www.okenews.net: Lombok Timur
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan

Senin, 15 September 2025

     

11 Ribu Lebih PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur Resmi Diakomodir, BKD Tegaskan Cek Data Terbaru

Kepala Badan Kepegawean Daerah, Yulian Ugi Lujianto

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan sebanyak 11.029 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi diakomodir dalam pengangkatan tahun ini. Jumlah besar tersebut mencakup peserta yang telah mengikuti tes PPPK tahap pertama dan kedua yang digelar secara nasional.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Timur, Yulian Ugik Saat, menyebut keputusan ini menjadi langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik. Ribuan tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian status akhirnya bisa bernapas lega setelah nama mereka tercantum dalam daftar pengumuman resmi.


“Jika ada perbedaan data antara saat pendaftaran dan pengumuman, acuan yang dipakai adalah pendidikan terakhir. Ini penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dokumen kepegawaian,” tegas Ugik melalui sambungan telepon, Senin (15/09/2025).


BKD juga menekankan, peserta yang mendapati perbedaan nama tidak perlu khawatir selama Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai. “Kalau nama berbeda, cukup disesuaikan dengan ijazah agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari,” tambahnya.


Meski demikian, BKD mengingatkan bagi peserta yang belum terakomodir dalam pengangkatan kali ini untuk tetap bersabar. Proses lanjutan masih menunggu arahan pemerintah pusat dan akan ditindaklanjuti setelah ada petunjuk teknis resmi.

Langkah pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga memberi kepastian karier bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.


“Semoga ke depan semua bisa terakomodir. Saat ini kami bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunggu kebijakan selanjutnya dan akan berupaya melakukan yang terbaik bagi seluruh tenaga honorer,” pungkasnya.

Minggu, 31 Agustus 2025

     

HMI Selong Gelar Aksi Solidaritas, Serukan Demokrasi Santun

HMI Cabang Selong Lombok Timur
Okenews.net – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong menggelar aksi solidaritas pada Ahad malam (31/08/2025) sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kebangsaan yang dinilai semakin kompleks, baik di tingkat daerah maupun nasional.


Aksi yang berlangsung sejak pukul 20.00 WITA itu dilakukan secara simbolik dengan tujuan menyuarakan keresahan publik atas tata kelola birokrasi dan dinamika demokrasi yang kerap menimbulkan kegaduhan.

Ketua Umum HMI Cabang Selong, Muhammad Junaidi menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi kader umat dan bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kritik yang konstruktif sekaligus menawarkan solusi.

“Gerakan kami malam ini adalah bentuk bela sungkawa atas berbagai peristiwa akhir-akhir ini. Kami ingin menyampaikan keresahan itu secara tertib, santun, dan tetap berlandaskan aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa komitmen HMI ke depan adalah menjaga marwah gerakan agar tetap damai, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami bersepakat, gerakan kami bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi justru meneguhkan demokrasi yang sehat dan beradab,” tegas Junaidi.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan harapan kepada aparat kepolisian agar senantiasa hadir mengawal jalannya aksi-aksi mahasiswa ke depan sehingga tetap kondusif dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

     

Haerul Warisin Bantah Pernyataan Lawan TNI, Tegaskan Itu Hoaks

Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin
Okenews.net– Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin meluruskan isu liar yang beredar di media sosial terkait pernyataan kontroversial yang dikaitkan dengan dirinya. Dalam unggahan yang tersebar, ia disebut pernah mengatakan kalimat provokatif, “Suruh saja mereka ribut, TNI saja saya lawan!”

Isu tersebut langsung menimbulkan kegaduhan publik. Namun, Bupati Haerul dengan tegas membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Itu hoaks, sama sekali tidak benar. Tidak mungkin saya sebagai pemimpin menantang rakyat sendiri, apalagi menentang institusi terhormat seperti TNI. Justru saya sangat menghormati TNI,” tegas Haerul, Minggu (31/08/2025).


Menurutnya, informasi yang tidak berdasar seperti itu hanya berpotensi memecah belah masyarakat. Ia menyayangkan beredarnya isu tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari pihak yang menyebarkan.


“Jelas sekali tidak ada yang mengonfirmasi ke saya. Itu murni asumsi sepihak,” tambahnya.


Bupati yang kerap disapa Bupati Iron ini juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, terutama di era derasnya arus media sosial. Ia mengingatkan agar warga tidak mudah terpancing dengan kabar yang belum jelas kebenarannya.


“Masyarakat harus jeli membaca berita. Jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” pesannya.


Di sisi lain, Haerul menegaskan bahwa pemerintahannya tetap fokus menjalankan program yang berpihak pada rakyat kecil. Salah satunya adalah rencana penghapusan pajak secara bertahap bagi masyarakat miskin.


“Masyarakat miskin tidak perlu bayar pajak agar bisa lebih sejahtera,” ujarnya.


Menutup pernyataannya, Bupati Haerul menegaskan komitmennya untuk selalu berada di tengah masyarakat, membangun Lombok Timur dengan pendekatan yang mengutamakan kebahagiaan rakyat.


“Saya akan terus bersama masyarakat, membangun daerah dengan tujuan membuat warga senang dan bahagia,” pungkasnya.

Jumat, 15 Agustus 2025

     

PBB Naik Gila-Gilaan, LK2T: Rakyat Bukan ATM Bupati!

Okenews.net –Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur menembakkan kritik keras terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 yang dinilai mencekik rakyat.

Data kajian LK2T membongkar fakta mencengangkan: pada salah satu objek pajak, nilai PBB yang sebelumnya stabil di Rp77.165 per tahun, mendadak melesat menjadi Rp248.101  naik lebih dari 300% tanpa alasan jelas. Kasus lain bahkan lebih parah, dari Rp22.198 langsung melonjak menjadi Rp202.011, alias hampir 900%.

“Lonjakan ini bukan sekadar salah hitung. Ini tanda kebijakan fiskal daerah sedang ngawur dan lepas kendali. Alasan ‘pembangunan’ tidak bisa dijadikan dalih untuk merampas daya beli rakyat,” tegas Direktur Eksekutif LK2T, Jumat (15/08/2025).

Menurut LK2T, ada empat cacat fatal dalam kebijakan ini:

1.Tanpa kajian dampak sosial-ekonomi sebelum menetapkan nilai baru.

2.Gelapnya formula NJOP, memicu kenaikan ekstrem.

3. Gagal komunikasi publik, warga hanya terima tagihan tanpa penjelasan.

4. Regresif dan timpang, rakyat kecil terjepit sementara pemilik modal bisa lolos.

LK2T memperingatkan Bupati Lombok Timur bahwa kebijakan ini berpotensi menumbangkan kepercayaan publik dan memicu perlawanan warga.

Desakan LK2T jelas: batalkan sementara kenaikan PBB 2024, lakukan audit terbuka NJOP, dan rancang kebijakan pajak yang berpihak pada kemampuan rakyat, bukan hanya kas daerah.

“Rakyat bukan mesin pencetak uang. Mereka berhak atas keadilan fiskal, transparansi, dan perlakuan manusiawi,” tutup Karomi, Ketua LK2T.

Senin, 11 Agustus 2025

     

Wabup Lombok Timur Tegaskan Pencegahan Stunting Dimulai Sebelum Pernikahan

Okenews.net- Angka stunting di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi tantangan serius. Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan, tetapi harus dimulai jauh sebelum itu bahkan sejak sebelum pernikahan.

“pencegahan harus menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Semua harus mendapat perhatian agar mata rantai stunting dapat diputus sedini mungkin,” ujar Wabup saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Gizi untuk Saluran Cerna Ideal dengan PMT (Gusi) Plus di Kantor Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Senin (11/08/2025).

Dalam kegiatan itu, Puskesmas memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 30 anak yang mengalami gizi kurang, termasuk sebagian yang sudah teridentifikasi stunting. Wabup mengapresiasi inisiatif ini, namun ia meminta data yang lebih terperinci untuk memisahkan anak dengan gizi kurang dan anak stunting.

“Dengan pemetaan yang jelas, pola intervensi bisa lebih tepat sasaran. Dukungan dari Puskesmas, kader posyandu, dan pemerintah desa sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukaraja, Muksan Effendi, berharap kegiatan ini membangkitkan kembali kesadaran para ibu untuk memperhatikan asupan gizi anak, khususnya yang berusia di bawah dua tahun. Ia menekankan pentingnya edukasi pengolahan bahan pangan lokal untuk menunjang tumbuh kembang optimal.

Selain PMT berbahan pangan lokal, anak-anak penerima manfaat juga mendapatkan probiotik untuk menjaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan nutrisi. Dari total 30 anak sasaran, 21 di antaranya berasal dari Desa Sukadamai dan 9 dari Desa Sukaraja.

Jumat, 08 Agustus 2025

     

Tagihan PJU di Lotim Capai Rp1,5 Miliar Lebih Sebulan, Sistem Perhitungan PLN Dinilai tidak Transparan


Okenews.net-  Beban Pemerintah Daerah Lombok Timur dalam tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari PLN cukup mencengangkan. Berdasarkan data terkini, tagihan PJU di Kabupaten Lombok Timur menembus Rp18 miliar lebih per tahun. Sayangnya sebagian jalan masih gelap. 

Diketahui, per bulan Juli 2025 tagihan sebesar Rp 1.579.989.047. Jumlah tagihan ini dinilai tidak transparan karena tanpa rincian. Besarnya angka ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah sistem pencatatan dan penghitungan konsumsi listrik PJU yang digunakan PLN sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? 

Pihak pemerintah daerah sendiri mengaku kesulitan melakukan verifikasi data secara langsung karena tidak seluruh titik PJU dilengkapi meteran (kWh meter). Sebagian besar titik menggunakan sistem "flat rate" atau perhitungan gelap-terang, yang membuat angka tagihan sangat sulit diuji kebenarannya.

PJU sejatinya menjadi fasilitas publik yang vital, namun pembiayaannya tidak boleh membebani APBD tanpa dasar perhitungan yang jelas. Banyak pihak menilai, sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan penagihan PJU oleh PLN di seluruh daerah, termasuk Lombok Timur.

Selain itu, pemerintah daerah juga didesak untuk segera melakukan pendataan ulang dan digitalisasi seluruh titik PJU. Pemasangan meteran per titik atau pengelompokan zona dengan sistem kontrol cerdas (smart lighting) menjadi salah satu solusi untuk mencegah kebocoran anggaran.

Ironisnya, di tengah mahalnya tagihan PJU, masih banyak ruas jalan di desa dan kawasan padat penduduk yang belum tersentuh penerangan memadai. “Pemerintah bayar miliaran, tapi masih banyak jalan gelap. Ini bukan soal listrik saja, tapi soal keadilan layanan,” tegas salah satu tokoh masyarakat dari wilayah selatan Lombok Timur.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema kerjasama antara PLN dan pemerintah daerah dalam hal PJU, agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat yang juga telah turut membangun daerah melalui pembayaran pajak.

Pemerintah daerah diminta tidak tinggal diam. Transparansi dan efisiensi anggaran wajib ditegakkan, terutama di sektor yang menyedot dana besar, namun belum memberikan dampak optimal bagi pelayanan publik. Audit tagihan PJU bukan pilihan, melainkan keharusan.

Anggota DPRD Lombok Timur H. Lalu Hasan Rahman menyatakan pengelolaan PJU selama ini penuh tidak jelas, sebab pembayaran PJU selama ini seperti transaksi buta. Menurutnya pemda rutin membayar tanpa mengetahui secara pasti berapa lampu yang menyala dan berapa konsumsi listrik sebenarnya.

"Kami bahkan tidak pernah mendapat penjelasan rinci dari PLN soal dasar perhitungan pembayaran. Saat kami minta klarifikasi, malah disuruh beli stop kontak dan bangun gardu untuk mengukur pemakaian," ujar Hasan Rahman dikutip dari ntb.idntimes.com.

Melihat persoalan tersebut, anggota dewan dari partai Golkar itu mendesak aparat penegak hukum melakukan audit untuk mengungkap kebenaran. Sejauh ini Reskrim Polres Lombok Timur tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembayaran PJU tersebut. 

“Masih dalam tahap pengumpulan dokumen. Prosesnya butuh waktu karena datanya kompleks,” jelasnya Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP I Made Yulia Putra. 

Sementara itu, Kepala PLN Cabang Selong, Bangkit Candra saat dikonfirmasi wartawan menegaskan pihaknya bekerja sesuai aturan dan perjanjian kerja sama yang berlaku dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan. 

“PLN hanya penyedia. Kami sudah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, dan semua prosedur dijalankan sebagaimana mestinya,” terang Candra, Jumat (08/08/2025) di Selong. 

Bangkit Candra menjelaskan penagihan PJU dilakukan berdasarkan berita acara hasil survei bersama antara PLN Cabang Selong dan Dinas Perhubungan Lombok Timur tanpa merinci jumlah dari nilai tagihan yang dimaksud. 

Hal itu menurutnya untuk menjaga privasi pelanggan. Ia juga menegaskan, penghitungan PLN dilakukan dua metode yakni metering (KWh meter) dan non-metering (estimasi daya lampu). Dan semua tahapan sudah sesuai prosedur.

Kamis, 07 Agustus 2025

     

GOW Lombok Timur Jadi Motor Penggerak Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Ratusan Juta Manfaat Diserahkan

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen serius dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Hal itu tampak saat Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi membuka pertemuan rutin Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur yang dirangkai dengan sosialisasi pentingnya kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Acara yang digelar pada Kamis (07/08/2025) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur ini dihadiri oleh Ketua GOW beserta perwakilan dari 28 organisasi wanita. Kehadiran para pengurus dan anggota GOW menjadi bukti kuat bahwa perempuan Lombok Timur siap menjadi ujung tombak penyebaran informasi program pemerintah hingga ke tingkat desa dan dusun.

Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan, peran aktif GOW sangat dibutuhkan untuk menyosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

 “BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar program, tetapi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Perlindungan ini mencakup risiko kecelakaan kerja, sakit, hari tua, hingga kematian,” ujarnya.

Wabup menambahkan, kesadaran menjadi peserta dan memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja, baik formal maupun informal. Ia mendorong agar informasi ini disampaikan seluas-luasnya, tidak hanya kepada anggota GOW, tetapi juga kepada para pelaku usaha, pekerja rumah tangga, hingga masyarakat di pelosok.

Kegiatan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur memaparkan berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Momen acara ini juga menjadi ajang penyerahan manfaat Jaminan Kematian secara simbolis kepada 14 ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah meninggal dunia. Total dana manfaat yang diserahkan mencapai Rp596 juta. 

“Bukti nyata ini menjadi pengingat bahwa perlindungan sosial bukan hanya janji, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang ditinggalkan,” kata Wabup Edwin.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan GOW Lombok Timur semakin solid dan berperan aktif dalam menggaungkan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan mampu memperluas kepesertaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Lombok Timur.

Rabu, 30 Juli 2025

     

Bupati Lotim Lantik 34 Pejabat Baru, Tekankan Semangat, Integritas, dan Kerja Tim

Rotasi Pejabat Eslon II, III, IV
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan dalam rangka penyegaran birokrasi. Sebanyak 34 pejabat eselon II, III, dan IV resmi dilantik dalam upacara yang berlangsung khidmat, Selasa (30/07/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi demi pelayanan publik yang lebih optimal. Beberapa nama yang mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi strategis antara lain:

1. Lalu Fathul Kasturi, SP – Kepala Dinas Pertanian
2. Mudahan, ST, MM – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Yulian Ugi Lujianto, SE, MM – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Eselon III dan IV:
1. Muhammad Anwar Iqroman – Camat Sambalia
2. dr. Anjasmoro – Wakil Direktur Pelayanan RSUD Selong
3. Muhammad Arif – Wakil Direktur Keuangan RSUD Selong
4. dr. Ahmad Bardan Salim – Kabid Penyuluhan dan Penggerakan, DP3AKB
5. Lalu Haryanto Sutrisno – Kabid Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan
6. dr. Lalu Open Hendardi – Direktur UPTD RSUD Lombok Timur
7. Kamarurhuda – Direktur RSUD Patuh Karya Lotim
8. Islahul Muttaqin – Kabid Pembinaan Ketenagaan, Dinas Dikbud
9. Hairul Rozak Hanafi – Sekcam Sambalia
10. Rasyid Ridho – Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, Dinas Pariwisata
11. Lalu Muhammad Jauhari – Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Dinas Dikbud
12. Anhar – Kasubbag TU UPTD DP3AKB Kecamatan Sambalia
13. Saifudin, S.Pd – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Sembelia
14. Farhanudin, S.Pd – Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji
15. Yusron Rohim – Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal, Dinas Dikbud
16. Muhammad Sofyan Nurdin – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Pringgabaya
17. M. Nazri – Kasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik, Dinas Dikbud
18. Muhammad Arifin Muhyin – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Sakra
19. Jaya Hizwadi – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Keruak
20. Nurul Fajariah – Kasubbag TU UPTD DP3AKB Kecamatan Keruak
21. Lalu Srigede Kandidi – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Jerowaru
22. Turmuzi Ikrar – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Sukamulia
23. Baharudin, S.Pd – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Wanasaba
24. Lukmanul Hakim – Kasubbag TU UPTD DP3AKB Kecamatan Sembalun
25. Erwin Zulhadi – Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Aikmel
26. Muhammad Arif – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Terara
27. Kamaludin – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Sakra Barat
28. Mastur – Kasi Pelayanan Umum, Kecamatan Sakra Barat
29. Zainul Fahmi – Kasi Penunjang Medik, RSUD Selaparang
30. Baiq Herdina Kusmayanti – Kasubbag TU dan Kepegawaian, Bagian Umum RSUD Selong
31. Mursalin – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Lenek 

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur H. Haitul Warisin, menegaskan bahwa mutasi ini bukan semata pergantian posisi, tetapi momentum penyegaran untuk menyalakan kembali semangat kerja.

“Kalau yang dilantik hari ini tidak menunjukkan semangat, maka bisa dipastikan kinerjanya pun akan loyo. Untuk itu, pancarkan semangat dan dedikasi dalam setiap tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haerul Warisin menekankan tiga prinsip utama yang wajib dijalankan oleh setiap pejabat yang baru dilantik untuk Menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

“Jika ada hal yang tidak kita kuasai, jangan ragu untuk berkolaborasi. Kita bukan superman. Yang kita butuhkan adalah kerja tim yang solid,” imbuhnya.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia juga mengingatkan bahwa kinerja masing-masing akan terus dievaluasi secara berkala.

“Bekerjalah dengan hati, karena kinerja Anda akan kami nilai secara berkelanjutan. Bulan depan akan ada evaluasi lagi,” tandasnya.

Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi para pejabat untuk membuktikan kapabilitas mereka dalam mendukung kemajuan daerah. Pemerintah berharap, dengan semangat baru, kualitas pelayanan publik di Lombok Timur semakin membaik.

Senin, 28 Juli 2025

     

Polairud Intensifkan Patroli, Jamin Keamanan Wisata Pesisir Lombok Timur

Polairud Lombok Timur

Okenews.net- Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai, Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Lombok Timur kembali melaksanakan patroli rutin di sepanjang garis pantai wilayah tersebut pada Senin, (28/07/2025).


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polairud, AKP Sudarman, didampingi oleh Kepala Unit Binmas Air (KBO) Polairud, IPDA Suman Yadi. Patroli dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menciptakan rasa aman di destinasi wisata pesisir yang saat ini tengah ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.


“Lombok Timur memiliki garis pantai yang indah dan menjadi magnet wisata yang luar biasa. Maka dari itu, kami terus melakukan patroli untuk memastikan seluruh aktivitas wisata berjalan aman dan tertib,” ujar IPDA Suman Yadi dalam keterangannya kepada awak media.


Ia menambahkan bahwa meskipun kondisi cuaca terpantau cerah dan mendukung kegiatan wisata bahari, potensi bahaya di laut tetap harus diwaspadai. Oleh karena itu, pihak Polairud tak henti-hentinya mengingatkan para wisatawan, nelayan, dan pelaku usaha wisata untuk senantiasa waspada terhadap dinamika alam, termasuk gelombang tinggi dan perubahan cuaca mendadak.

“Kami tidak ingin pengunjung lengah hanya karena cuaca sedang bersahabat. Laut bisa berubah sewaktu-waktu. Keselamatan adalah prioritas utama,” tegasnya.


Selain patroli rutin, Polairud juga aktif menjalin koordinasi dengan dinas pariwisata, pengelola objek wisata, serta komunitas nelayan setempat. Tujuannya adalah membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di seluruh titik wisata bahari yang tersebar di Lombok Timur.


Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Polres Lombok Timur dalam mendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan perekonomian daerah. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, terutama di musim liburan, kehadiran petugas di lapangan menjadi penting sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Kamis, 24 Juli 2025

     

Data Desa, Kunci Masa Depan, Wabup Lombok Timur Dorong Ekosistem Statistik Berkualitas


Okenews.net- Pemerintah tidak bisa lagi berjalan dalam gelap. Begitulah semangat yang dibawa Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menyoroti pentingnya kualitas data, terutama di tingkat desa, ia menegaskan Data desa harus jadi yang paling berkualitas, karena dari sanalah kita mulai mengambil kebijakan, Kamis (24/07/2025) di Rupatama 1 Kantor Bupati

Wabup Edwin menyadari bahwa masa depan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Oleh sebab itu, ia menaruh perhatian khusus pada penguatan basis data dari desa – bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai fondasi utama.


Tak hanya bicara desa, Wabup juga menyentil peran OPD lainnya. Menurutnya, dinas-dinas seperti Sosial, Kesehatan, Pendidikan hingga lembaga teknis lainnya wajib menjadikan pengelolaan data sebagai prioritas.


“Statistik sektoral bukan hanya tugas BPS. Ini adalah tanggung jawab bersama semua perangkat daerah,” tegasnya.


Kegiatan coffee morning pembinaan statistik sektoral yang diberi nama Compass ini bukan sekadar pertemuan rutin. Bagi Wabup Edwin, Compass adalah simbol komitmen forum informal yang harus berkembang menjadi ruang strategis pengambil keputusan. Komitmen bersama dalam mempercepat terciptanya ekosistem data yang inklusif dan bisa diakses semua pihak jadi pesan utama yang disampaikan.


Sementara, Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, menyampaikan bahwa Compass merupakan inovasi kolaboratif antara BPS dan OPD yang sudah menunjukkan hasil nyata. Uji coba sejak awal 2025 membuktikan, 60% OPD kini telah memiliki metadata sebuah langkah besar menuju Satu Data Lombok Timur.


Tak berhenti di situ, Sri Endah memastikan Compass akan menjangkau lebih luas ke desa dan kecamatan. Dengan adanya dashboard metadata OPD yang akan diintegrasikan ke portal satu data, Lombok Timur diharapkan mampu menjadi contoh daerah dengan tata kelola data sektoral terbaik di NTB.


Kegiatan ini juga melibatkan operator Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebuah inisiatif yang mendorong peningkatan literasi statistik di tingkat akar rumput. Menurut Okenews.net, inisiatif semacam ini merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat sadar data, pondasi penting menuju pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Rabu, 23 Juli 2025

     

Kemajuan Signifikan, ATR/BPN Targetkan PTSL Lombok Timur Rampung Oktober 2025

Darmawan Wibowo

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 mengalami perubahan signifikan. Semula, target sertifikasi tanah ditetapkan antara 14.250 hingga 14.653 bidang yang tersebar di 19 desa. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, target tersebut direvisi menjadi 7.962 bidang di 18 desa, dengan penyelesaian ditargetkan rampung pada Oktober 2025.

“Untuk program PTSL tahun ini memang mengalami sedikit penyesuaian target karena adanya efisiensi,” jelas Darmawan Wibowo Kasi pendapatan dan pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur, Selasa, (23/07/2025).

Hingga Juli 2025, progres penerbitan sertifikat tanah PTSL telah mencapai 1.936 bidang tanah yang tersebar di 9 desa. Desa-desa yang sudah menerima sertifikat antara lain: Batu Putik, Sugian, Rakam, Kilang, Sapit, Dusun Borok Desa Tetebatu, Rarang, Bates, dan Pengadangan Barat.

“Dari 9 desa tersebut, sertifikatnya sudah terbit. Kami dari BPN tinggal menunggu waktu beberapa hari lagi untuk melakukan penyerahan secara resmi,” ungkap Wawan.

Dari sembilan desa tersebut, Desa Tetebatu menjadi satu-satunya yang telah mencapai target 100 persen dalam proses pengajuan dan penerbitan sertifikat tanah. Capaian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta kesiapan perangkat desa dalam melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan program PTSL.

“Desa Tetebatu sangat responsif. Dari semua desa, hanya Tetebatu yang sudah tuntas semua sertifikatnya,” tambah Wawan.

Mulai tahun 2025, semua sertifikat tanah akan diterbitkan dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan data, mempercepat proses layanan, serta mempermudah akses bagi masyarakat.

Sistem digital ini juga didukung oleh teknologi geospasial dan pemetaan berbasis Google Maps, yang memungkinkan identifikasi bidang tanah dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.

“E-sertifikat ini sangat mempermudah. Tidak akan hilang, dan bisa diakses hanya dengan memasukkan NIK dan password,” terang Wawan.


Senin, 21 Juli 2025

     

Langkah Strategis Pemkab Lotim: Sertifikasi Pulau Kecil untuk Lindungi Aset dan Dorong Pariwisata


Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai mengambil langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan aset daerah dengan menyertifikatkan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni.


Langkah ini dinilai strategis sebagai upaya legalisasi kepemilikan daerah terhadap sejumlah pulau yang selama ini belum memiliki status hukum yang jelas. Salah satu tujuannya adalah memberikan landasan hukum untuk pengembangan kawasan wisata tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari.


“Pulau-pulau yang tidak berpenghuni akan diprioritaskan untuk disertifikatkan atas nama pemerintah. Ini penting agar ke depan bisa dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam sektor pariwisata,” jelas Panji Nurrahman, Kasi Penataan dan Pemberdayaan Tanah ATR/BPN Lotim, Senin, (21/07/2025.


Gili Kondo dan Gili Bidara menjadi dua pulau pertama yang masuk dalam daftar prioritas. Sertifikasi ini sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk membangun fasilitas pendukung wisata yang lebih baik.


“Kalau aset sudah bersertifikat dan dikuasai pemerintah, maka proses pembangunan maupun investasi lebih mudah dilakukan karena status hukumnya jelas,” tambah Panji.


Sementara itu, untuk pulau seperti Gili Petagan yang masuk dalam kawasan kehutanan, tidak memungkinkan untuk disertifikatkan. “Karena statusnya adalah kawasan hutan, maka tidak bisa dimiliki atau dikelola sebagai aset daerah,” ujarnya.


Sebagai langkah awal, Pemkab Lotim bersama BPN sedang melakukan proses inventarisasi terhadap seluruh pulau yang berada di wilayah administratif Lombok Timur. Gili Maringkik merupakan salah satu pulau yang telah bersertifikat. Namun, dalam proses identifikasi, ditemukan beberapa kendala seperti perbedaan nama antara data dari Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial (BIG).


“Contohnya di Gili Kondo terdapat Pulau Pasir yang muncul secara musiman. Ini akan dikaji lebih dalam, apakah memenuhi kriteria sebagai pulau,” katanya.


Hasil rapat koordinasi antara Pemkab dan BPN menetapkan bahwa langkah selanjutnya adalah kunjungan lapangan untuk verifikasi dan pemetaan langsung.



Jumat, 18 Juli 2025

     

Ketua DPRD Lotim Dilaporkan karena Tak Libatkan Fraksi PDIP

Okenews.net-DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur secara resmi melaporkan Ketua DPRD Lombok Timur, Muhamad Yusri, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Langkah ini diambil menyusul tindakan Ketua DPRD yang tidak melibatkan dua anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan jalan dan Gedung Wanita Tahun 2025.


Peristiwa bermula saat rapat paripurna pengesahan Raperda tersebut digelar. Dalam forum resmi itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Pandangan Umum Fraksi secara tegas menyatakan penolakan terhadap substansi Raperda.


Namun setelah menyampaikan penolakan, dua anggota Fraksi PDI Perjuangan, yakni Nirmala Rahayu Luk Santi, ST., MM (Komisi III) dan Ahmad Amrullah, ST., MT (Komisi IV), justru tidak dilibatkan dalam pembahasan lebih lanjut. Padahal, pembahasan Raperda dilakukan oleh gabungan Komisi III dan IV, tempat kedua anggota tersebut merupakan unsur pimpinan.


Fraksi PDI Perjuangan menilai tindakan Ketua DPRD tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak konstitusional anggota DPRD. Dalam surat resmi yang telah disampaikan ke BK DPRD Lombok Timur, fraksi menyampaikan keberatannya.


"Kami sangat keberatan atas sikap Ketua DPRD yang secara sewenang-wenang menghilangkan hak konstitusional anggota fraksi kami. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan asas hukum," tegas pernyataan fraksi.


Fraksi juga menegaskan bahwa meski menyatakan penolakan terhadap Raperda, anggota DPRD tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembahasannya. Hak tersebut dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan.


Fraksi PDI Perjuangan menilai tindakan Ketua DPRD melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD, di antaranya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58: Menyatakan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Pasal 372: Menyatakan anggota DPRD memiliki hak mengajukan Raperda, menyampaikan pendapat, serta ikut dalam pembahasan.


Tata Tertib DPRD Lombok Timur (Perda No. 1 Tahun 2024) Pasal 71 huruf b: Komisi berwenang membahas Raperda. Pasal 103: Menegaskan hak anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas kedewanan.


Kode Etik DPRD Lombok Timur (Perda No. 2 Tahun 2024) Pasal 165 dan 166: Menegaskan pentingnya menjunjung demokrasi dan profesionalisme.


"Penolakan fraksi tidak berarti penghapusan hak untuk terlibat dalam pembahasan. Ini bukan hanya tindakan sewenang-wenang, tapi juga mencederai demokrasi lokal," ujar Fraksi PDI Perjuangan.


Lebih lanjut, fraksi meminta agar Badan Kehormatan segera memproses laporan ini secara objektif dan transparan untuk menjaga marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat.

     

Baznas Lotim Resmi Nahkoda Baru: Harapan Baru Menuju Lombok Timur Bebas Kemiskinan

Pelantikan Pimpinan Badan Amil Zakat Lotim

Okenews.net- Di tengah upaya keras Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menurunkan angka kemiskinan yang masih menyentuh 14 persen dari total 1,49 juta penduduk, peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali dipertegas sebagai salah satu ujung tombak perubahan sosial. Lima pimpinan baru Baznas Lotim resmi dilantik oleh Bupati H. Haerul Warisin pada Jumat (18/07/2025), membawa harapan besar dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara lebih optimal.

Drs. H. Muhammad Kamli dipercaya sebagai Ketua Baznas periode 2025–2030, didampingi empat wakil ketua: H. Murjoko, Dr. H. Hamidi, ST, Dr. Sirajun Nasihin, SPd, M.Pd, dan Dr. Asbullah Muslim, M.PdI. Dalam prosesi pelantikan yang digelar di Pendopo Bupati, hadir pula para tokoh agama, masyarakat, dan pimpinan OPD sebagai saksi awal langkah besar mereka.

Dalam sambutannya, Bupati Lomnok Timur  H. Hairul Warisin menekankan bahwa Baznas bukan sekadar lembaga penghimpun dana, tapi merupakan bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan. 

“Kami tidak ingin zakat hanya dikumpulkan dari ASN dan guru saja. Saatnya pengusaha, pemilik tanah, dan kelompok lainnya turut andil,” tegasnya.

Ia mencontohkan skema bantuan modal sederhana seperti untuk pedagang kecil dengan modal Rp500 ribu yang bisa berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan. 

“Jika mereka bisa untung Rp50 ribu per hari, dalam sebulan bisa meraup Rp1,5 juta. Itu sudah sangat membantu,” ujarnya.

Langkah Pemda lotim juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Dinas Sosial Lotim bahkan telah menyurati Wakil Presiden agar pola bantuan diarahkan pada dukungan usaha produktif, bukan sekadar bansos konsumtif

Bupati menyatakan keyakinannya, lima pimpinan Baznas yang baru dilantik adalah sosok-sosok amanah yang siap membawa lembaga itu ke arah yang lebih profesional dan berdampak. 

“Kami percaya, Baznas bisa jadi pilar kuat dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Lombok Timur,” pungkasnya.

Rabu, 16 Juli 2025

     

Pendaki Gunung Rinjani Asal Swiss Alami Kecelakaan, Evakuasi Masih Berlangsung

Pendaki Gunung Rinjani Asal Swis
OkeNews.net – Seorang pendaki asal Swiss mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian legal di Gunung Rinjani, Rabu (16/07/2025). Korban bernama Benedikt Marcel dilaporkan jatuh di jalur menuju Danau Segara Anak dan kini sedang dalam proses evakuasi oleh tim gabungan.

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), insiden terjadi sekitar pukul 12.30 WITA. Korban jatuh sekitar 25 menit sebelum jembatan yang mengarah ke Danau Segara Anak.


“Korban mengalami cedera cukup serius, diduga patah tulang di bagian tangan dan kaki, namun dalam kondisi selamat,” ujar salah satu petugas yang terlibat dalam evakuasi.


Evakuasi terhadap pendaki yang mengalami kecelakaan di Rinjani ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari, 9 orang porter, 1 tenaga medis, 2 personel Rinjani Skuad

Evakuasi dilakukan menggunakan tandu dan masih berlangsung hingga sore hari. Koordinasi aktif dilakukan antara petugas lapangan dan pihak TNGR guna memastikan keselamatan korban.


Diketahui, Benedikt Marcel melakukan pendakian secara legal melalui pintu pendakian Sembalun. Ini menegaskan pentingnya prosedur resmi demi keselamatan para pendaki Gunung Rinjani.


Hingga berita ini dipublikasikan, proses evakuasi masih terus dilakukan dan korban belum tiba di titik medis terdekat.

     

Menjaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Lotim Salurkan Bantuan

Pelepasan Bantuan Pangan Oleh Bupati Lotim

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menggulirkan bantuan pangan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan. Namun, di tengah distribusi yang masif, tantangan utama yang mengemuka adalah efektivitas penyaluran dan pengawasan di lapangan.

Program yang telah berjalan sejak 2023 ini kembali diluncurkan untuk alokasi bulan Juni–Juli 2025, ditandai dengan pelepasan truk bantuan oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, di Gudang Bulog Cabang Sikur pada Rabu (16/07/2025). 


Sebanyak 129.438 Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan menerima masing-masing 20 kilogram beras, dengan tahap awal distribusi dilakukan di Kecamatan Terara dan Montong Gading.


Di balik angka-angka tersebut, sejumlah pihak mulai menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran. “Kami tidak ingin program strategis ini justru dinodai oleh praktik pungli atau manipulasi data penerima,” ujar Bupati dalam sambutannya, sembari menekankan transparansi sebagai elemen kunci keberhasilan program.


Pemerintah mengklaim telah menyiapkan cadangan logistik yang cukup—35.000 ton beras dan target 14.000 ton jagung—namun efektivitas distribusi dan penyaringan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap menjadi pekerjaan rumah.


Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lotim, Ahsan Nasirul Huda, menyatakan program ini bukan sekadar soal distribusi bahan pangan, melainkan juga langkah konkret pengendalian inflasi dan upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan.


Namun, pengamat lokal mengingatkan bahwa tanpa sistem kontrol yang kuat dan akuntabel, manfaat program bisa tereduksi.


"Sering kali, bantuan semacam ini hanya menyentuh permukaan masalah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kesinambungan akses pada lapangan kerja, harga pangan yang stabil, dan sistem pendataan penerima bantuan yang akurat," ujar salah satu aktivis sosial setempat yang tak ingin disebutkan namanya.


Status Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan nasional memang patut diapresiasi. Namun, justru karena itulah, tekanan terhadap keberhasilan program ini makin besar. Pemerintah daerah kini dituntut bukan hanya mampu mendistribusikan, tetapi juga mengevaluasi dan mengoreksi praktik di lapangan agar keadilan sosial benar-benar tercapai.



Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi