Bupati Hairul Warisin Lantik Puluhan Pejabat Baru: Rotasi Bukan Hukuman, Tapi Penyegaran Birokrasi

Hermanamrullah    Oktober 23, 2025   

Bupati Hairul Warisin Lantik Puluhan Pejabat Baru: Rotasi Bukan Hukuman, Tapi Penyegaran Birokrasi

Pemda Lombok Timur

Okenews.net-Bupati Lombok Timur, H.M. Hairul Warisin, kembali melakukan perombakan besar di jajaran birokrasi. Sebanyak puluhan pejabat Eselon II dan III dilantik dalam upacara resmi di Gedung Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Hairul Warisin menegaskan bahwa rotasi jabatan bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah penyegaran untuk menjaga kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara.

“Rotasi ini bukan hukuman, tetapi bentuk penyegaran agar birokrasi tetap hidup dan dinamis. Kita ingin memutus pola kerja yang monoton. Jika seseorang terlalu lama di satu bidang, inovasinya bisa mandek. Rotasi akan membuka wawasan baru,” tegas Bupati.

Menurutnya, setiap pejabat harus siap ditempatkan di posisi mana pun, karena jabatan adalah amanah dan tanggung jawab, bukan hak istimewa.

“Birokrasi harus bergerak, bukan diam. Jangan ada yang nyaman di satu posisi. Semua jabatan ini amanah, bukan tempat untuk mencari kenyamanan,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bupati Hairul Warisin menyinggung soal semangat kerja bagi pejabat yang mendekati masa purna tugas agar tetap menunjukkan dedikasi hingga akhir.

“Jangan berpikir karena tinggal beberapa bulan lalu jadi malas-malasan. Justru semangat di masa akhir itulah yang akan dikenang oleh Tuhan dan keluarga kita,” pesannya penuh makna.

Daftar Pejabat yang Dirotasi dan Dilantik:

1. Drs.ISWAN RAKHMADI, MM.

Sekretaris DPRD Kab. Lombok Timur

2. AHYAN, S.H., M.H. 

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur

3. MUHAMMAD HAIRI, SIP., M.Si. 

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur

4. HUSNUL BASRI, SP., M.M.A. 

Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur

5. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

6. MAHSIN, S.Pd., MM.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

7. H.M ABADI, SP. 

Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

8. Drs.SALMUN RAHMAN, MM. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur 

9. MUHAMMAD SAFWAN, SE. Drs. 

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur

10. Dr. PATHURRAHMAN, SKM., M.AP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Timur

11 dr. H.MUHAMMAD HASBI SANTOSO, 

M.Kes. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

 

12. BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos. 

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lombok Timur

13 SUROTO, SKM., M.Kes. 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur

14. Drs.SLAMET ALIMIN, M.Si. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Timur

15 drh. H.ACHSAN NASIRUL HUDA 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Timur

16. HADI FATHURRAHMAN, S.Sos. 

Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur

17 LL DAMI AHYANI, S.IP. 

Kepala Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur

18 Ir. Hadi Suranggana kepala dijas perindustrian

19. ANAN TARFI, S.S.T., MM. 

Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

20. ARFANY MUAMMAR MASANY, S.STP., 

M.H. Camat Wanasaba Kab. Lombok Timur

21. MAAD ADNAN,S.Sos., MM. 

Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kab. Lombok Timur

22. MASYHURRIADI, SE. 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaptaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

23. SUHIRMAN, SH.

Sekretaris Kecamatan Jerowaru Kab. Lombok Timur

24.HASIBUAN SAFARDI, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Sakra Timur Kab. Lombok Timur

25. SUTARMAN, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Montong Gading Kab. Lombok Timur

26. PELITA YATNA, S.Sos. 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

27. LALU AGUS SATRIAWAN, S.STP., MM. Sekretaris Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur

28. LALU IHSAN, SKM., MM. 

Kepala Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lombok Timur

29. MUHAMMAD ZAINI JAUHARI, S.Gz.,

M.Gizi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur

39. MARHAMAH, S.Kep.,Ners.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Penelitian Dan Pengembangan pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur

31. M. HARIR VANDONI, S.STP. 

Kepala Subbidang Belanja Pegawai Dan PPKD pada Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Lombok Timur

32. TUTI ALAWIYAH, A.Md.Kom. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas

Perdagangan Kab. Lombok Timur

33. L. MOHAMAD NASIR, S.Sos 

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur

34. ROSMINIATI, S.AP., MM. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur

35. BAIQ HANIFA RAHMAWATI, SE. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

36. ZEFILLIA MORIS, S.AP. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Lombok Timur

37. HERNA RISNAWATI,S.AP. 

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

38. DEDI AMRULLAH, S.IP. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lenek Kab. Lombok Timur

39. PURNAMAHADI, S.H. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Aikmel Kab.Lombok Timur

Bupati Lombok Timur Rotasi 170 Pejabat, Jangan Andalkan Kedekatan, Saya Akan Evaluasi Enam Bulan

Hermanamrullah    Oktober 17, 2025   

Bupati Lombok Timur Rotasi 170 Pejabat, Jangan Andalkan Kedekatan, Saya Akan Evaluasi Enam Bulan

Pemda Lombok Timur

Okenews.net —Sebanyak 170 pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi mengalami rotasi jabatan. Bupati Lombok Timur menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, bukan sekadar formalitas.

“Rotasi ini adalah penyegaran. Jangan terlalu diambil hati. Semua sudah kami pertimbangkan dengan matang. Enam bulan ke depan, saya akan evaluasi kinerja kalian satu per satu,” tegas Bupati dalam sambutannya, Jumat, 17/10/2025

Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak bekerja seenaknya hanya karena merasa memiliki kedekatan pribadi dengan pimpinan. 

“Jangan karena ada kedekatan, lalu bekerja sembarangan. Saya akan tetap memantau pekerjaan kalian,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya semangat kerja di tempat baru. Menurutnya, seorang ASN yang mampu menunjukkan kinerja baik akan selalu mendapatkan tempat yang layak.

“Kalau Anda bekerja baik, di mana pun ditempatkan, Anda pasti akan melompat ke posisi yang lebih baik. Tapi kalau saat dipindah justru kecewa, di mana komitmen Anda sebagai ASN?” katanya.

Ia meminta seluruh pejabat segera membangun komunikasi yang baik di lingkungan kerja baru agar cepat beradaptasi dan menunjukkan loyalitas kepada daerah dan pimpinan.

“Menuju tahun 2026, kita menghadapi penurunan anggaran yang cukup serius. Karena itu, saya harap semua bekerja sungguh-sungguh dan tulus untuk Lombok Timur,” ucapnya.

Selain menyoroti kinerja ASN, Bupati juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur yang meski mulai menurun, masih perlu menjadi perhatian bersama.

“Ini bukan hanya pekerjaan Bupati, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersama-sama meningkatkan ekonomi masyarakat Lombok Timur,” terangnya.

Bupati juga mengingatkan agar seluruh aparatur menanggapi serius isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan.
 

Kepada para pejabat eselon II, Bupati berpesan agar selalu menyampaikan informasi yang benar kepada pimpinan.

“Jangan ada kebohongan. Sampaikan apa adanya agar kebijakan kita tidak salah arah,” tandasnya.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.
“Selamat bertugas. Semoga Lombok Timur terus melangkah menuju arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Kementerian Investasi Apresiasi Proyek Eco Resort PT ESL di Sekaroh, 100 Villa Ramah Lingkungan Siap Dibangun

Hermanamrullah    September 30, 2025   

Kementerian Investasi Apresiasi Proyek Eco Resort PT ESL di Sekaroh, 100 Villa Ramah Lingkungan Siap Dibangun

PT Eco Solutions Lombok (ESL) 

Okenews.net – Komitmen PT Eco Solutions Lombok (ESL) dalam mengembangkan investasi pariwisata berbasis keberlanjutan di Lombok Timur mendapat perhatian langsung dari Kementerian Investasi/BKPM. Proyek pembangunan Eco Resort dengan sekitar 100 Eco Villa di kawasan Hutan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, diapresiasi sebagai langkah positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Delegasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Pembangunan/BKPM melakukan kunjungan lapangan pada Jumat (26/09/2025) sore. Rombongan diterima oleh jajaran manajemen PT ESL, di antaranya Komisaris I Gusti Putu Ekadana dan CEO John Higson. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan dialog panjang mengenai perkembangan proyek hingga tantangan yang dihadapi.

CEO PT ESL, John Higson, menjelaskan bahwa meski perusahaan telah berdiri sejak 10 tahun lalu, pembangunan fisik baru dimulai pada 2023. Proses awal proyek banyak terkendala oleh masalah pendudukan ilegal dan perusakan hutan, termasuk adanya puluhan sertifikat tanah bermasalah di kawasan izin ESL.

“Diperlukan beberapa tahun untuk melakukan restorasi lingkungan, membangun kamp konstruksi, serta menyiapkan berbagai infrastruktur dasar. Saat ini, kami sudah memiliki menara pengawas kebakaran, pusat pembibitan, area pengomposan, sistem pembuangan limbah, pos keamanan, hingga jalur akses dan pagar kawasan,” jelas John.

Selain itu, PT ESL juga telah membangun tiga unit akomodasi awal untuk arsitek dan mitra kerja, serta fokus pada penyelamatan dan rehabilitasi hutan lindung terakhir di pesisir selatan Lombok.

Saat ini perusahaan tengah mengaspal sekitar 3 kilometer jalan internal yang menghubungkan kawasan Eco Resort dengan Pink Beach. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan dengan teknologi geo-grid, sambil memberdayakan tenaga kerja lokal dan menggunakan alat berat sewaan dari masyarakat setempat.

“Selanjutnya kami akan membangun dermaga di Tanjung Ringgit yang sudah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” tambah John.

Delegasi Kementerian Investasi menyatakan apresiasi atas progres pembangunan yang dinilai serius dan berkomitmen. Dukungan juga diberikan agar pengembangan 100 Eco Villa dapat segera rampung, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar sekaligus memperkuat citra Lombok Timur sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Kantah Lotim Borong Dua Penghargaan di Peringatan HANTARU ke-65 Tingkat NTB

Hermanamrullah    September 24, 2025   

Kantah Lotim Borong Dua Penghargaan di Peringatan HANTARU ke-65 Tingkat NTB

ATR/BPN Lombok Timur

Okenews.net – Dalam rangka memperingati 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur turut serta dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2025 yang dilaksanakan di halaman Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Stanley, S.E., S.SiT., M.M., bertindak sebagai inspektur upacara, serta dihadiri oleh seluruh perwakilan Kantor Pertanahan se-Pulau Lombok. Kantah Lotim hadir dengan formasi lengkap, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur beserta Kasubbag Tata Usaha, para Kepala Seksi, dan perwakilan staf.

Tema HANTARU tahun ini, “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Astacita”, menjadi pengingat penting akan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan tanah dan penataan ruang demi masa depan Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam amanatnya, Kepala Kantor Wilayah membacakan sambutan resmi Menteri ATR/Kepala BPN yang menekankan bahwa HANTARU bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung digitalisasi layanan, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan agraria dan tata ruang benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi NTB menyerahkan penghargaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berprestasi di berbagai kategori. Pemberian nominasi ini menjadi wujud apresiasi atas kinerja, dedikasi, dan inovasi jajaran Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu:

Penghargaan sebagai Kantor dengan Strategi Komunikasi Terbaik

Penghargaan sebagai Kantor dengan Capaian Bidang Baru Terdaftar/Terpetakan PTSL Terbanyak Tahun 2025

Kedua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah Lotim, Baiq Linalwangi, S.H., yang hadir mewakili jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diraih serta memberikan pesan motivasi untuk seluruh jajaran.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kantah Lotim dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kami percaya bahwa pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan adalah kunci untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Kepala Kantor.

“Ke depan, Kantah Lotim akan terus mendukung digitalisasi layanan, memperkuat strategi komunikasi, serta memastikan seluruh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan optimal agar seluruh bidang tanah masyarakat dapat segera terdaftar dan terlindungi.”

Dengan capaian tersebut, Kantah Lotim meneguhkan komitmennya untuk terus mendukung program nasional pertanahan, memperkuat pelayanan publik yang profesional, serta mendorong inovasi demi terwujudnya “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Astacita” sebagaimana tema HANTARU 2025.

Lapas Selong Dorong Kreativitas Petugas Lewat Pelatihan Desain Produk Inovatif

Hermanamrullah    September 24, 2025   

Lapas Selong Dorong Kreativitas Petugas Lewat Pelatihan Desain Produk Inovatif

 

Lapas kelas IIB Selong

Okenews.net– Komitmen meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat. Salah satunya ditunjukkan oleh Lapas Kelas IIB Selong yang mengirim perwakilan petugas untuk mengikuti Pelatihan Desain dan Inovasi Produk Kreatif di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Selasa (23/09/2025).

Pelatihan yang digelar sejak pagi ini menjadi sarana bagi peserta untuk mempelajari beragam keterampilan, mulai dari teknik dasar desain produk, pemanfaatan teknologi sederhana, hingga strategi pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Materi yang disampaikan difokuskan pada cara menciptakan produk kreatif dengan nilai jual tinggi agar mampu bersaing di pasar.

Selain penyampaian materi, peserta juga diajak mengikuti praktik langsung pembuatan desain sederhana. Suasana diskusi yang interaktif memunculkan banyak gagasan segar yang dapat diterapkan di satuan kerja masing-masing, khususnya dalam mendukung pembinaan kemandirian WBP.

Kepala Lapas Selong, Ahmad Sihabudin, menyebutkan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk menambah wawasan dan keterampilan petugas. 

“Dengan kemampuan baru yang diperoleh, petugas diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk binaan agar tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi,” ungkapnya.

Kegiatan berjalan lancar dan disambut antusias para peserta. Ke depan, pelatihan semacam ini diharapkan mampu memperkuat peran petugas pemasyarakatan dalam membuka peluang pasar yang lebih luas bagi hasil karya WBP di Nusa Tenggara Barat.

ATR BPN Lotim Resmi Terapkan Layanan Peralihan Hak Tanah Elektronik, Pelayanan Lebih Cepat dan Transparan

Hermanamrullah    September 17, 2025   

ATR BPN Lotim Resmi Terapkan Layanan Peralihan Hak Tanah Elektronik, Pelayanan Lebih Cepat dan Transparan

 

ATR/BPN

Okenews.net- Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Timur resmi memulai implementasi Layanan Peralihan Hak atas Tanah secara Elektronik sebagai tindak lanjut dari peluncuran layanan serupa di lima kantor pertanahan lingkup Kanwil BPN Provinsi NTB pada Senin (15/09/2025).

Program ini diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dan menjadi tonggak penting transformasi digital dalam pelayanan pertanahan.

Peralihan hak elektronik bukan sekadar perubahan sistem, melainkan langkah strategis menuju pelayanan publik yang modern, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepala Kanwil BPN NTB menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses transformasi dari data konvensional ke digital. Untuk memastikan kelancaran, setiap kantor diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) melalui Surat Keputusan, sehingga pelaksanaan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Sebagai bagian dari hari pertama pelaksanaan, Kantah Lombok Timur menggelar pendampingan teknis bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta staf, petugas loket, serta pegawai Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh pihak memahami alur layanan elektronik, prosedur teknis, serta langkah antisipasi potensi kendala di lapangan.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Lombok Timur, Darmawan Wibowo, S.ST., menegaskan bahwa layanan ini merupakan bagian dari transformasi digital Kementerian ATR/BPN.

“Sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan merupakan permohonan peralihan hak. Dengan sistem elektronik, prosesnya terbukti dapat memangkas waktu penyelesaian hingga 50 persen, sehingga lebih mudah, cepat, dan efisien,” jelasnya.

Darmawan menambahkan, penerapan layanan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. “Ini sejalan dengan komitmen Kantor Pertanahan Lombok Timur untuk terus berinovasi menghadirkan pelayanan prima sesuai slogan kami, Batur Lotim Senang Memudahkan,” ujarnya.

Melalui Layanan Peralihan Hak Elektronik, masyarakat kini dapat mengurus proses peralihan hak atas tanah secara digital, tanpa harus melalui mekanisme manual yang memakan waktu lebih lama. Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi langkah nyata Kantah Lombok Timur dalam mendukung kebijakan transformasi digital Kementerian ATR/BPN, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Penataan Ruang Lombok Timur Tersendat, SDM Minim dan Anggaran Jadi Kendala

Hermanamrullah    September 15, 2025   

Penataan Ruang Lombok Timur Tersendat, SDM Minim dan Anggaran Jadi Kendala

Samsul Azwar, Kepala Bidang Tataruang (PUPR)

Okenews.net- Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menata ruang wilayahnya masih menemui berbagai hambatan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga lambatnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Timur, Samsul Anwar, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada minimnya tenaga ahli di bidang tata ruang. Saat ini, hanya ada satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut.

“Untuk melaksanakan tugas sebesar itu kami tidak mampu, karena di Lombok Timur kekurangan SDM tenaga ahli tata ruang dari PNS,” jelas Samsul, Senin (15/09/2025).

Keterbatasan ini membuat Pemkab harus menggandeng pihak ketiga atau konsultan profesional dalam penyusunan dan pembaruan tata ruang yang idealnya diperbarui setiap lima tahun. 

“Makanya kami bekerja sama dengan pihak ketiga agar perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli yang tepat,” tambahnya.

Selain masalah SDM, lambatnya proses penetapan RTRW juga dipicu keterbatasan anggaran. Samsul menegaskan bahwa anggapan Pemkab tidak serius dalam penyelesaian RTRW tidak sepenuhnya benar.

“Kesannya pemerintah tidak serius itu tidak pas, karena yang jadi hambatan utamanya adalah masalah anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Samsul menjelaskan bahwa proses penataan ruang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk wilayah yang masuk kawasan hutan atau Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), keputusan tetap berada di pemerintah pusat. 

“Kalau masuk wilayah kehutanan atau TNGR, daerah tidak punya kewenangan penuh,” ujarnya.

Lambatnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) RTRW juga disebabkan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan administratif. Di antaranya, penerbitan peraturan bupati tentang sanksi administratif serta harmonisasi rancangan Perda dengan Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi NTB.

Tenaga ahli profesional yang mendampingi proses ini, Dr. Ir. Maria Christina Endarwati, ST. MIUEM, menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara Pemkab dan pemerintah pusat. 

“Semua tahapan membutuhkan proses dan sangat bergantung pada kecepatan Pemkab Lombok Timur serta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),” jelasnya.

Untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan RTRW, khususnya di kawasan strategis seperti Sembalun dan Jerowaru, Pemkab Lombok Timur telah mengajukan permohonan bantuan teknis kepada pemerintah pusat.

“Karena kita tidak punya dana, kita minta bantuan teknis dari kementerian,” kata Samsul.

Bantuan teknis dari pusat diharapkan menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran daerah sekaligus mempercepat terwujudnya penataan ruang yang lebih optimal di Lombok Timur.

11 Ribu Lebih PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur Resmi Diakomodir, BKD Tegaskan Cek Data Terbaru

Hermanamrullah    September 15, 2025   

11 Ribu Lebih PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur Resmi Diakomodir, BKD Tegaskan Cek Data Terbaru

Kepala Badan Kepegawean Daerah, Yulian Ugi Lujianto

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan sebanyak 11.029 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi diakomodir dalam pengangkatan tahun ini. Jumlah besar tersebut mencakup peserta yang telah mengikuti tes PPPK tahap pertama dan kedua yang digelar secara nasional.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Timur, Yulian Ugik Saat, menyebut keputusan ini menjadi langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik. Ribuan tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian status akhirnya bisa bernapas lega setelah nama mereka tercantum dalam daftar pengumuman resmi.

“Jika ada perbedaan data antara saat pendaftaran dan pengumuman, acuan yang dipakai adalah pendidikan terakhir. Ini penting untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dokumen kepegawaian,” tegas Ugik melalui sambungan telepon, Senin (15/09/2025).

BKD juga menekankan, peserta yang mendapati perbedaan nama tidak perlu khawatir selama Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai. “Kalau nama berbeda, cukup disesuaikan dengan ijazah agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari,” tambahnya.

Meski demikian, BKD mengingatkan bagi peserta yang belum terakomodir dalam pengangkatan kali ini untuk tetap bersabar. Proses lanjutan masih menunggu arahan pemerintah pusat dan akan ditindaklanjuti setelah ada petunjuk teknis resmi.

Langkah pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga memberi kepastian karier bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

“Semoga ke depan semua bisa terakomodir. Saat ini kami bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunggu kebijakan selanjutnya dan akan berupaya melakukan yang terbaik bagi seluruh tenaga honorer,” pungkasnya.

HMI Selong Gelar Aksi Solidaritas, Serukan Demokrasi Santun

Hermanamrullah    Agustus 31, 2025   

HMI Selong Gelar Aksi Solidaritas, Serukan Demokrasi Santun

HMI Cabang Selong Lombok Timur

Okenews.net – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong menggelar aksi solidaritas pada Ahad malam (31/08/2025) sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kebangsaan yang dinilai semakin kompleks, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 20.00 WITA itu dilakukan secara simbolik dengan tujuan menyuarakan keresahan publik atas tata kelola birokrasi dan dinamika demokrasi yang kerap menimbulkan kegaduhan.

Ketua Umum HMI Cabang Selong, Muhammad Junaidi menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi kader umat dan bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kritik yang konstruktif sekaligus menawarkan solusi.

“Gerakan kami malam ini adalah bentuk bela sungkawa atas berbagai peristiwa akhir-akhir ini. Kami ingin menyampaikan keresahan itu secara tertib, santun, dan tetap berlandaskan aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa komitmen HMI ke depan adalah menjaga marwah gerakan agar tetap damai, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami bersepakat, gerakan kami bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi justru meneguhkan demokrasi yang sehat dan beradab,” tegas Junaidi.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan harapan kepada aparat kepolisian agar senantiasa hadir mengawal jalannya aksi-aksi mahasiswa ke depan sehingga tetap kondusif dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Haerul Warisin Bantah Pernyataan Lawan TNI, Tegaskan Itu Hoaks

Hermanamrullah    Agustus 31, 2025   

Haerul Warisin Bantah Pernyataan Lawan TNI, Tegaskan Itu Hoaks

Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin

Okenews.net– Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin meluruskan isu liar yang beredar di media sosial terkait pernyataan kontroversial yang dikaitkan dengan dirinya. Dalam unggahan yang tersebar, ia disebut pernah mengatakan kalimat provokatif, “Suruh saja mereka ribut, TNI saja saya lawan!”

Isu tersebut langsung menimbulkan kegaduhan publik. Namun, Bupati Haerul dengan tegas membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Itu hoaks, sama sekali tidak benar. Tidak mungkin saya sebagai pemimpin menantang rakyat sendiri, apalagi menentang institusi terhormat seperti TNI. Justru saya sangat menghormati TNI,” tegas Haerul, Minggu (31/08/2025).

Menurutnya, informasi yang tidak berdasar seperti itu hanya berpotensi memecah belah masyarakat. Ia menyayangkan beredarnya isu tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari pihak yang menyebarkan.

“Jelas sekali tidak ada yang mengonfirmasi ke saya. Itu murni asumsi sepihak,” tambahnya.

Bupati yang kerap disapa Bupati Iron ini juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, terutama di era derasnya arus media sosial. Ia mengingatkan agar warga tidak mudah terpancing dengan kabar yang belum jelas kebenarannya.

“Masyarakat harus jeli membaca berita. Jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” pesannya.

Di sisi lain, Haerul menegaskan bahwa pemerintahannya tetap fokus menjalankan program yang berpihak pada rakyat kecil. Salah satunya adalah rencana penghapusan pajak secara bertahap bagi masyarakat miskin.

“Masyarakat miskin tidak perlu bayar pajak agar bisa lebih sejahtera,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Bupati Haerul menegaskan komitmennya untuk selalu berada di tengah masyarakat, membangun Lombok Timur dengan pendekatan yang mengutamakan kebahagiaan rakyat.

“Saya akan terus bersama masyarakat, membangun daerah dengan tujuan membuat warga senang dan bahagia,” pungkasnya.

PBB Naik Gila-Gilaan, LK2T: Rakyat Bukan ATM Bupati!

Hermanamrullah    Agustus 15, 2025   

PBB Naik Gila-Gilaan, LK2T: Rakyat Bukan ATM Bupati!

Okenews.net –Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur menembakkan kritik keras terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 yang dinilai mencekik rakyat.

Data kajian LK2T membongkar fakta mencengangkan: pada salah satu objek pajak, nilai PBB yang sebelumnya stabil di Rp77.165 per tahun, mendadak melesat menjadi Rp248.101  naik lebih dari 300% tanpa alasan jelas. Kasus lain bahkan lebih parah, dari Rp22.198 langsung melonjak menjadi Rp202.011, alias hampir 900%.

“Lonjakan ini bukan sekadar salah hitung. Ini tanda kebijakan fiskal daerah sedang ngawur dan lepas kendali. Alasan ‘pembangunan’ tidak bisa dijadikan dalih untuk merampas daya beli rakyat,” tegas Direktur Eksekutif LK2T, Jumat (15/08/2025).

Menurut LK2T, ada empat cacat fatal dalam kebijakan ini:

1.Tanpa kajian dampak sosial-ekonomi sebelum menetapkan nilai baru.

2.Gelapnya formula NJOP, memicu kenaikan ekstrem.

3. Gagal komunikasi publik, warga hanya terima tagihan tanpa penjelasan.

4. Regresif dan timpang, rakyat kecil terjepit sementara pemilik modal bisa lolos.

LK2T memperingatkan Bupati Lombok Timur bahwa kebijakan ini berpotensi menumbangkan kepercayaan publik dan memicu perlawanan warga.

Desakan LK2T jelas: batalkan sementara kenaikan PBB 2024, lakukan audit terbuka NJOP, dan rancang kebijakan pajak yang berpihak pada kemampuan rakyat, bukan hanya kas daerah.

“Rakyat bukan mesin pencetak uang. Mereka berhak atas keadilan fiskal, transparansi, dan perlakuan manusiawi,” tutup Karomi, Ketua LK2T.