Hearing, DPRD Lotim Minta Realisasikan Pembangunan RS Masbagik

Redaksi    Maret 07, 2022   

Hearing, DPRD Lotim Minta Realisasikan Pembangunan RS Masbagik

Okenews.net - Komisi II DPRD Lombok Timur menerima kedatangan masyarakat Masbagik yang tergabung dalam Forum Masbagik Bersatu (Formabes) di kantor DPRD Lotim,Senin (07/03/2022).

Wakil Ketua DPRD Lotim, Badran Achsyid bersama Ketua Komisi II M Waes Al Qorni bersama anggota menerima kedatangan masyarakat Masbagik tersebut. Termasuk Kepala Dinas Kesehatan Lotim H Parhurrahman.

Kedatangan masyarakat Masbagik itu guna menagih janji Bupati Lotim mengenai pembangunan rumah sakit tipe D di Masbagik yang sampai saat ini belum ada realisasinya.

Wakil Ketua DPRD Lotim M. Badran Achsyid meminta agar pembangunan rumah sakit tipe D di Masbagik tersebut harus jelas regulasinya. Dengan tujuan agar tidak ada persoalan di kemudian hari.

"Pembangunan rumah sakit itu harus jelas. Begitu juga rekomendasi dan SK Bupati agar dilanjutkan dalam pembahasan TAPD nanti," tegasnya.

Sementara Waes Al Qorni meminta agar pihak yang hadir dalam hearing itu untuk terbuka dan transparan seperti pemerintah daerah untuk segera mengakomodir tuntutan masyarakat tentang pembangunan rumah sakit.

"Harusnya pemerintah daerah segera mengakomodir apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat mengenai pembangunan rumah sakit tipe D di Masbagik," terangnya.

Ketua Forum Masbagik Bersatu, Bayu Ade Putra mengatakan kedatangannya untuk menyampaikan keluhan masyarakat Masbagik yang mempertanyakan pembangunan rumah sakit tipe D yang direncanakan pemerintah. 

"Kami inginkan Pemkab Lotim jangan hanya memberikan janji. Tapi realisasi yang harus secepatnya dijalankan agar masyarakat tidak bertanya seperti ini," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Lotim Pathurrahman menegaskan, Pemkab Lotim sudah mengalokasikan anggaran untuk rencana peningkatan status Puskesmas Masbagik menjadi rumah sakit tipe D sebesar Rp 750 juta bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk peralihan status Puskemas Masbagik baru menjadi rumah sakit tipe D berkisar antara Rp 20-an juta. 

"Kita sudah siapkan anggaran Rp 750 juta. Tapi anggaran yang dibutuhkan  Rp 20 s,d 25 Milyar untuk peralihannya dari puskesmas menjadi rumah sakit tipe D," tutupnya.

Dewan Minta Harga Sewa Aset Pemerintah Dihitung Ulang

Redaksi    Maret 07, 2022   

Dewan Minta Harga Sewa Aset Pemerintah Dihitung Ulang

Okenews.net - Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah Ihwan Sutrisno meminta harga sewa aset lahan dan penggunaan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dihitung ulang. Karena nilai sewa tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan jika itu dipertahankan maka pendapatan asli daerah (PAD) akan jalan di tempat.

Ia mencontohkan, seperti halnya aset lahan pertanian di Desa Beber Kecamatan Batukliang luasnya mencapai 10 hektare dan lahan itu disewa oleh pihak ketiga nilainya sebesar Rp23 juta per tahun. "Idealnya, harga sewa sebesar Rp 10 juta per hektare dalam satu tahun atau sebesar Rp 100 juta per-tahun," katanya, Senin (7/3/2022).

Begitupula harga sewa sederetan toko dan rumah toko (ruko) di pusat pertokoan Praya dan tempat-tempat lain yang tersebar di 12 Kecamatan. Pihaknya mengaku, telah melacak dan mencari tahu aset-aset yang dimaksud, sekarang tinggal pemerintah segera bersikap, baik lewat kebijakan maupun regulasi.

"Dalam hal ini, yang bertanggungjawab yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Loteng," ujarnya. Jika BPKAD tidak segera bersikap, pihaknya curiga pemerintah telah main mata.

"Jadi, tahun ini harus ada perubahan bagaimanapun caranya, tolong ini diperhatikan dinas terkait yang merasa mengelola aset," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Loteng Muslihin meminta, aset bergerak maupun tidak bergerak harus dioptimalkan. "Aset ini harus menghasilkan PAD yang besar dan jika tidak maka lebih baik dihapus atau dijual saja," ungkapnya.

Daripada, kata Muslihin, Pemkab setiap tahunnya menyediakan anggaran pemeliharaan atau perbaikan. "PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi juga harus ditingkatkan," ucapnya.

Ditekankan, tahun anggaran 2022 ini, PAD di Loteng harus naik berlipat-lipat, mengingat sebentar lagi menjadi tuan rumah MotoGP di sirkuit Mandalika. Jika itu terwujud, maka pembangunan daerah berjalan sesuai target dan warga semakin sejahtera.

13 Desa Lotim Dinobatkan Sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Redaksi    Maret 07, 2022   

13 Desa Lotim Dinobatkan Sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Penandatanganan komitmen bersama 13 desa ramah perempuan dan peduli anak

Okenews.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga menobatkan sebanyak 13 desa di Lombok Timur menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak.

Di antaranya ‎Desa Labuhan Lombok, Terara, Montong Betok, Lenek Kalibambang, Loyok, Menceh, Gereneng Timur, Jerowaru, Paremas, Pandan Wangi, Wakan, Sukaraja, dan Borok Toyang.‎

Penobatan tersebut dilakukan saat melakukan kunjungan kerja di Lotim, Senin (07/03/2022). 

Sementara itu juga ‎menteri beserta rombongan meninjau display produk Sekolah Perempuan dan selanjutnya bertolak ke Sekolah Perempuan Murah Hati di Aikmel.‎‎

Selain dilakukan dialog ditandatangani pula komitmen bersama 13 desa ramah perempuan dan peduli anak oleh para Kepala Desa dan Perwakilan CSO yang disaksikan oleh Menteri PPPA, Sekda, dan Kadis P3AKB.‎

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga  mengatakan, ‎pentingnya implementasi atas penandatanganan komitmen bersama unuk perwujudan 10 indikator desa ramah perempuan dan peduli anak di 13 desa model yang sudah disepakati. 

"Diharapkan dengan memulai dari desa berbagai persoalan terkait isu perempuan dan anak yang disebutnya multisektoral serta sangat kompleks dapat terurai dan diselesaikan," tegasnya.

Menurutnya model desa tersebut dapat dilakukan oleh desa lainnya di daerah ini. Sehingga dengan begitu berbagai persoalan seperti perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan persoalan lainnya dapat terus diminimalisasi.

Selain itu pihaknya mengingatkan kebijakan  mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak dapat memanfaatkan dana desa. 

"Diingatkan pemerintah daerah agar memaksimalkan dana alokasi khusus (non fisik yang serapannya masih tergolong rendah di Lotim," tandasnya.

Sementara Sekda Lotim HM Juani Taofik dalam sambutannya mengatakan dengan dinobatkan sebanyak 13 desa di Lotim menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak di Lotim tentunya menjadi penyemangat bagi kami.

" Kita harapkan dapat semakin menekan ketimpangan gender dengan adanya desa ramah perempuan dan peduli anak di Lotim," tandasnya.

Percantik Mandalika, Kemenag NTB Serahkan Ratusan Bugenvile

Redaksi    Februari 28, 2022   

Percantik Mandalika, Kemenag NTB Serahkan Ratusan Bugenvile

Okenews.net - Mandalika sebagai salah satu ikon Lombok NTB hari ini yang sedang menjadi sorotan mata dunia. Guna menambah kecantikan Mandalika jelang perhelatan MottoGP, Kakanwil Kemenag NTB Dr H Zaidi Abdad, MA menyerahkan 200an pot yang beriai bunga bugenvile kepada Gubernur NTB.

Acara serah terima yang berlangsung Senin (28/02/2022) itu, Gubernur diwakili Kadis Lingkungan Hidup Provinsi NTB Madani Mukarrom, M.Si. menerima secara simbolik. 

Dalam penyerahan ini, Kakanwil Kemenag NTB menyampaikan, penyerahan pot dan bunga ini merupakan bentuk kontribusi Kemenag NTB dan madrasah negeri se-NTB pada program pemerintah, khususnya suksesi gawe dunia event motoGP. 

"Sebagai warga NTB tentu ini membanggakan kita semua termasuk menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sehingga semua pihak harus mendukung penuh dan berkontribusi dalam upaya menampilkan daerah sebagai daerah yang ramah, damai, indah," kata Zaidi. 

Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup NTB Madani Mukarrom menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas program Kemenag NTB ini dengan melibatkan madrsah se-NTB untuk kemajuan daerah. 

Kontribusi ini tentu menjadi bentuk komitmen warga NTB dalam ikut menyukseskan pemerintah yang saat ini sedang menghadapi gawe internasional. 

Penyerahan bunga itu guna mempercantik wajah sekitar bandara dan Mandalika. Sehingga pemandangan tentu menjadi asri dan dapat membuat kagum para tamu dunia yang akan mengunjungi Lombok Mandalika. 

Atas nama Pemprov NTB menyampaikan terima kasih dan semoga kontribusi ratusan pot dan bunga bugenvil ini memberikan manfaat dan memperindah suasana nanti. 

Turut mendampingi Kakanwil Kemenag NTB yakni Ketua DWP Kemenag NTB Hj Muniroh Zaidi Abdad, Kabid Penmad H Ali Fikri, Kabid Haji Hj Eka Muftatiah, serta beberapa kasi lingkup Penmad NTB dan pengurus KKM madrasah negeri. (nwt)

Sekda Lombok Timur Lantik Dua Pejabat Eslon II

Redaksi    Februari 24, 2022   

Sekda Lombok Timur Lantik Dua Pejabat Eslon II

Okenews.net - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah menegaskan tugas seluruh perangkat daerah, mulai dari sekretaris daerah sampai dengan ASN golongan terendah adalah membantu Kepala Daerah dan DPRD. 

Hal itu diingatkan kembali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. M. Juaini Taofik usai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II pada, Kamis (24/2/2022) di Ruang Sekda.

Pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut adalah  Muksin SKM,. MM sebagai staf ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, serta Nasruddin S.ST., S.Pd., S.Kep sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Mewakili Bupati, Sekda mengingatkan tugas staff ahli sebagai salah satu pendukung tugas kepala daerah yaitu memberikan rekomendasi terhadap isu-isu aktual yang sesuai dengan bidang masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta.

Secara khusus Sekda berpesan kepada Muksin yang sebelumnya menjabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar memberikan rekomendasi  sesuai pengalaman tugas sebelumnya seperti masalah perizinan dan investasi.

Sementara kepada Nasruddin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) bisa fokus pada isu kesehatan, posayandu keluarga dan aspek lain pendukung peningkatan kualitas SDM Lombok Timur.

Sekda menutup arahannya dengan mengingatkan agar keduanya tetap menunjukkan kinerja terbaik di mana pun bertugas, serta senantiasa meningkatkan kapasitas.

Pelaksana Tugas mengisi kekosongan jabatan di dua OPD yang ditinggalkan. Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai Plt. di DPMPTSP sementara Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai Plt. pada Damkarmat.

Ratusan Kepala Sekolah di Lombok Timur Dilantik

Redaksi    Februari 23, 2022   

Ratusan Kepala Sekolah di Lombok Timur Dilantik

Wakil Bupati Lotim H Rumaksi melantik ratusan kepala sekolah

Okenews.net - Sebanyak 140 Kepala Sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur dilantik dan diambil sumpahnya, Rabu (23/02/2022) di ballroom kantor bupati. 

Pelantikan  dilakukan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Izzuddin mewakili  Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy.

Kepala BKPSDM Lotim mengatakan, pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi untuk mengisi kekosongan satuan pendidikan yang selama ini dijalankan oleh Kepala Sekolah PLT (Pelaksana Tugas)

"Kita juga mengukuhkan  guru-guru yang telah lama menjadi Kepala Sekolah PLT," tegasnya.

Kepada para Kasek yang sudah dilantik hendaknya segera menyesuaikan diri ditempat tugasnya yang baru dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Karena tugas yang diberikan itu merupakan amanah  yang harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab, mengingat tugas dalam kependidikan ini sangat berat. 

"Tujuan dari pendidikan yakni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab serta demokratis," terangnya.

Izzudin menambahkan, dalam misi RPJMD 2018-2023, ada hajatan pemerintahan SUKMA adalah meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mencapai itu harus dijalankan dengan baik

"Peningkatan mutu pendidikan Lombok Timur tentunya harus ditingkatkan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Sukma," ujarnya.

Dewan Singgung Tingginya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Redaksi    Februari 17, 2022   

Dewan Singgung Tingginya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Okenews.net - DPRD Lombok Tengah menyinggung tingginya angka kasus kekerasan perempuan dan anak. Dewan meminta pemerintah kabupaten segera bersikap mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang. 

Hal ini mengingat kondisi para korban  banyak mengalami trauma berkepanjangan. Untuk itu pemerintah harus serius mengurus soal ini. 

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Ahmad Supli mengatakan, tingginya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak harus dilihat secara komprehensif. Sehingga, semua pihak terutama pemkab harus lebih maksimal atau lebih peka dalam melihat persoalan itu. 

"Pihak terkait harus segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ini,” kata politisi PKS itu, Kamis (17/2/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam era modernisasi ini membuat perkembangan teknologi sangat pesat dan mengakibatkan dampak besar terhadap perkembangan mental anak. 

Apalagi pengawasan orang tua lemah terhadap anak yang menggunakan HP dengan berbagai aplikasi, mulai dari media sosial dan lainnya. Jika tidak diawasi maka membawa dampak buruk.

Dia menilai, penggunaan HP juga perlu dicarikan solusi agar informasi yang harus diterima bisa disaring. Ia menyarankan, pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya.

"Permasalahan ini tidak bisa selesai kalau dibebankan kepada satu dinas saja," ujarnya. Terlebih, perlu ada kajian mendalam untuk bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Apalagi, pelaku kekerasan ini adalah orang-orang dekat korban.

PUPR Lotim akan Maksimalkan Pembangunan Infrastruktur 2022

Redaksi    Februari 16, 2022   

PUPR Lotim akan Maksimalkan Pembangunan Infrastruktur 2022

Kadis PUPR Lombok Timur Ir H. Marhaban

Okenews.net - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur H. Marhaban mengatakan, tahun ini pihaknya berupaya maksimalkan untuk pembangunan infrastruktur.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/02/2022), Marhaban menegaskan, melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan raya sangat berpotensi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan itu cara strategis dalam memulihkan perekonomian di masyarakat," tegas Marhaban.

Selain fokus pada program pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan ruas jalan, pembangunan saluran irigasi untuk sektor pertanian, dan penyaluran air bersih ke wilayah Selatan juga akan tetap dimaksimalkan.

"Syukurnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat memberikan perhatian terhadap program-program kita yang ada disni," imbuhnya.

Sampai tahun ini, pembangunan infrastruktur jalan sudah mencapai hampir 70 persen di Lombok Timur. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan, terutama pada pemeliharaan jalan-jalan yang sudah di bangun.

#Jurnalis: Suhirman | Editor: Am. Aliya

Dewan Minta Kadisbudpar Turun ke Proyek Sintung Park

Redaksi    Februari 15, 2022   

Dewan Minta Kadisbudpar Turun ke Proyek Sintung Park

Okenews.net - Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah Andi Mardan meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turun ke lokasi proyek Sintung Park.

Sebelumnya, Andi Mardan juga meminta Badan Keuangan menghitung volume pengerjaan. Bahkan, jika tidak menemukan titik temu atas persoalan yang terjadi di proyek Sintung Park, pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak.

Dia juga mengingatkan, agar Kadisbudpar Loteng Lendek Jayadi jangan asal bunyi mengatakan pekerjaan tidak ada masalah. Mantan aktivis itu juga mengaku, putus kontrak dalam proyek memang langkah penyelamatan paling aman bagi kontraktor dan PPK.

Dia menanyakan, berapa nilai pekerjaan dengan dana yang sudah di bayarkan. Apakah sesuai tidak dengan progres pekerjaan?

"Jangan sampai pembayaran yang dilakukan sudah lebih, sementara pekerjaan masih carut marut," katanya, Selasa (15/2/2022).

Pihaknya mengingatkan kembali kepada Kadisbudpar untuk melihat pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan gambar atau tidak. "Saya menduga pengerjaan proyek itu mentok di angka 60 persen," ungkapnya.

Sebelumnya, Kadisbudpar Loteng mengklaim tidak ada kerugian dalam proyek Sintung Park Desa Sintung Kecamatan Pringgarata.

Pihaknya juga menepis jika proyek tersebut disebut mangkrak. Hanya saja, menurut dia proyek yang menelan anggaran Rp4,9 miliar itu telah berakhir masa pekerjaannya.

"Sisa pekerjaan akan berlanjut di APBD perubahan 2022 dan sisa dana terserap jadi silpa," jelas Lendek.

Dirjen SDPPI Beberkan Peluang dan Tantangan Transformasi Teknologi

Redaksi    Februari 11, 2022   

Dirjen SDPPI Beberkan Peluang dan Tantangan Transformasi Teknologi

Okenews.net - Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos Indonesia (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI), Ismail mengatakan bahwa saat ini kemajuan teknologi mengalami berkembang sangat pesat.

Ismail melihat transformasi digital telah memindahkan hampir sebagian besar aktivitas hidup manusia ke dalam dunia digital atau virtual.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dengan keluarga besar pondok pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB, Jumat 11 Februari 2022.

"Berdasarkan hasil survei, hari ini rata-rata anak Indonesia menghabiskan waktu hampir 9 jam berada di depan HP. Itu artinya, sebagian besar hidup kita telah pindah ke ruang virtual atau digital," terang Ismail di hadapan para santri Ponpes Nurul Hakim.

TGH. Muharrar Mahfudz, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ditjen SDPPI Kominfo, Ismail karena bersedia bersilaturahmi ke Ponpes Nurul Hakim.

"Dengan kehadiran Bapak Ismail, insyaallah akan memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi sebagai sarana edukasi," ucap TGH Muharrar Mahfudz. 

Peluang Teknologi

Di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat, Ismail mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan. Selain membawa dampak positif untuk kemajuan, revolusi teknologi juga menyimpan sisi negatifnya sekaligus.

Dalam kesempatan itu, Ismail menjelaskan salah satu hal positif dari perkembangan teknologi. Misalnya, terciptanya berbagai lapangan kerja baru di dunia digital.

“Perkembangan bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam dunia digital, juga merupakan salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi,” kata Ismail.

Sementara di dalam sistem pendidikan, lanjutnya, mengadopsi berbagai kemajuan teknologi.

“Sekolah daring misalnya, bahkan kita memiliki peluang memperbaiki kualitas pendidikan kita hari ini dengan memanfaatkan teknologi,” terang Ismail.

"Kalau belanja kita sekarang tidak perlu ke pasar atau toko. Kita sudah bisa membelinya secara digital. Bahkan kita sudah bisa beli tanah di ruang digital," imbuhnya.

Tantangan & Self Defense

Ismail menjelaskan, hal-hal negatif yang timbul dari perkembangan teknologi menjadi tantangan dan perlu di antisipasi. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memperkuat Self Defense sejak dini.

"Iman dan taqwa menjadi salah satu kunci agar kita terhindar dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Iman dan taqwa bisa menjadi self defense yang kokoh dari konten negatif yang ada," jelasnya.

Begitu juga dengan literasi digital, kata Ismail, sangat penting dimiliki di era sekarang. “Kecakapan digital akan lebih bijak memanfaatkan teknologi. Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan keluarga,” pungkasnya.

Kapolri Cek Kesiapan Pramusim MotoGP Mandalika

Redaksi    Februari 11, 2022   

Kapolri Cek Kesiapan Pramusim MotoGP Mandalika

Okenews.net - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek langsung Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Official Test atau tes pramusim MotoGP. 

Dalam tinjauannya tersebut, Sigit melihat kesiapan dari segi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes), penerapan sistem bubble hingga pola pengamanan. Tujuannya, agar event internasional tersebut berjalan aman dan lancar sekaligus memperhatikan faktor kesehatan bagi seluruh pihak terkait dalam kegiatan tersebut. 

"Baru saja kita melaksanakan pengecekan secara langsung terkait persiapan keamanan yang dilaksanakan dalam rangka memastikan seluruh rangkaian kegiatan pramusim dan nanti kegiatan pelaksanaan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia dilaksanakan bulan Maret," kata Sigit, Jumat (11/02/2022).

Sigit mengaku, dari laporan yang diterimanya, segala permasalahan yang sempat muncul, saat ini sudah bisa diselesaikan. Kemudian, dari segi penerapan protokol kesehatan, kata Sigit, hal itu sudah diberlakukan mulai dari pintu masuk ke Indonesia.  

Penegakan prokes, sambung Sigit, juga dilakukan di tempat akomodasi hingga lokasi pelaksanaan event itu sendiri, yakni Sirkuit Mandalika. Sigit menjelaskan, pemeriksaan mulai dari dokumen, test RT-PCR, Test Swab Antigen harian, hingga pengaturan batas-batas area baik untuk peserta, ofisial, dan masyarakat, telah berjalan sebagaimana standar operasional prosedur (SOP).

"Sehingga kemudian ini tidak tercampur dengan panitia daerah atau masyarakat yang mungkin akan membantu melaksanakan kegiatan di Sirkuit. Artinya kita lihat bahwa untuk sistem Bubble dalam rangka menjaga protokol kesehatan semua berjalan baik," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, mantan Kapolda Banten tersebut memaparkan bahwa, sebanyak 1.598 personel gabungan dari TNI-Polri dan stakeholder lainnya, dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan event internasional itu. 

"Dan juga tentunya akan ada penambahan-penambahan yang disesuaikan dengan pola pengamanan dan ancaman yang dihadapi," ucap Sigit.

Demi memastikan pelaksanaan Official Test Motogp 2022 dan Pertamina Grand Prix of Indonesia berjalan lancar, Sigit menyebut, pihak TNI-Polri, Forkopimda serta Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, untuk terus melakukan evaluasi secara terus menerus. 

"Namun demikian secara umum seluruhnya, saya melihat berjalan dengan baik. Dan tentunya ini akan terus dilaksanakan evaluasi oleh Pak Kapolda berkoordinasi dengan Bapak Komandan Lapangan. Sehingga seluruh rangkaian dipastikan bisa berjalan aman dan pengendalian Covid-19, protokol kesehatannya berjalan sesuai yang kita harapkan," tutup Sigit.

Polemik Tanah Pecatu, Sebagian Desa Menolak SK Bupati

Redaksi    Februari 10, 2022   

Polemik Tanah Pecatu, Sebagian Desa Menolak SK Bupati

Kabid Aset BPKAD Lotim Mustiarep

Okenews.net - Polemik penyerahan tanah pecatu dari desa induk kepada desa pemekaran sampai saat ini masih saja terjadi. Bahkan sejumlah kepala desa menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Lotim terkait dengan penyerahan tanah pecatu dari desa induk ke desa pemekaran. 

Hari ini (Kamis,10/02/2022), sejumlah masyarakat terang-terangan menolak dengan menggelar aksi demonstrasi seperti Desa Sakra Kecamatan Sakra. Mereka menilai SK Bupati itu tidak sesuai Permendagri. 

Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 1 ayat 1 menyatakan "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. 

Menanggapi polemik itu, Kabid Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mustiarep mengatakan, SK tentang penyerahan tanah pecatu yang dikeluarkan tanggal 1 September 2021 itu hasil revisi dari SK Bupati pada tahun 2014.

Menurutnya, surat keputusan bupati itu sudah tepat agar semua desa memiliki aset tanah pecatu. Ia berharap para kepala desa agar mengindahkan keputusan bupati. 

Menurutnya, polemik tanah pecatu ini terjadi karena desa induk tidak mau mengalah memberikan tanah pecatu itu. Baik desa induk maupun desa pemekaran.

"Mereka sama-sama keras dan sampai menyurati bupati, agar tanah pecatu tersebut bisa dibagi agar bisa menjadi PADes desa pemekaran juga," tuturnya. 

Meski demikian, menurut Lalu Mustiarep, ada beberapa desa induk yang langsung membagi pecatu ke desa pemekaran dan sebagian lagi belum menyerahkan ke desa pemekaran.

#Jurnalis: SUHIRMAN | Editor: AM. ALIYA

Warga Minta Program Pemberdayaan ke Dewan

Redaksi    Februari 10, 2022   

Warga Minta Program Pemberdayaan ke Dewan

Okenews.net - Warga Lombok Tengah mengajukan beberapa permintaan ke DPRD Lombok Tengah, salah satunya program pemberdayaan.

Menanggapi permintaan warga, salah seorang anggota DPRD Lombok Tengah Sukatmi, siap memperjuangkan permintaan warga. 

Politisi PPP itu mengatakan, program yang diminta warga yakni pelatihan menjahit dan tata boga. "Permintaan itu datang dari kelompok ibu yang ada di Desa Pringgarata," katanya, Kamis (10/2/2022).

Dewan Dapil Jonggat - Pringgarata itu menjelaskan, dengan pelatihan yang diberikan ke depannya warga bisa menambah penghasilan. Dengan adanya berbagai event di KEK Mandalika menambah semangat warga untuk berinovasi.

Produk-produk yang dibuat warga diharapkan bisa dipasarkan saat gelaran berbagai event di Mandalika. Untuk mewujudkan permintaan warga, Sukatmi berencana berkoordinasi dengan BLK dan Dinas Perdagangan.

Selain program pemberdayaan, pihaknya juga banyak diminta program fisik. Di antaranya, pengadaan terop, alat perbengkelan, talud jalan, sound system dan lainnya.

Terhadap beberapa permintaan warta tersebut, dia berharap dapat terealisasi di 2023 mendatang. Pihaknya mengaku, akan memperjuangkan semua permintaan konstituennya tersebut.

Warga Menceh Terima CSR Perusahaan

Redaksi    Februari 09, 2022   

Warga Menceh Terima CSR Perusahaan

Okenews.net - Masyarakat di lima dusun, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur,  sedikit sumringah setelah Tim Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility) Kabupaten Lotim menyerahkan dana bantuan.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan para lanjut usia (Lansia) di sekitar lokasi berdirinya perusahaan tambak PT. Sinta Aqua Culture (SAC) Lotim, Rabu (9/2/2022).

Kelima dusun itu diantaranya, Dusun Selayar, Dusun Montong Bunut selayar, Biloq Ketapang, Kuang Wai dan Kuang Wai Tengah.

Ketua Harian Tim Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan CSR Kabupaten Lotim, M. Azhar Shiddiq mengatakan, bantuan tali asih merupakan komitmen perusahaan yang diberikan kepada masyarakat melalui Tim CSR Lotim. Bantuan sosial tersebut bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan rasa keadilan antar sesama, terutama bagi warga sekitar.

"Atas nama Pemda Lotim, TP. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/CSR yang menangani tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan berterima kasih kepada PT. Sinta Aqua Culture yang hari ini melanjutkan komitmennya," ujar Azhar Shiddiq kepada wartawan.

Ia berharap kedepannya bisa juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas atau pembinaan bidang ekonomi, dan keterampilan kepada Para Pemuda yang ada disekitar Perusahaan.

Tak kalah pentingnya, diharapkan masyarakat terus menjaga kenyamanan dan keamanan investasi badan usaha dan para investor lainnya yang beroperasi di daerah mereka.

Sementara itu, Direktur PT. Sinta Aqua Culture (Sinta Group), Trijadi mengaku senang bisa berbagi untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Masih kata dia, pihak perusahaan tetap mendistribusikan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen perusahaan.

"Setiap tahunnya kami selalu menyalurkan bantuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sejak 20 tahun PT Sinta Group beroperasi di Lotim," ujarnya.

Sedangkan Kepala Dusun Montong Bunut Selayar, Desa Menceh, Muslim mengapresiasi pihak perusahaan yang dianggap peduli kepada masyarakat setempat.

"Kami sangat menghargai bantuan ini dan selanjutnya akan kami salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya," tandas Muslim. 

Eks PMI Lombok Tengah Bakal Dibina Dewan

Redaksi    Februari 08, 2022   

Eks PMI Lombok Tengah Bakal Dibina Dewan

Okenews.net - Angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Tengah yang masih tinggi membuat DPRD Lombok Tengah berinisiatif melakukan pembinaan.

Hal itu dilakukan agar warga yang merupakan eks PMI tidak lagi berangkat ke negeri rantaun. Anggota DPRD Lombok Tengah, Ahkam mengatakan, akan mencoba mencarikan para eks PMI peluang kerja.

"Dengan adanya pekerjaan di Lombok Tengah ini, mereka tidak lagi mencari rezeki ke luar negeri," kata Ahkam kepada wartawan, Selasa (8/2/2022). 

Selain mencarikan eks PMI peluang pekerjaan, pihaknya juga berencana mencarikan peluang usaha. Namun, sebelum mulai bekerja atau berwirausaha, terlebih dahulu pihaknya akan melakukan pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan, nantinya bersifat berkelanjutan sehingga mereka tidak menganggur dan ada usaha yang digeluti.

Politisi PKB itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan eks PMI untuk mencari tahu jenis usaha yang akan mereka geluti.

Menurutnya, di Dinas Sosial terdapat beberapa program pembinaan yang mengarah kepada pembukaan usaha bagi masyarakat. 

Hal itulah yang akan dicoba Ahkam untuk diusahakan agar beberapa program yang ada bisa dimanfaatkan eks PMI. Pembinaan wirausaha dan pelatihan kerja ini diwujudkan dalam beberapa praktek kerja. 

Di antaranya melatih kemandirian para eks PMI untuk membuat produk-produk olahan makanan dan minuman sehingga mereka bisa eksis dan tidak lagi memperjuangkan nasib mereka di luar negeri.

Komisi III Sarankan Pemkab Lombok Tengah Matangkan Perencanaan

Redaksi    Februari 02, 2022   

Komisi III Sarankan Pemkab Lombok Tengah Matangkan Perencanaan

Ketua Komisi III DPRD Loteng Andi Mardan

Okenews.net - DPRD Lombok Tengah sarankan pemerintah kabupaten membuat perencanaan yang matang untuk pengerjaan sekitar 80 kilometer proyek jalan yang sudah dirancang.

Perencanaan yang matang ini penting untuk dilakukan agar kedepan tidak ada lagi permasalahan dihadapi dalam menyelesaikan proyek.

Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah Andi Mardan mengaku tidak mau melihat rezim Pathul-Nursiah kembali gagal dalam hal perencanaan berbagai pembangunan di Lombok Tengah. 

Karena itu, perencanaan yang matang harus dilakukan dalam berbagai pembangunan. "Termasuk proyek jalan yang menelan anggaran cukup banyak ini," katanya, Rabu (02/02/2022).

Menurutnya, perencanaan yang matang juga harus dieksekusi dengan pekerjaan yang baik. Politisi Demokrat ini berpesan, pemerintah jangan terlalu banyak euforia dihadapan masyarakat.

"Penting dilihat pengerjaan ruas jalan 80 kilometer ini agar berasaskan kemanfaatan dan teroteri yang berkeadilan," ujarnya.

Jangan sampai, pemerintah hanya mengerjakan muka jalan saja, lalu meninggalkan tengah dan ujungnya. 

Misalnya, ruas jalan panjangnya 5 kilometer yang harus dikerjakan, ternyata sangat banyak jalan yang baru dikerjakan pada awalnya saja dan tidak tuntas keseluruhan.

Melalui paket lengkap, diharapkan bisa lebih baik. Karena itu ia berharap pemerintah mencanangkan seluruh jalan yang sudah dihotmix sebelumnya untuk dituntaskan.

Karena dana yang digunakan dari utang, maka penting juga untuk dilakukan pemerataan. Jangan sampai pihak ketiga yang mengerjakan jalan tersebut malah meninggalkan pekerjaan sebelum tuntas akibat dari perencanaan yang buruk.

Pihaknya selaku legislatif mengaku, akan tetap mengawal proyek tersebut. Mulai dari proses tender hingga pengerjaan harus dengan konsep yang matang.

Kedepan, jika ada rekanan yang tidak menyelesaikan pengerjaan sesuai dengan waktu yang diberikan, maka pemerintah harus memberikan tindakan tegas.

Hal ini kata dia, sangat penting agar berbagai program yang sudah dicanangkan mendapat hasil yang maksimal. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keberadaan dari kontraktor lokal.

Andi Mardan juga yakin, kontraktor lokal sangat mampu mengerjakan berbagai proyek yang ada. Karena SDM Lombok Tengah juga sudah relatif maju. 

DPRD Lombok Tengah Bentuk Pansus PAD dan Aset

Redaksi    Februari 02, 2022   

DPRD Lombok Tengah Bentuk Pansus PAD dan Aset

Okenews.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengurai permasalahan aset daerah yang dinilai amburadul.

Dalam rapat, dewan kemudian, mempercayakan Muslihin sebagai ketua pansus, dan Lalu Kelan sebagai wakil pansus.

Pansus ini akan bekerja selama enam bulan ke depan. Dengan waktu yang diberikan cukup panjang agar bisa menyelesaikan berbagai polemik tarhadap aset dan PAD yang selama ini banyak permasalahan.

Wakil pansus DPRD Lombok Tengah Lalu Kelan menambahkan, dengan terbentuknya pansus, maka pihaknya akan segera mengagendakan berbagai pembahasan yang berkaitan dengan potensi PAD dan aset daerah. 

"Ini penting segera dilakukan sebagai upaya meningkatkan PAD yang selama ini dianggap banyak masalah," katanya, Rabu (2/2/2022).

Bayangkan saja, saat ini dari pajak bumi dan bangunan ada Rp73 miliar tunggakan yang mau segera dihapus. "Makanya, perlu kami ketahui bersama penyebabnya, jangan ujuk-ujuk dihapus," ujarnya.

Dijelaskan, tugas dari pansus ini untuk mengkaji berbagai persoalan yang ada. Politisi Golkar ini menegaskan, persoalan ini harus benar-benar diselesaikan dengan serius. 

Diakui, hal inilah yang membuat gabungan komisi tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan waktu yang diberikan terlalu singkat.

"Sehingga kemudian diambil alih dengan pembuatan pansus," jelasnya. Ia mekankan, jangan sampai mendesak peningkatan PAD, tetapi potensinya tidak tahu.

Bupati Lotim Ikuti Rapat Kerja Mendagri Bersama KPK

Redaksi    Januari 24, 2022   

Bupati Lotim Ikuti Rapat Kerja Mendagri Bersama KPK

Bupati Lotim saat mengikuti rapat kerja dengan Kemendagri

Okenews.net - Sejumlah kepala daerah tersandung kasus korupsi. Setidaknya pada bulan pertama tahun 2022 ini sudah tiga kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mengingat hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar rapat kerja secara virtual, Senin (24/01/2022). 

Rapat kerja ini diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia. Termasuk Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy didampingi Ketua DPRD Lombok Timur, Kepala Bappeda, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Lombok Timur.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian  membuka rapat kerja dan mengatakan, korupsi disebabkan sejumlah faktor di antaranya moral dan integritas serta sistem. 

Sistem, menurut Mendagri termasuk sistem politik pada pemilihan kepala daerah. Karena itu ia meminta kepala daerah untuk membenahi kultur organisasi dan sistem yang ada. 

Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat sistem digitalisasi sehingga dapat mengurangi pertemuan fisik dan memungkinkan peluang kearah hal itu. 

Ia menyebutkan, pemerintah saat ini terus mendorong digitalisasi, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar pelayanan serta pemantauan lebih mudah. 

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam upaya pencegahan korupsi dengan inovasi yang dilakukan. 

Ditegaskannya visi misi bupati/ walikota harus sejalan dengan visi misi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. 

Di sisi lain ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan semua pihak sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sementara Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam pemaparannya menyinggung soal UMKM yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. 

Karena menurutnya, lebih dari Rp. 1.200 triliun belanja pemerintah merupakan peluang bagi produk dalam negeri, UMKM, dan koperasi. 

Pemerintah daerah juga berkewajiban mendorong UMKM di daerah untuk mengambil peluang tersebut ikut dalam kanal Bela (belanja langsung) pengadaan khusus untuk pelaku usha mikro dan kecil (UMK).

Wagub Ajak Kader HIMMAH NWDI jadi Enterpreneur

Redaksi    Januari 20, 2022   

Wagub Ajak Kader HIMMAH NWDI jadi Enterpreneur

Okenews.net - Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah mengajak para kader Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NWDI) untuk menjadi entrepreneur. 

Karena menjadi seorang entrepreneur dapat membentuk karakter dan bisa bertahan untuk menghadapi perkembangan zaman. 

“Saya pengin melihat para kader Himmah NWDI jadi entrepreneur,” tutur Ummi Rohmi saat menerima audiensi Kader Himmah NWDI Kota Mataram, Kamis (20/01/2022).

Ia berharap kader Himmah agar menjadi rujukan bagi mahasiswa lainnya. Karena itu, program yang akan diusung harus memiliki prinsip dan berkah.

“Segala hal yang kita lakukan harus dengan niat yang benar, semua konteksnya ibadah,” kata Ummi Rohmi.

Ia juga menceritakan pengalaman masa kecil yang sederhana namun bermakna, mulai dari pakaian hingga jilbab yang dikenakan. 

“Saya dididik dari kecil, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini yang kita cari adalah barokahnya,” ucap Ummi Rohmi

Sementara itu, Ketua Himmah NWDI Kota Mataram Sihabuddin Billati Waddin mengatakan, kehadiran Himmah NWDI Kota Mataram untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB. 

“Kami ingin berkontribusi, berkolaborasi dengan Pemprov NTB seperti program zero waste. Biasanya kami lakukan bersama dengan teman-teman menanam pohon dan pembentukan bank sampah,” tuturnya.

Pemutakhiran Data Akibatkan Jumlah Penerima BPJS Berkurang

Redaksi    Januari 18, 2022   

Pemutakhiran Data Akibatkan Jumlah Penerima BPJS Berkurang

Sekda saat rapat koordinasi dengan OPD

Okenews.net - Pemutakhiran data terpadu yang dilakukan Kementerian Sosial menyebabkan jumlah peserta BPJS atau JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat berkurang.

Data tahun 2021 sebanyak 867 ribu dan tahun 2022 menjadi 748.427. Pengurangan ini disebabkan data ganda yakni identitas kependudukan yang belum online. 

Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur HM Juaini Taofik usai rapat koordinasi dengan jumlah OPD terkait hal tersebut, Selasa (18/01/2022).

Karena itu pemerintah kabupaten akan berupaya melakukan gerakan massal sepanjang Februari mendatang agar masyarakat Lombok Timur memiliki identitas. 

Langkah ini, ungkap Sekda, sebagai upaya mengembalikan bantuan iuran bagi warga yang memang pantas mendapatkannya. 

Karena itu, dukungan pemerintah desa dan kelurahan sangat dibutuhkan untuk suksesnya kegiatan tersebut. Demikian pula masyarakat demi mendapatkan data yang akurat.

Sementara itu terkait dengan jaminan persalinan (Jampersal) bagi warga yang tidak menjadi peserta BPJS, Sekda memastikan tidak akan ada kematian.

"Akan ada skema pembayaran yang diatur Pemda. Sementara menunggu petunjuk teknis (Juknis) yang belum keluar, pembayaran akan ditanggung Pemda," tegasnya.

Sekda juga mengingatkan kepada masyarakat yang sudah mampu untuk melanjutkan kepesertaan melalui BPJS mandiri sehingga kepesertaannya tetap aktif dan bisa dipakai berobat. 

Sedangkan yang tidak mampu untuk sementara, sebelum mendapatkan bantuan iuran, dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan pemerintah desa. 

Di sisi ini, ia mengingatkan agar pemerintah desa mengeluarkan SKTM hanya bagi warga yang benar-benar tidak mampu dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda tersebut diikuti Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DP3AKB, dan Direktur RSUD dr. R.Soedjono Selong.