www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Selasa, 29 Juli 2025

     

Dikbud Lotim Gandeng YGSI Gelar Workshop PKRS untuk Guru Sekolah


Okenews.net- Dalam upaya memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Workshop Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS), bekerja sama dengan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI). 


Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada Selasa dan Rabu, 29–30 Juli 2025, bertempat di SMP Negeri 4 Selong.


Sebanyak 53 sekolah dari berbagai kecamatan di Lombok Timur ditunjuk sebagai sekolah imbas atau percontohan dalam implementasi kebijakan PKRS. Para peserta workshop terdiri dari guru dan perwakilan tenaga kependidikan dari masing-masing sekolah yang memiliki komitmen untuk mendukung edukasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh kepada peserta didik.


Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Izzuddin, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran guru dalam mengawal isu-isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di satuan pendidikan. Menurutnya, guru tidak hanya sebagai pendidik dalam ruang kelas, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman yang benar tentang tubuh, hak-hak reproduksi, serta nilai-nilai kesetaraan gender di kalangan remaja.


“Workshop ini dirancang untuk membekali guru dengan pemahaman mendalam tentang konsep PKRS sekaligus strategi pengajaran yang tepat dan sensitif terhadap usia anak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum berbagi praktik baik antarpendidik dalam mengelola isu-isu kompleks seperti kehamilan remaja, perkawinan usia anak, dan kekerasan berbasis gender di sekolah,” jelas Izzuddin.



Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif para peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan agar workshop ini menghasilkan rencana aksi yang konkret dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di sekolah masing-masing.

Dalam sesi pemaparan materi, para peserta mendapatkan pendampingan langsung dari tim YGSI yang telah berpengalaman dalam mengembangkan modul PKRS yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal di Lombok Timur.


Field Officer YGSI, Samsul Hadi, menyampaikan bahwa pendidikan PKRS di sekolah bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial yang belakangan semakin marak, seperti tingginya angka perkawinan anak, kehamilan remaja yang tidak direncanakan, serta kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.


“Implementasi PKRS di sekolah sangat krusial. Melalui pengimbasan ke-53 sekolah ini, kami berharap muncul banyak agen perubahan di lingkungan sekolah yang mampu menciptakan ruang aman, inklusif, dan edukatif bagi para siswa dalam memahami kesehatan reproduksi mereka,” ungkap Samsul.


Ia menambahkan, selain pendekatan edukatif, kerja sama lintas sektor dan keterlibatan orang tua juga menjadi bagian penting dalam memperkuat program ini di tingkat sekolah.

Kegiatan workshop ini juga diwarnai dengan sesi diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi pengajaran yang interaktif. Guru-guru diberi kesempatan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis PKRS dan melakukan simulasi penyampaian materi kepada siswa.



Workshop ini merupakan langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang dirancang Dikbud Lombok Timur bersama YGSI dalam mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak dan responsif terhadap isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual.


Ke depan, Dinas Dikbud berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PKRS di sekolah imbas, serta mendorong replikasi praktik baik ke sekolah-sekolah lainnya di Lombok Timur.

Dengan program ini, diharapkan sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu akademik, tetapi juga menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang remaja secara fisik, mental, dan sosial.

Senin, 28 Juli 2025

     

Wakili NTB, Tim Marchingband MAN 1 Lotim Raih 6 Juara Ajang Fornas VIII

Para juara Marchingband MAN 1 Lotim

Okenews.net - Dentuman drum, tiupan terompet, dan gemuruh semangat dari tim Marchingband MAN 1 Lotim sukses menggema di panggung Fornas VIII. Tak sekadar tampil, mereka pulang membawa kabar manis dengan meraih enam juara sekaligus untuk NTB.

Tim Marchingband MAN 1 Lotim di bawah binaan M Sayuti, Yuzi Riyanto, Winda Nurul Sakina dan Rois Buchori berhasil mewakili provinsi NTB dalam ajang FORNAS VIII yang berlangsung di Mataram 25 sd 27 Juli 2025.

“Alhamdulillah, tim ini sukses meraih enam prestasi juara dalam berbagai kategori yang dilombakan pada bidang Marchingband tingkat nasional,” ujar Sayuti, Senin (28/07/2025) di Selong.

Enam prestasi juara yang diraih tim marchingband pada Inorga IDCA (Marching Band/Drum Corps) FORNAS VII tahun 2025 yang diperkuat 40-an siswa MAN 1 Lotim.

  1.  The beast Costum/Concept Drumline Battle berhasil meraih medali emas.
  2. Perfom Drumline Battle berhasil mendapatkan medali penunggu.
  3. Field Commander Sound Sport/konser/display berhasil merebut medali perunggu.
  4. Perom-Sound Sport/konser/display meraih medali perunggu.
  5. Perfom-Street Parade mendapatkan medali perunggu.
  6. The beast Costum-Flag Ansambel berhasil mendapatkan medali perunggu

Atas torehan prestasi yang membanggakan dan menasional ini, Kepala MAN 1 Lotim M Nurul Wathoni mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya, serta apresiasi kepada seluruh tim yang telah berjuang maksimal.

Menurutnya, Tim marchingband ini telah sukses membawa harum daerah baik NTB, Kabupaten Lombok Timur dan juga MAN 1 Lotim ke event nasional, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus berprestasi di berbagai bidang seni musik.

Ia menegaskan, atas capaian baik ini tentu menjadi penyemangat pihak madrasah, khususnya tim marchingband MAN 1 Lotim agar semakin giat mengasah kemampuan terkait marchingband dan tidak berpuas diri.

“Ilmu pengetahuan dan keterampilan terus berkembang, karena itu penting bagi tim untuk terus berlatih dan meningkatkan kualitas. Pihak madrasah pun berkomitmen mendukungan penuh setiap usaha dan prestasi yang diraih,” ungkap Wathoni.

     

Bupati Lotim Sidak Dukcapil: Genjot Penerbitan KIA dan Percepat Transisi ke KTP

Kepala Bidang pendataan dan Pendaftaran Penduduk pada Dukcapil Lotim, Maad Adnan

Okenews.net-Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Bupati Lombok Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Kunjungan ini disambut positif oleh jajaran Dukcapil yang menilai langkah Bupati sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas layanan.

Salah satu perhatian utama dalam sidak tersebut adalah terkait ketersediaan blangko yang kerap mengalami kekurangan. Bupati berjanji akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan blangko agar proses pelayanan masyarakat tidak terhambat.


“Syukur alhamdulillah, Bupati sudah turun langsung melakukan pengecekan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” Ujar Plt Kepala Bidang pendataan dan Pendaftaran Penduduk pada Dukcapil Lotim, Maad Adnan, Senin (28/07/2025)


Dukcapil Lombok Timur menargetkan capaian KIA sebesar 62 persen hingga akhir tahun 2025. Hingga Juli 2025, capaian tersebut telah mencapai 47 persen. Capaian ini tidak lepas dari program jemput bola dan sosialisasi yang dilakukan Dukcapil ke sejumlah sekolah dasar di berbagai kecamatan.


“Baru-baru ini kami mengunjungi SDN 2 Rakam sebagai sekolah percontohan dalam sosialisasi dan pendataan KIA. Ke depan, kami akan lanjutkan ke SMPN 1 Sukamulia,” jelas Adnan.


Dukcapil juga terus menjalin komunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Mereka mendorong agar setiap kepala sekolah aktif mengarahkan siswa yang belum memiliki KIA untuk segera mengurusnya melalui aplikasi Bakso milik Dukcapil Lombok Timur.


“Dengan sosialisasi ini, kami harapkan masyarakat, khususnya siswa dan orang tua, semakin sadar akan pentingnya memiliki KIA sebagai identitas resmi anak. Ini juga menjadi landasan transisi yang lebih tertib menuju KTP saat mereka cukup umur nanti,” tambahnya.


Bupati Lombok Timur juga berpesan agar Dukcapil terus meningkatkan pelayanan adminduk dan menjadikan transisi dari KIA ke KTP sebagai perhatian serius, sejalan dengan visi Lombok Timur sebagai kabupaten cerdas dan Semart.

     

Polairud Intensifkan Patroli, Jamin Keamanan Wisata Pesisir Lombok Timur

Polairud Lombok Timur

Okenews.net- Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai, Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Lombok Timur kembali melaksanakan patroli rutin di sepanjang garis pantai wilayah tersebut pada Senin, (28/07/2025).


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polairud, AKP Sudarman, didampingi oleh Kepala Unit Binmas Air (KBO) Polairud, IPDA Suman Yadi. Patroli dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menciptakan rasa aman di destinasi wisata pesisir yang saat ini tengah ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.


“Lombok Timur memiliki garis pantai yang indah dan menjadi magnet wisata yang luar biasa. Maka dari itu, kami terus melakukan patroli untuk memastikan seluruh aktivitas wisata berjalan aman dan tertib,” ujar IPDA Suman Yadi dalam keterangannya kepada awak media.


Ia menambahkan bahwa meskipun kondisi cuaca terpantau cerah dan mendukung kegiatan wisata bahari, potensi bahaya di laut tetap harus diwaspadai. Oleh karena itu, pihak Polairud tak henti-hentinya mengingatkan para wisatawan, nelayan, dan pelaku usaha wisata untuk senantiasa waspada terhadap dinamika alam, termasuk gelombang tinggi dan perubahan cuaca mendadak.

“Kami tidak ingin pengunjung lengah hanya karena cuaca sedang bersahabat. Laut bisa berubah sewaktu-waktu. Keselamatan adalah prioritas utama,” tegasnya.


Selain patroli rutin, Polairud juga aktif menjalin koordinasi dengan dinas pariwisata, pengelola objek wisata, serta komunitas nelayan setempat. Tujuannya adalah membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di seluruh titik wisata bahari yang tersebar di Lombok Timur.


Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Polres Lombok Timur dalam mendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan perekonomian daerah. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, terutama di musim liburan, kehadiran petugas di lapangan menjadi penting sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Sabtu, 26 Juli 2025

     

Warga Empat Kelurahan Gotong Royong Renovasi Kubur Kedondong

Okenews.net- Warga dari empat kelurahan di Kecamatan Selong, yakni Sekarteja, Pancor, Selong, dan Sandubaya, bergotong royong melakukan perbaikan akses jalan dan renovasi area Pekuburan Umum Kedondong yang terletak di Lingkungan Sanggeng, Kelurahan Pancor. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu (26–27 Juli 2025), sebagai tindak lanjut dari hasil rapat panitia renovasi.


Puluhan warga tampak antusias membersihkan area pemakaman dan memasang pembatas jalan sepanjang dua kilometer. Aksi kolektif ini menjadi langkah awal penataan menyeluruh terhadap kompleks pekuburan yang selama ini aksesnya terbatas.


Ketua Panitia Renovasi Kubur Kedondong, Muh. Irfan, M.Pd., mengatakan bahwa kegiatan ini telah mendapat restu dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah melalui Camat Selong. Proses perencanaan teknis dibantu oleh tim Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Lombok Timur.

“Perencanaan ini melibatkan tokoh-tokoh dari empat kelurahan. Ini bukti bahwa renovasi ini milik kita bersama,” ujar Irfan.


Peletakan batu pertama akan digelar Minggu depan dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Renovasi menyeluruh akan mengacu pada master plan yang dirancang untuk jangka waktu sepuluh tahun.


Fasilitas yang akan dibangun meliputi instalasi air dan listrik, rumah jaga, kantor pengurus, serta lahan parkir yang representatif. Penataan ini juga ditujukan agar kawasan pekuburan lebih tertib dan nyaman bagi peziarah.

Saat ini, dana awal renovasi bersumber dari hasil penjualan pohon oleh tim penebangan kayu senilai Rp15 juta. Untuk mendukung kelanjutan proyek, panitia akan menggalang partisipasi warga melalui distribusi surat dan amplop donasi ke keluarga yang memiliki sanak saudara dimakamkan di lokasi tersebut.


“Kami akan kirimkan amplop yang bisa diisi seikhlasnya. Warga juga bisa langsung berdonasi melalui panitia di Lingkungan Lendang Bedurik Induk atau transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Panitia Penataan Kubur Kedondong: 7314663474,” jelas Irfan.


Kubur Kedondong merupakan area tak bertuan yang telah lama difungsikan sebagai pemakaman umum sejak zaman dulu. “Tanah ini tidak memiliki surat kepemilikan. Dulu dimanfaatkan atas permintaan seorang tokoh masyarakat Sekarteja,” ungkap Irfan.


Ke depannya, panitia berencana menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata religi yang juga ramah bagi anak-anak. Selain sebagai tempat ziarah, area ini akan disulap menjadi ruang edukatif dan ekonomi produktif.

“Setiap jalur setapak akan difungsikan bagi pelaku UMKM agar warga sekitar juga bisa merasakan manfaat ekonomi dari penataan ini,” tambah Irfan.


Ia menyebutkan, target utama adalah menjadikan tempat ini sebagai contoh wisata religi yang bisa dikunjungi siswa-siswi sekolah dasar.


Kegiatan gotong royong ini juga melibatkan tokoh agama, ketua lingkungan, ketua RT, serta para ibu-ibu yang turut menyediakan konsumsi bagi para pekerja.

Panitia berharap dukungan semua pihak agar renovasi berjalan lancar. “Semoga ini menjadi amal jariyah kita bersama,” tutup Irfan.


Jumat, 25 Juli 2025

     

TGH Najamudin Bergeming, Tolak Tegas Islah terkait Dugaan Bagi Uang Siluman


Okenews.net-Ada episode baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran Pokir Anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2025. Tawaran islah “gentayangan” menyasar anggota DPRD NTB periode 2019-2024 yang mencuatkan kasus dugaan bagi-bagi uang “siluman” tersebut.

“Iya, ada semacam tawaran islah. Tapi saya tegaskan tidak mungkin islah. Tidak mungkin menyelesaikan masalah hukum di luar hukum,” ungkap TGH Najamuddin Mustafa, Kamis (24/07/2025).


Anggota DPRD NTB periode 2019-2024 yang tidak mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2024 tersebut adalah tokoh kunci di balik mencuatnya dugaan bagi-bagi uang siluman yang menyasar pada anggota dewan pendatang baru di DPRD NTB. Kasus dugaan korupsi ini tengah diusut Kejaksaan Tinggi NTB. Jumlah anggota DPRD NTB yang dipanggil untuk dimintai keterangan juga terus bertambah.


TGH Najamuddin menegaskan, kasus tindak pidana korupsi tidak mengenal islah. Karena itu, tidak mungkin dalam kasus yang kini sedang diusut Aparat Penegak Hukum, dirinya lalu membuat kesepakatan-kesepakatan di belakang layar.


Tokoh asal Lombok Timur ini mengingatkan agar mereka yang terlibat dan berbuat dalam kasus dugaan bagi-bagi uang siluman di DPRD NTB tersebut siap-siap untuk bertanggung jawab.


“Tidak boleh ada perundingan-perundingan. Hukum itu, kalau bersalah, ya penjara,” tandas TGH Najamuddin.


Kasus ini sendiri bermula dari pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya, karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.


Bertali temali dengan pemotongan program Pokir tersebut, berdasarkan informasi yang diterima, ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru. Uang yang dibagikan tersebut merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan yang bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali.


Informasinya, masing-masing anggota dewan baru akan mendapatkan program senilai Rp 2 miliar. Namun mereka tidak diberikan dalam bentuk program, melainkan dalam bentuk uang fee sebesar 15 persen dari total anggaran program tersebut, atau setara dengan sekitar Rp 300 juta.


TGH Najamuddin menegaskan, perkara korupsi adalah delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga, meskipun pelapor atau pihak terkait mencabut laporan atau sudah berdamai dan islah, proses hukum tetap berjalan. Dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa dihentikan hanya karena ada perdamaian, islah, atau bahkan jika ada pengembalian kerugian negara sekalipun.


Karena itu, menurut mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB ini, tawaran islah yang kini berdatangan kepada 39 Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang tidak terlilih lagi itu, disebutnya sebagai tawaran yang sia-sia.


“Saya menghormati pilihan rekan-rekan sekiranya ada yang ingin menempuh jalan islah. Tapi saya sendiri menolak. Saya meyakini bahwa hukum memiliki caranya sendiri yang tak bisa ditawar oleh kesepakatan pribadi. Tindak pidana korupsi itu kejahatan kepada publik,” tandas TGH Najamuddin.


Soal siapa yang menawarkan islah, TGH Najamuddin belum bersedia mengungkapkannya ke publik. Yang pasti, tawaran itu berdatangan, dan masih menyasar rekan-rekannya yang lain hingga saat ini.


Di sisi lain, mantan politisi Partai Amanat Nasional ini juga menegaskan, kasus dugaan bagi-bagi uang siluman di DPRD NTB ini sudah menjadi konsumsi publik. Sudah memiliki konsekuensi hukum, dan kini sedang berproses di Kejaksaan Tinggi NTB.


Karena itu, menurut TGH Najamuddin, sungguh tidak pantas manakala ada mantan Anggota DPRD NTB yang memang masih memiliki hak atas program Pokir di APBD NTB tahun 2025, memiliki pikiran bahwa dengan islah kasus hukum akan terhenti, lalu program Pokir yang telah dipotong tersebut dikembalikan utuh seperti sudah seharusnya.


Ditegaskan TGH Najamuddin, program Pokir di APBD NTB Tahun 2025 itu bukanlah milik pribadi mereka. Namun, program usulan yang kini sudah berupa pembangunan embung rakyat, saluran irigasi, rabat jalan, dan lainnya tersebut adalah milik rakyat yang disalurkan melalui mereka tatkala mereka masih menjabat.


Oleh karenanya, kesepakatan-kesepakatan apa pun di belakang layar, justru kata TGH Najamuddin berpotensi menjadi perkara hukum baru. Dan mereka yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut berpotensi diproses oleh aparat penegak hukum.


“Semangat damai yang ingin dibawa itu kita paham. Tapi kalau perkara korupsi, hukum harus dilalui sampai akhir,” kata TGH Najamuddin.


Itulah mengapa, TGH Najamuddin ingin agar kasus dugaan korupsi ini terus berproses hingga tuntas. Dengan begitu, publik akan mengetahui secara terang benderang siapa yang jahat, siapa yang bermuka dua, serta siapa yang bermain dan terlibat.


Sebab, yang terjadi saat ini, masyarakat kata TGH Najamuddin, menuding kalau merekalah yang menjadi biang kerok. Mereka dituding makan dana aspirasi. Padahal merekalah yang sebelumnya telah meminta kelompok masyarakat membuat proposal, lalu sudah disetujui, namun belakangan malah program tersebut tidak ada alias hilang.


“Kami ingin bersihkan nama di masyarakat. Bukan kita yang memotong. Bukan kita yang hilangkan. Tapi kebijakan Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” tandas TGH Najamuddin.


Pada kesempatan yang sama, TGH Najamuddin juga menanggapi pandangan yang disampaikan oleh seorang praktisi hukum yang menyebut bahwa pergeseran program Pokir yang sudah di dalam bentuk DPA di APBD sebagai suatu hal yang dibolehkan.


TGH Najamuddin meminta praktisi hukum tersebut belajar kembali. Terutama mendalami Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 yang mengatur lingkup keuangan daerah. TGH Najamuddin menegaskan, pergeseran DPA di APBD boleh dilakukan Pemerintah Daerah jika memang terjadi keadaan kahar atau keadaan memaksa. Dalam hal itu pun, pergeseran harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri.


Sementara terkait pelaksanaan program Pokir di APBD tahun 2025, sama sekali tidak ada keadaan kahar atau keadaan memaksa tersebut. Satu-satunya hal yang bisa menjadi landasan adalah kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, sudah ditegaskan bahwa program fisik untuk kebutuhan masyarakat dikecualikan dari kebijakan efieiensi tersebut.


“Stabilitas anggaran itu tergantung pada konsistensi. Mengutak-atik DPA di APBD tanpa dasar darurat adalah bentuk ketidakpatuhan. Itu bukan hanya pelanggaran prosedur, tapi juga pengkhianatan terhadap rakyat yang menunggu program berjalan,” tandas TGH Najamuddin.

     

Menyemai Harapan dari Balik Jeruji: Hadroh Anak Binaan LPKA Loteng Curi Perhatian Menteri PPPA

Okenews.net-Suasana berbeda tampak di Lapas Perempuan Kelas III Mataram pada Jumat (25/07/2025), ketika irama hadroh menggema mengiringi kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. Namun yang paling menarik perhatian bukan sekadar denting rebana atau lantunan shalawat melainkan siapa yang menampilkannya. 


Grup hadroh yang tampil dengan penuh semangat itu adalah para anak binaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Dalam balutan busana rapi dan semangat yang membara, mereka memperlihatkan bahwa masa depan tidak harus gelap meski pernah salah arah.


Menteri PPPA tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Di tengah padatnya kunjungan kerja, ia menyampaikan apresiasi yang dalam atas penampilan anak-anak binaan tersebut. 


“Ini bukti bahwa pembinaan bukan hanya soal kedisiplinan, tapi juga soal menumbuhkan harapan dan menyalurkan bakat,” ujarnya.


Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan anak binaan. 


“Kami ingin anak-anak ini tidak hanya selesai menjalani masa pidananya, tapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berdaya,” tegasnya.


Penampilan hadroh ini bukan sekadar hiburan penyambutan, tapi menjadi simbol bahwa ruang perbaikan dan harapan tetap terbuka lebar bagi setiap anak. Semangat mereka adalah gambaran nyata dari optimisme menyongsong Indonesia Emas 2045 bahwa siapa pun bisa menjadi bagian dari masa depan bangsa, termasuk mereka yang tengah menjalani pembinaan.

     

Siswa MAN 1 Lotim Raih Juara Lomba Cerdas Cermat Biologi

Okenews.net - Siswa MAN 1 Lombok Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Biologi tingkat kabupaten, setelah berhasil menyingkirkan puluhan tim dari berbagai sekolah unggulan lainnya.

Bertempat  kampus Universitas Hamzanwadi berlangsung Lomba Cerdas Cermat (LCC) Biologi yang berlangsung pada 21 sd 22 Juli 2025 yang diikuti puluhan tim siswa dari berbagai sekolah dan madrasah se Lombok.

Pada lomba ini, MAN 1 Lotim mengirimkan dua tim siswanya namun yang berhasil melaju pinal dan meraih juara yakni terdiri dari Salma Nurjihan Xiii IPA 1, Khairoyarah XII IPA 1 dan Ulfa Najiba XI IPA 4. Torehan prestasi yang diraih ketiga siswanya ini yakni sukses merebut juara 3.

"Atas raihan prestasinya ini, mereka sukses membawa pulang reward dari panitia berupa piala, sertifikat juara dan dana pembinaan sebesar 300 ribu," ungkap Jaswadi selaku pembina study club Biologi MAN 1 Lotim.

Torehan prestasi yang berhasil diraih siswa MAN 1 Lotim, M Nurul Wathoni selaku kepala madrasah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas semua ikhtiar selama ini. 

"Sebagai bentuk suport dari madrasah tentu akan diberikan reward melalui program tebus prestasi dan saya berharap torehan prestasi saat ini dapat dijadikan evaluasi baik oleh pembina maupun siswa," ucapnya. 

Hal ini diharapkan agar pada kompetisi berikutnya bisa meraih prestasi terbaik dan pihak madrasah akan terus memberikan dukungan baik dari sisi pembinaan dan pembiayaan lomba. 

     

Fauzan Khalid Gelar Sosialisasikan Empat Pilar MPR di Lembaga Pendidikan Nonformal

Okenews.net- Sosialisasikan empat pilar kehidupan bermasyarakat terus digalakkan oleh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke berbagai kalangan masyarakat.  Fauzan Khalid, sebagai  Anggota MPR Fraksi Partai NasDem, bahkan menggelar sosialisasi di lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk masyarakat, yaitu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).


Salah satu lokasi sosialisasi empat pilar kehidupan bermasyarakat kali ini digelar di PKBM Baru Mekar, Kediri, Lombok Barat, Ahad malam (6/7/2025).


Dalam sosialisasi ini, Fauzan Khalid yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini menjelaskan tentang empat pilar kehidupan bermasyarakat, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Tap MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhineka Tunggal Ika dengan nilai-nilai keagamaan.


Fauzan, mengatakan, empat pilar kehidupan bermasyarakat, yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai agama dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 penjabaran dari Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda, tetapi dalam satu kesatuan bangsa. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menyatakan, meskipun ada beragam perbedaan, namun persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tujuan utama.


Rakyat Indonesia harus bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibuat para founder banga, tokoh bangsa, termasuk para tokoh agama dan ulama.

 

Semua masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai empat pilar kebangsaan sebagai bagian dari anak bangsa,” jelas Fauzan yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini.


Dihadapan peserta sosialisasi empat (4) pilar kebangsaan ini, Fauzan Khalid meminta para peserta pendidikan nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baru Mekar Kediri, Lombok Barat untuk bijak menyebarkan informasi melalui berbagai platform media, termasuk media sosial. Fauzan minta para peserta menyebarkan informasi yang memiliki makna, bernilai positif dan bemanfaat bagi orang lain.


“Ketika kita menerima informasi di media sosial, jangan cepat percaya dulu. Cek dan lakukan verifikasi, apakah infomrasi tersebut benar atau tidak. Jangan sampai kita termakan oleh hoax atau berita yang tida benar,” ucap Fauzan mengingatkan.


Menurut Fauzan, menyebarkan informasi yang mengandung nilai-nilai positif, bermakna bagi orang lain serta bermanfaat merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan bermasyarakat. “Jangan menyebar konten yang memecah belah bangsa. Kita harus bermanfaat untuk semua orang,” ujarnya lagi.


Fauzan mengajak semua masyarakat untuk selalu memegang teguh empat (4) pilar kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara besar, yang maju dengan masyarakat yang sejahtera. 

 

Kamis, 24 Juli 2025

     

Desa Waringin Kembangkan Koperasi Modern Tanpa Sistem Simpan Pinjam Konvensional

Ketua Pengurus Koprasi Merah Putih (kiri)

Okenews.net- Di Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, sedang tumbuh sebuah inisiatif yang berpotensi mengubah wajah ekonomi lokal. Koperasi Desa Merah Putih (KOPDes) tak hanya muncul sebagai badan usaha biasa, tetapi sebagai simbol optimisme baru yang dibarengi dengan kehati-hatian yang matang.


Dipimpin oleh Moh. Sari'in, KOPDes Merah Putih merancang sebuah peta jalan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berbasis kemitraan. Alih-alih langsung terjun ke sistem simpan pinjam seperti banyak koperasi lainnya, KOPDes ini memilih pendekatan berbeda: fokus membangun ekosistem usaha yang terintegrasi, dari menggandeng UMKM dan pengusaha lokal hingga membentuk apotek desa dan menjajaki kerja sama distribusi barang pokok seperti pupuk dan LPG.


“Kami ingin koperasi ini benar-benar jadi penggerak ekonomi masyarakat, tapi tidak dengan gegabah. Banyak contoh koperasi atau BUMDes di tempat lain yang gagal karena pinjaman macet. Kami tidak ingin itu terjadi di sini,” ujar Sari'in dengan nada penuh pertimbangan, Kamis, (24/07/2025)


Langkah-langkah yang ditempuh koperasi ini tak sekadar bersandar pada semangat gotong royong. KOPDes Merah Putih juga memperhitungkan secara cermat konsekuensi dari skema pembiayaan. Sebagai salah satu koperasi percontohan yang mendapat dana dari pusat, mereka harus mengelola pinjaman bukan hibah berdasarkan regulasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025.


Ini menjadi tantangan tersendiri. Pinjaman berarti ada beban tanggung jawab yang harus dibayar kembali, dan jika gagal, dampaknya bisa menjalar ke stabilitas dana desa. Namun alih-alih cemas, pengurus koperasi justru mulai merumuskan cara-cara kreatif untuk mengelola dana itu dengan efisien.

Salah satu gagasan yang tengah digodok adalah membangun apotek pertanian, serta melibatkan para agen pupuk dan pelaku usaha lokal sebagai anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyalur barang, tetapi juga sebagai wadah kolaboratif antarwarga.


“Daripada kita buka toko dan kesulitan setor modal, lebih baik para pelaku usaha itu jadi anggota koperasi. Jadi sistemnya berbasis partisipasi dan saling menguatkan,” jelas Sari'in.


Langkah hati-hati juga tampak dalam perencanaan sistem keuangannya. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Koperasi Merah Putih tidak akan memegang dana secara langsung. Semua transaksi direncanakan berjalan lewat sistem perbankan agar pengelolaan keuangan tetap bersih dan terpantau.


“Kami ingin koperasi ini tidak pegang uang, biar bank yang pegang. Itu lebih aman dan transparan,” tutup Sari'in.


Kini, meskipun masih dalam tahap awal dan perencanaan, Koperasi Merah Putih memberi secercah harapan baru. Bukan hanya untuk menggerakkan roda ekonomi desa, tapi juga sebagai contoh bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan usaha bisa sejalan dengan visi besar pemberdayaan masyarakat.

     

Data Desa, Kunci Masa Depan, Wabup Lombok Timur Dorong Ekosistem Statistik Berkualitas


Okenews.net- Pemerintah tidak bisa lagi berjalan dalam gelap. Begitulah semangat yang dibawa Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menyoroti pentingnya kualitas data, terutama di tingkat desa, ia menegaskan Data desa harus jadi yang paling berkualitas, karena dari sanalah kita mulai mengambil kebijakan, Kamis (24/07/2025) di Rupatama 1 Kantor Bupati

Wabup Edwin menyadari bahwa masa depan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Oleh sebab itu, ia menaruh perhatian khusus pada penguatan basis data dari desa – bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai fondasi utama.


Tak hanya bicara desa, Wabup juga menyentil peran OPD lainnya. Menurutnya, dinas-dinas seperti Sosial, Kesehatan, Pendidikan hingga lembaga teknis lainnya wajib menjadikan pengelolaan data sebagai prioritas.


“Statistik sektoral bukan hanya tugas BPS. Ini adalah tanggung jawab bersama semua perangkat daerah,” tegasnya.


Kegiatan coffee morning pembinaan statistik sektoral yang diberi nama Compass ini bukan sekadar pertemuan rutin. Bagi Wabup Edwin, Compass adalah simbol komitmen forum informal yang harus berkembang menjadi ruang strategis pengambil keputusan. Komitmen bersama dalam mempercepat terciptanya ekosistem data yang inklusif dan bisa diakses semua pihak jadi pesan utama yang disampaikan.


Sementara, Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, menyampaikan bahwa Compass merupakan inovasi kolaboratif antara BPS dan OPD yang sudah menunjukkan hasil nyata. Uji coba sejak awal 2025 membuktikan, 60% OPD kini telah memiliki metadata sebuah langkah besar menuju Satu Data Lombok Timur.


Tak berhenti di situ, Sri Endah memastikan Compass akan menjangkau lebih luas ke desa dan kecamatan. Dengan adanya dashboard metadata OPD yang akan diintegrasikan ke portal satu data, Lombok Timur diharapkan mampu menjadi contoh daerah dengan tata kelola data sektoral terbaik di NTB.


Kegiatan ini juga melibatkan operator Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebuah inisiatif yang mendorong peningkatan literasi statistik di tingkat akar rumput. Menurut Okenews.net, inisiatif semacam ini merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat sadar data, pondasi penting menuju pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Rabu, 23 Juli 2025

     

Hadiah Hari Anak Nasional: 38 Anak Binaan Pulang ke Pelukan Keluarga

Moment Hari Anak Nasional (HAN)

Okenews.net- Momen Hari Anak Nasional (HAN) 2025 menjadi titik balik penuh haru bagi puluhan anak binaan di seluruh Indonesia. Sebanyak 38 anak akhirnya dapat menghirup udara kebebasan dan kembali ke pelukan keluarga setelah menerima Pengurangan Masa Pidana (PMP) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rabu (23/07/2025).


Secara keseluruhan, sebanyak 1.310 anak binaan dari berbagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia mendapatkan hak pengurangan masa pidana. Dari jumlah tersebut, 38 langsung bebas melalui PMP tahap II, sementara sisanya 1.272 anak masih melanjutkan masa pembinaan meski telah menerima pengurangan hukuman pada PMP tahap I.


Rinciannya, pada tahap pertama, 938 anak mendapat pengurangan 1 bulan, 174 anak 2 bulan, 143 anak 3 bulan, dan 17 anak 4 bulan. Sementara di tahap kedua, 23 anak mendapat pemotongan 1 bulan, 8 anak 2 bulan, dan 7 anak 3 bulan.


Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa pemberian PMP bukan hanya soal pemotongan masa tahanan, tapi merupakan bentuk apresiasi negara atas perubahan positif anak binaan.


“Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan menghargai upaya perbaikan diri dari anak-anak kita. Mereka yang taat aturan, aktif dalam pembinaan, dan menunjukkan kemajuan layak mendapatkan penghargaan,” ujarnya.


Menurut Agus, PMP juga berdampak positif terhadap proses reintegrasi sosial, memperkuat semangat hidup, serta mendekatkan kembali anak-anak tersebut dengan keluarga yang selama ini menjadi support system utama.


Ia pun memuji kerja keras para petugas Pemasyarakatan yang tak lelah membina, mengedukasi, dan memotivasi para anak binaan. Pendidikan dan pengembangan keterampilan tetap menjadi fokus utama pembinaan di LPKA, mulai dari sekolah formal hingga pelatihan kejuruan dan pengembangan bakat.


“Kami bangga banyak dari mereka berhasil menyelesaikan pendidikan, bahkan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tak sedikit yang kini sukses meraih pekerjaan layak. Ini adalah tujuan dari sistem pembinaan membentuk generasi baru yang tangguh, cerdas, dan mandiri,” ungkap Agus.


Ia juga berpesan kepada para anak yang bebas agar terus melangkah di jalan kebaikan. “Jadikan ini awal baru. Bangun masa depan dengan semangat, iman, dan akhlak. Jadilah anak bangsa yang taat hukum dan bermanfaat bagi negeri,” tambahnya.


Tahun ini, Sumatra Utara mencatat jumlah penerima PMP terbanyak dengan 163 anak binaan, disusul Jawa Timur (132) dan Jawa Barat (97). Pemberian PMP HAN ini juga berdampak pada efisiensi anggaran negara, menghemat biaya konsumsi anak binaan sebesar Rp939 juta lebih.


Langkah rehabilitatif ini mencerminkan semangat perlindungan dan pemajuan hak anak sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.


     

Kemajuan Signifikan, ATR/BPN Targetkan PTSL Lombok Timur Rampung Oktober 2025

Darmawan Wibowo

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 mengalami perubahan signifikan. Semula, target sertifikasi tanah ditetapkan antara 14.250 hingga 14.653 bidang yang tersebar di 19 desa. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, target tersebut direvisi menjadi 7.962 bidang di 18 desa, dengan penyelesaian ditargetkan rampung pada Oktober 2025.

“Untuk program PTSL tahun ini memang mengalami sedikit penyesuaian target karena adanya efisiensi,” jelas Darmawan Wibowo Kasi pendapatan dan pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur, Selasa, (23/07/2025).

Hingga Juli 2025, progres penerbitan sertifikat tanah PTSL telah mencapai 1.936 bidang tanah yang tersebar di 9 desa. Desa-desa yang sudah menerima sertifikat antara lain: Batu Putik, Sugian, Rakam, Kilang, Sapit, Dusun Borok Desa Tetebatu, Rarang, Bates, dan Pengadangan Barat.

“Dari 9 desa tersebut, sertifikatnya sudah terbit. Kami dari BPN tinggal menunggu waktu beberapa hari lagi untuk melakukan penyerahan secara resmi,” ungkap Wawan.

Dari sembilan desa tersebut, Desa Tetebatu menjadi satu-satunya yang telah mencapai target 100 persen dalam proses pengajuan dan penerbitan sertifikat tanah. Capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta kesiapan perangkat desa dalam melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan program PTSL.

“Desa Tetebatu sangat responsif. Dari semua desa, hanya Tetebatu yang sudah tuntas semua sertifikatnya,” tambah Wawan.

Mulai tahun 2025, semua sertifikat tanah akan diterbitkan dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan data, mempercepat proses layanan, serta mempermudah akses bagi masyarakat.

Sistem digital ini juga didukung oleh teknologi geospasial dan pemetaan berbasis Google Maps, yang memungkinkan identifikasi bidang tanah dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.

“E-sertifikat ini sangat mempermudah. Tidak akan hilang, dan bisa diakses hanya dengan memasukkan NIK dan password,” terang Wawan.


Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi