan dana keagamaan. Ini bukan hanya efisiensi anggaran, tetapi transformasi sosial berbasis nilai.

Kamis, 12 Juni 2025

     

Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen


Okenews.net - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280 persen. Pengumuman ini disampaikan saat menghadiri Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis 12 Juni 2025.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikan, demi kesejahteraan para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ucap Presiden dikutip di laman setneg.go.id. 

Prabowo menegaskan, angka kenaikan gaji tertinggi diberikan kepada golongan yang paling junior. Meski demikian, Kepala Negara meyakinkan bahwa secara signikan kenaikan gaji ini akan berlaku bagi seluruh hakim.

“Golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, secara signifikan, dan saya monitor terus,” katanya.

Prabowo menegaskan, telah menerima laporan sebagian besar hakim belum menerima kenaikan selama 18 tahun. Selain itu, Kepala Negara turut menyampaikan keprihatinan terhadap kesejahteraan dan fasilitas yang diterima oleh para penegak hukum. 

“Saya dapat laporan ada Hakim yang masih kontrak, kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya, dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan,” ujarnya.
     

Maraknya Villa Bodong, Murdani : PAD Sektor Pariwisata Alami Kebocoran Serius

 

Murdani

LOMBOK TENGAH – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari sektor perizinan pembangunan villa di kawasan pariwisata diduga mengalami kebocoran serius. Hal ini disebabkan oleh masih maraknya pembangunan villa dan homestay ilegal yang hingga kini belum ditertibkan oleh pemerintah daerah.

Anggota DPRD Loteng dari Fraksi NasDem, Murdani, menyoroti lemahnya penegakan regulasi di sektor pariwisata.

Ia menyebutkan bahwa meski realisasi PAD mencapai Rp 331 miliar, pertumbuhannya masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Catatan dari tahun ke tahun usul saran dan rekomendasi PAD ini terus kami sampaikan, namun potensi yang ada masih belum di garap maksimal,,” kata Murdani, (12/6/2025).

Ia menilai kebocoran PAD tersebut disebabkan karena pembiaran oleh Pemda terhadap ratusan villa dan homestay yang dibangun tanpa izin di wilayah selatan Loteng.

“Sudah dari jauh hari kami minta pada Pemda untuk turun. Tapi hingga sekarang belum diindahkan. Kami belum mengetahui kendalanya,” ujar Murdani.

Menurutnya, keberadaan villa ilegal ini menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari aspek ekonomi hingga lingkungan. Tidak adanya pembayaran pajak oleh investor ilegal berdampak pada hilangnya potensi pemasukan daerah.

Selain itu, pembangunan tanpa kontrol ini juga memicu kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem.

Tak hanya itu, infrastruktur pun terdampak, dengan munculnya kerusakan jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya.

“Ada juga risiko keamanan dan konflik. Ini bisa membuka ruang gesekan antara masyarakat, investor, dan pemerintah. Bahkan bisa berujung pada tindak pidana,” tegasnya.

Murdani juga menyoroti dampak reputasi daerah. Ia menilai, maraknya investasi ilegal dapat menurunkan kepercayaan investor resmi terhadap iklim investasi di Lombok Tengah.

Untuk itu, ia mendesak Pemda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memanggil seluruh investor yang membangun tanpa izin.

“Jika tidak ditindak, kami akan panggil langsung dinas terkait bahkan para investornya. Kami beri atensi besar pada dinas perizinan, Bapenda, Satpol PP, dan dinas teknis lainnya,” pungkasnya. (*)

     

Lepas 30 Siswa, SDN 2 Rakam Gelar Tasyakkuran

Dewan Guru SDN 2 Rakam saat acara tasyakkuran pelepasan siswa kelas VI 

Okenews.net - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rakam Kecamatan Selong, Lombok Timur NTB menggelar tasyakkuran pelepasan siswa kelas VI, Rabu (11/06/2025) dengan penuh khidmat.

Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah tersebut menjadi momen bersejarah bagi 30 siswa yang resmi menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Acara tasyakkuran ini dihadiri Kepala Sekolah, seluruh guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah, wali murid, serta tokoh masyarakat sekitar.

Kepala SDN 2 Rakam, Nuraini, S.Pd. SD dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian para siswa yang telah melewati enam tahun proses belajar dengan baik.

Berbagai prestasi yang pernah diraih siswa selama ini telah mengharumkan nama sekolah, karena itu ia berharap ke depannya SDN 2 Rakam akan terus berupaya meningkatkannya. 

Nuraini menekankan pentingnya menjaga semangat belajar dan budaya berprestasi agar para siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi berkarakter.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan anak-anak mereka menempuh pendidikan di SDN 2 Rakam.

“Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang pendidikan anak-anak kita. Kami berharap ilmu yang ditanamkan di sekolah ini menjadi bekal menapaki jenjang berikutnya,” ujar Nuraini penuh haru.

Ia juga mengapresiasi kerja keras para guru yang tak kenal lelah dalam mendampingi dan mendidik siswa, termasuk wali murid serta pengurus komite sekolah.

“Dukungan komite sekolah dan orang tua yang terus berkolaborasi telah memberikan kontribusi meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 Rakam,” kata kepala sekolah yang belum lama ini menerima penghargaan dari presiden atas dedikasinya.

Menurutnya, tanpa dukungan dan kontribusi semua pihak tertutama para orang tua siswa, maka SDN 2 Rakam tidak mungkin meraih prestasi di berbagai level.

Ketua Komite Sekolah, Drs. H Muh Thuhir, M.Pd mengajak seluruh orang tua untuk terus mendampingi anak-anak dalam perjalanan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi keluarga dan sekolah sebagai kunci keberhasilan pendidikan anak terlebih lagi di tengah kemajuan teknologi hari ini.

“Kami bangga melihat anak-anak hari ini berdiri penuh percaya diri. Ini adalah hasil dari kerja sama kita semua. Jangan berhenti di sini,” ucapnya.

Sejumlah siswa turut ambil bagian memeriahkan acara tersebut untuk tampil di panggung sebagai rangkain acara, seperti tari tradisional, pidato perpisahan, atraksi seni bela diri, dan lainnya.

Pose bersama wali kelas VI, Uswatun Hasanah, S.Pd
Salah satunya Nadzir Asyrofi Hanafi, siswa kelas VI yang dengan lantang dan penuh percaya diri menyampaikan pidato perpisahan mewakili kelasnya.

Nadzir mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah membimbingnya selama enam tahun dengan berbagai suka duka bersama.

Menurutnya, perpisahan ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari petualangan baru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Pak. Tanpa jasa bapak ibu guru, kami bukan siapa-siapa,” ucap siswa yang meraih juara pertama di kelasnya itu.

Tak kalah menarik, Teguh Rois Amrozi, salah satu siswa berprestasi di bidang olahraga pencak silat, juga tampil memukau dengan jurus silat yang menarik perhatian para undangan.

Selain itu, penampilan seni tari tradisional yang dibawakan oleh tim tari SDN 2 Rakam turut menambah semarak acara.

Dengan balutan busana tradisional dan gerakan yang anggun, para penari kelas IV dan V tersebut sukses menyampaikan pesan budaya dan keceriaan kepada para tamu yang hadir.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ekspresi kreativitas, tetapi juga bentuk pelestarian seni dan budaya lokal yang terus ditanamkan sejak dini.

Salah satu momen mengharukan terjadi saat siswa kelas VI melakukan sungkeman kepada orang tua. Tampak siswa dan wali murid menitikkan air mata penuh haru.

Usai acara, ramah tamah antara guru dan wali murid serta poto bersama sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan dengan penuh haru dan bahagia.

Rabu, 11 Juni 2025

     

Fraksi NasDem Kritisi Kinerja Pemerintah Daerah

 


LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah melalui sidang paripurna yang digelar pada Rabu (11/6/2025). Kritik tersebut disampaikan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam pandangan umum fraksinya, Juru Bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan, menyoroti sejumlah permasalahan serius, mulai dari pengelolaan keuangan, aset daerah, hingga tata kelola pembangunan yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan petugas kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terancam,” tegas Galih di hadapan sidang.

Salah satu sorotan utama NasDem adalah tunggakan pembayaran jasa layanan kesehatan non-kapitasi di sejumlah Puskesmas.

Galih menyebut bahwa persoalan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya petugas yang dirugikan, tetapi masyarakat luas juga akan terdampak dari menurunnya kualitas layanan,” ucapnya.

Tak kalah mengejutkan, Fraksi NasDem juga membeberkan ketimpangan dalam pengelolaan belanja daerah.

Dari total anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp91 miliar, ditemukan 596 kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya.

“Ironis. Anggaran besar tidak dibarengi dengan manajemen aset yang bertanggung jawab. Ini bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi,” kritik Galih.

Poin paling mencengangkan dalam paparan Fraksi NasDem adalah dugaan adanya selisih anggaran sebesar Rp450 miliar antara dokumen resmi yang disampaikan kepala daerah dan data yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Kami temukan adanya perbedaan data signifikan, termasuk selisih Rp74 miliar pada komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi pengelolaan anggaran,” ungkap Galih.

Fraksi NasDem juga menyoroti pembiaran terhadap keberadaan villa dan homestay ilegal di kawasan wisata selatan Lombok Tengah.

Fraksi menilai Pemda terlalu lemah dalam penindakan sehingga berdampak pada kerugian ekonomi daerah dan kerusakan lingkungan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pembiaran ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam penegakan aturan dan tata ruang. Wajah daerah kita dipertaruhkan di hadapan investor dan publik,” tandasnya.

Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, NasDem meminta pemerintah lebih serius dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Penempatan aparatur sipil negara (ASN), menurut mereka, harus bebas dari kepentingan politik dan didasarkan pada kompetensi.

“Fokus pembangunan jangan hanya fisik. SDM dan tata kelola yang bersih adalah kunci agar RPJMD tidak hanya jadi dokumen formalitas,” tambahnya.

Galih menutup pandangan Fraksi NasDem dengan penegasan bahwa seluruh kritik dan saran yang disampaikan bukan sekadar catatan normatif, melainkan harapan nyata agar pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

     

Sinergi Menuju UMKM Naik Kelas: Pelatihan Komprehensif dan Akses Mudah Jadi Prioritas

Okenews.net-Upaya peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan langsung pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan Ibu Wakil Presiden Silvi Gibran ke lapangan, menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah pelaku UMKM.


Program terencana dan berkesinambungan pun digencarkan. Sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi dapat mendorong kemajuan UMKM secara menyeluruh.

Pertamina, melalui berbagai inisiatifnya, turut mengambil peran dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.


Asisten II Setda Lombok Timur, Ahmad Masfu, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses serta dukungan penuh bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Lombok Timur. Pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas dan pendampingan, termasuk pelatihan yang menyeluruh.


"Jika ada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelaku UMKM binaan Pertamina, silakan datang ke Rumah BUMN," ujarnya pada Rabu (11/06/2025).


Ia menekankan pentingnya pelatihan komprehensif dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing para pelaku UMKM. Tujuannya, agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.


"Punya skill dan manajemen yang baik adalah fokus utama kami. UMKM harus naik kelas," tambahnya.


Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga keterampilan teknis. Semua ini dirancang agar pelaku UMKM mampu mengelola produk dan merek secara profesional.


Masfu juga menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan sektor UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi dan pemikiran kolaboratif antar-lembaga adalah elemen penting untuk mencapai hasil optimal.


Dengan dukungan penuh dari pemerintah baik melalui kebijakan, fasilitas, maupun pelatihan diharapkan ekosistem UMKM dapat berkembang lebih subur. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat diharapkan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, memungkinkan lebih banyak UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.


"Kami di pemerintahan berharap, dengan dukungan penuh ini, para pelaku UMKM di Lombok Timur bisa terus tumbuh dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik," tutupnya.


Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Presiden Corporate Secretary PT Pertamina, Rudi Arif Yanto, menegaskan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.


"Kami di Pertamina meyakini bahwa kemajuan UMKM adalah cerminan kemajuan bangsa. Melalui program kemitraan dan pelatihan terintegrasi, kami menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM agar tumbuh dan berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional," ungkapnya.


Ia menambahkan, dukungan Pertamina tidak hanya terbatas pada aspek permodalan, tetapi juga mencakup pelatihan manajemen, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat sinergi antar-lembaga demi kemajuan UMKM Indonesia.


"Di Pertamina, kami tidak hanya memberikan bantuan modal, tapi juga fokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM, mulai dari manajemen hingga akses pasar. Semua ini kami lakukan untuk mendukung kemajuan UMKM secara menyeluruh," tutup Rudi.

     

Setelah Pesta Daging Idul Adha, Lotim Justru Bebas Ledakan Penyakit: Warga Kini Makin Bijak!

Okenews.net- Perayaan Idul Adha 1446 H/2025 M di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berlangsung meriah. Ribuan hewan kurban disembelih dan daging melimpah di meja makan warga. Namun, di balik kemeriahan "pesta daging" ini, ada kabar menggembirakan: kondisi kesehatan masyarakat tetap stabil, tanpa lonjakan kasus penyakit.


Dinas Kesehatan (Dinkes) Lotim memastikan bahwa pasca-Idul Adha, tidak terjadi peningkatan signifikan kasus kolesterol tinggi, hipertensi, maupun gangguan pencernaan. Hal itu berdasarkan laporan seluruh puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan.


“Laporan dari semua PKM sudah kami terima. Tidak ada peningkatan signifikan penyakit yang biasa dikaitkan dengan konsumsi daging berlebih,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Dr. H. Fathurrahman, Selasa (10/06/2025).


Sebaliknya, lanjutnya, kasus yang menonjol justru adalah pneumonia pada bayi, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada orang dewasa, serta diare — keluhan yang tidak berkaitan langsung dengan konsumsi daging kurban.


Fenomena ini, menurut Fathurrahman, menunjukkan bahwa masyarakat Lombok Timur semakin bijak dalam menyikapi tradisi makan daging saat Idul Adha. Kesadaran akan pentingnya porsi makan seimbang dan gizi yang cukup tampaknya kian mengakar.


“Daging, apalagi kambing, memang lezat. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, bisa jadi bumerang. Untungnya, masyarakat kita makin paham soal itu,” ucapnya.


Walau demikian, Dinkes tetap mengimbau warga terutama yang memiliki riwayat kolesterol dan tekanan darah tinggi untuk tetap waspada. Pola makan seimbang, rutin berolahraga, dan tidur cukup menjadi kunci utama menjaga kesehatan.


“Masalahnya bukan pada daging, tapi pola hidup. Jangan makan daging terus, tapi lupa olahraga dan malas makan sayur atau buah,” tegas Fathurrahman.


Ia juga memberi apresiasi terhadap kebiasaan warga Lotim yang menanam pohon buah di pekarangan rumah. Kebiasaan ini dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara mandiri dan ekonomis.


“Buah tinggal petik, murah dan menyehatkan. Ini kekuatan tersembunyi masyarakat kita dalam menjaga daya tahan tubuh,” tambahnya.


Dinkes Lotim optimistis, jika pola hidup sehat ini terus dijaga, Lombok Timur bisa menjadi contoh daerah yang mampu mengelola lonjakan konsumsi daging tanpa harus dibarengi lonjakan penyakit.


“Kalau pola ini dijaga, Lotim bisa jadi contoh daerah sehat, meski habis pesta daging,” tutup Fathurrahman dengan senyum.

Selasa, 10 Juni 2025

     

Dinas Kesehatan Lotim Perkuat Peran Kader Posyandu Lewat Sekolah Integra dan Pelatihan KAP Komunitas

Okenews.net- Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Dikes Lotim) menggelar Sekolah Kader Integra dan Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) Komunitas di dua lokasi berbeda, yakni Posyandu Kasih Bunda, Dusun Semang, Desa Jenggik, dan Posyandu Serumpun Bambu di Labuan Lombok.


Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan peran kader posyandu dalam menyampaikan edukasi kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan keluarga berisiko stunting.


Kepala Dinas Kesehatan Lotim, H. Fathurrahman, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan menguatkan keterampilan kader dalam edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting melalui pendekatan komunikasi yang efektif di tingkat komunitas.


“Sekolah Kader Integra adalah inovasi kami untuk mengintegrasikan berbagai program kesehatan, sekaligus melatih kader dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan secara tepat sasaran. Komunikasi yang baik sangat penting agar informasi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh masyarakat,” ujar Fathurrahman saat ditemui, Selasa (10/6/2025).


Selain pelatihan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan makanan bergizi secara simbolis kepada ibu hamil, berupa telur dan paket makanan sehat. Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan asupan nutrisi ibu hamil guna mencegah risiko stunting pada anak.


Fathurrahman menegaskan bahwa posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan di tingkat desa harus didukung oleh kader yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai.


“Kami berharap para kader yang telah dilatih dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya, terutama dalam mendukung program percepatan penurunan stunting di Lombok Timur,” tambahnya.


Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para kader dan masyarakat. Mereka menilai langkah Dinas Kesehatan ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat layanan kesehatan dasar dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu-anak sejak dini.


Senin, 09 Juni 2025

     

Mi6 Bakal Ajukan Zul-Rohmi Sebagai Nominasi Peraih Hadiah Nobel

Okenews.net- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 bakal mengajukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023, Dr. H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai nominasi peraih Nobel Perdamaian.


Sebuah kolaborasi kini sedang dinisiasi Mi6 bersama dengan anggota DPR RI, sejumlah Guru Besar, dan mitra Lembaga Swadaya Masyarakat internasional di Indonesia, sebagai jalur pencalonan resmi untuk nominasi peraih Nobel.


”Komite Nobel membuka kesempatan pengajuan nominasi hingga 31 Januari setiap tahun. Sebuah kolaborasi kini sedang dinisiasi untuk menyiapkan Dokumen Nominasi, sehingga dapat diajukan sebelum tenggat pada 31 Januari tahun depan. Kami sependapat dengan khalayak, duet kepemimpinan Doktor Zul dan Ummi Rohmi, adalah cahaya dari pelosok Indonesia kepada dunia,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin (09/06/2025).


Aktivis senior Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengungkapkan, pasangan Zul-Rohmi memimpin NTB periode 2018–2023 dengan komitmen yang teguh terhadap nilai-nilai demokrasi, pembangunan perdamaian, dan kemanusiaan.


Di wilayah yang ditandai oleh keberagaman sosial dan kerentanan historis terhadap konflik seperti NTB, Zul-Rohmi kata Didu, memimpin dengan empati, integritas, dan dedikasi yang kuat terhadap pemerintahan yang inklusif, terbuka bagi semua.


Didu menegaskan, upaya nyata Zul-Rohmi dalam membina kerukunan antaragama, menyelesaikan pertikaian lokal melalui dialog, dan menanggapi krisis kemanusiaan dengan belas kasih, jelas-jelas adalah contoh kepemimpinan perdamaian yang ingin dihormati oleh Hadiah Nobel Perdamaian.


“Mengajukan pasangan Zul-Rohmi sebagai nominasi peraih Hadiah Nobel Perdamaian sepenuhnya karena pasangan ini memenuhi kriteria substansial dan didasari keyakinan bahwa warisan kepemimpinanya akan terus menginspirasi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sebagai model kepemimpinan moral dan demokratis di belahan bumi selatan,” ucap Didu.


Didu kemudian membeberkan bagaimana kepemimpinan demokratis dan inklusif Zul-Rohmi di daerah multikultur seperti NTB. Zul-Rohmi kata Didu, memahami sepenuhnya, betapa NTB adalah provinsi yang kompleks secara etnis dan agama. Itu sebabnya, Zul-Rohmi memilih kepemimpinan dengan pendekatan inklusif dan dialogis.


Hasilnya, Zul-Rohmi aktif menciptakan ruang-ruang partisipasi publik melalui musyawarah warga, pelibatan Ormas, dan forum masyarakat adat. Hal itu menunjukkan bagaimana Zul-Rohmi menjaga iklim demokrasi NTB yang sehat di tengah tantangan politik identitas dan potensi ketegangan horizontal.


”Publik NTB tahu, sebagai kepala daerah, Zul-Rohmi dikenal karena komitmennya membuka ruang-ruang demokrasi yang hidup, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak pernah mematikan kritik,” tandas Didu.


Lima tahun memimpin NTB, Zul-Rohmi juga kata Didu, menerapkan kepemimpinan berbasis hati dan aksi kemanusiaan. Didu memberi contoh banyaknya inisiatif kemanusiaan saat bencana gempa dahsyat melanda NTB pada 2018. Zul-Rohmi berada di garis depan pemulihan pascabencana, dan memberikan dukungan terhadap masyarakat miskin dan marginal.


Kepemimpinan Zul-Rohmi yang mengedepankan empati juga terlihat dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan pengungsi, bantuan pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan akses kesehatan.


”Zul-Rohmi lebih dari sekadar administrator. Keduanya adalah pemimpin yang hadir langsung di tengah rakyatnya ketika krisis datang,” kata Didu.


Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini juga menjelaskan bagaimana Zul-Rohmi menjembatani perbedaan dan mendorong rekonsiliasi sosial di NTB. Sejarah mencatat, bagaimana keduanya beberapa kali berhasil meredam konflik sosial dengan pendekatan humanis dan damai. Zul-Rohmi juga mendorong kerukunan antarumat beragama melalui dialog lintas iman, pendidikan toleransi, dan program budaya.


Di sisi lain, Zul-Rohmi adalah pemimpin daerah dengan pandangan global. Dr. Zul misalnya, memiliki latar belakang pendidikan internasional dengan meraih gelar Ph.D. dari University of Strathclyde, UK, namun memilih mengabdi di daerah. Itu mengapa, selama kepemimpinannya, Zul-Rohmi berupaya menghubungkan NTB dengan dunia luar. Antara lain dengan menjalin kerja sama internasional untuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.


Selama memimpin NTB, kata Didu melanjutkan, pasangan Zul-Rohmi juga memiliki kredibilitas moral dan keteladanan pribadi. Gaya kepemimpinan keduanya sangat bersahaja, tidak elitis, dan dekat dengan rakyat. Keduanya juga dikenal tidak anti-kritik, dan tetap memegang prinsip meski menghadapi tekanan politik.


“Kemimpinan Zul-Rohmi memiliki dampak berkelanjutan. Banyak inisiatif keduanya tetap berjalan bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Meninggalkan warisan sosial berupa budaya damai, toleransi, dan penguatan masyarakat sipil,” kata Didu.


Karena itu, Didu menegaskan, langkah mengajukan pasangan Zul-Rohmi sebagai nominasi peraih Nobel Perdamaian, bukanlah sebuah sensasi. Namun, benar-benar dilandasi keyakinan bagaimana kepemimpinan keduanya memenuhi kreteria substansial Komite Nobel.


Didu pun menjelaskan, banyak yang tidak tahu, bahwa Komite Nobel juga membuka ruang pengajuan nominasi bagi tokoh-tokoh lokal di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten. Didu memberi contoh, pengajuan tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat daerah dan dinominasikan ke Komite Nobel, sehingga turut menjadi inspirasi lahirnya inisiasi bersama untuk menominasikan pasangan Zul-Rohmi.


Tokoh pertama yang disebut Didu adalah Abdon Nababan. Dia adalah tokoh adat dari Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Pernah masuk nominasi Nobel Perdamaian tahun 2017 karena perjuangannya atas hak masyarakat adat.


Didu juga menyebut Tri Mumpuni Wiyatno, tokoh perempuan dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Dinominasikan untuk Nobel Ekonomi atau Perdamaian, mengingat dedikasi luar biasanya mengembangkan listrik mikrohidro di desa-desa terpencil.


Dan nama terakhir yang disebut Didu adalah Maria Ressa, jurnalis asal Filipina. Maria bukanlah tokoh nasional. Tapi kerja-kerja jurnalisnya di tingkat daerah yang terkait kebebasan pers di negaranya, pada akhirnya membuka mata dunia. Maria kemudian dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2021.


”Jadi, bukan asal tokoh yang menentukan layaknya ia dinominasikan untuk Nobel. Tapi keberanian, ketulusan, dan dampaknya bagi umat manusia. Zul-Rohmi merawat perbedaan, menolak kekerasan, dan merangkul semua. Sejatinya Zul-Rohmi telah mengukir makna Nobel di tanah tempat keduanya dilahirkan,” tandas Didu.

Rabu, 04 Juni 2025

     

Selamatkan Gawah, Mahasiswa Hamzanwadi Hijaukan Lereng Rinjani


Gawah tilah masyarakat molah, aiq limpah selapuk cigah (hutan terjaga, masyarakat enak, air melimpah untuk semua kehidupan). Sebuah tagline yang digaungkan saat pelaksanaan penghijuaan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni.

Tagline ini menjadi menarik karena mencerminkan filosofi hidup masyarakat Sasak yang sangat menghargai alam. Bagi mereka, menjaga alam bukan sekadar melakukan penghijauan, tapi kebersamaan menjaga warisan, dan masa depan. 

Di sinilah semangat itu hidup kembali—dalam aksi nyata anak-anak muda dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Hamzanwadi yang menanam 1.500 pohon di lereng Rinjani, Sabtu (31/05/2025) dan Selasa (03/06/2025) di Joben Montong Gading. 

Kegiatan ini bukan sekadar "tanam-tanam lalu pulang". Lebih dari itu, ini bentuk cinta pada bumi, pada air, pada kehidupan. Mereka datang bukan sekadar bibit, tapi dengan harapan semoga anak cucu nanti masih bisa melihat Rinjani hijau, merasakan sejuknya hutan, dan mendengar gemericik air dari mata air yang tak pernah kering.

Di tengah isu perubahan iklim yang makin terasa dampaknya, langkah kecil seperti ini justru punya makna besar. Soalnya, siapa lagi yang bisa jaga alam kalau bukan kita sendiri? Jadi, kalau hari ini bisa menanam pohon, kenapa kita enggak bisa ikut menyiram dan mendukungan? Atau syukur-syukur, ikut tanam di sekitar rumah, sekolah, atau kampus, karena bumi tidak butuh omongan, tapi butuh tindakan.

Terkait dengan itu, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Hamzanwadi melaksanakan aksi nyata melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penanaman pohon di hutan (gawah) kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Mengusung tema “Joben Betaletan, Joben Lestari”, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kelestarian ekosistem hutan dan mata air, serta merespons krisis iklim yang kian mengkhawatirkan di tengah ancaman iklim global. 

Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Kampung Iklim (Proklim), sebagai wujud komitmen dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Komitmen ini sejalan dengan pesan Menteri LHK saat memberikan penghargaan kepada Universitas Hamzanwadi dalam acara Festival LIKE 2 Tahun 2024 di Jakarta.

"Aksi kolaboratif ini melibatkan banyak pihak, antara lain: Kelompok Proklim Joben Lestari, Balai TNGR, BPDLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Hamzanwadi," ungkap Korprodi Teknik Lingkungan Agus Muliadi.

Acara pembukaan kegiatan dihadiri oleh sejumlah tokoh dan lembaga penting, seperti: Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Perwakilan BTNGR, dan DLH Kabupaten Lombok Timur, Kapolsek Montong Gading, Tokoh agama, LSM, Manggala Agni, dan Pusdal Bali Nusra, Direksi Bank NTB Syariah, mahasiswa, pelajar, petani dan masyarakat sekitar

Pada hari pertama, sebanyak 300 pohon berhasil ditanam. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah tokoh masyarakat yang telah berjasa dalam menjaga dan melestarikan kawasan TNGR, termasuk para petani dan pekebun setempat. Kegiatan hari pertama ditutup dengan peresmian Proklim Mart oleh Sekda Kabupaten Lombok Timur.

"Sementara pada hari kedua, kegiatan berlanjut dengan penanaman 1.200 pohon, sehingga total pohon yang berhasil ditanam dalam dua hari tersebut mencapai 1.500 pohon. Sekitar 65 mahasiswa dan dosen Prodi Teknik Lingkungan ikut terlibat langsung dalam kegiatan ini," tuturnya. 

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, mahasiswa juga mendapat edukasi konservasi dari Balai TNGR yang menekankan pentingnya menjaga hutan demi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup saat ini dan generasi mendatang. 

"Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kampus dan masyarakat luas untuk terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam gumi paer Sasak-Lombok," harapnya. 

Selasa, 03 Juni 2025

     

Pisah Sambut Penuh Makna, Lapas Kelas IIB Selong Apresiasi Pengabdian dan Sambut Semangat Baru

Lapas kelaa IIB Selong
Okenews.net- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong menggelar acara pisah sambut pejabat Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas) pada Selasa (03/06/2025). 


Acara tersebut menjadi momen penuh haru dan semangat, menandai peralihan tanggung jawab dari Bapak Ahmad Saepandi kepada pejabat baru, Bapak Iman Haidar Pratama.


Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabudin, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ahmad Saepandi atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusinya selama menjabat. 


"Terima kasih, Pak Saepandi, atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Semoga pengalaman dan ilmu yang telah diberikan dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan di Lapas Selong," ungkapnya.


Dalam kesempatan yang sama, Bapak Ahmad Saepandi menyampaikan rasa syukur dan kesannya selama bertugas di Lapas Selong.


"Saya sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari Lapas Selong. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan di sini. Semoga Lapas Selong terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan," ujarnya.


Sementara itu, Bapak Iman Haidar Pratama yang kini mengemban tugas sebagai Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.

 

"Saya siap bekerja sama dengan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendorong kemajuan Lapas Selong ke arah yang lebih baik," tegasnya.


Acara pisah sambut ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mempererat ikatan emosional antarpegawai. 


"Meskipun berpindah satuan kerja, Bapak Ahmad Saepandi tetap menjadi bagian dari keluarga besar Lapas Kelas IIB Selong," tambah Kalapas Ahmad Sihabudin.


Dengan semangat baru dan kebersamaan yang terjaga, Lapas Kelas IIB Selong optimis dapat terus memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung proses pembinaan bagi warga binaan.

Senin, 02 Juni 2025

     

Perkuat Literasi, Mahasiswa Sosiologi Hamzanwadi Gelar Seminar dan Launching Buku


Okenews.net - Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Sosiologi FISE Universitas Hamzanwadi menggelar Seminar Kepenulisan dan Launching Buku, Sabtu 31 Mei 2025.

“Kegiatan ini bertujuan membangkitkan semangat literasi mahasiswa dan pelajar melalui dialog inspiratif bersama para penulis buku,” ujar Korprodi Pendidikan Sosiologi M Zainul Asro, MA.

Dijelaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni peluncuran buku, melainkan menjadi bagian dari gerakan literasi yang ingin terus digelorakan oleh mahasiswa.

"Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi lebih dari itu. Buku adalah alat perjuangan, dan menulis adalah salah satu bentuk pengabdian intelektual," ujarnya.

Asror menambahkan, mahasiswa sebagai generasi muda harus berani tampil sebagai produsen gagasan, bukan sekadar konsumen informasi.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi motivasi untuk aktif menulis, berbagi ide, dan menghasilkan karya-karya orisinal yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap HMPS bisa terus menghadirkan forum-forum literasi yang lebih luas. Dengan literasi yang kuat, kita bisa menciptakan generasi kritis, cerdas, dan berkarakter," tutupnya.

Ketua HMPS Pendidikan Sosiologi, Wahyudi Saputra menyampaikan terima kasih atas dukungan terselenggaranya kegiatan Seminar Kepenulisan dan Launching Buku.

Menurutnya, melalui buku yang berkualitas, tidak hanya menyebarkan pengetahuan, tetapi menanamkan nilai, membentuk karakter, dan mendorong perubahan positif di tengah masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa untuk terus menulis, membaca, dan berpikir kritis,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas suksesnya pelaksanaan kegiatan ini, HMPS Pendidikan Sosiologi menerima penghargaan dari para narasumber berupa sertifikat dan buku.

Penghargaan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap peran mahasiswa dalam pengembangan budaya literasi di lingkungan kampus dan masyarakat luas.

Beberapa buku yang dilaunching yakni Meraih Cinta-Nya: Menikah untuk Taat Bukan untuk Maksiat, Mozaik al-Qur’an: Kajian Berbagai Topik Perspektif al-Qur’an.

Selain itu, buku berjudul Bersegeralah Kembali Kepada-Nya: Karena Mendekat Kepada-Nya adalah Sumber Kebahagiaan Sesungguhnya, dan Pena dan Kita: Klaimat-kalimat yang Dipungut Kembali agar Aksaraku tak Hilang.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi