www.okenews.net

Jumat, 12 Desember 2025

     

IKADIN gelar Rakernas, Fokus Evaluasi Program dan Pengawalan Perubahan UU Advokat

Iakatan Advokad Inodnesi ( IKADIN)

Okenews.net  – Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-40 di Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus menjadi momentum peringatan ulang tahun organisasi ke-43. Kegiatan ini dibuka dengan berbagai sambutan dari pejabat daerah dan pusat, serta menghadirkan diskusi panel bertema “Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHP dan Rencana KUHAP Baru” di Hotel Aruna , Senggigi - Lombok Barat, Jumat 12 Desember 2025

Ketua IKADIN NTB, Dr. Irpan Suriadiata, menyatakan bahwa Rakernas kali ini menjadi ajang strategis untuk mengawal Undang-Undang Advokat di tengah perubahan besar sistem hukum pidana Indonesia setelah pengesahan KUHP baru. Menurutnya, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari Rakernas Nasional IKADIN di Bali, dengan fokus pada penguatan peran advokat dalam menghadapi norma hukum yang baru.

“Penguatan hak-hak tersangka atau terdakwa, pendampingan sejak tahap penyelidikan, peran advokat dalam keadilan restoratif, serta mekanisme peradilan yang lebih luas menjadi poin krusial yang harus kita kawal bersama,” ujar Irpan.

Kejati NTB, Wahyudi

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara jaksa dan advokat di era transisi hukum ini. Ia menyebut pengesahan KUHP baru sebagai tonggak monumental yang mengakhiri warisan hukum kolonial Belanda, namun sekaligus membawa tantangan besar dalam penerapan konsep restorative justice dan living law.

“Perubahan ini menuntut adaptasi cepat agar kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat tidak terganggu. Dalam penegakan hukum, jaksa mewakili negara, sedangkan advokat memastikan perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Sinergi menjadi kunci,” jelas Wahyudi.

Biro Hukum Setda NTB, Hubaidi

Sementara itu, Gubernur NTB yang diwakili Kepala Biro Hukum Setda NTB, Dr. Hubaidi, resmi membuka kegiatan dan berharap forum ini menjadi ruang konstruktif untuk memperkuat reformasi hukum.

“Penerapan KUHP dan KUHAP baru harus berjalan efektif, humanis, serta selaras dengan nilai keadilan dan HAM. Kami berharap kolaborasi antara advokat, pemerintah, dan aparat penegak hukum di NTB dapat memperluas akses bantuan hukum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

Rakernas kali ini juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI melalui zoom meeting, Dr. Habiburokhman, yang memaparkan perjalanan panjang pembentukan KUHP dan KUHAP baru. Ia menyoroti perlunya penguatan posisi advokat sebagai bagian dari pemberdayaan warga negara dalam mengawasi institusi penegak hukum.

“Daripada membentuk lembaga pengawas baru, lebih baik memperkuat advokat agar warga negara memiliki daya tahan hukum yang kuat. Di KUHAP baru, kami mengupayakan imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya,” ungkapnya.

Diskusi panel di Rakernas IKADIN ke-40 diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk implementasi KUHP dan KUHAP baru secara efektif di lapangan, demi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan, humanis, serta sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Ketua Umum IKADIN, Maqdir Ismail

Dalam diskusi panel Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Dr. Maqdir Ismail, menekankan perlunya pengawalan ketat terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya terkait pembuktian, penyadapan, dan proses penyerahan berkas perkara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi pada Rapat Kerja Nasional IKADIN ke-40.

Menurut Maqdir, KUHP baru harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka memiliki relevansi dan substansi yang kuat terhadap pasal yang disangkakan. Ia mengkritisi praktik di lapangan yang kadang hanya mengandalkan dua alat bukti tanpa memastikan bukti tersebut benar-benar berkaitan dengan unsur tindak pidana yang dituduhkan.

Sebagai contoh, ia menyoroti kasus yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara. Berdasarkan peraturan, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya hasil penghitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang. Namun, dalam praktiknya, pernah terjadi penetapan tersangka tanpa adanya penghitungan tersebut.

"Jangan sampai perkara yang mengandung dugaan kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada keterangan saksi dan ahli yang menyebut adanya potensi kerugian, tanpa perhitungan resmi," ujar Maqdir. Ia mencontohkan kasus ASDP yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius.

Selain masalah bukti, Maqdir juga menyoroti prosedur penyadapan. Ia berpendapat, penyadapan seharusnya dilakukan terhadap orang yang sudah berstatus tersangka, bukan terhadap pihak yang belum memiliki keterkaitan jelas. Ia mengingatkan bahwa ada kasus di mana seseorang dijerat akibat percakapan yang dipantau sejak sebelum ia mengenal pihak yang terlibat.

"Kalau penyadapan dilakukan sebelum ada status hukum yang jelas, rawan terjadi salah tangkap dan kesalahpahaman," tegasnya.

Poin lain yang disampaikan adalah mekanisme pelimpahan berkas perkara. Maqdir berpendapat bahwa berkas perkara seharusnya tidak dilimpahkan ke penuntut umum atau pengadilan ketika proses praperadilan sedang berlangsung. Ia mencontohkan pengalaman dalam satu perkara, di mana berkas dilimpahkan segera oleh KPK untuk mempercepat proses persidangan, sehingga mengabaikan proses praperadilan yang sedang berjalan.

Dr. Maqdir Ismail, menegaskan perlunya para advokat mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia, seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Dalam pernyataannya, Maqdir menyebut bahwa Indonesia akhirnya memiliki KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda tahun 1926.

 “KUHP lama kita berasal dari era kolonial. Baru sekarang kita memiliki produk hukum pidana yang disusun sendiri. KUHAP yang berlaku sejak 1981 juga kini mengalami perubahan,” ujarnya.

Menurut Maqdir, salah satu poin penting dalam KUHAP yang baru adalah pengakuan terhadap hak-hak advokat, termasuk hak untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyelidikan, bahkan mendampingi saksi. Namun ia mengingatkan adanya potensi persoalan terkait pasal obstruction of justice yang bisa menjadi “hantu” bagi advokat ketika pendampingan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat penegak hukum.

“Undang-undang memang sudah mengakomodir kewenangan advokat, tetapi yang kita perlukan adalah komitmen dan penghormatan dari aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Maqdir juga menyoroti adanya pendekatan baru dalam KUHP, seperti ketentuan bahwa pelaku berusia di atas 75 tahun tidak dikenai hukuman badan, melainkan hukuman denda. Ia menekankan bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk efek jera, melainkan untuk menegakkan keadilan.

Lebih lanjut, ia memuji diterapkannya prinsip restorative justice dalam KUHP baru, yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan jika memungkinkan.

 “Pidana itu harus menjadi ultima ratio, atau jalan terakhir. Tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Maqdir menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan implementasi KUHP dan KUHAP baru berjalan sesuai semangat pembaruan hukum, serta menguji ketentuan yang dianggap tidak tepat ke Mahkamah Konstitusi.

 “Perubahan ini adalah momentum bagi advokat dan penegak hukum untuk membangun sistem yang lebih adil, efektif, dan manusiawi,” pungkasnya.

Kamis, 11 Desember 2025

     

Baznas RI Apresiasi Produktivitas Lombok Timur, Siap Dorong Lumbung Pangan, Layanan Kesehatan, dan Pemberdayaan Umat Skala Besar

Direktur Pendayagunaan Baznas RI, Eka Budhi Sulistyo
Okenews.net- Lombok Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan potensi pembangunan yang menjanjikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Pendayagunaan Baznas RI, Eka Budhi Sulistyo, dalam kunjungan kerjanya pada Kamis (11/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut Lombok Timur sebagai daerah yang “luar biasa produktif” dan memiliki beragam sektor unggulan yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Eka menjelaskan bahwa Lombok Timur memiliki tiga kekuatan besar yang saat ini menjadi perhatian Baznas RI, yakni ketahanan pangan, akses dan fasilitas kesehatan, serta pemberdayaan umat. Ketiga sektor ini dinilai sangat strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.


“Lombok Timur ini luar biasa produktif. Banyak hal yang bisa disiapkan dan dikembangkan, mulai dari lumbung pangan, layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan umat. Semua ini menunjukkan bahwa Lotim memiliki kapasitas besar untuk tumbuh lebih cepat,” ujarnya.


Menurut Eka, Baznas RI melihat potensi tersebut bukan hanya sebagai peluang, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat, hingga sektor swasta.


“Potensi di Lotim akan kita kelola dan kembangkan lebih baik. Ini memerlukan kerja sama stakeholder dan kolaborasi yang kuat antar semua pihak. Pastinya, semua ini untuk pengelolaan zakat yang lebih optimal, sehingga manfaatnya semakin besar bagi kesejahteraan umat,” tegasnya.


Ia juga menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga harus diarahkan pada program-program yang berdampak jangka panjang, seperti penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor kesehatan berbasis layanan umat, hingga program kemandirian pangan.


Kunjungan Baznas RI ini menandai langkah awal menuju pengembangan program berskala besar di Lombok Timur. Daerah ini disebut berpotensi menjadi model nasional dalam pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan pembangunan daerah, terutama karena komitmen pemerintah dan tingginya semangat kolaborasi antar lembaga.


Dengan momentum ini, masyarakat Lombok Timur diharapkan semakin merasakan dampak nyata dari kehadiran Baznas, baik dalam bentuk peningkatan layanan sosial maupun pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Lombok Timur kian siap menunjukkan diri sebagai daerah yang mampu menginspirasi daerah lain dalam memaksimalkan potensi lokal demi peningkatan kesejahteraan umat.

     

Baznas RI Siapkan Investasi Besar! Transformasi RS Lombok Timur Jadi Rumah Sehat Baznas Masuki Tahap Final

Ketua Baznas RI, Prof. Dr. H. Ahmad Noor

Okenews.net -Transformasi besar dalam layanan kesehatan Lombok Timur semakin dekat. Ketua Baznas RI, Prof. Dr. H. Ahmad Noor, melakukan kunjungan penting ke dua titik krusial yang menjadi pusat rencana alih fungsi Rumah Sakit Lombok Timur menjadi Rumah Sehat Baznas, Kamis (11/12/2025).

 

Kunjungan dimulai dari peninjauan lokasi rumah sakit baru di Masbagik, sebelum bergeser ke Labuhan Haji sebagai lokasi rencana operasional RS Sehat Baznas.

Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Noor menegaskan bahwa Baznas RI akan mengambil alih dan mengelola penuh rumah sakit tersebut setelah proses peralihan resmi dilakukan oleh pemerintah daerah.


"Ke depan, setelah diserahkan, Baznas akan mengelola penuh rumah sakit tersebut, mengingat pendelegasian resminya diberikan kepada Baznas," tegasnya.


Tidak hanya manajemen, Baznas RI juga memastikan dukungan finansial yang sangat signifikan. Lembaga tersebut berkomitmen menanggung gaji pegawai selama dua tahun pasca serah terima, serta menyiapkan pendanaan besar untuk operasional awal.


"Untuk peralatan, kita lihat berapa yang bisa dipindahkan dan berapa yang tidak. Kami hitung semuanya. Kebutuhan riil yang sudah disampaikan mencapai Rp 26 miliar untuk pembelian dan penggantian alat," jelas Ahmad Noor.


Transformasi RS Lombok Timur menjadi Rumah Sehat Baznas dipandang sebagai langkah strategis Baznas dalam memperkuat kontribusi terhadap isu kesehatan dan pengentasan kemiskinan di daerah. Keberlanjutan operasional menjadi fokus utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama proses transisi.


Menariknya, kunjungan ini juga membuka peluang bantuan di sektor lain. Ahmad Noor mengungkapkan bahwa banyak proposal bantuan diserahkan langsung, termasuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lombok Timur.


"Baznas RI tengah menghitung kebutuhan riil untuk memastikan kelancaran transformasi, termasuk dukungan untuk peralatan medis dan tenaga kerja," tutupnya.

     

ATR/BPN Lombok Utara Umumkan Sertipikat Hilang: Masyarakat Diberi Waktu 30 Hari Sampaikan Keberatan

Pengumuman Sertipikat, ATR/BPN

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi mengeluarkan pemberitahuan terkait hilangnya satu sertipikat tanah atas nama Sudirman.


Pengumuman ini disampaikan sebagai bagian dari layanan permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, sesuai dengan prosedur layanan pertanahan, Kamis, 11/12/2025


Adapun sertipikat yang dinyatakan hilang tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3267 yang berlokasi di Desa Bentek dengan luas bidang mencapai 20.390 m².


Sebagai bentuk transparansi dan memberi ruang bagi publik, ATR/BPN Lombok Utara membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa memiliki keberatan atas permohonan ini. Dalam kurun waktu 30 hari sejak pengumuman dikeluarkan, masyarakat dapat menyampaikan keberatan disertai alasan serta bukti pendukung yang kuat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.


Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih hak atau klaim atas tanah tersebut. 


“Kami memastikan proses penggantian sertipikat dilakukan sesuai prosedur dan tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan demi menjamin kepastian hukum,” ujarnya.


Pengumuman ini diharapkan menjadi perhatian masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan atau mengetahui informasi terkait bidang tanah tersebut. Setelah masa 30 hari keberatan berakhir, proses penerbitan sertipikat pengganti akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

     

ICSH 2025: FDK IAIH Pancor Bahas Tantangan Sosial Era Digital

IAIH Hamzanwadi Pancor

Okenews.net-Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor menggelar International Conference on Social Humanities (ICSH) 2025 bertema “Resilience and Harmony: Navigating Social Change, Humanities and Da’wa” di Ruang Rapat Lantai 3 IAIH Pancor.


Ketua Panitia ICSH 2025, Daeng Sani Ferdiansyah, M. Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa konferensi ini digagas untuk memperkuat kontribusi akademisi terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Ia menilai perubahan sosial yang terjadi saat ini menuntut perguruan tinggi untuk hadir memberikan arah dan solusi.


“Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah, tetapi ruang kolaborasi untuk membaca ulang kondisi sosial kita. Melalui pertukaran gagasan, riset, dan dialog lintas negara, kita berharap dapat merumuskan perspektif baru yang relevan bagi masyarakat,” ujar Daeng (11/12/2025)


Ia menambahkan bahwa ICSH 2025 dirancang sebagai platform berkelanjutan bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi untuk mengkaji ketahanan sosial serta harmonisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks perubahan zaman.


“Kami ingin ICSH 2025 menjadi tradisi akademik yang konsisten, yang tidak hanya memotret masalah, tetapi juga menawarkan arah perbaikan,” katanya.


Sementara itu, Rektor IAIH Pancor, Dr. TGB. M. Zainul Majdi,, MA., menilai tema konferensi sangat relevan dengan perubahan sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Ia menyebut audiens dakwah kini jauh lebih kritis dibandingkan dua dekade sebelumnya.


“Sekarang audiens mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap aksioma. Pola pertanyaan jamaah pun bergeser dari isu keseharian menjadi persoalan global,” ujarnya.


Ia juga membagikan refleksinya tentang dinamika dakwah. Ia menyebut karakter audiens saat ini jauh lebih kritis dibandingkan ketika ia pulang dari Kairo pada 1997.


“Sekarang audiens mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap aksioma atau postulat. Pertanyaan jamaah pun bergeser dari isu domestik ke isu global,” ucapnya.


Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menuntut para pendakwah, akademisi, dan pemimpin publik untuk memperkuat kapasitas keilmuan serta sensitivitas sosial.


“Kita tidak bisa lagi berdakwah dengan pendekatan lama. Masyarakat kini menuntut argumentasi, data, dan kedalaman pandangan,” tegasnya.


Hadir sebagai pembicara tamu, Dekan FMKK Universitas Islam Selangor, Malaysia, Dr. Juzlinda Moh Ghazali, menyoroti pentingnya literasi digital dan etika kecerdasan buatan (AI) dalam menjaga ketahanan sosial. Ia mengingatkan bahwa 60 persen populasi Muslim berusia di bawah 30 tahun, sehingga adaptasi teknologi berkembang sangat cepat.


“Masyarakat mengonsumsi lebih banyak informasi, tetapi menyerap lebih sedikit kebijaksanaan. Kita semakin terhubung secara digital namun semakin terputus secara emosional,” katanya.


Ia menekankan perlunya kerangka etika AI dan literasi digital untuk mengurangi risiko misinformasi, manipulasi, dan kecanduan digital pada generasi muda.


“Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna, tetapi harus menjadi pembentuk dan penjaga etis AI,” tegasnya.


Konferensi berlangsung dinamis dengan tingginya partisipasi peserta dalam sesi presentasi dan diskusi. ICSH 2025 menjadi salah satu upaya FDK IAIH Pancor memperkuat kontribusi akademik terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan.

     

Selaparang TV Raih Penghargaan Nasional LPPL Televisi Terbaik pada Anugerah KPI 2025

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi (Selaparang TV) 

Okenews.net– Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi (Selaparang TV) berhasil mengukir prestasi gemilang tingkat nasional, dengan meraih penghargaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi Terbaik pada Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2025.

Piagam dan tropi penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, kepada Direktur Utama LPPL Selaparang TV, Rahman Firdaus pada acara puncak yang digelar di Nusantara Ballroom, NT Tower Jakarta, Rabu malam, 10 Desember 2025.

Usai menerima penghargaan, Rahman Firdaus menyampaikan rasa syukur dan Terima kasihnya atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan dan komitmen seluruh tim Selaparang TV.  Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, terutama Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, atas dukungan dan perhatiannya kepada lembaga. 

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di Selaparang TV yang selalu berkomitmen memberikan informasi berkualitas untuk masyarakat. Semoga memacu kami untuk terus berinovasi dalam menyajikan program berita yang edukatif dan informatif,” ucap Rahman Firdaus.

Lebih lanjut, ia menyatakan komitmen Selaparang TV untuk terus beradaptasi dan berkembang seiring dinamika dunia penyiaran dan digital. Ditegaskan bahwa, Selaparang TV terus berusaha menjadi media yang terpercaya, mengikuti perkembangan dunia digital dan senantiasa berkomitmen menyajikan konten yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Dalam ajang tersebut, LPPL Selaparang TV mengalahkan deretan program yang turut masuk dalam nominasi. Sehingga capaian ini menegaskan posisi LPPL Selaparang TV sebagai salah satu lembaga penyiaran publik, yang dinilai mampu menghadirkan kualitas isi, penyajian dan relevansi yang kuat di mata masyarakat dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan bahwa Anugerah KPI 2025 yang mengusung tema “Penyiaran Berdaulat Menjaga Indonesia” merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga penyiaran yang konsisten menyajikan konten siaran yang sehat, menarik, dan berkualitas. 

Rabu, 10 Desember 2025

     

Baznas RI Datang ke Lombok Timur! Verifikasi Rumah Sakit Sehat Jadi Momentum Besar Tarik Program Nasional

Ketua Baznas Lotim, H. Muhammad Kamli

Okenews.net -Lombok Timur bersiap menyambut kunjungan penting dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI pejabat setingkat menteri yang akan melakukan Verifikasi Faktual Rumah Sakit Sehat Baznas pada Kamis, 11 Desember 2025. Kehadiran rombongan Baznas Pusat ini menjadi momentum bersejarah sekaligus peluang besar bagi percepatan pembangunan layanan kesehatan berbasis dana zakat di daerah.


Rumah Sakit Sehat Baznas di Lombok Timur merupakan pilot project nasional yang ditetapkan Baznas RI. Status tersebut menjadikan fasilitas ini pusat perhatian dalam upaya penguatan layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu (mustahik) di seluruh Indonesia.


Lobi Dua Bulan yang Berbuah Besar

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengungkap bahwa kunjungan ini merupakan hasil perjuangan panjang.
 


“Ini buah dari lobi intensif dan silaturahmi selama kurang lebih dua bulan. Kehadiran beliau membuktikan keseriusan Baznas Pusat menjadikan Lombok Timur sebagai daerah percontohan nasional,” ujarnya pada Rabu, (10/12/2025).


Rumah Sakit Sehat Baznas diharapkan menjadi fasilitas kesehatan modern yang sepenuhnya didukung oleh dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peluang Besar, Dana Baznas Pusat Capai Rp 500 Triliun


Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial. Dengan dana kelolaan Baznas Pusat yang diperkirakan mencapai Rp 500 triliun pada 2026, Lombok Timur berpeluang kuat mendapatkan berbagai program strategis, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pelayanan sosial.


Bupati Lombok Timur disebut akan memanfaatkan momen audiensi ini untuk mengajukan sejumlah kebutuhan prioritas daerah, di antaranya, Peningkatan bantuan penanganan stunting, Pengembangan Program Lumbung Pangan,
Program Rumah Layak Huni (Mahyani), Paket bantuan sosial skala besar menjelang Ramadan Sambutan Istimewa Menyambut Pejabat Setingkat Menteri



Karena status Ketua Baznas RI setara menteri, pihak Baznas Lombok Timur bersama Pemerintah Daerah telah menyiapkan penyambutan khusus. Langkah ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus upaya menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun kolaborasi jangka panjang.


H. Muhammad Kamli pun mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung hadirnya Rumah Sakit Sehat Baznas sebagai fasilitas publik yang membawa manfaat luas.


“Ini kesempatan kita menyiarkan harapan besar masyarakat Lombok Timur, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan Baznas yang transparan dan amanah,” pungkasnya.

     

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Ketahanan Pangan Tidak Akan Menghambat Investasi

Menteri ATR/BPN
Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan bahwa kebijakan menjaga ketahanan pangan nasional tidak akan berbenturan dengan upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kedua agenda strategis tersebut justru harus berjalan seimbang demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan masa depan bangsa.

Hal itu disampaikan Nusron saat menjadi narasumber dalam acara Investor Daily Roundtable yang digelar di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dalam forum yang dihadiri para pelaku industri dan investor tersebut, Nusron menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pemerintah di berbagai sektor.

“Semua demi merah putih, demi negara Indonesia. Ada dimensi keadilan antara ketahanan pangan, ketahanan industri, energi, dan penyediaan rumah. Tidak boleh saling mengalahkan, semuanya harus berjalan bersamaan,” ujar Nusron dalam diskusi yang dipandu Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memastikan tata ruang nasional mendukung hadirnya investasi yang produktif, sekaligus menjaga lahan pertanian agar tetap berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan. Keseimbangan tersebut, kata Nusron, merupakan kunci agar pembangunan nasional tidak timpang dan tetap berkelanjutan.

Kehadiran Nusron dalam forum strategis tersebut juga sekaligus menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan kebijakan modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Selasa, 09 Desember 2025

     

Lapas Selong Unjuk Kreativitas Warga Binaan di Festival Literasi Lotim Smart 2025

Lapas kelas IIB Selong
Okenews.net -Lapas Kelas IIB Selong kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan literasi dan kreativitas di Kabupaten Lombok Timur dengan ikut serta dalam Festival Literasi Lombok Timur Smart 2025, yang berlangsung pada 9–11 Desember 2025 di Gedung Wanita Selong. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur sebagai ruang apresiasi dan edukasi bagi masyarakat.

Partisipasi Lapas Selong tahun ini berfokus pada pameran karya warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai hasil dari program pembinaan kemandirian. Sejumlah karya unggulan dipamerkan, antara lain: Kaos sablon karya handmade, Kap lampu dekoratif, Miniatur bonsai, Miniatur kapal finisi, Miniatur kapal pesiar, Lukisan bertema kreatif dan ekspresif

Karya-karya tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung karena menampilkan perpaduan keterampilan teknis, seni, serta kreativitas yang lahir dari proses pembinaan di dalam Lapas.

Pada hari pembukaan, Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabudin, hadir bersama jajaran Forkopimda. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Timur, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur Hj. Rayal Ain Warisin, kepala OPD, komunitas literasi, serta pelajar dari berbagai sekolah. Kehadiran Lapas Selong menegaskan posisi lembaga pemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam pengembangan literasi berbasis kreativitas dan pemberdayaan.

Selain sebagai ajang pameran, kegiatan ini membuka peluang baru bagi pemasaran produk hasil program pembinaan. Antusiasme masyarakat yang tinggi dinilai menjadi momentum penting dalam mendorong kepercayaan publik terhadap efektivitas pembinaan di dalam Lapas.

Dengan keikutsertaan di festival ini, Lapas Selong berharap dapat terus memperluas ruang kolaborasi, khususnya dalam pengembangan literasi dan pembinaan produktif bagi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat dan layak bersaing.

     

Progres Pembebasan Lahan Jalan Tanjung–Bayan Menguat, BPN Tegaskan Transparansi Pengukuran di Desa Gondang

Bpn Lombok Utara

Okenews.net – Rencana pelebaran Jalan Raya Tanjung–Bayan memasuki tahap penting. Dinas PUPR PKP Kabupaten Lombok Utara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara kembali menggelar rapat lanjutan mengenai pembebasan lahan di Desa Gondang, Selasa (09/12/2025).


Rapat dipimpin oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Lombok Utara, I Made Nara Kusuma, yang menegaskan bahwa hasil pengukuran awal menjadi fondasi utama sebelum pemerintah melangkah lebih jauh dalam proses pengadaan tanah.


“Hari ini kami memastikan seluruh hasil pengukuran disampaikan secara transparan dan dapat dipahami semua pihak. Ini penting agar proses pembebasan lahan berjalan tertib, jelas, dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” ujar Nara Kusuma dalam rapat tersebut.


Tim survei kemudian memaparkan kondisi eksisting serta rincian kebutuhan lahan di dua dusun terdampak, yakni Dusun Karang Kates dan Dusun Lekoq. Data teknis tersebut menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk merumuskan langkah berikutnya, termasuk penetapan luas bidang tanah yang akan masuk dalam proses pembebasan.


Pihak Dinas PUPR PKP Lombok Utara juga menekankan bahwa koordinasi lintas instansi merupakan kunci dalam memastikan progres pelebaran jalan tetap sesuai target.


“Kami ingin proyek ini tidak hanya cepat, tapi juga rapi dari sisi administrasi maupun teknis. Sinergi dengan Kantor Pertanahan menjadi sangat strategis untuk menjamin semua tahapan berjalan sesuai aturan,” kata salah satu perwakilan Dinas PUPR PKP.


Rapat ini diharapkan memperkuat kesepahaman antara instansi teknis, sekaligus memberi kepastian kepada masyarakat Desa Gondang bahwa proses pelebaran Jalan Raya Tanjung-Bayan dilakukan dengan pendekatan profesional, terukur, dan penuh kehati-hatian.


Proyek ini digadang-gadang akan membuka akses transportasi lebih baik, mendukung pergerakan ekonomi, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.


     

Sertipikat Tanah Wakaf Musholla Al-Furqon Rakam Resmi Diserahkan, Kantah Lotim Percepat Legalitas Aset Keagamaan

BPN, Bersama Kejaksaan Negeri Lombok Timur
Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyerahkan sertipikat tanah wakaf Musholla Al-Furqon di Rakam, Senin (08/12/2025). Penyerahan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kantah Lombok Timur dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Pemerintah Kecamatan Selong, Kelurahan Rakam, serta pengurus musholla.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Lombok Timur, guna memastikan aset keagamaan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan tertib secara administrasi.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur  I Komang Suarta menyampaikan bahwa program pensertipikatan aset wakaf terus didorong sebagai bentuk pelayanan negara dalam menjaga fasilitas ibadah dari potensi sengketa atau klaim pihak lain.


“Penyerahan sertipikat ini bukan hanya formalitas, tetapi bentuk perlindungan hukum agar rumah ibadah dapat dimanfaatkan secara optimal dan aman untuk kepentingan umat,” ungkapnya.


Pensertipikatan tanah rumah ibadah dan aset wakaf merupakan bagian dari program strategis pemerintah yang saat ini terus diperkuat di berbagai daerah. Dengan diterbitkannya sertipikat tanah wakaf Musholla Al-Furqon, masyarakat kini memiliki kepastian bahwa pengelolaan aset keagamaan dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.


Kantah Lotim menegaskan bahwa seluruh proses mulai dari pengukuran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertipikat dilakukan secara profesional dan akuntabel. Program ini juga sejalan dengan imbauan pemerintah daerah agar tanah publik seperti musholla, masjid, pesantren, dan aset wakaf lainnya segera disertifikasi demi mencegah sengketa di kemudian hari.


Selain itu, sinergi lintas lembaga yang dibangun dalam program ini diharapkan menjadi model percepatan sertipikasi rumah ibadah di Lombok Timur, sekaligus memperkuat kerukunan dan harmoni sosial antarwarga.


“Kami siap memudahkan masyarakat, termasuk para pengurus rumah ibadah, agar tanah wakaf memiliki kejelasan status hukum dan perlindungan yang layak,” tambah Komang.


Penyerahan sertipikat ini juga mempertegas komitmen Kantah Lombok Timur untuk menghadirkan layanan pertanahan yang transparan, profesional, dan berbasis kepentingan publik.

     

Perkuat Nilai-Nilai Kebangsaan, H. Fauzan Khalid Ingatkan Pentingnya Kerukunan

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota MPR RI daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, kembali menggelar kegiatan Sosialisasi MPR RI Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat atas nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa, 9 Desember 2025. 

Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai latar belakang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, pemuda, serta unsur masyarakat Desa Kuripan Utara dan sekitarnya.

Dalam pemaparannya, H. Fauzan Khalid menjelaskan secara mendalam tentang Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga mengingatkan warga tentang pentingnya kerukunan. “Jika masyarakat rukun, bangsa kita akan kuat dan kokoh. Kunci dari kerukunan adalah empati dan solidaritas”, tegasnya.

Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini, Fauzan Khalid berharap nilai-nilai luhur kebangsaan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

     

PTSL 2025 Berlanjut, 299 Sertipikat Tanah Dibagikan di Lombok Utara: Pemerintah Target Rampung Sebelum Akhir Tahun

ATR/BPN Lombok Utara
Okenews.net- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2025 kembali menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 299 bidang tanah di Desa Mumbul Sari, Kabupaten Lombok Utara dinyatakan siap dibagikan kepada masyarakat dalam agenda tahap lanjutan program tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelesaian target PTSL dua tahap pada tahun berjalan, yang melibatkan koordinasi langsung antara pemerintah desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa pembagian sertipikat ini bukan hanya sekadar penyerahan dokumen, tetapi merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin legalitas hak atas tanah masyarakat.


“Program PTSL merupakan agenda strategis nasional untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. Dengan adanya sertipikat ini, masyarakat tidak hanya memiliki bukti sah kepemilikan, tetapi juga kesempatan untuk memanfaatkan sertipikat tersebut dalam aspek ekonomi seperti permodalan, usaha, maupun kesejahteraan keluarga,” jelasnya, Selasa, 09/12/2025


Ia juga mengajak masyarakat yang belum terdaftar untuk tetap proaktif mengikuti proses PTSL pada gelombang berikutnya.


“Kami mengapresiasi kerjasama pemerintah desa dan antusiasme masyarakat. Harapan kami, semua pihak tetap mendukung kelengkapan administrasi agar proses sertifikasi berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tegasnya.


Program PTSL menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan serta menghindari sengketa atau duplikasi kepemilikan. Dengan progres pembagian sertipikat di Desa Mumbul Sari ini, Lombok Utara terus memperkuat langkah menuju wilayah yang tertata dan memiliki kepastian hukum terkait aset tanah.


Masyarakat penerima sertipikat menyambut baik agenda tersebut, dan berharap penyerahan lanjutan dapat selesai sesuai target akhir tahun.


Sementara Kepala Desa Mumbul Sari, Mujtahidin, dalam sambutannya mengapresiasi kolaborasi antara perangkat desa dan jajaran pertanahan yang telah bekerja intens dalam proses pengumpulan data, pengukuran, hingga validasi bidang tanah.


“Kami berharap seluruh sertipikat dapat diserahkan kepada masyarakat sebelum tanggal 31 Desember. Dengan demikian, program PTSL di Desa Mumbul Sari dapat terselesaikan tepat waktu dan memberi kepastian hukum bagi warga,” ujarnya singkat.

Senin, 08 Desember 2025

     

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Salurkan Bantuan dan Dengar Langsung Jeritan Warga Korban Galodo di Agam

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Okenews.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melalui program ATR/BPN Peduli Bencana.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, turun langsung ke lokasi terdampak di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Sabtu (06/12/2025). Didampingi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, Menteri Nusron menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak musibah tersebut.

Dalam kunjungannya, Menteri Nusron tidak hanya memberikan dukungan logistik, tetapi juga meluangkan waktu untuk berbincang langsung dengan warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat terjangan galodo. Suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut ketika sejumlah penyintas menceritakan duka mendalam akibat bencana yang merenggut nyawa dan merusak pemukiman.

“Kami hadir bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga mendengarkan, melihat, dan merasakan langsung penderitaan masyarakat. Pemerintah tidak akan lepas tangan,” ujar Nusron dalam kesempatan tersebut.

Program bantuan ini menjadi bagian dari komitmen ATR/BPN untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama saat terjadi musibah dan keadaan darurat.

     

Pemda Lotim Gelar Lelang Terbuka Aset Kendaraan Dinas, Publik Bisa Ikut Tanpa Batasan Peserta

Kepala Bidang Aset Lombok Timur

Okenews.net -Pemerintah Daerah Lombok Timur resmi membuka proses pelelangan sejumlah kendaraan dinas yang sudah tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan. Lelang ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Januari 2026 dan digelar secara terbuka bagi seluruh masyarakat, tanpa persyaratan khusus maupun batasan peserta.


Langkah ini dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan aset pemerintah sekaligus wujud transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Unit kendaraan yang akan dilelang terdiri dari berbagai jenis, mulai dari sepeda motor hingga mobil dinas operasional yang sebelumnya digunakan untuk mendukung pelayanan publik.


Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, Abdul Basyir, mengatakan proses lelang akan dilakukan secara online melalui sistem resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Metode ini dipilih agar prosesnya lebih terbuka, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.


“Ini bentuk keterbukaan pemerintah. Tidak ada prioritas maupun peserta khusus. Selama memenuhi syarat administrasi dan mengikuti mekanisme resmi lelang, siapa pun dapat ikut,” tegas Basyir, Senin (08/12/2025).


Saat ini kendaraan yang akan dilelang masih dalam proses pendataan dan penilaian dan dikumpulakan di mal pelayanan publik, untuk memudahkan pendataan (Apprasial) oleh KPKNL. Penilaian tersebut menjadi dasar penetapan nilai limit atau harga awal kendaraan sebelum dilelang.


Seluruh informasi terkait daftar kendaraan, spesifikasi teknis, hingga nilai limit akan tersedia melalui platform resmi lelang pemerintah di lelang.go.id. Peserta juga dapat memantau jadwal, mekanisme penawaran, hingga tahapan pendaftaran melalui situs yang sama.


Masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini diimbau untuk membaca ketentuan secara lengkap dan memperhatikan jadwal resmi agar tidak melewati masa registrasi maupun penyetoran jaminan.


Pemda Lombok Timur berharap, melalui mekanisme ini, aset yang sudah tidak digunakan dapat dialihkan secara transparan dan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.


“Tahapan lelang saat ini masih berjalan. Jadwal dan daftar final kendaraan akan diumumkan setelah KPKNL menetapkan hasil penilaian,” tutup Basyir.


Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi