www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Senin, 15 Desember 2025

     

Kolaborasi Pusat–Daerah Diperkuat, Menteri ATR/BPN Serahkan 2.532 Sertipikat Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah di Jatim

Kementrian ATR/BPN 
Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sebanyak 2.532 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah. Penyerahan tersebut berlangsung di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Sabtu (13/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keagamaan, serta perguruan tinggi guna mempercepat pendaftaran dan sertipikasi tanah wakaf serta rumah ibadah di Jawa Timur.


Ia mencontohkan keberhasilan di Jawa Tengah yang melibatkan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Model tersebut dinilai efektif untuk mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf.


“Berdasarkan success story di Jawa Tengah, salah satunya dengan menggandeng kampus melalui KKN Tematik. Kita gerakkan semua lewat jalur itu, mulai dari perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta agar tanah wakaf bisa bersertipikat semua,” ujar Nusron.


Gagasan tersebut disampaikan mengingat capaian sertipikasi tanah wakaf di Jawa Timur baru mencapai 54 persen, sementara secara nasional masih di kisaran 42 persen. Padahal, tanah wakaf yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.


“Di Jawa Timur, tanah wakaf biasanya belum menjadi isu sebelum ada Proyek Strategis Nasional karena nilainya belum signifikan. Namun, ketika proyek muncul, sering kali terjadi perebutan. Karena itu, mumpung belum terjadi, mari kita wakafkan dan sertipikatkan tanah tanah wakaf ini,” imbuhnya.


Dari total 2.532 sertipikat yang diserahkan, sebanyak 2.484 merupakan sertipikat tanah wakaf berupa masjid, musala, pondok pesantren, dan wakaf produktif. Selain itu, diserahkan pula 24 sertipikat gereja, 18 pura, 3 wihara, dan 3 kongregasi. Pada kesempatan yang sama, turut diserahkan 69 sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 747 sertipikat Hak Pakai atas nama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.


Sebagai bentuk penguatan sinergi percepatan sertipikasi, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono. Kerja sama ini bertujuan mengidentifikasi dan menginventarisasi data subjek serta objek wakaf dan tempat ibadah secara valid, sehingga proses sertipikasi berjalan tepat, cepat, dan akurat.


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan sertipikasi tanah di wilayahnya. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum seluruh bidang tanah, termasuk perguruan tinggi, sekolah, badan wakaf, dan tempat ibadah.


“Pak Menteri, kami kembali menyampaikan terima kasih atas sinergi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagaimana hak atas tanah bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum,” ujar Khofifah, seraya mendorong para bupati dan wali kota agar aktif menjadi motor percepatan sertipikasi di daerah masing-masing.


Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf, para kepala kantor pertanahan se-Jawa Timur, perwakilan lembaga keagamaan, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, unsur Forkopimda Provinsi Jawa Timur, serta Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.

     

Bupati Warisin Tantang KNPI Lotim Jadi Agen Perubahan dan Pengkritik Pembangunan

DPK KNPI Se- Kabupaten Lombok Timur
Okenews.net- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menantang para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk tampil sebagai pemuda terbaik, agen perubahan, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.

Tantangan tegas tersebut disampaikan Bupati Warisin saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Lombok Timur, Senin (15/12/2025). Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa perubahan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa keberanian dan peran aktif pemuda.

Mengutip laporan Ketua Panitia, Dr. Karomi, Bupati menegaskan bahwa pemuda adalah subjek utama perubahan.
“Kalau ingin perubahan, pemudalah yang harus menciptakan perubahan itu sendiri,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemuda tidak hanya pandai bersorak, tetapi mampu membebaskan diri dari keterpurukan dan berkontribusi nyata di tengah masyarakat.
“Jadilah pemuda terbaik di tempat masing-masing. Tidak ada orang yang bisa mengkreasikan diri Anda selain diri Anda sendiri,” tegasnya.

Bupati Warisin juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa selalu ditentukan oleh peran pemuda, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga reformasi. Menurutnya, Lombok Timur membutuhkan pemuda-pemuda hebat yang berani membangun sekaligus mengkritik kebijakan daerah secara konstruktif.

“Siapa lagi yang akan membangun dan mengkritik Lombok Timur ini kalau bukan pemuda?” ujarnya, sembari menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung organisasi kepemudaan sesuai kemampuan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati secara khusus menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor perizinan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB. Ia mengungkapkan masih maraknya praktik akal-akalan, di mana pengurusan izin hanya dilakukan untuk sebagian kecil bangunan, sehingga merugikan daerah.

“Kalau Anda pemuda yang bertanggung jawab, berani kritik, dan punya wawasan, bantu pemerintah meluruskan ini,” serunya.
Ia bahkan menegaskan bahwa penerimaan PPG Lombok Timur termasuk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain, sehingga perlu pengawasan serius dari semua pihak, termasuk pemuda.

Selain isu pembangunan dan PAD, Bupati Warisin juga memaparkan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial masyarakat. Pemerintah tengah berupaya melobi kementerian terkait untuk menambah alokasi dana bagi hasil cukai tembakau guna memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita ingin masyarakat pekerja kita terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya sangat besar, bisa mencapai Rp260 juta,” jelasnya, seraya menilai perlindungan tersebut jauh lebih efektif dibandingkan bantuan tunai semata.

Menanggapi tantangan tersebut, Ketua DPD KNPI Lombok Timur, Zuarno Saputra, menyatakan kesiapan KNPI untuk mengambil peran strategis.

“Apa yang disampaikan Bapak Bupati sangat bagus. Ini menunjukkan pemerintah daerah tidak anti kritik dan membuka ruang kemitraan,” katanya.

Zuarno menegaskan KNPI sebagai organisasi kepemudaan wajib hadir sebagai mitra strategis pemerintah, baik dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun mengawal kebijakan menuju Lombok Timur yang lebih cerdas dan berkeadilan.

Pelantikan DPK KNPI ini turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, unsur Forkopimda, serta seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Lombok Timur, menandai komitmen bersama antara pemerintah dan pemuda dalam membangun daerah.

Sabtu, 13 Desember 2025

     

Wabup Edwin Apresiasi Semarak HGN PGRI Sambelia, Dorong Penguatan Peran Guru

Hari Guru Nasional

Okenews.net- Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, memberikan apresiasi atas inisiatif dan semarak kegiatan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sambelia dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional (HGN), Sabtu (13/12/2025).


Menurut Wabup Edwin, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para pendidik, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan dedikasi guru dalam memajukan dunia pendidikan di Lombok Timur, khususnya di Kecamatan Sambelia.


Dalam kesempatan itu, Wabup Edwin memaparkan sejumlah isu strategis di sektor pendidikan, di antaranya rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Program tersebut diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan sekaligus melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.


Seiring dengan pergeseran sistem pendidikan yang semakin inovatif, Wabup Edwin menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan. Ia menilai, kualitas guru menjadi kunci utama keberhasilan transformasi pendidikan ke arah yang lebih adaptif dan berkualitas.


Sementara itu, Ketua Panitia, Mahsuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan peringatan HGN dilaksanakan berdasarkan hasil rapat koordinasi Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Sambelia bersama seluruh unsur pendidikan setempat.


Mahsuf menjelaskan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah memberikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi, inovasi, dan pengabdian luar biasa yang telah diberikan, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan tenaga pendidik.


Di akhir kegiatan, ia berharap sinergi dan kerja sama yang telah terjalin antara PGRI, unsur pendidikan, dan Pemerintah Daerah Lombok Timur dapat terus diperkuat demi kemajuan pendidikan di masa mendatang.

     

Yudisium Ke-35 IAI Hamzanwadi Pancor Kukuhkan 549 Lulusan

IAIH Hamzanwadi Pancor
Okenews.net- Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor menggelar Yudisium ke-35 dengan mengukuhkan 549 mahasiswa dari tiga fakultas, Sabtu (13/12/2025). Momentum ini menjadi penanda berakhirnya masa studi sekaligus awal pengabdian para lulusan di tengah masyarakat.

Prosesi yudisium dipimpin Wakil Rektor I IAIH Pancor, Dr. H. Abdul Hayyi Akrom, M.MPd., yang secara simbolis menetapkan status kelulusan para peserta. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa yudisium bukan sekadar seremoni akademik, melainkan pengukuhan tanggung jawab intelektual dan moral sebagai seorang sarjana.


“Yudisium berasal dari bahasa Latin judicium yang berarti penetapan. Hari ini saudara-saudari dinyatakan tuntas dan sah menyandang gelar sarjana IAI Hamzanwadi Pancor,” ujarnya.


Ia menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menempuh proses akademik selama kurang lebih 4,5 tahun. Menurutnya, gelar sarjana harus dibarengi rasa syukur dan komitmen untuk memberi manfaat nyata bagi umat dan bangsa.


Dalam pesannya, Abdul Hayyi Akrom menekankan pentingnya nilai syukur sebagaimana diajarkan ulama besar Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yakni kesadaran bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah SWT, memanfaatkan nikmat untuk ketaatan, serta memperbanyak pujian kepada-Nya.


“Sebagai sarjana, saudara-saudari dituntut menghadirkan nilai lebih. Jangan menyamakan diri dengan mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Jadilah teladan di tengah masyarakat,” tegasnya.


Ia juga mengingatkan bahwa IAIH Pancor merupakan kampus perjuangan yang didirikan Pahlawan Nasional Almagfurullah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang tidak terlepas dari spirit perjuangan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI).


“Kampus ini adalah bagian dari instrumen perjuangan menegakkan agama Allah. Alumni IAIH Pancor harus menjadi pelanjut perjuangan, bukan perusaknya,” tandasnya.


Menutup sambutan, ia menekankan dua kunci utama kesuksesan, yakni berbakti kepada kedua orang tua (birrul walidain) serta menjaga adab dan penghormatan kepada guru.


“Saya tidak pernah menemukan orang sukses yang tidak berbakti kepada orang tuanya dan melupakan gurunya,” pungkasnya.


Ia pun mendoakan agar ijazah yang diraih para lulusan disertai ilmu yang barokah serta mampu memberi kontribusi nyata bagi agama, masyarakat, dan bangsa.

     

Bupati Haerul Warisin Buka Jambore Kader PKK Lotim 2025, Dorong Peran PKK Tekan Inflasi dan Wujudkan Lombok Timur SMART

Bupati Lombok Timur
Okenews.net- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin secara resmi membuka Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Tugu Selong, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PKK Lombok Timur, Sekretaris Daerah, serta ratusan kader PKK dari seluruh kecamatan.Jambore Kader PKK 2025 mengusung tema 

“Bersama PKK Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Meningkatkan Kapasitas Kader PKK Menuju Lombok Timur Smart”. Tema tersebut menegaskan komitmen PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah.


Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kader PKK, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, atas dedikasi dan kerja nyata mereka dalam pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, PKK merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran vital dalam menyukseskan program pembangunan daerah.


“PKK tidak boleh dipandang sebelah mata. Perannya sangat strategis karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program-program PKK sesuai dengan kemampuan daerah,” tegas Bupati.


Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan kekompakan antar kader PKK, mengingat tantangan ke depan semakin kompleks. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Lombok Timur yang maju, adil, religius, transparan, serta mampu menyejahterakan masyarakatnya.


Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haerul Warisin turut meminta peran aktif PKK dalam membantu menekan inflasi daerah melalui pola “murah meriah”. Pola ini dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai, bawang, dan sayuran, memelihara ayam petelur dan pedaging, serta mengoptimalkan lahan pecatu desa untuk kolam ikan dan kebun sayur dengan dukungan dana desa.


Selain itu, Bupati juga mengajak para kader PKK untuk terus berkarya, memperkuat koordinasi lintas tingkatan, dan meningkatkan kolaborasi. Ia juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Lombok Timur yang bersih, aman, dan SMART. Tak lupa, Bupati mengajak seluruh kader untuk mendoakan Lombok Timur agar senantiasa dijauhkan dari bencana.


Sebagai bentuk apresiasi, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan hadiah kepada juara umum I, II, dan III dari berbagai lomba yang digelar dalam rangkaian Jambore Kader PKK 2025.


Sementara itu, Ketua Panitia Jambore Kader PKK 2025, Wikan Tyasning, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kreativitas, kapasitas, serta mempererat silaturahmi antar kader PKK se-Lombok Timur.


Jambore Kader PKK 2025 juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, seperti senam sehat, jalan sehat, pemeriksaan kesehatan, donor darah, pasar murah, serta bazar UMKM.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lombok Timur, sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Lombok Timur, serta diikuti oleh 385 kader PKK dari 21 kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur.

     

Rakorda Baznas Se-NTB 2025 Tegaskan Komitmen Kemanusiaan, Tim Tanggap Bencana Resmi Dikukuhkan

Rakorda Baznas Se-NTB
Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-NTB yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan penanganan kebencanaan melalui pengukuhan Tim Baznas Tanggap Bencana tingkat provinsi.

Pengukuhan tim dilakukan langsung oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Saida Sakwan, MA, bersama para Ketua Baznas kabupaten/kota se-NTB. Kehadiran pimpinan pusat tersebut menegaskan perhatian serius BAZNAS RI terhadap penguatan respon kemanusiaan di daerah rawan bencana seperti Nusa Tenggara Barat.

Pengukuhan Tim Baznas Tanggap Bencana ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan layanan kemanusiaan yang cepat, terukur, dan berkelanjutan. Melalui Rakorda ini, BAZNAS NTB menegaskan tekadnya agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu memberikan perlindungan dan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya saat terjadi bencana.

Dalam rangkaian Rakorda, BAZNAS RI bersama BAZNAS Provinsi NTB juga menyalurkan secara simbolis berbagai program unggulan. Tercatat, sebanyak 7 program pendayagunaan dan 13 program pendistribusian diserahkan sebagai bentuk konkret pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk masyarakat NTB.

Program-program tersebut menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, layanan kesehatan, sosial kemanusiaan, hingga penguatan kesejahteraan mustahik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Penyaluran ini mencerminkan sinergi kuat antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam menghadirkan layanan zakat yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Tak hanya itu, Rakorda BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-NTB juga menghasilkan 40 resolusi strategis yang disepakati dan ditandatangani bersama. Resolusi tersebut mencakup penguatan pengumpulan ZIS, peningkatan efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan, pembenahan sistem keuangan dan pelaporan, penguatan sumber daya manusia, hingga aspek kelembagaan.

Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran BAZNAS sebagai pilar kesejahteraan umat di Nusa Tenggara Barat.

Jumat, 12 Desember 2025

     

Lotim Kendalikan Inflasi, Bupati Haerul Warisin Tegaskan Kolaborasi Kunci Sukses Hadapi Nataru 2025

Pemda Lombok Timur

Okenews.net-Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, sebuah upaya yang kembali membuahkan hasil melalui penghargaan bergengsi di tingkat regional. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Lombok Timur dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 pada Jumat, 12/12/2025.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi erat dengan Bank Indonesia dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.


"Tahun 2025 ini, alhamdulillah, dengan kerja keras semua, Lombok Timur mampu mengendalikan inflasi dengan sangat baik," ujarnya.

Ia mencontohkan berbagai gejolak harga yang biasanya muncul pada momentum besar seperti Idul Fitri mampu ditekan melalui intervensi yang tepat. Salah satu langkah strategisnya adalah penyaluran bantuan sembako senilai Rp40 miliar kepada 237 ribu keluarga miskin dan miskin ekstrem guna menjaga daya beli masyarakat.

Kerja sama solid dengan Bank Indonesia menjadi faktor penting keberhasilan tersebut. Atas capaian itu, Lombok Timur meraih penghargaan TPID sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bupati juga menyoroti bahwa inflasi di Lombok Timur kerap dipicu oleh kenaikan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai. Untuk mengatasi hal itu, ia mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui instruksi pembentukan Tim Pemantau Pekarangan guna memastikan keberhasilan penanaman cabai dan bawang merah sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan keluarga. Bahkan, Bupati menegaskan sanksi akan dijatuhkan kepada kepala dinas yang tidak menjalankan instruksi tersebut.

Selain itu, ia mendorong kolaborasi lebih kuat antara Dinas Pertanian dan para Champion Cabai lokal untuk menjamin stabilitas pasokan, terutama pada periode lonjakan harga.

Bupati mengingatkan bahwa tantangan di tahun 2026 akan lebih besar, mengingat Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem terbanyak di Bali-Nusra. Situasi itu menuntut ketersediaan pangan yang lebih stabil dan terpantau ketat.


"Ini menjadi PR berat kita di tahun 2026. Komoditas pemicu inflasi harus dipastikan ketersediaannya," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua TPID, Muhammad Juaini Taofik, menekankan pentingnya kelancaran distribusi menjelang Nataru.


"Lotim adalah daerah perlintasan. Kita pastikan distribusi, terutama di jalan utama dan Pelabuhan Kayangan, berjalan lancar sehingga tidak ada keterlambatan," ujarnya.

Sekda menjabarkan tiga fokus utama TPID menjelang Nataru, yakni memastikan kelancaran distribusi, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan Dinas Perdagangan dan tim tetap melakukan pemantauan pasar meskipun pada hari libur.

     

IKADIN gelar Rakernas, Fokus Evaluasi Program dan Pengawalan Perubahan UU Advokat

Iakatan Advokad Inodnesi ( IKADIN)

Okenews.net  – Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-40 di Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus menjadi momentum peringatan ulang tahun organisasi ke-43. Kegiatan ini dibuka dengan berbagai sambutan dari pejabat daerah dan pusat, serta menghadirkan diskusi panel bertema “Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHP dan Rencana KUHAP Baru” di Hotel Aruna , Senggigi - Lombok Barat, Jumat 12 Desember 2025

Ketua IKADIN NTB, Dr. Irpan Suriadiata, menyatakan bahwa Rakernas kali ini menjadi ajang strategis untuk mengawal Undang-Undang Advokat di tengah perubahan besar sistem hukum pidana Indonesia setelah pengesahan KUHP baru. Menurutnya, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari Rakernas Nasional IKADIN di Bali, dengan fokus pada penguatan peran advokat dalam menghadapi norma hukum yang baru.

“Penguatan hak-hak tersangka atau terdakwa, pendampingan sejak tahap penyelidikan, peran advokat dalam keadilan restoratif, serta mekanisme peradilan yang lebih luas menjadi poin krusial yang harus kita kawal bersama,” ujar Irpan.

Kejati NTB, Wahyudi

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara jaksa dan advokat di era transisi hukum ini. Ia menyebut pengesahan KUHP baru sebagai tonggak monumental yang mengakhiri warisan hukum kolonial Belanda, namun sekaligus membawa tantangan besar dalam penerapan konsep restorative justice dan living law.

“Perubahan ini menuntut adaptasi cepat agar kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat tidak terganggu. Dalam penegakan hukum, jaksa mewakili negara, sedangkan advokat memastikan perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Sinergi menjadi kunci,” jelas Wahyudi.

Biro Hukum Setda NTB, Hubaidi

Sementara itu, Gubernur NTB yang diwakili Kepala Biro Hukum Setda NTB, Dr. Hubaidi, resmi membuka kegiatan dan berharap forum ini menjadi ruang konstruktif untuk memperkuat reformasi hukum.

“Penerapan KUHP dan KUHAP baru harus berjalan efektif, humanis, serta selaras dengan nilai keadilan dan HAM. Kami berharap kolaborasi antara advokat, pemerintah, dan aparat penegak hukum di NTB dapat memperluas akses bantuan hukum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

Rakernas kali ini juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI melalui zoom meeting, Dr. Habiburokhman, yang memaparkan perjalanan panjang pembentukan KUHP dan KUHAP baru. Ia menyoroti perlunya penguatan posisi advokat sebagai bagian dari pemberdayaan warga negara dalam mengawasi institusi penegak hukum.

“Daripada membentuk lembaga pengawas baru, lebih baik memperkuat advokat agar warga negara memiliki daya tahan hukum yang kuat. Di KUHAP baru, kami mengupayakan imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya,” ungkapnya.

Diskusi panel di Rakernas IKADIN ke-40 diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk implementasi KUHP dan KUHAP baru secara efektif di lapangan, demi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan, humanis, serta sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Ketua Umum IKADIN, Maqdir Ismail

Dalam diskusi panel Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Dr. Maqdir Ismail, menekankan perlunya pengawalan ketat terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya terkait pembuktian, penyadapan, dan proses penyerahan berkas perkara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi pada Rapat Kerja Nasional IKADIN ke-40.

Menurut Maqdir, KUHP baru harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka memiliki relevansi dan substansi yang kuat terhadap pasal yang disangkakan. Ia mengkritisi praktik di lapangan yang kadang hanya mengandalkan dua alat bukti tanpa memastikan bukti tersebut benar-benar berkaitan dengan unsur tindak pidana yang dituduhkan.

Sebagai contoh, ia menyoroti kasus yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara. Berdasarkan peraturan, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya hasil penghitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang. Namun, dalam praktiknya, pernah terjadi penetapan tersangka tanpa adanya penghitungan tersebut.

"Jangan sampai perkara yang mengandung dugaan kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada keterangan saksi dan ahli yang menyebut adanya potensi kerugian, tanpa perhitungan resmi," ujar Maqdir. Ia mencontohkan kasus ASDP yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius.

Selain masalah bukti, Maqdir juga menyoroti prosedur penyadapan. Ia berpendapat, penyadapan seharusnya dilakukan terhadap orang yang sudah berstatus tersangka, bukan terhadap pihak yang belum memiliki keterkaitan jelas. Ia mengingatkan bahwa ada kasus di mana seseorang dijerat akibat percakapan yang dipantau sejak sebelum ia mengenal pihak yang terlibat.

"Kalau penyadapan dilakukan sebelum ada status hukum yang jelas, rawan terjadi salah tangkap dan kesalahpahaman," tegasnya.

Poin lain yang disampaikan adalah mekanisme pelimpahan berkas perkara. Maqdir berpendapat bahwa berkas perkara seharusnya tidak dilimpahkan ke penuntut umum atau pengadilan ketika proses praperadilan sedang berlangsung. Ia mencontohkan pengalaman dalam satu perkara, di mana berkas dilimpahkan segera oleh KPK untuk mempercepat proses persidangan, sehingga mengabaikan proses praperadilan yang sedang berjalan.

Dr. Maqdir Ismail, menegaskan perlunya para advokat mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia, seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Dalam pernyataannya, Maqdir menyebut bahwa Indonesia akhirnya memiliki KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda tahun 1926.

 “KUHP lama kita berasal dari era kolonial. Baru sekarang kita memiliki produk hukum pidana yang disusun sendiri. KUHAP yang berlaku sejak 1981 juga kini mengalami perubahan,” ujarnya.

Menurut Maqdir, salah satu poin penting dalam KUHAP yang baru adalah pengakuan terhadap hak-hak advokat, termasuk hak untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyelidikan, bahkan mendampingi saksi. Namun ia mengingatkan adanya potensi persoalan terkait pasal obstruction of justice yang bisa menjadi “hantu” bagi advokat ketika pendampingan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat penegak hukum.

“Undang-undang memang sudah mengakomodir kewenangan advokat, tetapi yang kita perlukan adalah komitmen dan penghormatan dari aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Maqdir juga menyoroti adanya pendekatan baru dalam KUHP, seperti ketentuan bahwa pelaku berusia di atas 75 tahun tidak dikenai hukuman badan, melainkan hukuman denda. Ia menekankan bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk efek jera, melainkan untuk menegakkan keadilan.

Lebih lanjut, ia memuji diterapkannya prinsip restorative justice dalam KUHP baru, yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan jika memungkinkan.

 “Pidana itu harus menjadi ultima ratio, atau jalan terakhir. Tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Maqdir menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan implementasi KUHP dan KUHAP baru berjalan sesuai semangat pembaruan hukum, serta menguji ketentuan yang dianggap tidak tepat ke Mahkamah Konstitusi.

 “Perubahan ini adalah momentum bagi advokat dan penegak hukum untuk membangun sistem yang lebih adil, efektif, dan manusiawi,” pungkasnya.

Kamis, 11 Desember 2025

     

Baznas RI Apresiasi Produktivitas Lombok Timur, Siap Dorong Lumbung Pangan, Layanan Kesehatan, dan Pemberdayaan Umat Skala Besar

Direktur Pendayagunaan Baznas RI, Eka Budhi Sulistyo
Okenews.net- Lombok Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan potensi pembangunan yang menjanjikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Pendayagunaan Baznas RI, Eka Budhi Sulistyo, dalam kunjungan kerjanya pada Kamis (11/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut Lombok Timur sebagai daerah yang “luar biasa produktif” dan memiliki beragam sektor unggulan yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Eka menjelaskan bahwa Lombok Timur memiliki tiga kekuatan besar yang saat ini menjadi perhatian Baznas RI, yakni ketahanan pangan, akses dan fasilitas kesehatan, serta pemberdayaan umat. Ketiga sektor ini dinilai sangat strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.


“Lombok Timur ini luar biasa produktif. Banyak hal yang bisa disiapkan dan dikembangkan, mulai dari lumbung pangan, layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan umat. Semua ini menunjukkan bahwa Lotim memiliki kapasitas besar untuk tumbuh lebih cepat,” ujarnya.


Menurut Eka, Baznas RI melihat potensi tersebut bukan hanya sebagai peluang, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat, hingga sektor swasta.


“Potensi di Lotim akan kita kelola dan kembangkan lebih baik. Ini memerlukan kerja sama stakeholder dan kolaborasi yang kuat antar semua pihak. Pastinya, semua ini untuk pengelolaan zakat yang lebih optimal, sehingga manfaatnya semakin besar bagi kesejahteraan umat,” tegasnya.


Ia juga menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga harus diarahkan pada program-program yang berdampak jangka panjang, seperti penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor kesehatan berbasis layanan umat, hingga program kemandirian pangan.


Kunjungan Baznas RI ini menandai langkah awal menuju pengembangan program berskala besar di Lombok Timur. Daerah ini disebut berpotensi menjadi model nasional dalam pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan pembangunan daerah, terutama karena komitmen pemerintah dan tingginya semangat kolaborasi antar lembaga.


Dengan momentum ini, masyarakat Lombok Timur diharapkan semakin merasakan dampak nyata dari kehadiran Baznas, baik dalam bentuk peningkatan layanan sosial maupun pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Lombok Timur kian siap menunjukkan diri sebagai daerah yang mampu menginspirasi daerah lain dalam memaksimalkan potensi lokal demi peningkatan kesejahteraan umat.

     

Baznas RI Siapkan Investasi Besar! Transformasi RS Lombok Timur Jadi Rumah Sehat Baznas Masuki Tahap Final

Ketua Baznas RI, Prof. Dr. H. Ahmad Noor

Okenews.net -Transformasi besar dalam layanan kesehatan Lombok Timur semakin dekat. Ketua Baznas RI, Prof. Dr. H. Ahmad Noor, melakukan kunjungan penting ke dua titik krusial yang menjadi pusat rencana alih fungsi Rumah Sakit Lombok Timur menjadi Rumah Sehat Baznas, Kamis (11/12/2025).

 

Kunjungan dimulai dari peninjauan lokasi rumah sakit baru di Masbagik, sebelum bergeser ke Labuhan Haji sebagai lokasi rencana operasional RS Sehat Baznas.

Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Noor menegaskan bahwa Baznas RI akan mengambil alih dan mengelola penuh rumah sakit tersebut setelah proses peralihan resmi dilakukan oleh pemerintah daerah.


"Ke depan, setelah diserahkan, Baznas akan mengelola penuh rumah sakit tersebut, mengingat pendelegasian resminya diberikan kepada Baznas," tegasnya.


Tidak hanya manajemen, Baznas RI juga memastikan dukungan finansial yang sangat signifikan. Lembaga tersebut berkomitmen menanggung gaji pegawai selama dua tahun pasca serah terima, serta menyiapkan pendanaan besar untuk operasional awal.


"Untuk peralatan, kita lihat berapa yang bisa dipindahkan dan berapa yang tidak. Kami hitung semuanya. Kebutuhan riil yang sudah disampaikan mencapai Rp 26 miliar untuk pembelian dan penggantian alat," jelas Ahmad Noor.


Transformasi RS Lombok Timur menjadi Rumah Sehat Baznas dipandang sebagai langkah strategis Baznas dalam memperkuat kontribusi terhadap isu kesehatan dan pengentasan kemiskinan di daerah. Keberlanjutan operasional menjadi fokus utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama proses transisi.


Menariknya, kunjungan ini juga membuka peluang bantuan di sektor lain. Ahmad Noor mengungkapkan bahwa banyak proposal bantuan diserahkan langsung, termasuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lombok Timur.


"Baznas RI tengah menghitung kebutuhan riil untuk memastikan kelancaran transformasi, termasuk dukungan untuk peralatan medis dan tenaga kerja," tutupnya.



     

ATR/BPN Lombok Utara Umumkan Sertipikat Hilang: Masyarakat Diberi Waktu 30 Hari Sampaikan Keberatan

Pengumuman Sertipikat, ATR/BPN

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi mengeluarkan pemberitahuan terkait hilangnya satu sertipikat tanah atas nama Sudirman.


Pengumuman ini disampaikan sebagai bagian dari layanan permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, sesuai dengan prosedur layanan pertanahan, Kamis, 11/12/2025


Adapun sertipikat yang dinyatakan hilang tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3267 yang berlokasi di Desa Bentek dengan luas bidang mencapai 20.390 m².


Sebagai bentuk transparansi dan memberi ruang bagi publik, ATR/BPN Lombok Utara membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa memiliki keberatan atas permohonan ini. Dalam kurun waktu 30 hari sejak pengumuman dikeluarkan, masyarakat dapat menyampaikan keberatan disertai alasan serta bukti pendukung yang kuat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.


Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menegaskan bahwa proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih hak atau klaim atas tanah tersebut. 


“Kami memastikan proses penggantian sertipikat dilakukan sesuai prosedur dan tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan demi menjamin kepastian hukum,” ujarnya.


Pengumuman ini diharapkan menjadi perhatian masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan atau mengetahui informasi terkait bidang tanah tersebut. Setelah masa 30 hari keberatan berakhir, proses penerbitan sertipikat pengganti akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

     

ICSH 2025: FDK IAIH Pancor Bahas Tantangan Sosial Era Digital

IAIH Hamzanwadi Pancor

Okenews.net-Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor menggelar International Conference on Social Humanities (ICSH) 2025 bertema “Resilience and Harmony: Navigating Social Change, Humanities and Da’wa” di Ruang Rapat Lantai 3 IAIH Pancor.


Ketua Panitia ICSH 2025, Daeng Sani Ferdiansyah, M. Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa konferensi ini digagas untuk memperkuat kontribusi akademisi terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Ia menilai perubahan sosial yang terjadi saat ini menuntut perguruan tinggi untuk hadir memberikan arah dan solusi.


“Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah, tetapi ruang kolaborasi untuk membaca ulang kondisi sosial kita. Melalui pertukaran gagasan, riset, dan dialog lintas negara, kita berharap dapat merumuskan perspektif baru yang relevan bagi masyarakat,” ujar Daeng (11/12/2025)


Ia menambahkan bahwa ICSH 2025 dirancang sebagai platform berkelanjutan bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi untuk mengkaji ketahanan sosial serta harmonisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks perubahan zaman.


“Kami ingin ICSH 2025 menjadi tradisi akademik yang konsisten, yang tidak hanya memotret masalah, tetapi juga menawarkan arah perbaikan,” katanya.


Sementara itu, Rektor IAIH Pancor, Dr. TGB. M. Zainul Majdi,, MA., menilai tema konferensi sangat relevan dengan perubahan sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Ia menyebut audiens dakwah kini jauh lebih kritis dibandingkan dua dekade sebelumnya.


“Sekarang audiens mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap aksioma. Pola pertanyaan jamaah pun bergeser dari isu keseharian menjadi persoalan global,” ujarnya.


Ia juga membagikan refleksinya tentang dinamika dakwah. Ia menyebut karakter audiens saat ini jauh lebih kritis dibandingkan ketika ia pulang dari Kairo pada 1997.


“Sekarang audiens mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap aksioma atau postulat. Pertanyaan jamaah pun bergeser dari isu domestik ke isu global,” ucapnya.


Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menuntut para pendakwah, akademisi, dan pemimpin publik untuk memperkuat kapasitas keilmuan serta sensitivitas sosial.


“Kita tidak bisa lagi berdakwah dengan pendekatan lama. Masyarakat kini menuntut argumentasi, data, dan kedalaman pandangan,” tegasnya.


Hadir sebagai pembicara tamu, Dekan FMKK Universitas Islam Selangor, Malaysia, Dr. Juzlinda Moh Ghazali, menyoroti pentingnya literasi digital dan etika kecerdasan buatan (AI) dalam menjaga ketahanan sosial. Ia mengingatkan bahwa 60 persen populasi Muslim berusia di bawah 30 tahun, sehingga adaptasi teknologi berkembang sangat cepat.


“Masyarakat mengonsumsi lebih banyak informasi, tetapi menyerap lebih sedikit kebijaksanaan. Kita semakin terhubung secara digital namun semakin terputus secara emosional,” katanya.


Ia menekankan perlunya kerangka etika AI dan literasi digital untuk mengurangi risiko misinformasi, manipulasi, dan kecanduan digital pada generasi muda.


“Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna, tetapi harus menjadi pembentuk dan penjaga etis AI,” tegasnya.


Konferensi berlangsung dinamis dengan tingginya partisipasi peserta dalam sesi presentasi dan diskusi. ICSH 2025 menjadi salah satu upaya FDK IAIH Pancor memperkuat kontribusi akademik terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan.

     

Selaparang TV Raih Penghargaan Nasional LPPL Televisi Terbaik pada Anugerah KPI 2025

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi (Selaparang TV) 

Okenews.net– Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi (Selaparang TV) berhasil mengukir prestasi gemilang tingkat nasional, dengan meraih penghargaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi Terbaik pada Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2025.

Piagam dan tropi penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, kepada Direktur Utama LPPL Selaparang TV, Rahman Firdaus pada acara puncak yang digelar di Nusantara Ballroom, NT Tower Jakarta, Rabu malam, 10 Desember 2025.

Usai menerima penghargaan, Rahman Firdaus menyampaikan rasa syukur dan Terima kasihnya atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan dan komitmen seluruh tim Selaparang TV.  Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, terutama Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, atas dukungan dan perhatiannya kepada lembaga. 

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di Selaparang TV yang selalu berkomitmen memberikan informasi berkualitas untuk masyarakat. Semoga memacu kami untuk terus berinovasi dalam menyajikan program berita yang edukatif dan informatif,” ucap Rahman Firdaus.

Lebih lanjut, ia menyatakan komitmen Selaparang TV untuk terus beradaptasi dan berkembang seiring dinamika dunia penyiaran dan digital. Ditegaskan bahwa, Selaparang TV terus berusaha menjadi media yang terpercaya, mengikuti perkembangan dunia digital dan senantiasa berkomitmen menyajikan konten yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Dalam ajang tersebut, LPPL Selaparang TV mengalahkan deretan program yang turut masuk dalam nominasi. Sehingga capaian ini menegaskan posisi LPPL Selaparang TV sebagai salah satu lembaga penyiaran publik, yang dinilai mampu menghadirkan kualitas isi, penyajian dan relevansi yang kuat di mata masyarakat dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan bahwa Anugerah KPI 2025 yang mengusung tema “Penyiaran Berdaulat Menjaga Indonesia” merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga penyiaran yang konsisten menyajikan konten siaran yang sehat, menarik, dan berkualitas. 

Rabu, 10 Desember 2025

     

Baznas RI Datang ke Lombok Timur! Verifikasi Rumah Sakit Sehat Jadi Momentum Besar Tarik Program Nasional

Ketua Baznas Lotim, H. Muhammad Kamli

Okenews.net -Lombok Timur bersiap menyambut kunjungan penting dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI pejabat setingkat menteri yang akan melakukan Verifikasi Faktual Rumah Sakit Sehat Baznas pada Kamis, 11 Desember 2025. Kehadiran rombongan Baznas Pusat ini menjadi momentum bersejarah sekaligus peluang besar bagi percepatan pembangunan layanan kesehatan berbasis dana zakat di daerah.


Rumah Sakit Sehat Baznas di Lombok Timur merupakan pilot project nasional yang ditetapkan Baznas RI. Status tersebut menjadikan fasilitas ini pusat perhatian dalam upaya penguatan layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu (mustahik) di seluruh Indonesia.


Lobi Dua Bulan yang Berbuah Besar

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengungkap bahwa kunjungan ini merupakan hasil perjuangan panjang.
 


“Ini buah dari lobi intensif dan silaturahmi selama kurang lebih dua bulan. Kehadiran beliau membuktikan keseriusan Baznas Pusat menjadikan Lombok Timur sebagai daerah percontohan nasional,” ujarnya pada Rabu, (10/12/2025).


Rumah Sakit Sehat Baznas diharapkan menjadi fasilitas kesehatan modern yang sepenuhnya didukung oleh dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peluang Besar, Dana Baznas Pusat Capai Rp 500 Triliun


Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial. Dengan dana kelolaan Baznas Pusat yang diperkirakan mencapai Rp 500 triliun pada 2026, Lombok Timur berpeluang kuat mendapatkan berbagai program strategis, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pelayanan sosial.


Bupati Lombok Timur disebut akan memanfaatkan momen audiensi ini untuk mengajukan sejumlah kebutuhan prioritas daerah, di antaranya, Peningkatan bantuan penanganan stunting, Pengembangan Program Lumbung Pangan,
Program Rumah Layak Huni (Mahyani), Paket bantuan sosial skala besar menjelang Ramadan Sambutan Istimewa Menyambut Pejabat Setingkat Menteri



Karena status Ketua Baznas RI setara menteri, pihak Baznas Lombok Timur bersama Pemerintah Daerah telah menyiapkan penyambutan khusus. Langkah ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus upaya menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun kolaborasi jangka panjang.


H. Muhammad Kamli pun mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung hadirnya Rumah Sakit Sehat Baznas sebagai fasilitas publik yang membawa manfaat luas.


“Ini kesempatan kita menyiarkan harapan besar masyarakat Lombok Timur, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan Baznas yang transparan dan amanah,” pungkasnya.

     

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Ketahanan Pangan Tidak Akan Menghambat Investasi

Menteri ATR/BPN
Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan bahwa kebijakan menjaga ketahanan pangan nasional tidak akan berbenturan dengan upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kedua agenda strategis tersebut justru harus berjalan seimbang demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan masa depan bangsa.

Hal itu disampaikan Nusron saat menjadi narasumber dalam acara Investor Daily Roundtable yang digelar di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dalam forum yang dihadiri para pelaku industri dan investor tersebut, Nusron menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pemerintah di berbagai sektor.

“Semua demi merah putih, demi negara Indonesia. Ada dimensi keadilan antara ketahanan pangan, ketahanan industri, energi, dan penyediaan rumah. Tidak boleh saling mengalahkan, semuanya harus berjalan bersamaan,” ujar Nusron dalam diskusi yang dipandu Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memastikan tata ruang nasional mendukung hadirnya investasi yang produktif, sekaligus menjaga lahan pertanian agar tetap berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan. Keseimbangan tersebut, kata Nusron, merupakan kunci agar pembangunan nasional tidak timpang dan tetap berkelanjutan.

Kehadiran Nusron dalam forum strategis tersebut juga sekaligus menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan kebijakan modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi