www.okenews.net: Lombok Timur
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Januari 2026

     

Angka Stunting Lotim Masih Tertinggi di NTB, Wabup Tekankan Validasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Okenews.net-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka kegiatan Pendampingan Analisis Situasi dalam Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/01/2026).

Dalam forum tersebut, Wabup yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) menilai pendampingan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh program penanganan stunting benar-benar berbasis pada data yang valid dan terukur.

Ia mengungkapkan, Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius karena tercatat sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting mencapai 22,39 persen, dan pada Januari 2026 kembali ditemukan penambahan kasus sebesar 0,8 persen atau 545 kasus baru.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Karena itu, saya minta agar data yang ada benar-benar dicek dan divalidasi ulang, terutama data dari 21 kecamatan, agar intervensi yang kita lakukan tepat sasaran,” tegasnya.

Wabup juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya sekaligus Koordinator Substansi Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda, menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi kunci pencapaian target nasional penurunan stunting.

Ia menyebutkan, berdasarkan RPJMN, target prevalensi stunting nasional ditetapkan sebesar 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional diterjemahkan secara tepat ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus memperkuat tata kelola data melalui sistem terintegrasi seperti SIPD dan sistem sektoral lainnya.

“Kolaborasi TP3S hingga tingkat kecamatan, desa, dan dusun harus diperkuat karena merekalah garda terdepan penanganan stunting,” ujarnya.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi data yang lebih konkret dan akurat, sehingga menjadi rujukan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting di Lombok Timur ke depan.

     

Menuju Baznas Digital, Lombok Timur Belajar ke Lombok Tengah Demi Transparansi Zakat

BAZNAS Lombok Timur

Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur mulai mengakselerasi transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Langkah ini ditempuh sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.


Sebagai bentuk keseriusan, Baznas Lombok Timur mengutus tim teknologi informasi (IT) untuk melakukan studi tiru ke Baznas Kabupaten Lombok Tengah, daerah yang dinilai sukses menerapkan sistem informasi digital dan meraih penghargaan nasional melalui Baznas Award.


Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, menyebut Lombok Tengah menjadi rujukan karena dinilai paling optimal dalam memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) beserta aplikasi pendukung lainnya.


“Lombok Tengah termasuk yang terbaik dalam pengelolaan aplikasi SIMBA. Kami ingin melihat langsung bagaimana operator di sana bekerja, agar sistem yang sama bisa kita terapkan di Lombok Timur demi transparansi lembaga,” ujarnya, Selasa (27/01/2026).


Menurut Kamli, secara kualitas sumber daya manusia, Baznas Lombok Timur telah memiliki tenaga IT yang mumpuni. Namun, penguatan sistem terintegrasi dan sarana pendukung menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan ZIS berjalan lebih efektif dan profesional.


Transformasi digital ini difokuskan pada penguatan empat pilar utama pengelolaan zakat, yakni pengumpulan, administrasi, pendistribusian, dan pelaporan.


Senada dengan itu, Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nuruh Hadi, menjelaskan bahwa keberhasilan Lombok Tengah tidak hanya terletak pada SIMBA yang bersifat nasional, tetapi juga pada pengembangan aplikasi tambahan yang mampu memperluas konektivitas data dan mempercepat proses kerja.


“Empat bidang itu jadi fokus utama. Dengan sistem tambahan, data bisa langsung terhubung. Misalnya, hasil survei lapangan bisa diinput lewat HP dan otomatis masuk ke laporan pusat secara real-time,” jelasnya.


Keunggulan lain dari sistem digital ini adalah kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Ke depan, para muzakki dapat memantau langsung penyaluran zakat mereka melalui website maupun media sosial resmi Baznas.


Selain itu, sistem ini dirancang untuk mencegah terjadinya duplikasi bantuan. Basis data mustahik yang terintegrasi memungkinkan Baznas memastikan bantuan disalurkan secara lebih adil dan merata.


“Kalau seseorang sudah menerima bantuan di tahun tertentu, datanya akan tercatat. Tahun berikutnya kita bisa memprioritaskan yang belum tersentuh bantuan. Ini bagian dari keadilan sosial,” tambah Kamli.


Baznas Lombok Timur menyadari bahwa pembangunan infrastruktur digital membutuhkan anggaran yang tidak kecil, dengan estimasi mencapai Rp300 juta, tergantung pada fasilitas yang dibangun. Meski demikian, investasi tersebut dinilai sepadan dengan manfaat jangka panjangnya.


“Ini investasi untuk membangun kepercayaan publik. Dengan sistem yang terbuka dan transparan, kami optimistis minat masyarakat untuk berzakat akan terus meningkat,” pungkasnya.


Melalui penguatan sistem digital ini, Baznas Lombok Timur menargetkan layanan zakat yang terintegrasi dan merata di 21 kecamatan, sekaligus membawa pengelolaan ZIS ke arah yang lebih modern, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

     

SMART JKN Antar Lombok Timur Jadi Role Model Nasional Layanan Kesehatan Digital

Sekertaris Daerah Lombok Timur
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui terobosan layanan kesehatan berbasis digital bertajuk SMART JKN, Lombok Timur sukses mengukuhkan diri sebagai pelopor transformasi layanan kesehatan yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Inovasi tersebut mengantarkan Pemkab Lombok Timur meraih penghargaan Inovasi Terbaik Nasional dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Award 2026. Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. HM. Juaini Taofik, di Hotel Jakarta Expo, Selasa (27/01/2026).

Dalam ajang nasional tersebut, Lombok Timur dinobatkan sebagai terbaik pertama kategori Inovasi Terbaik Co-Creation BPJS Kesehatan Bidang Kepesertaan, mengungguli berbagai daerah lain di Indonesia.

Juaini Taofik menjelaskan, SMART JKN hadir sebagai solusi atas keluhan masyarakat terkait rumitnya birokrasi dan perbedaan perlakuan dalam layanan kesehatan. Inovasi ini dirancang sederhana namun berdampak besar, dengan prinsip pelayanan yang mudah diakses dan berkeadilan.

“SMART JKN kami rancang agar layanan BPJS Kesehatan bisa diakses secara setara dan tanpa diskriminasi. Cukup dengan e-KTP, masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Juaini.

Lebih dari sekadar nama, SMART JKN mengusung filosofi pelayanan yang mencakup Setara, Mudah, Akuntabel, Responsif, dan Terintegrasi, dengan sistem yang menghubungkan berbagai OPD terkait guna mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat.

Meski telah meraih pengakuan nasional, Pemkab Lombok Timur menegaskan tidak ingin berpuas diri. Tantangan ke depan, menurut Juaini, adalah memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh fasilitas kesehatan selaras dengan semangat inovasi tersebut.

“Kami tidak ingin ada lagi perbedaan perlakuan antara pasien umum dan peserta JKN. Baik BPJS maupun non-BPJS, pelayanannya harus sama, senyumnya juga harus sama,” tegasnya.

Ia juga berharap SMART JKN menjadi instrumen quality control bagi seluruh tenaga kesehatan agar pelayanan diberikan secara tulus, bukan sekadar formalitas.

“Kita sudah terbaik nasional. Jangan sampai prestasi ini tercoreng oleh hal-hal sepele seperti sikap pelayanan. Ini komitmen yang harus dijaga bersama,” tambahnya.

Tak hanya itu, Lombok Timur juga berhasil meraih nominasi UHC Award kategori Pratama, berkat capaian kepesertaan JKN yang telah melampaui 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.

Dengan capaian tersebut, Lombok Timur semakin mantap melangkah menuju layanan kesehatan menyeluruh dan inklusif, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan berbasis digital dan berkeadilan.

Jumat, 23 Januari 2026

     

BPN Ingatkan Warga Lotim Segera Sertifikatkan Tanah

ATR/BPN Lombok Timur
Okenews.net-Masyarakat Kabupaten Lombok Timur diimbau untuk segera mengurus sertifikat tanah. Pasalnya, enam jenis surat tanah lama yakni girik, petuk landrente, letter C, kekitir, pipil, dan verponding tidak lagi diakui sebagai bukti penguasaan atau kepemilikan tanah mulai Februari 2026.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan masa transisi selama lima tahun sejak diterbitkan.

“Mulai Februari 2026, dokumen-dokumen lama itu tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan. Negara hanya mengakui sertifikat hak atas tanah, baik fisik maupun elektronik,” ujar Wibowo yang akrab disapa Wawan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/01/2026).

Ia menjelaskan, surat-surat tanah tersebut sebelumnya diakui sebagai bukti penguasaan tanah dan pembayaran pajak sejak era kolonial hingga diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun saat ini, dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk atau dasar untuk penerbitan sertifikat baru.

Meski demikian, Wawan menegaskan keenam surat tanah lama itu masih dapat digunakan sebagai persyaratan dalam proses sertifikasi, termasuk untuk keperluan jual beli atau penyelesaian sengketa, selama tidak bertentangan dengan putusan pengadilan.

“Di Lombok Timur dan NTB, pipil masih paling banyak ditemui. Sementara letter C atau kekitir relatif jarang karena berasal dari tradisi administrasi di Jawa,” jelasnya.

Wawan juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda proses konversi ke sertifikat guna menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Ia sekaligus menepis isu yang menyebutkan tanah tanpa sertifikat akan diambil alih negara.

“Itu tidak benar. Negara tidak serta-merta mengambil tanah warga. Justru sertifikasi ini untuk melindungi hak masyarakat,” tegasnya.

Program sertifikasi tanah secara masif, lanjut Wawan, telah berjalan hampir di seluruh wilayah Indonesia seiring semakin lengkapnya pemetaan bidang tanah.

“Kami siap membantu masyarakat Lombok Timur yang masih memiliki girik atau pipil untuk segera disertifikatkan. Jangan menunggu sampai Februari 2026,” pungkas Wawan.

Kamis, 22 Januari 2026

     

Silaturahmi ke Thailand, TGB Apresiasi Festival Akademik dan Dorong Pendidikan Islam Holistik

Kunjungan TGB ke Thailand Selatan
Okenews.net-Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor (IAIH) Lombok Timur, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi, MA., melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah, Thailand Selatan, Selasa (21/01/2026). Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan tausiah serta peninjauan langsung festival akademik yang digelar oleh santri dan santriwati.

Didampingi Wakil Rektor I IAIH Pancor Dr. Abdul Hayyi Akrom, M.Pd., TGB beserta rombongan terlebih dahulu menyaksikan berbagai penampilan dalam festival akademik. Kegiatan tersebut menampilkan ragam kreativitas, bakat, dan kemampuan intelektual santri dan santriwati, mulai dari bidang akademik hingga seni dan keterampilan.

Festival akademik ini menjadi ruang ekspresi sekaligus sarana pengembangan potensi peserta didik dalam suasana yang edukatif, inspiratif, dan penuh semangat keilmuan.

Pimpinan Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah, Ustadz Abdul Hakim, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kehadiran Rektor IAIH Pancor di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai sebuah kehormatan sekaligus motivasi besar bagi seluruh civitas sekolah.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia atas kehadiran Bapak TGB di Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah. Semoga silaturahmi ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi lembaga kami serta seluruh santri dan santriwati,” ujarnya.

Dalam tausiahnya, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi mengaku terkesan dengan semangat belajar dan kreativitas para santri dan santriwati yang ditampilkan dalam festival akademik tersebut. Ia menilai kegiatan semacam ini sangat penting untuk membentuk generasi yang percaya diri dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Saya merasa sangat bahagia bisa bersilaturahmi sekaligus menyaksikan langsung aktivitas santri dan santriwati dalam festival akademik ini. Semangat belajar dan kreativitas yang ditunjukkan patut diapresiasi dan terus dikembangkan,” ungkap TGB yang juga menjabat Ketua Umum PB NWDI.

Ia mendorong pihak sekolah agar terus menghadirkan berbagai program pendidikan yang mampu menggali, menumbuhkan, dan mengangkat potensi santri dalam beragam disiplin ilmu.

“Sekolah perlu terus mengembangkan kegiatan yang dapat menumbuhkan bakat dan potensi santri dan santriwati di berbagai bidang keilmuan agar mereka siap menghadapi tantangan zaman,” tegasnya.

Lebih lanjut, TGB menyinggung sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW., di mana para sahabat Nabi berasal dari beragam latar belakang profesi. Menurutnya, sejak awal Islam telah menempatkan seluruh bidang kehidupan sebagai ruang pengabdian umat.

“Sejak masa Nabi, para sahabat tidak hanya ulama, tetapi juga pedagang, penyair, petani, dan pengrajin. Semua ranah ilmu dan profesi harus diisi oleh umat Islam. Karena itu, generasi Islam, termasuk di Thailand Selatan, perlu dibekali dengan berbagai disiplin ilmu,” jelasnya.

Ia menutup tausiahnya dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan ilmu dan pembentukan akhlak. Menurutnya, Sekolah Markas Asshaqofah al-Ammah mencerminkan model pendidikan Islam yang ideal.

“Pendidikan Islam harus dibangun di atas keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Sekolah ini menjadi contoh lembaga pendidikan Islam dengan keilmuan yang kuat dan akhlak yang nyata,” pungkasnya.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat semakin mempererat silaturahmi antar-lembaga pendidikan Islam lintas negara, sekaligus menguatkan semangat pendidikan holistik dalam mencetak generasi santri yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi umat serta bangsa.

     

Puluhan Desa Terkendala Lahan, Pemda Lotim Bentuk Tiga Desk Percepat Koperasi Merah Putih

 

Rapat Koordinasi Pembangunan KDKMP

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai tancap gas mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan tiga desk khusus untuk mengurai persoalan lahan yang hingga kini masih menjadi hambatan utama di puluhan desa.

Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan KDKMP yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/01/2026).

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengapresiasi tingginya kehadiran kepala desa dan lurah. Menurutnya, partisipasi tersebut mencerminkan kepatuhan aparatur desa terhadap kebijakan pemerintah, yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

“Kepatuhan terhadap regulasi adalah pilar utama kebijakan, selain sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi,” tegas Sekda.

Ia menjelaskan, rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan beserta kelengkapan KDKMP. Namun di lapangan, pemerintah masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni keterbatasan dan ketidaksiapan lahan.

Bahkan, berdasarkan pemetaan awal, terdapat 14 desa yang sama sekali tidak memiliki potensi lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Selain itu, banyak desa menghadapi kendala teknis lain yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

“Prinsipnya, optimalkan dulu potensi lahan desa. Jangan langsung bergantung pada lahan milik kabupaten atau provinsi,” ujar Juaini.

Untuk itu, Pemkab Lombok Timur membentuk tiga desk khusus yang akan fokus menangani persoalan lahan. Desk tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur.

Data Kodim 1615 Lombok Timur mencatat, kendala pembangunan KDKMP meliputi luas lahan tidak sesuai ketentuan di 36 desa, lokasi tidak strategis (24 desa), lahan berada di wilayah desa lain (14 desa), persoalan perizinan (8 desa), tukar guling (15 desa), penimbunan (11 desa), hingga keberadaan bangunan di atas lahan (22 desa).

Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, menekankan pentingnya verifikasi awal oleh kepala desa sebelum persoalan dibahas lebih lanjut di masing-masing desk.

“Pastikan dulu kondisi lahan di desa masing-masing. Setelah itu baru kita lanjutkan ke pembahasan teknis dan peninjauan lapangan,” ujarnya.

Dengan pembentukan desk ini, Pemkab Lombok Timur berharap seluruh hambatan dapat diurai secara sistematis, sehingga pembangunan Koperasi Merah Putih benar-benar berjalan sesuai target dan memberi dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa.


Rabu, 21 Januari 2026

     

Stok Blanko e-KTP Kosong, Dukcapil Lombok Timur Ajukan 120 Ribu Lebih ke Pusat

Sekretaris Dinas Dukcapil, Anan Tarfi
Okenews.net – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur mengajukan permohonan lebih dari 120 ribu blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ke pemerintah pusat untuk kebutuhan tahun 2026. Pengajuan ini dilakukan menyusul kondisi stok blanko e-KTP yang saat ini nihil.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur melalui Sekretaris Dinas, Anan Tarfi, mengatakan bahwa ketersediaan blanko e-KTP di daerahnya berada pada kondisi zero stock, sehingga pelayanan pencetakan KTP elektronik berpotensi terganggu jika tidak segera mendapat suplai dari pusat.

“Saat ini kondisi blanko e-KTP benar-benar kosong. Karena itu, kami mengajukan permohonan lebih dari 120 ribu blanko untuk kebutuhan tahun 2026,” ungkap Anan Tarfi, Rabu (21/01/2026).

Ia menjelaskan, secara ideal kebutuhan blanko e-KTP di Lombok Timur setiap tahunnya memang berada di angka di atas 120 ribu lembar. Tingginya kebutuhan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan penduduk, angka perkawinan, hingga pemekaran wilayah yang mengharuskan adanya pembaruan data kependudukan.

“Perubahan wilayah administrasi maupun peristiwa perkawinan otomatis membutuhkan pembaruan data kependudukan, dan itu berdampak langsung pada permintaan e-KTP,” jelasnya.

Untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan, Dukcapil Lombok Timur terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Bahkan, dalam kondisi darurat, pihaknya juga melakukan peminjaman blanko e-KTP ke kabupaten lain.

“Kami terus berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini semua kendala, terutama yang menghambat pelayanan di tingkat bawah, bisa terselesaikan dengan baik,” harapnya. 


Selasa, 20 Januari 2026

     

Bupati Lotim Soroti Alat Berat Mangkrak, Minta UPT PUPR Bergerak Cepat Tangani Jalan Rusak

Sidak ke UPT Peralatan dan Laboraturium Donas PUPR

Okenews.net –Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (20/01/2026). Sidak ini membuka fakta masih banyaknya alat berat dan kendaraan operasional dalam kondisi rusak berat dan tidak termanfaatkan secara optimal.


Dalam peninjauan tersebut, Bupati menemukan sejumlah alat perbaikan jalan, termasuk stum dan armada pendukung lainnya, terparkir dalam kondisi tidak layak pakai. Kondisi itu dinilai menghambat kecepatan respon pemerintah daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur, khususnya jalan rusak skala kecil yang langsung berdampak pada aktivitas masyarakat.


Bupati pun meminta pihak UPT segera melakukan analisa teknis dan perhitungan biaya terhadap seluruh aset yang ada.


“Saya minta dilakukan analisa mendalam. Mana alat yang masih bisa diperbaiki segera diusulkan, dan kalau biaya perbaikannya rasional, langsung diperbaiki. Tapi kalau sudah rusak total dan tidak mungkin digunakan lagi, lebih baik dihapus,” tegasnya.


Menurut Bupati, penataan aset sangat penting agar area UPT tidak dipenuhi barang mangkrak yang justru menghambat kinerja. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menambah armada baru guna menutupi kekurangan alat, sehingga UPT mampu bergerak cepat dan mandiri.


Ke depan, Bupati menargetkan perbaikan jalan dengan kerusakan ringan sepanjang 10 hingga 25 meter dapat ditangani langsung oleh UPT tanpa harus menunggu proyek besar atau keterlibatan pihak ketiga.


“Kalau alat dan stok tersedia, UPT harus bisa mengerjakan sendiri. Masyarakat tidak boleh menunggu lama untuk kerusakan jalan yang sebenarnya bisa ditangani cepat,” ujarnya.


Sidak ini merupakan bagian dari upaya pembinaan aparatur agar seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Lombok Timur menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta berorientasi pada pelayanan publik.

     

Tak Hanya Padamkan Api, Bupati Lotim Minta Layanan Damkarmat Lebih Aktif dan Dikenal Publik

Bupati H. Haerul Warisin

Okenews.net – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) sebagai garda terdepan pelayanan darurat masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Damkarmat Lombok Timur, Selasa (20/01/2026).


Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa tugas petugas Damkarmat tidak terbatas pada penanganan kebakaran semata. Berbagai kondisi darurat lain, seperti evakuasi ular, tawon, hingga penyelamatan warga, merupakan bagian dari layanan yang harus dikenal luas oleh masyarakat.


Namun, Bupati menilai masih banyak warga yang belum mengetahui peran tersebut karena minimnya sosialisasi dan publikasi.


“Masih banyak masyarakat yang tidak tahu ke mana harus meminta tolong saat ada ular atau tawon di rumah. Setiap aksi pertolongan harus dipublikasikan, bahkan di-viral-kan, supaya masyarakat tahu ini memang tugas Damkar,” tegasnya.


Ia mendorong jajaran Damkarmat untuk lebih aktif menyampaikan informasi layanan melalui media sosial maupun kanal informasi lainnya, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan di tengah masyarakat saat kondisi darurat.


Selain itu, Bupati juga mengingatkan seluruh personel Damkarmat agar selalu siap dan responsif dalam melayani masyarakat, kapan pun dibutuhkan.


“Petugas Damkar adalah pelayan masyarakat. Bukan hanya cepat saat kebakaran, tapi juga hadir dalam berbagai situasi darurat lainnya,” ujarnya.


Sidak tersebut, menurut Bupati, merupakan bagian dari pembinaan aparatur agar setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Lombok Timur.

Kamis, 08 Januari 2026

     

Lantik Dua Kepala Dinas dan Serahkan SK PPPK, Bupati Lotim Tekankan Kerja Nyata dan Pelayanan Humanis

Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Penyerahan SK PPPK 

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi melantik dua kepala dinas definitif pada Kamis (08/01/2026). Pelantikan tersebut masing-masing menetapkan L. Aries Fahrozi sebagai Kepala Dinas Kesehatan serta Nurul Wathoni sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.


Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu dipimpin Sekretaris Daerah Lombok Timur dan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2021, yang diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Timur.


Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur Hairul Warisin, mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan. Menurutnya, sumpah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi aturan moral dan komitmen tidak tertulis dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.


“Dengan kepala dinas yang baru, saya berharap Lombok Timur bisa menjadi lebih baik ke depan. Kuncinya adalah koordinasi, kerja sama, dan kemauan untuk bekerja maksimal demi kemajuan daerah,” tegasnya.


Tak hanya itu, Hairul Warisin juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK, terutama yang bertugas sebagai tenaga pendidik. Ia mendorong para guru PPPK untuk terus mengasah kemampuan, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan secara menyeluruh.


Selain itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar terus bahu-membahu dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. Ia pun mengapresiasi kinerja jajaran kepala dinas yang dinilainya memiliki kualitas dan dedikasi yang luar biasa.


Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan belasungkawa kepada sejumlah daerah yang dilanda musibah, seraya bersyukur karena Lombok Timur terhindar dari bencana besar. Ia menilai kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik.


“Semua harus terus bergerak. Jangan karena mendekati masa pensiun lalu berhenti bekerja maksimal. Justru menjelang pensiun, kita harus meninggalkan jejak kebaikan bagi rekan kerja dan daerah,” pesannya.


Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan strategis. PPPK berpotensi menjadi kepala sekolah, bahkan pemerintah daerah tengah mengkaji dan mengusulkan agar PPPK juga dapat menjabat sebagai kepala puskesmas.


Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh PPPK yang telah mendedikasikan diri untuk masyarakat Lombok Timur, serta mengingatkan jajaran pelayanan kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dan senyuman dalam melayani masyarakat.


“Pelayanan kesehatan harus ramah, humanis, dan penuh empati. Itu bagian dari kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

Kamis, 01 Januari 2026

     

PTSL Lombok Timur Tuntas 100 Persen, Ribuan Sertifikat Dikebut Diserahkan Awal 2026

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Darmawan Wibowo  

Okenews.net – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Timur menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian membanggakan. Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berhasil dituntaskan 100 persen secara administratif dari total target sebanyak 10.296 bidang tanah.


Keberhasilan ini ditegaskan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Lombok Timur, Darmawan Wibowo, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat Bumi Gora.


“Alhamdulillah, untuk PTSL tahun 2025 sudah kita selesaikan 100 persen. Saat ini kami sedang mengebut proses penyerahan, sisanya akan kami tuntaskan di bulan Januari ini sesuai arahan pimpinan pusat dan provinsi,” ujar Darmawan saat ditemui di Selong, Jumat (02/01/2026).


Meski secara fisik program telah rampung, proses distribusi sertifikat kepada masyarakat masih terus berlangsung. Hingga awal Januari 2026, tercatat sekitar 5.000 sertifikat telah resmi diserahkan kepada pemilik hak.


Tak hanya fokus pada tanah masyarakat, Kantah Lombok Timur juga mencatat progres signifikan pada sertifikasi Barang Milik Negara (BMN). Sebanyak enam bidang aset instansi vertikal telah berhasil disertifikasi, termasuk saluran irigasi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) serta fasilitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di bawah Kementerian Agama.


Selain itu, program lintas sektor bagi nelayan turut menjadi perhatian. Melalui kerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantah Lombok Timur menyasar wilayah pesisir, khususnya di Desa Pemongkong, dengan total 47 bidang tanah nelayan yang terus diproses dan diserahkan, bahkan selama masa libur akhir tahun.


Memasuki tahun 2026, Kantah Lombok Timur diproyeksikan kembali memperoleh porsi target PTSL terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun demikian, Darmawan mengingatkan adanya perubahan regulasi dalam penetapan lokasi (Penlok).


“Kalau sebelumnya penilaian hanya berdasarkan jumlah bidang, kini luas wilayah menjadi faktor penting dalam penentuan alokasi dari pusat,” jelasnya.


Saat ini, sebanyak 20 desa telah mengajukan usulan PTSL tahun 2026. Kantah Lombok Timur dijadwalkan melakukan proses validasi dan verifikasi lapangan sepanjang Januari guna memastikan usulan memenuhi ketentuan.


Ke depan, fokus pengembangan PTSL diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.


“Kami ingin memastikan program ini menyentuh wilayah yang selama ini belum tersentuh, terutama ke arah wilayah utara dan daerah lain yang potensi luasannya masih besar,” pungkas Darmawan.

Rabu, 31 Desember 2025

     

Serahkan SK 10.998 PPPK Paruh Waktu, Bupati Lombok Timur, Jangan Separuh-separuh Layani Masyarakat

Pemda Lombok Timur
Okenews.net– Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 10.998 pegawai pada penghujung tahun 2025. Penyerahan SK tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta direksi BUMD.

Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa diterimanya SK PPPK Paruh Waktu harus menjadi pemicu semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Kita harus mulai dengan hal-hal baru. Bukan berarti setelah menerima SK semangatnya selesai, tapi justru harus bergerak lebih cepat karena sudah diakui negara,” tegas Bupati di hadapan ribuan PPPK, Rabu, 31/12/2025


Ia juga mengingatkan agar status paruh waktu tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. Menurutnya, disiplin, loyalitas, serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian tetap menjadi kewajiban utama seluruh aparatur.


“Jangan karena paruh waktu, lalu separuh-separuh melayani masyarakat,” ujarnya.


Bupati menambahkan, Pemerintah Daerah Lombok Timur terus berupaya mengusulkan agar PPPK Paruh Waktu ini dapat segera ditingkatkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah terhadap sumber daya aparatur, mengingat banyaknya program pembangunan dan pelayanan publik yang harus dijalankan.


Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi khusus kepada 10 orang PPPK yang akan segera memasuki masa purna tugas. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp5 juta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.


Diketahui, SK PPPK Paruh Waktu ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Sementara itu, penghasilan yang diterima tetap disesuaikan dengan gaji yang diperoleh sebelumnya.


Selain penyerahan SK, Pemda Lombok Timur juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut merupakan donasi dari ASN Pemda Lombok Timur sebesar Rp800 juta, ditambah Rp200 juta dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT), yang disalurkan melalui Bank NTB Syariah.


Langkah ini menunjukkan komitmen Pemda Lombok Timur tidak hanya dalam memperkuat pelayanan publik, tetapi juga kepedulian terhadap sesama di tengah musibah nasional.

Jumat, 21 November 2025

     

149 Sertipikat Elektronik PTSL Resmi Diserahkan kepada Warga Desa Sambelia

ATR/BPN Lombok Timur
Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelayanan pertanahan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada Rabu (19/11/2025), sebanyak 149 sertipikat elektronik resmi diserahkan kepada masyarakat Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia.

Penyerahan ini merupakan bagian dari proses penerbitan 464 bidang tanah yang didaftarkan melalui PTSL 2025 di Desa Sambelia. Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Satgas Yuridis PTSL dan disaksikan oleh Panitia PTSL, Kepala Desa Sambelia beserta perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran seluruh pihak memperlihatkan kuatnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong percepatan reforma agraria yang berkeadilan di Kabupaten Lombok Timur.

Kasi Pendapatan dan Pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, termasuk memperluas cakupan pendaftaran tanah secara sistematis. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban administrasi sekaligus memberi kepastian hukum dan pemerataan akses hak atas tanah bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Timur.

Kamis, 13 November 2025

     

Pelayanan Kesehatan Harus Humanis, Aries Tegaskan Siap Kawal Arahan Bupati Lombok Timur

Plt Dinas Kesehatan Lotim L. Aries Fahrozi

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Arahan Bupati Lombok Timur agar pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dan mengedepankan sikap humanis terhadap pasien mendapat perhatian serius dari jajaran terkait.


Aries menyampaikan bahwa masukan dan arahan Bupati tersebut merupakan perintah luar biasa yang sejalan dengan prinsip dasar pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut sikap dan empati tenaga kesehatan terhadap pasien.


“Saya menerima arahan beliau agar pelayanan kesehatan benar-benar menjadi garda terdepan, dengan memberikan pelayanan yang humanis kepada seluruh pasien tanpa terkecuali,” ungkap Aries, Rabu (13/11/2025).


Sebagai bentuk keseriusan, Aries mengaku telah beberapa kali turun langsung ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), termasuk puskesmas, untuk meninjau secara langsung kondisi di lapangan. Peninjauan tersebut meliputi kesiapan tenaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.


“Saya turun langsung ke beberapa puskesmas untuk melihat kesiapan tenaga kesehatan, kebersihan lingkungan, dan aspek pelayanan lainnya. Semua itu menjadi perhatian saya,” jelasnya.


Ia menegaskan, dengan arahan dan dukungan penuh dari Bupati, dirinya siap mengawal pembenahan pelayanan kesehatan agar berjalan sebagaimana mestinya. Tujuannya, agar masyarakat Lombok Timur mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, tanpa adanya perlakuan berbeda antar pasien.


Ke depan, Aries berharap adanya kerja sama dari seluruh pihak agar pelayanan kesehatan di Lombok Timur dapat terus ditingkatkan. Mengingat wilayah Lombok Timur yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang besar, sinergi dan komitmen bersama dinilai menjadi kunci utama.


“Dengan dukungan penuh Bupati dan kerja sama semua pihak, kami optimistis pelayanan kesehatan di Lombok Timur bisa lebih baik dari sebelumnya,” pungkas Aries.

     

Program PTSL 2025 Lotim, Warga Lenek Lauk Terima 154 Sertipikat Elektronik

ATR/BPN Lombok Timur

Okenews.net — Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur terus mempercepat realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Melalui Satgas Yuridis dan Panitia PTSL, kegiatan penyerahan 154 sertipikat elektronik dilaksanakan di Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Rabu (12/11/2025).


Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Lenek Lauk dan disambut antusias oleh masyarakat penerima sertipikat. Dalam program PTSL tahun 2025, sebanyak 426 bidang tanah di desa tersebut berhasil disertipikatkan. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, disaksikan oleh Kepala Desa Lenek Lauk beserta jajaran perangkat desa, Panitia PTSL, serta Satgas Yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.


Peluncuran sertipikat elektronik ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi layanan pertanahan. Sistem digital ini menghadirkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan aman, karena data bidang tanah tersimpan secara digital dalam Sistem Pertanahan Nasional, memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur menyampaikan bahwa penerapan sertipikat elektronik merupakan langkah nyata menuju transformasi digital di sektor agraria, sekaligus mempercepat pelayanan publik di bidang pertanahan.


“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya legalisasi aset tanah dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Lombok Timur,” ujarnya.

 

Selasa, 11 November 2025

     

Pangan Masyarakat Aman, Lombok Timur Perkuat Kerja Sama dengan Bapanas

Pemda Lombok Timur bersama Bapenas
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat tetap aman dan stabil. Komitmen ini ditegaskan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (10/11/2025) di Jakarta.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan Bapanas, khususnya dalam sinkronisasi kebijakan nasional di sektor pangan agar sejalan dengan kebutuhan dan potensi daerah.


Bupati Haerul menegaskan, Pemkab Lombok Timur siap berperan aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional Presiden. Program tersebut diyakini akan berdampak langsung pada kebutuhan dan distribusi pangan di daerah.


“Pemda Lombok Timur ingin mengambil peran aktif melalui kolaborasi program bersama Bapanas untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah. Dengan sinergi yang kuat, kebutuhan pangan masyarakat dan pelaksanaan program nasional dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Bupati.


Selain fokus pada ketersediaan pangan, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan keamanan dan pengawasan pangan di daerah. Ia berharap sinergisitas antara Pemkab dan Bapanas dapat diwujudkan melalui berbagai program strategis yang mendukung stabilitas pangan di Lombok Timur.


“Kita ingin pangan di Lombok Timur tetap stabil dan mencukupi kebutuhan semua masyarakat,” tegasnya.


Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemkab Lombok Timur dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program prioritas nasional di bidang pangan.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi