www.okenews.net: Lombok Timur
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lombok Timur. Tampilkan semua postingan

Jumat, 21 November 2025

     

149 Sertipikat Elektronik PTSL Resmi Diserahkan kepada Warga Desa Sambelia

ATR/BPN Lombok Timur
Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelayanan pertanahan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada Rabu (19/11/2025), sebanyak 149 sertipikat elektronik resmi diserahkan kepada masyarakat Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia.

Penyerahan ini merupakan bagian dari proses penerbitan 464 bidang tanah yang didaftarkan melalui PTSL 2025 di Desa Sambelia. Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Satgas Yuridis PTSL dan disaksikan oleh Panitia PTSL, Kepala Desa Sambelia beserta perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran seluruh pihak memperlihatkan kuatnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong percepatan reforma agraria yang berkeadilan di Kabupaten Lombok Timur.

Kasi Pendapatan dan Pendaftaran ATR/BPN Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, termasuk memperluas cakupan pendaftaran tanah secara sistematis. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban administrasi sekaligus memberi kepastian hukum dan pemerataan akses hak atas tanah bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Timur.

Kamis, 13 November 2025

     

Program PTSL 2025 Lotim, Warga Lenek Lauk Terima 154 Sertipikat Elektronik

ATR/BPN Lombok Timur

Okenews.net — Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur terus mempercepat realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Melalui Satgas Yuridis dan Panitia PTSL, kegiatan penyerahan 154 sertipikat elektronik dilaksanakan di Desa Lenek Lauk, Kecamatan Lenek, Rabu (12/11/2025).


Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Lenek Lauk dan disambut antusias oleh masyarakat penerima sertipikat. Dalam program PTSL tahun 2025, sebanyak 426 bidang tanah di desa tersebut berhasil disertipikatkan. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, disaksikan oleh Kepala Desa Lenek Lauk beserta jajaran perangkat desa, Panitia PTSL, serta Satgas Yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.


Peluncuran sertipikat elektronik ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi layanan pertanahan. Sistem digital ini menghadirkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan aman, karena data bidang tanah tersimpan secara digital dalam Sistem Pertanahan Nasional, memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.


Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur menyampaikan bahwa penerapan sertipikat elektronik merupakan langkah nyata menuju transformasi digital di sektor agraria, sekaligus mempercepat pelayanan publik di bidang pertanahan.


“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya legalisasi aset tanah dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Lombok Timur,” ujarnya.

 

Selasa, 11 November 2025

     

Pangan Masyarakat Aman, Lombok Timur Perkuat Kerja Sama dengan Bapanas

Pemda Lombok Timur bersama Bapenas
Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat tetap aman dan stabil. Komitmen ini ditegaskan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (10/11/2025) di Jakarta.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan Bapanas, khususnya dalam sinkronisasi kebijakan nasional di sektor pangan agar sejalan dengan kebutuhan dan potensi daerah.


Bupati Haerul menegaskan, Pemkab Lombok Timur siap berperan aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional Presiden. Program tersebut diyakini akan berdampak langsung pada kebutuhan dan distribusi pangan di daerah.


“Pemda Lombok Timur ingin mengambil peran aktif melalui kolaborasi program bersama Bapanas untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah. Dengan sinergi yang kuat, kebutuhan pangan masyarakat dan pelaksanaan program nasional dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Bupati.


Selain fokus pada ketersediaan pangan, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan keamanan dan pengawasan pangan di daerah. Ia berharap sinergisitas antara Pemkab dan Bapanas dapat diwujudkan melalui berbagai program strategis yang mendukung stabilitas pangan di Lombok Timur.


“Kita ingin pangan di Lombok Timur tetap stabil dan mencukupi kebutuhan semua masyarakat,” tegasnya.


Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemkab Lombok Timur dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program prioritas nasional di bidang pangan.

     

Bupati Lotim Soroti Lahan Mangkrak, Siap Ambil Langkah Tegas

Pemda Lombok Timur

Okenews.net– Keberadaan lahan yang dibiarkan mangkrak oleh sejumlah perusahaan pemegang izin sejak puluhan tahun lalu menjadi perhatian serius Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Isu tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungannya ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (10/11/2025).

Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas dan sesuai peraturan terhadap lahan yang dibiarkan mangkrak oleh pemilik izin pengelolaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tegas tersebut harus didukung pemahaman regulasi yang tepat agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Kita perlu memahami regulasinya agar bisa memberikan kebijakan yang tepat terkait permasalahan agraria di daerah,” jelasnya.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah mengamankan lahan yang tidak dimanfaatkan oleh penerima izin serta melindungi kawasan pertanian pangan dari ancaman alih fungsi lahan.

Kunjungan tersebut juga menjadi ajang sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai persoalan agraria di Lombok Timur.

Selain persoalan lahan mangkrak, Bupati Haerul Warisin yang didampingi Sekda H. Muhammad Juaini Taofik turut membahas perkembangan wilayah Kecamatan Sembalun dan Jerowaru yang dinilai memerlukan rencana detail tata ruang (RDTR). Hal serupa juga disorot untuk kawasan pulau-pulau kecil di wilayah utara Lombok Timur yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan.

Senin, 10 November 2025

     

Wabup Edwin Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Juang Pahlawan dengan Karya Nyata

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati, Senin (10/11/2025). Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, bertindak sebagai Inspektur Upacara.
 Peringatan tahun ini mengusung tema “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”


Dalam amanatnya, Wabup Edwin mengajak seluruh peserta upacara untuk mengenang sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi masa depan bangsa.


“Perjuangan para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, tetapi lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” ujarnya.


Menyampaikan pesan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wabup menuturkan bahwa ada tiga hal yang dapat diteladani dari para pahlawan bangsa, yakni kesabaran, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta visi jauh ke depan.


Ia menegaskan, kemerdekaan tidak diraih secara instan, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Para pahlawan, katanya, berjuang bukan untuk jabatan atau imbalan, tetapi untuk kemaslahatan rakyat.


“Kehormatan sejati para pahlawan terletak pada manfaat yang mereka tinggalkan, bukan pada posisi yang dimiliki,” tegasnya.


Lebih lanjut, Wabup Edwin menyampaikan bahwa perjuangan para pahlawan merupakan doa dan pengabdian tanpa henti bagi kemanusiaan. Semangat inilah yang menjadi modal dasar generasi masa kini untuk melanjutkan cita-cita luhur bangsa.


“Kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, tetapi dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama: membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tak ada anak bangsa tertinggal dari arus kemajuan,” ujarnya.


Ia menambahkan, semangat itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup penguatan ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, penegakan keadilan sosial, serta pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya.


Menutup amanatnya, Wabup mengajak seluruh peserta untuk menjaga semangat juang para pahlawan dengan tindakan nyata.


“Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam,” pungkasnya.

     

Dalam 100 Hari, BAZNAS Lotim Salurkan Rp 5,2 Miliar ke 10 Ribu Penerima Manfaat

Baznas Lombok Timur

Okenews.net — Momentum Hari Pahlawan Nasional tahun ini menjadi bukti nyata semangat kepahlawanan di era modern. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat capaian luar biasa dengan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 5.216.245.674 atau Rp 5,2 miliar kepada 10.434 Mustahik hanya dalam waktu 100 hari kerja, terhitung sejak 18 Juli hingga 31 Oktober 2025.


Capaian ini menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan masa kini dapat diwujudkan melalui aksi sosial dan pemberdayaan umat, bukan sekadar perjuangan fisik.

Dari total dana yang disalurkan, Bidang Kemanusiaan menjadi yang tertinggi dengan porsi 41,67%, mencerminkan tingginya kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak. Adapun distribusi dana lainnya meliputi:


Pendidikan: 21,38%

Dakwah & Advokasi: 20,67%

Kesehatan: 9,11%

Ekonomi: 7,17%, yang difokuskan pada penguatan ekonomi umat.


Ketua BAZNAS Lotim, H. Muhammad Kamli, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Muzakki yang telah menyalurkan amanahnya melalui lembaga tersebut.


“Setiap langkah kami adalah wujud cinta dan kepedulian yang Anda titipkan. Kebaikan tak berhenti di seratus hari — kami akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi para mustahik,” ujarnya, Senin (10/11/2025).


Ia menegaskan, BAZNAS Lotim akan terus berpegang teguh pada prinsip 8 Asnaf sesuai Al-Qur’an serta menjunjung tinggi transparansi dalam setiap proses pengelolaan dana umat.


Komitmen tersebut sejalan dengan visi BAZNAS Lotim menjadi lembaga yang SMART (Santun, Mapan, Amanah, Responsif, dan Transparan). Tujuannya jelas: mendorong mustahik menjadi muzakki sebagai bentuk keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.


“Dari zakat yang Anda tunaikan, lahirlah kekuatan untuk bangkit — satu keluarga, satu harapan, satu Lombok Timur. Mari terus bersama menebar keberkahan,” tutup H. Muhammad.

Sabtu, 08 November 2025

     

Wabup Edwin Apresiasi Desa Sakra Selatan: Pemerintah Harus Hadir Dekat dengan Pelayanan

Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya

Okenews.net - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Sakra Selatan yang berinisiatif membangun lapangan dan pasar desa sebagai bagian dari penataan dan perencanaan pembangunan yang baik.

Menurutnya, pasar menjadi pusat pergerakan ekonomi, sementara lapangan berfungsi sebagai pusat aktivitas dan silaturahmi masyarakat. “Inisiatif membangun lapangan berhadapan dengan desa patut kita apresiasi. Pasar juga demikian, karena menjadi pusat ekonomi. Tentu ini layout yang bagus, Pak Kades,” ujar Wabup Edwin saat menghadiri Event Budaya Betanduran Gumi Paer di Lapangan Desa Sakra Selatan, Sabtu (08/11/2025).

Kegiatan bertema Pandik Daus, Janjam Jalung, Popot Purak ini digelar dalam rangka peringatan 15 tahun berdirinya Desa Sakra Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wabup berharap kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang kebudayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan, kehadiran pemerintah dalam acara seperti ini bisa sekaligus membawa pelayanan administrasi kependudukan, PBB, dan lain-lain agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung,” harapnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan, sementara Pemda akan terus mendukung melalui pengelolaan pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Kepala Desa Sakra Selatan, Lalu Burhan, menjelaskan bahwa kegiatan yang diisi dengan jalan santai dan berbagai hiburan rakyat ini merupakan perayaan hari jadi pertama yang diselenggarakan sejak berdirinya desa 15 tahun lalu. Ia juga menyampaikan rencana pemanfaatan sebagian tanah pecatu desa untuk pembangunan lapangan dan pasar desa sebagai penunjang kemajuan wilayah.

Event budaya tersebut turut dihadiri oleh Direktur RSUD dr. R. Soedjono, perwakilan PMI Lombok Timur yang membuka stan donor darah, serta sejumlah sponsor dari pihak swasta. Antusiasme masyarakat tampak tinggi, terutama saat menunggu pengundian doorprize usai kegiatan jalan santai.

Jumat, 07 November 2025

     

Amrullah: Pemkab Lombok Timur Lalai, Pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 Molor

Anggota DPRD Lombok Timur

Okenews.net - DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merancang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.

Anggota DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah menyoroti lambannya eksekutif menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS tersebut.

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, keterlambatan penyerahan rancangan KUA-PPAS bukan sekadar persoalan teknis dalam siklus penyusunan APBD. 

Tetapi merupakan cermin dari lemahnya disiplin perencanaan dan koordinasi di tubuh TAPD. 

"Keterlambatan ini bukan hanya menunjukkan kelalaian administratif, tetapi juga mencerminkan kegagalan TAPD dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel," kata Amrullah kepada awak media pada jumat (07/11/2025).

Ia menjelaskan, merujuk kepada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2026 poin (g) bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD paling lambat Minggu II bulan Agustus.

Baru selanjutnya diserahkan dok Rancangan Perda APBD paling lambat minggu ke II bulan September bagi daerah yang  menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Artinya, penyampaian rancangan KUA-PPAS, Rancangan Perda APBD oleh kepala daerah kepada DPRD memiliki jadwal yang ketat dan tidak bisa diabaikan.

Selanjutnya, dokumen ini menjadi landasan utama bagi DPRD dalam membahas dan menyepakati arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, keterlambatan penyampaian KUA-PPAS akan menimbulkan efek domino terhadap seluruh tahapan penyusunan APBD.

"Secara teknis, keterlambatan tersebut menyebabkan molornya pembahasan RAPBD, dan pada akhirnya berpotensi menggagalkan penetapan APBD tepat waktu. Jika hingga akhir November dokumen APBD belum di sahkan maka akan ada sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang, papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur itu.

Konsekuensinya, kata Amrullah sangat besar. Program strategis, belanja pembangunan, hingga pelayanan publik akan tertunda. 

Masyarakat pun menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelalaian birokrasi ini.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, keterlambatan KUA-PPAS mengindikasikan lemahnya koordinasi antara TAPD dan perangkat daerah lainnya. 

"TAPD seharusnya berfungsi sebagai motor penggerak perencanaan anggaran, memastikan bahwa setiap SKPD menyerahkan dokumen perencanaan sesuai jadwal, dan seluruh proses berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Ketika TAPD gagal melaksanakan tugas tersebut, artinya ada persoalan mendasar pada manajemen internal baik dalam hal perencanaan, komunikasi, maupun pengendalian waktu.

Lebih jauh lagi, keterlambatan penyerahan KUA-PPAS juga memiliki implikasi politik. DPRD sebagai lembaga legislatif berhak menilai bahwa pemerintah daerah tidak serius menjalankan amanat undang-undang. 

Hal ini dapat memicu ketegangan antara eksekutif dan legislatif, menghambat proses pembahasan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah.

"Fakta bahwa KUA-PPAS terlambat diserahkan menjadi bukti bahwa TAPD tidak menjalankan peran strategisnya dengan optimal. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterlambatan semacam ini tidak dapat dianggap sepele," beber Amrullah.

Menurutnya, fakta ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, yang pada akhirnya merugikan daerah sendiri.

Keterlambatan bukan hanya soal waktu, melainkan soal kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas. 

"Karena itu, disiplin waktu dalam penyusunan dan penyerahan KUA-PPAS sejatinya adalah ukuran nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dengan profesional dan berorientasi pada hasil," jelasnya.

"Jika hal ini terus terulang, maka publik berhak menyebut: keterlambatan KUA-PPAS adalah bukti nyata TAPD lalai menjalankan amanahnya," sambungnya.

Kamis, 06 November 2025

     

Bupati Haerul Warisin Tekankan Disiplin dan Pelayanan Prima. ASN Harus Jadi Teladan di Masyarakat

Bupati Lombok Timur, H. Hairul Warisin

Okenews.net — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan pentingnya disiplin dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pesan tersebut ia sampaikan dalam arahannya kepada para pejabat eselon II, III, lurah, dan kepala UPT di Pendopo Bupati, Kamis (06/11/2025).

Dalam arahan berdurasi sekitar 30 menit itu, Bupati Haerul merangkum tiga poin utama yang menjadi pedoman bagi ASN Lombok Timur untuk membangun citra pemerintah yang melayani dan dekat dengan masyarakat.

“Bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang handal, yang baik, dan menjadi citra yang baik di masyarakat,” tegasnya.

Bupati menekankan bahwa disiplin tidak hanya soal kehadiran dan jam kerja, tetapi juga disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi jabatan.

“Tidak hanya absen hadir, absen pulang, tapi bagaimana disiplin bapak-ibu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugas di kantor,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman terhadap tugas dan fungsi ASN tidak boleh berhenti di internal kantor semata, melainkan juga harus terhubung dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk membuka akses program dan pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah.

“Jadi bukan hanya sekadar mengerjakan apa yang ada di APBD itu saja,” tambah Bupati.

Bupati Haerul juga mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk aktif memberikan masukan dan gagasan dalam mendukung visi-misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar program dan anggaran nasional bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti masih adanya petugas pelayanan publik yang belum bersikap ramah terhadap masyarakat.

“Padahal mereka bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa semua program pemerintah daerah sejatinya diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.

Bupati juga mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan empat koperasi merah putih sebagai contoh bagi koperasi lainnya, yaitu di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Desa Montong Baan, dan Jerowaru.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG.
Pemda Lombok Timur juga berencana mengusulkan daerah kategori 3T agar bisa ikut menerima manfaat program MBG, meskipun jumlah penerima di wilayah tersebut masih terbatas.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengingatkan pentingnya resiliensi pelayanan publik di tengah perubahan pola transfer keuangan daerah dan desa. Ia menekankan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antara program kementerian/lembaga dengan program daerah menjadi hal mutlak di tengah dinamika fiskal saat ini.

Sekda juga menguraikan tahapan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pejabat daerah dalam mengelola program dan anggaran agar lebih selaras dengan kebijakan nasional.


Rabu, 05 November 2025

     

Wabup Edwin Tekankan Pentingnya Keuangan Berkelanjutan Hadapi Dinamika Fiskal Daerah

Wabub Lotim

Okenews.net – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya sinergi dan penerapan program keuangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal daerah yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wabup saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran direksi, manajemen, dan karyawan PT Selaparang Finansial di Aula lantai II kantor perusahaan tersebut, Rabu (5/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Wabup menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan mencatat kesan positif terhadap suasana kerja di lingkungan PT Selaparang Finansial. Didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wabup berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang terbuka untuk memperoleh masukan yang jernih dan berbasis data akurat, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat bagi daerah.

Wabup juga menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang dinilainya akan cukup berat. Ia menyebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diproyeksikan mengalami pemotongan hingga Rp329 miliar. Meski sebagian dana tersebut dikembalikan dalam bentuk program Instruksi Presiden (Inpres) seperti revitalisasi sekolah dan proyek lainnya, situasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai 15 persen dari total APBD.

Kepada manajemen PT Selaparang Finansial, Wabup berpesan agar mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus utama dalam penyaluran pembiayaan dan investasi di tahun 2026.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan target yang telah ditetapkan.

“Masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk memaksimalkan target kami di tahun 2025. Dengan sisa waktu yang ada, kami akan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi, menyambut baik arahan Wabup tersebut. Ia menilai pandangan itu menjadi pedoman penting dalam menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan berperan aktif dalam kegiatan sosial serta program lingkungan.

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi PT Selaparang Finansial untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang pembiayaan berkelanjutan dan dukungan terhadap target pembangunan Lombok Timur.


Selasa, 04 November 2025

     

Cetak Wirausaha Muda, Lombok Timur Dukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pembukaan Pelatihan Kewirausahaan 

Okenew.net – Sebanyak 100 pemuda dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Timur mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin Ekstrem yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur.


Kegiatan bertema “Wirausaha Muda Mandiri Indonesia Tangguh: Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Sumber Daya Lokal” ini berlangsung pada Selasa (04/11/2025) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.


Pelatihan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha para pemuda sesuai dengan minat, bakat, dan potensi lokal yang dimiliki Lombok Timur.


Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang hadir membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas program unggulan Kemenpora yang dilaksanakan di Lombok Timur, salah satu dari delapan kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai lokasi pelatihan.


“Kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Lombok Timur untuk melahirkan 20.000 wirausaha baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektoral, lintas kementerian, dan lintas lembaga menjadi kunci agar upaya ini berhasil,” ujar Wabup Edwin.


Ia menambahkan, pelatihan kewirausahaan ini bisa menjadi pilot project dan tidak menutup kemungkinan akan direplikasi melalui program daerah, seperti di Loka Latihan Kerja Selong.


Kepada para peserta, Wabup memberikan motivasi agar tidak minder disebut miskin ekstrem. Ia berharap para pemuda mengikuti pelatihan dengan serius, menyerap ilmu dari para narasumber, dan meneladani kisah sukses wirausaha muda yang hadir membagikan pengalaman.


Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI Yohan menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan pemuda.


“Melalui pelatihan ini, para pemuda berusia 16–30 tahun yang masuk kategori miskin ekstrem dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu melahirkan ide kreatif, inovasi, serta membuka lapangan kerja berbasis potensi lokal,” jelasnya.


Pelatihan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Manager Mikro Bank BRI Cabang Selong yang membahas akses permodalan, wirausaha muda lokal sukses, serta Founder Rumah SDM Indonesia yang memaparkan strategi pengembangan diri dan bisnis berkelanjutan.


Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan dan pembuka lapangan kerja baru di daerahnya.


Saat ini tercatat lebih dari 15.000 kepala keluarga di Lombok Timur masih tergolong miskin ekstrem. Secara nasional, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,5 persen pada tahun 2026 mendatang.



Senin, 03 November 2025

     

Sekda Lotim Tegaskan Langkah Cepat Tingkatkan PAD, Denda PBB 2014–2023 Dihapus

Skertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

Okenews.net – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur semakin serius memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan perlunya langkah cepat dan efektif dalam mempercepat realisasi penerimaan PBB yang hingga saat ini baru mencapai sekitar 60 persen.


Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin rapat koordinasi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (Opjar) yang digelar pada Senin (03/11/2025) di ruang rapat Bupati Lombok Timur. Dalam arahannya, Sekda menyoroti pentingnya upaya penertiban tunggakan pajak untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Ia memaparkan bahwa dari total APBD Lombok Timur sebesar Rp 3,4 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar Rp 523 miliar atau 12,6 persen. “Artinya, struktur keuangan daerah kita masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Karena itu, peningkatan PAD harus menjadi fokus bersama,” tegasnya.


Sebagai langkah strategis sekaligus kebijakan afirmatif untuk meringankan beban masyarakat, Pemkab Lombok Timur melalui keputusan Bupati menetapkan pembebasan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB dari tahun 2014 hingga 2023. 


“Untuk tahun 2025, wajib pajak hanya perlu membayar pokoknya saja tanpa dikenakan denda,” jelas Sekda.


Selain penagihan piutang pajak, Sekda juga menginstruksikan Tim Opjar dan para camat untuk lebih kreatif dalam edukasi dan sosialisasi pajak daerah. Ia mendorong pemanfaatan media promosi seperti baliho, spanduk, dan saluran digital untuk menyampaikan pesan yang menyejukkan sekaligus mengedukasi masyarakat.


Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Bapenda Lombok Timur, para camat se-Kabupaten Lombok Timur, dan Tim Opjar. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kecamatan dalam mencapai target PAD tahun 2025.

Jumat, 31 Oktober 2025

     

Dua Lokasi Diusulkan, Pembangunan SMA Garuda Tunggu Hasil Kajian

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin 

Okenews.net– Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diwujudkan melalui usulan dua lokasi untuk pembangunan SMA Unggul Garuda. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin pada Jumat (31/10/2025) memimpin langsung peninjauan dua lokasi usulan, masing-masing di Lemor dan Gunung Malang. Setelah peninjauan, dilanjutkan dengan diskusi bersama tim dari Kementerian Pendidikan, di Ruang Kerja Bupati.


Bupati menegaskan komitmen penuh Pemda untuk mendukung proyek pendidikan nasional tersebut.


“Keputusan ada di pusat. Yang jelas kita sudah usulkan dua lokasi. Menurut saya, ini lokasi sangat menarik. Ada sisi positif dan negatif yang perlu kita sempurnakan,” ujar Bupati.


Sementara itu, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Lombok Timur.


“Kami memang mencari lokasi di kawasan Indonesia Timur. Salah satu daerah yang belum memiliki Sekolah Garuda adalah Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kami berterima kasih atas usulan Bupati,” ungkapnya.


Najib menyebutkan, pemilihan lokasi di Lombok Timur menjadi “selection headache” atau pilihan sulit, karena keduanya sama-sama strategis dan memenuhi sebagian besar kriteria. Syarat utama yang dipertimbangkan adalah ketersediaan lahan minimal 20 hektar, dengan akses jalan dan infrastruktur pendukung memadai.


“Yang terpenting adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Jika semua proses mendapat dukungan yang baik, pembangunan bisa berjalan lancar dan cepat,” tambahnya.


Dirjen juga menargetkan, jika seluruh proses kajian berjalan sesuai rencana, pembangunan SMA Unggul Garuda akan dimulai tahun 2026, dan tahun 2027 sudah bisa menerima peserta didik baru.


“Untuk 2025 ada empat lokasi yang dibangun, dan tahun 2026 kami rencanakan tambahan, salah satunya di NTB, di Lombok Timur,” jelasnya.


Sementara itu, Muhamad Fajar Subkhan dari Politeknik Negeri Malang yang tergabung dalam tim penilai, menjelaskan bahwa kajian kelayakan meliputi legalitas lahan dan aspek teknis di lapangan.


“Kami memastikan tanahnya clear and clean, baik dari sisi legalitas maupun teknis. Idealnya, lokasi sudah siap bangun dengan dukungan sarana dasar seperti listrik dan air, karena sekolah ini akan berbasis asrama,” pungkasnya.

Kamis, 30 Oktober 2025

     

Wabup Dorong FKDM Jadi Garda Terdepan Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Okenews.net– Sebanyak 239 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lombok Timur mengikuti kegiatan pembekalan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (30/10/2025).


Acara yang melibatkan perwakilan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan se-Lombok Timur tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya.


Dalam sambutannya, Wabup Edwin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi seluruh anggota FKDM yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


“Kami ucapkan terima kasih atas peran Bapak dan Ibu sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyerap isu-isu di lapangan untuk menjaga stabilitas daerah,” ungkapnya.


Wabup menegaskan kembali peran penting FKDM dalam mendeteksi dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di bidang sosial kemasyarakatan. Menurutnya, informasi yang dikumpulkan dari masyarakat perlu dikoordinasikan secara tepat agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah yang efektif.

Ia juga menekankan pentingnya akurasi dan keseimbangan informasi dalam setiap laporan yang disampaikan FKDM kepada pemerintah daerah.


“Kami berharap seluruh anggota dapat mengikuti pembekalan ini dengan serius, agar hasilnya dapat memperkuat kinerja dan sinergi dalam menjaga ketenteraman masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lombok Timur, Mustafa, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, serta pemahaman utuh anggota FKDM terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan.


“Melalui pembekalan dan pelatihan ini, kami ingin memperkuat jaringan komunikasi antara pemerintah daerah dengan FKDM agar tercipta stabilitas keamanan yang kondusif di Lombok Timur,” jelasnya.


Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pelatihan intensif guna memperdalam kompetensi anggota dalam melakukan deteksi dan pelaporan dini. Pemerintah daerah berharap, melalui peningkatan kapasitas ini, FKDM dapat berperan sebagai sistem peringatan dini yang efektif, akurat, dan responsif terhadap berbagai potensi gangguan di masyarakat.

Rabu, 29 Oktober 2025

     

Kolaborasi Lawan Kemiskinan Ekstrem di Lombok Timur

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net– Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi kepada Islamic Relief atas kolaborasi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Timur. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri dan memanfaatkan berbagai program bantuan yang datang agar benar-benar berdampak dan berkelanjutan.


Hal tersebut disampaikan Wabup saat menerima kunjungan Islamic Relief (IR) di Desa Puncak Jeringo pada Rabu (29/10/2025).


Dijelaskan Wabup, dari total sekitar 1,4 juta jiwa penduduk Lombok Timur, terdapat 145 ribu jiwa yang masuk dalam klaster miskin atau desil 1. Karena itu, Pemerintah Daerah terus memfokuskan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.


“Kami berterima kasih kepada Islamic Relief yang telah memilih Lombok Timur sebagai lokasi program. Semoga kolaborasi ini menjadi pionir dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujar Wabup.


Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendampingan dalam setiap program bantuan agar tidak berhenti pada penyaluran semata.


“Program ini luar biasa, terutama dari sisi pendampingan. Kalau sekadar menyalurkan bantuan kita sudah sering, tapi sering kali bantuannya tidak berbekas. Dengan adanya pendampingan, saya kira ini menjadi kunci penting keberhasilan program,” tegasnya.


Wabup berharap program tersebut mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem menuju kehidupan yang lebih sejahtera, dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama.


“Ke depan kami berharap bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk memperluas jangkauan program pengentasan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.


Program ini menjadi terobosan baru dengan pendekatan graduasi, yang menggabungkan tiga prinsip utama: pemberdayaan, pendampingan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, bahkan menekan tingkat kemiskinan nasional hingga 0,5%, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Selasa, 28 Oktober 2025

     

Bupati Sidak Pastikan Pelayanan Publik di Lombok Timur Berjalan Optimal

Inspeksi Mendadak, Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang optimal, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas layanan pada Selasa (28/10/2025). Tiga lokasi yang menjadi sasaran kunjungan yakni RSUD Lombok Timur, PT Selaparang Finansial, dan SMPN 2 Labuhan Haji.


Kunjungan diawali di RSUD Lombok Timur, di mana Bupati ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan maksimal. Ia berinteraksi langsung dengan petugas medis dan pasien, baik di Poliklinik rawat jalan maupun ruang rawat inap, sekaligus memberikan semangat kepada para pasien agar segera pulih.


Selain mengecek pelayanan, kunjungan ini juga terkait dengan rencana pengalihan pengelolaan RSUD yang awalnya dibangun dari dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) masyarakat Lombok Timur. Nantinya, Baznas RI akan melengkapi rumah sakit tersebut dengan peralatan kesehatan baru, sementara peralatan yang saat ini tersedia akan dialihkan untuk mendukung operasional RSUD Masbagik.


“Alat-alat yang ada kami sepakati untuk dipindahkan ke Masbagik,” jelas Bupati. “Kami ingin memastikan kondisi dan kelengkapan alat kesehatan yang kita miliki,” tambahnya.


Bupati juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan dan fasilitas yang telah berjalan dengan baik di rumah sakit tersebut.

Di PT Selaparang Finansial, Bupati meninjau perkembangan aset perusahaan serta memastikan peran aktifnya dalam mendukung pelaku UMKM. Ia mengaku puas karena banyak UMKM yang telah terbantu melalui pembiayaan dari lembaga keuangan daerah itu.


“Ternyata sudah banyak UMKM yang dilayani,” ujarnya. “Kontraktor pelaksana pekerjaan juga bisa mengakses permodalan melalui PT Selaparang Finansial dengan bunga yang bersaing,” tegasnya.


Sidak diakhiri dengan kunjungan ke SMPN 2 Labuhan Haji bersama Camat Labuhan Haji. Di sana, Bupati menilai layanan pendidikan berjalan baik dan tertib. Ia juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan harapan menu yang disajikan menggunakan bahan pangan lokal dan tetap memenuhi standar gizi yang ditetapkan.


“Gunakan bahan lokal dengan cita rasa lokal, tapi pastikan gizinya sesuai standar,” pesan Bupati.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi