Inilah Nama Pejabat Lombok Timur yang Dimutasi

Redaksi    September 28, 2022   

Inilah Nama Pejabat Lombok Timur yang Dimutasi

Pengambilan sumpah jabatan pejabat Lombok Timur

Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy kembali melakukan mutasi pejabat di beberapa instansi, Rabu (28/09/2022).

Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi berpesan kepada peserta pelantikan, agar secepat mungkin untuk melakukan adaptasi di tempat yang baru, demi kelancaran pekerjaan yang akan diemban.

Sukiman juga menegaskan, penyegaran ini bertujuan untuk memenuhi target kerja yang belum terselesaikan diakhir 2022 ini.

Berikut Nama-nama pejabat yang dirotasi tugasnya:

1. Salmun Rahman menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
2. M. khairi menjabat Kepala Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Supardi S.St S.Km menjabat Asisten Administrasi Umum Sekertariat Daerah.
4. Selamet Alimin menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja
5. Muksin menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah
6. M. Azlan menjabat Inspektur Inspektorat Daerah.
7. Lalu Muliadi menjabat Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Baiq Nurlela Azmi menjabat Camat Terara.
9. Baiq Lian Krisna Yuarta menjabat Camat Labuan Haji.
10. Husnul LikLisat menjabat Kepala Bagian Organisasi Sekertariat Daerah
11. Sabadi menjabat Sekertaris Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.
12. Candra Kurniati menjabat Inspektur Pembantu Wilayah Dua Inspektorat Daerah
13. Husnudduat menjabat Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial DInas Ketenaga Kerja Dan Transmigrasi.
14. Muhir menjabat Kepala Bidang Kebudayaan Dan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Baiq Sulastri Ganda Puspa menjabat Sekertaris Kecamatan Suralaga
16. Supratman menjabat Kepala Bidan Perencanaan Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Pajak pada badan Pendapatan Daerah
17. M. Kasim menjabat Sekertaris Kecamatan Sakra Barat
18. Mustiaji Amirudin menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
19. M. Anwar Ikroman menjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas pendidikan dan Kebudyaan
20. Liza Sukiardi Tini menjabat Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BPSDM.
21. Jumadil menjabat Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan kegemaran Membaca Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

TGB Minta Pengurus NWDI Seluruh Indonesia Berkolaborasi dengan Perindo

Redaksi    September 22, 2022   

TGB Minta Pengurus NWDI Seluruh Indonesia Berkolaborasi dengan Perindo

TGB bersama PW NWDI SE Indonesia ramah- tamah

Okenews.net - Ketua Harian Partai Nasional DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi bersama jajarannya menggelar silaturahmi dengan Pengurus Wilayah NWDI seluruh Indonesia. 

Pada kesempatan tersebut, TGB meminta pengurus NWDI dari berbagai provinsi tersebut berkolaborasi dengan DPW ataupun DPD Partai Perindo di daerah setempat.

"Pengurus Wilayah NWDI agar senantiasa menyampaikan, mensosialisasikan, mengajak untuk bergabung bersama-sama di Partai Perindo," katanya, Minggu (18/9) malam.

Doktor Ahli Tafsir Alquran ini melanjutkan, terkait keputusan bergabung dengan Perindo dan berbagai hal lain, dapat disimak langsung di televisi maupun youtube yang merekam wawancaranya. "Kalau yang lengkap nanti bisa dibuka sendiri di youtube," ucapnya.

Dijelaskan, ajakan untuk mengenalkan Perindo ini tak terbatas hanya kepada keluarga besar NWDI di tiap provinsi, lebih dari itu lebih luas menginformasikan kepada masyarakat. Perindo sebagai partai yang tak memiliki beban masa lalu, memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat.

"Ikhtiarkan sebagai ruang untuk dakwah," tegas Cucu Pahlawan Nasional TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini.

TGB pun mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan, perjuangan yang dilakukan harus melampaui kepentingan pribadi. Ia meminta PW NWDI di tiap provinsi tak berjuang secara individu. "Perindo adalah jalan Dakwah NWDI yang harus di menangkan di masing-masing daerah," ucapnya.

Sebelumnya Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, Partai Perindo ini tidak mempunyai beban masa lalu, tidak mempunyai hal-hal yang memberatkan. Perindo juga tidak kalah kiprahnya di masyarakat luas jika di komparasi dengan partai-partai yang lain. "Meski perindo masih Partai kecil kiprahnya cukup luas di tengah masyarakat," katanya.

Ia pun cukup gembira dengan silaturahim yang digelar bersama PW NWDI. Partai ini selama ini bergerak dan membuka diri untuk hal yang baik. "Kita harapkan setelah pertemuan ini kita segera bergerak bersama," sambungnya.

Hadir dari DPP Perindo dalam pertemuan ini Sekjen Ahmad Rofiq, Waketum Boyke Novrizon, Waketum Ferry Kurnia, Ketua OK Yusuf Lakaseng, Wasekjen Sofian, Ketua Bid Politik Heri Budianto, Ketua Bid Hukum Tama Langkun. Sementara dari NWDI hadir Wakil Ketua TGH Najmul Ahyar dan Sekjen H Nasihun Badri.

Kades Pandan Indah Bulatkan Tekad Berjuang Lewat Nasdem

Redaksi    September 22, 2022   

Kades Pandan Indah Bulatkan Tekad Berjuang Lewat Nasdem

Anhar (kiri) daftar ke NasDem

Okenews.net - Di sisa masa jabatannya yang tinggal menghitung hari sebagai Kepala Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Anhar membulatkan tekad bergabung dengan Partai Nasdem.

Dokumen pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) pun telah diserahkan Anhar kepada Wakil Ketua Bidang Bapilu Nasdem Lombok Tengah Gede Sulye Jati.

Sementara, Ketua PAC Praya Barat Daya, Sahdan, menyerahkan kartu tandas anggota (KTA) kepada Anhar.

Anhar mengungkapkan alasannya memilih Partai Nasdem karena sejak awal sudah ada chemistry.

"Saya pun ingin berjuang lewat partai ini dan siap memberikan kontribusi dan menciptakan perubahan," katanya, Rabu (21/9)/2022).

Baginya, konsolidasi dan berbuat ditengah masyarakat merupakan cara untuk memperoleh kursi di Dapil 4 Praya Barat - Praya Barat Daya.

Pernah menjabat sebagai Kepala Desa membuat  dirinya optimistis dapat mengamankan satu kursi legislatif 2024 mendatang.

Ditanya soal apa yang hendak diperbuat jika terpilih nanti, Anhar mengaku akan mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, di Praya Barat dan Praya Barat juga masih PR berupa infrastruktur yang perlu dibenahi ke depannya.

"Tidak hanya itu, pemberdayaan pemuda juga penting kami lakukan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Bapilu Nasdem Lombok Tengah Gede Sulye Jati menargetkan minimal semua kursi terisi di Pileg mendatang.

"Dengan bergabungnya kader-kader yang berpengalaman di Nasdem, Insyaallah target itu bisa diraih," terangnya.

Begitu juga dengan DPRD Provinsi, di Dapil 7 dan 8 pihaknya berharap dapat memecahkan telur atau mengisi kursi.

Masih kata Gede, saat ini partai masih fokus rekrutmen Bacaleg untuk selanjutnya nanti ke tahap verifikasi KPU pada Januari 2023. 

"Pendaftaran Bacaleg informasinya akan dilakukan pada Maret 2023 mendatang," paparnya.

Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Lombok Timur terhadap Pidato Bupati Tentang 3 RAPERDA

Redaksi    September 20, 2022   

Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Lombok Timur terhadap Pidato Bupati Tentang 3 RAPERDA

Foto ist/dok

Fraksi-frakasi DPRD Lombok Timur menanggapi Pidato Pengantar Bupati tentang  3 Raperda yaitu Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda tentang Perubahan  atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pengajuan 3 Raperda pada masa sidang kali ini merupakan suatu kebutuhan dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan di semua bidang dan Pemerintahan Desa.  

Seperti telah disampaikan dalam Pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 beberapa hari yang lalu bahwa Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan memperhatikan beberapa Kebijakan Pemerintah dan sekaligus mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2022.

Maka, Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 terjadi perubahan struktur yang disusun dengan rencana pendapatan daerah sebesar 2 triliun 974 miliar 239 juta rupiah lebih yang berarti mengalami peningkatan sebesar  58 milyar 958 juta rupiah lebih dari anggaran sebelum perubahan sebesar 2 triliun 915 miliar 281 juta rupiah lebih, atau naik sebesar 2,02%. 

Sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar  3 triliun 270 miliar 931 juta rupiah lebih, mengalami penambahan sebesar 55 miliar 381 juta rupiah lebih atau naik 1,72% dari anggaran sebelum perubahan sebesar 3 triliun 215 milyar 549 juta rupiah lebih.  

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merujuk pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Terpenting adalah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah harus mengedapankan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. 

Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerah khususnya Daerah Kabupaten Lombok Timur diantaranya adalah bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan ekonomi, dan lain sebagainya. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa mempunyai peran yang penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dan pemimpin masyarakat melalui proses demokrasi. 

Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Sehubungan dengan itu, adanya pandemik Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan perubahan terhadap tatanan hidup masyarakat, terlebih lagi lahirnya permendagri Nomor 72 Tahun 2020 juga mengakibatkan pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemilihan pada kondisi pandemic Covid-19 sehingga peraturan Daerah yang telah ada perlu disesuaikan dengan mengakomodir ketentuan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tersebut.  

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di masa pandemi covid-19 dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. 

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, yang merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat didesa.  

Di samping itu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu untuk disesuaikan sebagai upaya penyelarasan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.  

Setelah memperhatikan dan mencermati penjelasan Kepala Daerah terhadap 3 Raperda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, dari fraksi-fraksi DPRD menyatakan setuju untuk dibahas  lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Dan sebelum menutup tanggapan/jawaban Fraksi-Fraksi ini kami dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur Mohon Penjelasan terhadap hal-hal sebagai berikut:  Terkait anggaran Perubahan tahun 2022 mohon kepastian agar tidak ada lagi hutang jatuh tempo pada tahun 2023; Mohon kepastian Kapan pemerintah Daerah mengajukan KUA PPAS  Tahun  2023; 

Mohon penjelasan terkait kontribusi dari Perusahaan daerah Agro Selaparangdan Perusahaan Daerah Energi Selaparang adakah rencana Pemerintah Daerah untuk menggabungkan Perusda ini menjadi Perumda mengingat hutang dari kedua Perusda ini menumpuk akibat kekurangan pengawasan keuangan, dan mohon untuk pencairan penyertaan nodal agar diketahui oleh DPRD ; 

Apakah  Sisa Pinjaman daerah  bisa terealisasi semua pada 3 bulan kedepan mohon penjelasan; Mohon penjelasan sisa dana percepatan yang belum terbayar sampai bulan ini.  Terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Timur apakah sudah dilakukan Audit setiap tahun anggaran; 

Hasil Audit terhadap BUMD di kabupaten Lombok Timur perlu untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan mengambil keputusan ; Mohon penjelasan Pemerintah Daerah terkait persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang direncanakan pelaksanaannya pada awal 2023.

Laporan DPRD Lombok Timur Dalam Rapat Penetapan KUA PPAS

Redaksi    September 19, 2022   

Laporan DPRD Lombok Timur Dalam Rapat Penetapan KUA PPAS

DPRD bersa bupati sepakati MoU KUA PPAS

DPRD Lombok Timur menggelar sidang paripurna I Masa Sidang I Rapat ke-2 DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dalam rangka Persetujuan Penetapan  KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Agenda ini dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU antara pemerintah daerah dan DPRD Lombok Timur terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Dalam kesempatan Gabungan Komisi DPRD menyampaikan laporan atas hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan lebih rinci sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 beserta Perubahannya.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut serta menyikapi perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu satu semester pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, maka dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2022 selama satu semester, tentunya dalam rangka mencapai indikator program dan kegiatan serta untuk memenuhi target capaian kinerja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Dalam rangka keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan maka disusun Rancangan KUA dan PPAS  Perubahan Tahun Anggaran 2022. Bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan darurat.

Kabupaten Lombok Timur dalam menyusun Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 ini malalui kerangka perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang keseluruhannya merupakan dokumen perencanaan, dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 disusun dengan memperhatikan kemungkinan pencapaian indikator-indikator program tahun-tahun sebelumnya berdasarkan atas asumsi-asumsi faktor pendukung  yang direncanakan. Dengan melihat situasi perkembangan pembangunan dan berbagai kondisi yang terjadi hal ini yang melatar belakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Penyesuaian atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Gabungan Komisi DPRD bersama TAPD dan SKPD terkait, bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan  tersebut di atas dan sekaligus mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2022, maka Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan maksud antara lain untuk:

1). Melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA dan PPAS APBD Induk Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan;

2). Menyesuaikan SILPA yang sudah dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 yang tidak tercapai sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor  1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021. Adanya Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang tidak bisa direalisasikan pembayarannya pada tahun anggaran berjalan, sehingga harus diakomodir pendanaannya pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022;

3). Penyesuaian Dana Perimbangan/ Transfer dari Pemerintah Pusat khususnya dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98  Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 dan PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022.

4). Melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Menindaklanjuti surat Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Hal Tanggapan Atas Permohonan Pelampauan Batas Maksimal defisit APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 yang dibiayai dari pinjaman daerah tangal 29 Agustus 2022.

Secara umum beberapa hal yang mengalami pergeseran maupun perubahan dari sisi Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain: Pendapatan Daerah. Adanya perubahan pendapatan dari 2 triliun 915 miliar 281 juta Rupiah lebih menjadi 2 triliun 974 miliar 239 juta rupiah lebih atau mengalami penambahan sebesar 58 miliar 958 juta rupiah lebih dengan rincian:

Pendapatan Asli Daerah sebesar 433 Milyar 606 Juta Rupiah Lebih, atau mengalami penurunan  sebesar 5 Milyar 234 Juta Rupiah dari anggaran semula sebesar 438 Milyar 841 Juta Rupiah lebih.

Penurunan komponen PAD ini lebih disebabkan adanya pengurangan pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Perubahan PAD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Pajak Daerah bertambah sebesar 2 milyar Rupiah dari anggaran 88 Milyar 751 Juta Rupiah lebih menjadi 90 Milyar 751 Juta Rupiah Lebih penambahan ini bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Umum.

Retribusi Daerah yang semula sebesar 64 Milyar 670 Juta Rupiah lebih, menjadi sebesar 65 Milyar 330 Juta Rupiah Lebih atau mengalami penambahan sebesar 660 Juta Rupiah yang disebabkan karena target capaian retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah mencapai 138% pada periode semester 1 (satu).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang sebesar 7 Milyar 181 Juta Rupiah lebih, dari anggaran semula 27 Milyar 702 Juta Rupiah lebih menjadi 20 Milyar 520 Juta Rupiah lebih, penurunan ini disebabkan berkurangnya jumlah deviden yang diperoleh dari PT Bank NTB Syariah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2021.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari anggaran 257 Milyar 716 Juta Rupiah Lebih berkurang 712 Juta Rupiah lebih menjadi 257 Milyar 3 Juta Rupiah lebih, penurunan ini disebabkan dari pendapatan BLUD Puskesmas yang berkurang.    
Pendapatan Transfer yang semula sebesar 2 Trilyun 443 Milyar 260 Juta Rupiah Lebih menjadi  2 Trilyun 485 Milyar 468 Juta Rupiah Lebih atau mengalami penambahan sebesar 42 Milyar 207 Juta Rupiah Lebih.

Penambahan tersebut disebabkan karena adanya Peningkatan Pagu Anggaran dan Penetapan Kurang Bayar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar 35 Milyar 557 Juta Rupiah Lebih dan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa bagi hasil pajak provinsi NTB sebesar 10 Milyar 531 Juta Rupiah Lebih.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami penambahan sebesar 21 Milyar 984 Juta Rupiah Lebih dari anggaran sebesar 33 Milyar 174 Juta Rupiah Lebih menjadi sebesar 55 Milyar 164 Juta Rupiah Lebih. Penambahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut bersumber dari Hibah Program Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project (IPDMIP), program pemerintah di bidang irigasi, Program Upland dan penerusan hibah kepada PDAM.

Belanja Daerah Belanja daerah mengalami penambahan sebesar 55 Milyar 381 Juta Rupiah Lebih, dari anggaran semula sebesar 3 Trilyun 215 Milyar 549 Juta Rupiah Lebih menjadi 3 Trilyun 270 Milyar 931 Juta Rupiah Lebih yang terdiri dari :
Belanja Operasi, semula dianggarkan sebesar 2 triliun 96 miliar 632 juta rupiah lebih menjadi  sebesar 2 triliun 163 miliar 363 juta rupiah lebih atau bertambah sebesar 66 miliar 731 juta rupiah lebih.

Perubahan tersebut terdiri dari :

• - Belanja Pegawai berkurang sebesar 16 miliar 107 juta Rupiah lebih.
• - Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar 92 miliar 964 juta upiah lebih.
• - Belanja Bunga berkurang sebesar 253 juta Rupiah lebih,
• - Belanja Subsidi berkurang sebesar 2 miliar rupiah,
• - Belanja Hibah berkurang sebesar  9 milyar 139 juta rupiah lebih,
• - Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar 1 miliar 267 juta rupiah lebih,
• - Belanja Modal, semula dianggarkan sebesar 650 miliar 481 juta rupiah lebih menjadi sebesar 644 miliar 132 juta Rupiah lebih atau berkurang sebesar 6 miliar 349 juta rupiah lebih.
• Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 5 miliar rupiah dari semula 19 miliar Rupiah menjadi  sebesar 14 miliar rupiah.
• -Belanja Transfer dianggarkan sebesar 449 miliar 435 juta rupiah lebih, terdiri dari 15 miliar 342 juta rupiah lebih untuk belanja bagi hasil dan 434 miliar 93 juta rupiah lebih untuk Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan. 

Pembiayaan pada sisi Penerimaan Pembiayaan, semula dianggarkan sebesar 362 miliar rupiah menjadi sebesar 304 miliar 865 juta rupiah lebih atau menurun sebesar  57 miliar 134 juta rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut: Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) mengalami kenaikan sebesar 12 miliar 865 juta rupiah lebih,nPenerimaan Pinjaman Daerah mengalami penurunan sebesar 65 miliar rupiah, 

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan mengalami perubahan dari anggaran sebelumnya 61 miliar 732 juta rupiah lebih berkurang sebesar 53 miliar 558 juta rupiah lebih menjadi 8 miliar 174 juta rupiah. Penurunan tersebut disebabkan karena pembayaran cicilan pokok utang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dimulai pada tahun anggaran 2023.

Nota Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana yang telah disampaikan Saudara Bupati Lombok Timur dalam Rapat Paripurna Rapat Ke-1 tanggal 13 September 2022 telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan.

Dengan telah dilakukannya koreksi dan penyempurnaan, maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022  telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan  yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah, dan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah.

Gabungan Komisi DPRD mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk disepakati menjadi Nota Kesepakatan antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022;

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022, maka diminta kepada Saudara Bupati Lombok Timur untuk secepatnya menyampaikan Nota Penjelasan Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun Anggaran  2022. Pemda diharapkan untuk tepat waktu mengirim Nota KUA-PPAS Induk Tahun 2023 dan APBD 2023 termasuk untuk tahun-tahun yang akan datang.

Pemda diharapkan ada anggaran di tahun 2023 berupa Penelitian, pengkajian termasuk langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka penggalian dan pengoptimalan potensi PAD disemua OPD dan target maksimal yang diharapkan.

Untuk memperoleh kemajuan, tidak cukup diperlukan kepintaran dan kecerdasan tetapi harus dibarengi dengan kejujuran dan ketekunan. Di kabupaten Lombok timur tercinta ini, kita tidak kekurangan orang pintar tetapi masih kita memerlukan orang-orang jujur.

Sekwan: DPRD Loteng Telah Dijadwalkan Turun Serap Aspirasi

Redaksi    September 19, 2022   

Sekwan: DPRD Loteng Telah Dijadwalkan Turun Serap Aspirasi

Sekretaris DPRD Lombok Tengah Suhadi Kana, M.Si

Okenews.net - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, memasuki masa reses terakhir di tahun 2022.

Kepada wartawan, Rabu (19/10/2022), Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Suhadi Kana, M.Si mengungkapkan, reses dijadwalkan dari 18 sampai dengan 24 Oktober. 

Selama seminggu kedepan, seluruh pimpinan dan anggota dewan turun ke masing-masing Dapil guna menyerap adpirasi konstituen mereka. 

Dikatakan Kana, selain menampung aspirasi, reses juga merupakan sarana  mempererat tali silaturahmi antara dewan dengan masyarakat yang diwakilinya. 

Sehingga kesempatan ini tentu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing masing anggota dewan. 

Sementara itu untuk aspirasi yang diperoleh selama masa reses nantinya akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah. 

Sehingga lanjut Kana, kegiatan reses ini tidak hanya bersifat politis saja mengingat anggota DPRD bertemu konstituennya, tetapi lebih kepada bagaimana jaring aspirasi dapat diartikulasikan dengan sebaik mungkin. 

“Kami berharap kegiatan reses terakhir di tahun ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya aspitasi yang diserap bisa diperjuangkan dengan sebaik baiknya, “ pungkasnya. 

Dewan Saran Pemkab Optimalkan PBB

Redaksi    September 19, 2022   

Dewan Saran Pemkab Optimalkan PBB

Lalu Kelan

Okenews.net - Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah Lalu Kelan menilai tunggakan pajak bumi bangunan (PBB) karena kelalaian petugas.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah Jalaluddin sebelumnya menyebut sedikitnya 3012 Aparatur Sipil Negara (ASN) belum bayar PBB.

Menanggapi banyaknya ASN yang belum bayar PBB tersebut, menurut Kelan harusnya petugas jemput bola.

"Petugas harusnya jemput bola. Siapa yang masih belum bayar ya didatangi," katanya, Senin (19/9/2022).

Masih kata Dewan Fraksi Golkar itu, sekitar Rp 60 miliar tunggakan untuk PBB harus dicari akar masalahnya.

"Petugas pemungut pajak itu harus diperintahkan, bila perlu ditambah agar lebih maksimal," ujarnya.

Kelan melanjutkan, dia sendiri sampai saat ini belum membayar PBB karena tidak pernah ketemu dengan petugas.

"Saya sarankan dibuatkan KUPT minimal di 3 zona yakni, utara, tengah dan selatan agar lebih lancar dalam membayar pajak," jelasnya.

Dia juga menyoroti adanya oknum honorer yang menggelapkan pajak hotel fan restoran hingga miliaran rupiah.

"Untuk itu, kami minta pemerintah atau dinas terkait aktif mengevaluasi petugas di lapangan," tegasnya.

Kelan juga mengungkapkan, tidak setuju dengan pemotongan TPP ASN untuk membayar PBB.

Menurutnya, ada cara yang lebih bijak dilakukan tanpa harus melakukan pemotongan TPP.

Banggar DPRD Loteng Berikan Catatan Khusus Saat Paripurna

Redaksi    September 12, 2022   

Banggar DPRD Loteng Berikan Catatan Khusus Saat Paripurna

Sidang paripurna DPRD Lombok Tengah

Okenews.net - Sidang paripurna, Senin (12/09/2022) dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan ranperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah M.Tauhid dan dihadiri Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Loteng, Legewarman saat membacakan hasil keputusan Banggar menyatakan, pihaknya membenarkan kalau semua fraksi yang ada di DPRD menyetujui perubahan APBD tahun 2022 ini untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan-catatan.

"Karena catatan itu sudah disetujui Pemkab Loteng untuk dilaksanakan barulah kemudian 9 Fraksi menyetujui Perda tersebut," katanya, Senin (12/9).

Adapun catatan-catatan tersebut yakni yang pertama, terhadap mangkralnya pembangunan Puskesmas Batunyala dan Batu Jangkih akibat ditinggal oleh rekanan.

Banggar meminta agar pemerintah memberikan sangat tegas kepada pihak rekanan dan menyambut baik upaya pemerintah untuk menganggarkan kembali sisa pembangunannya agar segera bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami meminta agar pemerintah menindaklanjuti hasil kajian yang dikeluarkan Universitas Mataram sebagai persyaratan melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan puskesmas yang dimaksud,” ungkapnya.

Kemudian yang kedua yakni terhadap kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan atau jembatan yang dibiayai dari program PEN, agar serius dikerjakan oleh pihak rekanan. 

Pasalnya, setelah Komisi III turun ke beberapa ruas jalan dan jembatan tersebut, masih ditemukan progres pengerjaanya masih dibawah 20 persen.

Ruas khususnya jalan yang progresnya masih di bawah 20 persen seperti pada proyek paket I pada ruas Sintung-Selakan sepanjang 0,7 kilometer, ruas Selakan- Pedade sepanjang 1,25 kilometer, ruas Setiling-Aik Berik sepanjang 3,8 kilometer.

“Adanya temuan itu kami meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap permasalahan itu tidak terulang seperti kejadian pada dua puskesmas yang pembangunannya ditinggal rekanan,” terangnya.

Kemudian sulitnya permasalahan keuangan yang di hadapi Pemerintah akibat dari beberapa komponen pendapatan daerah yang realisasinya jauh dari target yang telah ditetapkan cukup di pahami Banggar.

Namun demikian, Banggar meminta kepada pemerintah untuk mengupayakan semaksimal mungkin pembayaran kepada pihak rekanan yang mengerjakan proyek tahun 2022 ini terutama bagi mereka yang sudah meyelesaikan pekerjaannya.

“Kami minta agar pemerintah bisa menyelesaikan pembayaran kepada rekanan di tahun 2022 ini dan tidak di carryover sampai tahun berikutnya,” pintanya.

Kemudian catatan Banggar juga yakni dimana Banggar meyambut baik p nganggaran belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini sebesar RP 9,6 miliar lebih yang bersumber dari DBH-CHT. 

Diminta agar Bansos tersebut diarahkan untuk pemberian bantuan langsung tunai dengan prioritas bagi seluruh butuh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok yang ada di wilayah Kabupaten Loteng. 

“Penerima Bansos ini nanti kami Titik beratkan agar bisa diterima oleh buruh yang belum menerima program bantuan sejenis,” harapnya.

Sementara terhadap mewabahnya Penyakit Kuku dan Mulut (PKM) yang dialami juga oleh peternak di Loteng. Banggar menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah untuk memberikan konpensasi kepada peternak yang mengalami kerugian akibat wabah penyakit itu. 

Namun demikian, Banggar juga berharap agar sasaran ganti rugi ternak tidak hanya diberikan kepada ternak yang mati atau dipotong paksa. 

Melainkan juga agar pemerintah mengakomodir ternak yang terpaksa dijual dengan harga yang sangat murah akibat pengaruh mewabahnya penyakit tersebut di Loteng. 

Sementara Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri menyatakan, pihaknya menyambut baik atas kritikan dan saran yang di sampaikan oleh siapapun Anggota DPRD terhadap jalannya roda Pemerintahan selama ini.

Menurutnya, setiap saran dan kritik yang disampaikan DPRD baik itu melalui rapat Paripurna maupun pada forum-forum pembahasan. 

Hal ini akan dijadikan sebagai pegangan dan referensi Pemerintah agar pelaksanaan perubahan APBD tahun 2022 ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Kami bersyukur atas saran dan kritik itu, karena hal ini tentu membuktikan kepedulian besar DPRD kepada emerintah,” ujarnya.

Pihaknya berharap semoga dalam sisa waktu yang tidak terlalu lama, setiap program dan kegiatan tahun anggaran 2022 yang telah di rencakan sebelumnya. Dapat segera dilaksanakan oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknya.

“Tentu kami juga meminta dukungan semua pihak agar semua kegiatan bisa dilaksanakan sebaiknya dengan menitk beratkan tepat sasaran,” paparnya.

Ketua DPRD Loteng Temui Massa Aksi Demo Kenaikan BBM

Redaksi    September 08, 2022   

Ketua DPRD Loteng Temui Massa Aksi Demo Kenaikan BBM

Demonstran ditemui ketua dewan

Okenews.net - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demo kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Kordum aksi Lalu Dita Putra menegaskan, kenaikan BBM tidak seharusnya terjadi mengingat saat ini situasi negara belum pulih seutuhnya akibat pandemi Covid-19.

Seharusnya, pemerintah fokus dalam upaya pemulihan ekonomi yang di antaranya peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan expansi moneter.

Dengan pemerintah menaikkan BBM, secara otomatis mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang berkaitan langsung dengan hidup orang banyak.

"Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Ini juga dapat mempercepat terjadinya implansi yang tinggi dan meningkatkan angka kemiskinan," katanya, Kamis (8/09/2022).

Disampaikan, kenaikan harga BBM tentunya akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga komunitas dasar masyarakat.

"Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara," ujarnya.

Seperti halnya sebagian besar aktifitas perekonomian nasional, terutama sektor transportasi, industri pertanian, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya.

Massa aksi juga menyinggung banyaknya praktek mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara.

Adapun poin-poin tuntutan PMII dihadapan saat aksi di Gedung DPRD Loteng di antaranya menolak secara tegas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kemudian, mendesak pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM.

Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Terakhir, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyalur BBM bersubsidi.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng M. Tauhid mengungkapkan, pihaknya akan bersurat ke Presiden Republik Indonesia terkait dengan aspirasi masyarakat.

"Secepatnya kami akan layangkan surat ke presiden sebagaimana tuntutan adik-adik mahasiswa," kata politisi Gerindra itu.

Bahas Bansos BBM, Bupati Kumpulkan Kepala OPD hingga Kades

Redaksi    September 07, 2022   

Bahas Bansos BBM, Bupati Kumpulkan Kepala OPD hingga Kades

Rapat pembahasan Bansos bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM

Okenews.net - Menindaklanjuti rapat koordinasi dengan Mendagri sehari sebelumnya, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengumpulkan seluruh kepala OPD, Camat dan Kepala Desa.

Rapat yang berlangsung secara hybrid pada Selasa (6/9/2022) tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala BPS Lombok Timur, PT Pos, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Rapat dibuka dengan penjelasan Kepala BPS Lalu Putradi yang menjelaskan inflasi di daerah ini yang didasarkan penghitungan inflasi Kota Mataram.  

Ia memperkirakan inflasi pada September dapat mencapai di atas tujuh persen, sebab Agustus lalu, sebelum kenaikan harga BBM, inflasi mencapai empat persen.

Kepala Dinas Sosial Suroto menerangkan mekanisme dan penerima bantuan sebagai pengalihan subsidi BBM ini.  

Menurutnya, semua masyarakat dapat mengakses bantuan sosial yang disediakan Pemerintah, asalkan masuk dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

Lebih dari 104 ribu masyarakat Lombok Timur akan menerima bantuan pengalihan subsidi BBM. Akan tetapi jumlah tersebut masih belum final, menunggu data by name by address (BNBA) dari Kementerian Sosial. 

Dana tersebut akan disalurkan melalui PT Pos dua kali untuk empat bulan, yaitu bulan September untuk September – Oktober, dan bulan Desember untuk November – Desember.

Pihak PT Pos memastikan penyaluran akan dilakukan melalui kantor pos di setiap kecamatan. Masyarakat juga sudah dijadwalkan, sehingga tidak akan ada penumpukan atau antrian panjang.

Hal tersebut menjawab permintaan Bupati yang tidak menginginkan masyarakat penerima bantuan tidak mengalami kesulitan. 

Selain itu, Bupati Sukiman juga mengingatkan semua pihak untuk menekan inflasi dengan merubah pola dan gaya hidup, atau intinya dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.

Kepada Kepala Desa yang hadir secara virtual bersama Camat, Bupati meminta agar melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS. Kelompok ini diusulkan untuk menerima bantuan melalui Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

Bupati juga memerintahkan untuk membentuk tim verifikasi terkait pendataan. Langkah tersebut demi memastikan semua masyarakat yang berhak menerima dana bantuan ini terpenuhi haknya. Tim tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum dan inspektorat daerah serta OPD terkait lainnya.

Plh. Sekda Lotim Hj. Baiq Miftahul Wasli pada kesempatan tersebut menekankan kepada para Kepala Desa agar memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak panik akibat kenaikan BBM saat ini.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasinya seperti bantuan sosial melalui kementerian sosial dengan anggaran Rp 12,4 triliun. 

Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan refocusing anggaran sebesar dua persen, yaitu dana yang bersumber  dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Terkait ini, Sekda meminta masing-masing SKPD dapat menyisir anggaran.

Ditambahkannya pula bahwa penanganan dampak pengalihan subsidi BBM ini juga ditangani melalui dana desa (DD) dengan besaran maksimal 30%.

Dewan Minta PAD dari WSBK dan MotoGP Dioptimalkan

Redaksi    September 05, 2022   

Dewan Minta PAD dari WSBK dan MotoGP Dioptimalkan

Sidang paripurna DPRD Lombok Tengah

Okenews.net - Minimnya perolehan pajak parkir dari pelaksanaan WSBK dan MotoGP tahun 2021 lalu, mendapatkan sorotan dari kalangan wakil rakyat.

Target awal 30 persen dari hasil penjualan tiket dan parkir membuat pihak ITDC meradang, sebab mereka menilai terlalu tinggi prosentase.

Pemerintah kemudian menurunkan prosentase penerimaan PAD dari dua item tersebut menjadi 15 % namun nyatanya tidak mencapai target yang disepakati. Kemudian muncul pertanyaan berapa sebenarnya total pendapatan uang dari hasil jual tiket dan parkir.

Atas dasar itulah Pemda Loteng tak ingin lagi berasumsi macam macam soal pendapatan sebenarnya dari ITDC karena itu untuk melakukan monitoring serta menekan kebocoran potensi PAD, Pemda membuat dan mengembangkan teknologi informasi dengan Aplikasi Smart Tax dan Smartgov.

Selain mengembangkan aplikasi Smart Tax dan Smartgov Pemda Lombok Tengah juga berencana akan menggandeng BPKP untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan event MotoGP dan WSBK sehingga pajak yang dibayar lebih transparan.

Dalam sidang paripurna di ruang rapat DPRD Lombok Tengah, Bupati Pathul Bahri mengatakan, selain inovasi dalam Teknologi Informasi (TI) Pemda Lombok Tengah akan melakukan join audit dengan BPKP terhadap penyelenggaraan even MotoGP dan WSBK untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan tarif pajak parkir dan untuk transparansi penyelenggaraan.

Pathul juga menanggapi kritikan fraksi fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah terkait rendahnya capaian PAD Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PAD, regulasi, kualitas maupun kuantitas SDM yang cukup dan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

"Terutama dari SDM yang saat ini memang mengalami kekurangan terutama juru pungut PBB-P2 yang sebagian sudah memasuki masa purna tugas," Senin (05/09/2022).

Diakui, capaian pendapatan asli daerah saat ini masih belum optimal karena dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh pelaku pariwisata khususnya pihak hotel yang masih melakukan recovery terhadap fasilitas hotelnya yang hampir selama pandemi Covid-19 tidak beroprasi.

Sehingga, angka visit rate hotel masih rendah, kecuali pada event MotoGP dan WSBK cukup ramai tapi setelah itu visit rate hotel rata-rata rendah.

Untuk meningkatkan capaian terget PAD, Pathul mengungkapkan, inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk monitoring serta menekan kebocoran potensi PAD dengan mengembangkan teknologi informasi dengan Aplikasi Smart Tax dan Smartgov.

Pencatatan dan monitoring transaksi Hotel/Restoran berbasis teknologi melalui penggunaan Smart Tax pada 61 Hotel/Restoran dengan online transaction monitoring (OTM) yang dapat dimonitoring secara real time,sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. 

Selain itu Pemda Lombok Tengah juga telah mengembangkan aplikasi Smartgov untuk pengelolaan 11 jenis pajak daerah sebagai bentuk transparan dan meminimalisir kebocoran, ditargetkan tahun 2023 sudah dilaunching.

Sukiman Lantik Ratusan CPNS

Redaksi    September 03, 2022   

Sukiman Lantik Ratusan CPNS

Pelantikan CPNS Lombok Timur di Selong

Okenews.net - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) merupakan abdi dan pelayan masyarakat. 

Karena itu ASN termasuk  pegawai negeri sipil (PNS) memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat

“Setelah pengangkatan sumpah ini, anda merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dituntut masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” terangnya.

Hal tersebut disampaikan  Bupati di hadapan 476 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengambil sumpah/ janji pada Jumat (2/9/2022) di Gedung Wanita.

Kendati menjadi PNS bersamaan akan tetapi perjalanan karir yang akan dilalui tidak selalu sama. Sejumlah kondisi menjadi faktor penentu seperti prestasi. 

Prestasi, menurutnya sangat menunjang karir seorang ASN. Selain prestasi, diingatkannya pula bahwa dedikasi dan pengabdian mengambil peran tak kalah penting. 

Dedikasi dan pengabdian itu adalah untuk masyarakat, bangsa dan negara sebagiamana sumpah dan janji yang telah diucapkan. 

Tak kalah penting, juga menyebut loyalitas. “Loyalitas mutlak kepada tugas dan pimpinan,” pesannya.

Terakhir, yang juga menentukan perjalanan karir ASN adalah sikap tidak tercela. Di dalamnya termasuk disiplin 

“Kalau jam kerja saja tidak bisa dipenuhi, pengabdiannya diragukan,” tuturnya.

Demikian pula dengan perilaku dan aspek-aspek lain yang menjadi nilai dasar (core value) ASN yaitu Berakhlak.

Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. 

"Nilai dasar tersebut harus diaplikasikan dalam tugas dan pengabdian," tegasnya.

Pengambilan sumpah/janji ini sesuai ketentuan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada ayat 1. 

PNS yang diambil sumpah/ janjinya pada kesempatan tersebut sebanyak 476 orang yang berasal dari CPNS Formasi Umum Tahun 2019 dan lulusan IPDN. 

Dari jumlah tersebut, terdapat 374 golongan III, dan 102 golongan II.  Sementara berdasarkan formasi 273 orang adalah tenaga guru, 71 orang tenaga kesehatan, 93 orang tenaga fungsional lainnya, 33 orang tenaga strategis, dam 6 orang alumni IPDN.                 

Predikat Lombok Timur sebagai Kabupaten Maju Meningkat

Redaksi    September 02, 2022   

Predikat Lombok Timur sebagai Kabupaten Maju Meningkat

Bupati bersama wakil bupati di momentum resepsi peringatan HUT RI

Okenews.net - Posisi Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten kategori maju meningkat menjadi nomor urut 33 dari seluruh kabupaten di Indonesia.

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengatakan, peringkat itu berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari Kementerian Desa.

Posisi ini seakan menjadi kado indah bagi Lombok Timur pada momentum hari jadinya yang ke 127 tahun (1895-2022) sesuai Perda Nomor 1 tahun 2013.

"Alhamdulillah, tahun ini kita meningkat dari nomor 57 menjadi 33," kata Sukiman pada resepsi peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 tingkat kabupaten, Rabu (31/08/2022).

Predikat sebagai kabupaten layak anak pratama juga berhasil diraih. Predikat itu diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM Lombok Timur.

Ia berharap predikat ini juga beriringan untuk menghasilkan anak-anak Lombok Timur yang berprestasi melalui kompetisi diberbagai event.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada anak-anak Lombok Timur yang berhasil mengharumkan nama daerah, bahkan bangsa Indonesia di kancah dunia.

Aa juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah begitu antusias menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini dengan berbagai aktivitas.

Terlebih ketika aktivitas yang mengembangkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah dan dihimpun menjadi calendar event, seperti telah dilakukan dinas pariwisata bersama berbagai pihak.

Meski sudah banyak pencapaian namun di hadapan masyarakat yang memadati Lapangan Tugu tersebut mengakui masih ada cita dan harapan yang belum berhasil diwujudkan.

“Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi masih banyak yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,“ tegasnya.

Akan tetapi ia dan Wakil Bupati Rumaksi berkomitmen akan berupaya merealisasikan visi dan misi yang telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023 demi mewujudkan Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman.

Selain diisi atraksi seni oleh siswa-siswi sekolah yang ada di Lombok Timur dan sejumlah pekerjaan seni, resepsi tersebut juga dilakukan launching calendar event pariwisata Lombok Timur tahun 2023.

Petani Diminta Kurangi Ketergantungan Pupuk Kimia

Redaksi    September 01, 2022   

Petani Diminta Kurangi Ketergantungan Pupuk Kimia

Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur Ir. Sahri

Okenews.net - Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur Sahri berharap petani agar mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

"Lebih baik para petani menggunakan pupuk organik atau kompos," ujar Sahri pada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (01/09/2022).

Jika menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, maka dikhawatirkan berakibat pada produksi petanian yang kurang baik. Ia mencontohkan, ada banyak padi yang kelihatannya bagus namun terkadang hasilnya menurun.

"Kenapa kompos? Karena selain dikonsumsi oleh tanaman, kompos juga mampu merekonstruksi struktur tanah untuk lebih bagus," sambungnya. 

Sementara kalau menggunakan pupuk kimia, lanjut Sahri maka hal itu akan mengendap dan bisa merusak lahan, karena daya serap pupuk kimia hanya 60 persen. 

"Selebihnya ke kiri dan kanan tanaman yang akan menyerap pupuk kimia tersebut," tandas kadis yang dikenal low profile itu.

Ia mengakui, penggunaaan pupuk kompos ini memang lebih banyak, namun itu hanya di awal. Terutama bagi sawah yang baru dicetak atau lahan pertanian baru.

"Penggunaan kompos memang banyak diawal namun pada akhirnya sedikit. Sementara kalau kimia maka akan semakin banyak kita gunakan kedepan. Dan itu tidak baik untuk kesuburan lahan," katanya. 

Pihaknya juga mengaku, program ini sudah dilakukan uji coba sebagai percontohan di lahan masyarakat dan hasilnya sangat bagus. 

"Kita pernah coba tanam padi kumah (padi berbulu), yang sudah kita coba di Jerowaru dan hasilnya lebih bagus," ucapnya.

Karena itu ia yakin, jika pada tahun pertama saja sudah bagus, apalagi di tahun kedua dan ketiga, maka akan jauh lebih baik di masa mendatang.

Soal biaya, kata dia, penggunaan kompos jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Karena itu ia berharap  masyarakat merubah mindsetnya (pola pikirnya) agar bisa beralih pupuk kompos.

Guna memaksimalkan hal itu, saat ini dinas pertanian sedang melakukan pendataan para produsen pupuk kompos sehingga pihaknya tahu sumber daya yang dimiliki.

"Setelah pendataan, kita akan sosialisasikan dan meminta petani untuk menggunakan pupuk kompos, dan mengurangi kebiasaan menggunakan pupuk kimia berlebihan," ujarnya.

Dewi Intan, Siswi MAN Lotim Wakili NTB di Parlemen Remaja DPR RI

Redaksi    Agustus 31, 2022   

Dewi Intan, Siswi MAN Lotim Wakili NTB di Parlemen Remaja DPR RI

Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni bersama Dewi Intan 

Okenews.net - Siswi MAN 1 Lombok Timur lulus sebagai peserta program Parlemen Remaja setelah seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Alhamdulillah, siswi kami ada yang lulus seleksi dan masuk mewakili NTB," ungkap Pembina Study Club Debat MAN 1 Lotim Hj Siti Surodiana, Rabu (31/08/2022).

Perlu diketahui, kata Dia, Setjen DPR RI melalui program Parlemen Remaja hadir dan mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air. 

Pemilihan peserta Parlemen Remaja ini  dilakukan dengan sistem seleksi nasional dengan tahapan seleksi yakni penilaian curriculum vitae, essai, dan vidio serta piagam prestasi. 

"Dan dalam seleksi ini salah satu siswi MAN 1 Lotim atas nama Dewi Intan yang saat ini masih duduk di kelas XII IPS2," ujarnya penuh kegembiraan.

Ia menuturkan, dengan mengikuti kegiatan ini, para peserta Parlemen Remaja akan merasakan bagaimana menjadi anggota DPR RI.

Misalnya mereka dapat menemukan berbagai dinamika pengambilan keputusannya sehingga peserta akan teredukasi mengenai mekanisme perpolitikan di Indonesia. 

Dalam Parlemen Remaja 2022 mengusung tema Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku". Proses pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 19 Juli-19 Agustus 2022.  

"Kemudian panitia melakukan seleksi pada 20-29 agustus 2022 dan hasilnya diumumkan pada 30 Agustus 2022 kemarin," tuturnya. 

Adapun puncak kegiatan akan diilaksanakan pada 10-14 Oktober 2022 dengan lokasi kegiatan di Wisma Griya Sabha DPR RI jl Raya Puncak Cianjur No 477 Kopo Kecamatan Cisarua Bogor Jawa Barat. 

Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya bahwa ketekunan siswanya dalam pengembangan minat bakat melalui ragam ektrakurikuler di MAN 1 Lotim telah menuai hasil terbaik. 

"Semoga Dewi Intan bisa memanfaatkan peluang ini untuk menimba ilmu dan pengalaman di DPR RI melalui program parlemen remaja ini," harapnya.

Lebih jauh lagi Wathoni mengatakan, para Anggota Parlemen Remaja yang dinyatakan lulus seleksi akan dibekali pengalaman yang dikemas secara menarik tentang perpolitikan. 

Menurut informasi, para anggota Parlemen Remaja nantinya akan diberi kesempatan selama lima hari untuk berperan sebagai anggota DPR. 

Mereka juga akan diperlakukan sebagai anggota parlemen remaja yang terhormat. Selama lima hari mereka mensimulasikan sebagai Anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

"Mereka juga akan diberi pengalamam terkait mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk mensimulasikan rapat kerja dan rapat paripurna," Wathoni. 

Tak sampai di situ, layaknya anggota DPR, peserta Parlemen Remaja juga akan menjalankan fungsi pengawasan di antaranya dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat. 

"Yang terpenting adalah, bagaimana mereka mendapat edukasi mengambil keputusan dalam sebuah rapat dan lainnya," tegas Wathoni. 

Karena menurutnya, mengambil keputusan di DPR bukanlah perkara mudah, karena ada pendapat-pendapat anggota DPR lainnya yang mewakili rakyat yang harus dihargai. 

"Pendapat-pendapat tersebut tak jarang bertolak belakang dengan keputusan yang akan diambil. Itu juga harus dihargai,” tutur Wathoni. 

Ia berharap, dari gelaran Parlemen Remaja ini, para peserta kelaknya menjadi duta parlemen yang menyosialisasikan seputar keparlemenan dalam kehidupan sehari-hari. 

“Dengan harapan masyarakat mengerti dan memahami apa yang dikerjakan oleh wakil rakyat di Senayan,” pungkasnya.

Apresiasi juga datang dari Kanwil Kemenag NTB DR H Zaidi Abdad yang menyatakan kegiatan ini mengundang siswa-siswi seluruh Indonesia (SMA sederajat) untuk hadir di Jakarta (DPR) selama lima hari.

Mereka akan mendapatkan informasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip dasar berdemokrasi dan keparlemenan,l.

"Meski melalui seleksi yang ketat, alhamdulillah untuk dapil NTB II semua peserta diwakili oleh siswa madrasah yakni MAN 1 Lotim dan MAN 1 Mataram," ucapnya.

"Kami apresiasi dan sangat mendukung program ini dan capaian prestasi siswa MAN 1 Lotim layak untuk dijadikan motivasi dan contoh bagi madrasah lainnya," sambungnya. 

Sementara itu Dewi Intan menyampaikan terima kasih pada dukungan dan bimbingan madrasah karena dengan dukungan total dari madrasah telah membuat siswa banyak menuai prestasi.

"Terima kasih juga atas dukungan dan do'a orang tua kami karena do'a merekalah segala urusan kami terasa tanpa hambatan," ucapnya.

Ia juga berjanji akan mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan sudah menyiapkan diri dengan ragam isu terkait demokrasi, politik, dan persoalan rakyat yang layak disampaikan dalam kegiatan Parlemen Remaja.

"Terutama saat sesi dialog dengan anggota DPR RI," ungkap gadis asal Desa Jerowaru yang juga lulusan SDN 3 Jerowaru dan SMPN 4 Jerowaru dengan penuh optimis.

Tegas, Pathul Sebut Embung Bidadari Tidak Ditutup

Redaksi    Agustus 30, 2022   

Tegas, Pathul Sebut Embung Bidadari Tidak Ditutup

Pemda gelar rapat membahas Embung Bidadari

Okenews.net - Bupati Lombok Tengah Bupati Lalu Pathul Bahri menggelar rapat terkait dengan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan terhadap kandungan zat  e-coli pada air Embung Bidadari Desa Saba Kecamatan Janapria. 

Dalam rapat di Pendopo Bupati dihadiri Sekretaris Daerah,Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bidangnya, Kapolsek Janapria, Camat Janapria, Kepala Desa Saba dan sejumlah tokoh masyarakat.

Pathul menegaskan pemerintah daerah tidak akan menutup embung tersebut sebab hal ini menyangkut keyakinan orang. “Mereka bukan orang bodoh, tetapi ini bicara keyakinan,.tak bisa kita larang orang yakin, karena masyarakat merasa yakin bisa sembuh," kata Bupati Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, keyakinan masyarakat tentang khasiat dari Embung Bidadari itu adalah anugrah dari Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga.

Bahkan, kata Pathul, bila perlu buat jadi wisata religi. Sebab ada hal positif yang diperoleh masyarakat sekitar dengan berdagang dan parkir. 

Akan tetapi, berdasarkan hasil laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah  menunjukkan adanya bakteri e-coli yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

“Ini yang harus kita pikirkan solusinya, jangan sampai justru membahayakan manusia. Tanpa menutup usaha usaha masyarakat, terlebih lagi ada untuk amal Masjid maka harus dicarikan solusinya," ujarnya.

Untuk itu Bupati meminta kepada Kepala Desa dan masyarakat untuk membuat MCK dan tempat bilas. Selain itu harus ada himbauan tegas agar tidak buang hajat didalam dmbung sebab kotoran itulah yang membuat kandungan air ada bakteri e-coli nya. 

“Saya ingin ini berkelanjutan bila perlu waktu yang lama. Hanya saja perlu dipikirkan bagaimana air ini jadi bersih, sarana prasarana harus disiapkan, harus ada air yang mengalir," ungkapnya.

Jadi, disimpulkan bahwa pemerintah tidak akan menutup embung tersebut. Hanya saja perlu dipikirkan dampak kesehatan dari masyarakat.

Rumaksi Hadiri Pengukuhan TPAKD

Redaksi    Agustus 30, 2022   

Rumaksi Hadiri Pengukuhan TPAKD

Wabup Lotim Rumaksi (kiri) saat besalaman dengan Gubernur NTB

Okenews.net - Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi menghadiri pengukuhan serentak tujuh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (29/8/2022).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kuta, Mandalika. Tujuh TPKAD yang dikukuhkan yakni TPKAD Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Mataram, Dompu, Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkiefliemansyah mengingatkan tugas TPAKD adalah memastikan masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan guna menggerakkan ekonomi melalui modal usaha.

Ia mengungkap kendala keuangan atau modal yang ditemui para pelaku usaha seringkali karena keterbatasan pengetahuan atau literasi keuangannya. 

Karena itu, Zul berharap TPAKD kabupaten/kota lebih kreatif melahirkan program literasi untuk membantu kesulitan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan.

Ia juga menyarankan TPAKD intens berkomunikasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK) terkait layanan keuangan oleh bank maupun lembaga keuangan lain.

Hadir pula pada pengukuhan tersebut komisioner OJK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen Friderica Widyasari Dewi. 

Ia berharap TPAKD yang dikukuhkan hari ini dapat segera membuat program kerja bersama dan sinergi dengan program pemerintah maupun OJK dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Penuhi Janji Politik, Bupati Serahkan Motor Dinas

Redaksi    Agustus 29, 2022   

Penuhi Janji Politik, Bupati Serahkan Motor Dinas

Bupati HM Sukiman Azmy (tengah) saat menyerahkan motor dinas

Okenews.net - Janji politik Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy yang menjanjikan motor bagi para pekasih akhirnya terpenuhi.

Diketahui, pada saat kampanye pilkada lalu, Sukiman menjanjikan para pekasih motor dinas untuk operasional. 

Bupati menyerahkan 239 kendaraan dinas roda dua untuk operasional pekasih di kabupaten Lombok Timur, Senin (29/08/2022).

Realisasi janji itu sempat tertunda karena covid-19 yang mengharuskan Pemda berkali kali melakukan realokasi dan  refocusing anggaran. 

Sukiman berharap kendaraan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Meski jumlah tersebut belum bisa mencakup seluruh jumlah pekasih.

Karena jumlah pekasih mencapai lebih dari seribu orang. Untuk itu diharapkan tahun 2023 mendatang jumlahnya dapat kembali bertambah.

Menyinggung tanah pecatu sebagai aset desa bukan hanya miliki desa induk melainkan juga desa hasil pemekaran.

Karena itu bupati meminta tanah pecatu dapat dibagi dengan dengan adil. Jika ada persoalan harus dituntaskan dengan baik melalui musyawarah. 

Bupati juga memberi kesempatan kepada semua kepala desa untuk menemuinya bila menghadapi masalah.

"Untuk itu, jika ada saran dan pertanyaan, datang dan temui saya selesai sholat subuh di Pendopo,” tuturnya. 

Kominfotik Persiapkan Evaluasi Program Smart City

Redaksi    Agustus 25, 2022   

Kominfotik Persiapkan Evaluasi Program Smart City

Rapat persiapan evaluasi program smart city Dikominfotik

Okenews.net - Guna mempersiapkan evaluasi implementasi program Smart City yang akan digelar pada 03 - 08 Oktober mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan dari program Smart City.

Evaluasi tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo RI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian  PPN/Bappenas, Kemenparekraf, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan lainnya.

"Kabupaten Lombok Timur merupakan salahsatu dari 141 kabupaten/kota yang terpilih sebagai penerima dampak dari inovasi Smart City pada periode 2017 hingga 2021," ujar Kadis Kominfotik Fauzan Fuad, Rabu (24/08/2022).

Ia menyebutkan, dengan hadirnya Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2022 tentang Kota Cerdas Smart City, Lombok Timur telah banyak melakukan berbagai inovasi, demi terciptanya pemerintahan yang berbasis elektronik,

Salah satunya program BAKSO (Bikin Administrasi Kependudukan Secara Online) yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Lombok Timur beberapa waktu yang lalu. Program ini bertujuan untuk pelayanan administrasi yang berbasis online.

Melalui inovasi tersebut diharapakan mampu membentuk sebuah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lombok Timur agar pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

Di tempat yang sama Sekertaris Bappeda Fauzan mengatakan beberapa hal terkait dengan perkembangan daripada program Smart city tersebut dari segi pendidikan, kesehatan penataan rumah tidak layak huni dan lain sebagainya.

Pengembangan smart city ini juga diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengakses segala jenis informasi yang beredar.

"Kami berharap, kedepanya di Tahun 2023 mendatang program smart city ini bisa terlaksana sebagamana yang di harpakan bersama," tutupnya.

Masyarakat Loteng akan Disajikan Atraksi Keren dari TNI-AU

Redaksi    Agustus 24, 2022   

Masyarakat Loteng akan Disajikan Atraksi Keren dari TNI-AU

Rapat pembahasan atraksi Sky Lancing Paragliding di KEK Mandalika

Okenews.net - TNI-AU menggandeng Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan Pelangi Nusantara.

Pelangi Nusantara adalah kegiatan tahunan TNI-AU berupa atraksi terjun payung, paralayang dan paramotor.

Pada 25 sampai 29 Agustus ini, atraksi itu akan disajikan di KEK Mandalika dan Sky Lancing Paragliding, Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat.

Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi TNI-AU.

Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian untuk memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu juga menjadi sarana edukasi memperkenalkan olahraga kedirgantaraan serta untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap TNI AU.

“Puncak kegiatannya akan berlangsung 27 Agustus 2022 di KEK Mandalika dengan rangkaian atraksi terjun payung oleh 15 orang penerjun TNI-AU, serta atraksi paralayang dan paramotor," katanya, Rabu (24/8/2022).

Dalam atraksi terjun payung ini akan membawa bendera merah putih, bendera TNI-AU, bendera Provinsi NTB, dan bendera Kabupaten Loteng berukuran raksasa. 

Selain atraksi tersebut juga akan dilaksanakan penyerahan 1 unit mobil water treatment, kursi roda, alat bantu dengar, kacamata, dan sembako dari TNI-AU kepada pemerintah dan masyarakat Loteng.

Di hari yang sama juga akan dilaksanakan peresmian Sky Lancing Paragliding sebagai pusat olahraga dirgantara.

“Jadi pada saat yang sama, kami akan meresmikan Sky Lancing Paragliding yang ada di Dusun Lancing, Desa Mekar sari sebagai pusat olahraga kedirgantaraan," ujarnya.

Hal tersebut diharapkan dapat menjadi magnet objek pariwisata di Kabupaten Loteng.