www.okenews.net

Jumat, 09 Januari 2026

     

Hangat dan Penuh Makna, Lombok Timur Sambut Kajari Baru

Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Pendopo Bupati, Jumat malam (09/01/2026), menandai peralihan kepemimpinan dari Hendro Wasisto kepada I Gusti Ayu Agung Fitria Chandra Wati.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi Kejaksaan dalam menjaga dan memperkuat pilar hukum di daerah. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Hendro Wasisto yang selama bertugas dinilai proaktif dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Lombok Timur, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ujar Bupati.

Kepada Kajari yang baru, Bupati berharap sinergi yang selama ini terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Lombok Timur yang kuat secara hukum dan sejahtera.

Sementara itu, Hendro Wasisto mengenang suasana kebersamaan Forkopimda Lombok Timur yang dinilainya cair dan penuh kekeluargaan. Ia menyebut setiap perjumpaan selama bertugas sebagai pelajaran berharga untuk terus menebar energi positif di tempat pengabdian berikutnya.

Di sisi lain, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandra Wati menyampaikan kesiapan melanjutkan amanah dengan menjunjung tinggi sinergi lintas sektor. Ia berharap dukungan semua pihak agar mampu mengemban tugas dengan baik.

“Bila kita bersinergi dengan kompak dan solid, kita pasti bisa membawa Lombok Timur menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

     

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Serap Langsung Persoalan Pertanahan Jawa Barat

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar pengarahan khusus bersama sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026), ini menjadi forum strategis untuk mendengar langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan di daerah.


Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan ruang dialog terbuka antara pusat dan daerah guna mengevaluasi kebijakan pertanahan yang selama ini diterapkan.


“Saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan policy, apa yang harus diubah? Kalau perlu regulasi baru, apa yang harus kita lakukan?” tegas Nusron.


Ia menekankan pentingnya keterbukaan jajaran Kantor Pertanahan dalam menyampaikan kendala nyata yang dihadapi di daerah. Menurutnya, kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman langsung terhadap kondisi lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.


“Kalau memang ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” ujarnya.


Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi secara langsung, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai masukan, kendala operasional, hingga usulan perbaikan pelayanan pertanahan dipaparkan sebagai bahan evaluasi di tingkat pusat.


Masukan dari daerah ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

     

Sekda Lombok Timur Raih Doktor, Dinilai Hadirkan Solusi Nyata Penurunan Stunting

Ketua Barisan Pemuda Nusantara Lombok Timur

Okenews.net-Ketua Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Lombok Timur, Saparwadi, menilai keberhasilan H. Juaini Taufik menyelesaikan studi doktoral pada universitas muhamadiyah jakarta di tengah kesibukannya sebagai Sekretaris Daerah merupakan capaian yang patut diapresiasi secara luas.

“Di tengah beban kerja yang sangat padat, beliau mampu menuntaskan pendidikan doktoral dengan sangat baik, bahkan menghadirkan solusi konkret bagi daerah. Ini bukan hal yang mudah dan layak menjadi teladan,” kata Saparwadi, yang akrab disapa Bung Wadik, kepada media, Selasa (06/01/2026).

Menurut Bung Wadik, disertasi yang melahirkan Model SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting) menunjukkan kedalaman pemikiran dan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat. Model tersebut menegaskan bahwa penurunan stunting tidak cukup diselesaikan melalui regulasi dan prosedur administratif semata, tetapi membutuhkan perubahan perilaku keluarga dan keberlanjutan praktik di tingkat komunitas.

Ia menilai, keunggulan Model SIPETAS terletak pada kemampuannya menggabungkan peran birokrasi dengan tokoh lokal sebagai aktor strategis kebijakan. “Pendekatan ini lebih membumi. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas memiliki pengaruh sosial yang kuat dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan,” ujar Bung Wadik.

Selain itu, Bung Wadik menyoroti pendekatan komunikasi dan tata kelola data dalam model tersebut. Transformasi komunikasi kebijakan dari pola top-down menjadi berbasis budaya dan nilai lokal, serta pemanfaatan data sebagai umpan balik kebijakan, dinilainya sebagai langkah maju dalam praktik pemerintahan daerah.

“Model SIPETAS tidak hanya relevan untuk Lombok Timur, tetapi juga berpotensi diterapkan di daerah lain, bahkan secara nasional, terutama di wilayah dengan karakter sosial-budaya yang kuat,” tambahnya.

Bung Wadik berharap capaian akademik H. Juaini Taufik dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan aparatur negara bahwa pendidikan tetap dapat dikejar di tengah tanggung jawab besar.

“jangan menunggu keadaan ideal untuk belajar. Di tengah tekanan, keterbatasan, dan kesibukan setinggi apa pun, ilmu pengetahuan tetap bisa dikejar dan justru di sanalah lahir solusi nyata bagi bangsa,” pungkas Bung Wadik.

Kamis, 08 Januari 2026

     

Kolaborasi Pemda dengan Baznas, Puluhan Rumah Layak Huni dan Modal Usaha, Diserahkan untuk Warga Lombok Timur

Penyerahan Bantuan Rumah Layak Huni

Okenews.net- Upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan lembaga keuangan. Mengawali tahun 2026, sebanyak 73 unit rumah layak huni resmi diserahkan kepada masyarakat pada Kamis (08/01/2026).


Bantuan tersebut terdiri dari 50 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang bersumber dari dana bagi hasil serta zakat Bank NTB, dan 23 unit rumah hasil program rehabilitasi BAZNAS Lombok Timur. Tidak hanya hunian, pemerintah juga menyalurkan bantuan ekonomi produktif berupa 20 paket gerobak usaha dan modal usaha masing-masing sebesar Rp1,5 juta guna memperkuat kemandirian ekonomi warga.


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan refleksi perjalanan pengelolaan zakat di daerahnya yang penuh dinamika, namun memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni.


“Masih ada sekitar 20 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 21 kecamatan. Untuk itu, kami terus melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat agar persoalan ini dapat ditangani secara bertahap,” ujar Bupati.


Selain sektor perumahan, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian program strategis nasional di Lombok Timur, seperti program Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Ekas serta proyek SPAM Pantai Selatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pemprov NTB, dan pemerintah pusat terus terjaga sebagai kunci percepatan pembangunan.


Sementara, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Kamli menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam menjalankan amanah umat.


“Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan sosial kemasyarakatan. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang harus tidur di bawah rintikan hujan karena rumahnya tidak layak,” ungkapnya.


Ia menambahkan, 23 unit rumah layak huni telah tuntas dibangun, sementara program Mahyani yang merupakan inovasi asli NTB kini telah diadopsi secara nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga zakat, diharapkan persoalan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur dapat dituntaskan lebih cepat.


Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi NTB TGH. L. Muhyi Abidin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat di NTB tidak terlepas dari peran aktif kepala daerah. Menurutnya, Bupati Lombok Timur telah menunjukkan kepemimpinan sejati dengan mendorong kesadaran berzakat di seluruh lapisan masyarakat.


“Kepala daerah di NTB patut dibanggakan karena telah mendapat penghargaan dari BAZNAS Pusat atas komitmennya mendorong para aghniya dan PNS untuk berzakat. Ketika Bupati mendorong zakat, sejatinya beliau sedang menjalankan tugas kepemimpinan, karena BAZNAS adalah perpanjangan tangan pemerintah,” tegasnya.


Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menunda berbuat kebaikan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurutnya, ZIS merupakan kewajiban religius yang tidak harus menunggu kaya, tetapi bertujuan membentuk kepedulian sosial.


     

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Penyerahan SK PPPK 

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi melantik dua kepala dinas definitif pada Kamis (08/01/2026). Pelantikan tersebut masing-masing menetapkan L. Aries Fahrozi sebagai Kepala Dinas Kesehatan serta Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.


Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur dan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2021, yang diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Timur.


Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur Hairul Warisin, mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan. Menurutnya, sumpah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi aturan moral dan komitmen tidak tertulis dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.


“Dengan kepala dinas yang baru, saya berharap Lombok Timur bisa menjadi lebih baik ke depan. Kuncinya adalah koordinasi, kerja sama, dan kemauan untuk bekerja maksimal demi kemajuan daerah,” tegasnya.


Tak hanya itu, Hairul Warisin juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK, terutama yang bertugas sebagai tenaga pendidik. Ia mendorong para guru PPPK untuk terus mengasah kemampuan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan secara menyeluruh.


Selain itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar terus bahu-membahu dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Ia pun mengapresiasi kinerja jajaran kepala dinas yang dinilainya memiliki kualitas dan dedikasi yang luar biasa.


Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan belasungkawa kepada sejumlah daerah yang dilanda musibah, seraya bersyukur karena Lombok Timur terhindar dari bencana besar. Ia menilai kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik.


“Semua harus terus bergerak. Jangan karena mendekati masa pensiun lalu berhenti bekerja maksimal. Justru menjelang pensiun, kita harus meninggalkan jejak kebaikan bagi rekan kerja dan daerah,” pesannya.


Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan strategis. PPPK berpotensi menjadi kepala sekolah, bahkan pemerintah daerah tengah mengkaji dan mengusulkan agar PPPK juga dapat menjabat sebagai kepala puskesmas.


Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPPK yang telah mendedikasikan diri untuk masyarakat Lombok Timur, serta mengingatkan jajaran pelayanan kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dan senyuman dalam melayani masyarakat.


“Pelayanan kesehatan harus ramah, humanis, dan penuh empati. Itu bagian dari kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

     

KNPI Lombok Timur Apresiasi Penunjukan M. Nurul Wathoni sebagai Kadis Dikbud, Dinilai Tepat Pimpin Pendidikan

Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lombok Timur 

Okenews.net-Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Lombok Timur memberikan apresiasi atas keputusan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang menunjuk M. Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPD KNPI Lombok Timur Bidang Pelayanan Publik, Fikry Putra Revolusi, Ia menilai penunjukan M. Nurul Wathoni sudah sangat tepat melihat rekam jejak dan pengalaman panjangnya di dunia pendidikan.

“Track record beliau sudah sangat jelas di bidang pendidikan dan publik mengetahui itu,” ujar Fikry, Kamis,08/01/2026

Menurutnya, M. Nurul Wathoni merupakan sosok yang layak dan kompeten untuk memimpin dunia pendidikan di Lombok Timur. Prestasi yang ditorehkan selama menjabat sebagai Kepala MAN 1 Lombok Timur menjadi bukti kemampuannya dalam mengelola lembaga pendidikan secara profesional.

“Beliau cukup mahir mengelola lembaga pendidikan, bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya,” tambahnya.

Fikry berharap, dengan dilantiknya M. Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Dikbud, pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berkualitas.

“Mudah-mudahan kehadiran beliau mampu membuat dunia pendidikan Lombok Timur semakin smart dan cemerlang, sejalan dengan jargon pemerintah daerah saat ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Forum Bajang Sakra Barat tersebut juga menegaskan bahwa jaringan dan kemampuan koordinasi M. Nurul Wathoni hingga ke tingkat pusat menjadi nilai tambah tersendiri.

“Soal rekam jejak dan jaringan ke pusat, kita tidak meragukannya. Ini penting untuk membawa program-program strategis ke daerah demi kemajuan pendidikan Lombok Timur,” jelasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Fikry mengutip sebuah pesan motivatif sebagai bentuk dukungan moral.

“Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama,” katanya.

Dengan tegas, KNPI Lombok Timur menyatakan dukungan penuh kepada M. Nurul Wathoni dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

“Bravo Pendidikan Lombok Timur,” tutup Fikry yang juga Sekretaris Harian Bapera Lombok Timur serta mantan Ketua Karang Taruna Rensing Bat.

Rabu, 07 Januari 2026

     

Team Puma Polres Lombok Utara Bongkar Jejak Curanmor Bayan, Dua Pelaku Dibekuk dan Motor Tanpa Identitas Disita

Polres Lombok Utara

Okenews.net– Komitmen Polres Lombok Utara dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali dibuktikan. Team Puma Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara berhasil menangkap dua pelaku curanmor berinisial N dan J (alias D) dalam pengembangan kasus pencurian yang terjadi di wilayah Bayan.


Kedua pelaku diamankan pada Senin malam, 05/01/2026, sekitar pukul 22.00 WITA, berikut satu unit sepeda motor Honda Vario 110 yang telah dihilangkan nomor rangka dan nomor mesinnya guna mengaburkan identitas kendaraan hasil kejahatan.


Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, melalui Kasat Reskrim IPTU I Komang Wilandra, menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus curanmor yang terjadi pada 22 September 2024 di Dusun Sembulan, Desa Bayan, serta berkaitan langsung dengan pengungkapan jaringan curanmor pada 2–3 Januari 2026.


“Kasus ini berawal dari laporan korban atas nama Kana, warga Dusun Sembulan, yang kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 saat menghadiri acara begawe. Pada waktu yang hampir bersamaan, satu unit Honda Vario DR 6626 HW milik warga lainnya juga raib dari lokasi yang sama,” ungkap IPTU Wilandra.


Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai hampir Rp20 juta. IPTU Wilandra menambahkan, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan penadah yang telah diamankan sebelumnya, polisi kembali mengidentifikasi keterlibatan N dan J sebagai pelaku utama pencurian di TKP Sembulan.


“Informasi itu kami kembangkan hingga mengarah pada keberadaan kedua tersangka. Team Puma kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap N di wilayah Kecamatan Bayan. Dari pengakuannya, pencurian dilakukan bersama J, yang selanjutnya juga berhasil kami amankan,” jelasnya.


Lebih lanjut diungkapkan, sepeda motor hasil curian tersebut sempat berpindah tangan melalui sejumlah penadah. Motor dijual kepada penadah berinisial M, kemudian berpindah ke AN, dan selanjutnya ke AU, yang saat ini telah diamankan oleh Polres Lombok Timur dalam perkara lain.

Melalui koordinasi lintas wilayah dengan Sat Reskrim Polres Lombok Timur, Team Puma akhirnya berhasil mengamankan Honda Vario 110 warna hitam yang telah dirusak identitasnya.


Barang Bukti yang Berhasil diamankan terdiri dari 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam
(nomor rangka dan nomor mesin telah dihilangkan) Atas perbuatannya, kedua pelaku utama N dan J dijerat Pasal 477 Ayat (1) huruf g KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Sementara itu, para penadah berinisial M, AN, dan AU dikenakan Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara.


IPTU Wilandra menegaskan bahwa pengungkapan beruntun ini menjadi bukti keseriusan Polres Lombok Utara dalam memutus mata rantai jaringan curanmor yang meresahkan masyarakat.


“Seluruh pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Lombok Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Kami tegaskan, kejahatan curanmor akan kami tindak tegas hingga ke akar-akarnya,” pungkasnya.


     

Sekda Lotim Apresiasi Kolaborasi Penyuluh hingga TNI, Swasembada Beras Dianggap Prestasi Besar

Sekertaris Daerah Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan swasembada beras, khususnya di wilayah Lombok Timur. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, saat menghadiri Tasyukuran Swasembada Pangan, Rabu (07/01/2026).

Sekda menegaskan bahwa pencapaian swasembada beras bukanlah hal mudah, namun dapat terwujud berkat kolaborasi yang kuat lintas sektor, mulai dari tenaga penyuluh pertanian, Kodim 1615 Lombok Timur, petani, Bulog, Pupuk Indonesia, hingga berbagai pihak terkait lainnya.


“Swasembada beras ini adalah hasil kerja kolektif. Tanpa kolaborasi yang solid antara penyuluh, TNI, petani, Bulog, dan stakeholder lainnya, capaian ini tidak mungkin terwujud,” ujarnya.


Ia juga mengingatkan bahwa beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan kerap memicu fluktuasi harga. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan di daerah.


Tak hanya soal produksi, Sekda turut menyoroti meningkatnya kesejahteraan petani. Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) NTB, termasuk Lombok Timur, pada Desember mencapai 134,14, atau naik 4,50 persen dibandingkan bulan sebelumnya.


“Ini patut kita syukuri. Artinya, swasembada tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” tutupnya.


Sementara ditempat yang sama, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur mengaku sempat skeptis terhadap terwujudnya swasembada beras. Namun, keberhasilan saat ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi yang kuat mampu menghasilkan capaian besar.


“Harapan kami, swasembada ini tidak hanya bertahan satu atau dua tahun, tetapi terus berlanjut. Kuncinya ada pada sinergi di lapangan antara penyuluh, TNI, Polri, dan petani,” tegasnya.


Sementara itu, Ketua DPD Perhiptani Lombok Timur, Lalu Muhammad Zainudin, menegaskan komitmen penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan nasional menuju swasembada pangan.


“Kami akan terus memperkuat peran penyuluh dan meningkatkan sinergi dalam pembangunan sektor pertanian,” ujarnya.


Kegiatan tasyukuran tersebut merupakan bagian dari rangkaian panen raya nasional yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat.


     

Kanwil BPN NTB Turun Langsung ke Lombok Utara, Pastikan PTSL dan PDDM TA 2025 Tuntas dan Berkualitas

ATR/BPN Lombok Uatara

Okenews.net- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Data Dasar Pertanahan (PDDM) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Selasa (06/01/2026).


Kegiatan monev ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Stanley, bersama jajaran, sebagai bentuk penguatan pengawasan serta pengendalian terhadap tahapan akhir pelaksanaan PTSL dan evaluasi penyelesaian program PDDM.


Dalam pelaksanaannya, tim Kanwil BPN NTB melakukan pemeriksaan laporan progres kegiatan, verifikasi kelengkapan serta keabsahan dokumen pertanahan, hingga penilaian kualitas data fisik dan data yuridis. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dan diskusi langsung dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.


Tak hanya pemeriksaan administrasi, tim monev juga melakukan peninjauan lapangan pada lokasi kegiatan PTSL. Langkah ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menjaga kualitas hasil program sebelum sertipikat diserahkan kepada masyarakat.


“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” tegas Stanley


Melalui monev tersebut, Kanwil BPN NTB berharap kualitas dan capaian pelaksanaan PTSL dan PDDM di Kabupaten Lombok Utara dapat terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama program, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Dengan pengawasan yang optimal, percepatan penyerahan sertipikat PTSL Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat diharapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.


     

Riset Akademik Sekda Lombok Timur Temukan Celah Penanganan Stunting di Daerah

Pojok Jurnalis, Forum Jurnalia Lombok Timur (FJLT)

Okenews.net- Upaya penurunan angka stunting di Lombok Timur dinilai memerlukan terobosan baru yang tidak semata bertumpu pada birokrasi dan anggaran. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi “Pojok Jurnalis” yang digelar Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), Selasa malam (06/01/2026), dengan agenda utama membedah disertasi doktoral Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik.


Dalam forum tersebut, Juaini memaparkan hasil riset mendalam yang melatarbelakangi disertasinya berjudul “Model Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Timur”. Ia menyoroti fenomena stagnasi penanganan stunting, meskipun intervensi pemerintah terus digencarkan.


“Kita punya regulasi, anggaran, dan struktur kelembagaan yang lengkap, tetapi dampaknya belum signifikan di tingkat keluarga. Ini menunjukkan ada jurang antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat,” tegas Juaini.


Data menunjukkan, Lombok Timur masih berada di posisi bawah dalam capaian penurunan stunting di NTB, tepatnya peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota. Kondisi ini, menurut Juaini, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan kebijakan yang terlalu fokus pada capaian administratif (output), namun abai pada perubahan perilaku masyarakat (outcome).


Berbeda dari riset kebijakan pada umumnya, Juaini mengaku terjun langsung ke lapangan dengan tinggal bersama keluarga berisiko stunting di Kecamatan Masbagik dan Kembang Kuning. Dari pengalaman tersebut, ia menemukan bahwa akar persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.


“Ada ibu yang tidak menyusui bukan karena tidak mampu, tetapi karena persepsi sosial yang keliru dan kurangnya pemahaman. Faktor stigma dan budaya sangat kuat memengaruhi perilaku,” ungkapnya.


Temuan inilah yang kemudian melahirkan sebuah pendekatan baru bernama SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting).


Model SIPETAS dirancang sebagai kritik terhadap pola konvensional penanganan stunting. Juaini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III meliputi sumber daya, birokrasi, disposisi, dan komunikasi dengan kekuatan modal sosial dan kearifan lokal.


Pendekatan ini menempatkan tokoh informal seperti tuan guru, tokoh adat, dan pemimpin komunitas sebagai aktor utama perubahan.


“Di banyak desa, suara tokoh agama dan tokoh adat jauh lebih didengar dibandingkan instruksi birokrasi. Ini potensi besar yang selama ini belum dimaksimalkan,” jelas Juaini.


Keunggulan SIPETAS lainnya adalah pendekatan komunikasi berbasis budaya dan agama, sehingga pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, model ini dinilai berkelanjutan karena menitikberatkan pada perubahan kesadaran, bukan ketergantungan pada anggaran.


Diskusi ini menghadirkan sejumlah panelis, di antaranya Dr. Amrullah (Staf Ahli Gubernur NTB), Saparwadi (aktivis sosial), serta tokoh agama dan peneliti. Para panelis sepakat bahwa SIPETAS mampu menjawab tantangan klasik di daerah berkembang, di mana kepatuhan sosial seringkali lebih kuat kepada tokoh informal dibandingkan institusi formal negara.


Model ini juga dinilai adaptif karena memperhitungkan perbedaan karakter sosial antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Lombok Timur.

Menuju Kebijakan Resmi Daerah

Setelah melalui forum diskusi publik, disertasi Juaini dijadwalkan menjalani Sidang Terbuka Program Doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 9 Januari 2026.

Juaini berharap, hasil risetnya tidak berhenti sebagai dokumen akademik semata.


“Saya ingin SIPETAS bisa diadopsi ke dalam RPJMD Lombok Timur, agar kebijakan penurunan stunting benar-benar menyentuh akar persoalan dan menjamin masa depan generasi yang lebih sehat,” pungkasnya.


Selasa, 06 Januari 2026

     

Hadapi Program 2026, Sekjen ATR/BPN Tekankan Kolaborasi Lintas Biro dan Penguatan Jabatan Fungsional

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.

Okenews.net-Menyongsong pelaksanaan program kerja tahun 2026, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Pengarahan Sekretaris Jenderal kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Setjen, Senin (05/01/2026).

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya memperkuat kerja sama lintas biro guna memastikan seluruh program kementerian berjalan optimal dan selaras.

“Memulai tugas-tugas kita di tahun 2026 ini, mari kita bareng-bareng kerja sama untuk hal yang substantif, utamanya pada pemenuhan tugas dan fungsi kesekjenan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat memimpin rapat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sekjen menegaskan bahwa ego sektoral masih menjadi tantangan dalam organisasi birokrasi. Karena itu, ia mendorong setiap unit kerja untuk saling melengkapi dan tidak bekerja secara terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri. Ketika unit teknis bicara penyelesaian berkas pertanahan, Kesekjenan harus berpikir apa yang bisa dilakukan, mulai dari perencanaan, eksekusi kegiatan, hingga evaluasi SOP,” jelasnya.

Ia mencontohkan peran strategis biro-biro di lingkungan Setjen, seperti Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Manajemen Risiko, yang memiliki tanggung jawab memastikan prosedur kerja berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi.

Selain kolaborasi lintas biro, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti peran strategis Jabatan Fungsional yang dinilai semakin krusial dalam mendukung kinerja biro secara teknis dan profesional.

“Jabatan Fungsional menjadi posisi yang semakin hari semakin dibutuhkan. Mereka adalah pelaksana tugas teknis sesuai kompetensinya, sementara pejabat struktural memikirkan arah dan masa depan organisasi serta bagaimana memberdayakan fungsional-fungsional ini,” tegas Dalu.

Pengarahan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi internal Setjen ATR/BPN dalam menghadapi tantangan dan target kinerja tahun 2026.

     

DPRD Lombok Timur Tetapkan Renja 2026, Komitmen Perkuat Kinerja dan Pengawasan

DPRD Lombok Timur

Okenews.net- Suasana ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur berlangsung khidmat saat Rapat Paripurna VII Masa Sidang II Tahun 2026 digelar. Satu per satu anggota dewan menempati kursinya, menandai dimulainya agenda penting penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun Anggaran 2026.


Rapat ini bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi menjadi momentum strategis untuk memastikan arah kerja lembaga legislatif daerah berjalan lebih terukur, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.


Sekretaris DPRD Lombok Timur, Iswan Rakhmadi, mengawali sidang dengan menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dinyatakan sah dan resmi dibuka. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, bersama unsur pimpinan dewan.


Dalam pemaparannya, pimpinan DPRD menjelaskan bahwa Renja 2026 mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari rapat Badan Musyawarah, rapat paripurna, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda), hingga kegiatan bimbingan teknis bagi anggota dewan.


Selain itu, agenda reses, kunjungan kerja, rapat komisi dan alat kelengkapan dewan, rapat dengar pendapat, serta penyerapan aspirasi masyarakat juga menjadi bagian integral dalam rencana kerja tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan itu dirancang guna mengoptimalkan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.


“Penetapan rencana kerja DPRD tahun anggaran 2026 dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD agar lebih terukur, terarah, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” jelas Iswan.


Setelah melalui pembahasan dan mendapat persetujuan peserta rapat, disampaikan Rancangan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persetujuan Dewan terhadap Renja DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan secara resmi dalam rapat paripurna.


Dengan disahkannya Renja 2026, DPRD Lombok Timur menegaskan komitmennya menjalankan tugas kelembagaan secara optimal. Dokumen ini menjadi pijakan strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.


Bagi DPRD, tahun 2026 bukan sekadar deretan agenda dan jadwal rapat, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan yang lahir dari ruang sidang benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

Senin, 05 Januari 2026

     

LKS Istiqomah Boyemare Bersama BAZNAS Lotim Salurkan Bantuan untuk Lansia dan Anak Yatim

Baznas Lombok Timur

Okenews.net- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (LKSA–LKSLU) Istiqomah Desa Boyemare bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat jompo dan anak yatim, Senin, 05/01/2026


Kegiatan yang berlangsung di Dusun Montong Belo, Desa Boyemare ini menyasar sebanyak 100 penerima manfaat, berupa paket sembako dan uang santunan. Acara berlangsung penuh haru dan kebahagiaan, dihadiri oleh pengurus LKS Istiqomah, tokoh masyarakat, perwakilan FKDM Sakra Barat, serta BAZNAS Lombok Timur.


Ketua LKS Istiqomah, Fahrurrozi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur dan BAZNAS Lombok Timur atas dukungan yang terus diberikan kepada masyarakat Desa Boyemare.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Lombok Timur dan BAZNAS Lombok Timur yang selalu hadir saat masyarakat kami membutuhkan. Ini adalah upaya tulus kami untuk membantu warga, mencarikan solusi agar mereka tetap bisa tersenyum dan merasa diperhatikan,” ungkap Fahrurrozi.


Ia menegaskan, LKS Istiqomah akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat kecil merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.


“Kami akan selalu hadir untuk masyarakat bawah, terlebih dalam urusan kemanusiaan. Ini juga bagian dari komitmen kami membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan,” imbuhnya.


Sementara itu, perwakilan BAZNAS Lombok Timur, M. Ilham Jauhari, selaku Kasubag Administrasi dan SDM, menyampaikan bahwa sinergi dan kebersamaan menjadi kunci dalam menghadirkan kebermanfaatan bagi umat.


“Soal kemaslahatan umat, kita harus bergandengan tangan membantu sesama. Melihat senyum para mustahik adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” tutupnya.

     

Ketua DPRD Lotim Dorong Perda Pariwisata Adat, Tata Kelola Selama Ini Dinilai Masih “Liar”

Ketua DPRD Lombok Timur

Okenews.net –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur terus mengebut penyelesaian sejumlah agenda kebijakan strategis yang sempat tertunda hingga akhir tahun 2025. Salah satu fokus utama adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pariwisata Adat serta pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat dan desa adat.


Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah, khususnya sektor pariwisata.


“Di akhir tahun 2025 kemarin, kami fokus menyelesaikan agenda-agenda kebijakan yang sempat tertunda, baik kebijakan pusat maupun daerah, termasuk efisiensi dan pemangkasan anggaran,” ujar Muhammad Yusri saat diwawancarai, Senin (05/01/2026).


Yusri menyoroti kondisi tata kelola pariwisata di Lombok Timur yang selama ini dinilai belum maksimal dan cenderung berjalan tanpa arah yang jelas.


“Harus kita akui, tata kelola pariwisata kita selama ini masih terkesan liar dan belum terkelola dengan baik. Karena itu, Perda ini sangat penting sebagai landasan hukum dan pedoman bersama,” tegasnya.


Menurutnya, keberadaan Perda Pariwisata Adat diharapkan mampu mengarahkan pengelolaan sektor pariwisata agar lebih profesional, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


“Kita ingin pariwisata Lombok Timur dikelola secara strategis. Daerah lain seperti Bali bisa menjadi contoh bagaimana pariwisata mampu meningkatkan PAD secara signifikan,” jelas Yusri.


Saat ini, pembahasan Raperda tersebut telah memasuki tahap pertengahan dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat. Yusri menyebutkan bahwa proses penyusunannya juga berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pengelolaan pariwisata yang lebih maksimal dan berkeadilan.


“Perda ini lahir dari aspirasi masyarakat. Bukan hanya soal PAD, tapi juga bagaimana kesejahteraan para pengelola pariwisata di lapangan bisa meningkat,” katanya.


Dalam pembahasannya, DPRD Lombok Timur memastikan seluruh substansi Raperda disinkronkan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.


“Kami sangat berhati-hati. Semua dibahas dengan mengacu pada Ripparda supaya tidak melanggar aturan di atasnya,” tutup Yusri.


     

Awal 2026, Presiden Prabowo Tinjau 600 Rumah Hunian Korban Bencana di Sumatra

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Okenews.net – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengawali tahun 2026 dengan meninjau langsung pembangunan rumah hunian bagi korban bencana alam di Sumatra. Kunjungan tersebut dilakukan pada hari pertama tahun baru, dengan fokus pada 600 unit pertama dari total 15.000 rumah yang tengah dibangun oleh Danantara.

Pemerintah menunjukkan respons cepat pascabencana yang terjadi sekitar satu bulan lalu. Hingga kini, lebih dari 1.000 unit rumah hunian telah rampung dibangun dan tersebar di tiga provinsi. Proses pembangunan masih terus berlanjut, disertai dengan perbaikan berbagai fasilitas publik secara bertahap.

Salah satu lokasi pembangunan berada di Aceh Tamiang. Rumah hunian di kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan warga, seperti akses WiFi gratis, air bersih, listrik, tempat ibadah, fasilitas bermain anak, serta akses jalan yang memadai dan terhubung langsung dengan jalan utama.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan para korban bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan nyaman. Pembangunan hunian ini menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana alam.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi