www.okenews.net

Selasa, 11 November 2025

     

Wagub NTB dan Wabup Lombok Timur Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional TGKH. Zainuddin Abdul Majid

Peringatan Hari Pahlwan Nasional
Okenews.net– Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-80 Tahun 2025, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya melaksanakan upacara dan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Senin (11/11/2025).

Upacara penghormatan kepada arwah Pahlawan Nasional tersebut berlangsung khidmat, diikuti oleh jajaran Forkopimda dan OPD Lombok Timur, para Masyaikh Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDQH) NWDI Pancor, pengurus YPH PPD NWDI Pancor, serta para santri.


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan hendaknya menjadi momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan semangat pengabdian para pahlawan bangsa.


“Saya berharap kita tidak hanya membanggakan Pahlawan Nasional kita, tetapi benar-benar menjadikan perjuangan dan keteladanannya sebagai inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Wagub.


Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan bahwa semangat perjuangan TGKH. Zainuddin Abdul Majid merupakan teladan bagi masyarakat Lombok Timur dalam membangun daerah melalui pendidikan, dakwah, dan persatuan.


“Nilai perjuangan beliau harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pembangunan, terutama dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan cinta tanah air,” ungkap Wabup.


Pada kesempatan yang sama, Wagub juga menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya Sultan Muhammad Salahuddin dari Bima sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto tahun ini. Ia berharap dua tokoh besar asal NTB tersebut menjadi sumber motivasi bagi generasi penerus daerah.


“Keduanya adalah contoh nyata perjuangan dan pengabdian untuk bangsa. Semoga ketokohan mereka menumbuhkan semangat juang bagi masyarakat NTB,” tambahnya.


Sebagai informasi, Sultan Muhammad Salahuddin (1888–1951 M) merupakan Sultan Bima XIV yang dikenal dengan perjuangannya melawan penjajahan Belanda di Bima. Gelar Pahlawan Nasional yang dianugerahkan kepadanya tahun 2025 menjadi pengakuan atas jasa dan pengorbanannya bagi bangsa dan negara.


Senin, 10 November 2025

     

Bawaslu Lotim dan Pramuka Bentuk Saka Adhyasta Pemilu, Tanamkan Semangat Demokrasi Sejak Dini

Badan Pengawas Pemilu Lotim

Okenews.net Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lombok Timur, Senin (10/11/2025). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, satuan karya yang berfokus pada pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di kalangan remaja.

Ketua Bawaslu Lombok Timur, Suhaidi Mahsun, mengatakan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, terutama bagi kalangan pemilih pemula.

“Kerja sama ini berfungsi membantu pengawasan sekaligus memberikan edukasi politik kepada anggota Pramuka, khususnya tingkat Penegak dan Pandega yang akan segera menjadi pemilih,” jelas Suhaidi.

Ia menambahkan, jumlah pemilih pemula di Lombok Timur hingga semester III tahun ini mencapai 47 ribu orang, angka yang dinilainya sangat signifikan. Karena itu, keterlibatan Pramuka sebagai mitra strategis dinilai penting untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif.

“Personel Bawaslu hanya sekitar 350 orang, sementara pemilih di Lombok Timur lebih dari satu juta. Maka pengawasan partisipatif menjadi solusi efektif, salah satunya melalui kerja sama dengan Gerakan Pramuka,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Lotim, Johari Marjan, menegaskan bahwa pembentukan Saka Adhyasta Pemilu merupakan tindak lanjut dari arahan Bawaslu RI.

“Saka Adhyasta sudah lama menjadi bagian dari struktur Bawaslu. Momentum Hari Pahlawan ini memberi semangat baru bagi kami untuk memperkuat pendidikan dan pengawasan Pemilu,” ungkapnya.

Ke depan, kata Johari, Bawaslu dan Kwarcab akan menggelar berbagai kegiatan kolaboratif untuk memperluas pemahaman tentang demokrasi dan meningkatkan partisipasi aktif generasi muda dalam pengawasan Pemilu.

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur, H. Lalu Ahmadi, menyambut baik kerja sama ini.

“Kami bersyukur Bawaslu menggandeng Pramuka sebagai mitra dalam membentuk Saka Adhyasta Pemilu. Ini menjadi ruang bagi anggota Pramuka untuk berperan aktif dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, diharapkan semangat kepahlawanan dan nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh kuat di kalangan generasi muda Lombok Timur.

     

Wabup Edwin Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Juang Pahlawan dengan Karya Nyata

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati, Senin (10/11/2025). Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, bertindak sebagai Inspektur Upacara.
 Peringatan tahun ini mengusung tema “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”


Dalam amanatnya, Wabup Edwin mengajak seluruh peserta upacara untuk mengenang sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi masa depan bangsa.


“Perjuangan para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, tetapi lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” ujarnya.


Menyampaikan pesan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wabup menuturkan bahwa ada tiga hal yang dapat diteladani dari para pahlawan bangsa, yakni kesabaran, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta visi jauh ke depan.


Ia menegaskan, kemerdekaan tidak diraih secara instan, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Para pahlawan, katanya, berjuang bukan untuk jabatan atau imbalan, tetapi untuk kemaslahatan rakyat.


“Kehormatan sejati para pahlawan terletak pada manfaat yang mereka tinggalkan, bukan pada posisi yang dimiliki,” tegasnya.


Lebih lanjut, Wabup Edwin menyampaikan bahwa perjuangan para pahlawan merupakan doa dan pengabdian tanpa henti bagi kemanusiaan. Semangat inilah yang menjadi modal dasar generasi masa kini untuk melanjutkan cita-cita luhur bangsa.


“Kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, tetapi dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama: membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tak ada anak bangsa tertinggal dari arus kemajuan,” ujarnya.


Ia menambahkan, semangat itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup penguatan ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, penegakan keadilan sosial, serta pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya.


Menutup amanatnya, Wabup mengajak seluruh peserta untuk menjaga semangat juang para pahlawan dengan tindakan nyata.


“Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam,” pungkasnya.

     

Dalam 100 Hari, BAZNAS Lotim Salurkan Rp 5,2 Miliar ke 10 Ribu Penerima Manfaat

Baznas Lombok Timur

Okenews.net — Momentum Hari Pahlawan Nasional tahun ini menjadi bukti nyata semangat kepahlawanan di era modern. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat capaian luar biasa dengan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 5.216.245.674 atau Rp 5,2 miliar kepada 10.434 Mustahik hanya dalam waktu 100 hari kerja, terhitung sejak 18 Juli hingga 31 Oktober 2025.


Capaian ini menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan masa kini dapat diwujudkan melalui aksi sosial dan pemberdayaan umat, bukan sekadar perjuangan fisik.

Dari total dana yang disalurkan, Bidang Kemanusiaan menjadi yang tertinggi dengan porsi 41,67%, mencerminkan tingginya kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak. Adapun distribusi dana lainnya meliputi:


Pendidikan: 21,38%

Dakwah & Advokasi: 20,67%

Kesehatan: 9,11%

Ekonomi: 7,17%, yang difokuskan pada penguatan ekonomi umat.


Ketua BAZNAS Lotim, H. Muhammad Kamli, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Muzakki yang telah menyalurkan amanahnya melalui lembaga tersebut.


“Setiap langkah kami adalah wujud cinta dan kepedulian yang Anda titipkan. Kebaikan tak berhenti di seratus hari — kami akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi para mustahik,” ujarnya, Senin (10/11/2025).


Ia menegaskan, BAZNAS Lotim akan terus berpegang teguh pada prinsip 8 Asnaf sesuai Al-Qur’an serta menjunjung tinggi transparansi dalam setiap proses pengelolaan dana umat.


Komitmen tersebut sejalan dengan visi BAZNAS Lotim menjadi lembaga yang SMART (Santun, Mapan, Amanah, Responsif, dan Transparan). Tujuannya jelas: mendorong mustahik menjadi muzakki sebagai bentuk keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.


“Dari zakat yang Anda tunaikan, lahirlah kekuatan untuk bangkit — satu keluarga, satu harapan, satu Lombok Timur. Mari terus bersama menebar keberkahan,” tutup H. Muhammad.

Sabtu, 08 November 2025

     

Wabup Edwin Apresiasi Desa Sakra Selatan: Pemerintah Harus Hadir Dekat dengan Pelayanan

Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya

Okenews.net - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Sakra Selatan yang berinisiatif membangun lapangan dan pasar desa sebagai bagian dari penataan dan perencanaan pembangunan yang baik.

Menurutnya, pasar menjadi pusat pergerakan ekonomi, sementara lapangan berfungsi sebagai pusat aktivitas dan silaturahmi masyarakat. “Inisiatif membangun lapangan berhadapan dengan desa patut kita apresiasi. Pasar juga demikian, karena menjadi pusat ekonomi. Tentu ini layout yang bagus, Pak Kades,” ujar Wabup Edwin saat menghadiri Event Budaya Betanduran Gumi Paer di Lapangan Desa Sakra Selatan, Sabtu (08/11/2025).

Kegiatan bertema Pandik Daus, Janjam Jalung, Popot Purak ini digelar dalam rangka peringatan 15 tahun berdirinya Desa Sakra Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wabup berharap kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang kebudayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan, kehadiran pemerintah dalam acara seperti ini bisa sekaligus membawa pelayanan administrasi kependudukan, PBB, dan lain-lain agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung,” harapnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan, sementara Pemda akan terus mendukung melalui pengelolaan pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Kepala Desa Sakra Selatan, Lalu Burhan, menjelaskan bahwa kegiatan yang diisi dengan jalan santai dan berbagai hiburan rakyat ini merupakan perayaan hari jadi pertama yang diselenggarakan sejak berdirinya desa 15 tahun lalu. Ia juga menyampaikan rencana pemanfaatan sebagian tanah pecatu desa untuk pembangunan lapangan dan pasar desa sebagai penunjang kemajuan wilayah.

Event budaya tersebut turut dihadiri oleh Direktur RSUD dr. R. Soedjono, perwakilan PMI Lombok Timur yang membuka stan donor darah, serta sejumlah sponsor dari pihak swasta. Antusiasme masyarakat tampak tinggi, terutama saat menunggu pengundian doorprize usai kegiatan jalan santai.

     

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Soroti Penurunan Integritas dan Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Fauzan Khalid, Anggota DPR RI

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menilai integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu semakin tergerus. Prinsip utama yang seharusnya menjadi pegangan, saat ini menjadi hal yang paling lemah.


“Kemandirian dan integritas merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh para penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dalam menjalankan tugas. Tapi justru prinsip ini yang saya rasakan semakin berkurang,” kata Fauzan saat menjadi narasumber focus group discussion (FGD) tentang prinsip


penyelenggaraan pemilu dan tata kerja Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Jumat (07/11/2025).


Fauzan, menyatakan, kemandirian dan integritas pada praktiknya merupakan hal krusial dan semestinya dijaga untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil, dan dapat dipercaya. Kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu, merupakan hal prinsip yang diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memastikan pemilu berjalan transparan, dan bebas dari pengaruh pihak lain.


Terkait penyelenggaraan pemilu yang dinilai banyak pihak semakin menurun, Fauzan dalam pemaparannya menjelaskan, kritik ini bukan hanya isu belaka, tetapi faktanya memang benar di lapangan. Bahkan ada beberapa oknum penyelenggara pemilu yang minta imbalan kepada peserta pemilu.


“Saya merasakan yang kurang enak saat menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024 lalu. Ada penyelenggara pemilu yang terus terang minta duit ke saya. Padahal oknum itu tahu saya pernah menjadi Ketua KPU NTB. Ini luar biasa. Saya tidak habis pikir, kok berani sekali,” jelas Fauzan, Ketua KPU NTB 2008-2013. 


Tindakan oknum ini dinilai Fauzan merusak marwah penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Fauzan mengajak, penyelenggara pemilu di semua tingkatan seperti KPU, Bawaslu, PPK, PPS, dan KPPS, untuk selalu menjaga marwah penyelenggara pemilu.


“Penyelenggara pemilu harus netral dan profesionalisme menjalankan tugas. Penyelenggara juga harus aktif menolak dan mencegah praktik politik uang (money politics) yang merusak integritas demokrasi,” ucap Fauzan, Anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini.


Dalam FGD ini, Fauzan juga meminta para komisioner KPU untuk mempersiapkan diri karena ada kemungkinan sistem pemilu berubah. Menurut Fauzan, ada tiga sistem pemilu yang sering dibahas kemungkinannya, yaitu system proporsional terbuka yang saat ini berlaku, system proporsional tertutup, dan system campuran atau variasi.


“Ini masih digodok di Komisi II DPR RI. Mana yang diterapkan untuk pemilu mendatang, kita tunggu saja. Yang penting bagi kita semua, termasuk penyelenggara pemilu, harus siap melaksanakan tugas apa pun sistem pemilu yang akan diputuskan,” ucapnya.


Acara focus group discussion (FGD) yang digelar KPU RI ini diikuti 60 peserta, terdiri dari para Ketua KPU Provinsi, Divisi SDM, Sekretaris KPU Provinsi, dan para Kepala Bagian KPU Provinsi se-Indonesia.

Jumat, 07 November 2025

     

Kolaborasi untuk Kesejahteraan: BPN Lombok Utara Gelar Diseminasi Akses Reforma Agraria

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net — Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Diseminasi Akses Reforma Agraria pada Jumat, 07/11/2025, bertempat di Aula Kantah Lombok Utara.


Kegiatan yang berlangsung penuh antusias ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, UPTD KPP Kecamatan Bayan, PT BPR NTB PERSERODA KC Bayan, Bank NTB Syariah KC Tanjung, serta Kepala Desa Bayan.


Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Amrullah Armin mewakili Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara. Dalam sambutannya, Amrullah menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program redistribusi tanah, melainkan juga bentuk nyata keberpihakan negara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses ekonomi yang berkeadilan.


Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil implementasi Akses Reforma Agraria di Desa Bayan oleh Field Staff Reforma Agraria. Paparan tersebut menyoroti berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, sekaligus membuka ruang diskusi bagi para stakeholder untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.


Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan komitmen bersama untuk terus menindaklanjuti hasil kegiatan secara berkelanjutan. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan reforma agraria di daerah.


“Harapan kami, sinergi ini dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bayan khususnya, dan masyarakat Lombok Utara pada umumnya,” ujar Amrullah menutup kegiatan.


Melalui kegiatan ini, Kantah Lombok Utara menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pertanahan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis keadilan agraria yang berkelanjutan.

     

Amrullah: Pemkab Lombok Timur Lalai, Pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 Molor

Anggota DPRD Lombok Timur

Okenews.net - DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merancang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.

Anggota DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah menyoroti lambannya eksekutif menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS tersebut.

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, keterlambatan penyerahan rancangan KUA-PPAS bukan sekadar persoalan teknis dalam siklus penyusunan APBD. 

Tetapi merupakan cermin dari lemahnya disiplin perencanaan dan koordinasi di tubuh TAPD. 

"Keterlambatan ini bukan hanya menunjukkan kelalaian administratif, tetapi juga mencerminkan kegagalan TAPD dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel," kata Amrullah kepada awak media pada jumat (07/11/2025).

Ia menjelaskan, merujuk kepada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2026 poin (g) bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD paling lambat Minggu II bulan Agustus.

Baru selanjutnya diserahkan dok Rancangan Perda APBD paling lambat minggu ke II bulan September bagi daerah yang  menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Artinya, penyampaian rancangan KUA-PPAS, Rancangan Perda APBD oleh kepala daerah kepada DPRD memiliki jadwal yang ketat dan tidak bisa diabaikan.

Selanjutnya, dokumen ini menjadi landasan utama bagi DPRD dalam membahas dan menyepakati arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, keterlambatan penyampaian KUA-PPAS akan menimbulkan efek domino terhadap seluruh tahapan penyusunan APBD.

"Secara teknis, keterlambatan tersebut menyebabkan molornya pembahasan RAPBD, dan pada akhirnya berpotensi menggagalkan penetapan APBD tepat waktu. Jika hingga akhir November dokumen APBD belum di sahkan maka akan ada sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang, papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur itu.

Konsekuensinya, kata Amrullah sangat besar. Program strategis, belanja pembangunan, hingga pelayanan publik akan tertunda. 

Masyarakat pun menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelalaian birokrasi ini.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, keterlambatan KUA-PPAS mengindikasikan lemahnya koordinasi antara TAPD dan perangkat daerah lainnya. 

"TAPD seharusnya berfungsi sebagai motor penggerak perencanaan anggaran, memastikan bahwa setiap SKPD menyerahkan dokumen perencanaan sesuai jadwal, dan seluruh proses berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Ketika TAPD gagal melaksanakan tugas tersebut, artinya ada persoalan mendasar pada manajemen internal baik dalam hal perencanaan, komunikasi, maupun pengendalian waktu.

Lebih jauh lagi, keterlambatan penyerahan KUA-PPAS juga memiliki implikasi politik. DPRD sebagai lembaga legislatif berhak menilai bahwa pemerintah daerah tidak serius menjalankan amanat undang-undang. 

Hal ini dapat memicu ketegangan antara eksekutif dan legislatif, menghambat proses pembahasan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah.

"Fakta bahwa KUA-PPAS terlambat diserahkan menjadi bukti bahwa TAPD tidak menjalankan peran strategisnya dengan optimal. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterlambatan semacam ini tidak dapat dianggap sepele," beber Amrullah.

Menurutnya, fakta ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, yang pada akhirnya merugikan daerah sendiri.

Keterlambatan bukan hanya soal waktu, melainkan soal kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas. 

"Karena itu, disiplin waktu dalam penyusunan dan penyerahan KUA-PPAS sejatinya adalah ukuran nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dengan profesional dan berorientasi pada hasil," jelasnya.

"Jika hal ini terus terulang, maka publik berhak menyebut: keterlambatan KUA-PPAS adalah bukti nyata TAPD lalai menjalankan amanahnya," sambungnya.

Kamis, 06 November 2025

     

Bupati Haerul Warisin Tekankan Disiplin dan Pelayanan Prima. ASN Harus Jadi Teladan di Masyarakat

Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin

Okenews.net — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya disiplin dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pesan tersebut ia sampaikan dalam arahannya kepada para pejabat eselon II, III, lurah, dan kepala UPT di Pendopo Bupati, Kamis (06/11/2025).

Dalam arahan berdurasi sekitar 30 menit itu, Bupati Haerul merangkum tiga poin utama yang menjadi pedoman bagi ASN Lombok Timur untuk membangun citra pemerintah yang melayani dan dekat dengan masyarakat.

“Bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, yang baik, dan menjadi citra yang baik di masyarakat,” tegasnya.

Bupati menekankan bahwa disiplin tidak hanya soal kehadiran dan jam kerja, tetapi juga disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi jabatan.

“Tidak hanya absen hadir, absen pulang, tapi bagaimana disiplin bapak-ibu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugas di kantor,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman terhadap tugas dan fungsi ASN tidak boleh berhenti di internal kantor semata, melainkan juga harus terhubung dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk membuka akses program dan pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah.

“Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,” tambah Bupati.

Bupati Haerul juga mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk aktif memberikan masukan dan gagasan dalam mendukung visi-misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar program dan anggaran nasional bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti masih adanya petugas pelayanan publik yang belum bersikap ramah terhadap masyarakat.

“Padahal mereka bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa semua program pemerintah daerah sejatinya diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.

Bupati juga mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan empat koperasi merah putih sebagai contoh bagi koperasi lainnya, yaitu di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Jerowaru.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG.
Pemda Lombok Timur juga berencana mengusulkan daerah kategori 3T agar bisa ikut menerima manfaat program MBG, meskipun jumlah penerima di wilayah tersebut masih terbatas.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengingatkan pentingnya resiliensi pelayanan publik di tengah perubahan pola transfer keuangan daerah dan desa. Ia menekankan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antara program kementerian/lembaga dengan program daerah menjadi hal mutlak di tengah dinamika fiskal saat ini.

Sekda juga menguraikan tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pejabat daerah dalam mengelola program dan anggaran agar lebih selaras dengan kebijakan nasional.


     

Lapas Selong Ikuti Penandatanganan PKS dan Pelatihan Pemasaran Produk di NTB Mall

Lapas Kelas IIB Selong

Okenews.net- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong turut ambil bagian dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) NTB dengan NTB Mall, yang dirangkaikan dengan Pelatihan Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Kamis (06/11/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Kanwil DitjenPas NTB dan NTB Mall dalam memperkuat pemasaran produk hasil karya warga binaan di seluruh satuan kerja pemasyarakatan se-NTB. Program ini juga menjadi bagian dari proyek perubahan jangka pendek untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga binaan melalui jalur pemasaran digital dan kemitraan lokal.

Lapas Kelas IIB Selong diwakili oleh Kasi Binadik dan Giatja, Gamal Masfhur, yang juga mempresentasikan produk unggulan hasil karya warga binaan berupa kaos sablon manual plastisol berkualitas premium. Produk tersebut menjadi salah satu komoditas andalan dalam program pembinaan kemandirian di Lapas Selong.

Acara dibuka secara resmi oleh Ahmad Zaenal Fikri, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil DitjenPas NTB. Turut hadir tim efektif Kanwil, Kepala Lapas Perempuan Mataram, serta sejumlah pejabat struktural dan staf pelaksana program pembinaan.

Dalam sesi pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang strategi pemasaran produk, pengembangan jejaring pasar, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi produk karya warga binaan.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA tersebut ditutup dengan penandatanganan PKS antara Kepala Kanwil DitjenPas NTB dan perwakilan dari NTB Mall, sebagai komitmen bersama untuk memperluas akses pasar bagi produk hasil pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.


     

Ombudsman NTB Evaluasi Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Lombok Utara Tegaskan Komitmen Bebas Maladministrasi

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net —Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mendapat kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.


Kedatangan tim Ombudsman disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai, (06/11/2025)


Penilaian ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI dalam memantau dan mengevaluasi kualitas layanan publik, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kecepatan, dan kepastian hukum dalam layanan pertanahan bagi masyarakat.


Dalam sambutannya, Muhammad Shaleh Basyarah menyampaikan apresiasi atas perhatian Ombudsman terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di Lombok Utara. Ia menegaskan bahwa Kantor Pertanahan berkomitmen memberikan layanan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik maladministrasi.


“Kami terus berinovasi untuk menghadirkan layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.


Tim Ombudsman NTB juga melakukan dialog langsung dengan pegawai serta meninjau area pelayanan untuk memastikan standar pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.


Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI, dalam upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang prima dan berintegritas di Kabupaten Lombok Utara.


Rabu, 05 November 2025

     

Wabup Edwin Tekankan Pentingnya Keuangan Berkelanjutan Hadapi Dinamika Fiskal Daerah

Wabub Lotim

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya sinergi dan penerapan program keuangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal daerah yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wabup saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran direksi, manajemen, dan karyawan PT Selaparang Finansial di Aula lantai II kantor perusahaan tersebut, Rabu (5/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Wabup menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan mencatat kesan positif terhadap suasana kerja di lingkungan PT Selaparang Finansial. Didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wabup berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang terbuka untuk memperoleh masukan yang jernih dan berbasis data akurat, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat bagi daerah.

Wabup juga menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang dinilainya akan cukup berat. Ia menyebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diproyeksikan mengalami pemotongan hingga Rp329 miliar. Meski sebagian dana tersebut dikembalikan dalam bentuk program Instruksi Presiden (Inpres) seperti revitalisasi sekolah dan proyek lainnya, situasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai 15 persen dari total APBD.

Kepada manajemen PT Selaparang Finansial, Wabup berpesan agar mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus utama dalam penyaluran pembiayaan dan investasi di tahun 2026.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan target yang telah ditetapkan.

“Masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk memaksimalkan target kami di tahun 2025. Dengan sisa waktu yang ada, kami akan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi, menyambut baik arahan Wabup tersebut. Ia menilai pandangan itu menjadi pedoman penting dalam menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan berperan aktif dalam kegiatan sosial serta program lingkungan.

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi PT Selaparang Finansial untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang pembiayaan berkelanjutan dan dukungan terhadap target pembangunan Lombok Timur.


     

BAZNAS Lotim Bergerak Cepat: Tiga Titik Bencana Disambangi, Bantuan Langsung Disalurkan

Badan Amil Zakat Lombok Timu

Okenews.net — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan komitmen dan kecepatan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam waktu yang berdekatan, tim BAZNAS Lotim turun langsung ke tiga lokasi berbeda: korban angin puting beliung di Jerowaru, serta dua kasus kebakaran di Pringgabaya dan Montong Baan Selatan.


Langkah cepat ini menjadi bukti nyata kepedulian BAZNAS dalam memanfaatkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meringankan beban para mustahik yang tengah tertimpa musibah.


Pelepasan penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Lotim, H. Muhammad Kamli, yang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan amanah dari para muzaki yang harus segera disalurkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan.


“Kami hadir membawa amanah para muzaki untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Pemongkong. Mungkin jumlahnya belum cukup untuk membangun kembali rumah sepenuhnya, namun semoga bisa menjadi modal awal untuk bangkit kembali,” ujar H. Muhammad, Selasa (04/11/2025).


1. Bantuan untuk korban puting beliung di Jerowaru


Di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, angin puting beliung mengakibatkan enam rumah warga rusak, terdiri dari empat rusak berat dan dua rusak ringan. BAZNAS Lotim bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat untuk membantu perbaikan awal rumah warga yang terdampak.


2. Kebakaran di Desa Teko Kecamatan Peringgabaya


Di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, tim yang dipimpin oleh H. Murjoko (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) bersama Mirwan, M.Pd (Kepala Bagian Pengumpulan) dan Nita Rizanita (Staf IT) langsung turun ke lokasi kebakaran.
 Tim melakukan asesmen cepat dan menyerahkan bantuan material serta dana tunai kepada korban yang rumahnya hangus dilalap api. Kehadiran BAZNAS menjadi dukungan moral sekaligus harapan baru bagi korban untuk memulai kehidupan kembali.


3. Korban Luka Bakar di Montong Baan Selatan


Musibah kebakaran juga terjadi di Desa Montong Baan Selatan, dengan satu korban mengalami luka bakar serius. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Ketua III BAZNAS Lotim, Sirajun Nasihin, didampingi Zidan Al Gifari (Staf Data IT).
 Bantuan difokuskan pada biaya pengobatan dan pemulihan korban, agar proses perawatan dapat segera dilakukan tanpa terkendala ekonomi.


“Bantuan ini adalah bentuk pertolongan darurat. Kami berharap bisa membantu meringankan biaya pengobatan agar korban segera pulih,” ujar Sirajun Nasihin.


Ketua BAZNAS Lotim menegaskan, kecepatan respons menjadi kunci utama dalam penyaluran dana ZIS. Pihaknya berkomitmen menjaga kepercayaan umat dengan memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.


“BAZNAS bukan hanya menyalurkan zakat, tapi juga menjadi garda depan dalam setiap ujian kemanusiaan,” tegasnya.


Aksi tanggap cepat BAZNAS Lotim di tiga titik bencana ini menegaskan peran strategis lembaga amil zakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. Di setiap langkahnya, BAZNAS memastikan tidak ada warga yang dibiarkan sendiri menghadapi musibah.


Selasa, 04 November 2025

     

Cetak Wirausaha Muda, Lombok Timur Dukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan 

Okenew.net – Sebanyak 100 pemuda dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Timur mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin Ekstrem yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur.


Kegiatan bertema “Wirausaha Muda Mandiri Indonesia Tangguh: Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Sumber Daya Lokal” ini berlangsung pada Selasa (04/11/2025) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.


Pelatihan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha para pemuda sesuai dengan minat, bakat, dan potensi lokal yang dimiliki Lombok Timur.


Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang hadir membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas program unggulan Kemenpora yang dilaksanakan di Lombok Timur, salah satu dari delapan kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai lokasi pelatihan.


“Kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Lombok Timur untuk melahirkan 20.000 wirausaha baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektoral, lintas kementerian, dan lintas lembaga menjadi kunci agar upaya ini berhasil,” ujar Wabup Edwin.


Ia menambahkan, pelatihan kewirausahaan ini bisa menjadi pilot project dan tidak menutup kemungkinan akan direplikasi melalui program daerah, seperti di Loka Latihan Kerja Selong.


Kepada para peserta, Wabup memberikan motivasi agar tidak minder disebut miskin ekstrem. Ia berharap para pemuda mengikuti pelatihan dengan serius, menyerap ilmu dari para narasumber, dan meneladani kisah sukses wirausaha muda yang hadir membagikan pengalaman.


Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI Yohan menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan pemuda.


“Melalui pelatihan ini, para pemuda berusia 16–30 tahun yang masuk kategori miskin ekstrem dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melahirkan ide kreatif, inovasi, serta membuka lapangan kerja berbasis potensi lokal,” jelasnya.


Pelatihan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Manager Mikro Bank BRI Cabang Selong yang membahas akses permodalan, wirausaha muda lokal sukses, serta Founder Rumah SDM Indonesia yang memaparkan strategi pengembangan diri dan bisnis berkelanjutan.


Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan dan pembuka lapangan kerja baru di daerahnya.


Saat ini tercatat lebih dari 15.000 kepala keluarga di Lombok Timur masih tergolong miskin ekstrem. Secara nasional, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,5 persen pada tahun 2026 mendatang.



     

Guru Lauq Indonesia Santuni Lansia dan Anak Yatim

foto dok ist.
Okenews.net – Sejumlah lansia dan anak yatim di Dusun Telona Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru dan Dusun Sukareme Desa Sukareme Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur menerima santunan dari organisasi sosial Guru Lauq Indonesia.

Direktur Eksekutif Guru Lauq Indonesia, Hasan Basri, MA menyatakan jumlah santunan masih sangat kecil, namun pemberian dilaksanakan setiap bulan di lokasi berbeda sebagai wujud komitmen organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat rentan.

“Kami menyadari ini bukan dalam angka besar, namun yang penting adalah konsistensi agar para lansia dan anak-yatim merasakan perhatian secara berkelanjutan,” ujar Hasan Basri kepada wartawan, Senin (03/11/2025).

Menurut Hasan, kegiatan santunan bulanan ini bukan sebatas bantuan materi, melainkan bentuk nyata dari gerakan sosial guna menumbuhkan semangat empati, solidaritas, dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

“Kami ingin menumbuhkan kesadaran berbagi dan saling peduli, serta kami berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran komunitas secara nyata di lapangan,” ujar kandidat doktor di Griffith University Australia itu.

Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi sosial antara relawan Guru Lauq Indonesia dengan masyarakat di berbagai desa yang dapat dijangkau melalui program santuan tersebut.

Diketahui, Guru Lauq Indonesia merupakan komunitas nirlaba (non-profit organization) yang bergerak di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan aktif dalam gerakan kemanusiaan untuk dapat berbagai meskipun dalam jumlah yang kecil.

Lebih lanjut, Hasan Basri menegaskan komunitas ini lahir dari semangat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing global, tanpa kehilangan akar nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa.

Kedepan, selain kegiatan sosial dan kemanusiaan, Guru Lauq Indonesia menyediakan berbagai layanan pendidikan, pelatihan, dan publikasi ilmiah yang dirancang untuk memperkuat kapasitas generasi muda.

“Langkah ini sebagai wujud komitmen dalam memperkuat literasi akademik generasi muda, sehingga mereka dapat bersaing di tingkat global namun tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal,” pungkas pria yang akrab disapa Guru Dane itu.

 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi